Lampiran KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR	:	549/KMK.04/2000
TANGGAL	:	22 DESEMBER 2002

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN

I. UMUM

1.	SINGKATAN :
	a.	BKP	: Barang Kena Pajak
	b.	JKP	: Jasa Kena Pajak
	c.	PKP	: Pengusaha Kena Pajak
	d.	PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
	e.	PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
	f.	SSP	: Surat Setoran Pajak
2.	RUANG LINGKUP PEMUNGUTAN : Semua pembayaran yang dilakukan oleh Badan-badan tertentu atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh PKP rekanan Badan-badan tertentu dipungut PPN atau PPN dan PPn BM. Badan-badan tertentu tidak memungut PPN dan PPn BM sepanjang PKP rekanan Badan-badan tertentu menyerahkan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 sampai dengan 7 Keputusan ini.
3.	SAAT PEMUNGUTAN : Pemungutan PPN dan PPn BM dilakukan pada saat pembayaran oleh Badan-badan tertentu kepada rekanan yang bersangkutan.
4.	SAAT PENYETORAN : PPN dan PPn BM yang dipungut disetor di Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat pada hari kesepuluh setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan.

II. TATACARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

a.	PKP rekanan Badan-badan tertentu membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada Badan-badan tertentu, baik untuk pembayaran sebagian maupun seluruhnya.
b.	SSP dimaksud dalam huruf a diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas rekanan yang bersangkutan tetapi penanda tanganan SSP dilakukan oleh Badan-badan tertentu sebagai penyetor atas nama rekanan.
c.	Dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dikenakan PPn BM, maka PKP yang bersangkutan mencantumkan juga jumlah PPn BM yang terutang pada Faktur Pajak.
d.	Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat dalam rangkap 3 (tiga):
	-	lembar ke-1 untuk Badan-badan tertentu.
	-	lembar ke-2 untuk arsip PKP rekanan.
	-	lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Badan-badan tertentu.
e.	SSP sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat dalam rangkap 5 (lima), setelah PPN dan PPn BM disetor, yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut :
	-	lembar ke-1 untuk PKP rekanan.
	-	lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN.
	-	lembar ke-3 untuk PKP rekanan dilampirkan pada SPT Masa PPN.
	-	lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos.
	-	lembar ke-5 untuk pertinggal Pemungut PPN.
f.	Pada setiap lembar Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf d oleh Badan-badan tertentu yang melakukan pemungutan wajib dibubuhi cap "Disetor tanggal ..............." dan ditanda tangani oleh Badan-badan tertentu yang bersangkutan.
g.	Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPn BM.

III. TATA CARA PELAPORAN

Badan-badan tertentu yang melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dan PPn BM diwajibkan melaporkan PPN dan PPn BM yang telah dipungut dan disetor, setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan-badan tertentu terdaftar dengan menggunakan formulir "Surat Pemberitahuan Masa Bagi Pemungut PPN" yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) paling lambat pada hari kedua puluh setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan, yang masing-masing diperuntukan sebagai berikut :

-	lembar ke-1, dengan dilampiri Faktur Pajak
-	lembar ke-2, arsip Badan-badan tertentu.
-	lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO