Lampiran 1Surat Edaran Dirjen Pajak

Lampiran 1
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/2001
Tanggal	:	6 Juni 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..........................................................................................

..........................................................(1)

DAFTAR PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN/SURAT PANGGILAN

KEPADA WAJIB PAJAK

BULAN	:	..................... (2)
TAHUN	:	..................... (3)

No.

Nama Wajib
Pajak/NPWP

Tahun
Pajak

Surat Perintah
Pemeriksaan Pajak

Tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima Wajib Pajak/ Surat Panggilan Dikirim kepada Wajib Pajak

Ket.

Nomor

Tanggal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Kepala Kantor,

...................................

NIP. ............................ (11)

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

(Lampiran 1)

Angka 1	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
Angka 2	:	Cukup jelas
Angka 3	:	Cukup jelas
Angka 4	:	Cukup jelas
Angka 5	:	Diisi dengan Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa
Angka 6	:	Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa
Angka 7	:	Diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Angka 8	:	Diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Angka 9	:	Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh Wajib Pajak/Surat Panggilan dikirim kepada Wajib Pajak
Angka 10	:	Diisi dengan keterangan seperlunya
Angka 11	:	Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan.

Lampiran 2
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/2001
Tanggal	:	6 Juni 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..........................................................................................

..........................................................(1)

Nomor	:		........................................... 20.....
Sifat	:	Segera
Lampiran	:
Hal	:	Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan

Yth. ...............................................

......................................................

..................................................... (2)

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : .................................. tanggal ........................ (3), dengan ini diberitahukan bahwa jangka waktu penyelesaian pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :

Nama	:	........................................................... (4)
NPWP	:	........................................................... (5)
Alamat	:	........................................................... (6)
Tahun Pajak	:	.......................................................... (7)
Batas Waktu Pemeriksaan	:	........................................................... (8)
Surat Persetujuan/Pengantar Pengiriman LP2	:	........................................................... (9)

diperpanjang sampai dengan tanggal ........................................ (10), dengan alasan ......................................................... ..................................................... (11).

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor,

...................................

NIP. ............................ (11)

Tembusan :

1.	...................................................... (13)

PETUNJUK PENGISIAN

PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU

PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

(Lampiran 2)

Angka 1	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
Angka 2	:	Apabila pemeriksaan dilakukan oleh :
		1.	KPP, diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP terkait;
		2.	Karikpa, diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP terkait;
		3.	Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Wilayah DJP, diisi dengan Kepala Kanwil DJP terkait;
		4.	Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Pusat DJP, diisi dengan Direktur P4.
Angka 3	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Angka 4	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka 5	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa
Angka 6	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka 7	:	Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa
Angka 8	:	Diisi dengan batas waktu harus diselesaikannya pemeriksaan
Angka 9	:	Dalam hal Pemeriksaan Khusus, diisi dengan nomor Surat Persetujuan Pemeriksaan Khusus, dan dalam hal pemeriksaan lainnya diisi dengan nomor Surat Pengantar Pengiriman LP2
Angka 10	:	Diisi dengan tanggal batas waktu perpanjangan pemeriksaan
Angka 11	:	Diisi dengan alasan perpanjangan pemeriksaan sebagai ringkasan dari alasan yang dilampirkan tersendiri
Angka 12	:	Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
Angka 13	:	Apabila pemeriksaan dilakukan oleh :
		1.	KPP, tidak perlu diberi tembusan;
		2.	Karikpa, tembusan diisi dengan KPP terkait;
		3.	Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Wilayah DJP, tembusan diisi dengan KPP terkait;
		4.	Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Pusat DJP, tembusan diisi dengan KPP terkait.

Lampiran 3
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/2001
Tanggal	:	6 Juni 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..........................................................................................

..........................................................(1)

Nomor	:		........................................... 20.....
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	:	Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan ........................ (2)

Yth. ...............................................

......................................................

..................................................... (3)

Sehubungan dengan Surat kami nomor : .................................. tanggal ........................ (4), hal Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan/Surat Perintah Pemeriksaan Pajak nomor : .................................. tanggal ........................ (5) *atas nama Wajib Pajak :

Nama	:	........................................................... (6)
NPWP	:	........................................................... (7)
Alamat	:	........................................................... (8)
Tahun Pajak	:	........................................................... (9)
Alasan Perpanjangan	:	........................................................... (10)
Surat Instruksi/Persetujuan/ Pengantar Pengiriman LP2	:	........................................................... (11)

dengan ini diberitahukan bahwa mengingat pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tersebut belum selesai, maka Kami mohon agar diberikan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriskaan sampai dengan tanggal ................................. (12).

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor,

...................................

NIP. ............................ (13)

Tembusan :

1.	...................................................... (14)
*)	coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU

PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

(Lampiran 3)

Angka 1	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
Angka 2	:	Diisi dengan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian I atau II
Angka 3	:	Apabila pemeriksaan dilakukan oleh :
		1.	KPP (khusus untuk PSL yang mengandung praktik transfer pricing), diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP terkait;
		2.	Karikpa, diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP terkait;
		3.	Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Wilayah DJP, diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP terkait;
		4.	Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Pusat DJP, diisi dengan Direktur P4.
		Dalam hal Pemeriksaan Khusus atau Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan instruksi, surat pemberitahuan dibuat oleh Kepala UP3 kepada pemberi instruksi.
Angka 4	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan, dalam hal pemeriksaan dilaksanakan bukan berdasarkan instruksi atau nomor dan tanggal surat perintah pemeriksaan pajak dalam hal pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan instruksi, atau nomor dan tanggal Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pertama dalam hal permohonan disampaikan untuk kedua kalinya.
Angka 5	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dalam hal Pemeriksaan Khusus atau Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan berdasarkan instruksi.
Angka 6	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka 7	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa
Angka 8	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka 9	:	Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa
Angka 10	:	Diisi dengan alasan perpanjangan pemeriksaan sebagai ringkasan dari alasan yang dilampirkan tersendiri.
Angka 11	:	Dalam hal Pemeriksaan Khusus atau Pemeriksaan Bukti Permulaan, diisi dengan nomor Surat Persetujuan atau Instruksi Pemeriksaan Khusus atau Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan dalam hal pemeriksaan lainnya diisi dengan nomor Surat Pengantar Pengiriman LP2.
Angka 12	:	Diisi dengan tanggal peyelesaian pemeriksaan yang diminta.
Angka 13	:	Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
Angka 14	:	Apabila pemeriksaan dilakukan oleh :
		1.	KPP, tidak perlu diberi tembusan;
		2.	Karikpa, tembusan diisi dengan KPP terkait;
		3.	Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Wilayah DJP, tembusan diisi dengan KPP terkait;
		4.	Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Pusat DJP, tembusan diisi dengan KPP terkait.

Lampiran 4
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/2001
Tanggal	:	6 Juni 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

....................................................................(1)

Nomor	:	.........................................	........................................... 20.....
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	:	Persetujuan/Penolakan ) Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan ............... (2)*

Yth. ...............................................

......................................................

..................................................... (3)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : .................................. tanggal ........................ (4), hal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan, dengan ini diberitahukan bahwa perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :

Nama	:	........................................................... (5)
NPWP	:	........................................................... (6)
Alamat	:	........................................................... (7)
Tahun Pajak	:	........................................................... (8)

dapat/tidak dapat disetujui *). Pemeriksaan tersebut harus dapat diselesaikan paling lambat tanggal ............................. (9).

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor/Direktur,

...................................

NIP. ............................ (10)

Tembusan :

1.	...................................................... (11)
*)	coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU

PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

(Lampiran 4)

Angka 1	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP terkait atau Direktorat P4
Angka 2	:	Diisi dengan persetujuan/penolakan perpanjangan jangka waktu penyelesaian I atau II
Angka 3	:	Diisi dengan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
Angka 4	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan.
Angka 5	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka 6	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa
Angka 7	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka 8	:	Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa
Angka 9	:	Apabila permohonan disetujui, diisi dngan batas tanggal penyelesaian pemeriksaan. Apabila permohonan tidak disetujui, diisi dengan batas tanggal penyelesaian sesuai tanggal penyelesaian pada surat pemberitahuan atau surat persetujuan perpanjangan pertama.
Angka 10	:	Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
Angka 11	:	Apabila pemeriksaan dilakukan oleh :
		1.	KPP, tidak perlu diberi tembusan;
		2.	Karikpa, tembusan diisi dengan KPP terkait;
		3.	Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Wilayah DJP, tembusan diisi dengan KPP terkait;
		4.	Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Pusat DJP, tembusan diisi dengan KPP terkait.

Lampiran 5
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/2001
Tanggal	:	6 Juni 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.................................................................... (1)

_______________________________________________________________________________________________

Nomor	:		........................................... 20.....
Sifat	:	Segera
Lampiran	:
Hal	:	Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Yang Tidak Dapat Diselesaikan Dalam Jangka Waktu Yang Telah Ditetapkan

Yth. Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak

Jakarta

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1.3 huruf 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.7/2001 tanggal 6 Juni 2001 tanggal 6 Juni 2001 tentang Kebijaksanaan Pemeriksaan, bersama ini terlampir disampaikan Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan untuk periode ............................. sampai dengan ............................. (2)

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor/Direktur,

...................................

NIP. ............................ (4)

Tembusan :

1.	Kepala KPP .............................
2.	Kepala Karikpa ........................ (5)
*)	coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT

DISELESAIKANN DALAM JANGKA WAKTU YANG DITETAPKAN

(Lampiran 5)

Angka 1	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang menyampaikan laporan
Angka 2	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP atasannya
Angka 3	:	Diisi dengan masa laporan yang bersangkutan
Angka 4	:	Diisi dengan Nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
Angka 5	:	Diisi dengan nama Karikpa terkait

Lampiran 5
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/2001
Tanggal	:	6 Juni 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK ........................... (1)

_______________________________________________________________________________________________

Nomor	:
Sifat	:	Segera
Lampiran	:
Hal	:	Daftar Nominatif Wajib Pajak (yang akan diperiksa)

Yth. Kepala Kantor Wilayah ....................

............................................................. (2)

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 2.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-03/PJ.7/2001 tanggal 6 Juni 2001 tanggal 6 Juni 2001 tentang Kebijaksanaan Pemeriksaan, bersama ini terlampir disampaikan Daftar Nominatif Wajib Pajak (yang akan diperiksa) untuk bulan ............................. (3)

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor/Direktur,

...................................

NIP. ............................ (4)

Tembusan :

3.	Direktur Pemeriksaan Pajak
4.	Kepala Karikpa ........................ (5)

PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK

(YANG AKAN DIPERIKSA)

(Lampiran 6)

Angka 1	:	Diisi dengan nama KPP yang menyampaikan Daftar Nominatif Wajib Pajak (yang akan diperiksa)
Angka 2	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP atasannya
Angka 3	:	Diisi dengan masa laporan yang bersangkutan
Angka 4	:	Diisi dengan Nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
Angka 5	:	Diisi dengan nama Karikpa terkait

Lampiran 6.1
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/2001
Tanggal	:	6 Juni 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK ...........................

_______________________________________________________________________________________________

DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK

No. Urut	Cakupan Pemeriksaan Rutin dan Nama Wajib Pajak	NPWP	Tahun Pajak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	SPT PPh Bagian Tahun Pajak akibat perubahan tahun buku
1	....................................................................
2	....................................................................
II	SPT Tahunan PPh WP yang dalam tahun pajak bersangkutan melakukan penilaian kembali aktiva tetap
1	....................................................................
2	....................................................................
III	SPT Tahunan PPh WP yang dalam tahun pajak bersangkutan melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha atau likuidasi
1	....................................................................
2	....................................................................
IV	SPT Tahunan PPh WP OP yang menyalahi ketentuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
1	....................................................................
2	....................................................................
V	SPT Tahunan PPh WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau Badan, yang tempat terdaftarnya berpindah dari KPP tempat WP semual terdaftar ke KPP lainnya atau mengajukan permohonan pencabutan NPWP
1	....................................................................
2	....................................................................
VI	SPT Tahunan PPh Pasal 21 WP OP atau Badan menyatakan Lebih Bayar
1	....................................................................
2	....................................................................
VII	SPT Masa PPN WP OP atau Badan masa pajak terakhir menyatakan Lebih Bayar (baik meminta restitusi maupun kompensasi)
1	....................................................................
2	....................................................................
VIII	WP OP atau Badan yang tetap tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam batas waktu yang tercantum dalam Surat Teguran, termasuk SPT kempos dan WP NE
1	....................................................................
2	....................................................................
IX	SPT Tahunan PPh Pasal 21 tidak disampaikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut
1	....................................................................
2	....................................................................
X	SPT Masa PPN tidak disampaikan dalam tahun berjalan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dari suatu tahun pajak
1	....................................................................
2	....................................................................
XI	SPT Masa PPN (dalam tahun berjalan) yang meminta restitusi sehubungan dengan penyerahan ekspor dan atau penyerahan kepada badan pemungut PPN
1	....................................................................
2	....................................................................
XII	Kerjasama Operasi (KSO) atau konsorsium
1	....................................................................
2	....................................................................
XIII	Kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
1	....................................................................
2	....................................................................
XIV	Data, termasuk data PBB dan atau BPHTB untuk ekstensifikasi WP dan atau PKP
1	....................................................................
2	....................................................................
XV	Permohonan pemusatan PPN, pengukuhan PKP dan penentuan daerah terpencil, dan lain-lain.

Kepala Kantor,

...................................

NIP. ............................ (6)

Tembusan :

1.	Direktur Pemeriksaan Pajak
2.	Kepala Karikpa ...................... (7)

PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK

(Lampiran 6.1)

Daftar Nominatif Wajib Pajak ini berfungsi juga sebagai laporan bulanan yang harus dibuat dan disampaikan oleh KPP ke Kantor Wilayah DJP atasannya. Dengan demikian, apabila dalam suatu masa laporan tidak ada Wajib Pajak yang akan diperiksa, maka daftar nominatif ini tetap harus dibuat dan diisi dengan Nihil. Dalam hal Wajib Pajak memenuhi sekaligus beberapa cakupan Pemeriksaan Rutin, misalnya SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPN masa pajak terakhir dari suatu tahun pajak menyatakan Lebih Bayar serta Wajib Pajak dalam tahun pajak bersangkutan melakukan penilaian kembali aktiva tetap, maka semua cakupan Pemeriksaan Rutin terkait harus tetap diisi dengan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Adapun cara pengisiannya adalah sebagai berikut :

Kolom (1)	:	Diisi dengan nomor urut Wajib Pajak untuk masing-masing cakupan Pemeriksaan Rutin - Bukan Kriteria Seleksi dan Tujuan lain
Kolom (2)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang akan diperiksa untuk masing-masing cakupan Pemeriksaan Rutin. Apabila untuk suatu cakupan pemeriksaan dalam masa laporan yang bersangkutan tidak ada Wajib Pajak yang akan diperiksa, maka cakupan pemeriksaan pada kolom ini diisi dengan Nihil.
Kolom (3)	:	Cukup jelas
Kolom (4)	:	Cukup jelas
Kolom (5)	:	Untuk masing-masing nomor urut cakupan Pemeriksaan Rutin, diisi dengan :
		I.	bagian tahun pajak yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh, misalnya Januari - Maret 2000;
		II.	tanggal surat keputusan penilaian kembali aktiva tetap;
		III.	bulan dilakukannya penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha atau likuidasi;
		IV.	kesalahan Wajib Pajak, misalnya Wajib Pajak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebesar 10% seharusnya 15%;
		V.	keterangan :
			-	pindah, atau
			-	pencabutan NPWP;
		VI.	agar dapat diperiksa all taxes (kecuali SPT yang disampaikan oleh WP Lokasi), maka kolom ini diisi dengan keterangan mengenai penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP atau Badan, yaitu :
			-	SPT sudah masuk tanggal ................., atau
			-	SPT belum masuk;
		VII.	sama dengan pengisian cakupan VI;
		VIII.	keterangan:
			-	tidak disampaikan,
			-	kempos, atau
			-	Non Efektif;
		IX.	keterangan yang dianggap perlu;
		X.	masa pajak yang bersangkutan;
		XI.	jumlah lebih bayar;
		XII.	data menurut SPT Tahunan PPh Pasal 21 atau SPT Masa PPN, misalnya besarnya penyerahan BKP/JKP, atau data lainnya yang dianggap perlu;
		XIII.	alamat tempat bangunan berada;
		XIV.	jenis data;
		XV.	keterangan:
			-	permohonan pemusatan PPN,
			-	pengukuhan PKP,
			-	penentuan daerah terpencil, dll.
Angka (6)	:	Diisi dengan Nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
Angka (7)	:	Diisi dengan nama Karikpa terkait.

Lampiran 7
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/2001
Tanggal	:	6 Juni 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK ............................. (1)

_______________________________________________________________________________________________

Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	:	PSK Dengan Audit Program Lebih Sederhana

Yth. Kepala Kantor Wilayah .................

...................................................... (2)

Sehubungan dengan akan dilakukannya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :

Nama	:	........................................................... (3)
NPWP	:	........................................................... (4)
Alamat	:	........................................................... (5)
Tahun Pajak	:	........................................................... (6)
Kode Pemeriksaan	:	........................................................... (7)

dengan ini diberitahukan bahwa Wajib Pajak tersebut telah memenuhi semua syarat-syarat untuk dapat dilakukan pemeriksaan pajak dengan menerapkan audit program lebih sederhana sebagaimana dimaksud dalam butir 2.6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE-03/PJ.7/2001 tanggal 6 Juni 2001 hal Kebijaksanaan Pemeriksaan Tahun 2001.

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor,

...................................

NIP. ............................ (8)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PSK DENGAN AUDIT PROGRAM LEBIH SEDERHANA

(Lampiran 7)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama KPP yang akan melaksanakan PSK dengan menerapkan Audit Program Lebih Sederhana
Angka (2)	:	Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya
Angka (3)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan diperiksa
Angka (4)	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa
Angka (5)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang akan diperiksa
Angka (6)	:	Diisi dengan tahun pajak yang akan diperiksa
Angka (7)	:	Diisi dengan kode pemeriksaan
Angka (8)	:	Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan

Lampiran 8
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/2001
Tanggal	:	6 Juni 2001

Audit Program Lebih Sederhana Untuk Pemeriksaan Sederhana Kantor Terhadap

Wajib Pajak Tertentu Yang Menyampaikan SPT Tahunan PPh Yang

Menyatakan Lebih Bayar

Pendahuluan

Dalam ketentuan mengenai kebijakan pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan Lebih Bayar selalu menjadi prioritas utama. Mengingat terbatasnya sumber daya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan Lebih Bayar tersebut, maka dipandang perlu untuk menyederhanakan pelaksanaan pemeriksaaanya, sehingga diharapkan jangka waktu pemeriksaan menjadi lebih singkat. Dengan demikian, pelayanan terhadap Wajib Pajak dapat ditingkatkan mutunya. Penyederhanaan pelaksanaan pemeriksaan tersebut akan diberlakukan hanya terhadap Wajib Pajak Tertentu saja, yang SPT Lebih Bayarnya akan diperiksa melalui Pemeriksaan Sederhana oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Tertentu tersebut akan dilaksankaan melalui Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK). Dalam hal setelah PSK selesai dilaksankana dan kemudian ditemukan data baru dan atau data yang belum terungkap yang dapat mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang bersangkutan akan dilakukan Pemeriksaan Ulang melalui Pemeriksaan Lengkap.

Adapun yang dimaksud dengan Wajib Pajak Tertentu adalah Wajib Pajak yang secara umum dapat dianggap sebagai Wajib Pajak patuh dan memenuhi seluruh kriteria di bawah ini :

1.	Laporan Keuangan-nya diaudit oleh Akuntan Publik dengan pernyataan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion);
2.	Menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu (baik melalui perpanjangan waktu maupun tidak);
3.	Memenuhi pembayaran pajaknya tepat waktu sehingga tidak memiliki tunggakan pajak yang jumlahnya signifikan;
4.	Jumlah koreksi yang telah dilakukan dalam pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh tahun atau tahun-tahun pajak sebelumnya tidak signifikan;
5.	Tidak ada kerugian tahun atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang belum dilakukan pemeriksaan serta tidak terdapat indikasi tindak pidana fiskal;
6.	Lokasi usaha (bukan cabang) terletak di wilayah KPP yang sama.

Prosedur administrasi dan audit program yang diuraikan di bawah ini merupakan prosedur dan program khusus sebagai panduan dalam melaksanakan PSK terhadap Wajib Pajak Tertentu dimaksud. Prosedur dan program pemeriksaan yang lazim masih tetap dapat diterapkan dalam PSK ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan pemeriksaan.

Prosedur Administrasi

1.	Usul pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Tertentu yang menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan Lebih Bayar disampaikan oleh Kepala KPP yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya dengan menyertakan informasi yang dibutuhkan untuk kriteria penetapan sebagai Wajib Pajak Tertentu yang pemeriksaannya dapat dilakukan melalui PSK dengan audit program khusus.
2.	PSK hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah DJP dan berdasarkan Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2).
3.	Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP), pemeriksa memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukannya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.
4.	Pemeriksa tidak perlu melakukan peminjaman buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen dari Wajib Pajak yang bersangkutan, tetapi cukup dengan meneliti berkas Wajib Pajak yang terdapat di KPP.
5.	Pemeriksa tidak perlu meminta Pemeriksa Wajib Pajak Lokasi atas cabang usaha Wajib Pajak.
6.	Pemeriksaan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak yang bersangkutan tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPT Tahunan PPh Wajib Pajak dengan hasil pemeriksaan.
7.	Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan dibatasi selama 2 (dua) minggu dan tidak dapat diperpanjang.

Audit Program

1.	Laporan Akuntan Publik
	1.1.		Periksa pernyataan pendapat Akuntan Publik atas laporan keuangan yang disajikan oleh Wajib Pajak.
	1.2.		Lakukan perbandingan Laporan Laba Rugi tahun yang diperiksa dengan Laporan Laba Rugi tahun sebelumnya, jika dianggap perlu lakukan pula hal yang sama terhadap Neraca.
	1.3.		Periksa perkiraan-perkriaan yang berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya perubahan yang cukup material.
	1.4.		Periksa rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh Akuntan Publik.
	1.5.		Yakinkan bahwa rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh Akuntan Publik telah termasuk koreksi atas jenis-jenis biaya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak boleh dikurangkan.
	1.6.		Lakukan koreksi terhadap jenis-jenis biaya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan, sepanjang belum dikoreksi sendiri oleh Wajib Pajak (belum termasuk dalam rekonsiliasi fiskal).
	1.7.		Telisi rincian aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud yang terdapat dalam Neraca pada Laporan Akuntan Publik.
	1.8.		Periksa rincian aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud menurut kelompoknya dengan informasi sebagai berikut :
			-	nilai perolehan;
			-	akumulasi penyusutan pada awal tahun;
			-	penambahan selama tahun bejalan;
			-	penarikan selama tahun berjalan;
			-	dasar penyusutan/amortisasi;
			-	metode dan tarif penyusutan/amortisasi;
			-	penyusutan/amortisasi tahun berjalan;
			-	nilai buku pada akhir tahun.
	1.9.		Yakinkan kebenaran perhitungan penyusutan dan amortisasi, kemudian cocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh.
	1.10.		Lakukan koreksi berdasarkan audit program pada butir 1.9 di atas.
2.	Hasil Pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak untuk tahun atau tahun-tahun pajak sebelumnya.
	2.1.	Dapatkan dan pelajari Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak untuk tahun dan tahun-tahun pajak sebelumnya.
	2.2.	Lihat koreksi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LPP terdahulu, kemudian teliti apakah kesalahan yang sama tidak terulang dalam laporan keuangan yang sedang diperiksa.
	2.3.	Lakukan koreksi apabila kesalahan yang sama (butir 2.2) terulang kembali sepanjang datanya memadai (bukan berdasarkan taksiran).
3.	Surat Setoran Pajak
	3.1.	Periksa keabsahan Surat Setoran Pajak (SSP) yang terdapat dalam berkas Wajib Pajak.
	3.2.	Lakukan konfirmasi SSP ke Bank Persepsi atau Kantor Pos terkait, apabila SSP lembar kedua tidak ada dalam berkas Wajib Pajak.
	3.3.	Teliti jumlah setoran yang tertera dalam SSP, lalu cocokkan dengan jumlah yang terdapat dalam SPT Tahunan PPh.
	3.4.	Lakukan koreksi atas pembayaran pajak yang belum sesuai dengan ketentuan.
4.	Kompensasi Kerugian
	4.1.	Teliti bila ada kerugian yang belum dikompensasikan.
	4.2.	Yakinkan bahwa kerugian yang dikompensasikan berasal dari kerugian yang telah diperiksa (ada surat ketetapan pajaknya).
	4.3.	Lakukan koreksi bila kompensasi kerugian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan.

Lampiran 9
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/2001
Tanggal	:	6 Juni 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

....................................................................................(1)

Nomor	:	SP-	..................................... 20.........
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	Satu set
Hal	:	Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Penghitungan Pajak (NPP)

Yth. ...............................................

...................................................... (2)

Sehubungan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Wajib Pajak :

Nama

..................................................................................

(3)

NPWP (lama)

(4)

Alamat (lama)

..................................................................................

(5)

Tahun Pajak

..................................................................................

(6)

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) untuk:

-	Tahun Pajak ........................... Nomor	:	........................... tanggal ........................... (7)
-	Tahun Pajak ........................... Nomor	:	........................... tanggal ...........................
-	dan seterusnya

dan mengingat telah diterimanya Surat Pemberitahuan Telah Terdaftar di KPP Baru (KP.PDIP.4.26-96) Nomor : ......................... (8) tanggal ......................... (9), dengan ini terlampir disampaikan LPP dan NPP untuk masing-masing tahun pajak atas nama Wajib Pajak tersebut di atas untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor,

...................................

NIP. ............................ (10)

Tembusan :

.................................. (11)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN LPP DAN NPP

(Lampiran 9)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama KPP lama.
Angka (2)	:	Diisi dengan Kepala KPP baru.
Angka (3)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka (4)	:	Diisi dengan NPWP lama.
Angka (5)	:	Diisi dengan alamat lama.
Angka (6)	:	Diisi dengan tahun atau tahun-tahun pajak yang diperiksa.
Angka (7)	:	Diisi dengan Tahun Pajak, Nomor dan Tanggal SPPP untuk masing-masing Tahun Pajak yang diperiksa.
Angka (8)	:	Diisi dengan Nomor KP.PDIP.4.26.95 yang diterima dari KPP baru.
Angka (9)	:	Diisi dengan Tanggal KP.PDIP.4.26.95 yang diterima dari KPP baru.
Angka (10)	:	Diisi dengan nama, NIP, tandatangan dan cap jabatan Kepala KPP lama.
Angka (11)	:	Diisi dengan :
		1.	Kepala Kantor Wilayah DJP atasan KPP baru
		2.	Kepala Kantor Wilayah DJP atasan KPP lama

Lampiran 10
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/2001
Tanggal	:	6 Juni 2001

KODE KRITERIA PEMILIHAN SPT

PEMERIKSAAN RUTIN DAN KRITERIA SELEKSI

Jenis Pemeriksaan			KODE
			Pemeriksaan Lengkap		Pemeriksaan Sederhana Lapangan		Pemeriksaan Sederhana Kantor
			WP Orang Pribadi	WP Badan	WP Orang Pribadi	WP Badan	WP Orang Pribadi	WP Badan
A.	Pemeriksaan Rutin
	a.	SPT PPh Bagian Tahun Pajak akibat perubahan tahun buku	2011	2012
	b.	SPT Tahunan PPh WP yang dalam tahun pajak ybs melakukan penilaian kembali aktiva tetap	2021	2022
	c.	SPT Tahunan PPh WP yang dalam tahun pajak ybs melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha atau likuidasi	2031	2032	1031	1032
	d.	SPT Tahunan PPh WP OP yang menyalahi ketentuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto			1041	1042
	e.	SPT Tahunan PPh WP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau WP Badan, yang tempat terdaftarnya berpindah dari KPP tempat WP semula terdaftar ke KPP lainnya, atau mengajukan permohonan pencabutan NPWP			1051	1052
	f.	SPT PPh WP OP atau Badan yang tetap tidak disampaikan meskipun telah ditegor dengan menerbitkan Surat Teguran, termasuk SPT Kempos dan WP NE			1061	1062
	g.	SPT Tahunan PPh WP OP atau Badan menyatakan rugi yang dikaitkan dengan pemeriksaan untuk tahun pajak lainnya.	2071	2072	1071	1072	0071	0072
	h.	SPT Tahunan PPh WP OP atau Badan yang menyatakan Lebih Bayar.	2081	2082	1081	1082	0081	0082
	i.	SPT Tahunan WP Badan yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar			1091	1092
	j.	Pemeriksaan atas permintaan sendiri	2101	2102	1101	1102	0101	0102
B.	Kriteria Seleksi
	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OP atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem Kriteria Seleksi.		2411	2412	1411	1412	0411	0412

Lampiran 11
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/2001
Tanggal	:	6 Juni 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.......................................................................................... (1)

_______________________________________________________________________________________________

Nomor	:	.................................................	..................................... 20.........
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	Satu set
Hal	:	Usul Pemeriksa Khusus

Yth. ............................................... (2)

......................................................

Dengan ini disampaikan usul untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak :

1.	Nama	:	..................................................................................	(3)
2.	NPWP (lama)	:	..................................................................................	(4)
3.	Alamat (lama)	:	..................................................................................	(5)
4.	Tahun Pajak	:	..................................................................................	(6)
5.	Kode Pemeriksaan	:	..................................................................................	(7)

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor,

...................................

NIP. ............................ (8)

Tembusan :

1.	...................................................... (9)
*)	coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

USUL PEMERIKSAAN KHUSUS

(Lampiran 11)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama unit yang mengusulkan Pemeriksaan Khusus
Angka (2)	:	Diisi dengan:
		1.	Kepala Kantor Wilayah DJP apabila usul Pemeriksaan Khusus berasal dari KPP atau Karikpa
		2.	Direktur Pemeriksaan Pajak apabila usul Pemeriksaan Khusus berasal dari Kantor Wilayah DJP
Angka (3)	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak
Angka (4)	:	Diisi dengan NPWP
Angka (5)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka (6)	:	Diisi dengan tahun pajak yang akan diperiksa
Angka (7)	:	Diisi dengan Kode:
		11.	Adanya indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
		12.	Adanya pengaduan masyarakat melalui Kotak Pos 5000;
		13.	Adanya pengaduan masyarakat tidak melalui Kotak Pos 5000;
		19.	Sebab-sebab lain berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderak Pajak
Angka (8)	:	Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
Angka (9)	:	Apabila usul dibuat oleh :
		1.	KPP, diisi dengan tembusan kepada Kepala Karikpa terkait;
		2.	Kaikpa, diisi dengan tembusan kepada Kepala KPP terkait;
		3.	Kantor Wilayah DJP, diisi dengan tembusan kepada Kepala Karikpa dan Kepala KPP terkait.

ALASAN PEMERIKSAAN KHUSUS/PERLUASAN PEMERIKSAAN

1.	FAKTA/DATA
	.....................................................................................................................................................................................
	.....................................................................................................................................................................................
	.....................................................................................................................................................................................
2.	ANALISA
	.....................................................................................................................................................................................
	.....................................................................................................................................................................................
	.....................................................................................................................................................................................
3.	KESIMPULAN
	.....................................................................................................................................................................................
	.....................................................................................................................................................................................
	.....................................................................................................................................................................................
4.	USUL
	.....................................................................................................................................................................................
	.....................................................................................................................................................................................
	.....................................................................................................................................................................................
5.	UPPP YANG DIUSULKAN SEBAGAI PELAKSANA PEMERIKSAAN
	.....................................................................................................................................................................................

Lampiran 12
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/2001
Tanggal	:	6 Juni 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.......................................................................................... (1)

_______________________________________________________________________________________________

Nomor	:	.................................................	........................................... 2001
Sifat	:	Segera
Lampiran	:
Hal	:	Usul Permintaan Pemeriksaan Khusus

Yth. Direktur Pemeriksaan Pajak

Jl. Gatot Subroto 40-42

Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak :

1.	Nama	:	..................................................................................	(2)
2.	NPWP	:	..................................................................................	(3)
3.	Tahun Pajak	:	..................................................................................	(4)

terdapat indikasi adanya transaksi usaha/hubungan keuagan yang memerlukan kejelasan perpajakannya antara Wajib Pajak tersebut di atas dengan Wajib Pajak tersebut di bawah ini :

1.	Nama	:	..................................................................................	(5)
2.	NPWP (lama)	:	..................................................................................	(6)
3.	Alamat (lama)	:	..................................................................................	(7)
4.	Kode Pemeriksaan	:	..................................................................................	(8)

Oleh karena itu, terhadap Wajib Pajak tersebut diusulkan agar dilakukan Pemeriksaan Khusus.

Demikian untuk dapat dipertimbangkan.

Kepala Kantor,

...................................

NIP. ............................ (9)

Tembusan :

1.	...................................................... (10)

PETUNJUK PENGISIAN

USUL PERMINTAAN PEMERIKSAAN KHUSUS

(Lampiran 12)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang mengusulkan Pemeriksaan Khusus
Angka (2)	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak yang sedang diperiksa
Angka (3)	:	Diisi dengan NPWP yang sedang diperiksa
Angka (4)	:	Diisi dengan tahun pajak yang sedang diperiksa
Angka (5)	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak yang diusulkan untuk diperiksa
Angka (6)	:	Diisi dengan NPWP yang diusulkan untuk diperiksa
Angka (7)	:	Diisi dengan tahun pajak yang diusulkan untuk diperiksa
Angka (8)	:	Diisi dengan Kode Pemeriksaan (misalnya kode 11 yaitu adanya indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan)
Angka (9)	:	Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
Angka (10)	:	Diisi dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP terkait

Lampiran 13
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/2001
Tanggal	:	6 Juni 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.......................................................................................... (1)

_______________________________________________________________________________________________

Nomor	:	.................................................	........................................... 2001
Sifat	:	Segera
Lampiran	:
Hal	:	Usul Permintaan Pemeriksaan Khusus

Yth. ..................................................

......................................................... (2)

Jakarta

Sehubungan dengan .............................. (3), dengan ini diberikan instruksi untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak:

1.	Nama	:	..................................................................................	(4)
2.	NPWP (lama)	:	..................................................................................	(5)
3.	Alamat (lama)	:	..................................................................................	(6)
4.	Kode Pemeriksaan	:	..................................................................................	(7)

dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Tahun Pajak yang diperiksa adalah Tahun Pajak ............................................. (8)
2.	Konsep Laporan Pemeriksaan harus dikirimkan ke ............................................. (9)/pemeriksaan harus diselesaikan ) selambat-lambatnya ............................................. (10)*
3.	Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan pembahasan akhir dapat dilakukan setelah hasil Pemeriksaan mendapat persetujuan/tanpa menunggu persetujuan ) dari ............................................. (11)*

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur,

...................................

NIP. ............................ (12)

Tembusan :

1.	...................................................... (13)
*)	coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

INSTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN KHUSUS

(Lampiran 13)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama Unit yang memberikan instruksi Pemeriksaan Khusus
Angka (2)	:	Diisi dengan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Khusus
Angka (3)	:	Diisi dengan alasan dikeluarkannya instruksi Pemeriksaan Khusus
Angka (4)	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak
Angka (5)	:	Diisi dengan NPWP
Angka (6)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka (7)	:	Diisi dengan Kode :
		11.	Adanya indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
		12.	Adanya pengaduan masyarakat melalui Kotak Pos 5000;
		13.	Adanya pengaduan masyarakat tidak melalui Kotak Pos 5000;
		19.	Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Pajak
Angka (8)	:	Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa
Angka (9)	:	Diisi dengan Direktur P4 atau Ka Kanwil DJP terkait
Angka (10)	:	Diisi dengan tanggal batas waktu penyelesaian Pemeriksaan
Angka (11)	:	Diisi dengan sama dengan angka (9)
Angka (12)	:	Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan Pejabat serta Cap Jabatan
Angka (13)	:	Diisi dengan tembusan kepada :
		1.	Kepala Karikpa dan Kepala KPP terkait dalam hal instruksi dikeluarkan oleh Direktur P4 kepada Ka Kanwil DJP.
		2.	Ka Kanwil DJP dan Kepala KPP terkait dalam hal instruksi dikeluarkan oleh Direktur P4 kepada kepala Karikpa.
		3.	Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala Karikpa terkait dalam hal instruksi dikeluarkan oleh Direktur P4 kepada Kepala KPP.

Lampiran 14
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/2001
Tanggal	:	6 Juni 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.......................................................................................... (1)

_______________________________________________________________________________________________

Nomor	:	.................................................	........................................... 2001
Sifat	:	Segera
Lampiran	:
Hal	:	Pemberitahuan Pemeriksaan Rutin Atas SPT Tahunan PPh - Rugi

Yth. ..................................................

......................................................... (2)

Jakarta

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak nomor .............................. tanggal .............................. (3), dengan ini diberitahukan bahwa Pemeriksaan Rutin terhadap Wajib Pajak:

1.	Nama	:	..................................................................................	(4)
2.	NPWP (lama)	:	..................................................................................	(5)
3.	Alamat (lama)	:	..................................................................................	(6)
4.	Tahun Pajak	:	..................................................................................	(7)
5.	Kode Pemeriksaan	:	..................................................................................	(8)

diperluas ke Tahun Pajak .............................. (9) dengan Kode Pemeriksaan .............................. (10) karena ternyata SPT Tahunan PPh tahun tersebut menyatakan Rugi.

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor,

...................................

NIP. ............................ (11)

Tembusan :

1.	...................................................... (12)

PETUNJUK PENGISIAN

PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN KHUSUS ATAS SPT TAHUNAN PPh - RUGI

(Lampiran 14)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Khusus
Angka (2)	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Angka (3)	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Persetujuan Melakukan Pemeriksaan Khusus atau Surat Instruksi Pemeriksaan Khusus
Angka (4)	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak
Angka (5)	:	Diisi dengan NPWP
Angka (6)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka (7)	:	Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa
Angka (8)	:	Diisi dengan Kode Pemeriksan yang tercantum pada Surat Persetujuan/Instruksi Pemeriksaan Khusus, yaitu:
		11.	Adanya indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
		12.	Adanya pengaduan masyarakat melalui Kotak Pos 5000;
		13.	Adanya pengaduan masyarakat tidak melalui Kotak Pos 5000;
		19.	Sebab-sebab lain berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pajak.
Angka (9)	:	Diisi dengan satu tahun pajak yang akan diperiksa karena perluasan pemeriksaan yang disebabkan oleh adanya SPT Tahunan PPh - Rugi
Angka (10)	:	Diisi dengan kode pemeriksaan sesuai dengan angka (8)
Angka (11)	:	Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
Angka (12)	:	DIisi dengan tembusan kepada :
		1.	Kepala Karikpa dan Kepala KPP terkait dalam hal Pemeriksaan Khusus dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJP.
		2.	Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala KPP terkait dalam hal Pemeriksaan Khusus dilaksanakan oleh Karikpa.
		3.	Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala Karikpa terkait dalam hal Pemeriksaan Khusus dilaksanakan oleh KPP.

Lampiran 15
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/2001
Tanggal	:	6 Juni 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.......................................................................................... (1)

_______________________________________________________________________________________________

Nomor	:	.................................................	........................................... 2001
Sifat	:	Segera
Lampiran	:
Hal	:	Pemberitahuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Khusus

Yth. ..................................................

......................................................... (2)

Jakarta

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak nomor .............................. tanggal .............................. (3)yang diterbitkan berdasarkan Surat Persetujuan Melakukan Pemeriksaan Khusus/Instruksi Pemeriksaan Khusus*) nomor .............................. tanggal .............................. (4), dengan ini diberitahukan bahwa Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak Domisili :

1.	Nama	:	..................................................................................	(5)
2.	NPWP	:	..................................................................................	(6)
3.	Alamat	:	..................................................................................	(7)
4.	Tahun Pajak	:	..................................................................................	(8)
5.	Kode Pemeriksaan	:	..................................................................................	(9)

telah ditindaklanjuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak/tindakan penyidikan*).

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor,

...................................

NIP. ............................ (10)

Tembusan :

1.	...................................................... (11)
2.	coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

PEMBERITAHUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN KHUSUS

(Lampiran 15)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Khusus
Angka (2)	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi
Angka (3)	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Angka (4)	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Persetujuan Melakukan Pemeriksaan Khusus atau Surat Instruksi Pemeriksaan Khusus
Angka (5)	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak
Angka (6)	:	Diisi dengan NPWP
Angka (7)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka (8)	:	Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa
Angka (9)	:	Diisi dengan Kode:
		11.	Adanya indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
		12.	Adanya pengaduan masyarakat melalui Kotak Pos 5000;
		13.	Adanya pengaduan masyarakat tidak melalui Kotak Pos 5000;
		19.	Sebab-sebab lain berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pajak.
Angka (10)	:	Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
Angka (11)	:	DIisi dengan tembusan kepada :
		1.	Kepala Karikpa dan Kepala KPP terkait dalam hal Pemeriksaan Khusus dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJP.
		2.	Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala KPP terkait dalam hal Pemeriksaan Khusus dilaksanakan oleh Karikpa.
		3.	Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala Karikpa terkait dalam hal Pemeriksaan Khusus dilaksanakan oleh KPP.

Lampiran 16
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/2001
Tanggal	:	6 Juni 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.......................................................................................... (1)

_______________________________________________________________________________________________

Nomor	:		........................................... 2001
Lampiran	:
Hal	:	Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Khusus

Yth. ..................................................

......................................................... (2)

Jakarta

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak nomor .............................. tanggal .............................. (3)yang diterbitkan berdasarkan Surat Persetujuan Melakukan Pemeriksaan Khusus/Instruksi Pemeriksaan Khusus*) nomor .............................. tanggal .............................. (4), dengan ini disampaikan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak :

1.	Nama	:	..................................................................................	(5)
2.	NPWP	:	..................................................................................	(6)
3.	Alamat	:	..................................................................................	(7)
4.	Tahun Pajak	:	..................................................................................	(8)
5.	Kode Pemeriksaan	:	..................................................................................	(9)
6.	Kesimpulan Pemeriksaan	:	..................................................................................	(10)

sebagai berikut :

URAIAN		MENURUT WAJIB PAJAK	MENURUT PEMERIKSA	KOREKSI
		(11)	(12)	(13)
A.	PPh Badan/Orang Pribadi
	Penghasilan Neto
	Kompensasi Kerugian
	Penghasilan Kena Pajak
	PPh Terutang
	Kredit Pajak
	PPh Kurang (Lebih) Bayar
	Sanksi Administrasi
	Pajak yang masih harus dibayar
B.	PPh Pasal 21
	PPh Terutang
	Telah disetor
	PPh Kurang (Lebih) Bayar
	Sanksi Administrasi
	Pajak yang masih harus dibayar
C.	PPh Pasal 22
	PPh Terutang
	Telah disetor
	PPh Kurang (Lebih) Bayar
	Sanksi Administrasi
	Pajak yang masih harus dibayar
D.	PPh Pasal 23
	PPh Terutang
	Telah disetor
	PPh Kurang (Lebih) Bayar
	Sanksi Administrasi
	Pajak yang masih harus dibayar
E.	PPh Pasal 26
	PPh Terutang
	Telah disetor
	PPh Kurang (Lebih) Bayar
	Sanksi Administrasi
	Pajak yang masih harus dibayar
F.	PPN/PPnBM
	PPh Terutang
	Telah disetor
	PPh Kurang (Lebih) Bayar
	Sanksi Administrasi
	Pajak yang masih harus dibayar
G.	PBB
H.	BPHTB

Kesimpulan:

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... (14)

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Supervisor/Kepala Seksi *)

...................................

NIP. ............................ (15)

Mengetahui

Kepala Kantor,

...................................

NIP. ............................ (16)

Tembusan :

1.	...................................................... (17)
*)	coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS

(Lampiran 16)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Khusus
Angka (2)	:	Diisi dengan nama unit yang memberikan persetujuan untuk melaksanakan/instruksi Pemeriksaan Khusus, yaitu Direktur Pemeriksaan Pajak atau Kepala Kantor Wilayah DJP
Angka (3)	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Angka (4)	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Persetujuan Melakukan Pemeriksaan Khusus atau Surat Instruksi Pemeriksaan Khusus
Angka (5)	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak
Angka (6)	:	Diisi dengan NPWP
Angka (7)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka (8)	:	Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa
Angka (9)	:	Diisi dengan Kode:
		11.	Adanya indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
		12.	Adanya pengaduan masyarakat melalui Kotak Pos 5000;
		13.	Adanya pengaduan masyarakat tidak melalui Kotak Pos 5000;
		19.	Sebab-sebab lain berdasarkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pajak.
Angka (10)	:	Diisi dengan kesimpulan tentang terbukti tidaknya alasan pemeriksaan khusus sebagaimana tercantum pada angka (9)
Angka (11)	:	Diisi dengan jumlah (Rp) menurut SPT Wajib Pajak
Angka (12)	:	Diisi dengan jumlah (Rp) menurut Pemeriksa
Angka (13)	:	Diisi dengan jumlah (Rp) Koreksi
Angka (14)	:	Diisi dengan perhitungan prosentase koreksi hasil pemeriksaan dari jumlah (Rp) menurut SPT Wajib Pajak (terutama untuk jenis pajak PPh Badan/Orang Pribadi) disertai dengan alasan besarnya jumlah koreksi
Angka (15)	:	Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Supervisor/Kepala Sekso
Angka (16)	:	Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
Angka (17)	:	Diisi dengan tembusan kepada :
		1.	Direktur Pemeriksaan Pajak dalam hal Pemeriksaan Khusus dilaksanakan oleh Karikpa atau KPP
		2.	Tanpa tembusan dalam hal Pemeriksaan Khusus dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJP

Lampiran 17
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/2001
Tanggal	:	6 Juni 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.......................................................................................... (1)

Nomor	:		........................................... 20.....
Sifat	:
Hal	:	Permintaan Pemeriksaan Wajib Pajak Domisili

Yth. Direktur P4

Jl. Gatot Subroto 40-42

Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Domisili

Nama	:	..................................................................................	(2)
NPWP	:	..................................................................................	(3)
Alamat	:	..................................................................................	(4)
Tahun Pajak	:	..................................................................................	(5)
Alasan Pemeriksaan	:	..................................................................................	(6)

dengan ini diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Domisili :

Nama	:	..................................................................................	(7)
NPWP	:	..................................................................................	(8)
Alamat	:	..................................................................................	(9)
Tahun Pajak	:	..................................................................................	(10)

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

...................................

NIP. ............................ (11)

Tembusan :

1.	......................................................
2.	...................................................... (12)

PETUNJUK PENGISIAN

PERMINTAAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DOMISILI

(Lampiran 17)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama Kanwil DJP yang mengajukan usul pemeriksaan Wajib Pajak Domisili
Angka (2)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak Lokasi
Angka (3)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak Lokasi
Angka (4)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Lokasi
Angka (5)	:	Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa
Angka (6)	:	Diisi dengan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan/atau SPT Masa PPN Wajib Pajak Lokasi yang menyatakan Lebih Bayar
Angka (7)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak Domisili
Angka (8)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak Dimisili
Angka (9)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Domisili
Angka (10)	:	Diisi dengan dengan tahun pajak yang diperiksa
Angka (11)	:	Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
Angka (12)	:	Diisi dengan tembusan kepada KPP dan/atau Karikpa terkait

Lampiran 18
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/2001
Tanggal	:	6 Juni 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.......................................................................................... (1)

_______________________________________________________________________________________________

Nomor	:		........................................... 20.....
Sifat	:
Hal	:	Permintaan Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi

Yth. .........................................

......................................... (2)

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :

Nama	:	..................................................................................	(3)
NPWP	:	..................................................................................	(4)
Alamat	:	..................................................................................	(5)
Tahun Pajak	:	..................................................................................	(6)
Kode Pemeriksaan	:	..................................................................................	(7)
Tanggal Jatuh Tempo	:	..................................................................................	(8)

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak nomor ............................ tanggal ............................ (9), dengan ini diminta kepada Saudara untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Lokasi :

Nama	:	..................................................................................	(10)
NPWP	:	..................................................................................	(11)
Alamat	:	..................................................................................	(12)
Tahun Pajak	:	..................................................................................	(13)

Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada tanggal .......................... (14)dan pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak Lokasi serta pembahasan akhir dapat dilakukan setelah hasil pemeriksaan mendapat persetujuan/tanpa menunggu persetujuan *).

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

...................................

NIP. ............................ (15)

Tembusan :

3.	......................................................
4.	...................................................... (16)

PETUNJUK PENGISIAN

PERMINTAAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK LOKASI

(Lampiran 18)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Wajib Pajak Domisili
Angka (2)	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi terkait
Angka (3)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak Domisili
Angka (4)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak Domisili
Angka (5)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Domisili
Angka (6)	:	Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa
Angka (7)	:	Diisi dengan Kode Pemeriksaan
Angka (8)	:	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pemeriksaan. Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Pemeriksaan Khusus yang memerlukan pembahasan/review), tanggal ini merupakan tanggal dikirimkannya LPP Wajib Pajak Domisili kepada pembahas.
Angka (9)	:	Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
Angka (10)	:	DIisi dengan nama Wajib Pajak Lokasi
Angka (11)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak Lokasi
Angka (12)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Lokasi
Angka (13)	:	Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa
Angka (14)	:	Diisi dengan tanggal dikirimkannya LPP lokasi ke Unit Pelaksana Pemeriksa wajib Pajak Domisili
Angka (15)	:	Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
Angka (16)	:	Diisi dengan tembusan kepada:
		1.	Direktur P4 dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJP
		2.	Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh KPP atau Karikpa
		3.	Kepala Kantor Wilayah DJP lainnya dalam hal Wajib Pajak Lokasi berada di luar wilayah wewenang Kantor Wilayah DJP atasannya

Lampiran 19
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/2001
Tanggal	:	6 Juni 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.......................................................................................... (1)

_______________________________________________________________________________________________

Nomor	:		........................................... 20.....
Sifat	:	Segera
Hal	:	Pengawasan Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi

Yth. Direktur Pemeriksaan Pajak

Jalan Jend. Gatot Subroto 40-42

Jakarta 12190

Sesuai dengan butir V huruf q Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE-03/PJ.7/2001 tanggal 6 Juni 2001, dengan ini disampaikan Pengawasan Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi periode ........................ (2)sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak	Saldo Akhir
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kantor Wilayah DJP
KPP ..........................
KPP ..........................
dst.
Karikpa ..........................
Karikpa ..........................
dst.

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor,

...................................

NIP. ............................ (8)

Tembusan :

Seluruh Kepala KPP dan Karikpa di lingkungan Kanwil .............................. (9)

*)	Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

PENGAWASAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK LOKASI

(Lampiran 19)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP terkait
Angka (2)	:	Diisi dengan periode pengawasan (triwulanan), misalnya April - Juni 2001
Angka (3)	:	Diisi dengan nama seluruh UPPP Wajib Pajak Lokasi, termasuk Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan
Angka (4)	:	Diisi dengan saldo akhir (7) periode sebelumnya
Angka (5)	:	Diisi dengan jumlah permintaan Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi dari UPPP Wajib Pajak Domisili. Informasinya dapat diperoleh, misalnya dari Surat Permintaah Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi (Lampiram 27)
Angka (6)	:	Diisi dengan jumlah pemeriksaan yang telah diselesaikan, termasuk penyelesaian Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi yang masih memerlukan pembahasan oleh UPPP Wajib Pajak Domisili sehubungan dengan Pemeriksaan Khusus atau Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyelesaian pemeriksaan tersebut setelah pembahasan tidak perlu dimasukkan lagi pada kolom ini (cukup satu kali saja)
Angka (7)	:	Diisi dengan jumlah kolom (4) ditambah dengan kolom (5) dan dikurangi dengan kolom (6). Jumlah ini merupakan saldo awal untuk periode triwulanan berikutnya.
Angka (8)	:	Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
Angka (9)	:	Cukup jelas

Lampiran 20
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/2001
Tanggal	:	6 Juni 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.......................................................................................... (1)

Nomor	:		........................................... 2001
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	...............set
Hal	:	Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Tahun Berjalan Bulan ............................ (2)

Yth. .........................................

...............................................

............................................... (3)

Bersama ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Tahun Berjalan untuk bulan ........................ (4), terhadap ............................................... (5) Wajib Pajak, yang terdiri dari :

a.	Wajib Pajak Orang Pribadi	=	..................................
b.	Wajib Pajak Badan	=	..................................
			_________________
	Jumlah	=	..................................
			_________________

Demikian atas dapat dimaklumi.

Kepala Kantor,

...................................

NIP. ............................ (6)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENGANTAR LAPORAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK LOKASI

(Lampiran 20)

Angka 1	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
Angka 2	:	Diisi dengan bulan Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan (Tahun Berjalan)
Angka 3	:	Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP terkait;
Angka 4	:	Cukup jelas
Angka 5	:	Diisi dengan jumlah Wajib Pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak
Angka 6	:	Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan

Lampiran 20.1
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/2001
Tanggal	:	6 Juni 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..........................................................................................

..........................................................(1)

DAFTAR PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN/SURAT PANGGILAN

KEPADA WAJIB PAJAK

BULAN	:	..................... (2)
TAHUN	:	..................... (3)

No.

Nama Wajib
Pajak/NPWP

Tahun
Pajak

Nomor dan Tanggal Surat
Perintah Pemeriksaan Pajak

Tanggal Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Pajak diterima
Wajib Pajak

Ket.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kepala Kantor,

...................................

NIP. ............................ (10)

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

(Lampiran 20.1)

Angka 1	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
Angka 2	:	Cukup jelas
Angka 3	:	Cukup jelas
Angka 4	:	Cukup jelas
Angka 5	:	Diisi dengan Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa
Angka 6	:	Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa
Angka 7	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Angka 8	:	Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh Wajib Pajak
Angka 9	:	Diisi dengan keterangan seperlunya
Angka 10	:	Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan

Lampiran 21
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/2001
Tanggal	:	6 Juni 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

....................................................................(1)

Nomor	:		........................................... 20.....
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	...............set
Hal	:	Pemberitahuan Pengalihan Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak

Yth. Direktur Pemeriksaan Pajak

Jl. Gatot Subroto 40-42

Jakarta

Dengan ini diberitahukan bahwa pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :

Nama	:	..................................................................................	(2)
NPWP	:	..................................................................................	(3)
Alamat	:	..................................................................................	(4)
Kode Pemeriksaan	:	..................................................................................	(5)

dialihkan pemeriksaannya dari ................................................ (6)ke ................................................ (7) dengan alasan ................................................ (8).

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor,

...................................

NIP. ............................ (9)

Tembusan :

1.	...................................................... (10)

PETUNJUK PENGISIAN

PEMBERITAHUAN PENGALIHAN

UNIT PELAKSANA PEMERIKSAAN PAJAK

(Lampiran 21)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang mengalihkan Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
Angka (2)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka (3)	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa
Angka (4)	:	Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa
Angka (5)	:	Diisi dengan kode pemeriksaan
Angka (6)	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak lama
Angka (7)	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak baru
Angka (8)	:	Diisi dengan alasan pengalihan pelaksanaan pemeriksaan pajak
Angka (9)	:	Disi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
Angka (10)	:	Tembusan dikirim kepada:
		1.	Kepala KPP terkait,
		2.	Kepala Karikpa terkait

Lampiran 22
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/2001
Tanggal	:	6 Juni 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

....................................................................(1)

Nomor	:		........................................... 20.....
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	Satu set
Hal	:	Laporan Penelitian Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak

Yth. ...............................................

......................................................

...................................................... (2)

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak :

Nama

..................................................................................

(3)

NPWP

(4)

Alamat

..................................................................................

(5)

Tahun Pajak

(6)

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor : ....................................... (7) tanggal ........................... (8), bersama ini terlampir disampaikan Laporan Penelitian KLU atas nama Wajib Pajak tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Kepala .............................,

...................................

NIP. ............................ (9)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN

LAPORAN PENELITIAN KLU WAJIB PAJAK

(Lampiran 22)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
Angka (2)	:	Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait, dalam hal pemeriksaan dilakukan melalui Pemeriksaan Lengkap atau diisi dengan Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) pada KPP yang bersangkutan dalam hal pemeriksaan dilakukan melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
Angka (3)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka (4)	:	Diisi dengan NPWP
Angka (5)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka (6)	:	Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa
Angka (7)	:	Cukup jelas
Angka (8)	:	Cukup jelas
Angka (9)	:	Diisi dengan nama:
		a.	Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Lengkap, yaitu Karikpa atau Kantor Wilayah DJP dalam hal Wajib Pajak diperiksa melalui Pemeriksaan Lengkap;
		b.	Kepala Seksi yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak diperiksa melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

Lampiran 22.1
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-03/PJ.7/2001
Tanggal	:	6 Juni 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

....................................................................................(1)

LAPORAN PENELITIAN KLU WAJIB PAJAK

Nama

..................................................................................

(2)

NPWP

(3)

Tahun Pajak

(4)

KLU menurut SPT Tahunan PPh Wajib Pajak

(5)

KLU menurut Pemeriksa

(6)

Uraian dasar/alasan penetapan KLU menurut pemeriksa :

(7)

Rincian Peredaran Usaha (Omzet) :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

100 %

Uraian tentang Lapangan Usaha Wajib Pajak

Kesimpulan Penelitian KLU

..............................., 20.....

Kepala Kelompok/Kasi *)

...................................

NIP. ............................ (8)

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN PENELITIAN KLU WAJIB PAJAK

(Lampiran 22.1)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
Angka (2)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka (3)	:	Diisi dengan NPWp Wajib Pajak
Angka (4)	:	Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa
Angka (5)	:	Diisi dengan KLU yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak yang diperiksa
Angka (6)	:	Diisi dengan KLU menurut Pemeriksa Pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya pada saat pemeriksaan dilaksanakan di lapangan. KLU ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian sesuai dengan uraian pada angka (7) huruf a, b, dan huruf c.
Angka (7)	:	Uraian dasar/alasan penetapan KLU menurut pemeriksa:
		-	Huruf a: Daftar rincian penjualan ini diisi sesuai dengan data berdasarkan hasil pemeriksaan, dengan petunjuk pengisian untuk masing-masing kolom sebagai berikut:
			o	Kolom (1) cukup jelas;
			o	Kolom (2) diisi dengan jenis barang dan/atau jasa yang Dijual, atau yang diproduksi dan dijual;
			o	Kolom (3) diisi dengan kode Klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-44/PJ.24/1993 tanggal 14 Desember 1993 untuk masing-masing jenis barang atau jasa yang diproduksi dan dijual, misalnya untuk sebuah perusahaan industri tekstil yang memproduksi benang, kain dan batik cap/tulis, maka penjualan:
				-	benang diisi dengan kode 32111
				-	kain diisi dengan kode 32114
				-	batik cap/tulis diisi dengan kode 32117
			o	Kolom (4) diisi dengan jumlah penjualan untuk masing-masing barang atau jasa yang dijual dalam tahun pajak yang diperiksa;
			o	Kolom (5) cukup jelas.
		-	Huruf b: Diisi dengan uraian tentang kegiatan usaha yang sebenarnya dijalankan Wajib Pajak sesuai dengan kenyataan yang dijumlai pemeriksa di lapangan sehingga dapat diperoleh keterangan yang cukup jelas agar dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan usaha inti (core business) Wajib Pajak.
		-	Huruf c: Diisi dengan kesimpulan dan usul pemeriksa tentang KLU yang tepat sesuai dengan usaha inti Wajib Pajak berdasarkan analisis terhadap data yang tercantum pada huruf a dan huruf b di atas sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak 1994. Selanjutnya KLU tersebut diisikan pada kotak yang tersedia pada angka (6)
Angka (8)	:	Diisi dengan nama:
		a.	Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak dalam hal Wajib Pajak diperiksa melalui Pemeriksaan Lengkap;
		b.	Kepala Seksi yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak diperiksa melalui Pemeriksaan Sederhanaan Lapangan.