Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	KEP-406/PJ/2001
Tanggal	:	19 Juni 2001

TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK ATAS SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) LEBIH BAYAR WAJIB PAJAK PATUH

Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar yang dapat diproses melalui pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Patuh yang telah diterima secara Iengkap.

A.	Langkah-Iangkah penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak:
	1.	Meneliti apakah Wajib Pajak Patuh yang bersangkutan mengajukan surat pemyataan tidak menghendaki diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
		Catatan.
		a.	Apabila Wajib Pajak Patuh yang bersangkutan melempirkan surat pernyataan tidak menghendaki diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak maka Surat Pemberitahuen (SPT) Lebih Bayar yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Patuh diproses dengan prosedur biasa.
		b.	Apabila Wajib Pajak Patuh yang bersangkutan tidak melampirkan surat pernyataan tidak menghendaki diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak maka Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar yang dilaporken oleh Wajibb Pajak Patuh diproses sesuei dengan butir 2 dan seterusnya.
	2.	Memastikan Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Patuh tersebut sudah dilakukan proses penelitian (editing) dan direkam dalam Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;
	3.	Membuat Nota Penghitungan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) sesuai Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar Wajib Pajak Patuh yang telah diedit dan direkam.
		Catatan: Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar Wajib Pajak Patuh belum dapat direkam dalam Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan karena komputer di Kantor Pelayanan Pajak tidak dapat berfungsi, make Nota Penghitungan Surat Keputusen Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) dibuat berdasarkan hasil penelitian (edIting). Bila komputer sudah berfungsi kembali, Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar Wajib Pajak Patuh harus segera direkam sesuei dengan ketentuan yang berlaku.
	4.	Menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini paling lambat 3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai, sejak permohonan diterima secara lengkap;
	5.	Memproses Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana proses Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang diatur dalam Pedoman Induk Tata Usaha Penerimaan Dan Restitusi Perpajakan.
B.	Konfirmasi Kredit Pajak. Melakukan konfirmasi atas kredit pajak yang diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Patuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Catatan
	a.	Proses konfirmasi tidak menunda penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
	b.	Apabila jawaban konfirmasi diterima setelah diterbitkannya Surat Keputusen Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak dengan jawaban tidak sesuai dengan data yang dilaporkan Wajib Pajak Patuh, maka Kepala Kantor pelayanan Pajak harus segera mengusulkan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak Patuh yang bersangkutan.

Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	KEP-406/PJ/2001
Tanggal	:	19 Juni 2001

TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHANPEMBAYARAN PAJAK (SKPKPP) BERDASARKAN SURAT KEPUTUSANPENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK (SKPPKP)

1.	Seksi Tata Usaha Perpajakan berdasarkan Nota Penghitungan untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III atau Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebanyak 5 (lima) lembar dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan dan mendistribusikan 4 (empat) lembar Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tersebut sesuai dengan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan 1 (satu) lembar lainnya disampaikan ke Kanwil Direktorat Jenderal Pajak atasannya.
2.	Seksi Penerimaan dan Keberatan berdasarkan Surat keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak yang diterima dari seksi Tata Usaha Perpajakan melakukan konfirmasi atas utang pajak dan memperhitungkannya dengan melakukan pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3.	Apabila utang pajak jumlahnya sama atau lebih besar dari pada jumlah pajak yang akan diberikan pengembalian pendahuluan menurut Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak maka Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak/Surat Perintah membayar kelebihan Pajak tidak perlu diterbitkan;
4.	Apabila utang pajak jumlahnya Iebih kecil dari jumlah pajak yang akan diberikan pengembalian pendahuluan menurut Surat keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak dan kelebihan tersebut disumbangkan kepada negara maka Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak/Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak tidak perlu diterbitkan;
5.	Apabila utang pajak jumlahnya Iebih kecil dari jumlah pajak yang akan diberikan pengembalian pendahuluan menurut Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak maka diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	KEP-406/PJ/2001
Tanggal	:	19 Juni 2001

KODE NOTA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................................

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

1

SPT

2

SKPKB

3

SKPKBT

4

SKPLB

5

SKPN

6

SKPPKP

Jenis Pajak  :

5

ORANG PRIBADI

6

BADAN

Nomor Ketetapan/Keputusan

:

Tgl.Penerbitan

:

Tgl. Jatuh Tempo

Masa Pajak

:

Tahun Pajak

:

Tanggal Permohonan (LB)

:

Tahun Buku

:

Tgl. SPT Lengkap disampaikan

:

Tgl. Pemeriksaan/Penelitian

:

No. LPP/LHPM

:

Nama

:

N P W P

:

Pekerjaan/Usaha

:

KLU (5 digit)

:

Alamat

:

Kode Pos

:

Cara Penghitungan Penghasilan  :	a	Pembukuan
	b	Norma Penghitungan

URAIAN

JUMLAH MENURUT

WAJIB PAJAK (Rp.)

Fiskus (Rp.)

1.

Peredaran Usaha

2.

Harga Pokok Penjualan

3.

a.

Laba/Penghasilan bruto usaha/(1-2) atau penghasilan neto dari usaha

b.

Penghasilan jasa/pekerjaan bebas

c.

Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan

d.

Jumlah (a+b+c)

4.

Pengurangan penghasilan bruto/biaya perusahaan, biaya jabatan/pensiun, iuran pensiun, dan iuran THT.

5.

Jumlah penghasilan neto : dari usaha/sehubungan dengan pekerjaan (3.d-4)

6.

Penghasilan dari luar usaha :

a.

Penghasilan yang berkenaan dengan masa lebih dari 12 bulan

b.

Penghasilan neto luar negeri

c.

Penghasilan neto : dari luar usaha/Penghasilan lainnya

d.

Jumlah (a+b+c)

7.

Jumlah penghasilan netto (5+6.d)

8.

a.

Kompensasi kerugian

b.

PenghasilanTida Kena Pajak

9.

Penghasilan Kena Pajak

10.

PPh Terutang  :

a

(9) x Tarif Pasal 37 UU PPh

b

(9) x Tarif PPh Final

c

(9) x Tarif Efektif Rata-rata *)

*)  Untuk Tahun Pajak 1995 dan selanjutnya tidak perlu diisi

11

Kredit Pajak :

a.

Dipotong/dipungut oleh pihak lain :

a.1.

PPh Pasal 21

a.2.

PPh Pasal 22

a.3.

PPh Pasal 23

a.4.

Lain-lain

a.5.

Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4)

b.

Dibayar sendiri :

b.1.

PPh Pasal 22

b.2.

PPh Pasal 24

b.3.

PPh Pasal 25

b.4.

PPh Pasal 29

b.5.

Lain-lain

b.6.

Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)

c.

Diperhitungkan :

c.1.

STP (Pokok)

c.2.

SKPKB (Pokok)

c.3.

SKPKBT (Pokok)

c.4.

SKPLB

c.5.

SKPPKP

c.6.

Jumlah (c.1+c.2+c.3-c.4-c.5)

d.

Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a.5+b.6+c.6)

12.

Pajak Penghasilan

a

Kurang dibayar (10-11.d)

yang  :

b

Lebih dibayar/Pengembalian Pendahuluan (11.d-10)

c

Nihil (10-11.d)

13.

Sanksi Administrasi  :

a.

STP

a.1.

Denda Pasal 7 KUP

a.2.

Denda Pasal 8 (3) KUP

a.3.

Bunga Pasal 8 (2) KUP

a.4.

Bunga Pasal 19 (1) atas Pasal 19 (2) KUP

a.5.

Bunga Pasal 14 (2) atau Pasal 19 (3) KUP

a.6.

Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)

b.

SKPKB

b.1.

Kenaikan Pasal 8 (5) KUP

b.2.

Kenaikan Pasal 13 (3) huruf a KUP

b.3.

Bunga Pasal 13 (2) KUP

b.4.

Kenaikan Pasal 17C (5) KUP

b.5.

Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+)

c.

SKPKBT

c.1.

Kenaikan

c.2.

Bunga Pasal 15 (4) KUP

c.3.

Jumlah c.1.+c.2.)

d.  Jumlah sanksi administrasi (a.6.+ atau b.5. atau c.3.)

14.

Jumlah yang  :

a

Masih harus dibayar (10-11.d)

b

Lebih dibayar/Pengembalian Pendahuluan (12.b)

c

Nihil (12.c)

(............................................... .................................................................... ............................................)

DIHITUNG

DITELITI

DESETUJUI

DITETAPKAN

PENOMORON

DATA ENTRY

KONTROL KELUARAN

EKSPEDISI

ARSIP

Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	KEP-406/PJ/2001
Tanggal	:	19 Juni 2001

KODE NOTA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................................

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

1

SPT

2

SKPKB

3

SKPKBT

4

SKPLB

5

SKPN

6

SKPPKP

Nomor Ketetapan/Keputusan	:	Tgl.Penerbitan	:
		Tgl. Jatuh Tempo
Masa Pajak	:	Tahun Pajak	:
Tanggal Permohonan (LB)	:	Tahun Buku	:
Tgl. SPT Lengkap disampaikan	:
Tgl. Pemeriksaan/Penelitian	:	No. LPP/LHPM	:
Pengusaha Kena Pajak	:
N P W P	:
Pekerjaan/Usaha	:	KLU (5 digit)	:
Alamat	:	Kode Pos	:

URAIAN

JUMLAH MENURUT

PKP (Rp.)

Fiskus (Rp.)

1.

Dasar Pengenaan Pajak :

a.

Ekspor

b.

Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut/dibebaskan

c.

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut :

c.1.

Tarif Umum

c.2.

Nilai Lain

c.3.

Jumlah (c.1.+c.2.)

d.

Dikurangi : Retur Penjualan

e.

Jumlah (a+b+c.3+d)

2.

Pajak Keluaran :

a.

Pajak Keluaran seluruhnya

a.1.

Tarif Umum

a.2.

Nilai Lain

a.3.

Jumlah (c.1.+c.2.)

b.

Dikurangi :

b.1.

PPN atas Retur Penjualan

b.2.

Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN

b.3.

PPN yang setor dimuka dengan Masa Pajak yang sama

b.4.

Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)

c.

Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (a.3.-b.4.)

3.

Pajak yang dapat diperhitungkan :

a.1.

Pajak Masukan dalam negeri dalam Masa Pajak yang sama

a.2.

Pajak Masukan dalam negeri dari Masa Pajak yang tidak sama

a.3.

Jumlah (a.1+a.2)

b.

Dibayar dengan NPWP sendiri :

b.1.

Pajak Masukan atas Impor dalam Masa Pajak yang sama

b.2.

Pajak Masukan atas Impor dari Masa Pajak yang tidak sama

b.3.

Disetor sendiri

b.4.

Jumlah (b.1.b.2.+b.3.)

c.

Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena meminta menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto = 70%x Pajak Keluaran BKP dan tau = 40%x Pajak Keluaran JKP

d.

Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu

e.

Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar)

e.1.

SKPKB

e.2.

SKPKBT

e.3.

Jumlah (e.1.+e.2.)

f.

Dikurangi  :

f.1.

Pembayaran Pendahuluan/pengembalian oleh Instansi selain DJP

f.2.

PPN atas Retur Pembelian

f.3.

Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/dibebaskan

f.4.

Jumlah (.1.+f.2.+f.3.)

g.

Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a.3.+b.4.+d+e.3.-.4.) atau (e)

4.

Jumlah yang  :

a

Kurang dibayar (10-11.d)

b

Lebih dibayar (3.g.-2.c.

5.

Kelebihan Pajak yang sudah :

a.

Dikompensasikan ke masa Pajak berikutnya

b.

Dikembalikan sesuai dengan SKPLB

c.

Dikembalikan sesuai dengan SKPPKP

d.

Jumlah (a+b+c)

6.

PPN yang :

a

Kurang dibayar (4.a+5.d.) atau (5.d.-4.b.)

b

Lebih dibayar (3.g.-2.c.)

7.

Sanksi Administrasi :

a.

STP :

a.1.

Denda Ps. 7 UU KUP

a.2.

Bunga Ps. 8 (2) UU KUP

a.3.

Bunga Ps. 14 (3) UU KUP

a.4.

Bunga Ps. 14 (4) UU KUP

a.5.

Bunga Ps. 19 (1) UU KUP

a.6

Jumlah (a.1.+a.2.+a.3.+a.4.+a.5.)

b.

SKPKB

b.1.

Bunga Ps. 13 (1) UU KUP

b.2.

Kenaikan Ps. 8 (5) UU KUP

b.3.

Kenaikan Ps. 13 (3) UU KUP

b.4.

Kenaikan Ps. 17C (5) UU KUP

b.5.

Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.+b.4.)

c.

SKPKBT Kenaikan Ps. 15 (2) UU KUP

d.

Jumlah sanksi administrasi (a.6 atau b.5. atau c.)

8.

Jumlah yang :

a

Masih harus dibayar (4.a+5.d.) atau (5.d.-4.b.)

b

Lebih dibayar/Pengembalian Pendahuluan (6.b.-7.d..)

(............................................... .................................................................... ............................................)

DIHITUNG

DITELITI

DESETUJUI

DITETAPKAN

PENOMORON

DATA ENTRY

KONTROL KELUARAN

EKSPEDISI

ARSIP

Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	KEP-406/PJ/2001
Tanggal	:	19 Juni 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK .......................

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP -..................SKPPKP/WPJ. ....KP. ...........

TENTANG

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

MEMBACA	:	a.	Surat Pemberitahuan Lebih Bayar Pajak ....................................................... Masa /Tahun Pajak ...................sebesar Rp. ................................................
		b.	Surat Permohonan atas nama ....................................................................... NPWP : ..............................Nomor .............................................................. tanggal ...............................mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
MENIMBANG	:	a.	Bahwa setelah diteliti, Wajib Pajak Patuh yang bersangkutan berhak menerima pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sesuai Pasal 17C Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
		b.	Bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini telah diputuskan sebagai Wajib Pajak Patuh berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-....WPJ. ....BD.........tentang Penetapan Wajib Pajak Patuh ;
MENGINGAT	:	1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diuabah terakhir dengan Undang-Undang 16 Tahun 2000;
		2.	Undang-Undang Nomor .....................................................................................
		3.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;
		4.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-550/PJ/2000 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Yang Memenuhi Kriteria Tertentu dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak :
		5.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-406/PJ/2001 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan
		6.	.......................................................................... .............................................. ............................

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN  PAJAK ............................................. MASA/TAHUN PAJAK ....................................... KEPADA ................................ NPWP : .......................................
		Pasal 1
		(1)	Kepada .......................................................NPWP : ..........................................diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak ..................................................Masa/Tahun Pajak ...........................sesuai Pasal 7C Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 sebesar Rp. ........................(.......................................... ......................) dengan penghitungan sebagaimana terlampir .
		(2)	Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.
		Pasal 2
		Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebiahan Pembayaran Pajak.
			Ditetapkan di  : .............................
			Pada tanggal  : .............................
			A.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala kantor pelayanan pajak ............................................. ............................................. NIP. ......................................

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

1.	Wajib Pajak;
2.	Seksi Tata Usaha Perpajakan;
3.	Seksi Penerimaan dan Keberatan;
4.	Seksi PPh/PPN terkait;
5.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

LAMPIRAN PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN BADAN/ORANG PRIBADI
Nama				:
NPWP				:
Tahun Pajak				:
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:
1.	Penghasilan Neto						Rp.
2.	Penghasilan Kena Pajak						Rp.
3.	Pajak Penghasilan yang terutang						Rp.
4.	Kredit Pajak :
	a.	Dipotong/dipungut oleh pihak lain :
		a.1.	PPh Pasal 21		Rp.
		a.2.	PPh Pasal 22		Rp.
		a.3.	PPh Pasal 23		Rp.
		a.4.	Lain-lain		Rp.
		a.5.	Jumlah (a.1.+a.2.+a.3.+a.4.)		Rp.
	b.	Dibayar sendiri  :
		b.1.	PPh Pasal 22		Rp.
		b.2.	PPh Pasal 24		Rp.
		b.3.	PPh Pasal 25		Rp.
		b.4.	PPh Pasal 29		Rp.
		b.5.	Lain-lain		Rp.
		b.6.	Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		Rp.
	c.	Diperhitungkan (Pokok)
		S T P			Rp.
	d.	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a.5.+b.6.+c)					Rp.
5.	Pengembalian pendahuluan kelebihan pambayaran Pajak Penghasilan (3-4.d)						Rp.
(...............................................................................................................................................)
						a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

LAMPIRAN PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
Nama				:
NPWP				:
Masa  Pajak				:
Dari penelitian yang telah dilakukan, penghitungn jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:
No.	URAIAN					JUMLAH MENURUT
						Pengusaha Kena Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak :
	a.	Ekspor
	b.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut / dibebaskan
	c.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut :
		c.1.	Tarif Umum
		c.2.	Nilai Lain
		c.3.	Jumlah (c.1.+c.2.)
	d.	Dikurangi : Retur Penjualan
	e.	Jumlah (a.+b.+c.3.-d.)
2.	Pajak Keluaran
	a.	Pajak Keluaran seluruhnya
		a.1.	Tarif Umum
		a.2.	Nilai Lain
		a.3.	Jumlah (a.1.+a.2.)
	b.	Dikurangi :
		b.1.	PPN atas retur penjualan
		b.2.	Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN
		b.3.	PPN yang disetor di muk dalam Masa Pajak yang sama
		b.4.	Jumlah (b.1.+b.2.+b.3.)
	c.	Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3.-b.4.)
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan /seharusnya tidak terutang :
	a.	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
	b.	Dibayar dengan NPWP sendiri
	c.	Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena mamilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto = 70% x Pajak Keluaran BKP dan atau = 40% x Pajak Keluaran JKP
	d.	Kompensasi bulan lalu
	e.	Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP
	f.	Dikurangi :
		f.1.	Pembayaran pendahuluan/oleh instansi selain DJP
		f.2.	PPN atas retur Pembelian
		f.3.	Hasil Penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan /tidak dipungut/dibebaskan
		f.4.	Jumlah (f.1.+f.2.+f.3.)
	g.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a.+b.+d.+c-.4.) atau (c)
4.	PPN yang lebih dibayar (3.g.-2.c.)
5.	Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN (…*)
(...............................................................................................................................................)
					a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

(…*) dokumen sumber tidak jelas