Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	KEP-506/2001
Tanggal	:	11 Juli 2001

Tabel Penyempurnaan formulir Pemotongan/Pemungutan dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan

No.	Formulir lama		Formulir Baru
	Nama Formulir	Kode Formulir	Nama Formulir	Kode Formulir
	Bukti Pemungutan		Bukti Pemotongan/Pemungutan
1.	PPh Pasal 21	KP.PPh.2.1/BP-96	Bukti Pemotongan PPh Pasal 21	F.1.1.33.01
2.	PPh Pasal 21 Final	KP.PPh.2.2/BP-96	Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final)	F.1.1.33.02
3.	Pajak atas Impor (oleh Bendaharawan Dirjen Bea dan Cukai)	KP.PPh.2.3/BP-96	Bukti Pemungutan Pajak atas Impor (oleh Bendaharawan Dirjen Bea dan Cukai)	F.1.1.33.03
4.	PPh Pasal 22 oleh Badan Usaha Industri	KP.PPh.2.4./BP-96	Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Badan Usaha Industri/ eksportir Tertentu	F.1.1.33.04
5.	PPh Pasal oleh Usaha Industri Rokok (Final)	KP.PPh.2.3/BP-96	Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Badan Usaha Industri Rokok (Final)	F.1.1.33.05
6.	PPh Pasal 23	KP.PPh.2.6./BP-96	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23	F.1.1.33.06
7.	PPh Pasal 23 Final	KP.PPh.2.7./BP-96	Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 (Final)	F.1.1.33.07
8.	PPh Pasal 26	KP.PPh.2.8./BP-96	Bukti Pemotongan PPh Pasal 26	F.1.1.33.08
9.	PPh Hadiah Undian (Final)	KP.PPh.2.9./BP-96	Bukti Pemotongan PPh Hadiah Undian (Final)	F.1.1.33.09
10.	PPh Bunga Deposito/Tabungan/Deposito SBI/ Jasa Giro (Final)	KP.PPh.2.10./BP-96	Bukti Pemotongan PPh Bunga Deposito/Tabungan/Deposito SBI/ Jasa Giro (Final)	F.1.1.33.10
11.	PPh Penjualan Saham (Final)	KP.PPh.2.11./BP-96	Bukti Pemotongan PPh Penjualan Saham (Final)	F.1.1.33.11
12.	PPh atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Final)	KP.PPh.2.12./BP-96	Bukti Pemotongan PPh atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Final)	F.1.1.33.12
13.	PPh Atas Imbalan yang dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final)	KP.PPh.2.13./BP-96	Bukti Pemotongan PPh Atas Imbalan yang dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final)	F.1.1.33.13
14.	PPh Atas Imbalan yang dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau penerbangan Luar Negeri (Final)	KP.PPh.2.14./BP-96	Bukti Pemotongan PPh Atas Imbalan yang dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau penerbangan Luar Negeri (Final)	F.1.1.33.14
15.	PPh atas imbalan Uang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri	KP.PPh.2.15./BP-96	Bukti Pemotongan PPh atas imbalan Uang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri	F.1.1.33.15
	SURAT PEMBERITAHUAN MASA		SURAT PEMBERITAHUAN MASA
17.	SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26	KP.PPh.1.1./SPT-96	Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal dan atau Pasal 26	F.1.1.32.01
18.			Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau pasal 26	D.1.1.32.01
19.	SPT Pemungutan PPh Pasal 22/PPN/PPnBM atas Impor (oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai)	KP.PPh.1.2./SPT-96	Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 26	F.1.1.32.02
20.		KP.PPh.1.3./SPT-96
21.	SPT masa PPh Pasal 22 Belanja Negara (oleh Bendaharawan/Badan Lain)	KP.PPh.1.4./SPT-96
22.	SPT Masa Pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor (oleh Bank Devisa)	KP.PPh.1.5./SPT-96
23.	SPT masa PPh Pasal 22 (oleh Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina/Bulog)	KP.PPh.1.7./SPT-96
24.	SPT Masa PPh Pasal 22 rokok	KP.PPh.1.8./SPT-96
25.	Daftar Surat setoran Pajak PPh Pasal 22 Impor ( oleh Bank Devisa)	KP.PPh.1.10./DSPT-96	Daftar Surat setoran Pajak PPh atas Penjualan Migas oleh Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina	D.1.1.32.02
26.			Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 Impor (Oleh Bank Devisa)	D.1.1.32.03
27.			Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 22	D.1.1.32.04
28.	SPT Masa Pasal 23 dan 26	KP.PPh.1.9./SPT-96	Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 Dan Atau Pasal 26	F.1.1.32.03
29.			Daftar Bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23/26	D.1.1.32.05
30.	SPT Masa PPh atas Hadiah Undian	KP.PPh.1.6./SPT-96	Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat (2)	F.1.1.32.04
31.	SPT Masa Pemotongan PPh Atas Bunga Deposito/Tabungan/Diskonto SBI dan jasa giro	KP.PPh.3.4./SPT-96
32.	SPT Masa PPh Transaksi Penjualan Saham	KP.PPh.3.14./SPT-96
33.	Daftar Nilai Penjualan Saham per Hari Bursa	KP.PPh.3.14a./SPT-96
34.	Daftar Perantara Pedagang efek	KP.PPh.3.14b./SPT-96
35.	Laporan Pemotongan dan Penyetoran PPh atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	KP.PPh.1.14./SPT-96
36.	Laporan Bulanan PPh bagi Wajib Pajak Yang Bergerak di Bidang Usaha Persewaan atas tanah dan/atau bangunan	KP.PPh.1.15/SPT-96
37.			Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2)	D.1.1.32.06
38.			Daftar Nilai Penjualan Saham per Hari Bursa	D.1.1.32.07
39.			Daftar Perantara Pedagang efek, Pemotong PPh Final atas Penghasilan dari Penjualan Saham dan atau obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek	D.1.1.32.08
40.	Pembayaran PPh Pasal 25 Dalam Tahun 1996 yang Diperhitungkan Dengan Pembayaran Untuk Unit Tanah dan/atau bangunan Yang transaksinya Belum Dimasukkan Dalam SPT Tahunan PPh	KP.PPh.1.13/SPT-96	DICABUT
41.	Laporan Pemotongan dan Penyetoran PPh atas imbalan yang Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri	KP.PPh.1.16/SPT-96	Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 15	F.1.1.32.05
42.	Laporan Bulanan PPh bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri atas imbalan yang Diterima/diperoleh sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang termasuk Penyewan Kapal	KP.PPh.1.17/SPT-96
43.	Laporan Pemotongan dan Penyetoran PPh atas imbalan yang dibayarkan/terutang kepada perusahaaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri	KP.PPh.1.19/SPT-96
44.	Laporan Bulanan PPh Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar negeri atas Imbalan yang diterima/Diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan/atau barang termasuk charter Kapal dan/atau pesawat udara	KP.PPh.1.20/SPT-96
45.	Laporan Pemotongan dan Penyetoran PPh atas Imbalan yang	KP.PPh.1.21/SPT-96
46.			Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 15	D.1.1.32.09
47.	Laporan daftar Penyetoran PPh Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	KP.PPh.1.11/SPT-96	Laporan Daftar Penyetoran PPh Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	L.1.1.32.01

		Lembar ke-1 untuk	:	Wajib Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-3 untuk	:	Pemotong Pajak
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK …………………………………………………………… (1)_

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
NOMOR	:	(2)

NPWP

:

-

-

-

-

-

(3)

Nama Wajib Pajak

:

…………………………………………………………………………………………………

Alamat

:

…………………………………………………………………………………………………

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif	PPh Yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Upah Harian, Mingguan,Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	Rp……………………………		5 %	Rp……………………………
2.	Upah Pegawai Tidak Tetap Yang PPh terutangnya ditanggung Pemerintah	Rp……………………………		*)	Rp……………………………
3.	Hadiah atau Penghargaan	Rp……………………………		*)	Rp……………………………
4.	Komisi Petugas Dinas Luar Asuransi	Rp……………………………		*)	Rp……………………………
5.	Komisi Petugas Penjaja barang Dagangan	Rp……………………………		*)	Rp……………………………
6.	Komisi Distributor MLM/direct selling	Rp……………………………		*)	Rp……………………………
7.	Penarikan dana pada Dana Pensiun	Rp……………………………		*)	Rp……………………………
8.	Honorarium atau Imbalan lainnya	Rp……………………………		*)	Rp……………………………
9.	Honorarium atau Imbalan lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	Rp……………………………	……… %	*)	Rp……………………………
JUMLAH					Rp……………………………
Terbilang : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

*)	Lihat petunjuk pengisian

Perhatian :
1.	Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi
2.	Bukti pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

………………………………………… 20…………

Pemotong Pajak, (5)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama

:

……………………………………………………………

Tanda tangan, nama dan cap

…………………………………………… (6)

F.1.1.33.01

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21

(F.1.1.33.01)

Umum :
(1)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2)	Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
(3)	Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 21
(4)	Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
(5)	Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
(6)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak
Khusus :
Sesuai dengan ketentuan pasal 21 UU Pajak Penghasilan yang berlaku, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi/ Badan Dalam Negeri yang membayarkan objek Pajak Penghasilan 21 kepada Orang Pribadi Dalam Negeri, berkewajiban memotong PPh pasal 21. Saat memotong Pajak Penghasilan. Pemotong Pajak membuat Bukti Pemotongan ini (F.1.1.33.01) dalam rangkap 3 (tiga) :
Lembar ke 1		:	Untuk Wajib Pajak (Penerima Penghasilan) Sebagai bukti bahwa penerima penghasilan telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, dan dapat dikreditkan dengan pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak.
Lembar ke 2		:	Untuk KPP Melalui pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 (F.1.1.32.01) yang dilakukan oleh Pemotong Pajak. Dalam SPT Masa PPh Pasal 21 tersebut, Bukti Pemotongan ini merupakan lampiran yang harus disertakan dalam SPT Masa Pasal 21.
Lembar ke 3		:	Untuk Pemotong Pajak Sebagai bukti bahwa Pemotong Pajak telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 21 UU Pajak Penghasilan yang berlaku (diarsipkan sesuai nomor urut).
Kolom 1		:	No. cukup jelas
Kolom 2		:	Jenis Penghasilan
			-	Diisi sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi yang berlaku.
			-	Angka 2 “ Upah Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutang ditanggung Pemerintah “ adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap sampai dengan sebesar Upah Minimum Propinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang PPh terutangnya ditanggung pemerintah.
Kolom 3		:	Jumlah Penghasilan Bruto Diisi dengan besarnya Penghsilan yang dibayarkan Khusus untuk upah harian, mingguan, satuan, borongan, uang saku harian, apabila besarnya penghasilan bruto yang dibayarkan tidak lebih dari upah harian maksimum tidak kena pajak (sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi yang berlaku), maka tidak dipotong PPh Pasal 21.
Kolom 4		:	Perkiraan Penghasilan Neto Diisi sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan,Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26. Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang pribadi yang berlaku.
Kolom 5		:	Tarif, diisi sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi yang berlaku.
			Untuk Penerima Honorarium, Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun dan imbalan Lainnya tidak perlu diisi, karena tarif yang diterapkan sesuai dengan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan, yaitu :
			Lapisan Penghasilan Kena Pajak		Tarif
			S/d 25 juta		5 %
			Diatas 25 juta s/d 50 juta		10 %
			Diatas 50 juta s/d 100 juta		15 %
			Diatas 100 juta s/d 200 juta		25 %
			Diatas 200 juta		35 %
Kolom 6		:	PPh yang dipotong Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong yaitu sebesar tarif x jumlah penghasilan bruto.
			Kecuali untuk tenaga ahli adalah sebesar tarif x Perkiraan Penghasilan Neto x Jumlah Penghasilan Bruto.

		Lembar ke-1 untuk	:	Wajib Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-3 untuk	:	Pemotong Pajak
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK …………………………………………………………… (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL)
NOMOR	:	(2)

NPWP

:

-

-

-

-

-

(3)

Nama Wajib Pajak

:

…………………………………………………………………………………………………

Alamat

:

…………………………………………………………………………………………………

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif	PPh Yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Uang pesangon, Uang Tebusan Pensiun, tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.	Rp…………………………	*)	Rp…………………………
2.	Honor & Imbalan lain yang dibebaskan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan.	Rp…………………………	*)	Rp…………………………
JUMLAH				Rp…………………………
Terbilang : ……………………………………………………………………………

*)	Lihat petunjuk pengisian

………………………………………… 20…………

Pemotong Pajak, (5)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama

:

……………………………………………………………

Perhatian :
1.	Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
2.	Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

…………………………………………… (6)

F.1.1.33.02

PETUNJUK PENGISIAN

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL)

(F.1.1.33.02)

Umum :
(1)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2)	Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
(3)	Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 21 (Final)
(4)	Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
(5)	Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
(6)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak
Khusus :
Saat memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang, Pemotong Pajak membuat Bukti Pemotongan ini dalam rangkap 3 (tiga) :
Lembar ke 1		:	Untuk Wajib Pajak (Penerima Penghasilan) Sebagai bukti bahwa WP yang telah dipotong PPh Pasal 21, karena PPh Pasal 21 bersifat final, maka tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh
Lembar ke 2		:	Untuk KPP Melalui pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 (F.1.1.32.01) yang dilakukan oleh Pemotong Pajak. Dalam SPT Masa PPh Pasal 21 tersebut, Bukti Pemotongan ini merupakan lampiran yang harus disertakan dalam SPT Masa Pasal 21.
Lembar ke 3		:	Untuk Pemotong Pajak Sebagai bukti bahwa Pemotong Pajak telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 21 UU Pajak Penghasilan yang berlaku (diarsipkan sesuai nomor urut).
Kolom 1		:	Nomor, cukup jelas
Kolom 2		:	Jenis penghasilan, cukup jelas
Kolom 3		:	Jumlah Penghasilan Bruto Diisi sesuai dengan besarnya penghasilan yang dibayarkan oleh Pemotong Pajak
Kolom 4		:	Tarif ( sesuai jenis penghasilan) Diisi sesuai dengan tarif berdasarkan “ Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi “ yang berlaku.
Kolom 5		:	PPh yang dipotong Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong, yaitu sebesar : Tarif x Jumlah Penghasilan Bruto.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK ATAS IMPOR

(Oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai)

(F.1.1.33.03)

Umum :
(1)		Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2)		Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Bendaharawan Penerima Bea dan Cukai.
(3)		Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan impor/memasukkan barang ke Daerah Pabean Indonesia.
(4)		Diisi dengan jenis dan banyaknya barang yang diimpor.
		Misalnya :		TV Berwarna Merk ABC type 123 sebanyak 300 unit
		Apabila tidak mencukupi, agar dibuat dalam lampiran yang tersendiri.
(5)		Nilai Impor : Nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk.
		Yaitu : CIF + Bea masuk + Pungutan lain berdasarkan UU Pabean (Misal Bea Masuk Tambahan)
		Contoh :		CIF		Rp. 25.000.000
				Bea Masuk		Rp. 1.250.000
				Bea Masuk Tambahana 20 %		Rp. 5.000.000
				Nilai Impor		Rp. 31.250.000
(6)		Diisi dengan tanggal yang dibuatnya Bukti Pemungutan
(7)		Diisi dengan identitas Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai sebagai Pemungut Pajak
(8)		Diisi dengan tanda tangan,nama dan cap serta NIP Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai.
Khusus :
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai berkewajiban memungut pajak-pajak yang terutang atas impor, yaitu :
a.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor dengan tarif 2,5% dari nilai Impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
b.	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dengan tarif 7,5 % dari nilai Impor, untuk impor yang tidak menggunakan API.
c.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10 % dari Nilai Impor
d.	Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan tarif 10%,20%,30%,40%,50%,60% dan 75% dari Nilai Impor (sesuai jenis Barang Impor)
Pada saat memungut pajak-pajak tersebut di atas, Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai berkewajiban membuat Bukti Pemungutan Pajak atas Impor rangkap 3 (tiga) :
Lembar ke 1			:		Untuk Wajib Pajak /Importir
Lembar ke 2			:		Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22
Lembar ke 3			:		Untuk Pemungut Pajak

		Lembar ke-1 untuk	:	Wajib Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-3 untuk	:	Pemotong Pajak
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK …………………………………………………………… (1)_

BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK ATAS IMPOR
NOMOR	:	(2)

NPWP

:

-

-

-

-

-

(3)

Nama Wajib Pajak

:

…………………………………………………………………………………………………

Alamat

:

…………………………………………………………………………………………………

Jenis & Banyaknya Barang

:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… (4)

Nilai Impor

:

………………………………………………………………………………………………… (5)

No.	Jenis Pajak	Nilai Impor	Tarif	Pajak yang dipungut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pajak Pertambahan Nilai	Rp……………………………	10 %	Rp……………………………
2.	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	Rp……………………………	10%	Rp……………………………
		Rp……………………………	20%	Rp……………………………
		Rp……………………………	30%	Rp……………………………
		Rp……………………………	40%	Rp……………………………
		Rp……………………………	50%	Rp……………………………
		Rp……………………………	60%	Rp……………………………
		Rp……………………………	75%	Rp……………………………
		Rp……………………………	… %	Rp……………………………
3.	Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp……………………………	2,5%	Rp……………………………
		Rp……………………………	7,6%	Rp……………………………
JUMLAH				Rp……………………………
Terbilang : ……………………………………………………………………………

Perhatian :
1.	Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan pembayaran dimuka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemungutan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2.	Jumlah PPN yang dipungut diatas dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3.	Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

………………………………………… 20…………

PEMUNGUT PAJAK, (7)

NPWP

:

-

-

-

-

-

KPBC

:

……………………………………………………………

Tanda tangan, nama dan cap

…………………………………………… (8)

NIP

F.1.1.33.03

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

(OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR)

(F.1.1.33.04)

Umum :
(1)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2)	Diisi dengan Nomor Bukti Pemungut sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Badan Usaha Industri/Eksportir.
(3)	Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 22
(4)	Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemungutan Pajak
(5)	Diisi dengan identitas lengkap Pemungut Pajak
(6)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemungut Pajak
Khusus :
Sesuai Pemungut Pajak PPh Pasal 22 Badan Usaha Industri dan eksportir tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib membuat Bukti Pemungutan Pajak ini dalam rangkap 3 (tiga) :
Lembar ke 1		:	Untuk Wajib Pajak /Importir
Lembar ke 2		:	Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa
Lembar ke 3		:	Untuk Pemungut Pajak
Kolom 1		:	Nomor, cukup jelas
Kolom 2		:	Uraian
			Diisi sesuai jenis industri
			-	Angka 5 diisi dengan industri tertentu lainnya yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 sesuai ketentuan yang berlaku.
			-	Angka 6 dan angka7 diisi dengan industri/eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan dan industri/eksportir tertentu lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Kolom 3		:	Harga Penjualan/Pembelian Bruto Cukup jelas
Kolom 4		:	Tarif Diisi dengan besarnya tarif yang berlaku
Kolom 5		:	PPh yang dipungut Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut, yaitu tarif x harga penjualan/Pembelian Bruto.

		Lembar ke-1 untuk	:	Wajib Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-3 untuk	:	Pemotong Pajak
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK …………………………………………………………… (1)

BUKTI PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 22
NOMOR	:	(2)

NPWP

:

-

-

-

-

-

(3)

Nama WP

:

…………………………………………………………………………………………………

Alamat

:

…………………………………………………………………………………………………

No.	Uraian	Harga	Tarif	PPh yang dipungut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	JENIS INDUSTRI	Penjualan Bruto :
1.	Semen	Rp……………………………	……%	Rp……………………………
2.	Kertas	Rp……………………………	……%	Rp……………………………
3.	Baja	Rp……………………………	……%	Rp……………………………
4.	Otomotif	Rp……………………………	……%	Rp……………………………
5.	…………………	Rp……………………………	……%	Rp……………………………
		Rp……………………………	……%	Rp……………………………
	INDUSTRI/EKSPORTIR	Pembelian Bruto :	……%	Rp……………………………
6.	Sektor …………………………	Rp……………………………	……%	Rp……………………………
7.	Sektor …………………………	Rp……………………………	……%	Rp……………………………
JUMLAH				Rp……………………………
Terbilang : ……………………………………………………………………………

Perhatian :
1.	Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan pembayaran dimuka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemungutan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2.	Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

………………………………………… 20…………

PEMUNGUT PAJAK, (7)

NPWP

:

-

-

-

-

-

KPBC

:

……………………………………………………………

Tanda tangan, nama dan cap

…………………………………………… (8)

NIP

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

BUKTI PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 22

PENJUALAN ROKOK DALAM NEGERI

(F.1.1.33.05)

Umum :
(1)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2)	Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Badan Usaha Industri Rokok.
(3)	Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22
(4)	Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemungutan Pajak
(5)	Diisi dengan identitas lengkap Pemungut Pajak
(6)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemungut Pajak
Khusus :
Badan Usaha Industri rokok yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 harus membuat Bukti Pemungutan Pajak ini dalam rangkap 3 (tiga) :
Lembar ke 1		:	Untuk Wajib Pajak /Importir
Lembar ke 2		:	Untuk KPP merupakan yang harus disertakan dalam SPT Masa PPh Pasal 22 Industri Rokok
Lembar ke 3		:	Untuk Pemungut Pajak
Kolom 1		:	Jumlah Penjualan Menurut harga Bandrol hasil produksi Badan Usaha Industri Rokok yang diserahkan kepada Wajib Pajak.
Kolom 2		:	Tarif Diisi dengan tarif pemungutan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang berlaku
Kolom 3		:	PPh yang dipungut Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut, yaitu tarif x Jumlah Penjualan Menurut Harga Bandrol.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22

(OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERTENTU)

(F.1.1.33.04)

Umum :
(1)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2)	Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Badan Usaha Industri/eksportir.
(3)	Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 22
(4)	Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemungutan Pajak
(5)	Diisi dengan identitas lengkap Pemungut Pajak
(6)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemungut Pajak
Khusus :
Sebagai Pemungut Pajak PPh pasal 22 Badan Usaha Industri dan Eksportir tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib membuat Bukti Pemungutan Pajak ini dalam rangkap 3 (tiga) :
Lembar ke 1		:	Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2		:	Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa.
Lembar ke 3		:	Untuk Pemungut Pajak
Kolom 1		:	Nomor, cukup jelas
Kolom 2		:	Uraian
			Diisi sesuai jenis industri
			-	Angka 5 diisi dengan industri tertentu lainnya yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 sesuai ketentuan yang berlaku.
			-	Angka 6 dan angka7 diisi dengan industri/eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan dan industri/eksportir tertentu lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Kolom 3		:	Harga Penjualan/Pembelian Bruto Cukup jelas
Kolom 4		:	Tarif Diisi dengan besarnya tarif yang berlaku
Kolom 5		:	PPh yang dipungut Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut, yaitu tarif x harga penjualan/Pembelian Bruto.

		Lembar ke-1 untuk	:	Wajib Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-3 untuk	:	Pemotong Pajak
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK …………………………………………………………… (1)_

BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 (OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERTENTU)
NOMOR	:	(2)

NPWP

:

-

-

-

-

-

(3)

Nama WP

:

…………………………………………………………………………………………………

Alamat

:

…………………………………………………………………………………………………

No.	Uraian	Harga	Tarif	PPh yang dipungut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	JENIS INDUSTRI	Penjualan Bruto :
1.	Semen	Rp……………………………	……%	Rp……………………………
2.	Kertas	Rp……………………………	……%	Rp……………………………
3.	Baja	Rp……………………………	……%	Rp……………………………
4.	Otomotif	Rp……………………………	……%	Rp……………………………
5.	…………………	Rp……………………………	……%	Rp……………………………
		Rp……………………………	……%	Rp……………………………
	INDUSTRI/EKSPORTIR	Pembelian Bruto :	……%	Rp……………………………
6.	Sektor …………………………	Rp……………………………	……%	Rp……………………………
7.	Sektor …………………………	Rp……………………………	……%	Rp……………………………
JUMLAH				Rp……………………………
Terbilang : ……………………………………………………………………………

Perhatian :
1.	Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan pembayaran dimuka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemungutan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2.	Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

………………………………………… 20…………

PEMUNGUT PAJAK, (5)

NPWP

:

-

-

-

-

-

KPBC

:

……………………………………………………………

Tanda tangan, nama dan cap

…………………………………………… (6)

NIP

F.1.1.33.04

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

(F.1.1.33.06)

Umum :
(1)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2)	Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
(3)	Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipungut PPh Pasal 23
(4)	Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
(5)	Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
(6)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak
Khusus :
Sesuai ketentuan Pasal 23 UU Pajak Penghasilan, Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai dasar Pemotongan atau Badan Dalam Negeri yang membayar penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Bukti Pemotongan ini dibuat rangkap 3 (tiga) :
Lembar ke 1		:	Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2		:	Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa Pasal 23.
Lembar ke 3		:	Untuk Pemotong Pajak
Kolom 1		:	Nomor urut, cukup jelas
Kolom 2		:	Jenis penghasilan yang menjadi obyek PPh Pasal 23
Kolom 3		:	Jumlah penghasilan bruto, diisi dengan besarnya penghasilan yang dibayarkan
Kolom 4		:	Perkiraan penghasilan Neto Diisi dengan prosentase perkiraan penghasilan neto obyek PPh Pasal 23 berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Kolom 5		:	Tarif, berdasarkan tarif yang berlaku umum maupun tarif khusus sesuai ketentuan yang berlaku
Kolom 6		:	PPh Yang Dipotong
			Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong, yaitu sebesar Tarif x Jumlah Penghasilan Penghasilan Bruto, kecuali untuk jasa lain adalah sebesar Jumlah Penghasilan Bruto x Prosentase Perkiraan Penghasilan Neto x Tarip.

		Lembar ke-1 untuk	:	Wajib Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-3 untuk	:	Pemotong Pajak
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK …………………………………………………………… (1)_

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR	:	(2)

NPWP

:

-

-

-

-

-

(3)

Nama WP

:

…………………………………………………………………………………………………

Alamat

:

…………………………………………………………………………………………………

No.	Jenis Penghasilan		Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen		Rp……………………………		15 %	Rp……………………………
2.	Bunga *)		Rp……………………………		15 %	Rp……………………………
3.	Bunga/Diskonto Obligasi		Rp……………………………		15 %	Rp……………………………
4.	Royalti		Rp……………………………		15 %	Rp……………………………
5.	Hadiah dana Penghargaan		Rp……………………………		15 %	Rp……………………………
6.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)		Rp……………………………	……%	15 %	Rp……………………………
7.	Jasa Teknik, Jasa Kontruksi, Jasa manajemen dan Jasa konsultan Konstruksi		Rp……………………………	……%	15 %	Rp……………………………
8.	Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No. KEP 305/PJ/2001		Rp……………………………	……%	15 %	Rp……………………………
	a.	……………………	Rp……………………………	……%	15 %	Rp……………………………
	b.	……………………	Rp……………………………	……%	15 %	Rp……………………………
	c.	……………………	Rp……………………………	……%	15 %	Rp……………………………
	***)
JUMLAH						Rp……………………………
Terbilang : ………………………………………………

Perhatian :
1.	Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan atas angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2.	Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

………………………………………… 20…………

Pemotong Pajak, (5)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama

:

……………………………………………………………

Tanda tangan, nama dan cap

…………………………………………… (6)

NIP

*)	Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
**)	Kecuali sewa tanah dan bangunan
***)	Apabila kurang harap diisi sendiri.

F.1.1.33.06

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 23

(F.1.1.33.07)

Umum :
(1)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2)	Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak Wajb Pajak Badan Khusus (Koperasi)
(3)	Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 23 atas bunga simpanan koperasi
(4)	Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
(5)	Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak (Koperasi)
(6)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak (Koperasi)
Khusus :
Sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 522/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tanggal 18 Desember 1998 Wajib Pajak Badan Khusus (Koperasi) yang memberikan bunga atas simpanan, berkewajiban memotong PPh Pasal 23. Saat memotong Pajak Penghasilan, Pemotong Pajak wajib membuat Bukti Pemotongan ini dalam rangka 3 (tiga) :
Lembar ke 1		:	Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2		:	Untuk KPP. Bukti Pemotongan ini merupakan lampiran yang harus disertakan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Dan Atau Pasal 26
Lembar ke 3		:	Untuk Pemotong Pajak
Kolom 1		:	Penghasilan
			Cukup jelas sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 522/KMK.04/1998
Kolom 2		:	Jumlah Penghasilan yang terutang pajak
			Diisi dengan jumlah bunga simpanan koperasi yang terutang PPh Pasal 23 yang melebihi Rp. 240.000/bulan
Kolom 3		:	Tarif Cukup jelas.
Kolom 4		:	PPh yang dipotong Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong, yaitu sebesar : Tarif x Penghasilan yang terutang.

		Lembar ke-1 untuk	:	Wajib Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-3 untuk	:	Pemotong Pajak
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK …………………………………………………………… (1)_

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 23 (FINAL)
NOMOR	:	(2)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama Wajib Pajak

:

…………………………………………………………………………………………………

Alamat

:

…………………………………………………………………………………………………(3)

Penghasilan	Jumlah Penghasilan yang terutang	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)
Bunga Simpanan yang Dibayarkan Oleh Koperasi	Rp. …………………	15 %	Rp. …………………
JUMLAH
Terbilang : ………………………………………………

*)	Jumlah PPh Yang dipotong

Perhatian :
1.	Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan atas angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2.	Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

………………………………………… 20…………(6)

Pemotong Pajak, (7)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama

:

……………………………………………………………

Tanda tangan, nama dan cap

…………………………………………… (6)

NIP

F.1.1.33.07

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 26

(F.1.1.33.08)

Umum :
(1)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2)	Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
(3)	Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh 26
(4)	Diisi dengan tempat,tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
(5)	Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
(6)	Diisi dengan tanda tangan, NPWP,nama dan cap Pemotong Pajak
Khusus :
Sesuai dengan Pasal 26 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000, bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang membayarkan objek PPh Pasal 26, berkewajiban memotong PPh Pasal 26. Saat memotong PPh Pasal 26, Pemotong Pajak membuat Bukti Pemotongan ini dalam rangkap 3 (tiga) :
Lembar ke 1		:	Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2		:	Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26
Lembar ke 3		:	Untuk Pemotong Pajak
Kolom 1		:	Urutan, cukup jelas.
Kolom 2		:	Jumlah Penghasilan Bruto, diisi dengan jumlah Penghasilan yang dibayarkan.
Kolom 3		:	Perkiraan Penghasilan Netto, diisi dengan prosentase perkiraan penghasilan netto sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Pasal 26 ayat (2) UU PPh.
Kolom 4		:	Tarif, tarif umum adalah 20%. Apabila terdapat Persetujuan Penghindaraan Pajak Berganda, fasilitas perpajakan, atau ketentuan khusus, tarif agar disesuaikan.
Kolom 5		:	PPh yang Dipotong, diisi dengan jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong, yaitu sebesar Tarif x Jumlah Penghasilan Bruto. Khusus untuk objek pajak Penjualan Harta di Indonesia dan Premi Asuransi/ Reasuransi, jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong adalah tarif x Perkiraan Penghasilan Netto x Jumlah Penghasilan Bruto.

		Lembar ke-1 untuk	:	Wajib Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-3 untuk	:	Pemotong Pajak
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK …………………………………………………………… (1)_

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 26
NOMOR	:	(2)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama Wajib Pajak

:

…………………………………………………………………………………………………

Alamat

:

…………………………………………………………………………………………………(3)

No. Jenis Penghasilan		Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dividen	Rp……………………………		……%	Rp……………………………
2.	Bunga *)	Rp……………………………		……%	Rp……………………………
3.	Bunga/Diskonto Obligasi	Rp……………………………		……%	Rp……………………………
4.	Royalti	Rp……………………………		……%	Rp……………………………
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)	Rp……………………………		……%	Rp……………………………
6.	Hadiah dana Penghargaan	Rp……………………………		……%	Rp……………………………
7.	Pensiun dan pembayaran berkala	Rp……………………………	……%	……%	Rp……………………………
8.	Penjualan harta di Indonesia	Rp……………………………	……%	……%	Rp……………………………
9.	Premi Asuransi/reasuransi			……%
10.	Penghasilan Kena Pajak BUT sesudah dikurangi pajak			……%
JUMLAH					Rp……………………………
Terbilang : ………………………………………………

………………………………………… 20…………(4)

Pemotong Pajak, (5)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama

:

……………………………………………………………

Perhatian :

Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

…………………………………………… (6)

NIP

F.1.1.33.08

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

PPh FINAL HADIAH UNDIAN

(F.1.1.33.09)

Umum :
(1)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2)	Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Penyelenggara Undian
(3)	Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan sehubungan dengan hadiah yang diterima/diperoleh.
(4)	Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan
(5)	Diisi dengan identitas lengkap Pemotong/Pemungutan Pajak dalam hal ini adalah penyelenggara Undian baik Orang Pribadi/Badan
(6)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Penyelenggara Undian.
Khusus :
Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat oleh Penyelenggara Undian pada saat dibayarkannya/diserahkannya Hadiah Undian pada yang berhak (penerima Hadiah Undian). Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu :
Lembar ke 1		:	Untuk Penerima hadiah Undian
Lembar ke 2		:	Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
Lembar ke 3		:	Untuk Penyelenggara hadiah Undian
Kolom 1		:	Nomor, cukup jelas.
Kolom 2		:	Jenis Hadiah Undian Diisi dengan nama/bentuk hadiah yang diberikan
			Misalnya :	Tabungan Bank XYZ
				Tiket Pesawat dan akomodasi ke P. Bali
Kolom 3		:	Jumlah Nilai Bruto Diisi dengan nilai bruto Hadiah Undian. Dalam hal hadiah undian diserahkan dalam bentuk natura/kenikmatan maka jumlah nilai bruto adalah sebesar nilai uang atau nilai pasar hadiah tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000
Kolom 4		:	Tarif Diisi dengan tarif yang berlaku yaitu sebesar 25% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000
Kolom 5		:	PPh yang dipotong/dipungut Diisi dengan PPh atas undian yang telah dipotong/dipungut yaitu sebesar tarif x Jumlah Nilai Bruto.

		Lembar ke-1 untuk	:	Wajib Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-3 untuk	:	Pemotong Pajak
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK …………………………………………………………… (1)_

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh HADIAH UNDIAN (FINAL)
NOMOR	:	(2)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama Wajib Pajak

:

…………………………………………………………………………………………………

Alamat

:

…………………………………………………………………………………………………(3)

No.	Jenis Hadiah Undian	Jumlah Nilai Bruto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(5)
1.		Rp……………………………	25 %	Rp……………………………
2.		Rp……………………………	25 %	Rp……………………………
3.		Rp……………………………	25 %	Rp……………………………
4.		Rp……………………………	25 %	Rp……………………………
5.		Rp……………………………	25 %	Rp……………………………
6.		Rp……………………………	25 %	Rp……………………………
JUMLAH				Rp……………………………
Terbilang : ………………………………………………

………………………………………… 20…………(4)

Pemotong Pajak, (5)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama

:

……………………………………………………………

Perhatian :
1.	Jumlah Pajak Penghasilan dan Hadiah Undian yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan PPh.
2.	Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

…………………………………………… (6)

F.1.1.33.09

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

BUKTI PEMOTONGAN FINAL PPh BUNGA DEPOSITO/

TABUNGAN, DISKONTO SBI, DAN JASA GIRO

(F.1.1.33.10)

Umum :
(1)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2)	Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
(3)	Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh atas Bunga Deposito/Tabungan/Diskonto SBI/Jasa Giro.
(4)	Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak.
(5)	Diisi dengan identitas lengkap Bank Pemotong Pajak
(6)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Bank Pemotong Pajak
Khusus :
Sebagai Pemotong Pajak, Bank sesuai Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keaungan R.I. No. 51/KMK.04/2001, berkewajiban memotong PPh yang terutang atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan,Diskonto SBI, dan Jasa Giro yang membuat Bukti Pemotongan ini dalam rangkap 3 (tiga) :
Lembar ke 1		:	Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2		:	Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).
Lembar ke 3		:	Untuk Pemotong Pajak
Kolom 1		:	Nomor, cukup jelas.
Kolom 2		:	Jenis Penghasilan Cukup jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kolom 3		:	Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro Diisi dengan jumlah bunga/diskonto/Jasa Giro yang diberikan kepada Wajib Pajak
Kolom 4		:	Tarif Diisi dengan tarif Pemotongan PPh atas penghasilan Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro yaitu sebesar :
			a.	20 % atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabuangan Dan Diskonto SBI/Jasa Giro yan g diterima/diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
			b.	20 % atau tarif menurut tax treaty atas penghasilan berupa bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri.
Kolom 5		:	PPh yang dipotong/dipungut Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong, yaitu sebesar : Tarif x Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro.

		Lembar ke-1 untuk	:	Wajib Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-3 untuk	:	Pemotong Pajak
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK …………………………………………………………… (1)_

BUKTI PEMOTONGAN PPh BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN, DISKONTO SBI, JASA GIRO (FINAL)
Nomor	:	(2)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama Wajib Pajak

:

…………………………………………………………………………………………………

Alamat

:

…………………………………………………………………………………………………(3)

No.	Jenis Penghasilan		Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1.	Deposito Berjangka
	a.	Rupiah	Rp………………………………	…%	Rp………………………………
	b.	Valuta Asing dengan Premi Forward	Rp………………………………	…%	Rp………………………………
	c.	Valuta Asing tanpa Premi Forward	Rp………………………………	…%	Rp………………………………
2.	Setifikat Deposito		Rp………………………………	…%	Rp………………………………
3.	Tabungan		Rp………………………………	…%	Rp………………………………
4.	Sertifikat Bank Indonesia		Rp………………………………	…%	Rp………………………………
5.	Jasa Giro		Rp………………………………	…%	Rp………………………………
6.	………………		Rp………………………………	…%	Rp………………………………
JUMLAH					Rp………………………………
Terbilang : ………………………………………………

………………………………………… 20…………(4)

Pemotong Pajak,

Bank (5)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama

:

……………………………………………………………

Perhatian :
1.	Jumlah Pajak Penghasilan Bunga Deposito Tabungan/Diskonto SBI/Jasa Giro yang dipotong diatas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2.	Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

…………………………………………… (6)

F.1.1.33.10

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

BUKTI PEMUNGUTAN PPh FINAL PENJUALAN SAHAM DAN ATAU OBLIGASI

YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

(F.1.1.33.11)

Umum :
(1)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2)	Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Penyelenggara Bursa Efek.
(3)	Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan sehubungan dengan penjualan saham dan atau obligasi yang dimilikinya.
(4)	Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemungutan.
(5)	Diisi dengan identitas Pemungut Pajak dalam hal ini adalah perantara Perdagangan Efek
(6)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Bank Pemotong Pajak
Khusus :
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan saham dan obligasi dilakukan oleh Penyelenggara Bursa Efek melalui Perantara Perdagangan Efek. Yang dimaksud Perantara Perdagangan Efek adalah Perusahaan yang telah menjadi anggota bursa yang melakukan transaksi jual beli saham dan obligasi di Bursa Efek, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentiangan orang lain. Bukti Pemungutan ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) oleh Perantara Perdagangan Efek pada saat menerima pelunasan transaksi penjualan saham dari pembeli saham dan atau penjualan obligasi.
Lembar ke 1		:	Untuk Wajib Pajak (Pembeli)
Lembar ke 2		:	Untuk KPP melalui Penyelenggara Bursa Efek sebagai Lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2)
Lembar ke 3		:	Untuk Perantara Perdagangan Efek
Lembar ke 4		:	Untuk Penyelenggara Bursa Efek
Kolom 1		:	Nomor, cukup jelas.
Kolom 2		:	Uraian,Cukup jelas.
Kolom 3		:	Nilai Transaksi Penjualan. Diisi dengan jumlah transaksi penjualan.
Kolom 4		:	Tarif,cukup jelas
Kolom 5		:	PPh yang dipungut. Diisi dengan jumlah PPh yang dipungut, yaitu sebesar Tarif x Nilai Transaksi Penjualan

		Lembar ke-1 untuk	:	Wajib Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-3 untuk	:	Pemotong Pajak
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK …………………………………………………………… (1)_

BUKTI PEMOTONGAN PPh BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN, DISKONTO SBI, JASA GIRO (FINAL)
Nomor	:	(2)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama Wajib Pajak

:

…………………………………………………………………………………………………(3)

Alamat

:

…………………………………………………………………………………………………

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saham Pendiri	Rp…………………………………	………	Rp…………………………………
2.	Bukan Saham Pendiri	Rp…………………………………	………	Rp…………………………………
3.	Obligasi	Rp…………………………………	………	Rp…………………………………
JUMLAH				Rp…………………………………
Terbilang : ………………………………………………

………………………………………… 20…………(4)

Pemungut Pajak,

Perantara Perdagangan Efek

q.q. Penyelenggara Bursa Efek (5)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama

:

……………………………………………………………

Perhatian :
1.	Jumlah Pajak Penghasilan Penjualan Saham yang dipungut diatas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2.	Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

…………………………………………… (6)

F.1.1.33.11

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAS PERSEWAAN TANAH

DAN/ATAU BANGUNAN

(F.1.1.33.12)

Umum :
(1)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2)	Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak.
(3)	Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menyewa atas tanah dan/atau bangunan
(4)	Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan
(5)	Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
(6)	Diisi dengan identitas Pemotong Pajak
(7)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Bank Pemotong Pajak
Khusus :
Bukti Pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :
Lembar ke 1		:	Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2		:	Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
Lembar ke 3		:	Untuk Pemotong Pajak
Kolom 1		:	Jumlah Bruto Nilai Sewa Diisi dengan jumlah bruto penghasilan yang dibayarkan/terutang atas penyewaan tanah dan/atau bangunan.
Kolom 2		:	tarif
			-	Diisi 6 % apabila pemilik tanah/bangunan yang disewakan adalah Wajib Pajak Badan.
			-	Diisi 10 % apabila pemilik tanah/bangunan yang disewakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.
Kolom 3		:	PPh yang dipotong Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Tarif x jumlah bruto imbalan, dan bersifat final.

		Lembar ke-1 untuk	:	Wajib Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-3 untuk	:	Penyewa
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK …………………………………………………………… (1)_

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (FINAL)
Nomor	:	(2)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama Wajib Pajak

:

…………………………………………………………………………………………………(3)

Alamat

:

…………………………………………………………………………………………………

Lokasi tanah dan/atau bangunan

:

…………………………………………………………………………………………………

Jumlah Bruto Nilai Sewa	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)
Rp…………………………………	………	Rp…………………………………
Terbilang : ……………………………………………………………………………….*)

*)	Jumlah PPh yang dipotong

Perhatian :
1.	Jumlah Pajak Penghasilan Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang yang dipotong diatas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2.	Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

………………………………………… 20…………(4)

Pemotong Pajak, (5)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama

:

……………………………………………………………

Tanda tangan, nama dan cap

…………………………………………… (6)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

BUKTI PEMOTONGAN PPh ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/

TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI

(F.1.1.33.13)

Umum :
(1)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2)	Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak.
(3)	Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang yang menerima penghasilan atas persewaan kapal.
(4)	Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
(5)	Diisi dengan identitas Pemotong Pajak yang melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan atas penyewaan kapal
(6)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Bank Pemotong Pajak
Khusus :
Lembar ke 1		:	Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2		:	Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15
Lembar ke 3		:	Untuk Pemotong Pajak
Kolom 1		:	Jumlah Bruto Imbalan Diisi dengan jumlah bruto penghasilan yang dibayarkan/terutang atas persewaan kapal.
Kolom 2		:	Tarif Diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kolom 3		:	PPh yang dipotong Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Tarif x Jumlah Bruto Imbalan.

		Lembar ke-1 untuk	:	Wajib Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-3 untuk	:	Penyewa
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK …………………………………………………………… (1)_

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (FINAL)
Nomor	:	(2)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama Wajib Pajak

:

…………………………………………………………………………………………………(3)

Alamat

:

…………………………………………………………………………………………………

Jumlah Bruto Imbalan	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)
Rp…………………………………	……… %	Rp…………………………………
Terbilang : ……………………………………………………………………………….*)

*)	Jumlah PPh yang dipotong

Perhatian :
1.	Jumlah Pajak Penghasilan atas Imbalan yang dibayar/terutang kepada perusahaan Pelayaran Dalam Negeri yang dipotong diatas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2.	Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

………………………………………… 20…………(4)

Pemotong Pajak, (5)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama

:

……………………………………………………………

Tanda tangan, nama dan cap

…………………………………………… (6)

F.1.1.33.13

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

BUKTI PEMOTONGAN PPh ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/

TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI DAN/ATAU

PENERBANGAN LUAR NEGERI (FINAL)

(F.1.1.33.14)

Umum :
(1)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2)	Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak.
(3)	Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang yang menerima penghasilan atas charter kapal dan/atau pesawat udara
(4)	Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
(5)	Diisi dengan identitas Pemotong Pajak yang melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan atas charter kapal dan/atau pesawat udara
(6)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Bank Pemotong Pajak
Khusus :
Lembar ke 1		:	Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2		:	Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15
Lembar ke 3		:	Untuk Pemotong Pajak
Kolom 1		:	Jumlah Bruto Imbalan Diisi dengan jumlah bruto imbalan yang dibayarkan/terutang atas charter kapal dan/atau pesawat udara, kepada perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri.
Kolom 2		:	Tarif Diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kolom 3		:	PPh yang dipotong Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Tarif x Jumlah Bruto Imbalan.

		Lembar ke-1 untuk	:	Wajib Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-3 untuk	:	Penyewa
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK …………………………………………………………… (1)_

BUKTI PEMOTONGAN PPh ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI (FINAL)
Nomor	:	(2)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama Wajib Pajak

:

…………………………………………………………………………………………………(3)

Alamat

:

…………………………………………………………………………………………………

Jumlah Bruto Imbalan	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)
Rp…………………………………	……… %	Rp………………………………
Terbilang : ……………………………………………………………………………….*)

*)	Jumlah PPh yang dipotong

Perhatian :
1.	Jumlah Pajak Penghasilan atas Imbalan yang dibayar/terutang kepada perusahaan Pelayaran Luar Negeri yang dipotong diatas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2.	Dalam hal tedapat Persetujuan Penghindaran pajak berganda,tarifnya disesuaikan
3.	Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

………………………………………… 20…………(4)

Pemotong Pajak, (5)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama

:

……………………………………………………………

Tanda tangan, nama dan cap

…………………………………………… (6)

F.1.1.33.14

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

BUKTI PEMOTONGAN PPh ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/

TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI

(F.1.1.33.15)

Umum :
(1)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2)	Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak.
(3)	Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang yang menerima penghasilan atas penyewaan pesawat udara
(4)	Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan
(5)	Diisi dengan identitas Pemotong Pajak yang melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan atas penyewaan pesawat udara
(6)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak
Khusus : Bukti Pemotongan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :
Lembar ke 1		:	Untuk Wajib Pajak
Lembar ke 2		:	Untuk KPP sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15
Lembar ke 3		:	Untuk Pemotong Pajak
Kolom 1		:	Jumlah Bruto Imbalan Diisi dengan jumlah bruto imbalan penghasilan yang dibayarkan/terutang atas penyewaan pesawat udara kepada perusahaan penerbangan dalam negeri.
Kolom 2		:	Tarif Diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kolom 3		:	PPh yang dipotong Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Tarif x Jumlah Bruto Imbalan.

		Lembar ke-1 untuk	:	Yang menyewakan
		Lembar ke-2 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-3 untuk	:	Penyewa
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK …………………………………………………………… (1)_

BUKTI PEMOTONGAN PPh ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI
Nomor	:	(2)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama Wajib Pajak

:

…………………………………………………………………………………………………

Alamat

:

…………………………………………………………………………………………………(3)

Jumlah Bruto Imbalan	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)
Rp…………………………………	……… %	Rp…………………………………
Terbilang : ……………………………………………………………………………….*)

*)	Jumlah PPh yang dipotong

Perhatian :
1.	Jumlah PPh yang dipotong di atas merupakan pembayaran dimuka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2.	Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

………………………………………… 20…………(4)

Pemotong Pajak, (5)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama

:

……………………………………………………………

Tanda tangan, nama dan cap

…………………………………………… (6)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

PPh FINAL JASA KONSTRUKSI

(F.1.1.33.16)

Umum :
(1)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2)	Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemberi hasil sebagai Pemotong Pajak
(3)	Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang yang menerima penghasilan sehubungan dengan imbalan jasa konstruksi yang diterima/diperoleh.
(4)	Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan
(5)	Diisi dengan identitas Pemotong Pajak yang melakukan pemotongan/Pemungutan Pajak baik Orang Pribadi/Badan
(6)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong /Pemungutan Pajak
Khusus :
Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat oleh Pemotong pajak pada saat dibayarkannya/terutang penghasilan tersebut. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :
Lembar ke 1		:	Untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke 2		:	Untuk KPP melalui pemotong/pemungut pajak, dilampirkan pada SPT PPh Pasal 4 ayat (2)
Lembar ke 3		:	Untuk Pemotong/Pemungut Pajak
Kolom 1		:	Nomor, cukup jelas
Kolom 2		:	Uraian Diisi dengan jenis jasa yang diberikan
Kolom 3		:	Jumlah Nilai Bruto Diisi dengan jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh.
Kolom 4		:	Tarif Diisi dengan tarif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kolom 5		:	PPh yang dipotong/dipungut Diisi dengan PPh atas penghasilan yang telah dipotong/dipungut yaitu sebesar Tarif x Jumlah Nilai Bruto.

		Lembar ke-1 untuk	:	Wajib Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-3 untuk	:	Pemotong/Pemungut Pajak
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK …………………………………………………………… (1)_

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh JASA KONSTRUKSI (FINAL)
Nomor	:	(2)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama Wajib Pajak

:

…………………………………………………………………………………………………

Alamat

:

…………………………………………………………………………………………………(3)

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto	Tarif	PPh yang dipotong/dipungut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa Pelaksana Konstruksi	Rp…………………………………	………%	Rp…………………………………
2.	Jasa Perencanaan Konstruksi	Rp…………………………………	………%	Rp…………………………………
3.	Jasa Pengawasan Konstruksi	Rp…………………………………	………%	Rp…………………………………
JUMLAH				Rp…………………………………
Terbilang : ………………………………………………

………………………………………… 20…………(4)

Pemotong/Pemungut Pajak, (5)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama

:

……………………………………………………………

Perhatian :
1.	Jumlah Pajak Penghasilan dari jasa konstruksi yang dipotong/dipungut diatas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2.	Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda tangan, nama dan cap

…………………………………………… (6)

F.1.1.33.16

		Lembar ke-1 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Pemotong Pajak
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK …………………………………………………………… (1)_
		Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak …………………………………………………… (1) di ……………………………………………………

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

A.

Identitas Pemotong Pajak :

NPWP

:

-

-

-

-

-

(2)

Nama Wajib Pajak

:

…………………………………………………………………………………………………

Alamat

:

…………………………………………………………………………………………………

B.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa …………… tahun ………… (3) dan telah disetor tanggal ………………… (4) adalah sebagai berikut:

Golongan Penerima Penghasilan		MAP/KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pegawai Tetap	0111/100	………………………	……………………	……………………
2.	Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangnya ditanggung Pemerintah		………………………	……………………	……………………
3.	Pensiunan dan Penerima Pembayaran Berkala Lainnya	0111/100	………………………	……………………	……………………
4.	Pegawai Harian/Mingguan	0111/200	………………………	……………………	……………………
5.	Pegawai Satuan	0111/100	………………………	……………………	……………………
6.	Pegawai Borongan	0111/100	………………………	……………………	……………………
7.	Pegawai Honorer	0111/100	………………………	……………………	……………………
8.	Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi,Tantiem,Gratifikasi dan Bonus	0111/100	………………………	……………………	……………………
9.	Penarik dana pada Dana	0111/100	………………………	……………………	……………………
10.	Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100	………………………	……………………	……………………
11.	Petugas Penjaja barang Dagangan	0111/100	………………………	……………………	……………………
12.	Distributor MLM/direct selling	0111/100	………………………	……………………	……………………
13.	Tenaga Ahli	0111/100	………………………	……………………	……………………
14.	Penerima Honorarium atau imbalan lainnya	0111/100	………………………	……………………	……………………
15.	Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100	………………………	……………………	……………………
JUMLAH
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan
Terbilang : ………………………………………………………………………………………………

*) coret yang tidak perlu

F.1.1.32.01

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

(F.1.1.33.17)

Umum :
(1)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar.
(2)	Diisi dengan identitas lengkap (NPWP,nama, dan alamat) Pemotong Pajak.
(3)	Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan.
(4)	Diisi dengan tanggal penyetoran pajak yang telah dipotong. Dalam Hal ini penyetoran dilakukan lebih dari satu kali, diisi dengan tanggal penyetoran yang terakhir.
(5)	Beri tanda X dalam ( ) sesuai yang dilampirkan. Dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Pemotong Pajak. Harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup, Atau Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT ditandatangani oleh ahli waris.
(6)	Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya SPT.
(7)	Coret yang tidak perlu
(8)	Diisi dengan tanda tangan,nama. dan cap Pemotong Pajak/Kuasa atau Ahli Warisnya.
Khusus :
SPT disampaikan oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26. Penyetoran Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak dan wajib melaporkan penyetoran pajak ke KPP setempat selambat-lambatnya 20 hari setelah berakhir Masa Pajak dengan menggunakan SPT.
Kolom (1)		:	Cukup jelas Angka 2 “ Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangnya ditanggung Pemerintah” adalah pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan bruto sampai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang Pphnya terutangnya ditanggung pemerintah.
Kolom (2)		:	Kode MAP dan Kode Jenis Setoran yang harus diisi pada masing-masing SSP.
Kolom (3)		:	Diisi dengan jumlah karyawan/orang yang menerima penghasilan.
Kolom (4)		:	Diisi dengan jumlah penghasilan yang dibayarkan.
Kolom (5)		:	Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang dipotong.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong final :

Penerima Penghasilan		MAP/KJS	Jumlah Penerima Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penerima Uang Pesangon, Uang Pensiun, Tunjangan hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus	0111/401	………………………	……………………	……………………
2.	Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang menerima honorarium dan Imabalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	0119/100	………………………	……………………	……………………
JUMLAH				……………………	……………………
Terbilang : …………………………………………………………… *)

*)	Jumlah PPh yang dipotong

C.	Lampiran : (5)
	( )	Surat Setoran Pajak sebanyak ………… lembar
	( )	Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
	( )	Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26
	( )	Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak ……… lembar.
D.	Pernyataan :
	Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

……………………………………… 20………………… (6)

Pemotong Pajak/Kuasa (7)

Tanda tangan, nama dan cap

……………………………………(8)

F.1.1.32.01

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

(D.1.1.32.01)

Umum :
(1)	Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan
(2)	Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Daftar Pemotongan Pajak
(3)	Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
(4)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak
Khusus :
Kolom (1)		:	Cukup jelas
Kolom (2)		:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dipotong. Dalam hal WP yang dipotong tidak memiliki NPWP, diisi dengan alamat lengkap yang bersangkutan.
Kolom (3)		:	Diisi Nama Lengkap Wajib Pajak
Kolom (4)		:	Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan
Kolom (5)		:	Diisi dengan tanggal dilakukannya pemotongan
Kolom (6)		:	Diisi nilai objek PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang dipotong.
Kolom (7)		:	Diisi dengan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang dipotong.

		Lembar ke-1 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Pemotong Pajak
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK …………………………………………………………… (1)_
		Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak …………………………………………………… (1) di ……………………………………………………

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

MASA : ……………… TAHUN : ………………… (1)

No.	NPWP/Alamat WP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan Pasal 26 (Rp)	PPh Ps. 21 dan atau yang dipotong (Rp)
			Nomor	Tgl
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	TIDAK FINAL
1.
2.
3.
4.
dst.
JUMLAH A
B.	FINAL
1.
2.
3.
4.
dst.
JUMLAH B
JUMLAH A + B

………………………………………… 20…………(2)

Pemotong Pajak, (3)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama

:

……………………………………………………………

Tanda tangan, nama dan cap

…………………………………………… (4)

D.1.1.32.01

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

SPT MASA PPh PASAL 22

(F.1.1.32.02)

(1)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemungut Pajak terdaftar
(2)	Diisi dengan identitas lengakap (NPWP,nama dan alamat) Pemungut Pajak.
(3)	Diisi dengan masa pajak dilakukannya pemungutan PPh Pasal 22. Dalam PPh Pasal 22 dipungut oleh Ditjen Bea dan Cukai, diisi dengan tanggal periode yang dilaporkan (secara mingguan)
(4)	Diisi dengan tahun dilakukannya pemungutan
(5)	Diisi dengan tanggal penyetoran pajak yang telah dipungut. Dalam hal penyetoran dilakukan lebih dari satu kali, diiisi dengan tanggal penyetoran.
(6)	Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut.
(7)	Diisi dengan tanda X dalam ( ) sesuai yang dilampirkan. Dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harap dilampirkan Surat Kuasa Kuasa Khusus bermaterai cukup.
(8)	Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya SPT.
(9)	Coret yang tidak perlu.
(10)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemungut Pajak atau Kuasa.
Khusus :
SPT disampaikan oleh pemungut pajak atas transaksi-transaksi yang terutang PPh Pasal 22 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	Industri/ Eksportir Tertentu & Industri Rokok	Bendaharawan/ badan Tertentu	Bank Devisa/Ditjen Bea Cukai Impor	Pertamina/ B.U. selain Pertamina
Penyetoran	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang	Sehari setelah pemungutan pajak dilakukan (Khusus DJBC).	Sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang ditebus.
Pelaporan	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir	Paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir	Secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir (DJBC).Paling lambat 20 hari setelah masa Pajak berakhir (Bank Devisa)	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
Kolom (1)	Diisi jenis usaha industri semen/ kertas/ baja/ otomotif atas penjualan hasil produksi di DN atau pembelian bahan oleh industri/eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan industri/ eksportir tertentu lainnya sesuai ketentuan yang berlaku	Cukup jelas	Coret yang tidak perlu	Cukup jelas.
Kolom (2)	Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran yang harus diisi pada masing-masing Surat Setoran Pajak (SSP)
Kolom (3)	Diisi jumlah penjualan/pembelian Neto dalam Negeri	Diisi Jumlah pembelian Barang, tidak termasuk PPN/PPnBM	Diisi Jumlah Nilai Impor (Cost. Insurance and freight + bea masuk + Pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan pabean di bidang Impor)	Diisi Jumlah Rupiah Penjualan Migas sesuai dengan lampiran Daftar Surat Setoran Pajak.
Kolom (4)	Diisi dengan tarif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kolom (5)	Diisi dengan PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar tarif x Penjualan/Pembelian Bruto	Diisi dengan PPh yang dipungut sebesar Pembelian tidak termasuk PPN/PPnBM	Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 atas Impor yang dipungut sebesar Tarif x Nilai Impor.	Diisi dari jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut dari lampiran Daftar Surat Setoran Pajak.

		Lembar ke-1 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Pemungut Pajak
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK …………………………………………………………… (1)_
		Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak …………………………………………………… (1) di ……………………………………………………

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 22

A.

Identitas Pemungut Pajak :

NPWP

:

-

-

-

-

-

(2)

Nama Wajib Pajak

:

…………………………………………………………………………………………………

Alamat

:

…………………………………………………………………………………………………

B.

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut untuk masa pajak …………… (3)tahun ………… (4) dan telah disetor tanggal ………………… (5) adalah sebagai berikut:

URAIAN			MAP/KJS	Nilai Objek Pajak	Tarif (%)	PPh yang dipungut (Rp)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Badan Usaha Industri/Eksportir ………………………………………		0112/100	…………………………	………………………	…………………………
2.	Usaha Industri Rokok		0112/402	…………………………	………………………	…………………………
3.	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan tertentu yang ditunjuk		0112/100	…………………………	………………………	…………………………
4.	Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai
	a.	API	0113/100	…………………………	………………………	…………………………
	b.	Non API	0113/100	…………………………	………………………	…………………………
5.	Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)		0112/100	…………………………	………………………	…………………………
6.	Penjualan Migas Oleh Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina
	a.	SPBU/Agen/Penyalur (Final)	0112/401	…………………………	………………………	…………………………
	b.	Pihak Lain (Tidak Final)	0112/100	…………………………	………………………	…………………………
JUMLAH
Terbilang (6) …………………………………………………………………………………………………………………………

* coret yang tidak perlu

C.	Lampiran : (7)
	( )	Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina)
	( )	Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh Importir atau Pembeli barang sebanyak ……………… lembar. (Khusus untuk Bank Devisa, Bandaharawan/ Badan Tertentu Yang Ditunjuk Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina)
	( )	SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak ………………… lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri /Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).
	( )	Surat Kuasa Khusus.
	( )	Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/ Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).
	( )	Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/ Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).
	( )	Dalam hal ada penjualan retur agar dilengkapi dengan lampiran rincian penjulan dan retur penjualan.
	( )	Risalah lelang, dalam hal pelaksanaan lelang.
D.	Pernyataan :
	Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

……………………………………… 20………………… (8)
	Pemungut Pajak (9)
	Tanda tangan, nama dan cap
	……………………………………(10)

F.1.1.32.02

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 22

ATAS PENJUALAN MIGAS OLEH PERTAMINA/BADAN USAHA SELAIN PERTAMINA

(D.1.1.32.02)

(1)	Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemungutan.
(2)	Diisi dengan Premium/Solar/Gas Elpiji/minyak Tanah/Pelumas/Premix/ Atau lainnya dan tarif sesuai dengan ketentuan.
(3)	Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan Daftar.
(4)	Diisi dengan identitas (NPWP dan nama) Pemungut Pajak.
(5)	Diisi dengan tanda tangan,nama, dan cap Pemungut Pajak.
Khusus :
Kolom (1)		:	Cukup jelas
Kolom (2)		:	Diisi dengan NPWP Pembeli. Dalam hal Pembeli tidak memiliki NPWP, diisi dengan alamat lengkap Pembeli yang bersangkutan.
Kolom (3)		:	Diisi Nama Lengkap Orang Pribadi/Perusahaan Pembeli.
Kolom (4)		:	Diisi dengan tanggal penerimaan pembayaran setoran pajak oleh kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi/Devisa Persepsi atau PT. Pos dan Giro).
Kolom (5)		:	Diisi dengan jumlah bruto penjualan atas transaksi penjualan migas yang disetorkan untuk setiap Surat Setoran Pajak.
Kolom (6)		:	Diisi nilai objek PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang dipotong.
Kolom (7)		:	Diisi dengan jumlah PPh yang dipungut yaitu tarif X jumlah bruto penjualan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK …………………………………………………………… (1)_

DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN

ATAS PENJUALAN MIGAS OLEH PERTAMINA/BADAN USAHA SELAIN PERTAMINA

MASA …………………………… TAHUN …………………… (2)

Penjualan : …………………………(3) dengan tarif ………% dari Penjualan Bruto

No.	NPWP	Nama Pembeli	Tanggal Pembayaran SSP	Jumlah Bruto Penjualan (Rp)	PPh yang dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I.	FINAL
1.
2.
3.
dst.
	Jumlah			………………………………*)	……………………………
II.	TIDAK FINAL
1.
2.
3.
dst.
	Jumlah			………………………………*)	……………………………

*)	Setelah dijumlahkan dengan pungutan PPh Pasal 22 atas penjualan produk lainnya, dipindahkan ke kolom 3 pada SPT Masa PPh Pasal 22
*)	Setelah dijumlahkan dengan pungutan PPh Pasal 22 atas penjualan produk lainnya, dipindahkan ke kolom 5 pada SPT Masa PPh Pasal 22

……………………………………… 20………………… (3)

Pemungut Pajak (4)

NPWP

:

Nama

:

……………………………………………………………

Tanda tangan, nama dan cap

……………………………………(5)

F.1.1.32.02

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 22 IMPOR

(OLEH BANK DEVISA DAN BENDAHARAWAN/BADAN TERTENTU YANG DITUNJUK)

D.1.1.32.03

(1)	Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemungutan.
(2)	Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Daftar Surat Setoran Pajak
(3)	Diisi dengan identitas lengkap Pemungut Pajak
(4)	Diisi dengan tanda tangan,nama, dan cap Pemungut Pajak.
Khusus :
Kolom (1),(2),s/d (6)		:	Cukup jelas
Kolom (2)		:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dipungut, apabila tidak ada diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang bersangkutan.

		Lembar ke-1 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Pemungut Pajak
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

(BANK DEVISA DAN BENDAHARAWAN/BADAN TERTENTU YANG DITUNJUK)

MASA : …………………… TAHUN : …………………………… (1)

No.	NPWP/Alamat WP	Nama Wajib Pajak	PPh yang dipungut (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Jumlah

……………………………………… 20………………… (2)

Pemungut Pajak (3)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Bank Devisa

:

……………………………………………………………

Tanda tangan, nama dan cap

……………………………………(4)

D.1.1.32.03

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

D.1.1.32.04

(1)	Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemungutan.
(2)	Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Daftar Pemungutan Pajak.
(3)	Diisi dengan identitas lengkap Pemungut Pajak
(4)	Diisi dengan tanda tangan,nama, dan cap Pemungut Pajak.
Khusus :
Kolom (1)		:	Cukup jelas
Kolom (2)		:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dipungut. Dalam hal Wajib Pajak, tidak memiliki NPWP, diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang bersangkutan.
Kolom (3)		:	Diisi Nama Lengkap Wajib Pajak.
Kolom (4)		:	Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan
Kolom (5)		:	Diisi dengan tanggal dilakukannya pemungutan
Kolom (6)		:	Diisi dengan jumlah bruto transaksi untuk setiap bukti pemungutan
Kolom (7)		:	Diisi dengan PPh Pasal 22 yang dipungut

		Lembar ke-1 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Pemungut Pajak
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

MASA : ……………s/d ………………………………… TAHUN : …………………………(1)

No.	NPWP/Alamat WP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemungutan		Jumlah Objek PPh Pasal 22 (Rp)	PPh Ps. 22 Yang dipungut (Rp)
			Nomor	Tgl
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
dst.
Jumlah

……………………………………… 20………………… (2)

Pemungut Pajak (3)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama

:

……………………………………………………………

Tanda tangan, nama dan cap

……………………………………(4)

NIP.

D.1.1.32.04

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

SPT MASA PPh PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26

(F.1.1.32.03)

Umum
(1)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar.
(2)	Diisi dengan identitas lengkap (NPWP,nama dan alamat) Pemotong Pajak.
(3)	Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan.
(4)	Diisi dengan tanggal penyetoran pajak yang telah dipotong. Dalam hal penyetoran dilakukan lebih dari satu kali, diisi dengan tanggal penyetoran yang terakhir.
(5)	Beri tanda X dalam ( ) sesuai yang dilampirkan. Dalam hal SPT ditandatangani oleh Bukan Pemotong Pajak, harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup.
(6)	Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya SPT.
(7)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak atau Kuasanya.
Khusus :
SPT disampaikan oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak dan wajib melaporkan pajak ke KPP setempat selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir Masa Pajak dengan menggunakan SPT.
Kolom (1)		:	Cukup jelas
Kolom (2)		:	Kode MAP dan Kode Jenis Setoran yang harus diisi pada Surat Setoran Pajak (SSP)
Kolom (3)		:	Cukup Jelas
Kolom (4)		:	Diisi dengan prosentase perkiraan penghasilan neto sesuai ketentuan yang berlaku.
Kolom (5)		:	Diisi dengan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
Kolom (6)		:	Diisi dengan mengalihkan kolom (3) x (4) x (5) atau kolom (3) x (5).

		Lembar ke-1 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Pemotong Pajak
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ______________________________
		Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak …………………………………………………… (1) di ……………………………………………………

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26

A.

Identitas Pemotong Pajak :

NPWP

:

-

-

-

-

-

(2)

Nama

:

…………………………………………………………………………………………………

Alamat

:

…………………………………………………………………………………………………

B.

Pajak Penghasilan Pasal 23 dan atau Pasa l 26 yang telah dipotong untuk masa ……………… tahun …………………… (3) dan telah disetor tanggal …………………………………(4) adalah sebagai berikut :

1.	PPh Pasal 23 yang telah dipotong
Jenis Penghasilan				MAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif (%)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.		Dividen		0114/101	……………		15 %	……………………………
2.		Bunga *)		0114/102	……………		15 %	……………………………
3.		Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi		0114/401	……………		15 %	……………………………
4.		Bunga/Diskonto Obligasi		0114/102	……………		15 %	……………………………
5.		Royalti		0114/103	……………
6.		Hadiah dana Penghargaan		0114/100	……………
7.		Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)		0114/100	……………	……%	15 %	……………………………
8.		Jasa Teknik, Jasa Kontruksi, Jasa manajemen dan Jasa konsultan Konstruksi		0114/104	……………	……%	15 %	……………………………
9.		Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No. KEP 305/PJ/2001 ***)			……………	……%	15 %	……………………………
		a.	……………………	……………	……………	……%	15 %	……………………………
		b.	……………………	……………	……………	……%	15 %	……………………………
		c.	……………………	……………	……………	……%	15 %	……………………………
					……………	……%	15 %	……………………………
10.		…………………………………
JUMLAH								…………………………
Terbilang : ………………………………………………

2.	PPh Pasal 26 yang telah dipotong
Jenis Penghasilan			MAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif (%)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.		Dividen	0117/101	……………		……	……………………………
2.		Bunga *)	0117/102	……………		……	……………………………
3.		Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi	0117/103	……………		……	……………………………
4.		Bunga/Diskonto Obligasi	0117/100	……………		……	……………………………
5.		Royalti	0117/104	……………		……
6.		Hadiah dana Penghargaan	0117/100	……………		……
7.		Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)	0117/100	……………	……%	……	……………………………
8.		Jasa Teknik, Jasa Kontruksi, Jasa manajemen dan Jasa konsultan Konstruksi	0117/100	……………	……%	……	……………………………
9.		Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No. KEP 305/PJ/2001 ***)	0117/100	……………		……	……………………………
10.		Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	0117/105	……………		……
JUMLAH							……………………………
Terbilang : ………………………………………………

C.	Lampiran : (5)
	( )	Surat Setoran Pajak sebanyak ………… lembar
	( )	Surat Kuasa Khusus.
	( )	Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26
	( )	Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sebanyak ……… lembar.
	( )	Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
D.	Pernyataan :
	Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

*)	Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkam oleh koperasi	………………………………20…………(6)
	Atau diskonto/obligasi	Pemotong Pajak/Kuasa (7)
**)	Kecuali sewa tanah dan bangunan	Tanda tangan, nama dan cap
***)	Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.
		……………………………………(8)

F.1.1.32.03

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26

(D.1.1.32.05)

Umum
(1)	Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan.
(2)	Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Daftar Pemotongan Pajak.
(3)	Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak.
(4)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak atau Kuasanya.
Kolom (1)		:	Cukup jelas
Kolom (2)		:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dipotong.Dalam hal Wajib Pajak, tidak memiliki NPWP, diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak yang bersangkutan.
Kolom (3)		:	Diisi Nama Lengkap Wajib Pajak.
Kolom (4)		:	Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan
Kolom (5)		:	Diisi dengan tanggal dilakukannya pemotongan
Kolom (6)		:	Diisi dengan PPh Pasal 23/26 yang dipotong
Kolom (7)		:	Diisi dengan huruf “F” bila final atau “TF” bila tidak final

		Lembar ke-1 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Pemotong Pajak
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ______________________________

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26

MASA : ……………… TAHUN : ………………………… (1)

No.	NPWP/Alamat WP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		Jumlah Objek pajak (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)	Ket.
			Nomor	Tgl
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	PPh Pasal 23
1.
2.
3.
4.
dst.
	Jumlah PPh Pasal 23
B.	PPh Pasal 26
1.
2.
3.
4.
dst.
	Jumlah PPh Pasal 26

……………………………………… 20………………… (2)

Pemotong Pajak (3)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama

:

……………………………………………………………

Tanda tangan, nama dan cap

……………………………………(4)

NIP.

D.1.1.32

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)

Umum
(1)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong/ Pemungut Pajak terdaftar.
(2)	Diisi dengan identitas lengkap (NPWP,nama dan alamat) Pemotong/ Pemungut Pajak.
(3)	Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan.
(4)	Diisi dengan tanggal penyetoran pajak yang telah dipotong. Dalam hal penyetoran dilakukan lebih dari satu kali, diisi dengan tanggal penyetoran yang terakhir.
(5)	Beri tanda X dalam ( ) sesuai yang dilampirkan. Dalam hal SPT ditandatangani oleh Bukan Pemotong Pajak, harap dilampirkan Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang,apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT ditandatangani oleh ahli waris Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Ps. 4 ayat (2) harus dibuat da n dilaporkan oleh Pemotong dan yang dipotong kecuali bagi Bank Penerima bunga deposito/Tabungan ,Diskonto SBI,Penerima Hadiah Undian, dan pelaku transaksi bursa efek.
(6)	Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya SPT Masa.
(7)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong atau Pemungut Pajak /Kuasa atau Ahli Warisnya.
Khusus :
SPT disampaikan oleh Pemungut pajak atas transaksi yang terutang PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku Penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

	Bunga Deposito/Tabungan Diskonto SBI	Transaksi Penjualan Saham dan Obligasi	Hadiah Undian	Persewaan atas tanah Dan/Atau Bangunan ( Bagi WP sebagai pemotongan dan WP yang bergerak di bidang Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan)	Jasa Konstruksi (Bagi WP sebagai pemotongan dan WP yang bergerak di bidang jasa Konstruksi)
Penyetoran	Paling lambat tanggal 10 bln berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir	Paling lambat 15 hari setelah akhir bulan saat pemotongan pajak (Obligasi). Paling Lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham (Saham)	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.	Paling lambat tgl. 10 (WP sbg Pemotong) atau tgl 15 (WP Usaha Persewaan) bln berikutnya setelah masa pajak berakhir	Paling lambat tanggal 10 (WP sbg Pemotong) dan tanggal 15 (WP Usaha jasa Konstruksi) bulan berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir
Pelaporan	Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir	Paling lambat 20 hari setelah akhir bulan saat pemotongan pajak (Obligasi). Paling Lambat tanggal 25 berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham (Saham)	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
Kolom (1)	Cukup jelas
Kolom (2)	Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/ Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran yang harus diisi pada Surat Setoran Pajak (SSP).
Kolom (3)	Diisi dengan jumlah bunga Deposito Berjangka,bunga Sertifikat Deposito, bunga SBI,bunga Tabungan dan jasa giro	Diisi dengan jumlah bruto nilai transaksi penjualan atas semua transaksi penjualan saham/obligasi.	Diisi dengan jumlah bruto hadiah undian yang dibayarkan	Diisi dengan jumlah bruto Nilai Sewa yang dipotong/dibayarkan	Diisi dengan jumlah bruti Imbalan yang dipotong/dibayarkan
Kolom (4)	Cukup jelas
Kolom (5)	Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong yaitu sebesar Tarif x Nilai Objek Pajaknya	Diisi dengan jumlah PPh yang dipungut yaitu sebesar Tarif x Nilai Transaksi Penjualan	Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut yaitu tarif x jumlah bruto nilai hadiah/ nilai pasar hadiah berupa natura/kenikmatan yang diserahkan	Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dibayar yaitu sebesar Tarif x Jumlah Bruto nilai Sewa	Diisi dengan jumlah yang dipotong/dibayar yaitu sebesar Tarif x Jumlah Bruto Imbalan

		Lembar ke-1 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Pemotong Pajak
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ______________________________
		Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak …………………………………………………… (1) di ……………………………………………………

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)

A.

Identitas Pemotong/Wajib Pajak :

NPWP

:

-

-

-

-

-

(2)

Nama

:

…………………………………………………………………………………………………

Alamat

:

…………………………………………………………………………………………………

B.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong/dipungut/terutang untuk masa …………… tahun ……………(3) dan telah disetor tanggal ………………………………………… (4) adalah sebagai berikut :

Uraian				MAP/KJS	Nilai Objek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPh yang dipotong/dipungut/disetor sendiri (Rp)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bunga Deposito/Tabungan,Diskonto SBI dan jasa Giro				……………	……	……………………………
	a.	Wajib Pajak Dalam Negeri		0118/404
		-	Yang ditempatkan di DN
		-	Yang ditempatkan di LN
	b.	Wajib Pajak Luar Negeri
2.	Tranksaksi Penjualan Saham :				……………	……	……………………………
	a.	Saham Pendiri		0118/406
	b.	Bukan Saham Pendiri
3.	Transaksi Penjualan Obligasi			0118/406	……………	……	……………………………
4.	Penyerahan Hadiah Undian			0118/405	……………	……	……………………………
5.	Persewaan Tanah dan Bangunan (Bagi Penyewa sebagai Pemotong Pajak)			0118/403	……………	……
6.	Persewaan Tanah dan Atau Bangunan (Bagi WP yang bergerak dibidang usaha Persewaan atas Tanah dan/atau Bangunan :				……………	……
	a.	PPh yang disetor sendiri		0118/403
	b.	PPh yang dipotong oleh pihak lain
7.	Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Penerima Jasa sebagai Pemotong Pajak)			0118/409	……………	……	……………………………
8.	Penyerahan Jasa Konstruksi (Bagi Wajib Pajak yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi)			0118/409	……………	……	……………………………
JUMLAH							……………………………
Terbilang : ……………………………………………

………………………………20…………(6)

Pemotong Pajak/Wajib Pajak/Kuasa (7)

Tanda tangan, nama dan cap

……………………………………(8)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT ( 2)

(D.1.1.32.05)

Umum
(1)	Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan/pemungutan.
(2)	Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Daftar.
(3)	Diisi dengan identitas (NPWP dan nama) Pemotong/Pemkungut Pajak.
(4)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong/Pemungut Pajak .
Khusus :
Kolom (1)		:	Cukup jelas
Kolom (2)		:	Diisi NPWP pihak yang dipotong atau alamat lengkap dalam hal yang dipotong tidak memiliki NPWP apabila Pemberi Hasil Sebagai Pemotong Pajak, atau
Kolom (3)		:	-	Diisi NPWP Pemotong apabila WP dipotong oleh pihak lain.
			-	Diisi Nama pihak yang dipotong apabila Pemberi hasil Sebagai Pemotong Pajak, atau
			-	Diisi Nama Pemotong apabila NPWP dipotong pihak lain
Kolom (4)		:	Cukup jelas
Kolom (5)		:	Cukup jelas
Kolom (6)		:	Diisi dengan jumlah bruto objek pajak Penghasilan untuk setiap Bukti Pemotongan/Pemungutan.
Kolom (7)		:	Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut yaitu sebesar tarif x jumlah bruto.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK __________________________________

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2)

MASA : …………………………… TAHUN : …………………………………… (1)

No.	NPWP (ALAMAT)	NAMA	Bukti Pemotongan		Nilai Objek pajak (Rp)	PPh yang dipotong/dipungut (Rp)
			Nomor	Tgl
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	PPh pihak lain yang dipotong
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
dst.
	Jumlah
B.	PPh yang dipotong pihak lain
1.
2.
dst.
	Jumlah

……………………………………… 20………………… (2)

Pemotong Pajak (3)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Bank Devisa

:

……………………………………………………………

Tanda tangan, nama dan cap

……………………………………(4)

NIP.

D.1.1.32.06

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

DAFTAR NILAI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DAN ATAU OBLIGASI PER HARI

(D.1.1.32.07)

Umum
(1)	Diisi dengan Nama dan Bursa dilakukannya Transaksi.
(2)	Diisi dengan bulan dan tahun dilakukannya transaksi.
(3)	Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan Daftar.
(4)	Diisi dengan identitas (NPWP dan nama) Penyelenggara Bursa Efek.
(5)	Diisi dengan tanda tangan,nama, dan cap Penyelenggara Bursa Efek.
Khusus :
Kolom (1)		:	Cukup jelas
Kolom (2)		:	Diisi dengan jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham pendiri.
Kolom (3)		:	Diisi dengan jumlah bruto nilai transaksi penjualan bukan saham pendiri.
Kolom (4)		:	Diisi dengan jumlah bruto nilai transaksi penjualan obligasi.
Kolom (5)		:	Diisi dengan jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham pendiri, bukan saham pendiri dan obligasi per hari.
Kolom (6)		:	Cukup jelas

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

DAFTAR PERANTARA PERDAGANGAN EFEK, PEMUNGUTAN PPh FINAL

ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN SAHAM DAN ATAU OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

(D.1.1.32.08)

Umum
(1)	Diisi dengan bulan dan tahun dilakukannya pemungutan
(2)	Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan daftar.
(3)	Diisi dengan identitas (NPWP dan nama) Penyelenggara Bursa Efek.
(4)	Diisi dengan tanda tangan,nama, dan cap Penyelenggara Bursa Efek.
Khusus
Kolom (1)		:	Cukup jelas
Kolom (2)		:	Cukup jelas
Kolom (3)		:	Diisi dengan jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham pendiri oleh setiap perantara perdagangan efek.
Kolom (4)		:	Diisi dengan jumlah bruto nilai transaksi penjualan bukan saham pendiri oleh setiap perantara perdagangan efek.
Kolom (5)		:	Diisi dengan jumlah bruto nilai transaksi penjualan obligasi oleh setiap perantara perdagangan efek.
Kolom (6)		:	Diisi dengan jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan atau obligasi setiap oleh setiap perantara perdagangan efek.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK __________________________________

DAFTAR PERANTARA PERDAGANGAN EFEK

PEMUNGUTAN PPh FINAL ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN SAHAM DAN ATAU OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

BULAN ………………………… TAHUN ……………………… (1)

No.	NPWP dan Nama Perantara Perdagangan Efek	Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan (Rp)			PPh yang dipungut dan disetor (Rp)
		Saham pendiri	Bukan Saham Pendiri	Obligasi
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dst.
Jumlah

……………………………………… 20………………… (2)

Pemotong Pajak (3)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama

:

……………………………………………………………

Tanda tangan, nama dan cap

……………………………………(4)

NIP.

D.1.1.32.08

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SPT MASA PPh PASAL 15

(F.1.1.32.06)

Umum
(1)	Diisi dengan Nama kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong /Wajib Pajak terdaftar.
(2)	Diisi dengan identitas lengkap (NPWP,nama dan alamat) Pemotong/Wajib Pajak.
(3)	Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannyanya pemotongan/penyetoran.
(4)	Diisi dengan tanggal penyetoran pajak yang dipotong/terutang. Dalam hal penyetoran dilakukan lebih dari satu kali, diisi dengan tanggal penyetoran yang terakhir.
(5)	Beri tanda X dalam ( ) sesuai yang dilampirkan. Dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Pemotong Pajak, harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup atau Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang. Apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT ditandatangani oleh ahli waris.
(6)	Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan SPT Masa.
(7)	Coret yang tidak perlu
(8)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak/Kuasa atau Ahli Warisnya
Khusus
SPT disampaikan oleh Pemotong/Wajib Pajak atas transaksi-transaksi yang terutang PPh pasal 15 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

	Imbalan yang Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan/Pelayaran Dalam Negeri	Imbalan yang Diterima/Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang Dan/Atau Barang termasuk Penyewaan Kapal Laut Oleh Perusahaaan Pelayaran Dalam Negeri	Imbalan Charter Kapal Laut dan Atau Pesawat udara yang dibayarkan/terutang Kepada Perusahaan Pelayaran Dan Atau Penerbangan Luar Negeri	Imbalan yang diterima /diperoleh sehubungan dengan Pengangkutan orang Dan/Atau Pesawat Udara oleh Perusahaan Pelayaran Dan/Atau Penerbangan Luar Negeri	Imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan penerbangan Dalam Negeri
Penyetoran	Palling lambat tanggal 10 bln berikutnya setelah masa pajak	Paling lambat tanggal 15 bln berikutnya setelah masa Pajak berakhir	Paling lambat tanggal 10bln berikutnya setelah masa Pajak berakhir	Paling lambat tanggal 15 bln berikutnya setelah masa Pajak berakhir	Paling lambat tanggal 10 bln berikutnya setelah masa Pajak berakhir
Pelaporan	Paling lambat 20 hari setelah masa Pajak berakhir	Paling lambat 20 hari setelah masa Pajak berakhir	Paling lambat 20 hari setelah masa Pajak berakhir	Paling lambat 20 hari setelah masa Pajak berakhir	Paling lambat 20 hari setelah masa Pajak berakhir
Kolom (1)	Cukup jelas
Kolom (2)	Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/ Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran yang harus diisi pada Surat Setoran Pajak (SSP).
Kolom (3)	Diisi dengan jumlah bruto Imbalan yang dibayarkan/terutang	Diisi dengan Jumlah Bruto Imbalan yang diterima/diperoleh	Diisi dengan jumlah bruto Imbalan yang dibayarkan/terutang	Diisi dengan Jumlah Bruto Imbalan yang Diterima/diperoleh	Diisi dengan jumlah Bruto Imbalan yang dibayarkan/trutang
Kolom (4)	Diisi dengan tarif sesuai ketentuan yang berlaku
Kolom (5)	Cukup jelas

		Lembar ke-1 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Pemotong Pajak
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ______________________________
		Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak …………………………………………………… (1) di ……………………………………………………

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 15

A.

Identitas Pemotong/Wajib Pajak :

NPWP

:

-

-

-

-

-

(2)

Nama

:

…………………………………………………………………………………………………

Alamat

:

…………………………………………………………………………………………………

B.

Pajak Penghasilan Pasal 15 yang telah dipotong/ terutang untuk masa …………… tahun ……………(3) dan telah disetor tanggal ………………………………………… (4) adalah sebagai berikut :

Uraian			MAP/KJS	Jumlah Bruto Imbalan (Rp)	Tarif (%)	PPh yang dipotong/terutang (Rp)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1.	Imbalan yang Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan/Pelayaran Dalam Negeri		0118/410	……………	……	………………………………
2.	Imbalan yang Diterima /Diperoleh Sehubungan dengan Pengangkutan Orang Dan/Atau Barang termasuk Penyewaan kapal laut oleh perusahaan Pelayaran Dalam Negeri			……………	……	………………………………
	a.	Penghasilan dari Indonesia
	b.	Penghasilan dari luar Indonesia
	c.	PPh Pasal 26 yang dapat diperhitungkan				(………………………………)
	d.	PPh yang dipotong/dipungut				(………………………………)
	PPh yang harus dibayar sendiri
	(a+b) = (c+d)		0118/410	……………	……	………………………………
3.	Imbalan Charter Kapal Laut Dan/Atau Pesawat Udara yang dibayarkan/terutang Kepada Perusahaan Pelayaran Dan/Atau Penerbangan Luar Negeri
4.	Imbalan yang Diterima/Diperoleh sehubungan dengan Pengangkutan Orang Dan/Atau Barang Termasuk Charter Kapal laut Dan/Atau Pesawat Udara Oleh perusahaan Perusahaan Pelayaran Dan/Atau Penerbangan Luar Negeri.
	a.	PPh yang disetor sendiri	0118/411	……………		………………………………
	b.	PPh yang dipotong pihak lain		……………		………………………………
5.	Imbalan Charter Pesawat Udara Yang Dibayarkan/terutang Kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri		0118/412	……………	……	………………………………
JUMLAH						………………………………
Terbilang : ……………………………………………

C.	Lampiran : (5)
	( )	Surat Setoran Pajak sebanyak ………… lembar
	( )	Surat Kuasa Khusus.
	( )	Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 15
	( )	Bukti Pemotongan PPh Pasal 15 sebanyak ……… lembar.
	( )	Fotokopi Surat Keterangan Domisili/Certificate Of Residence (COR) yang berlaku tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal pemotongan apabila pemotongan pajak dihitung dengan memprtimbangkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
D.	Pernyataan :
	Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

……………………………………… 20………………… (6)
Pemotong Pajak /Wajib Pajak/Kuasa (7)
	Tanda tangan, nama dan cap
	……………………………………(8) NIP.

F.1.1.32.06

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 15

(D.1.1.32.09)

Umum
(1)	Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong/Wajib Pajak Terdaftar.
(2)	Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan.
(3)	Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Daftar Bukti Pemotongan Pajak.
(4)	Diisi dengan Identitas lengkap Pemotong/Wajib Pajak.
(5)	Diisi dengan tanda tangan,nama, dan cap Pemotong/Wajib Pajak.
Khusus
Tabel I.
Kolom (1)		:	Cukup jelas
Kolom (2)		:	Diisi dengan NPWP yang menerima/memperoleh imbalan atau NPWP Pemotong PPh Pasal 15. Dalam hal yang Menerima/Memperoleh Imbalan atau Pemotong PPh Pasal 15 tidak memiliki NPWP, diisi dengan alamat lengkap yang bersangkutan.
Kolom (3)		:	Diisi Nama Lengkap Pemotong/PPh Pasal 15/penerima atau yang Memperoleh imbalan.
Kolom (4)		:	Diisi dengan Jumlah Bruto imbalan
Kolom (5)		:	Diisi dengan Jumlah PPh yang Dipotong
Tabel I.
Kolom (1)		:	Cukup jelas
Kolom (2)		:	Cukup jelas
Kolom (3)		:	Diisi dengan Jumlah Bruto Imbalan dari negara sumber.
Kolom (4)		:	Diisi dengan Jumlah Pajak terutang/dibayar di luar negeri
Kolom (5)		:	Diisi dengan Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkan.
Catatan :
Fotokopi bukti Potong/Bukti Pembayaran PPh Pasal 24 dilampirkan dengan bukti Pendukung pengisian daftar ini.

		Lembar ke-1 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Pemotong Pajak
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ______________________________
		Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak …………………………………………………… (1) di ……………………………………………………

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 15

Masa …………… Tahun ……………………

I.	Pemotong PPh Pasal 15/Penerima atau yang memperoleh Imbalan

No.	NPWP (ALAMAT)	NAMA	Jumlah Bruto Imbalan (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	PPh pihak lain yang dipotong
1.
2.
3.
4.
dst.
	Jumlah
B.	PPh yang dipotong pihak lain
1.
2.
3.
4.
dst.
	Jumlah

II.	Penghitungan PPh Pasal 24

No.	Negara Sumber Penghasilan	Jumlah Bruto (Rp)	Jumlah Pajak terutang/dibayar di luar negeri (Rp)	PPh Pasal 24 yamg diperhitungkan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.
2.
3.
dst.
	Jumlah

……………………………………… 20………………… (3)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama

:

……………………………………………………………

Pemotong Pajak/Wajib Pajak/Kuasa (4)

Tanda tangan, nama dan cap

……………………………………(5)

D.1.1.32.09

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR

DAFTAR PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN

(F.1.1.32.01)

Umum
(1)	Diisi dengan Nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Terdaftar.
(2)	Diisi dengan identitas lengkap (NPWP,nama dan alamat) Pemotong Pajak
(3)	Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan
(4)	Diisi dengan tanggal penyetoran pajak yang telah dipotong. Dalam Hal penyetoran dilakukan lebih dari satu kali. Diisi dengan tanggal penyetoran yang terakhir.
(5)	Beri tanda X dalam ( ) sesuai yang dilampirkan. Dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Pemotong Pajak. Harap dilampirkan Surat Kuasa khusus bermeterai cukup, atau Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan SPT ditandatangani oleh Ahli Waris.
(6)	Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya SPT Masa.
(7)	Coret yang tidak perlu.
(8)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak/Kuasa atau Ahli Warisnya.
Khusus :
Wajib Pajak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau Bangunannya kepada bukan pemotong pajak harus menyetorkan sendiri PPh yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), serta harus melaporkan tersebut ke KPP selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa Pajak.
Kolom (1)		:	Cukup jelas
Kolom (2)		:	Cukup jelas
Kolom (3)		:	Cukup jelas
Kolom (4)		:	Cukup jelas
Kolom (5)		:	Cukup jelas
Kode yang digunakan pada saat pengisian Surat Setoran Pajak adalah Kode MAP : 0118 dan Kode Jenis Setoran : 402

		Lembar ke-1 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak
		Lembar ke-2 untuk	:	Pemotong Pajak
	DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ______________________________
		Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak …………………………………………………… (1) di ……………………………………………………

DAFTAR PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS

PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN

A.

Identitas Wajib Pajak :

NPWP

:

-

-

-

-

-

(2)

Nama

:

…………………………………………………………………………………………………

Alamat

:

…………………………………………………………………………………………………

B.

Pajak Penghasilan masa …………… tahun ……………(3) dan telah disampaikan tanggal ………………………………………… (4) adalah sebagai berikut :

No.	Nama dan Alamat Pembeli *)	Alamat Unit Tanah dan/atau bangunan dan Luas	Jumlah Bruto Nilai Pembayaran/Pengalihan (Rp)	PPh yang dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
dst.
Jumlah
Terbilang : …………………………………………………………………………………………

*)	Apabila jumlah baris kurang, harap dibuatkan lampiran tersendiri
**)	Jumlah PPh yang dibayar

C.	Lampiran : (5)
	( )	Surat Setoran Pajak sebanyak ………… lembar
	( )	Surat Kuasa Khusus.
D.	Pernyataan :
	Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

…………………………………………20………(6)

Wajib Pajak/Kuasa (7)

Tanda tangan, nama dan cap

……………………………………(8)

L.1.1.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ______________________________

DAFTAR JUMLAH BRUTO NILAI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DAN ATAU OBLIGASI PER HARI

BURSA …………………………………… (1)

BULAN ……………… TAHUN ……………(2)

Hari bursa Ke	Jumlah Bruto Nilai Transaksi Penjualan			Jumlah (Rp)	Keterangan
	Saham Pendiri	Bukan Saham Pendiri	Obligasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)+(3)+(4)	(6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Jumlah

……………………………………… 20………………… (3)

Penyelenggara Bursa Efek (4)

NPWP

:

-

-

-

-

-

Nama

:

……………………………………………………………

Tanda tangan, nama dan cap

……………………………………(5)

D.1.1.32.07