Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor KEP-552/PJ/2001

Tanggal 7 Agustus 2001

SURAT DAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN DALAM

PENGAJUAN PERMOHONAN STIKER LUNAS PPN REKAMAN SUARA

No. Urut	Jenis surat/dokumen	Keterangan
1.	Surat Permohonan	Rangkap 3 (tiga)
2.	Surat Kuasa Pengurusan Permohonan Stiker Lunas PPN Rekaman Suara	Bermeterai Rp. 6000
3.	Surat Kuasa Pengambilan Stiker Lunas PPN Rekaman Suara	Bermeterai Rp. 6000
4.	Surat Rekomendasi ASIRI/ASPRINDO/PAPPRI	--
5.	Surat Pernyataan Keabsahan Faktur Pajak	Bermeterai Rp. 6000
6.	Daftar Rekapitulasi Faktur Pajak Masukan yang akan/dapat dikreditkan	--
7.	Kode/isi stiker lunas PPN	Rangkap 3 (tiga), Nama Produsen maksimal 17 digit/karakter
8.	Fotokopi KTP/SIM pemberi dan penerima kuasa	--
9.	Fotokopi NPWP dan surat Pengukuhan sebagai PKP	--
10.	Asli dan fotokopi Faktur Pajak Masukan	--
11.	Asli dan Fotokopi SSp (lembar ke-1) untuk Masa Pajak yang sama dengan bulan permohonan yang dilegalisir oleh Bank Persepsi/KPP yang bersangkutan	Fotokopi yang dilegalisir dapat diserahkan pada saat pengembalian stiker lunas PPN
12.	Asli dan fotokopi SPT Masa PPN yang dilegalisir oleh petugas Kanwil DJP	Untuk Masa Pajak sebelum pengajuan stiker (termasuk 2 Masa Pajak terakhir)
13.	Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan (bila ada)	Pengajuan permohonan pertama kalinya

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH ………………………

SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN STIKER LUNAS PPN

REKAMAN SUARA

NOMOR :

1.	Nama Pengusaha Kena Pajak	:	…………………………………………………………..
2.	Nama Pengurus/Penanggung Jawab	:	…………………………………………………………..
3.	Alamat Perusahaan	:	…………………………………………………………..
			…………………………………………………………..
4.	Nomor telepon	:	…………………………………………………………..
5.	N P W P/NPPKP	:	…………………………………………………………..
6.	Judul rekaman	:	…………………………………………………………..

Dengan ini menyampaikan permohonan untuk mendapatkan Stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai rekaman Suara, untuk :

Jenis produk Rekaman Suara

Jumlah keping

Nilai uang

……………………………………..

………………………………………..

……………………………………

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :

8.1.	Nilai Stiker Lunas PPN yang diminta:		Rp. …………….
8.2.	Diperhitungkan dengan Pajak Masukan atas :
	a.	Pembayaran royalty sesuai perjanjian	: Rp. …………….
	b.	Pembayaran pencetakan label	: Rp. …………….
	c.	Pembayaran biaya perekaman	: Rp. …………….
	d.	Pembelian kaset kosong	: Rp. …………….
	e.	Pembayaran jasa periklanan	: Rp. …………….
	f.	Pembelian atau pembuatan master rekaman lagu/suara	: Rp. …………….
8.3.	Kurang setor :		Rp. …………….
8.4.	Disetor tanggal : ……………………….

Akte pendirian untuk Pengusaha Kena Pajak yang berbadan hukum : ……………..…………….…………….

UNTUK DINAS
Diterima tgl…………….		…………….., ……………………….
Petugas,		Pengurus,
NIP …………………		…………….…………….

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Jabatan	:

bertindak selaku Pimpinan Perusahaan dari :

Nama	:
NPWP/NPPKP	:
Alamat	:

dengan ini menyatakan Faktur Pajak sebanyak ……… lembar sebagai bukti Pajak Masukan yang kami serahkan dalam rangka melengkapi permohonan untuk mendapatkan stiker lunas PPN produk rekaman suara bulan ……………. Sebesar Rp……………. adalah sah/asli dan tidak palsu/dipalsukan. Faktur Pajak dimaksud “belum diperhitungkan sebagai Pajak Masukan”.

Bila kemudian hari ternyata Faktur Pajak tersebut tidak sah/palsu kami bersedia dikenakan sanksi seperti dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 atau ketentuan hukum lainnya yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

……………., ……………………

Yang membuat pernyataan,

Meterai

Rp. 6000,-

………………….…………….

KODE STIKER LUNAS PPN

(Lampiran Surat Permohonan tanggal …………….)

Nama PRODUSEN	:	…………………………………………………………..
Alamat	:	…………………………………………………………..
N P W P	:	…………………………………………………………..

ISI STIKER LUNAS PPN YANG DIMINTA


PRODUSEN :	…………….…………….…………….……………. *)
NPWP :	…………….…………….…………….…………….
	…………….…………….…………….…………….

Mengetahui,

Petugas Kanwil. …………….

Direktorat Jenderal Pajak

…………….…………….

Pengurus,

____________________

NIP…………….…………….

Catatan: *) Maksimal 17 Digit

SURAT KUASA *)

PENGURUSAN PERMOHONAN STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

REKAMAN SUARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:
Jabatan/pekerjaan	:
Alamat Perusahaan	:

Alamat rumah	:

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama	:
Jabatan/pekerjaan	:
Alamat Perusahaan	:

Alamat rumah	:

untuk menyampaikan mengurus permohonan mendapat stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai rekaman suara ke Kantor Wilayah ……………..Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Raya I/II/Khusus **) untuk dan atas nama:

PRODUSEN	:
NPWP/NPPKP	:
Bulan	:
Sejumlah	:	Jenis	A	……………
			B	……………
			C	……………
			CD.1	……………
			CD.2	……………
			VCDK.1	……………
			VCDK.2	……………

Demikian surat kuasa ini agar yang berkepentingan menjadi maklum adanya.

Yang menerima kuasa

Yang memberi kuasa

Materai

Rp. 6000,-

…………….…………….

Catatan : *) Surat Kuasa ini hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pengurusan.

DAFTAR REKAPITULASI FAKTUR PAJAK MASUKAN

NAMA PKP :

NPWP :

No.

Nama dan NPWP Pengusaha Kena Pajak

No. Faktur Pajak

Tgl. Faktur Pajak

Jumlah (Rp)

Jenis BKP/JKP

Jakarta, …………….…………….

Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor KEP-552/PJ/2001

Tanggal 7 Agustus 2001

Contoh dalam pengisian SPT Produsen Rekaman Suara :

Bulan September 2001 PKP “M” menebus stiker kaset jenis A sebanyak 100 ribu keping senilai Rp. 80 juta dengan menggunakan Faktur Pajak Masukan senilai Rp. 50 juta dan dengan Setoran tunai (SSP) senilai Rp. 30 juta.

Pajak Masukan yang diterima pada bulan Agustus 2001 adalah :

-	pembayaran biaya rekam kaset kosong senilai	Rp. 35.000.000,- (untuk menebus stiker)
-	pencetakan label senilai	Rp. 5.000.000,- (untuk menebus stiker)
-	pembayaran iklan	Rp. 10.000.000,- (untuk menebus stiker)
-	sewa gedung	Rp. 6.000.000,- (dikreditkan)

Penyerahan kaset isi dalam bulan September 2001 senilai Rp. 500.000.000,-

Tidak ada kompensasi kelebihan PPN pada Masa Pajak Agustus 2001

Pengisian SPT Masanya adalah sebagai berikut :

Induk SPT Masa PPN (Formulir 1995)

Kode C.1.2	Pajak Keluaran	= Rp. 80 Juta
Kode C.4.2	PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	= Rp. 30 Juta
Kode C.5	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	= Rp. 50 Juta
Kode D.1.2	Pajak Masukan Dalam Negeri	= Rp. 56 Juta
Kode C.1.2	Pajak yang Lebih Bayar	= Rp. 6 Juta
Kode B.1.3.5	Penyerahan dengan tarif efektif agar diisi dengan

100 X Rp. 80 Juta = Rp. 800 juta (penyerahan sebesar Rp. 500 juta tidak diperhatikan)

II.

Lampiran SPT Masa PPN (Formulir 1195 B1)

Terhadap Faktur Pajak Masukan atas pembayaran biaya rekaman & kaset kosong, pencetakan label, dan pembayaran royalty, kolom keterangan ditulis “dipakai untuk menebus stiker lunas PPN”.

Terhadap Faktur Pajak Masukan atas sewa gedung, kolom keterangan ditulis “dikreditkan”.

Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor KEP-552/PJ/2001

Tanggal 7 Agustus 2001

TATA CARA PENATAUSAHAAN PENEBUSAN STIKER DAN PELAPORANNYA

1.	Petugas penerima permohonan stiker lunas PPN wajib membubuhkan cap "FAKTUR PAJAK YANG TELAH DIGUNAKAN UNTUK MENEBUS STIKER LUNAS PPN" atas Faktur Pajak asli dan foto kopi yang diajukan untuk penebusan stiker junas PPN lunas PPN.
2.	Petugas penerima permohonan melegalisir foto kopi Surat Pemberitahuan Masa PPN dengan cara membubuhkan cap "foto kopi Surat Pemberitahuan Masa PPN ini sesuai dengan aslinya" atas foto kopi Surat Pemberitahuan Masa PPN yang disampaikan oleh pemohon stiker lunas PPN setelah mencocokkannya dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN pemohon yang asli.
3.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengirim foto kopi Faktur Pajak tersebut dalam ayat (2) yang nilai PPN-nya Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah) atau lebih kecuali ada kecurigaan yang beralasan dan SSP lembar ke-1 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat produsen rekaman suara yang mengajukan permohonan stiker lunas PPN dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4.	Setelah menerima foto kopi Faktur Pajak dan SSP lembar ke 1 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dari Kepala Kantor Wilayah DJP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berkewajiban melakukan konfirmasi Faktur Pajak sesuai ketentuan, dan melakukan pengawasan SSP lembar ke-2 serta menindaklanjuti sesuai ketentuan.
5.	Apabila terdapat haI-hal yang meragukan dan atau diperoleh jawaban tidak ada atas Faktur Pajak yang dikonfirmasikan, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak berkewajiban menindaklanjuti dan melaporkannya ke Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang terkait.
6.	Kepala Kantor Wilayah DJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melaporkan pelaksanaan pelayanan permintaan stiker lunas PPN lunas PPN secara bulanan kepada Direktur Jenderal pajak c.q. Uirektur PPN dan PTTL.
7.	Kepala Kantor Wilayah tersebut menghubungi PERUM PERURI dan Bagian Perlengkapan Kantor Pusat DJP untuk pengadaan stiker lunas PPN lunas PPN sesuai dengan kebutuhan.
8.	Kepala Kantor Wilayah tersebut melaksanakan pengawasan penebusan stiker lunas PPN disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing Kantor Wilayah.