Lampiran IA Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	KEP-638/PJ/2001
Tanggal	:	28 September 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH……………………… (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR:……………………… (2)

TENTANG

PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca	:	Surat permohonan dari ...............(3) NPWP ...............(4) Nomor ...............(5) tanggal ..............(6) haI Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Atas tempat penyerahan Barang Kena Pajak :
		1.	......................(7);
		2.	......................
		3.	......................dst.
Menimbang	:	bahwa setelah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai :
		1.	Kantor Pelayanan Pajak ...............(8) Nomor ...............(9) tanggal ……………….. (10);
		2.	Kantor Pelayanan Pajak ............... Nomor ............... tanggal ………………….
		3.	Kantor Pelayanan Pajak ............... Nomor ............... tanggal……………………; dst.
		terdapat alasan untuk mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak ……………… (11) NPWP ………………. (12) untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai atas tempat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana tersebut di atas.
Mengingat	:	1.	Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
		2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
		3.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-..../PJ./2001 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pertama	:	Mengabulkan permohonan dari …………… (13) NPWP………… (14) beralamat di ………… (15) untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak…………………. (16) atas tempat penyerahan Barang Kena Pajak:
		1.	......................(17);
		2.	......................
		3.	......................dst.
Kedua	:	Penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak ................(18) meliputi seluruh kegiatan tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang beralamat …………………. (19) dan tempat penyerahan Barang Kena Pajak yang dipusatkan yang sudah mendapat ijin pemusatan sebagaimana tersebut dalam diktum pertama.
Ketiga	:	Penyerahan Barang Kena Pajak oleh tempat penyerahan Barang Kena Pajak yang dipusatkan tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai.
Keempat	:	Tempat penyerahan Barang Kena Pajak yang dipusatkan yang mendapat ijin pemusatan tidak boleh menerbitkan Faktur Pajak maupun Faktur Penjualan, baik untuk tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang maupun atas nama tempat penyerahan Barang Kena Pajak yang dipusatkan. Faktur Pajak hanya diterbitkan oleh tempat pemusatan Pajak Pertatmbahan Nilai.
Kelima	:	Keputusan ini berlaku sampai tanggal ..................(20) dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

..........., ..................(21)

A.n Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor Wilayah,

…………………………(22)

NIP ……………………(23)

Yth………………(24)

Jalan ……………(25)

Tembusan:

1. ..................(26);

2. ..................dst

Lampiran IA Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	KEP-638/PJ/2001
Tanggal	:	28 September 2001

PETUNJUK PENGISIAN PERSETUJUAN

PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Angka 1	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Angka 3	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 4	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka 5	:	Diisi dengan nomor Surat Wajib Pajak.
Angka 6	:	Diisi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.
Angka 7	:	Diisi dengan nama dan alamat tempat penyerahan Barang Kena Pajak yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
Angka 8	:	Diisi dengan nama KPP yang melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan
Angka 9	:	Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
Angka 10	:	Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
Angka 11	:	Diisi sama dengan Angka 3.
Angka 12	:	Diisi sama dengan Angka 4.
Angka 13	:	Diisi sama dengan Angka 3.
Angka 14	:	Diisi sama dengan Angka 4.
Angka 15	:	Diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.
Angka 16	:	Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
Angka 17	:	Diisi sama dengan Angka 7.
Angka 18	:	Diisi sama dengan Angka 16.
Angka 19	:	Diisi sama dengan Angka 15
Angka 20	:	Diisi dengan tanggal jatuh tempo berlakunya ijin pemusatan.
Angka 21	:	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
Angka 22	:	Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
Angka 23	:	Diisi dengan NTP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
Angka 24	:	Diisi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
Angka 25	:	Diisi dengan alamat pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
Angka 26	:	Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat penyerahan Barang Kena Pajak yang dipusatkan.

Lampiran IB Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	KEP-638/PJ/2001
Tanggal	:	28 September 2001

DEPARTEMEN JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH…………………... (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR:…………………….(2)

TENTANG

PENOLAKAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca	:	Surat permohonan dari ...............(3) NPWP ............... (4) Nomor ................. (5) tanggal ..............(6) hal Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Atas tempat penyerahan Barang Kena Pajak :
		1.	......................(7);
		2.	......................
		3.	......................dst.
Menimbang	:	bahwa setelah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai:
		1.	Kantor Pelayanan Pajak ………………… (8) Nomor ……………… (9) tanggal …………………. (10),
		2.	Kantor Pelayanan Pajak ……………… Nomor ………………… tanggal ……………………;
		3.	Kantor Pelayanan Pajak …………… Nomor ………………… tanggal ………………… …………………dst.
		tidak terdapat alasan untuk mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak …………………... (11) NPWP ……………. (12) untuk melaksanakan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas tempat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana tersebut di atas.
Mengingat	:	1.	Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
		2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
		3.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ./2001 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pertama	:	Menolak permohonan dari ............... (13) NPWP …………. (14) beralamat di ……………… (15) untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak ………………. (16) atas tempat penyerahan Barang Kena Pajak :
		1.	…………… (17);
		2.	……………
		3.	…………… dst.
Kedua	:	Tempat penyerahan Barang Kena Pajak yang ingin dipusatkan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
Ketiga	:	Tempat penyerahan Barang Kena Pajak yang ingin dipusatkan tetap melaksanakan hak dan kewajiban Pajak Pertambahan Nilainya pada kantor tempat penyerahan Barang Kena Pajak terdaftar/lokasi.
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

..........., ..................(18)

A.n Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor Wilayah,

…………………….....(19)

NIP ………………… (20)

Yth………………..(21)

Jalan ……………..(22)

Tembusan:

1...................(23);

2. ..................dst

Lampiran IB Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	KEP-638/PJ/2001
Tanggal	:	28 September 2001

PETUNJUK PENGISIAN PENOLAKAN

PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Angka 1	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Angka 3	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 4	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka 5	:	Diisi dengan nomor Surat Wajib Pajak.
Angka 6	:	Diisi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.
Angka 7	:	Diisi dengan nama dan alamat tempat penyerahan Barang Kena Pajak yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
Angka 8	:	Diisi dengan nama KPP yang melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
Angka 9	:	Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
Angka 10	:	Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
Angka 11	:	Diisi sama dengan Angka 3.
Angka 12	:	Diisi sama dengan Angka 4.
Angka 13	:	Diisi sama dengan Angka 3.
Angka 14	:	Diisi sama dengan Angka 4.
Angka 15	:	Diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.
Angka 16	:	Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
Angka 17	:	Diisi sama dengan Angka 7.
Angka 18	:	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
Angka 19	:	Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
Angka 20	:	Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
Angka 21	:	Diisi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
Angka 22	:	Diisi dengan alamat pemohon pemusatan tempat terutang PPN.

Lampiran IIA Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	KEP-638/PJ/2001
Tanggal	:	28 September 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH………………………. (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR:…………………….(2)

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca	:	Surat permohonan dari ...............(3) NPWP ..........….... (4) Nomor...............(5) tanggal ..............(6)hal Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Atas penambahan tempat penyerahan Barang Kena Pajak :
		1.		……………… (7);
		2.		………………
		3.		………………dst
Menimbang	:	bahwa setelah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai :
		1.		Kantor Pelayanan Pajak .............…(8) Nomor ............... (9) tanggal ……………(10);
		2.		Kantor Pelayanan Pajak ...............Nomor ............... tanggal ...............;
		3.		Kantor Pelayanan Pajak ............... Nomor ............... tanggal ............... dst
		terdapat alasan untuk mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak...............(11) NPWP ...............(12) untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai atas penambahan tempat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana tersebut di atas.
Mengingat	:	1.	Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
		2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
		3.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-..../PJ./2001 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai;
		4.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :......................(13) tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pertama	:	Mengubah diktum pertama Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : ..........................(14) tentang Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai, yang selengkapnya berbunyi: “Mengabulkan permohonan dari .................(15) NPWP ............... (16) beralamat di ............... (17) untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak ............(18) atas tempat penyerahan Barang Kena Pajak 1................ (19); 2................ 3................. (20); dst”
Kedua	:	Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal ...... .................(21).

..........., ..................(22)

A.n Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor Wilayah,

………………………..(23)

NIP …………………..(24)

Yth………………..(25)

Jalan ……………..(26)

Tembusan:

1...................(27);

2. ..................dst

Lampiran IIA Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	KEP-638/PJ/2001
Tanggal	:	28 September 2001

PETUNJUK PENGISIAN PERUBAHAN PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Angka 1	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Angka 3	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 4	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka 5	:	Diisi dengan nomor Surat Wajib Pajak.
Angka 6	:	Diisi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.
Angka 7	:	Diisi dengan nama dan alamat tambahan tempat penyerahan Barang Kena Pajak yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai.
Angka 8	:	Diisi dengan nama KPP yang melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
Angka 9	:	Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
Angka 10	:	Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
Angka 11	:	Diisi sama dengan Angka 3.
Angka 12	:	Diisi sama dengan Angka 4.
Angka 13	:	Diisi dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan sebelumnya.
Angka 14	:	Diisi sama dengan Angka 13
Angka 15	:	Diisi sama dengan Angka 3
Angka 16	:	Diisi sama dengan Angka 4.
Angka 17	:	Diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.
Angka 18	:	Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
Angka 19	:	Diisi sama dengan diktum pertama Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan sebelumnya.
Angka 20	:	Diisi sama dengan Angka 7.
Angka 21	:	Diisi dengan tanggal jatuh tempo ijin pemusatan sesuai Keputusan yang sebelumnya telah diberikan.
Angka 22	:	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
Angka 23	:	Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
Angka 24	:	Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
Angka 25	:	Diisi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN
Angka 26	:	Diisi dengan alamat pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
Angka 27	:	Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi ternpat penyerahan Barang Kena Pajak yang dipusatkan.

Lampiran IIB Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	KEP-638/PJ/2001
Tanggal	:	28 September 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH…………………….. (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : …………………………(2)

TENTANG

PENOLAKAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca	:	Surat permohonan dari ............... (3) NPWP …................ (4) Nomor ………….. (5) tanggal …………….. (6) hal Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Atas penambahan tempat penyerahan Barang Kena Pajak :
		1.	.....................(7);
		2.	.......................;
		3.	.....................dst
Menimbang	:	bahwa setelah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai :
		1.		Kantor Pelayanan Pajak ...............(8) Nomor ...............(9) tanggal ............... (10);
		2.		Kantor Pelayanan Pajak ............... Nomor ............... tanggal ...............;
		3.		Kantor Pelayanan Pajak ...............Nomor ...............tanggal ................; dst.
		tidak terdapat alasan untuk mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak ............... (11) NPWP .................(12) untuk melaksanakan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas penambahan tempat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana tersebut di atas.
Mengingat	:	1.	Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
		2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
		3.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-..../PJ./2001 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
		Pertama	:	Menolak permohonan dari .............. (13) NPWP ............... (14) beralamat di................(15) untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak.................(16) atas penambahan tempat penyerahan Barang Kena Pajak :
				1.	...............(17);
				2.	...............;
				3.	...............; dst.
		Kedua	:	Tambahan tempat penyerahan Barang Kena Pajak yang ingin dipusatkan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
		Ketiga	:	Tambahan tempat penyerahan Barang Kena Pajak yang ingin dipusatkan tetap melaksanakan hak dan kewajiban Pajak Pertambahan Nilainya pada kantor cabang/perwakilan terdaftar/lokasi.
		Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

..........., ..................(18)

A.n Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor Wilayah,

………………………..(19)

NIP …………………..(20)

Yth……………..(21)

Jalan …………..(22)

Tembusan:

1...................(23);

2. ..................dst

Lampiran IIB Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	KEP-638/PJ/2001
Tanggal	:	28 September 2001

PETUNJUK PENGISIAN PENOLAKAN

PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Angka 1	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Angka 3	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 4	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka 5	:	Diisi dengan nomor Surat Wajib Pajak.
Angka 6	:	Diisi dengan tanggal Surat Wajib Pajak.
Angka 7	:	Diisi dengan nama dan alamat tambahan tempat penyerahan Barang Kena Pajak yang diajukan Permohonan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
Angka 8	:	Diisi dengan nama KPP yang melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
Angka 9	:	Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
Angka 10	:	Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pemusatan Tempat Terutang PPN yang dilaksanakan oleh KPP yang bersangkutan.
Angka 11	:	Diisi sama dengan Angka 3.
Angka 12	:	Diisi sama dengan Angka 4.
Angka 13	:	Diisi sama dengan Angka 3.
Angka 14	:	Diisi sama dengan Angka 4.
Angka 15	:	Diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.
Angka 16	:	Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
Angka 17	:	Diisi sama dengan Angka 7.
Angka 18	:	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
Angka 19	:	Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
Angka 20	:	Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
Angka 21	:	Diisi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
Angka 22	:	Diisi dengan alamat pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
Angka 23	:	Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat penyerahan Barang Kena Pajak yang dipusatkan.

Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	KEP-638/PJ/2001
Tanggal	:	28 September 2001

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH…………………….. (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR:………………………..(2)

TENTANG

PENCABUTAN IJIN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang	:	bahwa berdasarkan Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-..../PJ./2001 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Terutang Fajak Pertarnbahan Nilai, ijin pemusatan Nomor ......... (3), karena tidak diajukan permohonan perpanjangan pada waktunya, berlaku sampai dengan tanggal ........... (4);
Mengingat	:	1.	Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
		2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang--undang Nomor 18 Tahun 2000;
		3.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-..../PJ./2001 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Terutang Pajak Fertambahan Nilai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN IJIN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.
		Pertama	:	Mencabut Keputusan Nomor. ................... (5) yang memberikan ijin kepada, .............. (6) NPWP ................ (7) beralamat di ................ (8) untuk melaksanakan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak .................(9) atau tempat penyerahan Barang Kena Pajak :
				1.	...............(10);
				2.	...............;
				3.	................dst.
		Kedua	:	Kepala Kantor Pelayanan Pajak secara jabatan mengukuhkan tempat penyerahan Barang Kena Pajak yang semula dipusatkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
		Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ............. (11) dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

..........., ..................(12)

A.n Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor Wilayah,

………………………..(13)

NIP ………………….(14)

Yth……………..(15)

Jalan …………...(16)

Tembusan:

1...................(17);

2. ..................dst

Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	KEP-638/PJ/2001
Tanggal	:	28 September 2001

PETUNJUK PENGISIAN PENCABUTAN IJIN

PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Angka 1	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Angka 3	:	Diisi dengan Nomor Keputusan Ijin Pemusatan yang pernah diberikan.
Angka 4	:	Diisi dengan tanggal jatuh tempo berlakunya ijin pemusatan.
Angka 5	:	Diisi sama dengan angka 3.
Angka 6	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka 7	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka 8	:	Diisi dengan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak.
Angka 9	:	Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
Angka 10	:	Diisi dengan nama dan alamat tempat penyerahan Barang Kena Pajak yang mendapat ijin pemusatan.
Angka 11	:	Diisi dengan tanggal jatuh tempo ijin pemusatan.
Angka 12	:	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
Angka 13	:	Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkam keputusan.
Angka 14	:	Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan keputusan.
Angka 15	:	Diisi sama dengan angka 5.
Angka 16	:	Diisi sama dengan angka 6.
Angka 17	:	Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat penyerahan Barang Kena Pajak yang dipusatkan.