Lampiran I Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-01/PJ.7/2002
Tanggal	:	19 Februari 2002

PROSEDUR PEMERIKSAAN PPN DAN PPn BM

I.	Pajak Keluaran
	1.		Dapatkan angka-angka dari pembukuan PKP untuk menghitung pajak keluaran dengan rincian sebagai berikut:
			-		Penjualan seluruhnya = a
			-		Potongan penjualan = b
			-		Penyerahan BKP/JKP dan Non BKP/JKP = c = a - b
			-		Penyerahan Non BKP/JKP = d
			-		Penyerahan BKP/JKP = e = c - d
			-		Penjualan ekspor = f
			-		Penyerahan ke instansi/badan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN = g
			-		Penyerahan yang PPN-nya ditunda, ditangguhkan, ditanggung pemerintah, dibebaskan dan atau tidak dipungut = h
			-		Retur penjualan = i
			-		Penyerahan BKP/JKP terkena PPN = j = e-f-g-h-i
			-		Penyerahan sebelum masa pajak yang diperiksa yang PPN-nya dipungut pada masa yang diperiksa = k
			-		Penyerahan BKP/JKP yang harus dipungut PPN pada masa yang diperiksa = m = j+k-l
			-		Pemakaian sendiri = n
			-		Pemberian hadiah = o
			-		Pemberian untuk contoh = p
			-		Dasar Pengenaan Pajak = A = m+n+o+p
			-		PPN Keluaran untuk masa yang diperiksa = B = 10% X A
	2.		Cocokkan penjualan seluruhnya (a), potongan penjualan (b), penyerahan non BKP/JKP (d), penyerahan BKP/JKP (e), penjualan ekspor (f), dan retur penjualan (i) ke masing-masing buku besarnya.
	3.		Teliti kebenaran jumlah penyerahan bulan terakhir sebelum masa yang diperiksa yang faktur pajaknya dibuatkan pada masa yang diperiksa.
	4.		Teliti ketetapan pembuatan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	5.		Yakinkan kebenaran penyerahan kepada pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPN (g) dan penyerahan yang PPN-nya ditangguhkan dan ditanggung oleh pemerintah (h) dengan memeriksa ke dokumen pendukungnya.
	6.		Trasir pemakaian sendiri (n), pemberian hadiah (o) dan pemberian untuk contoh (p) ke dokumen pendukungnya dan perhatikan otorisasi dari pejabat yang berwenang.
	7.		Lakukan penghitungan kembali jumlah penyerahan/penjualan yang terhutang PPN dan jumlah pajak keluarannya.
II.	Pajak Masukan
	1.		Dapatkan angka-angka dari pembukuan PKP untuk menghitung pajak masukan dengan rincian sebagai berikut:
			a.			Pembelian bruto = a
			b.			Potongan pembelian = b
			c.			Retur Pembelian = c
			d.			Pembelian bersih d = a-b-c
			e.			Pembelian bulan terakhir sebelum masa yang diperiksa yang faktur pajaknya diterima pada masa yang diperiksa = e
			f.			Pembelian pada masa yang diperiksa yang faktur pajaknya diterima sesudah masa yang diperiksa = f
			g.			Pembelian yang tidak ada hubungan langsung dengan usaha = g
			h.			Pembelian yang berhubungan langsung dengan usaha C= d+e-f-g
			i.			Pajak masukan yang dapat dikreditkan = D = 10% X C
			Catatan: Pajak Masukan dari Pengusaha kena Pajak yang telah dicabut NPPKP-nya tidak dapat dikreditkan.
	2.		Cocokkan pembelian bruto (a), potongan pembelian (b) dan retur pembelian (c) ke Saldo pada buku besar.
	3.		Cocokkan/bandingkan faktur pembelian bulan terakhir sebelum masa yang diperiksa dengan faktur pajaknya yang diterima di bulan berikutnya.
	4.		Trasir retur pembelian ke dokumen pendukungnya.
	5.		Lakukan penghitungan kembali jumlah Pajak Masuk yang dapat dikreditkan dengan memperhatikan catatan mengenai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan (perhatikan Pasal 9 ayat (8) huruf i UU Nomor 18 TAHUN 2000).
	6.		Periksa apakah Pajak Masukan yang dijadikan Kredit Pajak berasal dari pembelian barang yang berhubungan langsung dengan menghasilkan BKP, bila tidak lakukan koreksi atas kredit pajak tersebut.
	7.		Teliti Pajak Masukan yang dikreditkan untuk Masa Pajak yang tidak sama (perhatikan Pasal 9 ayat (9) UU Nomor 18 TAHUN 2000).
	8.		Periksa apakah PPN Masukan yang dikreditkan benar-benar dibeli dari PKP dan apakah seluruh penjualan BKP telah dipungut PPN keluarannya.
	9.		Periksa apakah terdapat PPN masukan yang dibebankan ke harga pokok barangnya. Bila ada periksa apakah retitusi yang diterimanya telah dilaporkan sebagai pendapatan, bila belum lakukan koreksi positif menambah laba kena pajak.
	10.		Berikan cap "TELAH DIPERHITUNGKAN" pada faktur Pajak Masukan dengan menggunakan cap yang telah ditentukan dan di parap.
	11.		Dalam hal Masa Pajak yang diperiksa meliputi Masa Pajak bulan ketiga setelah Tahun Buku, yakinkan bahwa Pengusaha Kena Pajak telah melakukan penghitungan kembali Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994 dan atau Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
III.	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
	1.	Dapatkan angka-angka dari PKP untuk menghitung Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan rincian sebagai berikut:
		-		Penjualan bruto yang terkena PPnBM = a
		-		Retur penjualan dengan potongan lain = b
		-		Penjualan bersih = c= a-b
		-		Penyerahan ke instansi/badan yang ditunjuk sebagai pemungut PPnBM = d
		-		Penyerahan yang PPnBM-nya ditangguhkan = e
		-		Penyerahan sebelum masa yang diperiksa yang PPnBM-nya dipungut pada masa yang diperiksa = f
		-		Penyerahan pada masa yang diperiksa yang PPnBM-nya dipungut pada masa sesudah masa yang diperiksa = g
		-		Penjualan bersih kena pajak = h = c-d-e+f-g
		-		PPnBM yang terutang untuk masa yang diperiksa = A = tarif PPnBM X h
	2.	Cocokkan penyerahan bulan terakhir sebelum masa yanng diperiksa dengan faktur pajaknya yang dibuat dalam masa yang diperiksa.
	3.	Yakinkan kebenaran penyerahan ke instansi/badan yang ditunjuk sebagai pemunngut PPn BM (d) dan penyerahan yang PPn BM-nya ditangguhkan (e) dengan memeriksa dokumen pendukungnya.
	4.	Periksa penyetoran PPn BM selama masa yang diperiksa (B) ke surat setoran pajak dan SPT Masa yang bersangkutan.
	5.	Hitung jumlah PPn BM yang masih harus dibayar = (C) = (A) - (B)
	6.	Teliti apakah pembayaran dimuka oleh Bapeksta telah dimasukkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Masa.

Lampiran 2 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-01/PJ.7/2002
Tanggal	:	19 Februari 2002

LAPORAN PEMERIKSAAN PAJAK
(PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR/LAPANGAN)

Nomor       : (I)
Tanggal     : (II)

I.

UMUM

A.

IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK

1.

Nama

:

2.

NPWP

:

3.

Nomor Pengukuhan PKP

:

Tanggal Pengukuhan PKP

:

4.

Bentuk Usaha

:

5.

Alamat dan Telepon

(   )

Badan

(   )

Orang Pribadi

a.

Kantor Pusat

:

b.

Lokasi Usaha

6.

Klasifikasi Lapangan Usaha

:

7.

Status Permodalan

:

(   )

PMA

(   )

PMDN

(   )

BUMN

(   )

Go Publik

(   )

Swasta Lainnya

8.

Status Badan Usaha

:

(   )

Pusat

(   )

Cabang

(   )

Tunggal

(   )

BUT

9.

Penanggung jawab

:

Nama

:

Jabatan

:

Alamat dan Nomor Telepon

:

10.

Pendirian

:

a.

Tanggal dan Tempat Pendirian

Akte Notaris

:

No. akte

:

b.

Akte Perubahan (terakhir)

Tangga

:

Notaris

:

Nomor

:

Perihal/Tentang

:

11.

Permodalan dan Daftar Pemegang Saham

:

a.

Permodalan

Modal Statuair

:

Modal Ditempatkan

:

Modal Disetor

:

b.

Daftar Pemegang Saham

:

No.	Nama dan NPWP	Alamat	Jumlah Saham yang Dipegang		%	Keterangan
			Lembar	Nilai Nominal

12.

Pengurus

a.

Dewan Direksi

No.

Nama dan NPWP

Jabatan

Alamat

Keterangan

b.

Dewan Komisaris

No.

Nama dan NPWP

Jabatan

Alamat

Keterangan

I.

UMUM

B.

PEMBUKAAN WAJIB PAJAK

a.

Metode Pembukuan

:

(   )

Kas

(   )

Akrual

b.

Penataan Pembukuan

:

(   )

Manual

(   )

Semi Komputer

(   )

Komputer

c.

Bila Pembukuan Secara Manual

:

Buku-buku yang digunakan

d.

Tahun Buku

:

Mulai.....................s/d....................

e.

Laporan Keuangan

:

(   )

Disusun sendiri

disusun/diaudit

(   )

BPKP

(   )

Kantor Akuntan Publik

f.

Pendapat Pemeriksa mengenai

:

Pembukuan Wajib Pajak

C.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN TAHUN YANG DIPERIKSA

1.

Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Dilakukan

:

(   )

Dilakukan Sendiri

(   )

Konsultan Pajak

Nama Konsultan Pajak  

:

No. Surat Izin Kerja       

:

2.

Ketaatan Pemasukan SPT Masa PPN/PPn BM

:

(   )

Tepat Waktu 

..... bulan

(   )

Tidak Tepat Waktu

..... bulan

(   )

Tidak ada Laporan

..... bulan

3.

Ketaatan Pembayaran/Setoran Masa PPN/PPn BM

:

(   )

Tepat Waktu 

..... bulan

(   )

Tidak Tepat Waktu

..... bulan

(   )

Tidak ada Laporan

..... bulan

4.

Tunggakan Pajak 

No.

Nama dan Tanggal SKP dan STP

Jumlah Tunggakan (Rp)

Tanggal Jatuh Tempo

Tanggal Surat Keberatan

D.

PENUGASAN PEMERIKSAAN

1.

Surat Panggilan Pemeriksaan

Nomor

:

Tanggal

:

2.

Tahun Pajak (Masa Pajak)

:

3.

Tempat Pemeriksaan

:

(   )

Kantor

(   )

Lapangan

4.

Kode Unit Kerja Pemeriksaan

:

5.

Laporan Pemeriksaan Terdahulu

a.

Nomor LPP

:

b.

Tanggal LPPf

:

E.

GAMBARAN KEGIATAN USAHA KENA PAJAK

F.

DATA/ INFORMASI YANG TERSEDIA

1.

Berkas Data (KP.PDIP.3.17)

2.

SPT Masa PPh Pasal 25

No.

Bulan/ Masa

Tanggal Setor

Tanggal Lapor

Jumlah (Rp)

Keterangan

3.

SPT Masa PPh Pasal 21

No.	Bulan/Masa	Karyawan		Tanggal Setor	Tanggal Lapor	Jumlah (Rp)	Keterangan
		Tetap	Harian

4.

SPT Masa PPN

Penjualan Ekspor

Rp.

Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut/Ditunda/Ditangguhkan

Rp.

Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan/DTP

Rp.

Penyerahan kepada Pemungut PPN

Rp.

Penyerahan kepada BKP/ JKP Bukan Pemungut eks Keppres 56/1998

Rp.

Pemakaian Sendiri

Rp.

Retur Penjualan

Rp.

Rp.

Jumlah Penyerahan Barang Kena Pajak

Pajak Keluaran Seluruhnya

Rp.

Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN

Rp.

PPN Retur Penjualan

Rp.

Pajak Keluaran yang harus dipungut Sendiri

Rp.

PPN yang dapat diperhitungkan

Pajak Masukan Impor

Rp.

Pajak Masukan Dalam Negeri

Rp.

Pajak Masukan Tidak Sama

a.

Impor

Rp.

b.

Dalam Negeri

Rp.

Lain-lain (disetor sendiri)

Rp.

Retur Pembelian

Rp.                           

Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan

Rp.

Kompensasi Kelebihan PPN Bulan Lalu

Rp.

PPN Kurang/(Lebih) Bayar

Rp.

Dikompensasikan ke Masa Berikutnya

Rp.

PPN yang Kurang/ (Lebih) Bayar

Rp.

5.

Evaluasi Kepantasan Omzet PPN Dihubungkan dengan Setoran Masa PPh Pasal 25 dan Pasal 21

Masa/ Bulan	Penyerahan	PPh Pasal 25	PPh Pasal 21	Ratio
	1	2	3	2 : 1	3 : 1

Kesimpulan Pemeriksa

:

G.

DAFTAR LAMPIRAN

H.

KONFIRMASI

No.

Permintaan Konfirmasi

Ditujukan ke

Jumlah PPN  (Rp.)

Jawaban Konfirmasi

Isi Jawaban

II.

PELAKSANAAN PEMERIKSA 

A.

POS-POS YANG DIPERIKSA

B.

PENJELASAN DAN PENILAIAN ATAS POS-POS YANG DIPERIKSA

III.

HASIL PEMERIKSA

A.

IKHTISAR KOREKSI

No	Uraian						Menurut		Koreksi
							SPT	Pemeriksa
A.	Dasar Pengenaan Pajak
	1.	Penyerahan yang Terutang PPN
		a.		Ekspor
		b.		Penyerahan yang PPN-nya:
				-		Tdk dipungut/Ditunda/Ditangguhkan
				-		Dibebaskan/DTP
		c.		Penyerahan Kepada Pemungut PPN
		d.		Penyerahan Kepada Pihak Lain Yang Bukan Pemungut PPN
		e.		Pemakaian Sendiri/Pemberian Cuma-Cuma
		f.		Penyerahan dengan Tarif Efektif
		g.		Dikurangi Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN
		Jumlah Penyerahan yang terutang PPN
	2.	Penyerahan yang Tidak Terutang PPN
		a.		Penyerahan Seluruhnya
		b.		Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN
		Penyerahan yang Tidak Terutang PPN
	Jumlah Penyerahan
B.	Pajak Pertambahan Nilai
			Pajak Keluaran
			Pajak Masukan Impor
			Pajak Masukan Dalam Negeri
			Pajak Masukan dari masa tidak sama:
					Impor
					Dalam Negeri
			PPN atas Retur Pembelian
			Kompensasi Kelebihan PPN Bulan Lalu
	PPN yang Kurang/(lebih) Dibayar

B.

PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

1.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

URAIAN						DPP (Rp)	PPN (Rp)
A.	Penyerahan BKP/JKP
	1.	Penyerahan Terutang Pajak
		a.	Ekspor
		b.	Tidak Dipungut/Ditangguhkan/DTP
		c.	Kepada Pembeli Lokal
		d.	Kepada Pemungut PPN (SSP Diterima)
		e.	Pemakaian Sendiri
	2.	Penyerahan Tidak Terutang Pajak
		a.	Dibebaskan
		b.	Tidak Dikenakan
	3.	Dikurangkan Retur Penjualan
	4.	Penyerahan Seluruhnya
	5.	PPN disetor dimuka dalam masa pajak sama
	6.	Pajak Keluaran yang dipungut Sendiri
B.	Kredit Pajak Pertambahan Nilai
	1.	Pajak Masukan Impor untuk Penyerahan Terutang Pajak
	2.	Pajak Masukan Lokal untuk Penyerahan Terutang pajak
	3.	Pajak Masukan dari Masa Pajak tidak sama
	4.	Kompensasi Kelebihan PPN
	5.	PPN yang telah disetor
	6.	Dikurangi
		a.	Retur Pembelian
		b.	Pembayaran Pendahuluan/Pengembalian oleh BAPEKSTA
	7.	Jumlah Kredit Pajak
C.	Penghitungan Pajak Terhutang
	1.	Pajak Keluaran Dipungut Sendiri
	2.	Pajak masukan (Kredit Pajak)
	3.	PPN kurang (lebih) dibayar
	4.	Dikurangi:
		-	Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya
		-	Dikembalikan sesuai SKPLB
	5.	PPN yang kurang (lebih) dibayar
	6.	Ditambah Sanksi Administrasi
		-	SKPKB	:	Bunga Pasal 13 (2) KUP
		-	SKPKB	:	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
		-	STP	:	Denda Pasal 14 (4) KUP
	7.	Jumlah Sanksi Administrasi
PPN yang masih harus dibayar

2.

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

URAIAN				DPP (Rp)	PPn BM			Jumlah
					Tarif %	Tarif %	Tarif %
A.	Penyerahan BKP/JKP terutang pajak
	a.	Kepada pembeli lokal
	b.	Ekspor
	c.	Kepada Pemungut
	d.	Pemakaian Sendiri
Jumlah
B.	Dikurangi
	a.	Retur Penjualan
	b.	PPn BM atas perolehan BKP yang diekspor
Jumlah
C.	Penghitungan PPn BM terutang
	a.	PPn BM atas penyerahan BKP terutang pajak
	b.	Dikurangi PPn BM yang telah disetor
	c.	PPn BM yang kurang (lebih) dibayar
	d.	Ditambah Sanksi Administrasi
		-	Bunga Pasal 13 (2) KUP
		-	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
		-	Denda Pasal 14 (1) KUP
Jumlah Sanksi Administrasi
PPn BM yang masih harus (lebih) dibayar

IV.

KESIMPULAN DAN USUL PEMERIKSA 

1.

PENGHITUNGAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PEMERIKSAAN

Uraian	Menurut SPT (Rp)	Menurut Pemeriksa (Rp)	Koreksi (Rp)
Pajak Keluaran Eks Keppres 56/1988
Pajak Keluaran Dipungut Sendiri
Pajak Masukan
Kelebihan Bulan Lalu
Kurang (Lebih) dibayar
Telah dikompensasikan ke masa berikutnya
Kurang (Lebih) dibayar
Sanksi Administrasi
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
PPN yang masih harus (lebih) dibayar
Pajak Masukan yang Seharusnya Dipungut
Pajak yang Telah Dipungut
Pokok Pajak yang Kurang Dipungut
Sanksi Adminstrasi Pasal 13 (2) KUP
PPN Pemungut yang Masih Harus Dibayar

2.

USUL PEMERIKSA

Penelaah ....................... NIP	Ketua Tim ....................... NIP	Anggota Tim ....................... NIP
	Menyetujui dan Menetapkan ......................... NIP.