Lampiran I
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor SE-04/PJ.7/2002
Tanggal 16 Mei 2002

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS TIM ALOKASI PEMERIKSAAN TINGKAT KANTOR WILAYAH DJP

1.	Menerima Daftar Wajib Pajak Besar dan Menengah yang akan dilakukan pemeriksaan dari Direktorat P4.
2.	Meneliti status SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang termasuk dalam daftar tersebut (Lebih Bayar, Rugi atau status lainnya). Penelitian atas SPT Tahunan PPh mulai dilakukan pada SPT Tahunnan PPh tahun pajak 2001.
3.	Dalam hal terdapat Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan Lebih Bayar atau Rugi maka pelaksanaan pengawasan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tersebut dimasukkan ke dalam kriteria pemeriksaan Lebih Bayar atau Rugi. Penentuan UP3 terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan Lebih Bayar atau Rugi dilakukan berdasarkan ketentuan pemeriksaan yang berlaku.
4.	Meneliti apakah terhadap Wajib Pajak yang termasuk dalam daftar tersebut telah dilakukan pemeriksaan atau belum (penelitian tahun pajak yang diperiksa dimulai dari tahun pajak 2001). Daftar pada angka 1 (satu) mencantumkan data LP2 jika telah terbit namun karena masih terdapat pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa LP2 maka perlu dilakukan penelitian kembali.
5.	Menentukan ruang lingkup pemeriksaan untuk masing-masing Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
	a.	Terhadap Wajib Pajak Besar yang terpilih untuk diperiksa harus dilakukan pemeriksaan yang mencakup seluruh jenis pajak melalui Pemeriksaan Lengkap.
	b.	Pada prinsipnya, untuk Wajib Pajak Menengah juga harus dilakukan pemeriksaan yang mencakup seluruh jenis pajak, namun apabila berdasarkan pertimbangan Tim Alokasi Kanwil ternyata hal tersebut tidak memungkinkan maka Tim Alokasi Kanwil dapat menentukan lain. Penentuan ruang lingkup pemeriksaan untuk Wajib Pajak Menengah dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini:
		-	Jumlah peredaran usaha;
		-	Jumlah PPh terutang;
		-	Profit Margin;
		-	Jumlah cabang atau lokasi;
6.	Perluasan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang menyatakan rugi dan belum diperiksa, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemeriksaan yang berlaku.
7.	Mengirimkan daftar Wajib Pajak Besar dan Menengah yang telah ditentukan UPPP-nya kepada masing-masing unit dengan tembusan kepada Direktur P4 untuk diterbitkan LP2-nya.
8.	Mengawasi pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Besar dan Menengah.

Lampiran 2
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor SE-04/PJ.7/2002
Tanggal 16 Mei 2002

CONTOH PROGRAM PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN PENAGIHAN PAJAK

1.	Persiapan
	i.		Mempelajari berkas dan data Wajib Pajak yang ada di KPP;
	ii.		Mempelajari berkas tunggakan pajak;
	iii.		Mempelajari Laporan Pemeriksaan Pajak tahun-tahun sebelumnya;
2.	Pelaksanaan Pemeriksaan
	a.	Lakukan pemeriksaan atas eksistensi dari pada harta yang dimiliki Wajib Pajak.
	b.	Perhatikan mutasi aktiva yang terjadi sejak periode tunggakan sampai tahun berjalan.
	c.	Lakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait misalnya bank yang berkenaan dengan Rekening Koran.
	d.	Periksa mutasi investasi sementara (marketable securities) dan investasi jangka panjang (saham dan obligasi).
	e.	Periksa daftar rincian piutang usaha dan piutang di luar usaha.
	f.	Lakukan pemeriksaan atas daftar persediaan tahun berjalan.
	g.	Lakukan pemeriksaan atas harta tak bergerak yang dimiliki Wajib Pajak.
	h.	Dapatkan bukti-bukti kepemilikan semua harta tak bergerak yang dimiliki Wajib Pajak.
3.	Pelaporan Walaupun pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak harus diselesaikan bersamaan dengan penyelesaian pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lapangan yang melekat, pelaporan pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak dilakukan dengan LPP khusus yang tidak merupakan bagian dari LPP pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lapangan. LPP pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak mencakup hal-hal sebagai berikut:
	a.	Penugasan Pemeriksaan
	b.	Identifikasi Wajib Pajak/Penanggung Pajak
	c.	Daftar Harta Kekayaan Wajib Pajak
	d.	Daftar Lampiran

Lampiran 3
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor SE-04/PJ.7/2002
Tanggal 16 Mei 2002

LAPORAN PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN PENAGIHAN PAJAK
Nomor        : (i)
Tanggal      : (ii)

A.

PENUGASAN PEMERIKSAAN

1.

Instruksi Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak

a.  Nomor

:

b.  Tanggal

:

2.

Tim Pemeriksa

a.  Ketua Kelompok

:  (Nama/NIP)

b.  Ketua Tim

:  (Nama/NIP)

c.  Anggota Tim

:  1. (Nama/NIP)

   2. (Nama/NIP)

3.

Tanggal mulai Pemeriksaan

:

4.

Tanggal selesai Pemeriksaan

:

B.

IDENTIFIKASI WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK

1.

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak

:

2.

N P W P

:

3.

Bentuk Usaha

:

4.

Alamat dan Nomor Telepon

:

a.  Kantor Pusat/Tempat Usaha

:

b.  Cabang (Perwakilan)

:

c.  Pabrik (Unit Usaha Lain)

:

5.

Status Permodalan

:

[  ] PMA

[  ] PMDN

[  ] BUMN

[  ] BUMD

[  ] Swasta Lainnya

6.

Status Badan

:

[  ] Pusat

[  ] Tanggal

[  ] Cabang

[  ] BUT

7.

Jenis Pajak Yang Menjadi Kewajiban

:

[  ] PPh Badan

[  ] PPh Pasal 21

[  ] PPh Pasal 22

[  ] PPh Pasal 23

[  ] PPh Pasal 26

[  ] PPN/PPnBM

[  ] PBB

[  ] BPHTB

8.

Permodalan dan Daftar Pemegang Saham

a

Permodalan

Modal Statuter

: Rp. ...... terdiri ...... saham

  @ Rp. .......................

Modal ditempatkan

: Rp. ...........................

Modal disetor

: Rp. ...........................

b

Daftar Pemegang Saham

NO	NAMA DAN NPWP	ALAMAT	JUMLAH SAHAM YANG DISETOR		%	KET.
			SAHAM	NILAI NOMINAL
1 2 3

9.

Pengurus

a

Dewan Direksi

No.	NAMA DAN NPWP	JABATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1 2 3

b

Komisaris

No.	NAMA DAN NPWP	JABATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1 2 3

10.

Tunggakan Pajak

NO	NAMA DAN TANGGAL skp DAN STP	JUMLAH TUNGGAKAN	TANGGAL JATUH TEMPO	TANGGAL SURAT KEBERATAN
1
2
3
...

11.

Laporan Pemeriksaan Untuk Penagihan Pajak terdahulu

a.  Nomor	:
b.  Tanggal	:

C.

DAFTAR HARTA KEKAYAAN WAJIB PAJAK

NO	URAIAN	JUMLAH	TAKSIRAN NILAI	BUKTI KEPEMILIKAN
1. 2. 3. ...
	JUMLAH

D.

DAFTAR LAMPIRAN

KETUA KELOMPOK (SUPERVISOR) PEMERIKSA, ............................. NIP.	..................... 20............ KETUA TIM ............................... NIP.
.......................................... KEPALA KARIKPA/BIDANG/ SUBDIT .......................... ........................................ NIP.	ANGGOTA TIM PEMERIKSA ...................................... NIP. ...................................... NIP.

Lampiran 4
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor SE-04/PJ.7/2002
Tanggal 16 Mei 2002

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK .......................................

Jalan ....................
Jakarta
Tromol Pos

Telepon :
Fax :
Telex :

Nomor	:		........, .......................2002
Sifat	:
Lampiran	:	Laporan Kemajuan Pemeriksaan Kasus
Hal	:	a.n ..................................

Kepada Yth. Direktur Pemeriksaan,
Penyidikan dan Penagihan Pajak
di

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Kemajuan Pemeriksaan Kasus a.n. .................................	...........................	Sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-............../PJ/2002 tanggal ....................... Tentang Laporan Kemajuan Pemeriksaaan Kasus

		Kepala Kantor Tanda tangan Nama Terang NIP. ............
Tembusan: Kepala Kanwil DJP...

Lampiran 5
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor SE-04/PJ.7/2002
Tanggal 16 Mei 2002

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK .......................................

Jalan .................... Jakarta Tromol Pos

Telepon : Fax : Telex :

LAPORAN KEMAJUAN PEMERIKSAAN KASUS

NAMA WAJIB PAJAK	:	XXXX
N P W P	:	00.000.000.0-000
ALAMAT	:	Jl. YYYY, Jakarta
TAHUN PAJAK	:	2000
PERIODE LAPORAN/KE-	:	(bulan) 2002/KE-1

LATAR BELAKANG :

Diisi dengan :

1. Uraian mengenai alasan dilakukannya pemeriksaan termasuk didalamnya resume kasus;

2. Gambaran umum kegiatan usaha Wajib Pajak;

KETENTUAN FORMAL :

Diisi dengan :

1. Nomor dan Tanggal Instruksi Pemeriksaan;

2. Nomor dan Tanggal SPPP;

3. Nomor dan Tanggal Peminjaman Berkas;

4. Penyelenggaraan Perangkat Pembukuan Wajib Pajak (Audited/Unaudited), Manual/Komputerisasi);

5. Kelengkapan Dokumen Pembukuan;

6. Kelengkapan Dokumen Non-finansial;

MODUS OPERANDI

Diisi dengan :

1. Mekanisme atau cara kerja Wajib Pajak dalam upaya menghindari kewajiban pajaknya disertai dengan bagan arus terjadinya kasus;

2. Pihak-pihak yang tersangkut dalam mata rantai usaha Wajib Pajak;

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN :

Diisi dengan :

1. Prosedur dan teknik pemeriksaan yang telah dilakukan;

2. Hasil Pemeriksaan sementara:

a. Dokumen pendukung atau keterangan/alat bukti yang sudah dikumpulkan;

b. Permintaan data/keterangan kepada Wajib Pajak;

c. Permintaan data/keterangan kepada pihak ketiga;

d. Data/keterangan dari KPP

e. Temuan sementara

3. Kesulitan atau hambatan yang dihadapi;

KESIMPULAN :

Diisi dengan :

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar;

2. Cukup tidaknya bukti tindak pidana di bidang perpajakan;

3. Usulan tindak lanjut.

TEMPAT, TGL PEMBUATAN LAPJU

CONTOH :
JAKARTA, 12 JULI 2002

TIM PEMERIKSA                     :	NO URUT, NAMA, JABATAN	TANDA TANGAN
	CONTOH :	CONTOH :
	1. AAA, SUPERVISOR 2. BBB, KETUA TIM 3. CCC, ANGGOTA	1. ................ 2. ................ 3. ................

Mengetahui,
Kepala Kantor

Nama .......................
NIP ..........................

Catatan:
Uraian pada masing-masing butir disesuaikan dengan tahapan kemajuan yang dibuat.

Lampiran 6
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor SE-04/PJ.7/2002
Tanggal 16 Mei 2002

LAPORAN PEMERIKSAAN PAJAK
Wajib Pajak Badan
Nomor    : (i)
Tanggal  : (ii)

I.

UMUM

A.

PENUGASAN PEMERIKSAAN

1.

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak

Nomor

:

Tanggal

:

2.

Tim Pemeriksa

a. Ketua Kelompok

: (Nama/NIP)

b. Ketua Tim

: (Nama/NIP)

c. Anggota Tim

: 1. (Nama/NIP)

  2. (Nama/NIP)

3.

No. LP-2

: [   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ]

4.

Tahun Pajak

: [   ][   ][   ][   ]

5.

Penugasan Pemeriksaan

: [   ][   ]

6.

Kelompok SPT yang diperiksa

: [   ][   ]

7.

Alasan Pemeriksaan

: [   ][   ]

8.

Tanggal mulai Pemeriksaan

:

9.

Tanggal selesai Pemeriksaan

:

10.

Jam Pemeriksaan

:

11.

Pemberitahuan perpanjangan

:

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN	NO. SURAT	TGL. JATUH TEMPO	KET.
Pemberitahuan
Permohonan Pertama
Permohonan Kedua

B.

IDENTIFIKASI WAJIB PAJAK

1.

Nama Wajib Pajak

:

2.

N P W P

:

3.

Nomor dan Tanggal Pengukuhan PKP

:

4.

Bentuk Usaha

:

5.

Alamat dan Nomor Telepon

:

a. Kantor Pusat/Tempat Usaha

:

b. Cabang (Perwakilan)

:

c. Pabrik (Unit Usaha Lain)

:

6.

Status Permodalan

:

[   ] PMA

[   ] PMDN

[   ] BUMN

[   ] BUMD

[   ] Swasta Lainnya

7.

Status Badan

:

[   ] Pusat

[   ] Tanggal

[   ] Cabang

[   ] BUT

8.

Klasifikasi Lapangan Usaha

a. SPT

:  [   ][   ][   ][   ][   ]

b. Pemeriksa

:  [   ][   ][   ][   ][   ]

9.

Jenis Pajak Yang Menjadi Kewajiban

:

[   ] PPh Badan

[   ] PPh Pasal 21

[   ] PPh Pasal 22

[   ] PPh Pasal 23

[   ] PPh Pasal 26

[   ] PPN/PPnBM

[   ] PBB

[   ] BPHTB

10.

Penanggung Jawab

- Nama

:

- Jabatan

:

- Alamat dan Nomor Telepon

:

11.

Pendirian

a. Tanggal dan Tempat Pendirian

:

    Akte Notaris

:

    Nomor

:

b. Akte Perubahan (terakhir)

    Tanggal

:

    Notaris

:

    Nomor

:

    Perihal/Tentang

:

12.

Permodalan dan Daftar Pemegang Saham

a.  Permodalan

     Modal Statuter

: Rp. ......... terdiri ....... saham

  @ Rp. ..........................

     Modal ditempatkan

: Rp. ..............................

     Modal disetor

: Rp. ..............................

b.  Daftar Pemegang Saham

NO	NAMA DAN NPWP	ALAMAT	JUMLAH SAHAM YANG DISETOR		%	KET.
			SAHAM	NILAI NOMINAL
1 2 3 .

c.  Daftar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa 

NO	NAMA DAN NPWP	ALAMAT	KETERANGAN
1 2 3 .

d.  Data Debt Equity Ratio (DER)

NO	JENIS HUTANG	JENIS MODAL	RATIO	KETERANGAN
1 2 3 .

13.

Pengurus

a.  Dewan Direksi

No.	NAMA DAN NPWP	JABATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1 2 3 .

b.  Komisaris

No.	NAMA DAN NPWP	JABATAN	ALAMAT	KETERANGAN
1 2 3 .

C.

PEMBUKUAN WAJIB PAJAK

1.	Metode Pembukuan	:	[   ] Kas	[   ] Akrual
2.	Proses Pembukuan	:	[   ] Manual	[   ] Electronic Data Processing
3.	Tahun Buku	:	Mulai ........... s.d. .............
4.	Laporan Keuangan disusun/diaudit	:	[   ] Disusun sendiri
			[   ] Kantor Akuntan Publik
			.......................................
			Nama Akuntan :
			.......................................
			No. Reg. .........................
			Pendapat Akuntan :
			.......................................
5.	Pendapat Pemeriksa mengenai pembukuan Wajib Pajak ............................................................................................................. .............................................................................................................

D.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

1.

Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

:

[   ] Dilaksanakan sendiri

[   ] Konsultan Pajak

Nama Konsultan Pajak :

No. Surat Izin Kerja      :

2.

Ketaatan Pemasukan SPT

-  SPT Tahunan

        -  PPh WP Badan

:

[   ] Tepat waktu           Tgl.....
[   ] Tidak Tepat waktu  Tgl.....
[   ] Tidak Disampaikan Tgl.....

        -  PPh Pasal 21

:

[   ] Tepat waktu           Tgl.....
[   ] Tidak Tepat waktu  Tgl.....
[   ] Tidak Disampaikan Tgl.....

-  SPT Masa

        -  PPh Pasal 21

:

[   ] Tepat waktu           ....bulan
[   ] Tidak Tepat waktu  ....bulan
[   ] Tidak Disampaikan ....bulan

        -  PPN/PPnBM

:

[   ] Tepat waktu           ....bulan
[   ] Tidak Tepat waktu  ....bulan
[   ] Tidak Disampaikan ....bulan

3.

Ketaatan pembayaran/setoran masa

-  PPh Pasal 25

:

[   ] Tepat waktu           ....bulan
[   ] Tidak Tepat waktu  ....bulan
[   ] Tidak Dibayar        ....bulan

-  PPh Pasal 21

:

[   ] Tepat waktu           ....bulan
[   ] Tidak Tepat waktu  ....bulan
[   ] Tidak Disetor         ....bulan

-  PPh Pasal 22

:

[   ] Tepat waktu           ....bulan
[   ] Tidak Tepat waktu  ....bulan
[   ] Tidak Disetor         ....bulan

-  PPh Pasal 23

:

[   ] Tepat waktu           ....bulan
[   ] Tidak Tepat waktu  ....bulan
[   ] Tidak Disetor         ....bulan

-  PPh Pasal 26

:

[   ] Tepat waktu           ....bulan
[   ] Tidak Tepat waktu  ....bulan
[   ] Tidak Disetor         ....bulan

-  PPN/PPnBM

:

[   ] Tepat waktu           ....bulan
[   ] Tidak Tepat waktu  ....bulan
[   ] Tidak Disetor         ....bulan

4.

Tunggakan Pajak

NO	NAMA DAN TANGGAL skp DAN STP	JUMLAH TUNGGAKAN	TANGGAL JATUH TEMPO	TANGGAL SURAT KEBERATAN
1
2
3
...

5.

Laporan Pemeriksaan Pajak terdahulu

a.	No. LPP	:
b.	Tanggal LPP	:

E.

DATA/INFORMASI YANG TERSEDIA

F.

DAFTAR LAMPIRAN

II.

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

A.

GAMBARAN KEGIATAN USAHA

B.

GAMBARAN SISTEM AKUNTANSI

1.

Pengendalian Intern

2.

Sistem Akuntansi

C.

DAFTAR BUKU DAN DOKUMEN YANG DIPINJAM

NO	NAMA BUKU/CATATAN/DOKUMEN YANG DIPINJAM	KETERANGAN
1
2
3
...

D.

MATERI YANG DIPERIKSA

1. Pemanfaatan Data

2. Objek PPh Badan

3. Peredaran Usaha

4. Harga Pokok Penjualan

5. Penghasilan Lain dari Luar Usaha

6. Pengurangan Penghasilan Bruto

7. Objek PPh Pasal 21

8. Objek PPh Pasal 22

9. Objek PPh Pasal 23

10. Objek PPh Pasal 26

11. DPP PPN/PPnBM

12. PBB

13. BPHTB

14. Kredit Pajak

15. Kompensasi Kerugian

E.

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1.

Pemanfaatan data/alat keterangan                                                                                      (KKP-Data)

· KP Data-9

· Catatan Wajib Pajak yang berhubungan dengan data tersebut.

Kesimpulan akhir dari hasil pemeriksaan :

· Data telah diperhitungkan dalam pembukuan Wajib Pajak, atau

· Terdapat selisih antara data dengan catatan Wajib Pajak sehingga mengubah besarnya Pajak terutang

2.

PPh Badan

2.1

Peredaran Usaha                                                                                                        (KKP B-1)

Pengujian bersumber dari, misalnya :

· Buku besar penjualan dan faktur penjualan

· Arus piutang atau arus barang

· Equalisasi Peredaran Usaha PPh dengan Penyerahan menurut PPN

· Dan dokumen lainnya (PEB, Bill of Lading, Letter of Credit)

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan:

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
Penjualan ekspor
Penjualan lokal
Dan lain-lain
Jumlah

Penjelasan Koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.2

Harga Pokok Penjualan                                                                                             (KKP B-2)

2.2.1

Pembelian bahan baku                                                                                    (KKP B-2-1)

Pengujian bersumber dari :
-  Buku pembelian, faktur pembelian
-  Arus hutang atau barang
-  Dan dokumen atau barang

2.2.2

Persediaan                                                                                                     (KKP B-2-2)

Pengujian bersumber dari :
-  Hasil Pemeriksaan tahun sebelumnya (saldo awal)
-  Kartu persediaan
-  Arus barang

2.2.3

Penyusutan                                                                                                   (KKP B-2-3)

Pengujian bersumber dari :
-  Hasil Pemeriksaan tahun sebelumnya (saldo awal)
-  Dasar aktiva
-  Bukti pembelian aktiva

2.2.4

Upah Langsung                                                                                             (KKP B-2-4)

Pengujian bersumber dari :
-  Kas/bank
-  Buku besar biaya
-  Daftar besar biaya

2.2.5

BPTL lainnya                                                                                                 (KKP B-2-5)

Pengujian bersumber dari :
-  Kas/bank
-  Buku besar biaya
-  Bukti pendukung lainnya

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan:

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
- Pembelian bahan baku dan   pembantu - Persediaan - Penyusutan - Upah langsung - Dan lain-lain
Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.3

Pengurang Penghasilan Bruto                                                                          (KKP B-3)

2.3.1

Biaya Penjualan                                                                                      (KKP B-3-1)

-  Kas/Bank

-  Buku Besar

-  Bukti Pendukung Lainnya.

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan:

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
-  Biaya Promosi -  Biaya Pengepakan -  Biaya Perjalanan -  Dan lain-lain
Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.3.2

Biaya Umum dan Administrasi                                                               (KKP B-3-2)

-  Kas/Bank

-  Buku Besar

-  Bukti Pendukung Lainnya.

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan:

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
-  Biaya Gaji -  Alat Tulis -  Biaya Listrik -  Dan lain-lain
Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.3.3

Biaya lain-lain                                                                                       (KKP B-3-3)

-  Kas/Bank
-  Buku Besar
-  Buku Pendukung Lainnya

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan:

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
-  Biaya Bunga -  Biaya Administrasi bank -  Kerugian dari penjualan/    Perolehan harta -  Dan lain-lain
Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.4.

Penghasilan dari Luar Usaha                                                                           (KKP B-4)

Pengujian bersumber dari :

-  Kas/bank
-  Buku besar biaya
-  Bukti pendukung lainnya

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
-  Bunga -  Dividen -  Royalty -  Sewa -  Keuntungan dari penjualan/    pengalihan harta -  Dan lain-lain
Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

3.

PPh Pasal 21                                                                                                          (KKP E-1)

Pengujian bersumber dari :

-  SPT Masa/Tahunan PPh Pasal 21
-  Daftar gaji/upah
-  Pembebanan biaya di R/L (equalisasi ke PPh Badan)

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
-  Gaji -  Tunjangan -  Pesangon -  Dan lain-lain
Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

4.

PPh Pasal 22                                                                                                          (KKP E-2)

Pengujian bersumber dari :

-  Buku kas bank
-  Buku penjualan
-  Buku piutang
-  Uang muka pada pos neraca

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
-  Belanja Barang -  Impor Barang -  Dan sebagainya
Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

5.

PPh Pasal 23                                                                                                          (KKP E-3)

Pengujian bersumber dari :
-  SPT Masa
-  Hutang lain-lain
-  Pembebanan biaya di R/L (equalisasi ke PPh Badan)

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan:

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
-  Dividen -  Bunga -  Royalty -  Jasa -  Dan lain-lain
Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

6.

PPh Final                                                                                                               (KKP E-4)

Pengujian bersumber dari :
-  SPT Masa
-  Perjanjian perpajakan dengan negara lain (tax treaty)
-  Hutang lain-lain di pos neraca
-  Pembebanan biaya di R/L (equalisasi ke PPh Badan)

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan:

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
Diskonto/Bunga Obligasi Pengalihan Hak T/B Persewaan Tanah/Bang. Bunga Deposito Tabungan Jasa Giro Diskonto SBI Hadiah Undian Saham dan Obligasi di BEJ Penjualan Saham Pendiri Penj. Saham Modal Ventura Jasa Konstruksi Jasa Pelayaran Dalam Negeri Jasa Pelayaran Penerbangan LN Jasa Penerbangan DN Penghasilan Per. Dagang LN Pola Bagi Hasil Kerjasama Bentuk BOT Revaluasi Aktiva Tetap
Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

7.

PPh Pasal 26                                                                                                           (KKP E-5)

Pengujian bersumber dari :
-  SPT Masa
-  Perjanjian perpajakan dengan negara lain (tax treaty)
-  Hutang lain-lain di pos neraca
-  Pembebanan biaya di R/L (equalisasi ke PPh Badan)

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
-  Dividen -  Bunga -  Royalty -  Jasa -  Laba setelah Pajak BUT -  Dan lain-lain
Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

8.

PPN/PPn BM                                                                                                     (KKP E-6)

8.1

PPN Dalam Negeri/Impor                                                                           (KKP E-6-1)

Pengujian bersumber dari :
-  SPT Masa PPN
-  Buku Kas/Bank
-  Buku penjualan dan pembelian
-  Faktur Pajak Keluaran dan Masukan
-  Buku Piutang dan hutang
-  Uang muka pada pos neraca
-  Buku penghasilan lain-lain
-  Equalisasi dengan peredaran usaha di PPh Badan

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan:

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
DPP PPN Keluaran : -  Penjualan ekspor -  Penyerahan bukan ekspor -  Retur penjualan
Jumlah
DPP PPN Masukan : -  Pembelian impor -  Pembelian local -  Retur pembelian
Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

8.2

PPN Jasa Luar Negeri                                                                            (KKP E-6-2)

Pengujian bersumber dari :
-    SPT Masa PPN
-    Buku Kas/Bank
-    Buku Penjualan dan pembelian
-    Faktur Pajak Keluaran dan Masukan
-    Buku Piutang dan hutang
-    Uang muka pada pos neraca
-    Buku Biaya.

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN		MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
- Royalty - Biaya Jasa, Komisi  - ..................  - Dan lain-lain
Jumlah
Penjelasan Koreksi :	(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

8.3

PPnBM Dalam Negeri                                                                           (KKP E-6-3)

Pengujian bersumber dari :
-    SPT Masa PPN
-    Buku Kas/Bank
-    Buku Penjualan dan pembelian
-    Faktur Pajak Keluaran dan Masukan
-    Buku Piutang dan hutang
-    Uang muka pada pos neraca
-    Buku Biaya.

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
- Kendaraan Bermotor  - Selain Kendaraan Bermotor  - Dan lain-lain
Jumlah

Penjelasan Koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

8.4

PPnBM Dalam Negeri                                                                           (KKP E-6-4)

Pengujian bersumber dari :
-    SPT Masa PPN
-    Buku Kas/Bank
-    Buku Penjualan dan pembelian
-    Faktur Pajak Keluaran dan Masukan
-    Buku Piutang dan hutang
-    Uang muka pada pos neraca
-    Buku Biaya.

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
- Kendaraan Bermotor - Selain Kendaraan Bermotor - Dan lain-lain
Jumlah

Penjelasan Koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

9.

PBB                                                                                                                 (KKP E-7)

Pengujian bersumber dari :  
- SPT PBB  
- Buku Kas/Bank

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :  

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
- Tanah  - Bangunan  - Tanah dan Bangunan  - Dan lain-lain
Jumlah

Penjelasan Koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang#-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

10.

Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan                                                (KKP E-8)

Pengujian bersumber dari :  
- Buku Kas/Bank  
- Akta Perolehan hak atas tanah dan bangunan  
- Daftar Aktiva  
- Bukti pendukung lainnya.

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
- Tanah - Bangunan - Tanah dan Bangunan
Jumlah

Penjelasan Koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang#-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

11.

Kredit Pajak (KKP E-9)
Pengujian bersumber dari :  
- Surat Sertoran Pajak (lembar kedua)  
- Bukti pemotongan/pemungutan  
- Konfirmasi kepada Bank Persepsi/PT. Pos Indonesia
Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
1. PPh Badan a. PPh Pasal 22 b. PPh Pasal 23 c. PPh Pasal 24 d. PPh Pasal 25 e. PPh Pasal 29 2. PPh Pasal 21 3. PPh Pasal 22 4. PPh Pasal 23 5. PPh Pasal 26 6. PPN a. Pajak Masukan Impor b. Pajak Masukan Dalam Negeri c. Pajak Masukan dari masa Pajak yang tidak sama d. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu e. Lain-lain  f. Dikurangkan pembayaran 7. Pendahuluan/pengembalian oleh BAPEKSTA 8. PPnBM 9. PBB 10. BPHTB
Jumlah

12.	Kompensasi Kerugian (KKP E-10) Uraikan kerugian yang masih boleh dikompensasikan dengan penghasilan tahun pajak yang sedang diperiksa dengan memperhatikan surat ketetapan Pajak atas kerugian tersebut.

III. IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
 A. IKHTISAR KOREKSI
         1. Objek PPh Badan

NO	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
	Jumlah

  2. Objek PPh Pasal 21

NO	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
	Jumlah

  3. Objek PPh Pasal 22

NO	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
	Jumlah

  4. Objek PPh Pasal 23

NO	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
	Jumlah

  5. Objek PPh Final

NO	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
	Jumlah

   6. Objek PPh Pasal 26

NO	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
	Jumlah

  7. Objek PPN

NO	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
	Jumlah

   8. Objek PPnBM

NO	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
	Jumlah

    9. Objek PBB

NO	OBJEK		SPPT	SSP	PENANGGUNG PAJAK
	JENIS	LOKASI

10. Objek BPHTB

NO	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
	Jumlah

B. PAJAK YANG TELAH DIBAYAR/DIPUNGUT/DIPOTONG MENURUT PEMERIKSA

NO.	JENIS PAJAK	JUMLAH (Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	PPh Badan PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Pasal 21 PPh Pasal 23 PPh Pasal 26 PPN/PPnBM PBB BPHTB
	JUMLAH

C. PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

1. PPh Badan

Penghasilan Kena Pajak menurut SPT/WP		Rp ...................
Koreksi Penghasilan Kena Pajak menurut Pemeriksa		Rp ...................
Penghasilan Kena Pajak menurut Pemeriksaan		Rp ...................
Pengenaan Pajak (tarif disesuaikan dengan ketentuan/
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku) :
- ........ % ........	= Rp ......
- ........ % ........	= Rp ......
- ........ % ........	= Rp ......
Jumlah Pajak terutang		Rp ...................
Kredit Pajak		Rp ...................
PPh lebih/kurang bayar		Rp ...................

2. PPh Pasal 21

Dasar Pengenaan Pajak	Rp ...................
PPh Pasal 21 yang terutang	Rp ...................
PPh Pasal 21 yang dibayar	Rp ...................
PPh Pasal 21 lebih/kurang bayar	Rp ...................
Sanksi bunga/kenaikan (tarif disesuaikan dengan ketentuan/
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku):
- Bunga
....... % ........ bulan x Rp ........	Rp ...................
- Kenaikan
....... % x Rp ........	Rp ...................
PPh yang masih harus dibayar	Rp ...................

3. PPh Pasal 22

Dasar Pengenaan Pajak	Rp ...................
PPh Pasal 22 yang terutang (tarif disesuaikan dengan ketentuan/
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku) :
....... % bulan x Rp ........	Rp ...................
PPh Pasal 22 yang dibayar	Rp ...................
PPh Pasal 22 lebih/kurang bayar	Rp ...................
Sanksi bunga/kenaikan (tarif disesuaikan dengan ketentuan/
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku):
- Bunga
....... % x ........ bulan x Rp ........	Rp ...................
- Kenaikan
....... % x Rp ........	Rp ...................
PPh yang masih harus dibayar	Rp ...................

4. PPh Pasal 23

Dasar Pengenaan Pajak	Rp ...................
PPh Pasal 23 yang terutang (tarif disesuaikan dengan ketentuan/
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku) :
....... % x Rp ........	Rp ...................
PPh Pasal 23 yang disetor	Rp ...................
PPh Pasal 23 lebih/kurang bayar	Rp ...................
Sanksi bunga/kenaikan (tarif disesuaikan dengan ketentuan/
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku):
- Bunga
....... % ........ bulan x Rp ........	Rp ...................
- Kenaikan
....... % x Rp ........	Rp ...................
PPh yang masih harus dibayar	Rp ...................

5. PPh Final

Dasar Pengenaan Pajak	Rp ...................
PPh Final yang terutang (tarif disesuaikan dengan ketentuan/
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku) :
....... % x Rp ........	Rp ...................
PPh Final yang disetor	Rp ...................
PPh Final lebih/kurang bayar	Rp ...................
Sanksi bunga/kenaikan (tarif disesuaikan dengan ketentuan/
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku):
- Bunga
....... % ........ bulan x Rp ........	Rp ...................
- Kenaikan
....... % x Rp ........	Rp ...................
PPh yang masih harus dibayar	Rp ...................

6. PPh Pasal 26

Dasar Pengenaan Pajak	Rp ...................
PPh Pasal 26 yang terutang (tarif disesuaikan dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku) :
....... % x Rp ........		Rp ...................
PPh Pasal 26 yang disetor		Rp ...................
PPh Pasal 26 lebih/kurang bayar		Rp ...................
Sanksi bunga/kenaikan (tarif disesuaikan dengan ketentuan/
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku):
- Bunga
....... % x ........ bulan x Rp ........		Rp ...................
- Kenaikan
....... % x Rp ........		Rp ...................
PPh yang masih harus dibayar		Rp ...................

7. PPN/PPnBM
7.1 PPN

- Jumlah Penyerahan Kena Pajak :		DPP
a. Ekspor		Rp ...................
b. Penyerahan yang PPN-nya ditunda, ditangguhkan,
ditanggung Pernerintah dan lain-lain		Rp ...................
c. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut
- dengan tarif umum 10%		Rp ...................
- dengan tarif efektif ... %		Rp ...................
Jumlah Penyerahan Kena Pajak		Rp ...................
- Jumlah Pajak Keluaran :	DPP	PPN
a. Pajak Keluaran Seluruhnya:
- dengan tarif umum 10%	Rp ...................	Rp ...................
- dengan tarif efektif ... %	Rp ...................	Rp ...................
b. Dikurangi retur penjualan	Rp ...................	Rp ...................
c. Dikurangi Pajak Keluaran
ex. Keppres No.56/1998	Rp ...................	Rp ...................
Pajak Keluaran yang harus dipungut	Rp ...................	Rp ...................
- Kredit Pajak Pertambahan Nilai.
a. Pajak Masukan Impor	Rp ...................	Rp ...................
b. Pajak Masukan Dalam Negeri	Rp ...................	Rp ...................
c. Pajak Masukan dari Masa#Pajak yang tidak sama	Rp ...................	Rp ...................
d. Kompensasi kelebihan PPN#bulan lalu	Rp ...................	Rp ...................
e. Lain-lain	Rp ...................	Rp ...................
f. Kompensasi pembayaran pendahuluan/pengembalian oleh
Bapeksta	Rp ...................	Rp ...................
Jumlah Kredit PPN	Rp ...................	Rp ...................
Palak yang kurang/lebih dibayar :
a. Penyerahan Kena Pajak		Rp ...................
b. Pajak Keluaran		Rp ...................
c. Kredit PPN		Rp ...................
Pajak yang kurang/lebih dibayar		Rp ...................
d. Denda (tarif disesuaikan dengan ketentuan/
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku):
- ........ % x ....... bulan x Rp ...................		Rp ...................
Pajak yang masih harus dibayar		Rp ...................

7.2 PPnBM

Penyerahan Dalam Negen dan Ekspor :		DPP
a. Dikenakan tarif 0% (Ekspor)		Rp ...................
b. Dikenakan tarif 10%		Rp ...................
c. Dikenakan tarif 20%		Rp ...................
d. Dikenakan tarif 30%		Rp ...................
e. Dikenakan tarif 40%		Rp ...................
f. Dikenakan tarif 50%		Rp ...................
g. Dikenakan tarif 60%		Rp ...................
h. Dikenakan tarif 75%		Rp ...................
i. Ditunda ditangguhkan dan ditanggung Pemerintah		Rp ...................
Jumlah Penyerahan DN dan Ekspor		Rp ...................
PPnBM atas Penyerahan Dalam Negeri		PPnBM
a. Tarif 10%		Rp ...................
b. Tarif 20%		Rp ...................
c. Tarif 30%		Rp ...................
d. Tarif 40%		Rp ...................
e. Tarif 50%		Rp ...................
f. Tarif 60%		Rp ...................
g. Tarif 75%		Rp ...................
h. Dikurangi retur penjualan		Rp ...................
i. Dikurangi PPnBM ex.Keppres No.56/1988		Rp ...................
Jumlah PPnBM yang harus disetor		Rp ...................
PPnBM atas Impor	DPP	PPnBM
a. Tarif 10%	Rp ...................	Rp ...................
b. Tarif 20%	Rp ...................	Rp ...................
c. Tarif 30%	Rp ...................	Rp ...................
d. Tarif 40%	Rp ...................	Rp ...................
e. Tarif 50%	Rp ...................	Rp ...................
f. Tarif 60%	Rp ...................	Rp ...................
g. Tarif 75%	Rp ...................	Rp ...................
Jumlah PPnBM atas Impor	Rp ...................	Rp ...................
Jumlah yang kurang/lebih disetor :
a. PPnBM atas penyerahan dalam negeri		Rp ...................
b. PPnBM atas Impor		Rp ...................
Jumlah PPnBM yang harus disetor		Rp ...................
PPnBM yang disetor		Rp ...................
PPnBM yang kurang/lebih disetor		Rp ...................
Denda :
(Tarif disesuaikan dengan ketentuan/peraturan
perundang‑undangan yang berlaku) :
- ....... % x ....... bulan x Rp .......		Rp ...................
PPnBM yang masih harus dibayar		Rp ...................

8. PBB

9. BPHTB

IV. KESIMPULAN DAN USUL PEMERIKSA
1. PENGHITUNGAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PEMERIKSAAN
      1.1 PPh Badan

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	%	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	%	KOREKSI (Rp)	% (4 : 2)
1	2		3		4	5
Penjualan
HPP
Laba Bruto
Biaya Adm dan Umum
Laba Operasi
Penghasilan biaya lain
Penghasilan Netto
Kompensasi Kerugian
Penghasilan Kena Pajak
PPh Terutang
Kredit Pajak
PPh Kurang (Lebih) Bayar
Sanksi Administrasi
PPh yang masih harus dibayar

1.2 PPh Pasal 21

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	KOREKSI (Rp)	PROSENTASE KOREKSI (4 : 2)
Obyek Kena Pajak
PPh Terutang
Telah Disetor
PPh Kurang (Lebih) Dibayar
Sanksi Administrasi
PPh yang masih harus dibayar

1.3 PPh Pasal 22

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	KOREKSI (Rp)	PROSENTASE KOREKSI (4 : 2)
Obyek Kena Pajak
PPh Terutang
Telah Disetor
PPh Kurang (Lebih) Dibayar
Sanksi Administrasi
PPh yang masih harus dibayar

1.4 PPh Pasal 23

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	KOREKSI (Rp)	PROSENTASE KOREKSI (4 : 2)
Obyek Kena Pajak
PPh Terutang
Telah Disetor
PPh Kurang (Lebih) Dibayar
Sanksi Administrasi
PPh yang masih harus dibayar

1.5 PPh Final

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	KOREKSI (Rp)	PROSENTASE KOREKSI (4 : 2)
Obyek Kena Pajak
PPh Terutang
Telah Disetor
PPh Kurang (Lebih) Dibayar
Sanksi Administrasi
PPh yang masih harus dibayar

1.6 PPh Pasal 26

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	KOREKSI (Rp)	PROSENTASE KOREKSI (4 : 2)
Obyek Kena Pajak
PPh Terutang
Telah Disetor
PPh Kurang (Lebih) Dibayar
Sanksi Administrasi
PPh yang masih harus dibayar

1.7 PPN Tahunn .......  
Masa ..........

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	KOREKSI (Rp)	PROSENTASE KOREKSI (4 : 2)
Penyerahan Kena Pajak
Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Kelebihan Bulan Lalu
Kurang (Lebih) Dibayar
Telah Dibayar
Kurang Disetor
Sanksi Administrasi
Pajak yang masih harus dibayar

1.8 PPn BM

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	KOREKSI (Rp)	PROSENTASE KOREKSI (4 : 2)
DPP Penyerahan DN & Ekspor
Penyerahan DN
Impor
Sanksi Administrasi
Pajak yang masih harus dibayar

1.9 PBB Tahun ###

1.10 BPHTB Tahun ###

2. RASIO KEUANGAN

No.	Jenis Rasio	Menurut SPT	Menurut Pemeriksa	Kode KLU
1.	Laba Bruto Usaha : Peredaran Usaha
2.	Pengh. Neto DN : Peredaran Usaha
3.	Laba Usaha : Peredaran Usaha
4.	Laba Usaha : Aktiva untuk Operasi
5.	Laba Usaha : Biaya Operasi
6.	Laba Neto Usaha : Aktiva Untuk Operasi
7.	Laba Bruto Usaha : Biaya Operasi

3. DATA DAN INFORMASI YANG DIPRODUKSI

4. USUL PEMERIKSA

KETUA KELOMPOK	.............. 20 ..............
(SUPERVISOR)	KETUA TIM PEMERIKSA,
......................................	......................................
NIP.	NIP.
	ANGGOTA TIM PEMERIKSA
	......................................
	NIP.
KEPALA KARIKPA/BIDANG/SUBDIT
......................................	......................................
NIP.	NIP.

Lampiran 7
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor SE-04/PJ.7/2002
Tanggal 16 Mei 2002

LAPORAN PEMERIKSAAN PAJAK
Wajib Pajak Orang Pribadi
Nomor    : (i)
Tanggal  : (ii)

I.

UMUM

A.

PENUGASAN PEMERIKSAAN

1.

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak

Nomor

:

Tanggal

:

2.

Tim Pemeriksa

a. Ketua Kelompok

: (Nama/NIP)

b. Ketua Tim

: (Nama/NIP)

c. Anggota Tim

: 1. (Nama/NIP)

  2. (Nama/NIP)

3.

No. LP-2

: [   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ][   ]

4.

Tahun Pajak

: [   ][   ][   ][   ]

5.

Penugasan Pemeriksaan

: [   ][   ]

6.

Kelompok SPT yang diperiksa

: [   ][   ]

7.

Alasan Pemeriksaan

: [   ][   ]

8.

Tanggal mulai Pemeriksaan

:

9.

Tanggal selesai Pemeriksaan

:

10.

Jam Pemeriksaan

:

11.

Pemberitahuan perpanjangan

:

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN	NO. SURAT	TGL. JATUH TEMPO	KET.
Pemberitahuan
Permohonan Pertama
Permohonan Kedua

B.

IDENTIFIKASI WAJIB PAJAK

1.	Nama Wajib Pajak	:
2.	N P W P	:
3.	Nomor dan Tanggal Pengukuhan PKP	:
4.	Bentuk Usaha	:
5.	Alamat dan Nomor Telepon	:
	a. Kantor Pusat/Pekerjaan Bebas	:
	b. Tempat Tinggal	:
6.	Klasifikasi Lapangan Usaha
	a. SPT	:	[   ][   ][   ][   ][   ]
	b. Pemeriksa	:	[   ][   ][   ][   ][   ]
7.	Jenis Pajak yang menjadi Kewajiban	:	[   ] PPh Orang Pribadi
			[   ] PPh Pasal 21
			[   ] PPh Pasal 22
			[   ] PPh Pasal 23
			[   ] PPh Pasal 26
			[   ] PPN/PPnBM
			[   ] PBB
			[   ] BPHTB
8.	Permodalan
	Modal Awal	: Rp. ..............................
	Laba (Rugi)	: Rp. ..............................
	Jumlah	: Rp. ..............................
	Pengambilan	: Rp. ..............................
	Modal Akhir	: Rp. ..............................

C.

PEMBUKUAN WAJIB PAJAK

1.	Metode Pembukuan	:	[   ] Kas	[   ] Akrual
2.	Proses Pembukuan	:	[   ] Manual	[   ] Electronic Data Processing
3.	Tahun Buku	:	Mulai ........... s.d. .............
4.	Laporan Keuangan disusun/diaudit	:	[   ] Disusun sendiri
			[   ] Kantor Akuntan Publik
			.......................................
			Nama Akuntan :
			.......................................
			No. Reg. .........................
			Pendapat Akuntan :
			.......................................
5.	Pendapat Pemeriksa mengenai pembukuan Wajib Pajak ............................................................................................................. .............................................................................................................
6.	Norma Penghitungan Penghasilan Netto	:	a. No. KLU
			b. ..........% Norma

D.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

1.

Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

:

[   ] Dilaksanakan sendiri

[   ] Konsultan Pajak

Nama Konsultan Pajak :

No. Surat Izin Kerja      :

2.

Ketaatan Pemasukan SPT

-  SPT Tahunan

        -  PPh WP Orang Pribadi

:

[   ] Tepat waktu           Tgl.....
[   ] Tidak Tepat waktu  Tgl.....
[   ] Tidak Disampaikan Tgl.....

        -  PPh Pasal 21

:

[   ] Tepat waktu           Tgl.....
[   ] Tidak Tepat waktu  Tgl.....
[   ] Tidak Disampaikan Tgl.....

-  SPT Masa

        -  PPh Pasal 21

:

[   ] Tepat waktu           ....bulan
[   ] Tidak Tepat waktu  ....bulan
[   ] Tidak Disampaikan ....bulan

        -  PPN/PPnBM

:

[   ] Tepat waktu           ....bulan
[   ] Tidak Tepat waktu  ....bulan
[   ] Tidak Disampaikan ....bulan

3.

Ketaatan pembayaran/setoran masa

-  PPh Pasal 25

:

[   ] Tepat waktu           ....bulan
[   ] Tidak Tepat waktu  ....bulan
[   ] Tidak Dibayar        ....bulan

-  PPh Pasal 21

:

[   ] Tepat waktu           ....bulan
[   ] Tidak Tepat waktu  ....bulan
[   ] Tidak Disetor         ....bulan

-  PPh Pasal 23

:

[   ] Tepat waktu           ....bulan
[   ] Tidak Tepat waktu  ....bulan
[   ] Tidak Disetor         ....bulan

-  PPh Pasal 26

:

[   ] Tepat waktu           ....bulan
[   ] Tidak Tepat waktu  ....bulan
[   ] Tidak Disetor         ....bulan

-  PPN/PPnBM

:

[   ] Tepat waktu           ....bulan
[   ] Tidak Tepat waktu  ....bulan
[   ] Tidak Disetor         ....bulan

4.

Tunggakan Pajak

NO	NAMA DAN TANGGAL skp DAN STP	JUMLAH TUNGGAKAN	TANGGAL JATUH TEMPO	TANGGAL SURAT KEBERATAN
1
2
3
...

5.

Laporan Pemeriksaan Pajak terdahulu

a.	No. LPP	:
b.	Tanggal LPP	:

E.

DATA/INFORMASI YANG TERSEDIA

F.

DAFTAR LAMPIRAN

II.

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

A.

GAMBARAN KEGIATAN USAHA

B.

GAMBARAN SISTEM AKUNTANSI

C.

DAFTAR BUKU DAN DOKUMEN YANG DIPINJAM

NO	NAMA BUKU/CATATAN/DOKUMEN YANG DIPINJAM	KETERANGAN
1
2
3
...

D.

MATERI YANG DIPERIKSA

1. Pemanfaatan Data

2. Objek PPh Orang Pribadi

a. Peredaran Usaha

b. Harga Pokok Penjualan

c. Penghasilan Lain dari Luar Usaha

d. Pengurangan Penghasilan Bruto

3. Objek PPh Pasal 21

4. Objek PPh Pasal 23

5. Objek PPh Pasal 26

6. DPP PPN/PPnBM

7. PBB

8. BPHTB

9. Kredit Pajak

10. Kompensasi Kerugian

E.

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1.

Pemanfaatan data/alat keterangan                                                                                      (KKP-Data)

· KP Data-9

· Catatan Wajib Pajak yang berhubungan dengan data tersebut.

Kesimpulan akhir dari hasil pemeriksaan :

· Data telah diperhitungkan dalam pembukuan Wajib Pajak, atau

· Terdapat selisih antara data dengan catatan Wajib Pajak sehingga mengubah besarnya Pajak terutang

2.

PPh Orang Pribadi

2.1

Peredaran Usaha                                                                                                        (KKP B-1)

Pengujian bersumber dari, misalnya :

▪ Buku besar penjualan dan faktur penjualan

▪ Arus piutang atau arus barang

▪ Equalisasi Peredaran Usaha PPh dengan Penyerahan menurut PPN

▪ Dan dokumen lainnya (PEB, Bill of Lading, Letter of Credit)

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan:

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
Penjualan ekspor
Penjualan lokal
Dan lain-lain
Jumlah

Penjelasan Koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.2

Harga Pokok Penjualan                                                                                             (KKP B-2)

2.2.1

Pembelian bahan baku                                                                                    (KKP B-2-1)

Pengujian bersumber dari :
-  Buku pembelian, faktur pembelian
-  Arus hutang atau barang
-  Dan dokumen lainnya (PIB)

2.2.2

Persediaan                                                                                                     (KKP B-2-2)

Pengujian bersumber dari :
-  Hasil Pemeriksaan tahun sebelumnya (saldo awal)
-  Kartu persediaan
-  Arus barang

2.2.3

Penyusutan                                                                                                   (KKP B-2-3)

Pengujian bersumber dari :
-  Hasil Pemeriksaan tahun sebelumnya (saldo awal)
-  Dasar aktiva
-  Bukti pembelian aktiva

2.2.4

Upah Langsung                                                                                             (KKP B-2-4)

Pengujian bersumber dari :
-  Kas/bank
-  Buku besar biaya
-  Daftar gaji/upah

2.2.5

BPTL lainnya                                                                                                 (KKP B-2-5)

Pengujian bersumber dari :
-  Kas/bank
-  Buku besar biaya
-  Bukti pendukung lainnya

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan:

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
- Pembelian bahan baku dan   pembantu - Persediaan - Penyusutan - Upah langsung - Dan lain-lain
Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.3

Pengurang Penghasilan Bruto                                                                          (KKP B-3)

2.3.1

Biaya Penjualan                                                                                      (KKP B-3-1)

-  Kas/Bank

-  Buku Besar

-  Bukti Pendukung Lainnya.

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan:

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
-  Biaya Promosi -  Biaya Pengepakan -  Biaya Perjalanan -  Dan lain-lain
Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.3.2

Biaya Umum dan Administrasi                                                               (KKP B-3-2)

-  Kas/Bank

-  Buku Besar

-  Bukti Pendukung Lainnya.

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan:

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
-  Biaya Gaji -  Alat Tulis -  Biaya Listrik -  Dan lain-lain
Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.3.3

Biaya lain-lain                                                                                       (KKP B-3-3)

-  Kas/Bank
-  Buku Besar
-  Buku Pendukung Lainnya

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan:

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
-  Biaya Bunga -  Biaya Administrasi bank -  Kerugian dari penjualan/    Perolehan harta -  Dan lain-lain
Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

2.4.

Penghasilan dari Luar Usaha                                                                           (KKP B-4)

Pengujian bersumber dari :

-  Kas/bank
-  Buku besar
-  Bukti pendukung lainnya

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
-  Biaya Bunga -  Dividen -  Royalty -  Sewa -  Keuntungan dari penjualan/    pengalihan harta -  Dan lain-lain
Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

3.

PPh Pasal 21                                                                                                          (KKP E-1)

Pengujian bersumber dari :

-  SPT Masa/Tahunan PPh Pasal 21
-  Daftar gaji/upah
-  Pembebanan biaya di R/L (equalisasi ke PPh Orang Pribadi)

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
-  Gaji -  Tunjangan -  Pesangon -  Dan sebagainya
Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

4.

PPh Pasal 23                                                                                                          (KKP E-2)

Pengujian bersumber dari :
-  SPT Masa
-  Hutang lain-lain
-  Pembebanan biaya di R/L (equalisasi ke PPh Orang Pribadi)

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan:

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
-  Dividen -  Bunga -  Royalty -  Sewa -  Kerugian dari penjualan/    pengalihan harta -  Jasa -  Dan lain-lain
Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

5.

PPh Final                                                                                                               (KKP E-3)

Pengujian bersumber dari :
-  SPT Masa
-  Perjanjian perpajakan dengan negara lain (tax treaty)
-  Hutang lain-lain di pos neraca
-  Pembebanan biaya di R/L (equalisasi ke PPh Badan)

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan:

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
Diskonto/Bunga Obligasi Pengalihan Hak T/B Persewaan Tanah/Bang. Bunga Deposito Tabungan Jasa Giro Diskonto SBI Hadiah Undian Saham dan Obligasi di BEJ Penjualan Saham Pendiri Penj. Saham Modal Ventura Jasa Konstruksi Jasa Pelayaran Dalam Negeri Jasa Pelayaran Penerbangan LN Jasa Penerbangan DN Penghasilan Per. Dagang LN Pola Bagi Hasil Kerjasama Bentuk BOT Revaluasi Aktiva Tetap
Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

6.

PPh Pasal 26                                                                                                           (KKP E-4)

Pengujian bersumber dari :
-  SPT Masa
-  Perjanjian perpajakan dengan negara lain (tax treaty)
-  Hutang lain-lain di pos neraca
-  Pembebanan biaya di R/L (equalisasi ke PPh Orang Pribadi)

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
-  Dividen -  Bunga -  Royalty -  Sewa -  Kerugian dari penjualan/    pengalihan harta -  Dan lain-lain
Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

7.

PPN/PPn BM                                                                                                     (KKP E-5)

6.1

PPN Dalam Negeri                                                                                      (KKP E-5-1)

Pengujian bersumber dari :
-  SPT Masa PPN
-  Buku Kas/Bank
-  Buku penjualan dan pembelian
-  Faktur Pajak Keluaran dan Masukan
-  Buku Piutang dan hutang
-  Uang muka pada pos neraca
-  Buku penghasilan lain-lain
-  Equalisasi dengan peredaran usaha di PPh Orang Pribadi

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan:

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
DPP PPN Keluaran : -  Penjualan ekspor -  Penyerahan bukan ekspor -  Retur penjualan
Jumlah
DPP PPN Masukan : -  Pembelian impor -  Pembelian local -  Retur pembelian
Jumlah

Penjelasan koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

6.2

PPN Jasa Luar Negeri                                                                            (KKP E-5-2)

Pengujian bersumber dari :
-    SPT Masa PPN
-    Buku Kas/Bank
-    Buku Penjualan dan pembelian
-    Faktur Pajak Keluaran dan Masukan
-    Buku Piutang dan hutang
-    Uang muka pada pos neraca
-    Buku Biaya.

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
- Royalty - Biaya Jasa, Komisi.  - Dan lain-lain
Jumlah

Penjelasan Koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang#-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

6.3

PPnBM Dalam Negeri                                                                           (KKP E-5-3)

Pengujian bersumber dari :
-    SPT Masa PPN
-    Buku Kas/Bank
-    Buku Penjualan dan pembelian
-    Faktur Pajak Keluaran dan Masukan
-    Buku Piutang dan hutang
-    Uang muka pada pos neraca
-    Buku Biaya.

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
- Kendaraan Bermotor  - Selain Kendaraan Bermotor  - Dan lain-lain
Jumlah

Penjelasan Koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang#-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

6.4

PPnBM Impor                                                                           (KKP E-5-4)

Pengujian bersumber dari :
-    SPT Masa PPN
-    Buku Kas/Bank
-    Buku Penjualan dan pembelian
-    Faktur Pajak Keluaran dan Masukan
-    Buku Piutang dan hutang
-    Uang muka pada pos neraca
-    Buku Biaya.

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
- Kendaraan Bermotor - Selain Kendaraan Bermotor - Dan lain-lain
Jumlah

Penjelasan Koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang#-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

8.

PBB                                                                                                                 (KKP E-6)

Pengujian bersumber dari :  
- SPT PBB  
- Buku Kas/Bank

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :  

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
- Tanah  - Bangunan  - Tanah dan Bangunan
Jumlah

Penjelasan Koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang#-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

9.

Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan                                                (KKP E-7)

Pengujian bersumber dari :
- Buku Kas/Bank  
- Akta Perolehan hak atas tanah dan bangunan  
- Bukti pendukung lainnya.

Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN	MENURUT		KOREKSI
	WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
- Tanah - Bangunan - Tanah dan Bangunan
Jumlah

Penjelasan Koreksi :

(didasari dengan ketentuan/peraturan perundang#-undangan perpajakan yang berlaku dan disebutkan indeks KKP-nya)

10.

Kredit Pajak (KKP E-8)
Pengujian bersumber dari :
- Surat Setoran Pajak (lembar kedua)  
- Bukti pemotongan/pemungutan  
- Konfirmasi kepada Bank Persepsi/PT. Pos Indonesia
Kesimpulan akhir hasil Pemeriksaan :

URAIAN

MENURUT

KOREKSI

WAJIB PAJAK
(Rp)

PEMERIKSA
(Rp)

1. PPh Orang Pribadi

a. PPh Pasal 21

b. PPh Pasal 22

c. PPh Pasal 23

d. PPh Pasal 24

e. PPh Pasal 25

f. PPh Pasal 26

g. PPh Pasal 29

2. PPh Pasal 21

3. PPh Pasal 23

4. PPh Pasal 26

5. PPN

a.	Pajak Masukan Impor
b.	Pajak Masukan Dalam Negeri
c.	Pajak Masukan dari masa Pajak yang tidak sama
d.	Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu
e.	Lain-lain
f.	Dikurangkan pembayaran Pendahuluan/pengembalian oleh BAPEKSTA

6. PPnBM

7. PBB

8. BPHTB

Jumlah

12.	Kompensasi Kerugian (KKP E-10) Uraikan kerugian yang masih boleh dikompensasikan dengan penghasilan tahun pajak yang sedang diperiksa dengan memperhatikan surat ketetapan Pajak atas kerugian tersebut.

III. IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
 A. IKHTISAR KOREKSI
         1. Objek PPh Orang Pribadi

NO	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
	Jumlah

  2. Objek PPh Pasal 21

NO	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
	Jumlah

  3. Objek PPh Pasal 23

NO	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
	Jumlah

  4. Objek PPh Final

NO	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
	Jumlah

   5. Objek PPh Pasal 26

NO	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
	Jumlah

  6. Objek PPN/PPnBM

NO	URAIAN	MENURUT		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
	Jumlah

   7. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

NO	OBJEK		SPPT	SSP	PENANGGUNG PAJAK
	JENIS	LOKASI
	JUMLAH

8. Objek Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan

NO	URAIAN	NILAI TRANSAKSI		KOREKSI
		WAJIB PAJAK (Rp)	PEMERIKSA (Rp)
	Jumlah

B. PAJAK YANG TELAH DIBAYAR/DIPUNGUT/DIPOTONG MENURUT PEMERIKSA

NO.	JENIS PAJAK	JUMLAH (Rp)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	PPh Orang Pribadi PPh Pasal 21 PPh Pasal 23 PPh Pasal 26 PPN/PPnBM PBB BPHTB
	JUMLAH

C. PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

1. PPh Orang Pribadi

Penghasilan Kena Pajak menurut Wajib Pajak				Rp. .............
Koreksi Penghasilan Kena Pajak menurut Pemeriksa				Rp. .............
Penghasilan Kena Pajak menurut Pemeriksaan				Rp. .............
Pengenaan Pajak (tarif Pasal 17 UU PPh 2000) :
	-    5 % x Rp. ..................	=		Rp. .............
	-  10 % x Rp. ..................	=		Rp. .............
	-  15 % x Rp. ..................	=		Rp. .............
	-  25 % x Rp. ..................	=		Rp. .............
	-  35 % x Rp. ..................	=		Rp. .............
Jumlah Pajak terutang			=	Rp. .............
Kredit Pajak			=	Rp. .............
PPh lebih/kurang bayar			=	Rp. .............
Sanksi bunga/kenaikan
-   Ps. 13 (2) UU No. 6 Tahun 1983
..........%...........bulan x Rp. ............				Rp. .............
-   Ps. 13 (3) UU No. 6 Tahun 1983
..........%...........bulan x Rp. ............				Rp. .............
PPh yang masih harus dibayar				Rp. .............

2. PPh Pasal 21

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. .............
PPh Pasal 21 yang terutang	Rp. .............
PPh Pasal 21 yang dibayar	Rp. .............
PPh Pasal 21 lebih/kurang bayar	Rp. .............
Sanksi bunga/kenaikan
-   Ps. 13 (2) UU No. 6 Tahun 1983
..........%...........bulan x Rp. ............	Rp. .............
-   Ps. 13 (3) UU No. 6 Tahun 1983
..........%...........bulan x Rp. ............	Rp. .............
PPh yang masih harus dibayar	Rp. .............

3. PPh Pasal 23

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. .............
PPh Pasal 23 yang terutang (tarif disesuaikan dengan ketentuan/
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku) :
....... % x Rp ##.......	Rp. .............
PPh Pasal 23 yang disetor	Rp. .............
PPh Pasal 23 lebih/kurang bayar	Rp. .............
Sanksi bunga/kenaikan
-   Ps. 13 (2) UU No. 6 Tahun 1983
..........%...........bulan x Rp. ............	Rp. .............
-   Ps. 13 (3) UU No. 6 Tahun 1983
..........%...........bulan x Rp. ............	Rp. .............
PPh yang masih harus dibayar	Rp. .............

4. PPh Pasal 26

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. .............
PPh Pasal 26 yang terutang (tarif disesuaikan dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku) :
....... % x Rp ##.	Rp. .............
PPh Pasal 26 yang disetor	Rp. .............
PPh Pasal 26 lebih/kurang bayar	Rp. .............
Sanksi bunga/kenaikan
-   Ps. 13 (2) UU No. 6 Tahun 1983
....... % ## bulan x Rp ##.	Rp. .............
-   Ps. 13 (3) UU No. 6 Tahun 1983
....... % ## bulan x Rp ##.	Rp. .............
PPh yang masih harus dibayar	Rp. .............

5. PPN/PPnBM

PPN

- Jumlah Penyerahan Kena Pajak :		DPP
a. Ekspor		Rp. .............
b. Penyerahan yang PPN-nya ditunda,
Ditangguhkan, ditanggung Pernerintah dan lain-lain		Rp. .............
c. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut
- dengan tarif umum 10%		Rp. .............
- dengan tarif efektif ... %		Rp. .............
Jumlah Penyerahan Kena Pajak		Rp. .............
- Jumlah Pajak Keluaran :	DPP	PPN
a. Pajak Keluaran Seluruhnya :
- dengan tarif umum 10%	Rp. .............	Rp. .............
- dengan tarif efektif ... %	Rp. .............	Rp. .............
b. Dikurangi retur penjualan	Rp. .............	Rp. .............
c. Dikurangi Pajak Keluaran
ex. Keppres No. 56/1998	Rp. .............	Rp. .............
Pajak Keluaran yang harus dipungut	Rp. .............	Rp. .............
- Kredit Pajak Pertambahan Nilai.	DPP	PPN
a. Pajak Masukan Impor	Rp. .............	Rp. .............
b. Pajak Masukan Dalam Negeri	Rp. .............	Rp. .............
c. Pajak Masukan dari Masa Pajak yang tidak sama	Rp. .............	Rp. .............
d. Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	Rp. .............	Rp. .............
e. Lain-lain	Rp. .............	Rp. .............
f. Kompensasi pembayaran pendahuluan/pengembalian oleh
Bapeksta	Rp. .............	Rp. .............
Jumlah Kredit PPN	Rp. .............	Rp. .............
Pajak yang kurang/lebih dibayar :
a. Penyerahan Kena Pajak		Rp. .............
b. Pajak Keluaran		Rp. .............
c. Kredit PPN		Rp. .............
Pajak yang kurang/lebih dibayar		Rp. .............
d. Denda
-  Pasal 13 (2) UU No. 6 Tahun 1983	Rp. .............
-  Pasal 13 (3) UU No. 6 Tahun 1983	Rp. .............
-  Pasal 13 (8) UU No. 6 Tahun 1983	Rp. .............
		Rp. .............
PPN yang masih harus dibayar		Rp. .............

PPnBM

Penyerahan Dalam Negeri dan Ekspor :		DPP
a. Dikenakan tarif 0% (Ekspor)		Rp. .............
b. Dikenakan tarif 10%		Rp. .............
c. Dikenakan tarif 20%		Rp. .............
d. Dikenakan tarif 30%		Rp. .............
e. Dikenakan tarif 40%		Rp. .............
f. Dikenakan tarif 50%		Rp. .............
g. Dikenakan tarif 60%		Rp. .............
h. Dikenakan tarif 75%		Rp. .............
i. Ditunda ditangguhkan dan ditanggung Pemerintah		Rp. .............
Jumlah Penyerahan DN dan Ekspor		Rp. .............
PPnBM atas Penyerahan Dalam Negeri		PPnBM
a. Tarif 10%		Rp. .............
b. Tarif 20%		Rp. .............
c. Tarif 30%		Rp. .............
d. Tarif 40%		Rp. .............
e. Tarif 50%		Rp. .............
f. Tarif 60%		Rp. .............
g. Tarif 75%		Rp. .............
h. Dikurangi retur penjualan		Rp. .............
i. Dikurangi PPnBM ex.Keppres Nomor 56 Tahun 1988		Rp. .............
Jumlah PPnBM yang harus disetor		Rp. .............
PPnBM atas Impor	DPP	PPnBM
a. Tarif 10%	Rp. .............	Rp. .............
b. Tarif 20%	Rp. .............	Rp. .............
c. Tarif 30%	Rp. .............	Rp. .............
d. Tarif 40%	Rp. .............	Rp. .............
e. Tarif 50%	Rp. .............	Rp. .............
f. Tarif 60%	Rp. .............	Rp. .............
g. Tarif 75%	Rp. .............	Rp. .............
Jumlah PPnBM atas Impor	Rp. .............	Rp. .............
Jumlah yang kurang/lebih disetor :
a. PPnBM atas penyerahan dalam negeri		Rp. .............
b. PPnBM atas Impor		Rp. .............
Jumlah PPnBM yang harus disetor		Rp. .............
PPnBM yang disetor		Rp. .............
PPnBM yang kurang/lebih disetor		Rp. .............
Denda :
-  Pasal 13 (2) UU No. 6 Tahun 1983	Rp. .............
-  Pasal 13 (3) UU No. 6 Tahun 1983	Rp. .............
-  Pasal 13 (8) UU No. 6 Tahun 1983	Rp. .............
		Rp. .............
PPnBM yang masih harus dibayar		Rp. .............

6. PBB

7. BPHTB

IV. KESIMPULAN DAN USUL PEMERIKSA
1. PENGHITUNGAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PEMERIKSAAN
      1.1 PPh Orang Pribadi

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	%	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	%	KOREKSI (Rp)	% (4 : 2)
1	2		3		4	5
Penjualan
HPP
Laba Bruto
Biaya Adm dan Umum
Laba Operasi
Penghasilan Biaya Lain
Penghasilan Netto
Kompensasi Kerugian
Penghasilan Kena Pajak
PPh Terutang
Kredit Pajak
PPh Kurang (Lebih) Bayar
Sanksi Administrasi
PPh yang masih harus dibayar

1.2 PPh Pasal 21

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	KOREKSI (Rp)	PROSENTASE KOREKSI (4 : 2)
Obyek Kena Pajak
PPh Terutang
Telah Disetor
PPh Kurang (Lebih) Dibayar
Sanksi Administrasi
PPh yang masih harus dibayar

1.3 PPh Pasal 23

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	KOREKSI (Rp)	PROSENTASE KOREKSI (4 : 2)
Obyek Kena Pajak
PPh Terutang
Telah Disetor
PPh Kurang (Lebih) Dibayar
Sanksi Administrasi
PPh yang masih harus dibayar

1.4 PPh Pasal 26

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	KOREKSI (Rp)	PROSENTASE KOREKSI (4 : 2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Obyek Kena Pajak
PPh Terutang
Telah Disetor
PPh Kurang (Lebih) Dibayar
Sanksi Administrasi
PPh yang masih harus dibayar

1.5 PPN/PPnBM Tahunn ........
Masa ..............................

URAIAN	MENURUT SPT (Rp)	MENURUT PEMERIKSA (Rp)	KOREKSI (Rp)	PROSENTASE KOREKSI (4 : 2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyerahan Kena Pajak
Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Kelebihan Bulan Lalu
Kurang (Lebih) Dibayar
Telah Dibayar
Kurang Dibayar
Sanksi Administrasi
Pajak yang masih harus dibayar

1.6 PBB Tahun .........

1.7 BPHTB Tahun .........

2. DATA/ INFORMASI YANG DIPRODUKSI

3. USUL PEMERIKSA

KETUA KELOMPOK	.......... 20 ..................
(SUPERVISOR)	KETUA TIM PEMERIKSA,
....................................	....................................
NIP.	NIP.
	ANGGOTA TIM PEMERIKSA
	....................................
	NIP.
KEPALA KARIKPA/BIDANG/SUBDIT
....................................	....................................
NIP.	NIP.