LAMPIRAN IKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR KEP-297/PJ/2002TENTANGPELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN
KEPADA PARA PEJABAT PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)

NO.
URUT

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DASAR HUKUM

DILIMPAHKAN KEPADA

KETERANGAN

Memberikan bukti penerimaan pendaftaran WP dan bukti penerimaan laporan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak

Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

Koordinator Pelaksana pada Seksi TUP atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen Nomor KEP-515/PJ/2000 s.t.d.d. Kepdirjen Nomor KEP-225/PJ/2001, Kepdirjen Nomor KEP-161/PJ/2001, dan Kepdirjen Nomor KEP-338/PJ/2001

Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menerbitkan NPWP secara jabatan

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

Kasi TUP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen Nomor KEP-338/PJ/2001

Menerbitkan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

Kasi 2UP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen Nomor KEP-161/PJ/2001

Menerbitkan Keputusan Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen Nomor KEP-161/PJ/2001

Memberikan Surat Ijin Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh

Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

Kepala KPP

Mengeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh dan kelengkapan SPT Masa PPN

Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

-	Kasi TUP
-	Kasi Kasi PPN & PTLL

Untuk PPh

Untuk PPN

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu Nomor 534/KMK.04/2000, Kepmenkeu Nomor 536/KMK.04/2000, Kepdirjen Nomor KEP-35/PJ/2000 s.t.d.d. Kepdirjen Nomor KEP-455/PJ/2000, Kepdirjen Nomor KEP-214/PJ/2001, dan Kepdirjen Nomor KEP-215/PJ/2001

Mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian/Pemeriksaan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN

Pasal 4 ayat (5), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf b, Pasal 17, Pasal 17A, dan Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

-	Kasi TUP
-	Kasi PPh
-	Kasi PPN & PTLL

Kasi TUP dalam hal penelitian formal

Kasi PPh terkait atau Kasi PPN & PTLL dalam hal pemeriksaan

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu Nomor 534/KMK.04/2000, Kepmenkeu Nomor 396/KMK.04/2000, Kepdirjen Nomor KEP-33/PJ/2000 s.t.d.d. Kepdirjen Nomor KEP-455/PJ/2000, Kepdirjen Nomor KEP-214/PJ/2001, dan Kepdirjen Nomor KEP-215/PJ/2001

Mengeluarkan Surat Permintaan Penjelasan mengenai biaya perusahaan dan bukti-bukti pembayaran pajak

Pasal 4 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 dan Pasal 17A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

Kasi PPh terkait

Menerbitkan Surat Teguran atas SPT Tahunan PPh yang belum disampaikan oleh Wajib Pajak

Pasal 3 ayat (3), ayat (5a) dan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

Kasi TUP

10.

Menerbitkan Surat Teguran atas SPT Masa PPh Pasal 23/Pasal 26 dan SPT Masa PPN

Pasal 3 ayat (3), ayat (5a) dan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

-	Kasi PPh
-	Kasi PPN & PTLL

11.

Membubuhkan tanggal penerimaan dan tanda tangan pada SPT yang disampaikan langsung serta memberikan bukti penerimaan SPT Tahunan PPh yang disampaikan langsung/melalui pos oleh Wajib Pajak

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

Koordinator Pelaksana pada Seksi TUP atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP

12.

Memberikan bukti penerimaan permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

Koordinator Pelaksana pada Seksi Penagihan atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen Nomor KEP-325/PJ/2001

13.

Menerbitkan keputusan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen Nomor KEP-325/PJ/2001

14.

Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh/PPN/PPnBM

Pasal 17, Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu Nomor 538/KMK.04/2000

15.

Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang telah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

Pasal 17B ayat (2) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 538/KMK.04/2000

16.

Menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP)

Pasal 11 ayat (1), Pasal 17 dan Pasal 17B ayat (1) dan (2) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 538/KMK.04/2000

17.

Menerbitkan Tanda Pengenal Pemeriksa

Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. 722/PJ/2001, dan Kepdirjen No.KEP-741/PJ/2001

18.

Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak

Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. 722/PJ/2001, dan Kepdirjen No.KEP-741/PJ/2001

19.

Menerbitkan Surat Perintah Pengamanan

Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 44 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. 722/PJ/2001, dan Kepdirjen No.KEP-741/PJ/2001

20.

Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. 722/PJ/2001, dan Kepdirjen No.KEP-741/PJ/2001

21.

Menerbitkan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor

Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. 722/PJ/2001, dan Kepdirjen No.KEP-741/PJ/2001

22.

Melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain.

Pasal 13 ayat (1), Pasal 17, Pasal 17A; Pasal 17B ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kasi PPh OP, Kasi PPh Badan, Kasi Pemotongan dan Pemungutan PPh, Kasi PPN, & PTLL, Koordinator Pelaksana dan Pelaksana pada Seksi PPh OP, PPh Badan, Pemotongan dan Pemungutan PPh, dan PPN & PTLL

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. 722/PJ/2001, dan Kepdirjen No.KEP-741/PJ/2001

23.

Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu.

Pasal 30 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kasi PPh OP, Kasi PPh Badan, Kasi Pemotongan dan Pemungutan PPh, Kasi PPN, & PTLL, Koordinator Pelaksana dan Pelaksana pada Seksi PPh OP, PPh Badan, Pemotongan dan Pemungutan PPh, dan PPN & PTLL

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. 722/PJ/2001, dan Kepdirjen No.KEP-741/PJ/2001

24.

Meminta keterangan dan atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 35 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. 722/PJ/2001, dan Kepdirjen No.KEP-741/PJ/2001

25.

Memberitahukan hasil pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. 722/PJ/2001, dan Kepdirjen No.KEP-741/PJ/2001

26.

Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Pasal 13 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

27.

Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)

Pasal 14 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

-	Kepala KPP
-	Kepala TUP

Untuk produk Laporan Pemeriksaan Pajak

Pelanggaran yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 19 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kasi PPh terkait, Kasi PPN & PTLL, dan Kasi Penagihan membuat dan menandatangani Nota Penghitungan.

28.

Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Pasal 17A UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

29.

Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Pasal 15 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

30.

Memberikan bukti penerimaan surat permohonan pembetulan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembetulan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

Pasal 16 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Koordinator Pelaksana pada Seksi Penerimaan dan Keberatan atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP

31.

Menerbitkan keputusan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak atau surat keputusan (SK) dalam rangka pelaksanaan Pasal 16, 26, dan 36 KUP

Pasal 16 ayat (2), Pasal 26, dan Pasal 36 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP sepanjang SKP, STP dan SK diterbitkan oleh Kepala KPP.

32.

Menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak untuk melunasi pajak yang terutang.

Pasal 22 ayat (2) huruf a UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000 dan penjelasannya.

Kepala KPP

Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran

33.

Menyampaikan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

Pasal 22 ayat (2) huruf a UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000 dan penjelasannya.

Juru Sita

34.

Membuat daftar usulan penghapusan piutang pajak.

Pasal 24 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000.

Kepala KPP

Tata caranya dituangkan dalam Kepmenkeu No. 565/KMK.04/2000 dan KEP-625/PJ/2001

35.

Memberikan bukti penerimaan Surat Permohonan Kebenaran Wajib Pajak

Pasal 25 ayat (5) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000.

Koordinator Pelaksana pada Seksi Penerimaan dan Keberatan atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP

36.

Mengeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi Surat Keberatannya

Pasal 25 ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000.

Kasi Penerimaan dan Keberatan

37.

Memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak bahwa surat keberatannya tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan formal

Pasal 25 ayat (4) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000.

Kepala KPP

38.

Memberikan jawaban secara tertulis hal-hal yeng menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan Wajib Pajak

Pasal 25 ayat (6) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000.

Kepala KPP

39.

Menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atas surat ketetapan pajak Pajak Penghasilan dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pasal 26 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000.

Kepala KPP sesuai batasan yang ditentukan oleh Kepala Kanwil atasannya.

40.

Menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak atas surat ketetapan pajak PPN/PPnBM

Pasal 26 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000.

Kepala KPP sesuai batasan yang ditentukan oleh Kepala Kanwil atasannya.

41.

Menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan

Pasal 26 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000.

Kepala KPP sepanjang yang menjadi wewenangnya yang setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan tidak diputuskan.

42.

Memberikan bukti penerimaan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan bukti penerimaan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar

Pasal 36 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000.

Koordinator Pelaksana pada Seksi Penerimaan dan Keberatan atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP

43.

Menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan

Pasal 36 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000.

Kepala KPP sesuai batasan yang ditentukan oleh Kepala Kanwil atasannya.

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 186/KMK.04/1998, Kepmenkeu No. 542/KMK.04/2000, dan Kepdirjen No. KEP-268/PJ/2001.

44.

Menerbitkan keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan kecuali atas Keputusan Keberatan

Pasal 36 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000.

Kepala KPP sesuai batasan yang ditentukan oleh Kepala Kanwil atasannya.

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 186/KMK.04/1998, Kepmenkeu No. 542/KMK.04/2000, dan Kepdirjen No. KEP-268/PJ/2001.

45.

Menerbitkan keputusan persetujuan/penolakan perubahan tahun pajak/tahun buku

Pasal 28 ayat (6) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000.

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam SE-14/PJ.313/1991

46.

Penunjukan orang pribadi sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Pasal 23 ayat (3) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000.

Kepala KPP

47.

Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk diperbolehkan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut dipergunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada saat harta yang bersangkutan mulai menghasilkan

Pasal 11 ayat (4) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000.

Kepala KPP

48.

Menerbitkan keputusan pembebasan dari pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23)

Pasal 20 UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No.17/2000 dan Pasal 10 PP 138/2000

Kepala KPP

49.

Menerbitkan keputusan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam Tahun Pajak berjalan dalam hal-hal tertentu.

Pasal 25 ayat (6) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No.17/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 522/KMK.04/2000 dan Kepdirjen No. KEP-537/PJ/2000

50.

Menerbitkan Surat Pemberitahuan Uang Pewarganegaraan

Keppres No. 23/1980

Kepala KPP

51.

Menerbitkan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN)

Pasal 25 ayat (8) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No.17/2000 dan Pasal 3 PP 42/2000 s.t.d.d. PP No. 41/2001, Kepmenkeu No. 390/KMK.04/2000, Kepmenkeu No. 555/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-34/PJ/2001, Kepdirjen No. KEP-35/PJ/2001, Kepdirjen No. KEP-36/PJ/2001, Kepdirjen No. KEP-37/PJ/2001, Kepdirjen No. KEP-38/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-39/PJ/2001

Kepala KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelabuhan keberangkatan ke luar negeri di luar kewenangan Kanwil IV

Tata caranya ditetapkan dalam SE-39/PJ.41/2000

52.

Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk diperbolehkan membukukan kerugian sejumlah nilai sisa buku harta sebagai beban masa diterimanya hasil penggantian asuransi

Pasal 11 ayat (9) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No.17/2000

Kepala KPP

53.

Menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan uang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya.

Pasal 18 ayat (3) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No.17/2000

Kepala KPP

54.

Menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha dari Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha perbankan atau Wajib Pajak yang akan menjual sahamnya di Bursa Efek.

Pasal 10 ayat (3) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No.17/2000 dan Pasal 2 Kepmenkeu No. 422/KMK.04/1998 s.t.d.d. Kepmenkeu No. 469/KMK.04/1998

Kepala KPP

Sepanjang WP-WP yang melakukan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha tersebut terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak yang sama

55.

Menerbitkan keputusan persetujuan/penolakan perubahan metode pembukuan

Pasal 28 ayat (6) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala KPP

56.

Menerbitkan Surat Keterangan Fiskal

Pasal 20 UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000

Kepala KPP

Bagi WP Non Bursa

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-447/PJ/2001

57.

Menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) PPh/PPN

Pasal 17C ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala KPP

Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima untuk PPh

Paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima untuk PPN

58.

Menerbitkan Surat Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan Mesin Teraan Meterai

Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 13/1985 dan Kepmenkeu No. 133b/KMK.04/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-122b/PJ.2000

59.

Menerbitkan Surat Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan Teknologi Percetakan

Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 13/1985 dan Kepmenkeu No. 133b/KMK.04/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-122c/PJ.2000

60.

Menerbitkan Surat Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan Sistem Komputerisasi

Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 13/1985 dan Kepmenkeu No. 133b/KMK.04/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-122d/PJ.2000

61.

Meminta secara tertulis kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal untuk memblokir rekening efek pada Kustodian

Pasal 5 ayat (4) huruf a PP 135/2000

Kepala KPP

Dengan menyebutkan nama pemegang rekening atau nomor pemegang rekening penanggung pajak, sebab dan alasan perlunya pemblokiran

62.

Menerbitkan surat pengalihan Bea Meterai atas cek dan bilyet giro

Pasal 7 ayat (2) UU No. 13/1985 dan Kepmenkeu No. 133b/KMK.04/2000

Kepala KPP

63.

Menerbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN atas impor dan penyerahan :
a.	Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;
b.	Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
c.	Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang digunakan untuk kegiatan usaha PT Kereta Api Indonesia.

Pasal 16B UU No. 8/1983 s.t.d.t.d. UU No. 18/2000 dan PP 146/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 10/KMK.04/2001 s.t.d.d. Kepmenkeu No. 63/KMK.01/2002

64.

Menerbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN bagi pengusaha yang melakukan impor dan atau menerima penyerahan barang modal berupa mesin dan peralatan yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang.

Pasal 16B UU No. 8/1983 s.t.d.t.d. UU No. 18/2000 dan PP No. 12/2001

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 155/KMK.03/2001

65.

Menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (SKB PPn BM) atas impor/penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM

Kepmenkeu No. 569/KMK.04/2000 s.t.d.d. Kepmenkeu No. 460/KMK.03/2001

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-586/PJ/2001

66.

Menerbitkan Surat Keterangan PPN dan PPn BM Tidak Dipungut kepada Pengusaha Di dalam Kawasan Berikat di Dalam Wilayah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

PP No. 20/2000 s.t.d.d. PP No. 147/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 200/KMK.04/2000 s.t.d.d. Kepmenkeu No. 11/KMK.04/2001 dan Kepdirjen No. KEP-229/PJ/2001

Catatan:
s.t.d.d.	=	sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d.	=	sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Kepmenkeu	=	Keputusan Menteri Keuangan
Kepdirjen	=	Keputusan Direktur Jenderal Pajak

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN
KEPADA PARA PEJABAT PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR (KPP WP BESAR)

NO.
URUT

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DASAR HUKUM

DILIMPAHKAN KEPADA

KETERANGAN

Memberikan bukti penerimaan pendaftaran WP dan bukti penerimaan laporan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak

Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

petugas pada Seksi Pelayanan atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-515/PJ/2000 s.t.d.d. Kepdirjen No. KEP-225/PJ/2001, Kepdirjen No. KEP-161/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-338/PJ/2001

Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menerbitkan NPWP secara jabatan

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kasi Pelayanan

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-338/PJ/2001

Menerbitkan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kasi Pelayanan

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-161/PJ/2001

Menerbitkan Keputusan Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 2 ayat (5) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-161/PJ/2001

Memberikan Surat Ijin Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh

Pasal 3 ayat (4) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

Mengeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT

Pasal 4 ayat (5) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kasi Pelayanan

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 534/KMK.04/2000, Kepmenkeu No. 536/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-35/PJ/2000 s.t.d.d. Kepdirjen No. KEP-455/PJ/2000, Kepdirjen No. KEP-214/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-215/PJ/2001

Mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian SPT.

Pasal 4 ayat (5), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf b, dan Pasal 17C ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kasi Pengawasan dan Konsultasi

Mengeluarkan Surat Permintaan Penjelasan mengenai biaya permohonan dan bukti-bukti pembayaran pajak

Pasal 4 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kasi Pengawasan dan Konsultasi

Dalam rangka penelitian SPT

Menerbitkan Surat Teguran atas SPT yang belum disampaikan oleh Wajib Pajak

Pasal 3 ayat (3), ayat (5a), dan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kasi Pengawasan dan Konsultasi

10.

Membubuhkan tanggal penerimaan dan tanda tangan pada SPT yang disampaikan langsung serta memberikan bukti penerimaan SPT yang disampaikan langsung atau melalui pos oleh Wajib Pajak

Pasal 6 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Petugas pada Seksi Pelayanan atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP

11.

Memberikan bukti penerimaan permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

Pasal 9 ayat (4) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Petugas pada Seksi Pelayanan atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-325/PJ/2001

12.

Menerbitkan keputusan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

Pasal 9 ayat (4) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-325/PJ/2001

13.

Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh/PPN/PPn BM

Pasal 17 dan Pasal 17B ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 538/KMK.04/2000

14.

Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang telah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

Pasal 17B ayat (2) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 538/KMK.04/2000

15.

Menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP)

Pasal 11 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 17B ayat (1) dan ayat (2) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 538/KMK.04/2000

16.

Menerbitkan Tanda Pengenal Pemeriksa

Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

17.

Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak

Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

18.

Menerbitkan Surat Perintah Pengamatan

Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 44 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

19.

Menerbitkan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor

Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 31 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

20.

Melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain

Pasal 13 ayat (1), Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 17B ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

21.

Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu

Pasal 30 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

22.

Meminta keterangan dan atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa

Pasal 35 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

23.

Memberitahukan hasil pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak yang diperiksa

Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

24.

Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Pasal 13 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

25.

Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)

Pasal 14 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

Kasi Pengawasan dan Konsultasi

Untuk produk Laporan Pemeriksaan Pajak

Pelanggaran yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 19 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Untuk pelaksanaan Pasal 19 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000, Nota Penghitungan dibuat dan ditandatangani oleh Kasi Penagihan

26.

Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Pasal 17A UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

27.

Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Pasal 15 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

28.

Memberikan bukti penerimaan surat permohonan pembetulan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

Pasal 16 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Petugas pada Seksi Pelayanan atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP

29.

Pasal 16 ayat (2) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP sepanjang SKP, STP, dan SK diterbitkan KPP yang bersangkutan

30.

Menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak untuk melunasi pajak yang terutang.

Pasal 22 ayat (2) huruf a UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000 dan penjelasannya.

Kepala KPP

Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran

31.

Menyampaikan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

Pasal 22 ayat (2) huruf a UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000 dan penjelasannya.

Juru Sita

32.

Membuat daftar usulan penghapusan piutang pajak

Pasal 24 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 565/KMK.04/2000 dan KEP-625/PJ/2001

33.

Memberikan bukti penerimaan Surat Permohonan Keberatan Wajib Pajak

Pasal 25 ayat (5) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Petugas pada Seksi Pelayanan atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP

34.

Memberikan jawaban secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan Wajib Pajak

Pasal 25 ayat (6) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Kepala KPP

35.

Memberikan bukti penerimaan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan bukti penerimaan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar

Pasal 36 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2000

Petugas pada Seksi Pelayanan atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP

36.

Menerbitkan keputusan persetujuan/penolakan perubahan tahun pajak/tahun buku

Pasal 28 ayat (6) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/1983

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam SE-14/PJ.313/1991

37.

Penunjukan orang pribadi sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Pasal 23 ayat (3) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000

Kepala KPP

38.

Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk diperbolehkan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut dipergunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dan pada saat harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Pasal 11 ayat (4) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000

Kepala KPP

39.

Menerbitkan keputusan pembebasan dari pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23)

Pasal 20 UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000 dan Pasal 10 PP 138/2000

Kepala KPP

40.

Menerbitkan keputusan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam Tahun Pajak berjalan dalam hal-hal tertentu

Pasal 25 ayat (6) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 522/KMK.04/2000 dan Kepdirjen No. KEP-537/PJ/2000

41.

Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk diperbolehkan membubuhkan kerugian sejumlah nilai sisa buku harta sebagai beban masa diterimanya hasil penggantian asuransi.

Pasal 11 ayat (9) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000

Kepala KPP

42.

Menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya.

Pasal 18 ayat (3) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000

Kepala KPP

43.

Pasal 10 ayat (3) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000 dan Pasal 2 Kepmenkeu No. 422/KMK.04/1998 s.t.d.d. Kepmenkeu No. 469/KMK.04/1998

Kepala KPP

Sepanjang WP-WP yang melakukan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha tersebut terdaftar pada KPP WP Besar yang sama

44.

Menerbitkan keputusan persetujuan/penolakan perubahan metode pembukuan

Pasal 28 ayat (6) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala KPP

45.

Menerbitkan Surat Keterangan Fiskal

Pasal 20 UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000

Kepala KPP

Bagi WP Non Bursa

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-447/PJ/2001

46.

Menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) PPh/PPN

Pasal 17C ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala KPP

Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima untuk PPh

Paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima untuk PPN

47.

Menerbitkan Surat Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan Mesin Teraan Meterai

Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 13/1985 dan Kepmenkeu No. 133b/KMK.04/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-122b/PJ/2000

48.

Menerbitkan Surat Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan Teknologi Percetakan

Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 13/1985 dan Kepmenkeu No. 133b/KMK.04/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-122c/PJ/2000

49.

Menerbitkan Surat Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan Sistem Komputerisasi

Pasal 7 ayat (2) huruf b UU No. 13/1985 dan Kepmenkeu No. 133b/KMK.04/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-122d/PJ/2000

50.

Meminta secara tertulis kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal untuk memblokir rekening efek para Kustodian

Pasal 5 ayat (4) huruf a PP 135/2000

Kepala KPP

Dengan menyebutkan nama pemegang rekening atau nomor pemegang rekening penanggung pajak, sebab dan alasan perlunya pemblokiran

51.

Menerbitkan surat pengalihan Bea Meterai atas cek dan bilyet giro

Pasal 7 ayat (2) UU No. 13/1985 dan Kepmenkeu No. 133b/KMK.04/2000

Kepala KPP

52.

Menerbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN atas impor dan penyerahan:
a.	Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;
b.	Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan Angkatan Udara Niaga Nasional;
c.	Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang digunakan untuk kegiatan usaha PT Kereta Api Indonesia.

Pasal 16B UU No. 8/1983 s.t.d.t.d. UU No. 18/2000 dan PP 146/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 10/KMK.04/20001 s.t.d.d. Kepmenkeu No. 63/KMK.01/2002

53.

Pasal 16B UU No. 8/1983 s.t.d.t.d. UU No. 18/2000 dan PP No. 12/2001

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 155/KMK.03/2001

54.

Menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (SKB PPn BM) atas impor/penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM

Kepmenkeu No. 569/KMK.04/2000 s.t.d.d. Kepmenkeu No. 460/KMK.03/2001

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-586/PJ/2001

55.

Menerbitkan Surat Keterangan PPN dan PPn BM Tidak Dipungut kepada Pengusaha Di dalam Kawasan Berikat di Dalam Wilayah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

PP No. 20/2000 s.t.d.d. PP No. 147/2000

Kepala KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 200/KMK.04/2000 s.t.d.d. Kepmenkeu No. 11/KMK.04/2001 dan Kepdirjen No. KEP-229/PJ/2001

Catatan:
s.t.d.d.	=	sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d.	=	sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Kepmenkeu	=	Keputusan Menteri Keuangan
Kepdirjen	=	Keputusan Direktur Jenderal Pajak

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN
KEPADA PARA PEJABAT PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (KPPBB)

NO.
URUT

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DASAR HUKUM

DILIMPAHKAN KEPADA

KETERANGAN

Memberikan bukti penerimaan SPOP

Pasal 9 ayat (2) UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994

Koordinator Pelaksana pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPPBB

Memberikan Surat Ijin Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPOP

Pasal 3 ayat (4) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala KPPBB

Menerbitkan Surat Teguran SPOP

Pasal 9 ayat (2) UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994

Kasi Pendataan dan Penilaian

Kasi Pendataan dan Penilaian dapat menguasakan kepada Koordinator Pelaksana pada Seksi Pendataan dan Penilaian

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 19/KMK.04/1986

Menetapkan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak atas suatu objek yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya

Pasal 4 ayat (3) UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994

Kepala KPPBB

Membatalkan ketetapan sebagai Wajib Pajak suatu objek yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya

Pasal 4 ayat (5) UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994

Kepala KPPBB

Menerbitkan keputusan penolakan atas keterangan tertulis bahwa ia bukan Wajib Pajak atas suatu objek pajak

Pasal 4 ayat (6) UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994

Kepala KPPBB

Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Pasal 10 ayat (1) UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994

Kepala KPPBB

Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak PBB (SKP PBB)

Pasal 10 ayat (2) UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994

Kepala KPPBB

Menerbitkan keputusan untuk mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan kecuali atas keputusan keberatan

Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala KPPBB untuk jumlah pokok pajak sesuai batasan yang ditetapkan oleh Direktur PBB & BPHTB

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 186/KMK.04/1998, Kepmenkeu No. 542/KMK.04/2000 dan Kepdirjen No. KEP-268/PJ/2001

10.

Memberikan bukti penerimaan Surat Permohonan Keberatan PBB

Pasal 15 ayat (4) UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994

Koordinator Pelaksana pada Seksi Keberatan dan Pengurangan atau Petugas yang ditunjuk Kepala KPPBB

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-59/PJ/2000 dan SE-13/PJ.6/2000

11.

Memberikan bukti penerimaan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan bukti penerimaan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Koordinator Pelaksana pada Seksi Keberatan dan Pengurangan atau Petugas yang ditunjuk Kepala KPPBB

12.

Memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak kepada Wajib Pajak

Pasal 15 ayat (5) UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994

Kasi Keberatan dan Pengurangan

13.

Menerbitkan keputusan atas Surat Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak PBB terhadap SPPT dan SKP PBB

Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994

Kepala KPPBB untuk jumlah pokok pajak sesuai batasan yang ditetapkan oleh Direktur PBB & BPHTB

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-59/PJ/2000 dan SE-13/PJ.6/2000

14.

Menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administrasi PBB

Pasal 20 UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994

Kepala KPPBB untuk jumlah sanksi administrasi sesuai batasan yang ditetapkan oleh Direktur PBB & BPHTB

15.

Memberikan bukti penerimaan surat permohonan peninjauan kembali surat ketetapan pajak

Pasal 16 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Koordinator Pelaksana pada Seksi Keberatan dan Pengurangan atau Petugas yang ditunjuk Kepala KPPBB

16.

Menerbitkan keputusan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam SPPT dan/atau SKP PBB atau Surat Tagihan Pajak

Pasal 16 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000 dan Pasal 11 UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994

Kepala KPPBB

17.

Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PBB (SKPPLB PBB)

Pasal 17 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000 dan Pasal 22 UU No. 21/1997 s.t.d.d. UU No. 20/2000

Kepala KPPBB sepanjang penerbitan SKPLB PBB yang belum melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 538/KMK.04/2000

18.

Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Pajak PBB (SPMKP PBB)

Pasal 11 ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala KPPBB

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 538/KMK.04/2000

19.

Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) PBB

Pasal 11 ayat (4) UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994

Kepala KPPBB

20.

Menerbitkan keputusan atas surat keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diajukan oleh Wajib Pajak

Pasal 17 ayat (1) UU No. 21/1997 s.t.d.d. UU No. 20/2000

Kepala KPPBB untuk jumlah pokok pajak sesuai batasan yang ditetapkan Direktur PBB & BPHTB

21.

Menerbitkan bukti penerimaan Surat Permohonan Keberatan BPHTB

Pasal 16 UU No. 21/1997 s.t.d.d. UU No. 20/2000

Koordinator Pelaksana pada Seksi Keberatan dan Pengurangan atau Petugas yang ditunjuk Kepala KPPBB

22.

Menerbitkan Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar (SKBKB)

Pasal 11 UU No. 21/1997 s.t.d.d. UU No. 20/2000

Kepala KPPBB

23.

Menerbitkan Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT)

Pasal 12 UU No. 21/1997 s.t.d.d. UU No. 20/2000

Kepala KPPBB

24.

Menerbitkan Surat Tagihan BPHTB (STB)

Pasal 13 UU No. 21/1997 s.t.d.d. UU No. 20/2000

Kepala KPPBB

25.

Menerbitkan Surat Ketetapan BPHTB Lebih Bayar (SKBLB)

Pasal 22 UU No. 21/1997 s.t.d.d. UU No. 20/2000

Kepala KPPBB

26.

Menerbitkan Surat Ketetapan BPHTB Nihil (SKBN)

Pasal 22 ayat (1) huruf a UU No. 21/1997 s.t.d.d. UU No. 20/2000

Kepala KPPBB

27.

Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan BPHTB (SPMKB)

Pasal 22 ayat (5) UU No. 21/1997 s.t.d.d. UU No. 20/2000

Kepala KPPBB

28.

Menerbitkan SKPKPB (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB)

Pasal 22 ayat (5) UU No. 21/1997 s.t.d.d. UU No. 20/2000

Kepala KPPBB

29.

Menerbitkan Surat Keputusan Imbalan Bunga BPHTB (SKIB)

Pasal 22 ayat (5) UU No. 21/1997 s.t.d.d. UU No. 20/2000 dan Kepmenkeu No. 633/KMK.04/1997

Kepala KPPBB

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-24/PJ.6/1997

30.

Menerbitkan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) BPHTB

Pasal 19 dan Pasal 22 ayat (4) UU No. 21/1997 s.t.d.d. UU No. 20/2000 dan Kepmenkeu No. 633/KMK.04/1997

Kepala KPPBB

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-24/PJ.6/1997

31.

Membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB

Pasal 24 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala KPPBB

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 565/KMK.04/2000

32.

Meminta secara tertulis kepada Ketua Badan Pengawas Pasal Modal untuk memblokir rekening efek pada Kustodian

Pasal 5 ayat (4) huruf a PP 135/2000

Kepala KPPBB

Dengan menyebutkan nama pemegang rekening atau nomor pemegang rekening sebagai Penanggung Pajak, sebab dan alasan perlunya pemblokiran

Catatan:
s.t.d.d.	=	sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d.	=	sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Kepmenkeu	=	Keputusan Menteri Keuangan
Kepdirjen	=	Keputusan Direktur Jenderal Pajak

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN
KEPADA PARA PEJABAT PADA KANTOR PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK (KARIKPA)

NO.
URUT

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DASAR HUKUM

DILIMPAHKAN KEPADA

KETERANGAN

Menerbitkan Tanda Pengenal Pemeriksa

Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Karikpa

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak

Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Karikpa

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

Menerbitkan Surat Perintah Pengamatan

Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 44 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Karikpa

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Karikpa

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

Melakukan Pemeriksaan Lengkap untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain

Pasal 29 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu

Pasal 30 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

Meminta keterangan dan atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa

Pasal 35 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Karikpa

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

Memberitahukan Hasil Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak yang diperiksa

Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Karikpa

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

Pasal 18 ayat (3) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000

Kepala Karikpa

Catatan:
s.t.d.d.	=	sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d.	=	sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Kepmenkeu	=	Keputusan Menteri Keuangan
Kepdirjen	=	Keputusan Direktur Jenderal Pajak

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN
KEPADA PARA PEJABAT PADA KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN POTENSI PERPAJAKAN (KP4)

NO.
URUT

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DASAR HUKUM

DILIMPAHKAN KEPADA

KETERANGAN

Memberikan bukti penerimaan pendaftaran WP dan bukti penerimaan laporan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala KP4 atau Petugas TU atau Petugas lain yang ditunjuk Kepala KP4

Meneruskan ke KPP untuk penerbitan Karta NPWP dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-515/PJ/2000 s.t.d.d. Kepdirjen No. KEP-225/PJ/2001, Kepdirjen No. KEP-161/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-338/PJ/2001

Memberikan tanggal penerimaan SPT yang disampaikan langsung oleh WP dan memberikan bukti penerimaan SPT Tahunan PPh yang disampaikan langsung/melalui pos oleh Wajib Pajak

Pasal 6 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala KP4 atau Petugas TU atau Petugas lain yang ditunjuk Kepala KP4

Meneruskan ke KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 536/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-35/PJ/2000, dan Kepdirjen No. KEP-215/PJ/2000

Memberikan bukti penerimaan permohonan WP untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

Pasal 9 ayat (4) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala KP4 atau Petugas TU atau Petugas lain yang ditunjuk Kepala KP4

Meneruskan ke KPP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-325/PJ/2001

Memberikan bukti penerimaan surat permohonan pembetulan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

Pasal 16 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala KP4 atau Petugas TU atau Petugas lain yang ditunjuk Kepala KP4

Meneruskan ke KPP

Memberikan bukti penerimaan surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi atau pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar

Pasal 36 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala KP4 atau Petugas TU atau Petugas lain yang ditunjuk Kepala KP4

Meneruskan ke KPP

Memberikan bukti penerimaan surat permohonan keberatan Wajib Pajak

Pasal 25 ayat (5) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala KP4 atau Petugas TU atau Petugas lain yang ditunjuk Kepala KP4

Meneruskan ke KPP

Mencari dan mengumpulkan data perpajakan

Pasal 1 angka 24 dan Pasal 29 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala KP4

Meneruskan ke KPP/KPPBB

Memberikan bukti penerimaan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

Pasal 9 ayat (2) UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994

Kepala KP4 atau Petugas TU atau Petugas lain yang ditunjuk Kepala KP4

Meneruskan ke KPPBB

Memberikan bukti penerimaan Surat Permohonan Keberatan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 15 ayat (4) UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994

Kepala KP4 atau Petugas TU atau Petugas lain yang ditunjuk Kepala KP4

Meneruskan ke KPPBB

10.

Memberikan bukti penerimaan Surat Permohonan Keberatan Wajib Pajak BPHTB

Pasal 16 UU No. 21/1997 s.t.d.d. UU No. 20/2000

Kepala KP4 atau Petugas TU atau Petugas lain yang ditunjuk Kepala KP4

Meneruskan ke KPPBB

Catatan:
s.t.d.d.	=	sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d.	=	sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Kepmenkeu	=	Keputusan Menteri Keuangan
Kepdirjen	=	Keputusan Direktur Jenderal Pajak

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN
KEPADA PARA PEJABAT PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NO.
URUT

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DASAR HUKUM

DILIMPAHKAN KEPADA

KETERANGAN

Menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak sehubungan dengan ketetapan pajak Pajak Penghasilan

Pasal 26 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP, atas batasan wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Kepala KPP bawahannya

Menerbitkan keputusan mengenai beberapa Surat Keberatan, pembetulan atau pembatalan surat ketetapan Pajak Penghasilan (PPh, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23/26) dan/atau Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPn BM) terhadap beberapa surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak mengenai Tahun Pajak yang sama atau Tahun Pajak yang berlainan yang diajukan bersamaan oleh Wajib Pajak yang sama, yang salah satu wewenang penyelesaiannya pada Kantor Wilayah DJP

Pasal 16, Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan Surat Keputusan Pajak PPN/PPn BM

Pasal 26 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP, atas batasan wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Kepala KPP bawahannya

Menerbitkan keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan

Pasal 26 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP, atas batasan wewenang penyelesaian keberatan yang tidak dilimpahkan kepada Kepala KPP bawahannya

Menerbitkan keputusan mengenai permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan

Pasal 36 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP, atas batasan wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Kepala KPP bawahannya

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 542/KMK.04/2000 dan Kepdirjen No. KEP-268/PJ/2001

Menerbitkan keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, kecuali atas keberatan yang telah diajukan banding

Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP, atas batasan wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Kepala KPP bawahannya

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 542/KMK.04/2000 dan Kepdirjen No. KEP-268/PJ/2001

Membuat, menandatangani dan menyampaikan Uraian Banding Direktur Jenderal Pajak kepada Badan Peradilan Pajak

Pasal 27 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Menerbitkan Tanda Pengenal Pemeriksa

Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak

Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

10.

Menerbitkan Surat Perintah Pengamatan

Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 44 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

11.

Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

12.

Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan

Pasal 44 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

13.

Melakukan Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain

Pasal 29 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

14.

Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu

Pasal 30 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

15.

Meminta keterangan dan/atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa

Pasal 35 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

16.

Memberitahukan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa

Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

17.

Menetapkan tempat tinggal Orang Pribadi atau tempat kedudukan badan

Pasal 2 ayat (6) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

18.

Menerbitkan Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN)

Pasal 25 ayat (8) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000, Pasal 3 PP 42/2000 s.t.d.d. PP No. 41/2001, Kepmenkeu No. 390/KMK.04/2000, Kepmenkeu No. 555/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-34/PJ/2001, Kepdirjen No. KEP-35/PJ/2001, Kepdirjen No. KEP-36/PJ/2001, Kepdirjen No. KEP-37/PJ/2001, Kepdirjen No. KEP-38/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-39/PJ/2001.

Kepala Kantor Wilayah IV DJP khusus untuk pelabuhan keberangkatan ke luar negeri di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi

Tata caranya ditetapkan dalam SE-39/PJ.41/2000

19.

Pasal 18 ayat (3) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

20.

Memberikan persetujuan atas permohonan stiker PPN

Pasal 1 angka 17 UU No. 8/1983 s.t.d.t.d. UU No. 18/2000 dan Kepmenkeu No. 567/KMK.04/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-552/PJ/2001

21.

Menetapkan Klasifikasi Bumi dan Bangunan

Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2) UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994

Kepala Kantor Wilayah DJP

22.

Menerbitkan keputusan atas Surat Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak PBB terhadap SPPT dan SKP PBB

Pasal 16 UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994

Kepala Kantor Wilayah DJP untuk jumlah pokok pajak sesuai batasan yang ditetapkan oleh Direktur PBB & BPHTB

Termasuk apabila telah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan belum diterbitkan keputusan oleh Kepala KPPBB

23.

Menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administrasi PBB

Pasal 20 UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994

Kepala Kantor Wilayah DJP untuk jumlah sanksi administrasi sesuai batasan yang ditetapkan oleh Direktur PBB & BPHTB

24.

Menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha dari Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha Perbankan atau Wajib Pajak yang akan menjual sahamnya di Bursa Efek

Pasal 10 ayat (3) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000 dan Kepmenkeu No. 422/KMK.04/1998 s.t.d.d. Kepmenkeu No. 469/KMK.04/1998

Kepala Kantor Wilayah DJP

Sepanjang WP-WP yang melakukan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha tersebut terdaftar pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak dalam wilayah Kanwil yang sama

25.

Menerbitkan surat persetujuan perubahan metode pembukuan dan/atau tahun Buku yang ke-2 (dua) dan seterusnya.

Pasal 28 ayat (6) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Tata caranya ditetapkan dalam SE-40/PJ.42/1998

26.

Menerbitkan keputusan atas surat keberatan PBHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak

Pasal 17 ayat UU No. 21/1997 s.t.d.d. UU No. 20/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP untuk jumlah pokok pajak sesuai batasan yang ditetapkan oleh Direktur PBB & BPHTB

27.

Menerbitkan Surat Keterangan Fiskal (Tax Clearance)

Pasal 20 UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Bagi WP yang akan masuk bursa

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-447/PJ/2001

28.

Menerbitkan keputusan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat keputusan (SK) dalam rangka pelaksanaan Pasal 16, 26, dan 36 KUP

Pasal 16, Pasal 26, dan Pasal 36 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP, sepanjang surat keputusan yang dibetulkan diterbitkan oleh Kepala Kanwil

29.

Menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang

Pasal 12 ayat (2) UU No. 8/1983 s.t.d.t.d. UU No. 18/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen Pajak No. KEP-638/PJ/2001

30.

Menerbitkan keputusan mengenai penunjukan tempat lain sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak ataupun secara jabatan

Pasal 12 ayat (1) UU No. 8/1983 s.t.d.t.d. UU No. 18/2000 dan Pasal 12 ayat (2) PP No. 143 Tahun 2000

Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP tempat Pajak Masukan dimohonkan untuk dikreditkan

31.

Menerbitkan keputusan mengenai penunjukan tempat lain sebagai tempat pajak terutang atas ekspor Barang Kena Pajak baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak ataupun secara jabatan

Pasal 12 ayat (1) UU No. 8/1983 s.t.d.t.d. UU No. 18/2000 dan Pasal 14 ayat (3) PP No. 143 Tahun 2000

Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP tempat Pajak terutang tersebut dimohonkan untuk diperhitungkan

Catatan:
s.t.d.d.	=	sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d.	=	sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Kepmenkeu	=	Keputusan Menteri Keuangan
Kepdirjen	=	Keputusan Direktur Jenderal Pajak

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN
KEPADA PARA PEJABAT PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
(KANTOR WILAYAH DJP WP BESAR)

NO.
URUT

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DASAR HUKUM

DILIMPAHKAN KEPADA

KETERANGAN

Mengeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi Surat Keberatannya

Pasal 25 ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Bidang Keberatan dan Banding

Memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak bahwa surat keberatannya tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan formal

Pasal 25 ayat (4) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP-DJP

Menerbitkan keputusan atau keberatan yang diajukan Wajib Pajak sehubungan dengan ketetapan pajak

Pasal 26 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP-DJP

Menerbitkan keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan

Pasal 26 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Menerbitkan keputusan mengenai permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan

Pasal 36 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 542/KMK.04/2000 dan Kepdirjen No. KEP-268/PJ/2001

Menerbitkan keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, kecuali atas keberatan yang telah diajukan banding

Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 542/KMK.04/2000 dan Kepdirjen No. KEP-268/PJ/2001

Membuat, menandatangani dan menyampaikan Uraian Banding Direktur Jenderal Pajak kepada Badan Peradilan Pajak

Pasal 27 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Menerbitkan Tanda Pengenal Pemeriksa

Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak

Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

10.

Menerbitkan Surat Perintah Pengamatan

Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 44 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

11.

Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

12.

Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan

Pasal 44 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

13.

Melakukan Pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan Bukti Permulaan atau tujuan lain

Pasal 29 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

14.

Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu

Pasal 30 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

15.

Meminta keterangan dan atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa atau disidik

Pasal 35 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

16.

Memberitahukan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa

Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

17.

Menetapkan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan

Pasal 2 ayat (6) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

18.

Pasal 18 ayat (3) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

19.

Pasal 10 ayat (3) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000 dan Kepmenkeu No. 422/KMK.04/1998 s.t.d.d. Kepmenkeu No. 469/KMK.04/1998

Kepala Kantor Wilayah DJP

Sepanjang WP-WP yang melakukan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha tersebut terdaftar pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak dalam wilayah Kanwil yang sama

20.

Menerbitkan surat persetujuan perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku yang ke-2 (dua) dan seterusnya

Pasal 28 ayat (6) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Tata caranya ditetapkan dalam SE-40/PJ.42/1998

21.

Menerbitkan Surat Keterangan Fiskal (Tax Clearance)

Pasal 20 UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Bagi WP yang akan masuk bursa

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-447/PJ/2001

22.

Pasal 16, Pasal 26, dan Pasal 36 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP sepanjang surat keputusan yang dibetulkan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP

23.

Menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang

Pasal 12 ayat (2) UU No. 8/1983 s.t.d.t.d. UU No. 18/2000

Kepala Kantor Wilayah DJP

Tata caranya ditetapkan dalam Kepdirjen No. KEP-638/PJ/2001

24.

Pasal 12 ayat (1) UU No. 8/1983 s.t.d.t.d. UU No. 18/2000 dan Pasal 12 ayat (2) PP No. 143 Tahun 2000

Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP WP Besar tempat Pajak Masukan dimohonkan untuk dikreditkan

25.

Menerbitkan keputusan mengenai penunjukan tempat lain sebagai tempat pajak terutang atas ekspor Barang Kena Pajak baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak ataupun secara jabatan

Pasal 12 ayat (1) UU No. 8/1983 s.t.d.t.d. UU No. 18/2000 dan Pasal 14 ayat (3) PP No. 143 Tahun 2000

Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP WP Besar tempat pajak terutang tersebut dimohonkan untuk diperhitungkan

Catatan:
s.t.d.d.	=	sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d.	=	sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Kepmenkeu	=	Keputusan Menteri Keuangan
Kepdirjen	=	Keputusan Direktur Jenderal Pajak

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN
KEPADA DIREKTUR PAJAK PENGHASILAN

NO.
URUT

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DASAR HUKUM

DILIMPAHKAN KEPADA

KETERANGAN

Membuat, menandatangani dan menyampaikan Uraian Banding Direktur Jenderal Pajak kepada Badan Peradilan Pajak

Pasal 27 UU No. 6/1983 s.t.d.d. UU No. 16/2000

Direktur Pajak Penghasilan

Sepanjang penyelesaian keberatan diputuskan oleh Kantor Pusat DJP

Menetapkan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan

Pasal 2 ayat (6) UU No. 7/1983 s.t.d.d. UU No. 17/2000

Direktur Pajak Penghasilan

Catatan:
s.t.d.d.	=	sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d.	=	sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Kepmenkeu	=	Keputusan Menteri Keuangan
Kepdirjen	=	Keputusan Direktur Jenderal Pajak

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN
KEPADA DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA (DIREKTUR PPN DAN PTLL)

NO.
URUT

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DASAR HUKUM

DILIMPAHKAN KEPADA

KETERANGAN

Membuat, menandatangani dan menyampaikan Uraian Banding Direktur Jenderal Pajak kepada Badan Peradilan Pajak

Pasal 27 UU No. 6/1983 s.t.d.d. UU No. 16/2000

Direktur PPN dan PTLL

Sepanjang penyelesaian keberatan diputuskan oleh Kantor Pusat DJP

Menerbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN atas impor dan penyerahan:
a.	Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan khusus lainnya, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT PINDAD, untuk keperluan TNI dan POLRI;
b.	Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
c.	Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
d.	Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional

Pasal 16B UU No. 8/1983 s.t.d.d. UU No. 18/2000 dan PP 146/2000

Direktur PPN dan PTLL

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 10/KMK.04/2001

Catatan:
s.t.d.d.	=	sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d.	=	sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Kepmenkeu	=	Keputusan Menteri Keuangan
Kepdirjen	=	Keputusan Direktur Jenderal Pajak

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN
KEPADA DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (DIREKTUR PBB DAN BPHTB)

NO.
URUT

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DASAR HUKUM

DILIMPAHKAN KEPADA

KETERANGAN

Menandatangani dan menyampaikan Uraian Banding Direktur Jenderal Pajak kepada Badan Peradilan Pajak

Pasal 17 ayat (1) UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994 dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Direktur PBB dan BPHTB

Tata caranya ditetapkan dalam SE-17/PJ.6/1997

Catatan:
s.t.d.d.	=	sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d.	=	sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Kepmenkeu	=	Keputusan Menteri Keuangan
Kepdirjen	=	Keputusan Direktur Jenderal Pajak

LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN
KEPADA PARA PEJABAT PADA DIREKTORAT PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN, DAN PENAGIHAN PAJAK (DIREKTUR P4)

NO.
URUT

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DASAR HUKUM

DILIMPAHKAN KEPADA

KETERANGAN

Menerbitkan Tanda Pengenal Pemeriksa

Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Direktur P4

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak

Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Direktur P4

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

Menerbitkan Surat Perintah Pengamatan

Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 44 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Direktur P4

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Direktur P4

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

Melakukan Pemeriksaan Lengkap untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain

Pasal 29 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001

Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu

Pasal 30 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

Meminta keterangan dan/atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa

Pasal 35 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Direktur P4

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

Memberitahukan Hasil Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak yang diperiksa

Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Direktur P4

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

Pasal 18 ayat (3) UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 17/2000

Direktur P4

10.

Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan

Pasal 44 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2000

Direktur P4

Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 545/KMK.04/2000, Kepdirjen No. KEP-722/PJ/2001, dan Kepdirjen No. KEP-741/PJ/2001

Catatan:
s.t.d.d.	=	sebagaimana telah diubah dengan
s.t.d.t.d.	=	sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Kepmenkeu	=	Keputusan Menteri Keuangan
Kepdirjen	=	Keputusan Direktur Jenderal Pajak