LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 587/KMK.01/2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

KEDUDUKAN, JUMLAH DAN DAERAH WEWENANG

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NO.	KANTOR WILAYAH	DAERAH WEWENANG				TEMPAT KEDUDUKAN
		DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		KANTOR
1.	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS	a.	DKI Jakarta	1.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Jakarta
		b.	Seluruh Indonesia		Badan Usaha Milik Negara
				2.	KPP Penanaman Modal Asing Satu
				3.	KPP Penanaman Modal Asing Dua
				4.	KPP Penanaman Modal Asing Tiga
				5.	KPP Penanaman Modal Asing Empat
				6.	KPP Penanaman Modal Asing Lima
				7.	KPP Penanaman Modal Asing Enam
				8.	KPP Badan dan Orang Asing Satu
				9.	KPP Badan dan Orang Asing Dua
				10.	KPP Perusahaan Masuk Bursa
2.	KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR	Seluruh Indonesia		1.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu	Jakarta
				2.	KPP Wajib Pajak Besar Dua

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

ttd.

KOEMORO WARSITO, S.H.

NIP 060041898

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 587/KMK.01/2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

NAMA DAN WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK

NO.	NAMA	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1.	KPP Badan Usaha Milik Negara	Seluruh Indonesia (Perusahaan Negara)
2.	KPP Penanaman Modal Asing Satu	Seluruh Indonesia (PMA - Sektor Industri Kimia dan Barang Galian Non Logam), kecuali ditentukan lain.
3.	KPP Penanaman Modal Asing Dua	Seluruh Indonesia (PMA - Sektor Industri Logam dan Mesin), kecuali ditentukan lain.
4.	KPP Penanaman Modal Asing Tiga	Seluruh Indonesia (PMA - Sektor Pertambangan dan Perdagangan), kecuali ditentukan lain.
5.	KPP Penanaman Modal Asing Empat	Seluruh Indonesia (PMA - Sektor Industri Tekstil, Makanan dan Kayu), kecuali ditentukan lain.
6.	KPP Penanaman Modal Asing Lima	Seluruh Indonesia (PMA - Sektor Agribisnis dan Jasa), kecuali ditentukan lain.
7.	KPP Penanaman Modal Asing Enam	Seluruh Indonesia (PMA - Sektor Jasa dan Perdagangan), kecuali ditentukan lain.
8.	KPP Badan dan Orang Asing Satu	Badan Asing : DKI Jakarta. Orang Asing : DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Serpong, Cibinong, Depok, Serang, Cikarang, Karawang, dan Purwakarta.	Pembagian wajib pajak pada KPP Badan dan Orang Asing Satu dan KPP Badan dan Orang Asing Dua diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak
9.	KPP Badan dan Orang Asing Dua	Badan Asing : DKI Jakarta. Orang Asing : DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Serpong, Cibinong, Depok, Serang, Cikarang, Karawang, dan Purwakarta.
10.	KPP Perusahaan Masuk Bursa	Seluruh Indonesia (Perusahaan Masuk Bursa), kecuali ditentukan lain.
11.	KPP Wajib Pajak Besar Satu	Seluruh Indonesia
12.	KPP Wajib Pajak Besar Dua	Seluruh Indonesia

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

ttd.

KOEMORO WARSITO, S.H.

NIP 060041898

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 587/KMK.01/2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

BAGAN ORGANISASI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BAGIAN UMUM

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM DAN PELAPORAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG DUKUNGAN TEKNIS DAN KONSULTASI

BIDANG PEMERIKSAAN PENYIDIKAN DAN PENAGIHAN

BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

BIDANG KEBERATAN DAN BANDING

SEKSI DUKUNGAN TEKNIS KOMPUTER

SEKSI BIMBINGAN PEMERIKSAAN

SEKSI BIMBINGAN PELAYANAN

SEKSI KEBERATAN DAN BANDING I

SEKSI BIMBINGAN KONSULTASI

SEKSI ADMINISTRASI PENYIDIKAN

SEKSI BIMBINGAN PENYULUHAN

SEKSI KEBERATAN DAN BANDING II

SEKSI DAN DAN POTENSI

SEKSI BIMBINGAN PENAGIHAN

SEKSI HUBUNGAN PELAYANAN MASYARAKAT

SEKSI KEBERATAN DAN BANDING III

KPP

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 587/KMK.01/2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

				KANTOR PELAYANAN PAJAK
							SUBBAGIAN UMUM
SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI	SEKSI PELAYANAN	SEKSI PENAGIHAN	SEKSI PEMERIKSAAN		SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI I	SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI II		SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI III	SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI IV
			KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL