Lampiran
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/KMK.03/2003 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota

CARA DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR
UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

1.

Cara Penghitungan

a.

Untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang terutang terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan untuk pegawai tetap dan penghasilan bruto sebulan untuk pegawai tidak tetap.

b.

Penghasilan dalam huruf a di atas selanjutnya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan status pekerja yang bersiangkutan sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak.

c.

PPh yang terutang dapat dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh dari Penghasilan Kena Pajak.

d.

PPh pasal 21 yang ditanggung Pemerintah dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh dari Upah Minimum Propinsi atau Upah Minium Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada Propinsi atau Kabupaten/Kota dimana pekerja bekerja setelah dikurangi dengan PTKP.

e.

Selisih antara PPh Pasal 21 menurut perhitungan huruf c dan huruf d adalah PPh Pasal 21 , yang dipotong dari penghasilan pekerja.

2.

Contoh Penghitungan :

2.1  

Ada PPh Yang Ditanggung Oleh Pemerintah

a)

Jaka Darmawan adalah pegawai tidak tetap di PT Ella Raya YAng berlokasi di Propinsi Lampung. Jaka Darmawan belum menikah menerima penghasilan sebesar Rp 600.000,00 sebulan. Misalkan UMP di Lampung sebesar Rp 350.000,00 sebulan.

PPh Pasal 21 yang terutang, PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemermtah, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh pemberi kerja adalah sebagai berikut:

*	PPh Pasal 21 terutang :
	Penghasilan sebulan	Rp 600.000,00
	PTKP (TK/ -) sebulan	Rp 240.000,00
	Penghasilan Kena Pajak	Rp 360.000,00
	PPh Pasal 21:
	(5% x Rp 360.000,00)		Rp 18.000,00
*	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah:
	UMP (Lampung) sebulan	Rp 350.000,00
	PTKP (TK/-) sebulan	Rp 240.000,00
	Penghasilan yang PPh-nya Ditanggung Pemerintah	Rp 110.000,00
	PPh Pasal 21 (5% x Rp 110.000,00)		Rp 5.500,00
*	PPh Pasal 21 yang harus dipotong		Rp 12.500,00

PPh Pasal 21 sebesar Rp 12.500,00 harus dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemberi kerja.

b)

Abdul Hakim belum menikah adalah pegawai tetap pada Koperasi Tahu Tempe Samarinda di Propinsi Kalimantan Timur dengan menerima penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 sebulan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00 sebulan. Misalkan UMP di Propinsi kalimantan Timur adalah sebesar Rp 540.000,00 sebulan.

*	PPh Pasal 21 terutang:
	Penghasilan sebulan			Rp 2.000.000,00
	Pengurang:
	1.	Biaya jabatan
		(5% x Rp 2.000.000,00)	Rp   100.000,00
	2.	Iuran Pensiun	Rp     25.000,00
				Rp   125.000,00
	Penghasilan Neto sebulan			Rp 1.875.000,00
	PTKP (TK/ -) sebulan			Rp    240.000,00
	Penghasilan Kena Pajak			Rp 1.635.000,00
	PPh Pasal 21:
	(5% x Rp 1.635.000,00)			Rp      81.750,00
*	PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah:
	UMP (Kaltim) sebulan		Rp 540.000,00
	PTKP (TK/-) sebulan		Rp 240.000,00
	Penghasilan yang PPh-nya
	Ditanggung Pemerintah		Rp 300.000,00
	PPh Pasal 21 yang ditanggung
	(5% x Rp 300.000,00)			Rp     15.000,00
*	PPh Pasal 21 yang harus dipotong			Rp 66.750,00

PPh Pasal 21 sebesar Rp 66.750,00 harus dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemberi kerja.

2.2

Tidak Ada PPh Yang Ditanggung Pemerintah

Amri Tyasto menikah dengan 2 orang anak adalah pegawai tetap pada Yayawan Pendekar bangsa (STIE Abadi Indonesia) berlokasi di Propinsi Banten dengan menerima penghasilan sebesar Rp 1.000.000,00 sebulan dan membayar iuran pensiun sebesr Rp 25.000,00 sebulan. Misalkan UMP di banten sebesar Rp 475.000,00 sebulan.

PPh Pasal 21 yang terutang, PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh pemberi kerja adalah sebagai berikut:

*	PPh Pasal 21 yang terutang.
	Penghasilan sebulan		Rp 1.000.000,00
	Pengurang:
	1. Biaya jabatan
	(5% x Rp 1.000.000,00)	Rp     50.000,00
	2. Iuran pensiun	Rp     25.000,00
			Rp     75.000,00
	Penghasilan Neto sebulan		Rp   925.000,00
	PTKP (K/2) sebulan		Rp    600.000,00
	Penghasilan Kena Pajak		Rp    325.000,00
	PPh Pasal 21
	(5% x Rp 325.000,00)		Rp      16.250,00
*	PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah:
	UMP (Banten) sebulan	Rp 475.000,00
	PTKP (K/2) sebulan	Rp 600.000,00
	Penghasilan yang PPh-nya
	Ditanggung Pemerintah	Rp   n i h i l
	PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah		Rp    n i h i l
*	PPh Pasal 21 yang harus dipotong		Rp 16.250,00

PPh Pasal 21 sebesar Rp 16.250,00 harus dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemberi kerja.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BOEDIONO