LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 04/BC/2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT SANGGUP BAYAR (SSB)

(PROMESSORY NOTE)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	…………………………………………………………
Jabatan	:	…………………………………………………………
Bertindak atas	:
Nama Perusahaan	:	…………………………………………………………
NPWP	:	…………………………………………………………
Alamat	:	…………………………………………………………
Telepon	:	…………………………………………………………

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami akan melunasi sekaligus seluruh PNBP yang mendapat fasilitas pembayaran berkala selambat-lambatnya sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- /BC/2004 tanggal April 2004.

Jangka waktu SSB ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ……………… s.d ………………………

Apabila kami tidak memenuhi kewajiban kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai/BPIB*)……………………………… berupa penyelesaian seluruh PNBP tersebut di atas maka kami sanggup dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian SSB ini kami buat dengan sebenarnya.

Dibuat di

tanggal

Materai

( )

*)	coret yang tidak perlu

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

EDDY ABDURRACHMAN

NIP 060044459

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 04/BC/2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERNYATAAN SANGGUP BAYAR (PSB)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	…………………………………………………………
Alamat	:	…………………………………………………………
Kartu Identitas	:	KTP/SIM/Paspor *); Nomor: …………………………………
Bertindak atas	:
Nama Perusahaan	:	…………………………………………………………
NPWP	:	…………………………………………………………
Alamat	:	…………………………………………………………
Telepon

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami akan melunasi PNBP yang mendapat fasilitas pembayaran kemudian selambat-lambatnya sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- /BC/2004 tanggal April 2004.

Apabila kami tidak memenuhi kewajiban kepada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai …………………………… berupa penyelesaian seluruh PNBP tersebut di atas maka kami sanggup dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian PSB ini kami buat dengan sebenarnya.

Dibuat di

tanggal

Materai

( )

*) coret yang tidak perlu

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

EDDY ABDURRACHMAN

NIP 060044459

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 04/BC/2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Daftar Rekapitulasi Pembayaran PNBP Berkala

Nama perusahaan	:
Periode	:	…………… s.d………………….
SSBP Nomor : ……………… tanggal………………

No. Urut	Dokumen Dasar			Jenis penerimaan	Tarif PNBP (Rp)
No. Urut	Jenis	Nomor	Tanggal	Jenis penerimaan	Tarif PNBP (Rp)

TANGGAL…………………………………………

PENYETOR

………………………………………………………………

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

EDDY ABDURRACHMAN

NIP 060044459

: …………………………….

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 04/BC/2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH ……………… DJBC ………………

KANTOR PELAYANAN ……………………………………

………………………,tgl ……………………20…

Kepada Yth.

Nama / Nama Perusahaan	:	………………………………
NPWP	:	………………………………
Alamat	:	………………………………

di ………………

SURAT TAGIHAN I

Nomor: S-…………………

Menurut catatan kami hingga saat ini Saudara belum menyelesaikan :

1.	Pembayaran berkala periode tgl… s.d …tgl… *
2.	Pembayaran kemudian *
3.	Kekurangan pembayaran berkala/kemudian *

atas PNBP sebesar Rp. ………… (…………………..dengan huruf……………….).

Berdasarkan Surat Sanggup Bayar (SSB) / Pernyataan Sanggup Bayar (PSB) * yang telah diserahkan kepada kami, diminta saudara menyelesaikan pembayaran dimaksud.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya surat tagihan ini Saudara belum melunasi utang PNBP dimaksud maka fasilitas pembayaran berkala/kemudian yang diberikan kepada Saudara menjadi gugur.

Kepala Kantor,

( )

NIP.

*) coret yang tidak perlu

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

EDDY ABDURRACHMAN

NIP 060044459

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 04/BC/2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR WILAYAH ……………… DJBC ………………

KANTOR PELAYANAN ……………………………………

Tempat, …………………… tgl …………20……………

Kepada Yth.

Nama / Nama Perusahaan	:	………………………………
NPWP	:	………………………………
Alamat	:	………………………………

di ………………

SURAT TAGIHAN II

Nomor: S-………………….

Sehubungan dengan Surat Tagihan Nomor S-………………… Tanggal……………, hingga saat ini Saudara belum menyelesaikan :

1.	Pembayaran berkala periode ….tgl… s.d …tgl… *
2.	Pembayaran kemudian *
3.	Kekurangan pembayaran berkala/kemudian *

atas PNBP sebesar Rp. ………… (…………………..dengan huruf……………….).

Berdasarkan Surat Sanggup Bayar (SSB) / Pernyataan Sanggup Bayar (PSB) * yang telah diserahkan kepada kami, diminta saudara menyelesaikan pembayaran dimaksud.

Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Saudara belum melunasi utang PNBP dimaksud maka pelayanan di bidang Kepabeanan dan Cukai tidak diberikan.

Kepala Kantor,

( )

NIP.

*) coret yang tidak perlu

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

EDDY ABDURRACHMAN

NIP 060044459

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 04/BC/2004 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

TATA LAKSANA PEMBAYARAN SECARA BERKALA, PEMBAYARA N

KEMUDIANDAN KOMPENSASI PNBP

A.	Pembayaran Secara Berkala Pengusaha yang frekuensi kegiatan ekspor/KB/pengujian laboratorium tinggi yaitu sekurangkurangnya 5 (lima) kali dalam sebulan dapat diberikan pembayaran berkala dengan persetujuan Kepala KPBC/BPIB dengan prosedur sebagai berikut :
	1.	Pengusaha :
		a.	Mengajukan permohonan pembayaran berkala PNBP.
		b.	Menyerahkan Surat Sanggup Bayar (SSB) yang berlaku 1 (satu) tahun.
		c.	Wajib melunasi PNBP paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya sebagai berikut :
			i.	menghitung sendiri jumlah dokumen pemberitahuan yang wajib bayar PNBP dan besarnya PNBP terutang bulan yang lalu;
			ii.	membuat daftar rekapitulasi pembayaran PNBP berkala bulan yang lalu;
			iii.	menyetor ke Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi dengan menggunakan formulir SSBP dengan dilampiri daftar rekapitulasi pembayaran PNBP berkala.
		d.	Menyerahkan SSBP lembar ke-5 dan daftar rekapitulasi pembayaran PNBP berkala kepada Bendaharawan.
	2.	Kepala KPBC/BPIB atau pejabat yang ditunjuknya :
		a.	Meneliti permohonan dan SSB yang diajukan
		b.	Menyiapkan tanda bukti penerimaan SSB rangkap 2 (dua) yang berlaku sebagai persetujuan pembayaran berkala sebagai berikut :
			1).	Tanda bukti penerimaan SSB lembar ke-1 diserahkan kepada yang bersangkutan.
			2).	SSB dan tanda bukti penerimaan SSB lembar ke-2 ditatausahakan.
		c.	Menerima SSBP lembar ke-5 dan daftar rekapitulasi pembayaran PNBP berkala.
B.	Pembayaran Kemudian Kepala Kantor dapat memberikan persetujuan pembayaran kemudian berdasarkan pertimbangan agar tidak terjadi hambatan pelayanan Kepabeanan dan Cukai yang meliputi :
	a.	Pelayanan kegiatan pada hari Sabtu/Minggu/hari libur/di luar jam kerja;
	b.	Pelayanan kegiatan yang peka waktu;
	c.	Pelayanan lain atas pertimbangan Kepala Kantor;
		dengan prosedur sebagai berikut :
		1.	Pengusaha :
			a.	Menyerahkan Pernyataan/Pengakuan Sanggup Bayar (PSB) yang berlaku untuk setiap kegiatan pada hari dimaksud.
			b.	Wajib melunasi PNBP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah timbulnya kewajiban membayar.
		2.	Kepala KPBC atau pejabat yang ditunjuknya :
			a.	Meneliti dan menatausahakan PSB yang diajukan.
			b.	Menerima tanda bukti pembayaran/penyetoran PNBP dari yang bersangkutan pada hari yang ditetapkan.
C.	Kompensasi Dalam hal PNBP telah dibayar sedangkan dokumen pemberitahuan dibatalkan maka PNBP dapat dikompensasikan dengan prosedur sebagai berikut :
	1.	Pengusaha
		a.	Mengajukan permohonan kompensasi bersamaan dengan pembatalan dokumen pemberitahun kepada Kepala KPBC atau pejabat yang ditunjuknya.
		b.	Menerima BPBP lembar ke-1 atau SSBP lembar ke-5 dari Kepala Kantor KPBC atau pejabat yang ditunjuknya.
		c.	Merubah/memperbaiki nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan yang tertera pada BPBP atau SSBP sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
		d.	BPBP atau SSBP sebagaimana dimaksud dalam huruf c merupakan bukti pembayaran untuk pelayanan Bea dan Cukai yang sejenis.
	2.	Kepala Kantor KPBC atau pejabat yang ditunjuknya :
		a.	Meneliti permohonan kompensasi dan dokumen dasar yang dibatalkan serta SSBP/BPBP yang bersangkutan dari Wajib Bayar.
		b.	Membukukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada buku catatan tersendiri dan mengarsipkannya.
		c.	Menyerahkan kembali BPBP lembar ke-1 atau SSBP lembar ke-5 kepada yang bersangkutan untuk diperhitungkan pada pelayanan atau kegiatan berikutnya.
		d.	Menerima kembali dan menandasahkan BPBP lembar ke-1 atau SSBP lembar ke-5 yang telah diperbaiki dari yang bersangkutan.
		e.	Menatausahakan BPBP lembar ke-1 atau SSBP lembar ke-5 sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b.
		f.	Memberitahukan kepada KPKN tentang perubahan nomor dokumen dasar pada SSBP dimaksud.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

EDDY ABDURRACHMAN

NIP 060044459