New Topic

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR : 118/KMK.04/2004 TENTANG

TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL

BEA DAN CUKAI

JENIS, SATUAN DAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak					Satuan	Tarif
A.	Pelayanan Impor, Ekspor dan Cukai
	1.	Pelayanan Penyelesaian Pemberitahuan Barang Impor
		a.	Electronic Data Interchange (EDI)		Per Pemberitahuan	Rp. 100.000,00
		b.	Non Electronic Data Interchange (EDI)		Per Pemberitahuan	Rp. 50.000,00
	2.	Pelayanan Pemberitahuan Ekspor Barang
		a.	Electronic Data Interchange (EDI)		Per Pemberitahuan	Rp. 60.000,00
		b.	Non Electronic Data Interchange (EDI)		Per Pemberitahuan	Rp. 30.000,00
	3.	Cukai
		-	Pelayanan Pemusnahan Barang Kena Cukai/ Perusakan Pita Cukai		Per Pemberitahuan	2,5% dari nilai Cukai
		-	Pelayanan Cukai Lainnya
			a.	Electronic Data Interchange (EDI)	Per Pemberitahuan	Rp. 60.000,00
			b.	Non Electronic Data Interchange (EDI)	Per Pemberitahuan	Rp. 30.000,00
			Yang terdiri dari:
			1)	Pelayanan pemesanan pita cukai;
			2)	Pelayanan pengeluaran etil alkohol atau minuman mengandung etil alkohol dengan membayar cukai;
			3)	Pelayanan pengeluaran etil alkohol dengan fasilitas pembebasan
	4.	Kawasan Berikat
		a.	Electronic Data Interchange (EDI)		Per Pemberitahuan	Rp. 60.000,00
		b.	Non Electronic Data Interchange (EDI)		Per Pemberitahuan	Rp. 30.000,00
	5.	Manifest
		a.	Electronic Data Interchange (EDI)
			1)	S.d. 10 pos	Per Manifest	Rp. 250.000,00
			2)	Diatas 10 pos	Per Manifest	Rp. 450.000,00
		b.	Non Electronic Data Interchange (EDI)
			1)	S.d. 10 pos	Per Manifest	Rp. 125.000,00
			2)	Diatas 10 pos	Per Manifest	Rp. 225.000,00
	6.	Perubahan pos manifest
		a.	Electronic Data Interchange (EDI)		Per Manifest	Rp. 120.000,00
		b.	Non Electronic Data Interchange (EDI)		Per Manifest	Rp. 50.000,00
B.	Biaya Penagihan Bea Masuk dan Cukai
	1.	Surat Paksa			Per Pemberitahuan	Rp. 50.000,00
	2.	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan			Per Pelaksanaan	Rp. 100.000,00
C.	Biaya Pengumuman, Pembatalan dan Pencacahan Barang Lelang
	1.	Pengumuman Lelang			Per Pengumuman	Sesuai tarif media
	2.	Pengumuman Pembatalan Lelang			Per Pengumuman	Sesuai tarif media
	3.	Pencacahan Barang Lelang			Per Pelaksanaan	2,5% dari harga lelang
D.	Jasa Pengujian Laboratorium Bea dan Cukai
	1.	Pengujian elemen/unsur kimia dan fisiko kimia komoditas bukan pelumas
		a.	Metoda High Performance Liquid Chromatography		Per Pengujian	Rp. 200.000,00
		b.	Metoda instrumentasi analisa kimia lain		Per Pengujian	Rp. 50.000,00
		c.	Metoda uji lain		Per Pengujian	Rp. 35.000,00
	2.	Pengujian elemen/unsur kimia dan fisiko kimia Komoditas pelumas
		a.	Metoda High Performance Liquid Chromatography		Per Pengujian	Rp. 300.000,00
		b.	Metoda instrumentasi analisa kimia lain		Per Pengujian	Rp. 100.000,00
		c.	Metoda uji lain		Per Pengujian	Rp. 75.000,00
E.	Sewa penggunaan auditorium				Per 6 jam	Rp.1.650.000,00
					Kelebihan per jam	Rp. 150.000,00
F.	Jasa Penyajian Data Impor/Ekspor/Cukai
	1.	Data Impor (maksimum 10 kolom)			Per record	Rp. 2.500,00
	2.	Data Ekspor (maksimum 10 kolom)			Per record	Rp. 2.500,00
	3.	Data Cukai (maksimum 10 kolom)			Per record	Rp. 2.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen,

ttd

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.

NIP 060041898

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR : 118/KMK.04/2004 TENTANG

TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL

BEA DAN CUKAI

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

BUKTI PEMBAYARAN BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI(BPBP)

Lembar ke-1

dilampirkan pada dokumen

Lembar ke-2

Bendaharawan Penerima PNBP

Lembar Ke-3

Wajib bayar

Bendaharawan Penerima PNBP

pada:

..........................................

A.	Nomor		:	.........................
B.	NPWP		:	...........................................................
	NAMA		:	...........................................................
	ALAMAT		:	...........................................................
C.	DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN
	1.	Jenis penerimaan			:	.............................	Kode MAP -----------------
	2.	Dokumen			:	------------------------------------------------	NOMOR: ......... TANGGAL .......
D.	JUMLAH PEMBAYARAN Rp. ......................... Dengan huruf........................................................................................................................................................

PEMUNGUT/DITJEN BEA DAN CUKAI
Kantor	:	............................
NPWP	:	............................
Alamat	:	............................
Tanggal	:	............................
Waktu	:	............................
Bendaharawan Penerima .................................... NIP.

PETUNJUK PENGISIAN BUKTI PEMBAYARAN BUKAN PAJAK

Pengisian BPBP dilakukan dengan menggunakan huruf cetak kapital atau diketik.

Satu BPBP digunakan untuk satu jenis penyetoran PNBP.

II.

CARA PENGISIAN

Pada kolom Bendaharawan Penerima diisi Kantor DJBC tempat penyetoran PNBP.

Huruf A

Diisi dengan Nomor Bukti Pembayaran sesuai urutan yang dibuat oleh Bendaharawan.

Huruf B

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (kalau ada).

Diisi nama Wajib Bayar.

Diisi alamat Wajib Bayar.

Huruf C

Diisi sebagai berikut:

Pada kolom jenis penerimaan diisi jenis penerimaan pada kolom (1) Tabel di bawah ini;

Pada kolom Kode MAP diisi kode jenis Mata Anggaran Penerimaan;

Pada kolom dokumen diisi jenis dokumen pada kolom (2) Tabel di bawah ini;

Pada kolom nomor diisi nomor dokumen;

Pada kolom tanggal diisi tanggal dokumen.

Jenis Penerimaan						Dokumen
(1)						(2)
-	Jasa Pelayanan Impor, Ekspor dan Cukai
	-	Pelayanan Impor:
		-	Electronic Data Interchange (EDI)			BC2.0, BC 2.4, BC 2.5
		-	non EDI			BC2.0, BC 2.4, BC 2.5
	-	Pelayanan Ekspor:
		-	Electronic Data Interchange (EDI)			PEB
		-	non EDI			PEB
	-	Pelayanan Cukai
		-	Pelayanan pengeluaran etil alkohol dengan fasilitas pembebasan.			Surat Persetujuan
		-	Pelayanan pemusnahan Barang Kena Cukai			Surat Persetujuan
	-	Pelayanan Kawasan Berikat (KB)
		-	Pelayanan pemasukan dari TPS/GB ke KB:
			-	EDI		BC.23
			-	non EDI		BC.23
		-	Pelayanan Manifest
			-	S.d. 10 pos
				-	EDI	BC.11
				-	Non EDI	BC.11
			-	Diatas 10 pos
				-	EDI	BC.11
				-	Non EDI	BC.11
		-	Pelayanan Perubahan pos manifest
			-	EDI		BC.11
			-	non EDI		BC.11
		-	Biaya Penagihan Bea Masuk dan Cukai
			-	Biaya Pelaksanaan Surat Paksa		Surat Paksa
			-	Biaya Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan		SPMP
		-	Biaya Pengumuman, Pembatalan dan Pencacahan Barang Lelang
			-	Biaya Pengumuman Lelang		Pengumuman
			-	Biaya Pengumuman Pembatalan Lelang		Pengumuman
			-	Biaya Pencacahan Barang Lelang		Berita Acara
		-	Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai
			-	Pengujian elemen/unsur kimia dan fisiko kimia komoditas bukan pelumas
				-	Metoda High Performance Liquid Chromatography	Hasil Pengujian
				-	Metoda instrumentasi analisa kimia lain	Hasil Pengujian
				-	Metoda uji lain	Hasil Pengujian
		-	Sewa penggunaan auditorium			Surat Persetujuan
		-	Jasa penyajian data impor/ekspor/cukai
			-	Jasa penyajian data impor		Penyajian Data
			-	Jasa penyajian data ekspor		Penyajian Data
			-	Jasa penyajian data cukai		Penyajian Data

Huruf D

Diisi jumlah pembayaran dengan angka dan huruf.

Pada kolom pemungut/Ditjen Bea dan Cukai diisi secara lengkap meliputi:

Kantor DJBC tempat penyetoran PNBP;

NPWP Bendaharawan Penerima PNBP;

Alamat Kantor DJBC tempat penyetoran PNBP;

Tanggal penerimaan pembayaran;

Waktu penerimaan pembayaran (jam dan menit); dan

Tanda tangan, Nama jelas dan NIP Bendaharawan Penerima PNBP.

III.

UKURAN DAN WARNA

Ukuran

A4.

Warna

Putih.

Keterangan

Lembar ke-1 (asli) jenis kertas HVS, lembar lainnya (copy) Doorslag/NCR.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen,

ttd

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.

NIP 060041898

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR : 118/KMK.04/2004 TENTANG

TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL

BEA DAN CUKAI

TATALAKSANA PENATAUSAHAAN DAN PENYETORAN PNBP DENGAN BUKTI PELUNASAN SSBP PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I.a.	Wajib Setor yang merupakan wajib bayar:
	1.	Mengisi data SSBP rangkap 5 (lima) dengan lengkap, benar dan jelas.
	2.	Menyerahkan SSBP yang telah diisi ke Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi/PT. Pos Indonesia dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir yang bersangkutan.
	3.	Menerima kembali SSBP Lembar ke-1 dan ke-5.
	4.	Menyampaikan SSBP Lembar ke-5 kepada Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai.
I.b.	Wajib Setor yang merupakan Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai:
	1.	mengisi data SSBP rangkap 5 (lima) dengan lengkap, benar dan jelas.
	2.	Menyerahkan SSBP yang telah diisi ke Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi/PT. Pos Indonesia dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai yang tersebut dalam formulir yang bersangkutan.
	3.	Menerima kembali SSBP Lembar ke-1 dan ke-5.
II.	Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi/PT. Pos Indonesia melakukan kegiatan sebagai berikut:
	1.	Menerima SSBP, uang setoran dan mencocokan jumlah uang setoran dengan jumlah yang tertera pada formulir SSBP.
	2.	Mendistribusikan SSBP kepada:
		2.1.	lembar ke-1 untuk penyetor/wajib bayar.
		2.2.	lembar ke-2 dan ke-3 untuk KPKN.
		2.3.	lembar ke-4 Bank/PT. Pos Indonesia.
		2.4.	lembar ke-5 untuk penyetor/wajib bayar guna diserahkan kepada Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai.
III.	Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
	1.	Menerima SSBP lembar ke-2 dan ke-3 dari Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi/PT. Pos Indonesia.
	2.	Menjawab konfirmasi setoran SSBP apabila ada permintaan dari Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai.
IV.	Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai melakukan kegiatan sebagai berikut:
	1.	Menerima SSBP Lembar ke-5 dari Wajib Bayar.
	2.	Melampirkan SSBP Lembar ke-5 pada dokumen dasar atau untuk menutup dokumen yang menjadi dasar penyetoran.
	3.	Menatausahakan SSBP Lembar ke-5.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen,

ttd

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.

NIP 060041898

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR : 118/KMK.04/2004 TENTANG

TATA LAKSANA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL

BEA DAN CUKAI

TATALAKSANA PENATAUSAHAAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PNBP DENGAN BUKTI PELUNASAN BPBP OLEH BENDAHARAWAN PENERIMA BEA DAN CUKAI

1.	Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai berkewajiban memungut, menerima, menyimpan, menyetorkan dan menatausahakan PNBP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2.	Bendaharawan Penerima PNBP Bea dan Cukai mencocokkan jumlah PNBP yang akan dibayar berdasarkan jenis pelayanan.
3.	Menerima uang pembayaran yang jumlahnya sama dengan jumlah nominal PNBP sebagaimana tersebut dalam butir 2.
4.	Memberikan bukti pembayaran berupa BPBP kepada wajib bayar atas pembayaran PNBP.
5.	Mendistribusikan BPBP:
	a.	Lembar ke-1 dilampirkan pada/untuk menutup dokumen.
	b.	Lembar ke-2 untuk Bendaharawan Penerima PNBP.
	c.	Lembar ke-3 untuk Penyetor.
6.	Menyetorkan seluruh PNBP ke Kas Negara melalui:
	a.	Bank Devisa Persepsi yang sekota/sewilayah kerja dengan Kantor DJBC tempat Penyetoran PNBP;
	b.	Bank Persepsi dalam hal di kota/wilayah kerja Kantor DJBC tempat Penyetoran PNBP tidak terdapat Bank Devisa Persepsi; atau
	c.	PT. Pos Indonesia dalam hal di kota/wilayah kerja Kantor DJBC tempat Penyetoran PNBP tidak terdapat Bank Devisa Persepsi dan Bank Persepsi.
7.	Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam butir 6 dilakukan setiap hari dengan ketentuan seluruh penerimaan pada hari itu harus disetorkan pada hari kerja berikutnya.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen,

ttd

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.

NIP 060041898