Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak
	Nomor	:	KEP-132/PJ./2004
	Tanggal	:	27 Agustus 2004
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS KANTOR PELAYANAN PAJAK ........................ (1) _____________________________________

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : .................................... (2)

TENTANG

PEMUSATAN TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA

KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang	:	bahwa setelah membaca dan mempelajari surat pemberitahuan dari ..........(3) NPWP ............... (4) Nomor ....... (5) tanggal ........... (6) hal Pemberitahuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang untuk tempat kegiatan usaha :
		1.	................... (7);
		2	...................
		3.	................... dst.
		terdapat alasan menerbitkan surat keputusan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
		2	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4199);
		4.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.1/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
		5.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ/2000 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2003;
		6.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-67/PJ/2004 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu dan atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu;
		7.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-121/PJ/2004 tentang Penerapan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Satu, KPP Penanaman Modal Asing Dua, KPP Penanaman Modal Asing Tiga, KPP Penanaman Modal Asing Empat, KPP Penanaman Modal Asing Lima, KPP Penanaman Modal Asing Enam, KPP Badan dan Orang Asing Satu, KPP Badan dan Orang Asing Dua dan KPP Perusahaan Masuk Bursa di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA
		Menetapkan berdasarkan pemberitahuan dari .............(8) NPWP .........(9) beralamat di .................(10) untuk pelaksanaan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak ............. (11) dengan tempat kegiatan usaha sebagai berikut:
		1.	................... (12);
		2	...................
		3.	................... dst.

		.............., ................ (13)
		A.n. Direktur Jenderal Pajak
		Kepala Kantor
		........................ (14)
		NIP ................... (15)
Yth. .................. (16)
Jalan ................ (17)
Tembusan:
1.	...................
2.	................... dst.

PETUNJUK PENGISIAN

PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA

Angka 1	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan keputusan.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Angka 3	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
Angka 4	:	Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.
Angka 5	:	Diisi dengan nomor surat Pengusaha Kena Pajak.
Angka 6	:	Diisi dengan tanggal surat Pengusaha Kena Pajak.
Angka 7	:	Diisi dengan tempat-tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.
Angka 8	:	Diisi sama dengan angka 3.
Angka 9	:	Diisi sama dengan angka 4.
Angka 10	:	Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan pemberitahuan.
Angka 11	:	Diisi sama dengan angka 1.
Angka 12	:	Diisi sama dengan angka 7.
Angka 13	:	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
Angka 14	:	Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan keputusan.
Angka 15	:	Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan keputusan.
Angka 16	:	Diisi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
Angka 17	:	Diisi sama dengan nomor 10.
Angka 18	:	Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP yang meliputi KPP yang menerbitkan keputusan, Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala KPP yang meliputi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.

	Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak
	Nomor	:	KEP-132/PJ./2004
	Tanggal	:	27 Agustus 2004
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS KANTOR PELAYANAN PAJAK ........................ (1) _____________________________________

KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAIBAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANANPAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK

NEGARA NOMOR: .......................... (2)

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (7) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-132/PJ./2004 dengan ini dinyatakan bahwa:

Nama	:	............................ (3)
NPWP	:	............................ (4)
Alamat	:	............................ (5)
Kewajiban Pajak	:	( )	PPN	( )	PPn BM............. (6)
Kode Seri Faktur Pajak	:	............................ (7)

Telah ditetapkan sebagai tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak .................. (8) dengan tempat kegiatan usaha sebagai berikut:

1.	................... (9);
2	...................
3.	................... dst.

		.............., ................ (10)
		A.n. Direktur Jenderal Pajak
		Kepala Kantor
		........................ (11)
		NIP ................... (12)
Yth. .................. (13)
Jalan ................ (14)
Tembusan:
1.	................... (15);
2.	................... dst.

PETUNJUK PENGISIAN

KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK

Angka 1	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan keputusan.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Angka 3	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
Angka 4	:	Diisi NPWP Pengusaha Kena Pajak.
Angka 5	:	Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak.
Angka 6	:	Diisi dengan tanda silang dalam tanda kurung.
Angka 7	:	Diisi dengan kode seri Faktur Pajak (lima abjad) yang diberikan KPP yang menerbitkan Keputusan.
Angka 8	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan keputusan.
Angka 9	:	Diisi dengan tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.
Angka 10	:	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
Angka 11	:	Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan keputusan.
Angka 12	:	Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan keputusan.
Angka 13	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
Angka 14	:	Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak.
Angka 15	:	Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP yang meliputi KPP yang menerbitkan. Keputusan, Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala KPP yang meliputi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.