PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-144/PJ./2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN OLEH KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PENGHAPUSANNYA

		DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR Nomor:
Sesuai dengan pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-144/PJ./2005, dengan ini diterangkan bahwa :
1.	Nama		:	……………………………………………………………
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		:	……………………………………………………………
3.	Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)		:	(Kode) – (Uraian KLU)
4.	Alamat		:	……………………………………………………………
5.	Merk/Akronim		:	……………………………………………………………
6.	Status Modal		:	……………………………………………………………
7.	Status Usaha		:	……………………………………………………………
8.	Kewajiban Pajak		:	[ ]	PPh Pasal 4 (2)		[ ]	PPh Pasal 23
				[ ]	PPh Pasal 15		[ X ]	PPh Pasal 25
				[ ]	PPh Pasal 19		[ ]	PPh Pasal 26
				[ X ]	PPh Pasal 21		[ X ]	PPh Pasal 29
				[ ]	PPh Pasal 22
Telah terdaftar pada Master File Wajib Pajak.
Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak sejak tanggal : (hh/bb/tttt)
						……………………………, hh-bb-tttt Direktur Jenderal, ……………………………………………… NIP

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-144/PJ./2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN OLEH KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PENGHAPUSANNYA

	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
N P W P	:
N A M A	:
A L A M A T	:
		TERDAFTAR

PERHATIAN
-	Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
-	NPWP agar di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
-	Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
-	Website	:	http://www.pajak.go.id
	BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-144/PJ./2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN OLEH KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PENGHAPUSANNYA

				DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Nomor : …………………							Jakarta , ………………………………………
Yth,			……………………………………
			……………………………………
			……………………………………
SURAT PENGANTAR PEMBERITAHUAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK Kami Direktorat Jenderal Pajak mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda selama ini yang telah membayar pajak, namun untuk memberikan kemudahan melaksanakan kewajiban perpajakan Anda dan pelayanan prima dari kami, maka bersama ini diberikan identitas berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu :
-	NPWP				:	………………………………………………………………………
-	Nama				:	………………………………………………………………………
-	Alamat				:	………………………………………………………………………
						………………………………………………………………………
-	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)				:	………………………………………………………………………
Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan :
1.		Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
2.		Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Apabila terdapat kesalahan pencantuman nama, alamat atau apabila Anda telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dimohon untuk menyampaikan Surat Sanggahan sebagaimana terdapat dalam lampiran surat ini ke PO BOX 2797 Jakarta 10027. Demikian untuk dimaklumi
								Direktur Jenderal, ………………………………… NIP

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-144/PJ./2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN OLEH KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PENGHAPUSANNYA

Perihal			:	Sanggahan atas Nomor Pokok Wajib Pajak yang diterbitkan secara jabatan
Yth.			Direktur Jenderal Pajak
			PO BOX 2797					Tanggal ……………………
			Jakarta 10027
Menunjuk Surat Keterangan Terdaftar Direktur Jenderal Pajak Nomor: ……………………tanggal …………………… dan Nomor Pokok Wajib Pajak : ………………………… dengan ini diberitahukan bahwa nama yang dimaksud dalam surat tersebut:
a.	Telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal …………………………, yaitu :
	NPWP				:	………………………………………………………………………………
	Alamat				:	………………………………………………………………………………
	Pekerjaan/Usaha				:	………………………………………………………………………………
	Atas Nama				:	…………………………………………Alias……………………………………
						(saya sendiri/suami saya)*
b.	Wajib Pajak telah meninggal dunia.
Berdasarkan hal tersebut kami mengajukan permohonan agar Surat Keterangan Terdaftar dicabut dan sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan :
	-	Fotokopi Kartu Nomor Pokok wajib Pajak yang telah dimiliki sebelumnya;*
	-	Fotokopi Kartu Keluarga;*
	-	Fotokopi Surat Kematian;*
	-	…………………………………………
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.
							Yang membuat pernyataan, ……………………………… (nama jelas)
* coret yang tidak perlu

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-144/PJ./2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN OLEH KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PENGHAPUSANNYA

		DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SURAT PENCABUTAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK Nomor :
Setelah mempertimbangkan surat Wajib Pajak tanggal ………………… dan setelah dilakukan pengecekan ke Master File Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak : …………………………… dan Register Nomor ……………………………, dengan ini Surat Keterangan Terdaftar Nomor : ………………………… tanggal …………………… atas :
1.	Nama		:	……………………………………………………………
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		:	99.999.999.9-999.999
3.	Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)		:	(Kode) – (Uraian KLU)
4.	Alamat		:	……………………………………………………………
5.	Merk/Akronim		:	……………………………………………………………
6.	Status Modal		:	……………………………………………………………
7.	Status Usaha		:	……………………………………………………………
8.	Kewajiban Pajak		:	[ ]	PPh Pasal 4 (2)		[ ]	PPh Pasal 23
				[ ]	PPh Pasal 15		[ ]	PPh Pasal 25
				[ ]	PPh Pasal 19		[ ]	PPh Pasal 26
				[ ]	PPh Pasal 21		[ ]	PPh Pasal 29
				[ ]	PPh Pasal 22
Dinyatakan dicabut dari Master File Wajib Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak tanggal: (hh/bb/tttt). Pencabutan ini hanya ditujukan semata-mata untuk kepentingan tata usaha perpajakan tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
						……………………………, hh-bb-tttt Direktur Jenderal, ……………………………………………… NIP

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-144/PJ./2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN OLEH KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PENGHAPUSANNYA

			DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Nomor	:	………………………………………		Jakarta , ………………………………………
Perihal	:	Keputusan atas Surat Sanggahan Wajib Pajak karena diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan
Yth,	……………………………………
	……………………………………
	……………………………………
Sehubungan dengan Surat Sanggahan Saudara tanggal …………………… perihal Sanggahan atas Nomor Pokok Wajib Pajak yang diterbitkan secara jabatan, kami telah melakukan penelitian terhadap penjelasan yang Saudara berikan serta bukti-bukti pendukung yang dilampirkan dengan membandingkannya dengan data yang kami miliki. Untuk itu kami memberitahukan kepada Saudara bahwa berdasarkan penelitian tersebut ternyata Saudara memenuhi persyaratan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu dengan surat ini permohonan saudara kami tolak. Perlu kami ingatkan bahwa dengan diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan, Saudara wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Demikian untuk dimaklumi.
					Direktur Jenderal, ………………………………… NIP