LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/PMK.03/2005 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK.

DEPARTEMEN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK

………………………………………………………………… (1) 

NOTA PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

Pasal 11 ayat (3) KUP

Pasal 17B ayat (3) KUP

Pasal 27A ayat (1) KUP

Pasal 27A ayat (2) KUP

Beri tanda silang (X) pada kotak yang sesuai

I.

IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama 

:

……………………………………………………………………………………………………………

(2)

Alamat 

:

……………………………………………………………………………………………………………

(3)

NPWP  

:

……………………………………………………………………………………………………………

(4)

II.

DASAR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1.

Dasar Pemberian Imbalan Bunga    

:

…………………………………………………………………

(5)

2.

Jenis Pajak

:

…………………… Masa : ………………… Tahun : ……………………

(6)

III.

URAIAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1.

Tanggal SPT diterima : ………………………………………… (7)

KB

:

Rp. …………………

LB

:

Rp. …………………

nihil

(8)

2.

Ketetapan

:

(9) 

*)	Jenis SK/Surat	Nomor Ketetapan	Tanggal		Jumlah (Rp)	Pembayaran
			Penerbitan SK/Surat	Batas akhir Penerbitan SK/Surat		Tgl	Rp
	SKPLB
	SKPKB
	STP
	SKPKBT
	SK Keberatan
	SK Banding
	SPMKP
	SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
*) beri tanda X pada kotak yang sesuai

IV.

PENGHITUNGAN BUNGA

1.

Prosentase Bunga

:

2% per bulan

2.

Masa Bunga

:

Mulai Tanggal ………… (10) s.d. Tanggal ………………(11)
Sebanyak ………bulan………(12) hari, dibulatkan menjadi………………(13) bulan

3.

Dasar Penghitungan Bunga

:

Rp …………………………………… (14)

4.

Bunga yang dapat diberikan

:

2% x ……(15) x Rp ………… (16) = Rp. ………………………

=

Rp ……………………………………              

5.

Utang pajak yang diperhitungkan (17) :

Jenis Pajak

Masa/Tahun Pajak

Nomor Ketetapan

Jumlah Utang Pajak

……………………

……………………

……………………

Rp ……………………

……………………

……………………

……………………

Rp ……………………

……………………

……………………

……………………

Rp ……………………

……………………

……………………

……………………

Rp ……………………

……………………

……………………

……………………

Rp ……………………

……………………

……………………

……………………

Rp ……………………

Jumlah Utang Pajak yang diperhitungkan

Rp ……………………

Bunga yang dapat dibayarkan

Rp ……………………

DIHITUNG (18)	DITELITI (18)	DISETUJUI (18)	DITETAPKAN (18)
Ttd, nama lkp, & tgl	Ttd, nama lkp, & tgl	Ttd, nama lkp, & tgl	Ttd, nama lkp, & tgl

Kode ………………………

PETUNJUK PENGISIAN

NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

NOMOR	URAIAN ISIAN
1	Diisi dengan nama KPP yang menerbitkan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga
2	Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan Master File.
3	Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan Master File.
4	Diisi dengan NPWP sesuai dengan Master File.
5	Diisi dengan alasan yang mendasari pemberian imbalan bunga sesuai dengan UU KUP, contoh "Keterlambatan penerbitan SKPLB".
6	Diisi dengan jenis pajak, Masa Pajak (apabila ada), Tahun Pajak yang diberikan imbalan bunga.
7	Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Tahunan yang bersangkutan diterima di KPP.
8	Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dan diisi jumlah rupiah sesuai yang dinyatakan dalam SPT.
9	Kolom *) Diisi dengan tanda silang (X) pada SK/Surat yang terkait dengan penerbitan imbalan bunga. Kolom "Nomor Ketetapan" Diisi dengan Nomor SK/Surat yang bersangkutan. Kolom "Tanggal Batas Akhir Penerbitan SK/Surat" Diisi dengan tanggal batas akhir penerbitan SK/Surat yang bersangkutan. Kolom "Jumlah" Diisi dengan jumlah rupiah sesuai dengan yang tercantum dalam SK/Surat. Kolom "Pembayaran" Diisi dengan tanggal dan jumlah pembayaran utang pajak yang telah dilaksanakan oleh Wajib Pajak.
10	Diisi dengan tanggal mulai diperhitungkannya imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11	Diisi dengan tanggal akhir diperhitungkannya imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12	Diisi dengan jumlah bulan dan hari antara tanggal mulai sampai dengan tanggal akhir diperhitungkannya imbalan bunga.
13	Diisi dengan jumlah bulan yang telah dibulatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (khusus pemberian imbalan bunga sehubungan dengan Pasal 27 Aayat (1) atau Ayat (2) maksimum 24 bulan).
14	Diisi dengan jumlah yang menjadi dasar penghitungan bunga.
15	Diisi sama dengan angka 13
16	Diisi sama dengan angka 14
17	Diisi dengan Jenis, Masa/Tahun Pajak, Nomor Ketetapan Pajak, dan jumlah utang pajak yang diperhitungkan dalam pemberian imbalan bunga.
18	Kolom "Dihitung" Diisi oleh petugas yang menghitung imbalan bunga. Kolom "Diteliti" Diisi oleh Kepala Seksi atasan petugas yang melakukan penghitungan imbalan bunga. Kolom "Disetujui" dan "Ditetapkan" Diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian T.U. Departemen. ttd. Koemoro Warsito, S.H.,M.Kn. NIP 060041898

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd,- JUSUF ANWAR

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/PMK.03/2005 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	1.	Lembar ke-1 Untuk WP
	2.	Lembar ke-2 Untuk KPPN
	3.	Lembar ke-3 Untuk KPP/KPP Pratama/KP PBB

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR  : …………………………………… (1)

TENTANG

PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan penelitian sehubungan dengan ……………………………… (2) atas nama ………………………………(3) NPWP…………………………(4), Wajib Pajak bersangkutan berhak menerima imbalan bunga sesuai Pasal…………………(5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
		b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemberian Imbalan Bunga;
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
		2	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
		3.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor............/PMK. /2005 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA.

PERTAMA

 :

Memberikan imbalan bunga kepada :

Nama Wajib Pajak  

:

………………………………………………………… (6)

Alamat  

:

…………………………………………………………

………………………………………………………… (7)

NPWP   

:

………………………………………………………… (8)

sejumlah Rp……………………………… (9)

Terbilang : ………………………………………………………… (10)

KEDUA

:

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan berkenaan dengan ………………………… (11) tahun pajak …………………………………(12) sesuai Pasal ………………………… (13) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. 

KETIGA

:

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diperhitungkan dengan utang pajak sebesar Rp ………………………………… (14)

(terbilang : …………………………………………………………………………………………………) 

dengan perincian sebagai berikut : (15)

Jenis Ketetapan Pajak	Jenis Pajak	Nomor Ketetapan Pajak	Jumlah Utang Pajak
……………………	……………………	……………………	Rp ……………………
……………………	……………………	……………………	Rp ……………………
……………………	……………………	……………………	Rp ……………………
……………………	……………………	……………………	Rp ……………………
……………………	……………………	……………………	Rp ……………………
……………………	……………………	……………………	Rp ……………………

KEEMPAT

:

Sisa imbalan bunga yang dapat dibayarkan kepada Wajib Pajak sebesar Rp …………………………… (16) (Terbilang : ……………………………………………………………………)

KELIMA

:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di	:	………………………………………(17)
pada tanggal	:	………………………………………(18)
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK  ……………………………………………………… (19)   ………………………………………………………(20)       NIP ……………………………………………… (21)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

1.	Wajib Pajak yang bersangkutan;
2	KPPN ……………………………………………………;
3.	Arsip KPP/KPP Pratama/KP PBB.

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

NOMOR	URAIAN ISIAN
1	Diisi dengan nomor SKPIB.
2	Diisi dengan alasan penerbitan SKPIB sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), atau Pasal 27A ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-undang KUP.
3	Diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan
4	Diisi NPWP dari Wajib Pajak yang bersangkutan
5	Diisi Pasal yang sesuai, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), atau Pasal 27A ayat (1) dan atau Pasal 27A ayat (2)
6	Diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan
7	Diisi alamat Wajib Pajak yang bersangkutan
8	Diisi NPWP yang bersangkutan
9	Diisi besarnya imbalan bunga yang diberikan (2% x Masa Bunga x Dasar Penghitungan)
10	Diisi dengan sebutan besarnya imbalan bunga yang dapat diberikan
11	Diisi dengan alasan penerbitan SKPIB sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), atau Pasal 27A ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-undang KUP
12	Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan dengan alasan pada angka 11
13	Diisi Pasal mendasari alasan pada angka 11
14	Diisi dengan jumlah utang pajak yang diperhitungkan dengan imbalan bunga pada angka 9
15	Diisi dengan Jenis Ketetapan Pajak, Jenis Pajak, Nomor Ketetapan Pajak, dan jumlah utang pajak yang diperhitungkan dalam pemberian imbalan bunga
16	Diisi dengan sisa imbalan bunga yang dapat dibayarkan (angka 9 – angka 14)
17	Diisi dengan tempat kedudukan KPP yang menerbitkan SKPIB
18	Diisi dengan tanggal penerbitan SKPIB
19	Diisi dengan nama KPP yang menerbitkan SKPIB
20	Diisi dengan tanda tangan, nama jelas, dan cap Kepala KPP yang menerbitkan SKPIB
21	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala KPP yang menandatangani SKPIB

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian T.U. Departemen. ttd. Koemoro Warsito, S.H.,M.Kn. NIP 060041898

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd,- JUSUF ANWAR

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/PMK.03/2005 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	1.	Lembar ke-1 Untuk KPPN
	2.	Lembar ke-2 Untuk KPPN
	3.	Lembar ke-3 Untuk WP
	4.	Lembar ke-4 Untuk KPP/KPP Pratama/KP PBB

SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA

(SPM IB)

Nomor	:	………………………………… 1)	Tahun Anggaran	:	…………………… 3)
Tanggal	:	………………………………… 2)

Fungsi, Sub fungsi, Program	:	…………………………………………………	4)
Bagian Anggaran, Eselon, Satker	:	…………………………………………	5)
		………………………………………………………………………………………………	6)
Kode Lokasi	:	……………………………………………………………………………	7)
Nomor SKPIB	:	………………………………………………………………………………………………	8)
Tanggal SKPIB	:	………………………………………………………………………………………………	9)

MEMERINTAHKAN KEPADA

Pemegang Rekening Kas Negara A KPPN

…………………………………………………………………

10)

Untuk membayar Imbalan Bunga kepada :

Nama Wajib Pajak

:

…………………………………………………………………………………………………………………………

11)

Alamat Wajib Pajak 

:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

12)

N P W P 

:

13)

URAIAN

MAK

JUMLAH

1.

Dasar Pengesahan Pembayaran/Pengeluaran :

a.

Pasal 11 ayat (3) UU KUP

14)

Rp.

…………………………

15)

b.

Pasal 17B ayat (3) UU KUP

Rp.

…………………………

c.

Pasal 27A ayat (1) UU KUP

Rp.

…………………………

d.

Pasal 27A ayat (2) UU KUP

Rp.

…………………………

e.

Jumlah (a + b + c + d)

Rp.

…………………………

2.

Diperhitungkan untuk pembayaran Utang Pajak :

MAP

a.

Nomor …………………………… KJS………………………

16)

Rp.

…………………………

17)

b.

Nomor …………………………… KJS………………………

Rp.

…………………………

c.

Nomor …………………………… KJS………………………

Rp.

…………………………

d.

Nomor …………………………… KJS………………………

Rp.

…………………………

e.

Nomor …………………………… KJS………………………

Rp.

…………………………

f.

Nomor …………………………… KJS………………………

Rp.

…………………………

g.

Nomor …………………………… KJS………………………

Rp.

…………………………

h.

Nomor …………………………… KJS………………………

Rp.

…………………………

3.

Jumlah yang diperhitungkan (a+b+c+d+e+f+g+h)

Rp.

4.

Jumlah yang dibayarkan (1.e - 3)

Rp.

…………………………

18)

Terbilang

:

………………………………………………………………………………………………………………………………

19)

………………………………………………………………………………………………………………………………

Diisi cap “ Telah diterbitkan SP2D

Tanggal ………………………… Nomor : …………………………………………”

dan paraf Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN yang

bersangkutan …………… 22)

………………………………, tgl …………………

A.n. Menteri Keuangan

20)

Kepala …………………………………………

21)

__________________________

NIP :

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA

NOMOR	URAIAN ISIAN
1	Diisi dengan nomor SPM IB yang diterbitkan
2	Diisi tanggal penetapan SPM IB
3	Diisi dengan Tahun Anggaran SPM IB diterbitkan
4	Diisi kode Fungsi dua digit, sub fungsi dua digit dan program empat digit sesuai dengan fungsi, sub fungsi dan program kantor yang bersangkutan
5	Diisi kode Bagian Anggaran dua digit, kode Eselon I dua digit dan kode Kantor Penerbit SPMIB (6 digit)
6	Diisi uraian kode kantor yang bersangkutan
7	Diisi kode lokasi SPM IB yang bersangkutan diterbitkan
8	Diisi nomor SKPIB yang ditetapkan
9	Diisi tanggal SKPIB yang ditetapkan
10	Diisi dengan kode KPPN diikuti uraian KPPN Pembayar (misal : KPPN I (018) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I)
11	Diisi Nama Wajib Pajak Penerima SPM IB yang bersangkutan
12	Diisi Alamat Wajib Pajak yang bersangkutan
13	Diisi Nomor NPWP Wajib Pajak Penerima SPM IB
14	Diisi kode MAK SPM IB yang dikeluarkan
15	Diisi jumlah uang yang akan diterima
16	Diisi kode MAP yang akan dijadikan sebagai dasar pembayaran pajak terutang wajib pajak
17	Diisi jumlah uang yang akan dijadikan sebagai dasar pembayaran pajak terutang wajib pajak
18	Diisi dengan angka jumlah bersih uang yang dibayarkan
19	Diisi dengan huruf jumlah bersih uang yang dibayarkan
20	Diisi tempat dan tanggal SPM IB diterbitkan
21	Diisi dengan nama kantor dan kepala kantor penanda tangan SPMIB
22	Diisi cap “Telah diterbitkan SP2D Tanggal …………………… Nomor : …………………… “, dan paraf Kepala Seksi Perbendaraan. KPPN yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian T.U. Departemen, ttd. Koemoro Warsito, S.H.,M.Kn. NIP 060041898

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd,- JUSUF ANWAR