|
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 121/PMK.06/2005 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA WAJIB PAJAK |
|
DEPARTEMEN
KEUANGAN RI |
|
NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
|
I. |
IDENTITAS
WAJIB PAJAK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
II. |
IDENTITAS
OBJEK PAJAK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
III |
DASAR
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IV |
URAIAN
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA (8) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
*)
Beri tanda 'X' pada kotak yang sesuai |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
V. |
PENGHITUNGAN
BUNGA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1. |
Prosentase
Bunga |
: |
2% per
bulan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2. |
Masa
Bunga |
: |
Mulai
tanggal
(9) s.d. tanggal
(10). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Sebanyak
bulan
(11) hari, dibulatkan menjadi
(12) bulan |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3. |
Dasar
Penghitungan Bunga |
: |
Rp
(13). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4. |
Bunga
yang dapat diberikan |
: |
2% x
(14) x Rp.
(15) = Rp
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5. |
Utang
Pajak yang diperhitungkan : (16) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DIHITUNG (17) |
DITELITI (17) |
DISETUJUI (17) |
DITETAPKAN (17) |
|
|
|
|
|
|
Ttd, nama Ikp & tgl |
Ttd, nama lkp & tgl |
Ttd, nama lkp & tgl |
Ttd, nama lkp & tgl |
PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN
BUNGA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
|
NO. |
URAIAN ISIAN |
|
1 |
Diisi dengan nama KPPBB/KPP Pratama yang menerbitkan
Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga. |
|
2 |
Diisi dengan nama Wajib Pajak. |
|
3 |
Diisi dengan alamat Wajib Pajak bersangkutan. |
|
4 |
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak
bersangkutan. |
|
5 |
Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) dari objek pajak
bersangkutan. |
|
6 |
Diisi dengan alamat objek pajak bersangkutan |
|
7 |
Diisi dengan Tahun Pajak. |
|
8 |
Kolom *) . Diisi dengan tanda 'X' pada
SK/Surat yang terkait dengan penerbitan imbalan bunga. Kolom "Nomor Ketetapan" Diisi dengan nomor SK/Surat yang
bersangkutan. Kolom "Tanggal Penerbitan SK/Surat" Diisi dengan tanggal penerbitan
SK/Surat yang bersangkutan. Kolom "Tanggal Batas Akhir Penerbitan
SK/Surat" Diisi dengan tanggal batas akhir
penerbitan SK/Surat yang bersangkutan. Kolom "Jumlah" Diisi dengan jumlah rupiah sesuai
dengan yang tercantum dalam SK/Surat. Kolom "Pembayaran" Diisi dengan tanggal dan jumlah
pembayaran utang pajak yang telah dilaksanakan oleh Wajib Pajak |
|
9 |
Diisi dengan tanggal mulai diperhitungkannya imbalan bunga
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
|
10 |
Diisi dengan tanggal akhir diperhitungkannya imbalan
bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
|
11 |
Diisi dengan jumlah bulan dan hari antara tanggal mulai sampai
dengan tanggal akhir diperhitungkannya imbalan bunga. |
|
12 |
Diisi dengan jumlah bulan yang telah dibulatkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, khusus untuk pemberian imbalan sehubungan
dengan kelebihan pembayaran karena pengajuan keberatan/permohonan banding
dikabulkan sebagian/seluruhnya maksimum adalah 24 bulan. |
|
13 |
Diisi dengan jumlah yang menjadi dasar penghitungan
bunga. |
|
14 |
Diisi sama dengan angka 12. |
|
15 |
Diisi sama dengan angka 13. |
|
16 |
Diisi dengan jenis, Masa/Tahun Pajak, Nomor Ketetapan
Pajak, dan jumlah utang pajak yang diperhitungkan dalam pemberian imbalan
bunga. |
|
17 |
Kolom "Dihitung" Diisi oleh petugas yang
menghitung imbalan bunga. Kolom "Diteliti" Diisi oleh Kepala Seksi atasan
petugas yang melakukan penghitungan imbalan bunga. Kolom "Disetujui" Diisi oleh Kepala KPPBB/KPP
Pratama yang bersangkutan. |
|
MENTERI KEUANGAN, ttd,- JUSUF ANWAR |
|
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 121/PMK.06/2005 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA WAJIB PAJAK |
|
DEPARTEMEN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA |
Lembar
ke-1 untuk WP |
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR ........................(1)
TENTANG
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
|
Menimbang |
: |
a. |
bahwa berdasarkan penelitian sehubungan
dengan
2) atas nama
3) NPWP
(4), Wajib Pajak
bersangkutan berhak menerima imbalan bunga sesuai Pasal
(5)
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000; |
|
|
|
b. |
bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan; |
|
|
|
|
|
|
Mengingat |
: |
1. |
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); |
|
|
|
2. |
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 3569); |
|
|
|
3. |
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
|
|
|
4. |
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
/PMK.03/ 2005 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Pajak Bumi dan
Bangunan Kepada Wajib Pajak; |
MEMUTUSKAN :
|
Menetapkan
|
: |
KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PERTAMA |
: |
Memberikan
imbalan bunga kepada : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KEDUA |
: |
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan berkenaan dengan (13) tahun pajak (14) sesuai Pasal (15) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KETIGA |
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA
diperhitungkan dengan utang pajak sebesar Rp
(16) (terbilang :
) dengan perincian
sebagai berikut : (17) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KEEMPAT |
: |
Sisa
imbalan bunga yang dapat dibayarkan kepada Wajib Pajak sebesar Rp
(18)
(terbilang :
). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KELIMA |
: |
Apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan
Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ditetapkan
di
(19) pada tanggal
(20) |
|
|
a.n. |
DIREKTUR
JENDERAL PAJAK KEPALA
KPPBB/ KPP PRATAMA
(21)
(22) NIP.
(23) |
Keputusan
Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :
|
1. |
Wajib Pajak yang bersangkutan; |
|
2. |
KPPN
...........................................; |
|
3. |
Arsip KPPBB/KPP Pratama. |
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK
TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
|
NO. |
URAIAN ISIAN |
|
1 |
Diisi dengan nomor SKPIB. |
|
2 |
Diisi dengan alasan penerbitan SKPIB sebagaimana diatur
dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), atau Pasal 27 ayat (2)
Undang-undang KUP. |
|
3 |
Diisi dengan nama Wajib Pajak yang bersangkutan. |
|
4 |
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Wajib
Pajak yang bersangkutan. |
|
5 |
Diisi dengan Pasal yang sesuai, yaitu Pasal 11 ayat (3),
Pasal 17B ayat (3), atau Pasal 27A ayat (1) dan atau Pasal 27A ayat (2). |
|
6 |
Diisi dengan nama Wajib Pajak yang bersangkutan. |
|
7 |
Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang bersangkutan. |
|
8 |
Diisi dengan NPWP yang bersangkutan. |
|
9 |
Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) dari objek pajak
yang bersangkutan. |
|
10 |
Diisi dengan alamat objek pajak yang bersangkutan. |
|
11 |
Diisi besarnya imbalan bunga yang dapat diberikan (2% x
Masa Bunga x Dasar Perhitungan). |
|
12 |
Diisi dengan sebutan besarnya imbalan bunga yang dapat
diberikan. |
|
13 |
Diisi dengan alasan penerbitan SKPIB sebagaimana diatur
dalam Pasal 11 ayat (3) Pasa17B ayat (3), atau Pasal 27 ayat (1) dan atau
ayat (2) Undang-undang KUP. |
|
14 |
Diisi dengan tahun pajak yang bersangkutan dengan alasan
pada angka 13. |
|
15 |
Diisi Pasal mendasari alasan pada angka 13. |
|
16 |
Diisi dengan jumlah utang pajak yang diperhitungkan
dengan imbalan bunga pada angka 11. |
|
17 |
Diisi dengan jumlah Ketetapan Pajak, Jenis Pajak, Nomor Ketetapan
Pajak dan jumlah utang pajak yang diperhitungkan dalam pemberian imbalan
bunga. |
|
18 |
Diisi dengan sisa imbalan bunga yang dapat dibayarkan
(angka 11 - angka 16). |
|
19 |
Diisi dengan tempat kedudukan KPPBB/KPP Pratama yang
menerbitkan SKPIB. |
|
20 |
Diisi dengan tanggal penerbitan SKPIB. |
|
21 |
Diisi dengan nama KPPBB/KPP Pratama yang menerbitkan
SKPIB. |
|
22 |
Diisi dengan tanda tangan, nama jelas, dan cap Kepala
KPPBB/KPP Pratama yang menerbitkan SKPIB. |
|
23 |
Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala KPPBB/KPP
Pratama yangmenandatangani SKPIB. |
|
MENTERI KEUANGAN, ttd,- JUSUF ANWAR |
|
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 121/PMK.06/2005 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA WAJIB PAJAK |
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA |
1. |
Lembar
ke-1 untuk KPPN |
|||
|
|
2. |
Lembar
ke-2 untuk KPPN |
|||
|
SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN
BUNGA (SPMIB) |
3. |
Lembar
ke-3 untuk WP |
|||
|
4. |
Lembar
ke-4 untuk KPPBB/ KPP Pratama |
||||
|
Nomor |
: |
(1) |
|
|
|
|
Tanggal |
: |
(2) |
Tahun
Anggaran :
(3) |
||
|
Fungsi,
Subfungsi, Program |
: |
|
|
(4) |
|||||||||||||||||||
|
Bagian
Anggaran, Eselon, Satker |
: |
|
|
(5) |
|||||||||||||||||||
|
|
: |
|
(6) |
||||||||||||||||||||
|
Kode
Lokasi |
: |
|
|
(7) |
|||||||||||||||||||
|
Nomor
SKPIB |
: |
|
(8) |
||||||||||||||||||||
|
Tanggal
SKPIB |
: |
|
(9) |
||||||||||||||||||||
|
MEMERINTAHKAN KEPADA |
|||||||||||||||||||||||
|
Pemegang
Rekening Kas Negara A KPPN |
: |
|
|
(10) |
|||||||||||||||||||
|
Untuk
membayar Imbalan Bunga kepada |
: |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Nama
Wajib Pajak |
: |
|
(11) |
||||||||||||||||||||
|
Alamat
Wajib Pajak |
: |
|
(12) |
||||||||||||||||||||
|
Nama
Bank |
: |
|
Nomor
Rekening
|
(13) |
|||||||||||||||||||
|
NPWP |
: |
|
(14) |
||||||||||||||||||||
|
URAIAN |
MAK |
JUMLAH |
|
||||||||||
|
1 |
Dasar Pengesahan
Pembayaran/Pengeluaran : |
(15) |
(16) |
|
|||||||||
|
|
a. |
Pasal 11
ayat (3) UU KUP |
|
Rp.
|
|
||||||||
|
|
b. |
Pasal
17B ayat (3) UU KUP |
|
Rp.
|
|
||||||||
|
|
c. |
Pasal 27A
ayat (1) UU KUP |
|
Rp.
|
|
||||||||
|
|
d. |
Pasal
27A ayat (2) UU KUP |
|
Rp. |
|
||||||||
|
|
e. |
Jumlah
(a + b + c + d) |
|
Rp.
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2. |
Diperhitungkan
untuk pembayaran Utang Pajak : |
(17) |
(18) |
|
|||||||||
|
|
a. |
Nomor
KJS
|
|
Rp.
|
|
||||||||
|
|
b. |
Nomor
KJS
|
|
Rp.
|
|
||||||||
|
|
c. |
Nomor
KJS
|
|
Rp.
|
|
||||||||
|
|
d. |
Nomor
KJS
|
|
Rp.
|
|
||||||||
|
|
e. |
Nomor
KJS
|
|
Rp.
|
|
||||||||
|
|
f. |
Nomor
KJS
|
|
Rp.
|
|
||||||||
|
|
g. |
Nomor
KJS
|
|
Rp.
|
|
||||||||
|
|
h. |
Nomor
KJS
|
|
Rp. |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
3. |
Jumlah
yang diperhitungkan (a+b+c+d+e+f+g+h) |
|
Rp.
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
4. |
Jumlah
yang dibayarkan (1.e 3) |
|
Rp.
(19) |
|
|||||||||
|
Terbilang
: |
|
|
|||||||||||
|
|
(20) |
|
|||||||||||
|
|
,
tgl.
(21) a.n.
Menteri Keuangan Kepala
KPPBB/KPP Pratama
(22)
NIP. |
||||||||||||
|
Diisi
cap |
"Telah
diterbitkan SP2D |
|
|||||||||||
|
|
Tanggal
:
Nomor :
" |
|
|||||||||||
|
dan
paraf Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN yang bersangkutan
(23) |
|||||||||||||
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN
BUNGA (SPMIB)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
|
NO. |
URAIAN ISIAN |
|
|
1 |
Diisi dengan nomor SPMIB yang diterbitkan. |
|
|
2 |
Diisi dengan tanggal penetapan SPMIB. |
|
|
3 |
Diisi dengan tahun anggaran SPMIB diterbitkan. |
|
|
4 |
Diisi dengan kode fungsi dua digit, sub fungsi dua
digit, dan program empat digit sesuai dengan fungsi, sub fungsi dan program
kantor yang bersangkutan. |
|
|
5 |
Diisi dengan kode Bagian Anggaran dua digit, kode Eselon
I dua digit,dan Kantor Penerbit SPMIB enam digit. |
|
|
6 |
Diisi dengan uraian kode kantor yang bersangkutan. , . |
|
|
7 |
Diisi dengan kode lokasi SPMIB bersangkutan diterbitkan. |
|
|
8 |
Disii dengan nomor SKPIB yang ditetapkan. |
|
|
9 |
Diisi dengan tanggal SKPIB yang ditetapkan. |
|
|
10 |
Diisi dengan kode KPPN diikuti uraian KPPN Pembayar
(misalnya KPPN I (018) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I). |
|
|
11 |
Diisi dengan Nama Wajib Pajak Penerima SPMIB yang
bersangkutan. |
|
|
12 |
Diisi dengan Alamat Wajib Pajak yang bersangkutan. |
|
|
13 |
Diisi dengan Nama Bank dan Nomor Rekening Wajib Pajak
yang digunakan dalam pembayaran imbalan bunga dengan cara pemindahbukuan. |
|
|
14 |
Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang bersangkutan. |
|
|
15 |
Diisi dengan kode MAK SPMIB yang dikeluarkan. |
|
|
16 |
Diisi dengan jumlah yang diterima. |
|
|
17 |
Diisi dengan kode MAP yang akan dijadikan sebagai dasar
pembayaran pajak terutang Wajib Pajak. |
|
|
18 |
Diisi dengan jumlah uang yang akan dijadikan sebagai
dasar pembayaran pajak terutang Wajib Pajak. |
|
|
19 |
Diisi dengan angka jumlah bersih uang yang dibayarkan. |
|
|
20 |
Diisi dengan huruf jumlah bersih uang yang dibayarkan. |
|
|
21 |
Diisi dengan tempat dan tanggal SPMIB diterbitkan. |
|
|
22 |
Diisi dengan nama Kantor dan Kepala KPPBB/KPP Pratama
penandatangan SPMIB. |
|
|
23 |
Diisi
dengan cap |
"Telah
diterbitkan SP2D |
|
Salinan
sesuai dengan aslinya, Kepala
Biro Umum u.b. Kepala
Bagian T.U. Departemen ttd. Koemoro
Warsito NIP
060041898 |
MENTERI KEUANGAN, ttd,- JUSUF ANWAR |