Lampiran 1 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-01/PJ.7/2006
Tanggal	:	15 Maret 2006

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
......................................................... (1)

Nomor	:		.....................
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	:	Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan

Yth. ........................
..............................
.............................. (2)

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: ................................ tanggal ................................ (3), atas nama Wajib Pajak :

Nama	:	.......................	(4)
NPWP	:	.......................	(5)
Alamat	:	.......................	(6)
Masa/Tahun Pajak	:	.......................	(7)
Kode Pemeriksaan	:	.......................	(8)
Batas waktu pemeriksaan	:	.......................	(9)

dengan ini diberitahukan bahwa mengingat pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tersebut belum selesai dengan alasan …………………………………(10), maka Kami minta agar diberikan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan sampai dengan tanggal .................................(11).

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor,

............................

NIP........................ (12)

Tembusan :
............................ (13)

PETUNJUK PENGISIAN
PERMINTAAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN PEMERIKSAAN
(Lampiran 1)

Angka 1	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
Angka 2	:	Apabila pemeriksaan dilakukan oleh :
		1.	KPP, Karikpa, dan Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Wilayah DJP diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP terkait;
		2.	Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Pusat DJP, diisi dengan Direktur P4.
		Dalam hal Pemeriksaan Khusus atau Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan instruksi, surat permintaan dibuat oleh Kepala UP3 kepada pemberi instruksi.
Angka 3	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Angka 4	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka 5	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa
Angka 6	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka 7	:	Diisi dengan masa/tahun pajak yang diperiksa
Angka 8	:	Diisi dengan kode pemeriksaan
Angka 9	:	Diisi dengan batas waktu penyelesaian pemeriksaan
Angka 10	:	Diisi dengan alasan perpanjangan pemeriksaan sebagai ringkasan dari alasan yang dilampirkan tersendiri
Angka 11	:	Diisi dengan tanggal penyelesaian pemeriksaan yang diminta
Angka 12	:	Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
Angka 13	:	Apabila pemeriksaan dilakukan oleh :
		1.	KPP, tidak perlu diberi tembusan;
		2.	Karikpa, dan Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Wilayah DJP, Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Pusat DJP diisi KPP terkait;

Lampiran 2 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-01/PJ.7/2006
Tanggal	:	15 Maret 2006

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...........................................................(1)

Nomor	:		…………………………………
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	:	Persetujuan/Penolakan *) Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan

Yth. ...............
......................
....................... (2)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ....................... tanggal ...........(3) hal Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan, dengan ini diberitahukan bahwa perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan terhadap Wajib Pajak:

Nama	:	.......................	(4)
NPWP	:	.......................	(5)
Alamat	:	.......................	(6)
Masa/Tahun Pajak	:	.......................	(7)
Kode Pemeriksaan	:	.......................	(8)

dapat/tidak dapat disetujui *). Pemeriksaan tersebut harus dapat diselesaikan paling lambat tanggal ................... (9)

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor/Direktur,

.............................
NIP......................... (10)

Tembusan :
............................. (11)

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN PEMERIKSAAN
(Lampiran 2)

Angka 1	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP terkait atau Direktorat P4
Angka 2	:	Diisi dengan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
Angka 3	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan
Angka 4	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka 5	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa
Angka 6	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka 7	:	Diisi dengan masa/tahun pajak yang diperiksa
Angka 8	:	Diisi dengan kode pemeriksaan
Angka 9	:	Apabila permintaan disetujui, diisi dengan batas tanggal penyelesaian pemeriksaan. Apabila permintaan tidak disetujui, diisi dengan batas tanggal penyelesaian sesuai tanggal penyelesaian dengan mencantumkan keputusan penyelesaian (sumir, diselesaikan sesuai data yang ada, diteruskan ke bukti permulaan).
Angka 10	:	Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
Angka 11	:	Apabila pemeriksaan dilakukan oleh :
		1.	KPP, tidak perlu diberi tembusan;
		2.	Karikpa, Kantor Wilayah, Kantor Pusat tembusan diisi dengan KPP terkait.

Lampiran 3 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-01/PJ.7/2006
Tanggal	:	15 Maret 2006

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...........................................................(1)

Nomor	:
Sifat	:	Segera
Lampiran	:
Hal	:	Pemberitahuan Pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Rugi

Yth. ...............
......................
....................... (2)

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak nomor ....................... tanggal ...........(3), dengan ini diberitahukan bahwa Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :

Nama	:	.......................	(4)
NPWP	:	.......................	(5)
Alamat	:	.......................	(6)
Masa/Tahun Pajak	:	.......................	(7)
Kode Pemeriksaan	:	.......................	(8)

diperluas ke Tahun Pajak ................... (9) karena diketahui bahwa SPT Tahunan PPh tahun tersebut menyatakan Rugi.

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor

.............................
NIP......................... (10)

Tembusan :
............................. (11)

PETUNJUK PENGISIAN
PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN RUTIN ATAS SPT TAHUNAN PPh - RUGI
(Lampiran 3)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak
Angka (2)	:	Apabila pemeriksaan dilakukan oleh :
		1.	KPP, Karikpa, dan Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Wilayah DJP diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP terkait
		2.	Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Pusat DJP, diisi dengan Direktur P4.
Angka (3)	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Angka (4)	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak
Angka (5)	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa
Angka (6)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa
Angka (7)	:	Diisi dengan masa/ tahun pajak yang diperiksa
Angka (8)	:	Diisi dengan Kode pemeriksaan
Angka (9)	:	Diisi dengan tahun pajak yang akan diperiksa karena perluasan pemeriksaan yang disebabkan oleh adanya SPT Tahunan PPh - Rugi
Angka (10)	:	Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
Angka (11)	:	Diisi dengan tembusan kepada :
		1.	Kepala Kantor Wilayah atasannya;
		2.	Kepala KPP terkait, dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Kepala Karikpa dan Kantor Wilayah DJP.

Lampiran 4 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-01/PJ.7/2006
Tanggal	:	15 Maret 2006

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.................................................................(1)

Nomor	:	…………………………………	…………………………………
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	Satu set
Hal	:	Usul Pemeriksaan Ulang

Yth. ................................ (2)

..........................................

            Sehubungan dengan adanya data baru dan atau data yang belum terungkap dan atau indikasi dilakukannya tindak pidana di bidang perpajakan *) sebagaimana analisa terlampir, dengan ini disampaikan usul untuk melakukan Pemeriksaan Ulang terhadap Wajib Pajak :

1.	Nama	:	.......................	(3)
2.	NPWP	:	.......................	(4)
3.	Alamat	:	.......................	(5)
4.	Tahun Pajak	:	.......................	(6)
5.	Kode Pemeriksaan	:	.......................	(7)

Demikian untuk dapat dipertimbangkan.

Kepala Kantor

.............................
NIP......................... (8)

Tembusan :
................................ (9)

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
USUL PEMERIKSAAN ULANG
(Lampiran 4)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama unit yang mengusulkan Pemeriksaan Ulang
Angka (2)	:	Diisi dengan
		1.	Kepala Kantor Wilayah DJP apabila usul Pemeriksaan Ulang berasal dari KPP atau Karikpa
		2.	Direktur P4 apabila usul Pemeriksaan Ulang berasal dari Kantor Wilayah DJP
Angka (3)	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak
Angka (4)	:	Diisi dengan NPWP
Angka (5)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka (6)	:	Diisi dengan tahun pajak yang akan diperiksa
Angka (7)	:	Diisi dengan kode pemeriksaan
Angka (8)	:	Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan
Angka (9)	:	Apabila usul dibuat oleh :
		1.	KPP, diisi dengan tembusan kepada Kepala Karikpa terkait
		2.	Karikpa, diisi dengan tembusan kepada Kepala KPP terkait;
		3.	Kantor Wilayah DJP, diisi dengan tembusan kepada Kepala Karikpa dan Kepala KPP terkait.

Lampiran 4.1 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-01/PJ.7/2006
Tanggal	:	15 Maret 2006

ALASAN PEMERIKSAAN ULANG

1.	FAKTA/DATA ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................
2.	ANALISA ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................
3.	KESIMPULAN ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................
4.	USUL ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................
5.	UPPP YANG DIUSULKAN SEBAGAI PELAKSANA PEMERIKSAAN ................................................................................................................................

PETUNJUK PENGISIAN
INSTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN ULANG
(Lampiran 5)

Angka 1	:	Diisi dengan Kepala UP3 yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan ulang
Angka 2	:	Diisi dengan nama UP3 yang mengusulkan dilakukan pemeriksaan ulang.
Angka 3	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka 4	:	Diisi dengan NPWP
Angka 5	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Angka 6	:	Diisi dengan kode pemeriksaan
Angka 7	:	Diisi dengan jenis pemeriksaan : seluruh jenis Pajak; PPh 23; PPh 21; dll
Angka 8	:	Diisi dengan tahun Pajak yang akan diperiksa
Angka 9	:	Diisi dengan tanggal batas waktu penyelesaian Pemeriksaan
Angka 10	:	Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan Pejabat serta Cap Jabatan
Angka 11	:	Diisi dengan tembusan kepada :
		1.	Kepala Kantor Wilayah terkait;
		2.	Kepala KPP terkait dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Kepala Karikpa.

Lampiran 6 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-01/PJ.7/2006
Tanggal	:	15 Maret 2006

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................................................................(1)

Nomor	:	…………………………………	…………………………………
Sifat	:
Hal	:	Permintaan Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi

Yth. .....................
............................ (2)

Sehubungan dengan  Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak : 

Nama	:	.......................	(3)
Alamat	:	.......................	(4)
NPWP	:	.......................	(5)
Tahun Pajak	:	.......................	(6)
Kode Pemeriksaan	:	.......................	(7)
Tanggal Jatuh Tempo	:	.......................	(8)

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak nomor ......................tanggal.....................(9) dengan ini diminta kepada Saudara  untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Lokasi : 

Nama	:	.......................	(10)
Alamat	:	.......................	(11)
NPWP	:	.......................	(12)
Tahun Pajak	:	.......................	(13)

Mengingat bahwa hasil pemeriksaan lokasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaaan Domisili maka pemeriksaan tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada tanggal .....................(14).

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

.............................
NIP......................... (15)

Tembusan :
................................(16)

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
PERMINTAAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK LOKASI
(Lampiran 6)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Wajib Pajak Domisili
Angka (2)	:	Diisi dengan  Unit Pelaksana Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi terkait
Angka (3)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak Domisili
Angka (4)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak Domisili
Angka (5)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Domisili
Angka (6)	:	Diisi dengan tahun pajak WP Domisili yang diperiksa
Angka (7)	:	Diisi dengan Kode Pemeriksaan
Angka (8)	:	Diisi dengan tanggal jatuh tempo pemeriksaan. Dalam hal Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Pemeriksaan Khusus yang memerlukan pembahasan  (review), tanggal ini merupakan tanggal dikirimkannya konsep LPP Wajib Pajak Domisili kepada pembahas
Angka (9)	:	Diisi dengan nomor dan tanggal SP3 Domisili diterbitkan
Angka (10)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak Lokasi
Angka (11)	:	Diisi dengan alamat  Wajib Pajak Lokasi
Angka (12)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Lokasi
Angka (13)	:	Diisi dengan tahun pajak yang diperiksa
Angka (14)	:	Diisi dengan tanggal dikirimkannya LPP lokasi ke Unit Pelaksana Pemeriksa Wajib Pajak Domisili sesuai ketentuan.
Angka (15)	:	Diisi dengan Nama, NIP, dan tanda tangan Pejabat serta Cap Jabatan
Angka (16)	:	Diisi dengan tembusan kepada :
		1.	Kepala Kantor Wilayah DJP atasannya dalam hal pemeriksaan domisili dilaksanakan  oleh KPP atau karikpa
		2.	Kepala Kantor Wilayah DJP lainnya dalam hal Wajib Pajak Lokasi berada di luar wilayah wewenang Kantor Wilayah DJP atasannya
		3.	KPP Lokasi, dalam hal pemeriksaan lokasi dilakukan oleh Karikpa.

Lampiran 7 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-01/PJ.7/2006
Tanggal	:	15 Maret 2006

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.......................................................................... (1)

Nomor	:	.............................	.........................
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	Satu set
Hal	:	Laporan Penelitian Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak

Yth. ........................
...............................
............................... (2)

Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak :

1.

Nama

:

.......................

(3)

2.

NPWP

:

(4)

3.

Alamat 

:

.......................

(5)

4.

Tahun Pajak

:

(6)

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) Nomor : ...................................... (7) tanggal ........................................ (8), bersama ini terlampir disampaikan Laporan Penelitian KLU atas nama Wajib Pajak tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala ………………………

…………………………………
NIP ……………………… (9)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR PENGIRIMAN
LAPORAN PENELITIAN KLU WAJIB PAJAK
(Lampiran 7)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak.
Angka (2)	:	Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak terkait, dalam hal pemeriksaan dilakukan melalui Pemeriksaan Lengkap atau diisi dengan Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) pada KPP yang bersangkutan dalam hal pemeriksaan dilakukan melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
Angka (3)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka (4)	:	Diisi dengan NPWP.
Angka (5)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Angka (6)	:	Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa.
Angka (7)	:	Cukup jelas.
Angka (8)	:	Cukup jelas.
Angka (9)	:	Diisi dengan nama :
		a.	Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Lengkap, yaitu Karikpa atau Kantor Wilayah DJP dalam hal Wajib Pajak diperiksa melalui Pemeriksaan Lengkap;
		b.	Kepala Seksi yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak diperiksa melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

Lampiran 7.1 Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:	SE-01/PJ.7/2005
Tanggal	:	15 Maret 2006

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
................................................................................................. (1)

LAPORAN PENELITIAN KLU WAJIB PAJAK

1.

Nama Wajib Pajak

:

.......................

(2)

2.

NPWP

:

(3)

3.

Tahun Pajak

:

(4)

4.

KLU menurut SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak

:

(5)

5.

KLU menurut Pemeriksa

:

(6)

6.

Uraian dasar/alasan penetapan KLU menurut pemeriksa :

(7)

a.

Rincian Peredaran Usaha (Omzet) :

No. Urut	U r a i a n		Jumlah (Rp)	Persentase
	Jenis Barang atau Jasa yang diproduksi dan dijual	KLU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Jumlah			100%

b.

Uraian tentang Lapangan Usaha Wajib Pajak

c.

Kesimpulan Penelitian KLU

.................................................
Ketua Kelompok/Kasi *)

.................................................
NIP ......................................... (8)

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PENELITIAN KLU WAJIB PAJAK
(Lampiran 7.1)

Angka (1)	:	Diisi dengan nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak.
Angka (2)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Angka (3)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Angka (4)	:	Diisi dengan Tahun Pajak yang diperiksa.
Angka (5)	:	Diisi dengan KLU yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak yang diperiksa.
Angka (6)	:	Diisi dengan KLU menurut Pemeriksa Pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya pada saat pemeriksaan dilaksanakan di lapangan. KLU ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian sesuai dengan uraian pada angka (7) huruf a, b, dan huruf c.
Angka (7)	:	Uraian dasar/alasan penetapan KLU menurut pemeriksa :
		-	Huruf a : Daftar rincian penjualan ini diisi sesuai dengan data berdasarkan hasil pemeriksaan, dengan petunjuk pengisian untuk masing-masing kolom sebagai berikut :
			-	Kolom (1) cukup jelas;
			-	Kolom (2) diisi dengan jenis barang dan/atau jasa yang Dijual, atau yang diproduksi dan dijual;
			-	Kolom (3) diisi dengan kode Klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-34/PJ./2003 tanggal 14 Februari 2003 untuk masing-masing jenis barang atau jasa yang diproduksi dan dijual, misalnya untuk sebuah perusahaan industri tekstil yang memproduksi benang, kain dan batik cap/tulis, maka penjualan :
				-	benang diisi dengan kode 32111
				-	kain diisi dengan kode 32114
				-	batik cap/tulis diisi dengan kode 32117.
			-	Kolom (4) diisi dengan jumlah penjualan untuk masing-masing barang atau jasa yang dijual dalam tahun pajak yang diperiksa;
			-	Kolom (5) cukup jelas.
		-	Huruf b : Diisi dengan uraian tentang kegiatan usaha yang sebenarnya dijalankan Wajib Pajak sesuai dengan kenyataan yang dijumpai pemeriksa di lapangan sehingga dapat diperoleh keterangan yang cukup jelas agar dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan usaha inti (core business) Wajib Pajak.
		-	Huruf c : Diisi dengan kesimpulan dan usul pemeriksa tentang KLU yang tepat sesuai dengan usaha inti Wajib Pajak berdasarkan analisis terhadap data yang tercantum pada huruf a dan huruf b di atas sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak 1994. Selanjutnya KLU tersebut diisikan pada kotak yang tersedia pada angka (6).
Angka (8)	:	Diisi dengan nama :
		a.	Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak dalam hal Wajib Pajak diperiksa melalui Pemeriksaan Lengkap;
		b.	Kepala Seksi yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak diperiksa melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan.