07PJ07_SE02

PETUNJUK PELAKSANAAN
PROSEDUR PENANGANAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Ruang Lingkup
Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

Syarat-syarat Pengajuan Suatu Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
Surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat diterima untuk dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Hanya boleh diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajaknya;
Diajukan atas suatu Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurarg Bayar Tambahan;
Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
Disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak kecuali karena keadaan kekuasaan Wajib Pajak (force majeur) yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut;
Dilampiri dengan surat kuasa khusus dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-undang KUP.

Prosedur Penanganan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

3.1.

Penyampaian dan penerimaan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

Surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau ke KP4/KP2KP dalam wilayah KPP yang bersangkutan.
Dalam hal surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi disampaikan melalui KP4 atau KP2KP, maka surat permohonan tersebut harus diteruskan kepada KPP terkait melalui faksimili pada hari yang sama, dan mengirimkan asli surat permohonan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak surat permohonan tersebut diterima.
Terhadap surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan Bukti Penerimaan Surat yang dilampiri Lembar Isian Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.12. oleh petugas TPT atau petugas yang ditunjuk.

3.2.

Penelitian persyaratan formal terhadap surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

3.2.1.	KPP melakukan penelitian persyaratan formal terhadap surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diterima dengan ketentuan sebagai berikut: Membuat pemberitahuan tertulis bahwa surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi memenuhi/tidak memenuhi persyaratan formal pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.40. atau V.41.; Mencatat surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang memenuhi persyaratan formal dalam register surat Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi memenuhi persyaratan formal; Mencatat surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan formal dalam register surat pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak memenuhi persyaratan formal.
3.2.2.	Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 3.2.1. huruf a tersebut diatas disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diterima KPP.
3.2.3.	Dalam hal surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi disampaikan melalui pos tercatat, KPP tetap melakukan prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 3.1 huruf c, angka 3.2.1. dan angka 3.2.2.
3.2.4.	Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah: Tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas TPT atau petugas yang ditunjuk; atau Tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi disampaikan melalui pos tercatat.

3.3.

Tindak lanjut terhadap surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang memenuhi persyaratan formal.
Penelitian di KPP terhadap kewenangan memproses surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

Seksi Pelayanan atau Penerimaan dan Keberatan melakukan penelitian terhadap kewenangan memproses surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diterima.
Dalam hal kewenangan memproses surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berada pada KPP, maka KPP yang bersangkutan melaksanakan penelitian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi merupakan wewenang Direktorat atau Kanwil ditindaklanjuti sebagai berikut:

-	Dalam hal unit pelaksana pemeriksaan pajak adalah KPP, maka KPP yang bersangkutan harus mengirimkan berkas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi beserta copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diterima kepada Direktorat atau Kanwil sesuai dengan wewenangnya;
-	Dalam hal unit pelaksana pemeriksaan pajak adalah unit lain di luar KPP, maka KPP yang bersangkutan mengirimkan berkas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada Direktorat atau Kanwil sesuai wewenangnya dan mengirimkan surat permintaan copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan/atau Kertas Kerja Pemeriksaan kepada unit pelaksana pemeriksaan pajak yang bersangkutan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diterima dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.15.;
-	Surat permintaan tersebut diatas dilampirkan dalam berkas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang akan dikirimkan oleh KPP yang bersangkutan ke Direktorat atau Kanwil.
-	Seksi Pelayanan atau Seksi Penerimaan dan Keberatan di KPP melakukan penelitian kelengkapan berkas yang akan dikirim ke Direktorat atau Kanwil dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.1. dan hasil penelitian tersebut dilampirkan dalam berkas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
-	Kegiatan sebagaimana tersebut diatas, dituangkan dalam Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dengan menggunakan Formulir pada Lampiran V.2.;

Berkas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikirimkan oleh KPP ke unit peneliti pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi meliputi:

-	Asli surat permohonan Wajib Pajak;
-	Asli Lembar Pengawasan Arus Dokumen;
-	Lembar Isian Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Lampiran V.12.);
-	Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Memenuhi Persyaratan Formal (Lampiran V.40.);
-	Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas (Lampiran V.1.);
-	Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Lampiran V.2.);
-	Copy Laporan Pemeriksaan Pajak lengkap (termasuk SPHP, BAHP, bukti peminjaman dokumen kepada Wajib Pajak dan dokumen lain yang mendukung), dan Kertas Kerja Pemeriksaan dalam hal unit pelaksana pemeriksaan pajak adalah KPP yang bersangkutan; atau copy Laporan Pemeriksaan Pajak (SPHP, BAHP, dokumen lain yang mendukung), bukti peminjaman dokumen dan Surat Permintaan Laporan Pemeriksaan Pajak dan/atau copy Kertas Kerja Pemeriksaan (Lampiran V.15.) dalam hal unit pelaksana pemeriksaan pajak berbeda dengan KPP yang bersangkutan.

Pengiriman berkas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d tersebut diatas dapat diantar secara langsung, dikirim melalui pos tercatat atau Jasa ekspedisi tercatat.

3.4.

Tindak lanjut atas Surat Permintaan copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan/atau Kertas Kerja Pemeriksaan kepada unit pelaksana pemeriksaan pajak.

Unit pelaksana pemeriksaan pajak mengirimkan copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan/atau Kertas Kerja Pemeriksaan ke unit peneliti pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima;
Apabila unit peneliti pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sampai hari kerja ke 5 (lima) sejak tanggal diterimanya berkas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi belum menerima copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan/atau Kertas Kerja Pemeriksaan, Unit peneliti membuat Surat Pemberitahuan Keterlambatan Penyampaian copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan/atau Kertas Kerja Pemeriksaan kepada unit pelaksana pemeriksaan pajak dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.16.

Penerimaan Berkas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi oleh Direktorat atau Kanwil
Direktorat atau Kanwil melakukan tindak lanjut terhadap berkas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diterima dari KPP, sebagai berikut:

Direktorat atau Kanwil selaku unit yang menerima berkas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi membuat pemberitahuan tertulis kepada KPP yang mengirimkan berkas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas diterima dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.3.
Dalam hal KPP terlambat atau tidak mengirimkan secara lengkap berkas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, Direktorat atau Kanwil diminta mencantumkan hal tersebut pada formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas.
Direktorat atau Kanwil yang menerima berkas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dari KPP, melakukan penelitian terhadap kewenangan memproses surat permohonan tersebut.
Direktorat atau Kanwil yang menerima berkas yang bukan merupakan kewenangannya harus mengirimkan berkas tersebut ke unit kantor yang berwenang paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal terima berkas tersebut, dengan tembusan kepada KPP yang mengirimkan berkas dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.4.

Pembuatan Laporan Pengiriman Berkas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

KPP membuat Laporan Pengiriman Berkas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang diterima, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya kepada Direktur dan Kakanwil dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.5.
Direktorat atau Kanwil melakukan pengecekan daftar nominatif pengiriman berkas dalam laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas dengan berkas yang telah diterima dari KPP.
Dalam hal ada berkas yang belum diterima, maka Direktorat atau Kanwil membuat surat pemberitahuan ke KPP dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.
KPP yang telah dapat melaksanakan pengiriman laporan secara elektronik cukup mengirimkan laporan secara elektronik.

Prosedur Penyelesaian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

6.1.

Penerbitan Surat Tugas
Direktur, Kakanwil atau Kepala KPP sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas diterima dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.6.

6.2.

Pembuatan analisa dan permintaan penjelasan dan atau pembuktian

6.2.1.	Peneliti yang ditugaskan melakukan penelitian wajib melakukan analisis terhadap berkas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dituangkan dalam bentuk matrik dengan menggunakan formulir pada Lampiran dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Tugas.
6.2.2.	Peneliti dapat meminta penjelasan dan atau pembuktian disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy kepada Wajib Pajak mengenai surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1. dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.17.
6.2.3.	Wajib Pajak diberi kesempatan memberikan penjelasan dan atau pembuktian disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada angka 6.2.2. tersebut diatas.
6.2.4.	Setelah 5 (lima) hari kerja sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6.2.3. tersebut diatas Peneliti belum memperoleh penjelasan dan atau pembuktian. Peneliti dapat meminta penjelasan dan atau pembuktian disertai dengan dokume/bukti dan buku-buku pendukung dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.18.
6.2.5.	Wajib Pajak diberi kesempatan memberikan penjelasan dan atau pembuktian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan penjelasan dan atau pembuktian sebagaimana dimaksud pada angka 6.2.4. tersebut diatas.
6.2.6.	Peneliti dapat meminta penjelasan dan atau pembuktian tambahan apabila masih diperlukan, yang dapat ditanggapi oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.19.
6.2.7.	Peneliti membuat Berita Acara Tidak Memberikan Penjelasan dan atau pembuktian apabila Wajib Pajak tidak memberikan keterangan atau penjelasan atau pembuktian yang diminta dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.20.

6.3.

Pembahasan sengketa perpajakan

6.3.1.	Peneliti melalui pejabat serendah-rendahnya setingkat eselon III dapat memanggil Wajib Pajak dan atau Pemeriksa atau pihak lain yang bersangkutan untuk melakukan pembahasan sengketa perpajakan yang terjadi dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.21. dan V.22.
6.3.2.	Surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada angka 6.3.1. tersebut diatas harus dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 6.3.1. diatas.
6.3.3.	Setelah melakukan pembahasan sengketa perpajakan, Peneliti membuat Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.23.

6.4.

Pembuatan Kertas Kerja Penelitian dan Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

6.4.1.	Peneliti membuat Kertas Kerja Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang membuat hasil penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.24.
6.4.2.	Kertas Kerja Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi akan menjadi dasar pembuatan Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
6.4.3.	Kertas Kerja Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan atau Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi harus mencantumkan analisis pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dasar hukum, dasar perhitungan serta buku/catatan/dokumen yang digunakan dalam proses penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, alasan dan kesimpulan Peneliti.
6.4.4.	Peneliti membuat Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.25.

6.5.

Pengiriman Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian dan Pembahasan Akhir

6.5.1.	Peneliti mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi untuk ditanggapi dan dapat mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri pembahasan akhir dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.26., V.27., dan V.28.
6.5.2.	Wajib Pajak dberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 6.5.1. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Permintaan Tanggapan dan Undangan Menghadiri Pembahasan Akhir.
6.5.3.	Peneliti setelah meneliti tanggapan tertulis Wajib Pajak dapat melakukan pembahasan akhir.
6.5.4.	Pajak dapat diberi kesempatan menghadiri undangan pembahasan akhir pada waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, Permintaan Tanggapan dan Undangan Menghadiri Pembahasan Akhir.
6.5.5.	Peneliti dapat membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi apabila Wajib Pajak hadir dan memberikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 6.5.2. dan 6.5.4. dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.29. dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.30.
6.5.6.	Peneliti dapat membuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Tidak Memberikan Tanggapan Tertulis apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada angka 6.5.2. dan 6.5.4. tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.31 dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.30.
6.5.7.	Peneliti dapat membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi apabila Wajib Pajak hadir tetapi tidak memberikan tanggapan tertulis atau Wajib Pajak tidak hadir tetapi memberikan tanggapan tertulis dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.32. dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.30.
6.5.8.	Peneliti dapat membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Penelitian Keberatan apabila Wajib Pajak hadir dan memberikan/tidak memberikan tanggapan tertulis, namun tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 6.5.5. dan 6.5.7. dengan menggunakan formulir pada Lampiran 33 dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dengan menggunakan formulir pada lampiran V.30.
6.5.9.	Apabila Wajib Pajak menghadiri Undangan pembahasan akhir, maka Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Pengahapusan Sanksi Administrasi (lampiran V.30.) dapat disampaikan langsung kepada Wajib Pajak, dan apabila Wajib Pajak tidak hadir maka Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (lampiran V.30.) dikirimkan sebagai lampiran Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.

6.6.

Pembuatan dan Pengiriman Surat Keputusan

6.6.1.	Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dibuat dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.42. atau V.43.
6.6.2.	Surat Keputusan tersebut dibuat rangkap 3 (tiga), yang peruntukannya sebagai berikut: - Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak; - Lembar ke-2 untuk KPP penerbit surat ketetapan pajak; - Lembar ke-3 untuk Kantor pembuat Surat Keputusan.
6.6.3.	Dengan tetap memperhatikan tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan harus dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerbitan.

6.7.

Pencatatan tahapan pelaksanaan kegiatan
Dalam melakukan Penelitian, Peneliti harus melanjutkan pencatatan tahapan pelaksanaan kegiatan dan mengisi Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dengan menggunakan formulir pada lampiran V.2.

6.8.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan

6.8.1.	Dalam hal pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dilakukan secara jabatan, unit yang berwenang melaksanakan penelitian dapat mengikuti prosedur sesuai dalam angka 6.1. sampai dengan angka 6.7.
6.8.2.	Dalam hal yang mengetahui ketetapan pajak yang tidak benar adalah unit kantor yang berbeda dengan yang menerbitkan ketetapan, maka unit kantor tersebut harus memberitahukan kepada unit kantor yang menerbitkan ketetapan.

Kewajiban Meminta Surat Kuasa Khusus
Dalam hal Wajib Pajak diwakili atau menunjuk kuasa, Peneliti wajib meminta surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2000.

Pemberitahuan Tertulis Mengenai Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Peneliti menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.37.

Permintaan Untuk Dilakukan Pemeriksaan Dalam Rangka Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

9.1.	Unit peneliti pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat mengajukan permintaan untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.38.
9.2.	Tata cara pemeriksaan dalam rangka pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi mengacu pada peraturan yang berlaku.

10.

Pengiriman Data Baru atau Data Yang Semula Belum Terungkap Dalam Proses Pemeriksaan
Apabila dalam proses pengurangan atau panghapusan sanksi administrasi terdapat data/bukti yang menunjukkan adanya data baru atau data yang semula belum terungkap dalam proses pemeriksaan, Peneliti mengirimkan data tersebut kepada unit pemeriksa yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan menggunakan formulir pada lampiran V.39.

11.

Konfirmasi Penerimaan Surat Keputusan

11.1.	Direktorat atau Kanwil melakukan konfirmasi penerimaan Surat Keputusan kepada KPP terkait dengan menggunakan Lembar Konfirmasi pada Lampiran V.11.
11.2.	Lembar Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. tersebut diatas dikirimkan oleh Direktorat atau Kanwil kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah diterbitkannya Surat Keputusan.
11.3.	KPP mengirimkan kembali Lembar Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. tersebut diatas kepada Direktorat atau Kanwil paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya Lembar Konfirmasi.

12.

Jangka Waktu Penyelesaian
Penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut.

Lampiran IV
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

PETUNJUK PELAKSANAAN
PROSEDUR PENANGANAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK YANG TIDAK BENAR PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG WEWAH

Ruang Lingkup
Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

Syarat-syarat Pengajuan Suatu Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar
Surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketatapan pajak yang tidak benar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Diajukan untuk suatu surat ketetapan pajak;
Mengemukakan jumlah pajak menurut penghitungan Wajib Pajak seharusnya terutang;
Dilampiri dengan surat kuasa khusus dalam hal surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-undang KUP;

Prosedur Penanganan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar

3.1.

Penyampaian dan penerimaan surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar

Surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar Wajib Pajak disampaikan langsung atau melalui pos tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau ke KP4/KP2KP dalam wilayah KPP yang bersangkutan.
Dalam hal surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar disampaikan melalui KP4/KP2KP, maka surat permohonan tersebut harus diteruskan kepada KPP terkait melalui faksimili pada hari yang sama, dan mengirimkan asli surat permohonan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak surat permohonan tersebut diterima.
Terhadap surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar diberikan Bukti Penerimaan Surat yang dilampiri Lembar Isian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.12 oleh petugas TPT atau petugas yang ditunjuk.

3.2.

Penelitian persyaratan formal terhadap surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar

3.2.1.	KPP melakukan penelitian persyaratan formal terhadap surat permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang diterima dengan ketentuan sebagai berikut: Membuat pemberitahuan tertulis bahwa surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar memenuhi/tidak memenuhi persyaratan formal pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.44. atau V.45.; Mencatat surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang memenuhi persyaratan formal dalam register surat pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar memenuhi persyaratan formal; Mencatat surat permohonan pengurangan atau Pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang tidak memenuhi persyaratan formal dalam register surat pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar tidak memenuhi persyaratan formal.
3.2.2.	Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 3.2.1. huruf a tersebut diatas disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar diterima KPP;
3.2.3.	Dalam hal surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar disampaikan melalui pos tercatat, KPP tetap melakukan prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 3.1. huruf c, 3.2.1. dan 3.2.2.
3.2.4.	Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan rajak yang tidak benar adalah: Tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas TPT atau petugas yang ditunjuk; atau Tanggal stempel pos tercatat, dalam hal surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar disampaikan melalui pos tercatat.

3.3.

Tindak lanjut terhadap surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang memenuhi persyaratan formal Penelitian di KPP terhadap kewenangan memproses surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar

Sanksi Pelayanan atau Seksi Penerimaan dan Keberatan melakukan penelitian terhadap kewenangan memproses surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang diterima.
Dalam hal kewenangan memproses surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar berada pada KPP, maka KPP yang bersangkutan melaksanakan penelitian permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar merupakan wewenang Direktorat atau Kanwil, ditindaklanjuti sebagai berikut:

-	Dalam hal unit pelaksana pemeriksaan pajak adalah KPP, maka KPP yang bersangkutan harus mengirimkan berkas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar beserta Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar diterima kepada Direktorat atau Kanwil sesuai dengan wewenangnya;
-	Dalam hal unit pelaksana pemeriksaan pajak adalah unit lain di luar KPP, maka KPP yang bersangkutan mengirimkan berkas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar kepada Direktorat atau Kanwil sesuai wewenangnya dan mengirimkan surat permintaan copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan/atau Kertas Kerja Pemeriksaan kepada unit pelaksana Pemeriksaan pajak yang bersangkutan, paling lama 5 (hari) hari kerja sejak surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar diterima dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.15.;
-	Surat permintaan tersebut diatas dilampirkan dalam berkas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, yang akan dikirimkan oleh KPP ke Direktorat atau Kanwil;
-	Seksi Pelayanan atau Seksi Penerimaan dan Keberatan di KPP melakukan penelitian kelengkapan berkas yang akan dikirimkan ke Direktorat atau Kanwil dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.1. dan hasil penelitian tersebut dilampirkan dalam berkas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
-	Kegiatan tersebut diatas, dituangkan dalam Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar dengan menggunakan Formulir pada Lampiran V.2.

Berkas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang dikirimkan oleh KPP ke unit peneliti pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar meliputi:

-	Asli surat Wajib Pajak;
-	Asli Lembar Pengawasan Arus Dokumen;
-	Lembar Isian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar (Lampiran V.12.);
-	Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar Memenuhi Persyaratan Formal (Lampiran V.44.);
-	Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas (Lampiran V.1.);
-	Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar (Lampiran V.2.);
-	Copy Laporan Pemeriksaan Pajak lengkap (termasuk SPHP, BAHP, bukti peminjaman dokumen kepada Wajib Pajak dan dokumen pendukung lainnya), dan Kertas Kerja Pemeriksaan dalam hal unit pelaksana pemeriksaan pajak adalah KPP yang bersangkutan; atau copy Laporan Pemeriksaan Pajak (termasuk SPHP, BAHP, bukti peminjaman dokumen dan dokumen pendukung lainnya), dan Surat Permintaan Copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan/atau Kertas Kerja Pemeriksaan (Lampiran V.15.) dalam hal unit pelaksana pemeriksaan pajak berbeda dengan KPP yang bersangkutan.

Pengiriman berkas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada huruf d tersebut diatas dapat diantar secara langsung, dikirim melalui pos tercatat atau jasa ekspedisi tercatat.

3.4.

Tindak lanjut atas surat permintaan copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan/atau Kertas Kerja Pemeriksaan kepada unit pelaksana pemeriksaan pajak

Unit pelaksana pemeriksaan pajak mengirimkan copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan/atau Kertas Kerja Pemeriksaan ke unit peneliti pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima;
Apabila unit peneliti pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sampai hari kerja ke 5 (lima) sejak tanggal diterimanya berkas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar belum menerima copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan/atau Kertas Kerja Pemeriksaan, Unit peneliti membuat Surat Pemberitahuan Keterlambatan Penyampaian copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan/atau Kertas Kerja Pemeriksaan kepada unit pelaksana pemeriksaan pajak dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.16.

Penerimaan Berkas Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar oleh Direktorat atau Kanwil
Direktorat atau Kanwil melakukan tindak lanjut terhadap berkas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang diterima dari KPP, sebagai berikut:

Direktorat atau Kanwil selaku unit yang menerima berkas permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar membuat pemberitahuan tertulis kepada KPP yang mengirimkan berkas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar tersebut paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas diterima dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.3.
Dalam hal KPP terlambat atau tidak mengirimkan secara lengkap pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, Direktorat atau Kanwil diminta mencantumkan hal tersebut pada formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas.
Direktorat atau Kanwil yang menerima berkas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar dari KPP, melakukan penelitian terhadap kewenangan memproses permohonan tersebut.
Direktorat atau Kanwil yang menerima berkas yang bukan merupakan kewenangannya harus mengirimkan berkas tersebut ke unit kantor yang berwenang paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal terima berkas tersebut, dengan tembusan ke KPP yang mengirimkan berkas dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.4.

Pembuatan Laporan Pengiriman Berkas Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Yang Tidak Benar

KPP membuat Laporan Pengiriman Berkas Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar yang diterima, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya kepada Direktur atau Kakanwil dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.5.
Direktorat atau Kanwil melakukan pengecekan daftar nominatif pengiriman berkas dalam laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan berkas yang telah diterima dari KPP.
Dalam hal ada berkas yang belum diterima, maka Direktorat atau Kanwil membuat surat pemberitahuan ke KPP dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.
KPP yang telah dapat melaksanakan pengiriman laporan secara elektronik cukup mengirimkan laporan secara elektronik.

Prosedur Penyelesaian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar

6.1.

Penerbitan Surat Tugas
Direktur, Kakanwil atau Kepala KPP sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan penelitian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas diterima dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.6.

6.2.

Pembuatan analisa dan permintaan penjelasan dan atau pembuktian

6.2.1.	Peneliti yang ditugaskan melakukan penelitian wajib melakukan analisis terhadap berkas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang dituangkan dalam bentuk matrik dengan menggunakan formulir pada Lampiran dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Tugas.
6.2.2.	Peneliti dapat meminta penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy Kepada Wajib Pajak mengenai surat pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 6.1. dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.17.
6.2.3.	Wajib Pajak diberi kesempatan memberikan penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal Surat sebagaimana dimaksud pada angka 6.2.2. tersebut diatas.
6.2.4.	Setelah 5 lima hari kerja sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka tersebut diatas Peneliti belum memperoleh penjelasan dan atau pembuktian, Peneliti dapat meminta penjelasan dan atau pembuktian yang kedua tentang dasar perhitungan yang disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.18.
6.2.5.	Wajib Pajak diberi kesempatan memberikan penjelasan dan atau pembuktian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan penjelasan dan atau pembuktian sebagaimana dimakud pada angka 6.2.2. tersebut diatas.
6.2.6.	Peneliti dapat meminta penjelasan dan atau pembuktian tambahan apabila masih diperlukan, yang dapat ditanggapi oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.19.
6.2.7.	Peneliti membuat Berita Acara Tidak Memberikan Penjelasan dan atau Pembuktian apabila Wajib Pajak tidak memberikan keterangan atau penjelasan atau pembuktian yang diminta dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.20.

6.3.

Pembahasan Sengketa Perpajakan

6.3.1.	Peneliti melalui pejabat serendah-rendahnya setingkat eselon III dapat memanggil Wajib Pajak dan atau Pemeriksa atau pihak lain yang terkait yang bersangkutan untuk melakukan pembahasan sengketa perpajakan yang terjadi dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.21. dan V.22.
6.3.1.	Surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada angka 6.3.1. harus dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan sebagaimana dimaksud pada butir 6.3.1. diatas.
6.3.2.	Setelah melakukan pembahasan sengketa perpajakan, Peneliti membuat Berita Acara Pembahasan Sengketa perpajakan dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.23.

6.4.

Pembuatan Kertas Kerja Penelitian dan Laporan Penelitian Pengurangan atau Pemabatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar

6.4.1.	Peneliti membuat Kertas Kerja Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar yang memuat hasil penelitian pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak yang tidak benar dengan menggunakan formulir Lampiran V.24.
6.4.2.	Kertas Kerja Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar menjadi dasar pembuatan Laporan Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar.
6.4.3.	Kertas Kerja Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar dan/atau Laporan Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar harus mencantumkan analisis terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, dasar hukum, dasar perhitungan serta buku/catatan/dokumen yang digunakan dalam proses penelitian permohonan serta alasan dan kesimpulan Peneliti.
6.4.4.	Peneliti membuat Laporan Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.25.

6.5.

Pengiriman Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian dan Pembahasan Akhir

6.5.1.	Peneliti mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar untuk ditanggapi yang sekaligus merupakan undangan untuk menghadiri pembahasan akhir kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.26., V.27. dan V.28.
6.5.2.	Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada angka 6.5.1. tersebut diatas dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, Permintaan Tanggapan dan Undangan Menghadiri Pembahasan Akhir.
6.5.3.	Peneliti setelah meneliti tanggapan tertulis Wajib Pajak melakukan pembahasan akhir.
6.5.4.	Wajib Pajak diberi kesempatan menghadiri undangan pembahasan akhir pada waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, Permintaan Tanggapan dan Undangan Menghadiri Pembahasan Akhir.
6.5.5.	Peneliti membuat Berita Acara Hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar apabila Wajib Pajak hadir dan memberikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 6.5.2. dan 6.5.4. dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.29. dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.30.
6.5.6	Peneliti membuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Tidak Memberikan Tanggapan Tertulis, apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada angka 6.5.2. dan 6.5.4. tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.31. dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.30.
6.5.7	Peneliti membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar apabila Wajib Pajak hadir tetapi tidak memberikan tanggapan tertulis atau Wajib Pajak tidak hadir tetapi memberikan tanggapan tertulis dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.32. dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.30.
6.5.8.	Peneliti membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar apabila Wajib Pajak hadir dan memberikan tidak membentuk tanggapan tertulis, namun tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 6.5.5. dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.33. dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.30.
6.5.9.	Apabila Wajib Pajak menghadiri undangan pembahasan akhir, maka Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar (Lampiran V.30.) dapat disampaikan langsung kepada Wajib Pajak, dan apabila Wajib Pajak tidak hadir maka Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar (Lampiran V.30.) dikirimkan sebagai lampiran Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar.

6.6.

Pembuatan dari pengiriman Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar

6.6.1.	Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar dibuat dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.46., V.47., V.48., V.49., V.50. atau V.51.
6.6.2.	Surat Keputusan tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya sebagai berikut: Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak; Lembar ke-2 untuk KPP penerbit surat ketetapan pajak; Lembar ke-3 untuk Kantor pembuat Surat Keputusan.
6.6.3.	Dengan tetap memperhatikan tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, Surat Keputusan harus dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerbitan.

6.7.

Pencatatan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Dalam melakukan penelitian, Peneliti harus melanjutkan pencatatan tahapan pelaksanaan kegiatan dan mengisi Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Pengurangan atau Pembatalan Keletapan Pajak yang tidak benar dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.2.

6.8.

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Secara Jabatan

6.8.1.	Dalam hal pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar dilakukan secara jabatan, unit yang berwenang melaksanakan penelitian dapat mengikuti prosedur sesuai dalam angka 6.1. sampai dengan angka 6.7.
6.8.2.	Dalam hal yang mengetahui ketetapan pajak yang tidak benar adalah unit kantor yang berbeda dengan yang menerbitkan ketetapan, maka unit kantor tersebut harus memberitahukan kepada unit kantor yang menerbitkan ketetapan.

Kewajiban Meminta Surat Kuasa Khusus
Dalam hal Wajib Pajak diwakili atau menunjuk kuasa, Peneliti wajib meminta surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2000.

Pemberitahuan Tertulis Mengenai Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Peneliti menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.37.

Permintaan Untuk Dilakukan Pemeriksaan Dalam Rangka Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar

9.1.	Unit peneliti pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar dapat mengajukan permintaan untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.38.
9.2.	Tata cara pemeriksaan dalam rangka Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar mengacu pada peraturan yang berlaku.

10.

Pengiriman Data Baru atau Data Yang Semula Belum Terungkap Dalam Proses Pemeriksaan
Apabila dalam proses pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar terdapat data/bukti yang menunjukkan adanya data baru atau data yang semula belum terungkap dalam proses pemeriksaan, Peneliti mengirimkan data tersebut kepada unit pemeriksa yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan menggunakan formulir pada Lampiran V.39.

11.

Konfirmasi Penerimaan Surat Keputusan

11.1.	Direktorat atau Kanwil melakukan konfirmasi penerimaan Surat Keputusan kepada KPP terkait dengan menggunakan Lembar Konfirmasi pada Lampiran V.11.
11.2.	Lembar Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. tersebut diatas dikirimkan oleh Direktorat atau Kanwil kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah diterbitkannya Surat Keputusan.
11.3.	KPP mengirimkan kembali Lembar Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada angka 11.1. tersebut diatas kepada Direktorat atau Kanwil paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya Lembar Konfirmasi.

12.

Jangka waktu penyelesaian
Penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar Wajib Pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut.

13.

Terhadap keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan, kecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur) yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut.

Lampiran V
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PROSEDUR PENANGANAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK,
KEBERATAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

LAMPIRAN	HAL
Lampiran V.1.	Lembar Penelitian Kelengkapan berkas
Lampiran V.2	Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Pembetulan Ketetapan Pajak/Keberatan/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi/Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (tahapan dalam proses penelitian)
Lampiran V.3.	Pemberitahuan Penerimaan Berkas Keberatan/Pembetulan Ketetapan Pajak/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
Lampiran V.4.	Penerusan Berkas Keberatan/Pembetulan Ketetapan Pajak/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
Lampiran V.5.	Laporan Bulanan Pengiriman Berkas Keberatan/Pembetulan Ketetapan Pajak/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/ Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
Lampiran V.6.	Surat Tugas Penelitian Keberatan/Pembetulan Ketetapan Pajak/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar.
Lampiran V.6.a.	Matrik Sengketa Keberatan/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar.
Lampiran V.7.	Laporan Penelitian Pembetulan sesuai kuasa Pasal 16 UU KUP.
Lampiran V.8.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak.
Lampiran V.9.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembetulan Ketetapan Pajak secara Jabatan.
Lampiran V.10.	Surat Penolakan Permohonan Pembetulan
Lampiran V.11.	Lembar Konfirmasi Penerimaan Surat Keputusan
Lampiran V.12.	Lembar Isian Surat Keberatan/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar.
Lampiran V.13.	Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal
Lampiran V.14.	Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal
Lampiran V.15.	Permintaan Copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan/atau Kertas Kerja Pemeriksaan
Lampiran V.16.	Pemberitahuan Keterlambatan Penyampaian Copy Laporan Pemeriksaan Pajak dan/atau Kertas Kerja Pemeriksaan dan Dokumen Pendukung
Lampiran V.17.	Permintaan Penjelasan dan atau Pembuktian
Lampiran V.18.	Permintaan Penjelasan dan atau Pembuktian (kedua)
Lampiran V.19.	Permintaan Penjelasan dan atau Pembuktian (tambahan)
Lampiran V.20.	Berita Acara Tidak Memberikan Penjelasan dan atau Pembuktian
Lampiran V.21.	Undangan Pembahasan Sengketa Perpajakan (untuk unit Pemeriksa)
Lampiran V.22.	Undangan Pembahasan Sengketa Perpajakan (untuk Wajib Pajak)
Lampiran V.23.	Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan
Lampiran V.24.	Kertas Kerja Penelitian Keberatan/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar.
Lampiran V.25.	Laporan Penelitian Keberatan/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar.

LAMPIRAN	HAL
Lampiran V.26.	Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, Permintaan Tanggapan dan Panggilan Menghadiri Pembahasan Akhir.
Lampiran V.27.	Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
Lampiran V.28.	Formulir Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
Lampiran V.29.	Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Penelitian Keberatan/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
Lampiran V.30.	Daftar Hasil Akhir Penelitian Keberatan/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
Lampiran V.31.	Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Tidak Memberikan Tanggapan Tertulis.
Lampiran V.32.	Berita Acara Memberikan/Tidak Memberikan Tanggapan dan Kehadiran/Ketidakhadiran Wajib Pajak
Lampiran V.33.	Berita Acara Tidak Bersedia Menandatangani Berita Acara Pembahasan.
Lampiran V.34.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan PPH Badan/PPh Orang Pribadi
Lampiran V.35.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang PPh Pemotongan dan Pemungutan
Lampiran V.36.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang PPN/PTLL
Lampiran V.37.	Pemberitahuan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Lampiran V.38.	Permintaan Melakukan Pemeriksaan dalam rangka Keberatan/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
Lampiran V.39.	Pengiriman data baru atau data yang semula belum terungkap dalam proses pemeriksaan.
Lampiran V.40.	Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Memenuhi Syarat Formal
Lampiran V.41.	Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Memenuhi Tidak Syarat Formal
Lampiran V.42.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Pemotongan dan Pemungutan dan PPN/PTLL.
Lampiran V.43.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Pemotongan dan Pemungutan dan PPN/PTLL secara Jabatan.
Lampiran V.44.	Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Memenuhi Persyaratan Formal.
Lampiran V.45.	Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.
Lampiran V.46.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PPh Badan, PPh Orang Pribadi.
Lampiran V.47.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PPh Badan, PPh Orang Pribadi secara Jabatan
Lampiran V.48.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar PPh Pemotongan dan Pemungutan.
Lampiran V.49.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar PPh Pemotongan dan Pemungutan secara Jabatan.

LAMPIRAN	HAL
Lampiran V.50.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar PPN/PTLL
Lampiran V.51.	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar PPN/PTLL secara Jabatan

Lampiran V.1.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
……………………………………….. 1)

LEMBAR PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS
YANG DIKIRIMKAN KE KANTOR WILAYAH/KANTOR PUSAT *)

IDENTITAS WAJIB PAJAK

NAMA WAJIB PAJAK	: ……………………………………………………	2)
N P W P	: ……………………………………………………	3)
TAHUN PAJAK	: …………………………………………………….	4)

PERMOHONAN WAJIB PAJAK 5)

No	Nomor Surat	Jenis Pajak/Tahun Pajak	Keterangan
1 2 3

KELENGKAPAN BERKAS

No	Nomor Surat	Ada / Tidak Ada **)	Keterangan
1 2 3 4 5 6	LPAD asli Copy Laporan Pemeriksaan Pajak(Lengkap) Copy Kertas Kerja Pemeriksaan Surat permintaan copy LPP dan KKP Copy surat ketetapan pajak Nomor Ketetapan :…………..7) Tanggal Ketetapan :…………8) Sebutkan dokumen lainnya		tanggal kirim ……………6)

………………………., ……………………9)
Kepala Seksi……………….10)

11)
12)

*) : diisi dengan yang sesuai
**) : diisi "ada" atau "tidak ada" sesuai berkas yang tersedia

Petunjuk Pengisian Lampiran V.1. :

Angka 1	:	diisi dengan nama unit kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka 3	:	diisi dengan nama NPWP Wajib Pajak
Angka 4	:	diisi dengan Tahun Pajak
Angka 5	:	diisi dengan nomor surat, jenis pajak dan tahun pajak sesuai permohonan Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi dengan tanggal pengiriman surat permintaan foto copy LPP & KKP
Angka 7	:	diisi dengan nomor ketetapan pajak
Angka 8	:	diisi dengan tanggal ketetapan pajak
Angka 9	:	diisi dengan nama kota dan tanggal pembuatan lembar penelitian kelengkapan berkas
Angka 10	:	diisi dengan Jabatan Kepala Seksi yang bersangkutan
Angka 11	:	diisi dengan nama Kepala Seksi yang menandatangani
Angka 12	:	diisi dengan NIP Kepala Seksi yang menandatangani

Lampiran V.2.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

LEMBAR PENGAWASAN PENELITIAN

BERKAS PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK/KEBERATAN/PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI/PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR *)

NAMA WAJIB PAJAK	:........................................................................
N P W P	:........................................................................
JENIS PAJAK	:........................................................................
MASA PAJAK/TAHUN PAJAK	:........................................................................
TANGGAL SURAT WP DITERIMA	:........................................................................

JENIS KEGIATAN	STANDAR WAKTU	Unit yang melaksanakan kegiatan (KPP/KW/DIREKTORAT)	TGL DISELE SAIKAN	PARAF KASI	KETERANGAN
Meminta LPP dan KKP jika unit pemeriksa sama	5 HK	KPP			Sejak surat WP diterima
Mengirimkan surat pemintaan LPP dan KKP jika unit pemeriksa berbeda	5 HK	KPP			Sejak surat WP diterima
Mengirimkan berkas ke Direktorat/Kanwil	5 HK	KPP/Kanwil			Sejak surat WP diterima
Menerbitkan Surat Tugas Penelitian Direktorat	5 HK	KPP/Kanwil/			Sejak berkas diterima
Membuat Surat Penerimaan Berkas	5 HK	Kanwil/Direktorat			Sejak berkas diterima
Meneruskan berkas yang bukan wewenangnya	5 HK	Kanwil/Direktorat			Sejak berkas diterima
Peneliti melakukan analisis sengketa dan diskusi dengan atasan terkait	5 HK	KPP/Kanwil/ Direktorat			Sejak Surat Tugas
Pembuatan dan pengiriman surat permintaan penjelasan pertama	10 HK	KPP/Kanwil/Direktorat			Sejak Surat Tugas
Pembuatan dan pengiriman surat permintaan penjelasan kedua	5 HK	KPP/Kanwil/Direktorat			Setelah batas waktu surat pertama (15hari) tidak direspon
Pembuatan Berita Acara WP tidak memberikan penjelasan dan pembuktian secara tertulis		KPP/Kanwil/Direktorat			Selesainya dibuat berita acara langsung dapat dibuat Laporan Penelitian
Pembuatan dan pengiriman surat permintaan penjelasan (tambahan)		KPP/Kanwil/ Direktorat			10 HK batas waktu bagi WP untuk menanggapi
Pembuatan dan pengiriman surat undangan pembahasan sengketa perpajakan kepada Pemeriksa dan/atau WP		KPP/Kanwil/Direktorat			10 HK sebelum pembahasan dilaksanakan
Pengiriman Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian yang sekaligus sebagai undangan untuk menghadiri Pembahasan akhir, Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian dan Surat Tanggapan Wajib Pajak		KPP/Kanwil/Direktorat			10 HK batas waktu bagi WP untuk menanggapi
Pembahasan akhir dan pembuatan Berita Acara		KPP/Kanwil/Direktorat
Pembuatan Laporan Penelitian dan SK		KPP/Kanwil/Direktorat
Pengiriman SK	2 HK	KPP/Kanwil/Direktorat			Sejak tanggal SK

*) Diisi dengan yang sesuai

Lampiran V.3.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
……………………………………….. ¹⁾

Nomor	: ............................... ²⁾	...............,.................... ³⁾
Sifat	: ...............................
Hal	: Pemberitahuan Penerimaan Berkas

Yth ……………… ⁴⁾

Sehubungan surat Saudara Nomor :........ 5) tanggal....... 6)hal keberatan/ pembetulan ketetapan pajak/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *) :

No	Nama Wajib Pajak	Nomor dan Tanggal Ketetapan Pajak	Tanggal Surat WP diterima KPP	Tanggal surat WP dikirim ke Direktorat/ Kanwil	Terlambat / Tidak Terlambat	Jenis Dokumen yang diterima	Dokumen yang belum diterima
1	2	3	4	5	6	7	8

disampaikan bahwa berkas tersebut sudah diterima pada tanggal…………..⁸⁾

Terima kasih atas komitmen Saudara untuk mengirimkan berkas tersebut tepat pada waktunya.

Atas keterlambatan pengiriman berkas sebagaimana tercantum pada kolom 6, diharapkan agar tidak terulang di masa yang akan datang.

Atas berkas yang tidak lengkap disampaikan sebagaimana tercantum pada kolom 7 dan 8, diharapkan agar segera dikirimkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

………………………., ……………………⁹⁾

10)
NIP ¹¹⁾

*) Diisi dengan yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran V.3. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor surat
Angka 3	:	diisi tanggal surat
Angka 4	:	diisi nama dan alamat unit kantor yang mengirimkan berkas
Angka 5	:	diisi nomor surat unit kantor yang mengirimkan berkas
Angka 6	:	diisi nomor surat unit kantor yang mengirimkan berkas
Angka 7	:	diisi sesuai berkas yang dikirimkan oleh KPP
Angka 8	:	diisi tanggal berkas diterima
Angka 9	:	diisi pimpinan unit kantor
Angka 10	:	diisi Nama pimpinan unit kantor
Angka 11	:	diisi NIP pimpinan unit kantor

Lampiran V.4.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
……………………………………….. ¹⁾

Nomor	: ............................... ²⁾	...............,.................... ³⁾
Sifat	: ...............................
Lamp	: Satu set
Hal	: Penerusan berkas

Yth ……………… ⁴⁾

Sehubungan dengan diterimanya berkas keberatan/pembetulan ketetapan pajak/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *) :

Nama WP	: .............................................................	⁵⁾
NPWP	: .............................................................	⁶⁾
Jenis Pajak	: .............................................................	⁷⁾
Tahun/Masa Pajak	: .............................................................	⁸⁾
Nomor surat	: .............................................................	⁹⁾

dengan ini kami teruskan berkas Wajib Pajak tersebut kepada Saudara karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kewenangan memproses berkas tersebut berada pada Saudara.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

Kepala ……………………¹⁰⁾

11)
NIP ¹²⁾

Tembusan :
Kepala KPP …………………………….. ¹³⁾

*) Diisi dengan yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran V.4. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor surat
Angka 3	:	diisi tanggal surat
Angka 4	:	diisi nama dan alamat unit kantor yang berwenang memproses surat permohonan Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi NPWP Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi jenis pajak yang bersangkutan
Angka 8	:	diisi Tahun/Masa Pajak
Angka 9	:	diisi nomor surat Wajib Pajak
Angka 10	:	diisi pimpinan unit kantor (minimal eselon III)
Angka 11	:	diisi Nama pimpinan unit kantor
Angka 12	:	diisi NIP pimpinan unit kantor
Angka 13	:	diisi nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar

Lampiran V.5.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KPP ……………………………………….. 1)

LAPORAN PENGIRIMAN BERKAS KEBERATAN, PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK,
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR
ATAS PAJAK PENGHASILAN ATAU PPN/PTLL    2)
BULAN    : ………………………………………… 3)

Wewenang

No
Urut

NPWP

Nama Wajib Pajak

Nomor dan Tanggal
ketetapan

Jenis Permohonan

Tanggal surat
Wajib Pajak

Tanggal terima KPP

Surat Pengantar

Tanggal Kirim

Psl 25

Ps 16

Ps 36(1) a

Ps 36(1) b

Tgl Cap Pos

Tgl LPAD

Tgl Fax

Nomor

Tanggal

Kantor Wilayah DJP

Kantor Pusat DJP

1
2
3
4
5
dst

1
2
3
4
5
dst

………………………………………………5)
Kepala,
…………………………………6)
………………………………….7)
NIP . …………………………..8)

Petunjuk Pengisian Lampiran V.5. :

Angka 1	:	diisi dengan nama unit KPP yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi dengan jenis berkas yang dikirim
Angka 3	:	diisi dengan nama bulan laporan
Angka 4	:	diisi data-data sesuai berkas yang dikirimkan ke Direktorat atau Kanwil
Angka 5	:	diisi dengan nama kota dan tanggal pembuatan laporan
Angka 6	:	diisi dengan nama unit KPP yang bersangkutan
Angka 7	:	diisi dengan nama Kepala KPP yang bersangkutan
Angka 8	:	diisi dengan NIP Kepala KPP yang bersangkutan

Lampiran V.6.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
……………………………………….. ¹⁾

SURAT TUGAS
ST- / …………… ²⁾

Sehubungan dengan surat keberatan/surat permohonan pembetulan ketetapan pajak/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *) atas Wajib Pajak :

Nama WP	: ………………………………….³⁾
NPWP	: ………………………………….⁴⁾
Ketetapan	:

No.	Jenis Ketetapan ⁵⁾	Nomor Ketetapan ⁶⁾	Tanggal Ketetapan ⁷⁾	Tahun/Masa Pajak ⁸⁾

(keterangan : bentuk matrik dibuat dalam hal Surat Tugas diterbitkan untuk lebih dari 1 (satu) ketetapan)

Dengan ini ditugaskan kepada :

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
			Supervisor
			Ketua Tim
			Anggota Tim

⁹⁾

¹⁰⁾

¹¹⁾

untuk melakukan penelitian berkaitan dengan surat Wajib Pajak tersebut di atas sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya yang terkait.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

.……………,.......…....…. ¹²⁾

…………………………… ¹³⁾

14)
NIP ¹⁵⁾

*) Diisi dengan yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran V.6. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor Surat Tugas
Angka 3	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 4	:	diisi Nomor Pokok Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi jenis ketetapan pajak (contoh : SKPKB PPh Pasal 21)
Angka 6	:	diisi nomor ketetapan pajak
Angka 7	:	diisi tanggal ketetapan pajak
Angka 8	:	diisi Tahun/Masa Pajak
Angka 9	:	diisi Nama dan identitas pejabat satu tingkat di bawah pemberi Surat Tugas (Kasubdit untuk Kantor Pusat, Kepala Bidang untuk Kanwil, Kepala Seksi untuk KPP)
Angka 10	:	diisi nama dan identitas pejabat yang setingkat dengan ketua tim peneliti (Kepala Seksi untuk Kantor Pusat, Kepala Seksi untuk Kanwil, Koordinator Pelaksana untuk KPP)
Angka 11	:	diisi nama dan identitas petugas yang setingkat dengan anggota tim (Penelaah Keberatan atau Koordinator pelaksana atau pelaksana)
Angka 12	:	diisi nama kota dan tanggal surat
Angka 13	:	diisi unit kantor yang menerbitkan Surat Tugas
Angka 14	:	diisi Nama pimpinan unit kantor yang menerbitkan Surat Tugas
Angka 15	:	diisi NIP pimpinan unit kantor yang menerbitkan Surat Tugas

Lampiran V.6.a.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
…………………………………………………1)

MATRIK SENGKETA KEBERATAN/PENGURANGAN ATAU PENGHAPUS SANKSI ADMINISTRASI/PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR *)

Identitas Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak	: 2)
NPWP	: 3)
Jenis Pajak dan Tahun Pajak	: 4)
No Ketetapan/STP	: 5)

II.

NO	Koreksi	Alasan Pemeriksa	Alasan Wajib Pajak	Pendapat Peneliti
1	2	3	4	5
	6)	7)	8)	9)

………………………………………………10)                       Peneliti,

………………………………….11)
NIP . …………………………..12)

*) Diisi dengan yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran V.6.a. :

Angka 1	:	diisi dengan unit kerja yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 3	:	diisi NPWP Wajib Pajak
Angka 4	:	diisi jenis pajak dan tahun pajak
Angka 5	:	diisi nomor dan tanggal skp/STP yang diajukan permohonan oleh Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi pos-pos yang dikoreksi oleh pemeriksa
Angka 7	:	diisi alasan Pemeriksa dalam melakukan koreksi
Angka 8	:	diisi alasan ketidaksetujuan Wajib Pajak terhadap koreksi Pemeriksa, sesuai surat permohonan
Angka 9	:	diisi pendapat sementara Peneliti terhadap pokok sengketa
Angka 10	:	diisi nama kota dan tanggal dibuat matrik sengketa
Angka 11	:	diisi nama Peneliti yang bersangkutan
Angka 12	:	diisi NIP Peneliti yang bersangkutan

Lampiran V.7
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
………………………………………..

LAPORAN PENELITIAN PEMBETULAN
atas .............................................................
A..n. ............................................................
Nomor : Lap-........................................

UMUM

1. Nama Wajib Pajak	:
2. NPWP	:
3. Alamat	:
4. Jenis Usaha	:
5. Nomor Ketetapan/Keputusan	:
6. Tanggal Ketetapan/Keputusan	:
7. Jenis/Tahun Pajak	:
8. Dasar Penerbitan LPP/UPK No:.........	:
9. Permohonan Wajib	:	Surat Permohonan Wajib Pajak nomor …….. tanggal Pajak …….. yang diterima oleh KPP ………. Tanggal ……….

DASAR HUKUM

1)	Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2000.
2)	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ./2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: ………………..****).

WEWENANG PENYELESAIAN PEMBETULAN

Mengingat bahwa surat ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak/Surat Keputusan*) Nomor : …………… tanggal …………… diterbitkan oleh …………………., maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ./2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : …………….****), permohonan Wajib Pajak diselesaikan oleh …………………………

URAIAN PENELITIAN PEMBETULAN

1.	Bahwa surat ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak/Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak) Nomor : …………… tanggal ……………diterbitkan berdasarkan ……..……**)
2	Bahwa terdapat kesalahan tulis/hitung) pada surat ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak/Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak) pada **)
3.	Bahwa …………*) yang tertera pada surat ketetapan pajak./Surat Tagihan Pajak/Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ) Nomor : …………… tanggal …………adalah………………………, seharusnya tertulis………………….
4.	Bahwa ……………………………………………………………………………
(diisi sesuai dengan alasan dilakukannya pembetulan)

USUL

Berdasarkan    uraian    diatas    diusulkan    untuk    membetulkan    surat    ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak/Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak*) Nomor :   …………… tanggal ……………
Semula :
…………………………
Menjadi :
…………………………………

Mengetahui, ………………1) NIP	…………………2) NIP	…………..,,……………200.. ……………………3) NIP
	Menyetujui, …………………….4) NIP

Catatan :

*)	diisi salah satu yang sesuai
**)	diisi dengan letak kesalahan, (Contoh : pada penulisan judul Ketetapan, Jenis Pajak, Masa Pajak, Nama Wajib Pajak dll)
***)	diisi dasar penerbitan surat ketetapan pajak/surat keputusan
****)	diisi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Dalam hal pembetulan dilakukan secara jabatan maka :

*	Pada ”judul” ditambahkan kata ”secara jabatan sehingga ”judul” laporan menjadi ”Laporan Penelitian Pembetulan Secara Jabatan”.......
*	pada romawi I pada isian ”Permohonan Wajib Pajak” diganti dengan surat ketetapan pajak/STP/Surat Keputusan yang akan dibetulkan secara jabatan

Penandatangan disesuaikan dengan Surat Tugas Penelitian :

Diisi sesuai dengan Surat Tugas : Kepala Sub Direktorat (Kantor Pusat)/Kepala Bidang (Kanwil)/ Kepala Seksi (KPP)
Diisi sesuai dengan Surat Tugas : Kepala Seksi (Kantor Pusat dan Kanwil), Koordinator Pelaksana (KPP)
Diisi sesuai dengan Surat Tugas : Penelaah Keberatan/Koordinator Pelaksana (Kantor Pusat dan Kanwil), Pelaksana (KPP)
Diisi dengan identitas pembuat Surat Tugas : Direktur (Kantor Pusat)/Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) / Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Lampiran V.8.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................... ¹⁾

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-.............. 2)
TENTANG
PEMBETULAN ATAS ...................... 3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang

Surat Permohonan Pembetulan Wajib Pajak atas nama ................ 4) Nomor : ………5) tanggal ……6) yang diterima .........7) tanggal ..........8) berdasarkan LPAD Nomor: ............ 9) tanggal ......... 10) tentang permohonan pembetulan atas .............11) Nomor : ………12) Tanggal ………13) Tahun/Masa Pajak …………14) ;
Laporan Penelitian Pembetulan Nomor :……………..15) Tanggal……………16)
Bahwa terdapat kesalahan tulis/kesalahan hitung *) dalam …………………17) nomor ……………. 18) Tanggal …….. 19) masa/tahun pajak ............20) yang diterbitkan oleh ...........21)
Bahwa terdapat/tidak terdapat cukup alasan untuk membetulkan nomor .........23 ) tanggal ..............24) masa/tahun pajak 25)

Mengingat

Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan*) atas .............26) Nomor .............27) tanggal .............28) Tahun Pajak/Masa Pajak ..........29)

Atas nama Wajib Pajak	: …………30)
NPWP	: …………31)
Alamat	: …………32)

Yang semula tertulis :
..........................…………………………………….……….33)
Menjadi :
……………………………………………………………..............34)

...............35),..................... 36)
Direktur Jenderal /
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala .........................37)

....................................38)
NIP...............................39)

Tembusan Yth.
1. Wajib Pajak …...................40)
2. Kepala KPP…………….….........41)

Petunjuk Pengisian Lampiran V.8. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang menerbitkan keputusan
Angka 2	:	diisi nomor Keputusan
Angka 3	:	diisi jenis surat ketetapan pajak(skp)/Surat Tagihan Pajak(STP)/Keputusan yang diajukan pembetulan
Angka 4	:	diisi Nama Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi nomor surat permohonan Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi tanggal surat permohonan Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima permohonan Wajib Pajak
Angka 8	:	diisi tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak
Angka 9	:	diisi dengan Nomor LPAD
Angka 10	:	diisi dengan tanggal LPAD
Angka 11	:	diisi jenis skp/STP/Keputusan yang diajukan pembetulan
Angka 12	:	diisi nomor skp/STP/Keputusan yang diajukan pembetulan
Angka 13	:	diisi tanggal skp/STP/Keputusan yang diajukan pembetulan
Angka 14	:	diisi Tahun/Masa pajak yang diajukan pembetulan
Angka 15	:	diisi Nomor Laporan Penelitian Pembetulan
Angka 16	:	diisi tanggal Laporan Penelitian Pembetulan
Angka 17	:	diisi jenis skp/STP/Keputusan yang diajukan pembetulan
Angka 18	:	diisi nomor skp/STP/Keputusan yang diajukan pembetulan
Angka 19	:	diisi tanggal skp/STP/Keputusan yang diajukan pembetulan
Angka 20	:	diisi Tahun/Masa pajak yang diajukan pembetulan diisi salah satu
Angka 21	:	diisi nama unit kantor yang menerbitkan skp/STP/Keputusan yang dilakukan pembetulan
Angka 22	:	diisi jenis skp/STP/Keputusan yang diajukan pembetulan
Angka 23	:	diisi nomor skp/STP/Keputusan yang diajukan pembetulan
Angka 24	:	diisi tanggal skp/STP/Keputusan yang diajukan pembetulan
Angka 25	:	diisi Tahun/Masa pajak yang diajukan pembetulan diisi salah satu
Angka 26	:	diisi jenis skp/STP/Keputusan yang diajukan pembetulan
Angka 27	:	diisi nomor skp/STP/Keputusan yang diajukan pembetulan
Angka 28	:	diisi tanggal skp/STP/Keputusan yang diajukan pembetulan
Angka 29	:	diisi Tahun/Masa pajak yang diajukan pembetulan diisi salah satu
Angka 30	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 31	:	diisi NPWP
Angka 32	:	diisi alamat Wajib Pajak
Angka 33	:	diisi dengan kesalahan yang akan dibetulkan, sebutkan juga letak kesalahan (contoh : terdapat kesalahan tulis NPWP....pada butir ”membaca”)
Angka 34	:	diisi pembetulan atas kesalahan
Angka 35	:	diisi nama kota/tempat penerbitan
Angka 36	:	diisi tanggal Surat Keputusan diterbitkan
Angka 37	:	diisi salah satu. Direktur Jenderal Pajak jika Surat Keputusan merupakan wewenang Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak A.n. Direktur Jenderal Pajak (dan diikuti dengan nama jabatan) dalam hal Surat Keputusan merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Angka 38	:	diisi Nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan
Angka 39	:	diisi NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan
Angka 40	:	diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan
Angka 41	:	diisi nama KPP dimana Wajib Pajak terdaftar
*)	:	diisi salah satu yang sesuai

Lampiran V.9.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.........................................1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-    2)
TENTANG
PEMBETULAN   ATAS ......................3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang

surat ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak/Keputusan Direktur Jenderal Pajak*) Nomor : ……………4) tanggal …………5) Tahun/Masa Pajak………….6) tentang ………………7) atas nama ……………..8)
Laporan Penelitian Pembetulan Nomor : LAP-……………9) tanggal ……………..10);
Bahwa terdapat kesalahan tulis/kesalahan hitung *) dalam …………………11) nomor ……………. 12) Tanggal …….. 13) masa/tahun pajak .........14) yang diterbitkan oleh .........15)
Bahwa terdapat cukup alasan untuk membetulkan nomor ................17) tanggal ..............18) masa/tahun pajak ............19)

Mengingat

Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan*) atas ..................20) Nomor ........21) tanggal .................. 22) Tahun Pajak/Masa Pajak ....................23)

Atas nama Wajib Pajak	: …………24)
NPWP	: …………25)
Alamat	: …………26)

Yang semula tertulis :
..........................…………………………………….……….27)
Menjadi :
……………………………………………………………..............28)

...............29),..................... 30)
Direktur Jenderal /
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala .........................31)

....................................32)
NIP...............................33)

Tembusan Yth.

1. Wajib Pajak….....................34)
2. Kepala KPP…………….….........35)

Petunjuk Pengisian Lampiran V.9. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang menerbitkan keputusan
Angka 2	:	diisi nomor Keputusan
Angka 3	:	diisi jenis surat ketetapan pajak (skp)/Surat Tagihan Pajak(STP)/Keputusan
Angka 4	:	yang akan dilakukan pembetulan diisi nomor skp/STP/Keputusan yang dibetulkan
Angka 5	:	diisi tanggal skp/STP/Keputusan yang dibetulkan
Angka 6	:	diisi Tahun/Masa Pajak skp/STP/Keputusan yang dibetulkan
Angka 7	:	diisi sesuai dengan jenis Surat Keputusan (dalam hal yang dibetulkan
Angka 8	:	skp/STP maka isian ”tentang” dapat dihilangkan) diisi nama Wajib Pajak
Angka 9	:	diisi Nomor Laporan Penelitian Pembetulan
Angka 10	:	diisi tanggal Laporan Penelitian Pembetulan
Angka 11	:	diisi jenis skp/STP/Keputusan yang dibetulkan
Angka 12	:	diisi nomor skp/STP/Keputusan yang dibetulkan
Angka 13	:	diisi tanggal skp/STP/Keputusan yang dibetulkan
Angka 14	:	diisi Tahun/Masa Pajak skp/STP/Keputusan yang dibetulkan
Angka 15	:	diisi nama unit kantor yang menerbitkan skp/STP/Keputusan yang dibetulkan
Angka 16	:	diisi jenis skp/STP/Keputusan yang dibetulkan
Angka 17	:	diisi nomor skp/STP/Keputusan yang dibetulkan
Angka 18	:	diisi tanggal skp/STP/Keputusan yang dibetulkan
Angka 19	:	diisi Tahun/Masa Pajak skp/STP/Keputusan yang dibetulkan
Angka 20	:	diisi jenis skp/STP/Keputusan yang dibetulkan
Angka 21	:	diisi nomor skp/STP/Keputusan yang dibetulkan
Angka 22	:	diisi tanggal skp/STP/Keputusan yang dibetulkan
Angka 23	:	diisi Tahun/Masa Pajak skp/STP/Keputusan yang dibetulkan
Angka 24	:	diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan
Angka 25	:	diisi NPWP Wajib Pajak yang bersangkutan
Angka 26	:	diisi masa alamat Wajib Pajak yang bersangkutan
Angka 27	:	diisi dengan kesalahan yang akan dibetulkan, sebutkan juga letak kesalahan (contoh : terdapat kesalahan tulis NPWP....pada butir ”membaca”)
Angka 28	:	diisi pembetulan atas kesalahan
Angka 29	:	diisi nama kota/tempat penerbitan
Angka 30	:	diisi tanggal Surat Keputusan diterbitkan
Angka 31	:	diisi salah satu. Direktur Jenderal Pajak jika Surat Keputusan merupakan wewenang Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak A.n. Direktur Jenderal Pajak (dan diikuti dengan nama jabatan) dalam hal Surat Keputusan merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Angka 32	:	diisi Nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan
Angka 33	:	diisi NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan
Angka 34	:	diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan
Angka 35	:	diisi nama KPP dimana Wajib Pajak terdaftar
*)	:	diisi yang sesuai kekeliruan yang akan dibetulkan

Catatan :
* Untuk Surat Keputusan Pembetulan secara Jabatan

Lampiran V.10.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI ¹⁾
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ............
KANTOR PELAYANAN PAJAK ......................

Nomor	:	S- ²⁾	................................³⁾
Lamp	:	-
Hal	:	Surat Penolakan Permohonan Pembetulan

Yth .....................4)

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor ...........5) tanggal ................6) yang diterima tanggal .............7) hal permohonan pembetulan atas .................8) nomor .............9) tanggal ............10) , dengan ini disampaikan bahwa :

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa :

“ Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahulian Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- undangan perpajakan.”

Sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa :

Ruang lingkup pembetulan yang diatur dalam ayat ini terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari :

(a)	Kesalahan tulis, yaitu antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor Surat Ketetapan Pajak, Jenis Pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak dan tanggal jatuh tempo;
(b)	Kesalahan hitung yaitu kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan;
(c)	Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penetapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam Tahun berjalan dan kekeliruan dalam pengkreditan;

Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak termasuk dalam ruang lingkup pembetulan sebagaimana ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga dengan demikian surat Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

....................................11)
NIP...............................12)

Petunjuk Pengisian Lampiran V.10. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor surat
Angka 3	:	diisi tanggal surat
Angka 4	:	diisi nama dan alamat Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi nomor surat Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi tanggal surat Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi tanggal terima surat Wajib Pajak
Angka 8	:	diisi jenis ketetapan pajak/keputusan yang diajukan pembetulan
Angka 9	:	diisi nomor ketetapan pajak
Angka 10	:	diisi tanggal ketetapan pajak
Angka 11	:	diisi Nama Kepala KPP yang menandatangani surat
Angka 12	:	diisi NIP Kepala KPP yang menandatangani surat

Lampiran V.11.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI ¹⁾
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nomor	:		................................²⁾
Sifat	:
Hal	:	Lembar Konfirmasi Penerimaan Surat Keputusan

Yth ……………… 3)

Sehubungan dengan pengiriman Surat Keputusan Keberatan/pembetulan ketetapan pajak/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar*) sebagai berikut :

No	Nama Wajib Pajak	NPWP	Keputusan		Diterima di KPP		Keterangan
No	Nama Wajib Pajak	NPWP	No & Tgl SK	Tentang	sudah	Belum	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

Diminta kepada Saudara untuk memberikan konfirmasi penerimaan Surat Keputusan tersebut dengan memberi tanda (v) pada kolom 6 atau 7 surat konfirmasi ini.

Dalam rangka tertib administrasi, diharapkan agar Saudara segera mengirimkan kembali Lembar Konfirmasi ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ini.

Demikian untuk dimaklumi.

……………..……....……...........5)

6)
NIP............................... 7)

*) Diisi dengan yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran V.11. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor surat dan tanggal pembuatan surat
Angka 3	:	diisi nama dan alamat unit kantor yang dimintakan konfirmasi
Angka 4	:	diisi sesuai Surat Keputusan yang dikirimkan oleh KP DJP/Kanwil
Angka 5	:	diisi pimpinan unit kantor (minimal eselon III)
Angka 6	:	diisi Nama pimpinan unit kantor
Angka 7	:	diisi NIP pimpinan unit kantor

Lampiran V.12.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI ¹⁾
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ............
KANTOR PELAYANAN PAJAK ......................

LEMBAR ISIAN SURAT KEBERATAN/PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI/PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK YANG TIDAK BENAR *)

Nama Wajib Pajak

: ...................................... ²⁾

NPWP	: ...................................... ³⁾

Alamat

: ...................................... ⁴⁾

Nomor dan Tanggal surat

: ...................................... 5⁾

Hal	: ...................................... 6⁾

Berdasarkan penelitian kami, surat keberatan/surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *) Saudara adalah sebagai berikut : 7)

satu surat permohonan untuk satu ketetapan pajak

secara tertulis

menggunakan bahasa Indonesia

terdapat perhitungan jumlah pajak terutang/jumlah pajak dipotong/ dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak

mengemukakan alasan yang jelas

diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal skp **)

ditandatangani oleh Wajib Pajak atau yang mewakili atau kuasa Wajib Pajak dengan dilampiri surat kuasa khusus

Apabila terdapat perubahan alamat, Saudara diminta segera memberitahukan secara tertulis kepada KPP di mana Saudara terdaftar, dalam hal tidak terdapat perubahan alamat maka alamat yang digunakan sebagai dasar korespondensi adalah alamat lama.
Untuk mempercepat proses penyelesaian keberatan/permohonan*) Saudara, diminta untuk segera menyiapkan data dokumen/bukti dan buk u-buku pendukung permohonan Saudara dalam bentuk hard copy maupun soft copy dan segera menyampaikannya sesuai surat permintaan yang akan dikirimkan ke alamat Saudara.

Petugas
……………..……....……...........8)

9)
NIP............................... 10)

*)	Diisi salah satu yang sesuai
**)	Untuk permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, syarat tersebut tidak diperlukan, kecuali untuk permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang kedua

Petunjuk Pengisian Lampiran V.12. :

Angka 1	:	diisi kop surat kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 3	:	diisi NPWP Wajib Pajak
Angka 4	:	diisi alamat Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi nomor dan tanggal surat permohonan Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi perihal surat permohonan Wajib Pajak
Angka 7	:	Diisi dengan memberi tanda (√) jika sesuai, dan (×) jika tidak sesuai. Seluruh kotak harus diberi check-list. Dalam hal satu atau lebih persyaratan tersebut tidak dipenuhi, surat permohonan dianggap tidak memenuhi persyaratan formal.
Angka 8	:	diisi nama unit kerja
Angka 9	:	diisi nama Petugas yang menandatangani formulir
Angka 10	:	diisi NIP Petugas yang menandatangani formulir

Lampiran V.13.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI ¹⁾
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ............
KANTOR PELAYANAN PAJAK ......................

Nomor	:	S- ²⁾	................................³⁾
Lamp	:	-
Hal	:	Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal

Yth .....................⁴⁾

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor ............. ⁵⁾ tanggal ............. ⁶⁾ yang diterima tanggal ........... ⁷⁾ hal keberatan atas ......... ⁸⁾ nomor ........... ⁹⁾ tanggal ........... ¹⁰⁾ , dengan ini disampaikan bahwa :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP) disebutkan bahwa :

(1)	Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; Surat Ketetapan Pajak Nihil; Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(2)	Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
(3)	Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
(4)	Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UU KUP, surat keberatan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak/pengurus. Apabila surat keberatan tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak/pengurus, maka surat keberatan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara memenuhi ketentuan Pasal 25 dan Pasal 32 UU KUP sehingga sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU KUP surat Saudara dapat dipertimbangkan.

Untuk mempercepat proses penyelesaian surat keberatan Saudara, diminta untuk segera menyiapkan data dokumen/bukti dan buku-buku pendukung permohonan Saudara dalam bentuk hard copy maupun soft copy dan segera menyampaikannya sesuai surat permintaan yang dikirimkan ke alamat Saudara.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

Kepala,

11)
NIP...............................12)

Petunjuk Pengisian Lampiran V.13. :

Angka 1	:	diisi kop surat kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor surat
Angka 3	:	diisi tanggal surat
Angka 4	:	diisi nama dan alamat Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi nomor surat Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi tanggal surat Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi tanggal terima surat permohonan Wajib Pajak
Angka 8	:	diisi jenis dan masa/tahun ketetapan pajak (contoh : SKPKB PPN Masa Januari – Desember 2003, SKPKBT PPh Badan Tahun 2004, dll.)
Angka 9	:	diisi nomor ketetapan pajak
Angka 10	:	diisi tanggal ketetapan pajak
Angka 11	:	diisi Nama Kepala KPP yang menandatangani surat
Angka 12	:	diisi NIP Kepala KPP yang menandatangani surat

Lampiran V.14.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ............
KANTOR PELAYANAN PAJAK ......................1)

Nomor	:	S- ²⁾	................................³⁾
Lamp	:	-
Hal	:	Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal

Yth .....................⁴⁾

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor ............⁵⁾ tanggal ...............⁶⁾ yang diterima tanggal .......... ⁷⁾ hal keberatan atas ............ ⁸⁾ nomor ......... ⁹⁾ tanggal ........... ¹⁰⁾ , dengan ini disampaikan bahwa :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP), disebutkan bahwa :

(1)	Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; Surat Ketetapan Pajak Nihil; Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(2)	Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
(3)	Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
(4)	Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UU KUP, surat keberatan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak/pengurus. Apabila surat keberatan tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak/pengurus, maka surat keberatan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat.......... dan/atau Pasal 32 ¹¹⁾ UU KUP sehingga sesuai ketentuan Pasal 25 ayat 4 UU KUP surat Saudara tidak dipertimbangkan.

Saudara masih dapat mengajukan kembali surat keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 UU KUP sepanjang masih dalam batas waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan pajak yang Saudara ajukan keberatan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

Kepala,

12)
NIP...............................13)

Petunjuk Pengisian Lampiran V.14. :

Angka 1	:	diisi kop surat kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor surat
Angka 3	:	diisi tanggal surat
Angka 4	:	diisi nama dan alamat Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi nomor surat Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi tanggal surat Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi tanggal terima surat Wajib Pajak
Angka 8	:	diisi jenis dan masa/tahun ketetapan pajak (contoh : SKPKB PPN Masa Januari – Desember 2003, SKPKBT PPh Badan Tahun 2004, dll.)
Angka 9	:	diisi nomor ketetapan pajak
Angka 10	:	diisi tanggal ketetapan pajak
Angka 11	:	diisi ayat dalam Pasal 25 dan/atau Pasal 32 UU KUP yang tidak memenuhi syarat
Angka 12	:	diisi Nama Kepala KPP yang menandatangani surat
Angka 13	:	diisi NIP Kepala KPP yang menandatangani surat

Lampiran V.15.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI ¹⁾
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.................................................

Nomor	:	................................²⁾	................................³⁾
Sifat	:	Segera
Lamp	:	satu berkas **)
Hal	:	Permintaan Copy LPP dan/atau KKP *)

Yth Kepala …………… 4)

Sehubungan dengan surat keberatan/surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *) (terlampir) :

Nama Wajib Pajak	: ........………………. ⁵⁾
NPWP	: ........………………. ⁶⁾
Jenis/tahun pajak	: ........………………. ⁷⁾

dengan ini diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan copy LPP dan/atau KKP*)
beserta penjelasan mengenai ⁸⁾ :

dasar hukum koreksi
dasar perhitungan
tanggapan Pemeriksa

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.7/2007 tanggal 8 Oktober 2007 permintaan tersebut agar Saudara penuhi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini diterima.

Data-data tersebut agar Saudara kirimkan ke................. ……………………9).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala,

10)
NIP 11)

Tembusan :
………………………… 12)

*)	Diisi salah satu yang sesuai
**)	Yang dilampirkan adalah surat permohonan keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang diajukan oleh Wajib Pajak

Catatan :
Formulir ini harap dilampirkan dalam berkas yang dikirim ke unit peneliti

Petunjuk Pengisian Lampiran V.15.:

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor surat
Angka 3	:	diisi tanggal surat
Angka 4	:	diisi nama dan alamat Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi NPWP Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi jenis dan masa/tahun ketetapan pajak (contoh : SKPKB PPN Masa Januari – Desember 2003, SKPKBT PPh Badan Tahun 2004, dll.)
Angka 8	:	diisi pos-pos yang diajukan keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
Angka 9	:	diisi Nama unit kantor yang berwenang melakukan penelitian keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
Angka 10	:	diisi Nama Kepala KPP yang menandatangani surat
Angka 11	:	diisi NIP Kepala KPP yang menandatangani surat
Angka 12	:	diisi pimpinan unit kantor yang berwenang melakukan penelitian keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar

Lampiran V.16.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.................................................¹⁾

Nomor	:	................................²⁾	................................³⁾
Sifat	:
Lamp	:
Hal	:	Pemberitahuan Keterlambatan Penyampaian Copy LPP dan/atau KKP*) dan dokumen pendukung

Yth ……………… ⁴⁾

Menindaklanjuti    surat    permintaan    copy    LPP    dan/atau   KKP    *)    yang dikirimkan     KPP     ………………..5)          dengan     surat     nomor     ………….6)     tanggal
………………7)   yang   telah   dikirimkan   kepada   Saudara,   dengan   ini   kami   sampaikan bahwa     sampai dengan saat ini kami belum menerima copy     LPPP dan/atau   KKP*) dimaksud.

Sesuai   dengan     Surat   Edaran     Direktur   Jenderal   Pajak   Nomor   :   SE-

........./PJ.7/2007   tanggal ………….., permintaan tersebut harus Saudara penuhi dalam jangka   waktu   5   (lima)     hari   kerja   sejak   tanggal   surat   surat   permintaan   copy   LPP dan/atau KKP *) tersebut Saudara terima.

Oleh karena itu diharapkan agar Saudara segera mengirimkan data-data dimaksud kepada kami.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

……………..……....……...........8)

9)
NIP............................... 10)

*) Diisi dengan yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran V.16.:

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor surat
Angka 3	:	diisi tanggal surat
Angka 4	:	diisi nama dan alamat UP3
Angka 5	:	diisi nama KPP yang mengirimkan surat permintaan foto copy LPP dan KKP
Angka 6	:	diisi nomor surat KPP yang mengirimkan surat permintaan
Angka 7	:	diisi tanggal surat KPP yang mengirimkan surat permintaan
Angka 8	:	diisi pimpinan unit kantor
Angka 9	:	diisi Nama pimpinan unit kantor
Angka 10	:	diisi NIP pimpinan unit kantor

Lampiran V.17.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.................................................¹⁾

Nomor	:	................................²⁾	................................³⁾
Sifat	:	Segera
Hal	:	Permintaan penjelasan dan atau pembuktian

Yth. …….....................⁴⁾
Jl. ………….

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : ……..5) tanggal ………..6) hal permohonan keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *) atas
………..7) Nomor ………..8) tanggal ……….9) dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Saudara     mengajukan     keberatan/pengurangan     atau     penghapusan     sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar   *) atas koreksi ……….10) sebesar    Rp …………….11)
Menurut ketetapan………10) tahun …… 12) sebesar    Rp …………….. 13)
Menurut Saudara …………10) tahun ……12) sebesar        Rp ……………...14)
Koreksi            Rp   …………….11)

Berkaitan dengan koreksi tersebut, diminta kepada Saudara untuk memberikan penjelasan dan atau pembuktian yang meliputi :

1.   ..............................................................................................
2.   ..............................................................................................
3.   ............................................................................................. dst 15)

Saudara mengajukan keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi

administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar    *)
atas koreksi ………. sebesar    Rp …………….,-
Menurut ketetapan ………tahun …… sebesar    Rp ………..……..,-
Menurut Saudara ………… tahun ……sebesar        Rp ……………...,-
Koreksi        Rp ……………..,-

Berkaitan dengan koreksi tersebut, diminta kepada Saudara untuk memberikan penjelasan dan atau pembuktian yang meliputi :
1.   ................................................................................................
2.   ................................................................................................
3.   .............................................................................................. dst

dst. (sesuai pos yang perlu dilakukan penjelasan dan atau pembuktian)

Penjelasan dan atau pembuktian serta buku/catatan/dokumen pendukung agar disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat ini kepada :

Nama	: ………………………..¹⁶⁾
Jabatan	: ………………………..
Tempat	: ………………………..

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak memberikan penjelasan dan atau pembuktian beserta buku/catatan/dokumen pendukungnya, maka surat permohonan Saudara akan diproses berdasarkan data yang ada.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

……………..……....……...........17)

18)
NIP............................... 19)

*) Diisi dengan yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran V.17. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor surat
Angka 3	:	diisi tanggal surat
Angka 4	:	diisi nama dan alamat Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi nomor surat permohonan Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi tanggal surat permohonan Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi jenis dan tahun ketetapan pajak
Angka 8	:	diisi nomor ketetapan pajak
Angka 9	:	diisi tanggal ketetapan pajak
Angka 10	:	diisi pos koreksi (contoh : penjualan, biaya pemasaran, dll)
Angka 11	:	diisi jumlah koreksi pos tersebut oleh pemeriksa
Angka 12	:	diisi tahun pajak yang dikoreksi
Angka 13	:	diisi jumlah pos tersebut menurut pemeriksa
Angka 14	:	diisi jumlah pos tersebut menurut Wajib Pajak
Angka 15	:	diisi pos-pos yang harus dijelaskan dan dibuktikan oleh Wajib Pajak
Angka 16	:	diisi nama tim peneliti
Angka 17	:	diisi unit sesuai pimpinan unit kantor
Angka 18	:	diisi nama pimpinan unit kantor
Angka 19	:	diisi NIP pimpinan unit kantor

Lampiran V.18.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.................................................¹⁾

Nomor	:	S-................................²⁾................................³⁾
Sifat	:	Sangat Segera
Hal	:	Permintaan penjelasan dan atau pembuktian (permintaan kedua)

Yth. . ………………⁴⁾
Jl.

Sehubungan dengan surat permintaan penjelasan dan atau pembuktian nomor ...........5) tanggal ............ 6) yang berkaitan dengan dengan surat keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *) Saudara nomor …………7) tanggal …………..8) namun sampai saat ini Saudara belum memberikan respon, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Saudara   mengajukan   keberatan/pengurangan   atau   penghapusan sanksi administrasi/pengurangan   atau   pembatalan   ketetapan   pajak yang   tidak benar *) atas koreksi ……….9) sebesar Rp …………….10)
Menurut ketetapan ………9) tahun …… 11) sebesar   Rp ……………...12)
Menurut Saudara …………9) tahun ……11) sebesar    Rp ……………...13)
Koreksi    Rp    …………….10)

Saudara   mengajukan   keberatan/pengurangan   atau   penghapusan sanksi administrasi/pengurangan   atau   pembatalan   ketetapan   pajak yang   tidak benar *) atas koreksi ………. sebesar Rp …………….,-.
Menurut ketetapan ………tahun …… sebesar    Rp ……………..,-
Menurut Saudara ………… tahun ……sebesar    Rp ……………...,-
Koreksi    Rp    ……………..,-

dst. (sesuai pos yang perlu dilakukan penjelasan dan atau pembuktian)

Penjelasan dan atau pembuktian serta buku/catatan/dokumen pendukung agar disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja tanggal surat ini kepada :

Nama	: ………………………..¹⁵⁾
Jabatan	: ………………………..
Tempat	: ………………………..

Perlu kami ingatkan, ini adalah permintaan kami yang kedua, apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak memberikan penjelasan dan pembuktian tertulis beserta buku/catatan/dokumen pendukungnya, maka surat permohonan Saudara akan diproses berdasarkan data yang ada.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala…....…….................16)

17)
NIP............................... 18)

*) Diisi dengan yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran V.18. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor surat
Angka 3	:	diisi tanggal surat
Angka 4	:	diisi nama dan alamat Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi nomor surat permintaan penjelasan pertama
Angka 6	:	diisi tanggal surat permintaan penjelasan pertama
Angka 7	:	diisi nomor surat Wajib Pajak
Angka 8	:	diisi tanggal surat Wajib Pajak
Angka 9	:	diisi pos koreksi (contoh : penjualan, biaya pemasaran, dll)
Angka 10	:	diisi jumlah koreksi pos tersebut oleh pemeriksa
Angka 11	:	diisi tahun pajak yang dikoreksi
Angka 12	:	diisi jumlah pos tersebut menurut pemeriksa
Angka 13	:	diisi jumlah pos tersebut menurut Wajib Pajak
Angka 14	:	diisi pos -pos yang harus dijelaskan dan dibuktikan oleh Wajib Pajak
Angka 15	:	diisi nama tim peneliti
Angka 16	:	diisi unit sesuai pimpinan unit kantor
Angka 17	:	diisi nama pimpinan unit kantor
Angka 18	:	diisi NIP pimpinan unit kantor

Lampiran V.19.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.................................................¹⁾

Nomor	:	S-................................²⁾................................³⁾
Sifat	:	Sangat Segera
Hal	:	Permintaan penjelasan dan atau pembuktian (permintaan tambahan)

Yth....................... 4)

Setelah kami mempelajari penjelasan dan atau pembuktian yang Saudara sampaikan melalui surat nomor ............5) tanggal ............6), dengan ini
kami minta agar Saudara menjelaskan dan atau membuktikan hal-hal sebagai berikut :

........................................................ ⁷⁾
........................................................
........................................................ dst

Penjelasan dan atau pembuktian beserta data pendukungnya agar disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja tanggal surat ini kepada :

Nama	: ………………………..⁸⁾
Jabatan	: ………………………..
Tempat	: ………………………..

Apabila sampai dengan batas waktu tersebut Saudara belum memenuhi permintaan penjelasan dan atau pembuktian tersebut maka permohonan Saudara akan diproses berdasarkan data yang ada.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala…....…….................9)

10)
NIP............................... 11)

Petunjuk Pengisian Lampiran V.19. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor surat
Angka 3	:	diisi tanggal surat
Angka 4	:	diisi nama dan alamat Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi nomor surat penjelasan dan pembuktian Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi tanggal surat penjelasan dan pembuktian Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi pos -pos yang harus dijelaskan dan dibuktikan oleh Wajib Pajak
Angka 8	:	diisi nama tim peneliti , jabatan dan tempat
Angka 9	:	diisi unit sesuai pimpinan unit kantor
Angka 10	:	diisi nama pimpinan unit kantor
Angka 11	:	diisi NIP pimpinan unit kantor

Lampiran V.20.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.................................................¹⁾

BERITA ACARA TIDAK MEMBERIKAN PENJELASAN DAN ATAU PEMBUKTIAN

NOMOR BA- ............................²⁾

Pada hari ini …………. ³⁾ tanggal ………………..⁴⁾, kami :    ⁵⁾

Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

berdasarkan Surat Tugas nomor …………………⁶⁾ tanggal …………………..⁷⁾ telah melakukan penelitian terhadap surat keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/ pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *) :

Nama WP	: ………………………..⁸⁾
NPWP	: ………………………..⁹⁾
Ketetapan	:

No.	Jenis Ketetapan¹⁰⁾	Nomor Ketetapan¹¹⁾	Tanggal Ketetapan¹²⁾	Tahun/Masa Pajak¹³⁾

(keterangan : bentuk matrik dibuat dalam hal Surat Tugas diterbitkan untuk lebih dari 1 (satu) ketetapan)
Bahwa berdasarkan surat permintaan penjelasan dan pembuktian secara tertulis:¹⁴⁾

No	Nomor Surat	Tanggal

Wajib Pajak yang bersangkutan tidak memberikan respon atas permintaan keterangan atau penjelasan atau pembuktian tersebut sehingga permohonan Wajib Pajak diproses menggunakan data yang ada.

	.....................................¹⁵⁾
Mengetahui ¹⁷⁾ Direktur/Kakanwil/Ka.KPP ........................................ NIP	Tim Peneliti ¹⁶⁾ Supervisor ..................................... NIP
	Ketua Tim ........................................ NIP Anggota Tim ........................................ NIP

*) Diisi dengan yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran V.20. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor Berita Acara
Angka 3	:	diisi hari pembuatan Berita Acara
Angka 4	:	diisi tanggal pembuatan Berita Acara
Angka 5	:	diisi identitas tim peneliti
Angka 6	:	diisi nomor Surat Tugas
Angka 7	:	diisi tanggal Surat Tugas
Angka 8	:	diisi Nama Wajib Pajak
Angka 9	:	diisi Nomor Pokok Wajib Pajak
Angka 10	:	diisi jenis ketetapan pajak (contoh : SKPKB PPh Pasal 21)
Angka 11	:	diisi nomor ketetapan pajak
Angka 12	:	diisi tanggal ketetapan pajak
Angka 13	:	diisi Tahun/Masa Pajak
Angka 14	:	diisi nomor dan tanggal permintaan peminjaman buku/catatan/ dokumen pendukung
Angka 15	:	diisi kota dan tanggal pembuatan Berita Acara
Angka 16	:	diisi Nama, NIP dan ditandatangani oleh Tim Peneliti
Angka 17	:	diisi Nama, NIP dan ditandatangani oleh pimpinan unit kantor

Lampiran V.21.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.................................................¹⁾

Nomor	:	................................²⁾	................................³⁾
Sifat	:	Sangat Segera
Lamp	:
Hal	:	Undangan pembahasan sengketa perpajakan

Yth....................... ⁴⁾

Sehubungan dengan surat keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *) atas nama :

Nama WP	: ………………………..⁵⁾
NPWP	: ………………………..⁶⁾
Ketetapan	:

No.	Jenis Ketetapan⁷⁾	Nomor Ketetapan⁸⁾	Tanggal Ketetapan⁹⁾	Tahun/Masa Pajak¹⁰⁾

(keterangan : bentuk matrik dibuat dalam hal Surat Tugas diterbitkan untuk lebih dari 1 (satu) ketetapan)

diminta agar Saudara menugaskan pegawai tersebut di bawah ini : ¹¹⁾

No	Nama / NIP	Pangkat	Jabatan

untuk menghadiri pembahasan sengketa perpajakan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	: ………………………..¹²⁾
Waktu	: ………………………..¹³⁾
Tempat	: ………………………..¹⁴⁾

Mengingat pentingnya acara tersebut, pegawai dimaksud agar hadir tepat waktu dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan ¹⁵⁾ :

1.    …………………………………...…………………
2.    ……………………………………………………..
3.    ………………………………………………....dst

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

Kepala…....…….................16)

17)
NIP 18)

*) Diisi dengan yang sesuai

Lampiran V.22.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.................................................¹⁾

Nomor	:	................................²⁾	................................³⁾
Sifat	:
Lamp	:
Hal	:	Undangan pembahasan sengketa perpajakan

Yth....................... ⁴⁾

Sehubungan dengan surat keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *) atas nama :

Nama WP	: ………………………..⁵⁾
NPWP	: ………………………..⁶⁾
Ketetapan	:

No.	Jenis Ketetapan⁷⁾	Nomor Ketetapan⁸⁾	Tanggal Ketetapan⁹⁾	Tahun/Masa Pajak¹⁰⁾

(keterangan : bentuk matrik dibuat dalam hal Surat Tugas diterbitkan untuk lebih dari 1 (satu) ketetapan)

dengan ini diharapkan kehadiran Saudara dalam pembahasan sengketa perpajakan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: ………………………..¹²⁾
Waktu	: ………………………..¹³⁾
Tempat	: ………………………..¹⁴⁾

Mengingat pentingnya acara tersebut dalam memproses sengketa perpajakan yang terjadi diharapkan kehadiran Saudara tepat waktu dengan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan 15) :

1.   ..............................................................
2.   ..............................................................
3.   ............................................................dst

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

Kepala…....…….................16)

17)
NIP 18)

*) Diisi dengan yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran V.21. dan V.22. :

Angka 1	:	diisi kop surat kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor surat
Angka 3	:	diisi tanggal surat
Angka 4	:	diisi nama dan alamat unit pemeriksa (untuk lampiran 17) diisi nama dan alamat Wajib Pajak (untuk lampiran 18)
Angka 5	:	diisi Nama Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi Nomor Pokok Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi jenis ketetapan pajak (contoh : SKPKB PPh Pasal 21)
Angka 8	:	diisi nomor ketetapan pajak
Angka 9	:	diisi tanggal ketetapan pajak
Angka 10	:	diisi Tahun/Masa Pajak
Angka 11	:	diisi identitas pemeriksa
Angka 12	:	diisi hari / tanggal pembahasan akan dilaksanakan
Angka 13	:	diisi waktu pembahasan akan dilaksanakan
Angka 14	:	diisi tempat pembahasan akan dilaksanakan
Angka 15	:	diisi dokumen yang diperlukan untuk pembahasan
Angka 16	:	diisi unit kantor (minimal eselon III)
Angka 17	:	diisi Nama pimpinan unit kantor
Angka 18	:	diisi NIP pimpinan unit kantor

Lampiran V.23.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.................................................¹⁾

BERITA ACARA PEMBAHASAN SENGKETA PERPAJAKAN

NOMOR BA- ............................²⁾

Pada hari ini …………. ³⁾ tanggal ………………..⁴⁾, kami :    ⁵⁾

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1. 2.

Sesuai dengan Surat Tugas nomor : ……..⁶⁾ tanggal : ……….⁷⁾ dan surat undangan pembahasan sengketa perpajakan nomor .................. ⁸⁾ tanggal ................ ⁹⁾, telah melakukan pembahasan sengketa perpajakan atas keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *) atas nama Wajib Pajak :

Nama	: ………………………..¹⁰⁾
NPWP	: ………………………..¹¹⁾
Masa/Tahun Pajak	: ………………………..¹²⁾

Yang dihadiri oleh : 13)

1.   ................................................
2.   ...............................................
3.   ...............................................
4.   ...............................................

Dengan pembahasan sebagai berikut :

Pertanyaan : bcdef ...................................................................................................

Jawaban/penjelasan : xyz.............................................................................

Pertanyaan : ............................................................................................................

Jawaban/penjelasan : ...................................................................................

Pertanyaan :.............................................................................................................

Jawaban/penjelasan : ...................................................................................

Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan dalam rangka keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *) ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

		.................................................. 14)
Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa *) 15) ....................................	Pemeriksa 16) ............................................ NIP ............................................ NIP	Tim Peneliti 17) .............................................. NIP ............................................ NIP

*) Diisi dengan yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran V.23. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan
Angka 3	:	diisi nama hari pembahasan
Angka 4	:	diisi tanggal pembahasan
Angka 5	:	diisi nama anggota Tim Peneliti
Angka 6	:	diisi nomor Surat Tugas untuk melakukan penelitian
Angka 7	:	diisi tanggal Surat Tugas untuk melakukan penelitian
Angka 8	:	diisi nomor surat undangan pembahasan
Angka 9	:	diisi tanggal surat undangan pembahasan
Angka 10	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 11	:	diisi NPWP Wajib Pajak
Angka 12	:	diisi nama jenis ketetapan dan jenis pajak (contoh : SKPKB PPh Badan)
Angka 13	:	diisi nama-nama para pihak yang membahas (Misal : Pemeriksa, Wajib Pajak/Wakil/Kuasa, Saksi Ahli)
Angka 14	:	diisi nama kota dan tanggal pembahasan
Angka 15	:	diisi nama dan ditandatangani Wajib Pajak/Wakil/Kuasa
Angka 16	:	diisi nama, NIP dan ditandatangani Tim Pemeriksa
Angka 17	:	diisi nama, NIP dan ditandatangani Tim Peneliti

*) : Diisi sesuai permohonan Wajib Pajak

Catatan :

Lampiran ini dibuat setiap kali Peneliti melakukan pembahasan baik dengan Pemeriksa maupun Wajib Pajak sesuai dengan banyaknya pembahasan yang dilakukan

Lampiran V.24.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
………………………………………………………. ¹⁾

KERTAS KERJA PENELITIAN
KEBERATAN/PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI/PENGURANGAN
ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR…………………. ²⁾


Nama Pos yang dikoreksi 7)

NAMA WP	:	³⁾
NPWP	:	⁴⁾
TAHUN/MASA PAJAK	:	⁵⁾
NOMOR DAN TANGGAL KETETAPAN PAJAK		⁶⁾

URAIAN

Indeks KKP

cfm SPT
Rp

cfm Pemeriksa
Rp

cfm Peneliti
Rp

Koreksi ⁸⁾
Rp

Penjelasan: 9)

Dibuat Oleh 10)

Diteliti oleh 11)

Nama

Tanggal

Paraf

Nama

Tanggal

Paraf

Indeks KKP …… 12)

Petunjuk Pengisian Lampiran V.24. :

Angka 1	:	diisi dengan unit kerja yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak yang diproses
Angka 3	:	diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka 4	:	diisi dengan NPWP Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi dengan tahun/masa pajak
Angka 6	:	diisi nomor dan tanggal ketetapan
Angka 7	:	diisi dengan pos yang dikoreksi (yang menjadi sengeketa) Contoh : Nama pos yang dikoreksi : Pengurangan Penghasilan Bruto, maka dalam kolom "uraian" jelaskan untuk masing-masing biaya yang dikoreksi misal biaya gaji, boaya transport dll)
Angka 8	:	diisi selisih menurut Pemeriksa dengan Peneliti
Angka 9	:	diisi dengan penjelasan tentang koreksi
Angka 10	:	diisi dengan nama, paraf yang membuat Kertas Kerja Penelitian dan tanggal pembuatan
Angka 11	:	diisi dengan nama, paraf yang meneliti Kertas Kerja Penelitian dan tanggal diteliti
Angka 12	:	diisi dengan indek KKP yang bersangkutan

Lampiran V.25.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.................................................¹⁾

LAPORAN PENELITIAN KEBERATAN/PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI/ PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK YANG TIDAK BENAR *)

Nama Wajib Pajak    :    …………………………………
NPWP    :    ………………………………...
Nomor    :    Lap- ………………………….

UMUM

1.	Nama Wajib Pajak	:
2.	NPWP	:
3.	Alamat	:
4.	Jenis Usaha	:
5.	Nomor skp/STP	:
6.	Tanggal skp/STP	:
7.	Jenis/Tahun Pajak	:
8.	Dasar Penerbitan LPP No:.................... Unit Pemeriksa:...............	:
9.	Permohonan Wajib Pajak	:	Surat Permohonan Wajib Pajak nomor …….. tanggal …….. yang diterima oleh KPP ………. Tanggal ……….

II.

DASAR HUKUM

Pasal 25/Pasal 36 ayat (1) huruf a/Pasal 36 ayat 1 huruf b *) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, sehingga dapat dipertimbangkan.
KEP-297/PJ./2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- ……. tanggal …………….

III.

PEMENUHAN PERSYARATAN FORMAL

Berdasarkan penelitian surat permohonan keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar*) Wajib Pajak Nomor : ………….. tanggal …………. yang diterima KPP ………… tanggal …………….. berdasarkan LPAD Nomor :…………………. tanggal ………………, diketahui hal-hal sebagai berikut :

Keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/ pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar*) diajukan atas suatu surat ketetapan pajak (skp)/STP/Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak*)Nomor : …………… tanggal …………….Tahun Pajak……………Jenis Pajak………………
Keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar*) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
Keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi*) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak tahun …………. Nomor : …………… tanggal ……………..
Surat keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/ pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar*) Wajib Pajak ditandatangani oleh........selaku......sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 32 UU KUP dan berhak menandatangani surat keberatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, permohonan Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 25/36 ayat (1) huruf a/Pasal 36 ayat (1) huruf b*) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, sehingga dapat dipertimbangkan.

IV.

WEWENANG         PENYELESAIAN         KEBERATAN/PENGURANGAN         ATAU PENGHAPUSAN           SANKSI           ADMINISTRASI/PENGURANGAN           ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR
Mengingat   bahwa   surat   ketetapan   pajak   (skp)/STP/Surat   Keputusan   Direktur Jenderal Pajak*) …………..   Tahun Pajak   ………….. Nomor :   ……………   tanggal
…………… diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak ……………………..
Nomor : ………………… tanggal ………., maka sesuai   dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ./2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal   Pajak   kepada   Para   Pejabat   di   Lingkungan   Direktorat   Jenderal   Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor :     PER-…………….   Tanggal………,   permohonan   Wajib   Pajak   diselesaikan   oleh …………………………

KETETAPAN SEMULA

Surat ketetapan pajak (skp)/STP/Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak*).……….Nomor : …………. tanggal………..Tahun Pajak…..diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor…….…..Nomor……tanggal….., dengan perhitungan sebagai berikut :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

VI.

ALASAN WAJIB PAJAK MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN/PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI/ PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR *)
Dalam surat Nomor :.........tanggal......Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *) atas surat ketetapan pajak (skp)/STP/Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak*) ……… Nomor …………… tanggal………..Masa/Tahun Pajak …………dengan alasan sebagai berikut :
…………….................................................………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

VII

PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN KEBERATAN/PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI/PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR *)

GAMBARAN USAHA WAJIB PAJAK

A.1.

Pembukuan Wajib Pajak :

a.	Metode Pembukuan	:	Akrual/Kas
b.	Proses Pembukuan	:	Manual/Elektronik
c.	Laporan Keuangan Disusun/ Diaudit	:	Diaudit akuntan publik/disusun sendiri
	Nama akuntan publik	:
	Register akuntan publik	:
	Pendapat akuntan publik	:

A.2.

Gambaran umum usaha Wajib Pajak
Gambaran umum usaha Wajib Pajak adalah sebagai berikut………………………......................................................................... (Jelaskan sesuai LPP maupun dari hasil wawancara dengan Wajib Pajak selama proses keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *

DATA
Surat Permintaan penjelasan dan pembuktian tertulis (permintaan pertama/kedua*) nomor ……… tanggal ……….Wajib Pajak memenuhi/tidak memenuhi *) permintaan penjelasan dan pembuktian secara tertulis melalui surat nomor ……….tanggal……….dan/atau telah menyerahkan data kepada Peneliti pada tanggal…………………………..

Data-data yang diperlihatkan dan dipinjamkan untuk memproses permohonan keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *) meliputi :

No	Jenis Buku/catatan/dokumen	Banyaknya	Keterangan
			Diisi sesuai permintaan Pertama dan/atau kedua

Selain data-data di atas, tidak ada lagi buku/catatan/dokumen/bukti pendukung yang digunakan dalam proses keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *)

PERBANDINGAN PAJAK TERUTANG ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PEMERIKSA

Uraian	Cfm. WP/SPT	Cfm. SKPKB/Pemerika	Koreksi
Peredaran Usaha
Harga Pokok Penjualan
Penghasilan Bruto dari Usaha
Pengurang Penghasilan Bruto
Penghasilan Neto dari Usaha
Penghasilan dari Luar Usaha
Penghasilan Neto
Kompensasi Kerugian
Penghasilan Kena Pajak
PPh Terutang
Kredit Pajak
PPh Kurang (Lebih) Bayar
Sanksi Administrasi : - Bunga Pasal 13 (2) KUP ….. Bulan - Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
PPh Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar

(Keterangan : isian dalam kolom ”uraian” sesuaikan dengan Jenis Pajaknya dengan menyajikan data yang informatif seperti yang ada dalam surat ketetapan pajak)

URAIAN PENELITIAN
Berdasarkan hasil penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan dan dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak, dengan ini disampaikan pokok sengketa yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagai berikut :
Misalnya :

Peredaran Usaha :

Menurut Wajib Pajak..............................
Menurut Pemeriksa................................
Menurut Peneliti Keberatan....................

HPP :

Menurut Wajib Pajak..........................
Menurut Pemeriksa................................
Menurut Peneliti Keberatan....................

Pengurang Penghasilan :

Menurut Wajib Pajak..........................
Menurut Pemeriksa................................
Menurut Peneliti Keberatan....................

Dst...................

(Ket : buat secara rinci untuk masing-masing yang menjadi pokok sengketanya, baik jumlahnya maupun alasan koreksi oleh Pemeriksa, alasan menurut Wajib Pajak, dan alasan Peneliti menolak atau menerima yang menjadi pokok sengketa)
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa penerbitan surat ketetapan pajak (skp)/STP/Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak*) ............... Nomor.........tanggal........... sudah/tidak tepat*). Dengan demikian diusulkan untuk Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak*) permohonan Wajib Pajak, dan perhitungan dalam Surat Ketetapan Pajak (skp)/STP/Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak*) menjadi sebagai berikut :

Uraian	Cfm. WP/SPT	Cfm. SKPKB/Pemerika	Cfm. Peneliti
Peredaran Usaha
Harga Pokok Penjualan
Penghasilan Bruto dari Usaha
Pengurang Penghasilan Bruto
Penghasilan Neto dari Usaha
Penghasilan dari Luar Usaha
Penghasilan Neto
Kompensasi Kerugian
Penghasilan Kena Pajak
PPh Terutang
Kredit Pajak
PPh Kurang (Lebih) Bayar
Sanksi Administrasi : - Bunga Pasal 13 (2) KUP ….. Bulan - Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
PPh Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar

(Keterangan : isian dalam kolom ”uraian” sesuaikan dengan Jenis Pajaknya dengan menyajikan data yang informatif seperti yang ada dalam surat ketetapan pajak)

VIII

KESIMPULAN DAN USUL

Kesimpulan

Tidak terdapat/terdapat *) ketidakbenaran dalam surat ketetapan pajak (skp)/STP/Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak*).........Nomor........ tanggal............sebagaimana dimaksud Pasal 26/Pasal 36 ayat (1) huruf a/ Pasal 36 ayat (1) huruf b*) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Usul

Diusulkan untuk menolak/menerima seluruhnya/menerima sebagian/menambah*) permohonan keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *) Wajib Pajak dan mempertahankan/meninjau kembali*) Surat Ketetapan Pajak (skp)/STP/Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak*)………Nomor : ………… tanggal………Masa/Tahun Pajak……….….a.n. PT……………(NPWP :…………) dengan rekapitulasi jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Peredaran Usaha
Penghasilan Netto
Kompensasi Kerugian
Penghasilan Kena Pajak
PPh Terutang
Kredit Pajak
PPh Kurang (Lebih) Bayar
Sanksi Administrasi
Jumlah PPh yang (lebih) dibayar

(Keterangan : isian dalam kolom ”uraian” sesuaikan dengan Jenis Pajaknya)

Mengetahui,
……………………
……. 1)

________
NIP

………………………
………2)

________
NIP

Menyetujui,
………………………4)

________
NIP

…………..,,……………..200

…………………
………3)

________
NIP

Catatan :

*) diisi salah satu

Penandatangan disesuaikan dengan Surat Tugas Penelitian Keberatan/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Pengurangan atau Pembatala n Ketetapan Pajak yang Tidak Benar *):

Diisi sesuai dengan Surat Tugas : Kepala Sub Direktorat (Kantor Pusat)/Kepala Bidang (Kanwil)/Kepala Seksi (KPP)
Diisi sesuai dengan Surat Tugas : Kepala Seksi (Kantor Pusat dan Kanwil),Koordinator Pelaksana (KPP)
Diisi sesuai dengan Surat Tugas : Koordinator Pelaksana/Penelaah Keberatan (Kantor Pusat dan Kanwil), Pelaksana (KPP)
Diisi dengan identitas pembuat Surat Tugas : Direktur (Kantor Pusat)/Kepala Kantor Wilayah (Kanwil)/Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Lampiran V.26.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.................................................¹⁾

Nomor	:	................................²⁾	................................³⁾
Sifat	:	Segera
Lamp	:
Hal	:	Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan/ Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar ), Permintaan Tanggapan dan Undangan Menghadiri Pembahasan Akhir*)

Yth....................... ⁴⁾

Sehubungan dengan Surat Tugas Penelitian Keberatan/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar *) nomor 5) tanggal 6) bersama ini disampaikan kepada Saudara hasil penelitian sebagaimana terlampir.

Mengingat hasil penelitian keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *) tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus Saudara laksanakan, maka Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis disertai dengan data, bukti dan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat ini.

Untuk melakukan pembahasan akhir atas hasil penelitian keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *) dan tanggapan yang Saudara buat, diharapkan kehadiran Saudara untuk melakukan pembahasan akhir dan menandatangani Berita Acara Hasil Penelitian Keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *) pada :

Hari/Tanggal	:	......................................................⁷⁾
Waktu	:	......................................................⁸⁾
Tempat	:	......................................................⁹⁾
Menemui	:	1. ..................................................¹⁰⁾2. .................................................. 3. ..................................................**)

Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan secara tertulis atas hasil penelitian keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *) dalam jangka waktu tersebut dan Saudara tidak menghadiri Penandatanganan Berita Acara Hasil Keberatan/ Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar *) tersebut, maka hasil penelitian keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *) dianggap telah Saudara setujui seluruhnya dan kewajiban pajak Saudara akan dihitung sesuai dengan hasil penelitian keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *) tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

…....……...........................11)

12)
NIP 13)

*)	Diisi sesuai permohonan Wajib Pajak
**)	Dalam hal Wajib Pajak tidak diundang, kata ”Undangan Menghadiri Pembahasan Akhir” agar dihilangkan dalam hal Wajib Pajak tidak diundang untuk menghadiri pembahasan akhir, dan paragraf ini (paragraf ke-3) agar dihilangkan

Petunjuk Pengisian Lampiran V.26. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor surat
Angka 3	:	diisi tanggal surat
Angka 4	:	diisi nama dan alamat Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi nomor Surat Tugas Penelitian
Angka 6	:	diisi tanggal Surat Tugas Penelitian
Angka 7	:	diisi hari dan tanggal pembahasan hasil penelitian
Angka 8	:	diisi waktu pembahasan hasil penelitian
Angka 9	:	diisi tempat pembahasan hasil penelitian
Angka 10	:	diisi nama tim peneliti
Angka 11	:	diisi pimpinan unit kantor (minimal eselon III)
Angka 12	:	diisi nama pimpinan unit kantor
Angka 13	:	diisi NIP pimpinan unit kantor

Lampiran V.27.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
…………………………………………………1)

PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN/PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI/PENGURANGAN
ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANGTIDAK BENAR *)
Nomor dan Tanggal …………..……………….. 2)

NO	POS-POS YANG DIKOREKSI	MENURUT			DASAR DILAKUKAN KOREKSI DALAM KEBERATAN/PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI/PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANGTIDAK BENAR *)
		SPT	PEMERIKSA	PENELITI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6

Mengetahui, 6)
……………………..

………………………….
NIP

……………………….., …………………. 4)
Supervisor    5)

………………………….
NIP

Ketua Tim

………………………….
NIP

Anggota Tim

………………………….
NIP

*) Diisi dengan yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran V.27. :

Angka 1	:	diisi dengan unit kerja yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi dengan nomor dan tanggal skp/STP/SK Keberatan yang diajukan permohonan oleh Wajib Pajak
Angka 3	:	diisi dengan pos-pos koreksi Cfm Pemeriksa, Wajib Pajak, Peneliti dan dasar koreksi
Angka 4	:	diisi dengan nama tempat dan tanggal pembuatan daftar pemberitahuan
Angka 5	:	diisi dengan nama dan NIP Peneliti sesuai Surat Tugas dan ditandatangani
Angka 6	:	diisi dengan nama dan NIP pimpinan unit kerja dan ditandatangani

Lampiran V.28.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.................................................¹⁾

SURAT TANGGAPAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN/PENGURANGAN
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI/PENGURANGAN
ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR *)

Yth. .................................. 2)

Sehubungan dengan surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Penghapusan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar *) nomor ............. 3) tanggal ............... 4) dengan ini saya :

Nama	: ...................................5)
Jabatan	: ...................................6)
Alamat	: ...................................7)

Dalam hal ini bertindak selaku : 8)

Diri sendiri

wakil

kuasa**)

Dari Wajib Pajak :

Nama	: ...................................9)
NPWP	: ...................................10)
Alamat	: ...................................11)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya : 12)

Menyetujui seluruh hasil penelitian keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
*)

Tidak menyetujui sebagian/seluruh *) hasil penelitian keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *)
(Dalam hal Saudara tidak menyetujui sebagian/seluruh hasil penelitian keberatan/ pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *), surat tanggapan harus dilampiri dengan penjelasan mengenai koreksi yang tidak Saudara setujui dan dilampiri dengan data/bukti/dokumen pendukung ).

………………………., ……………………13)
Hormat Kami,

.........................................14)

Catatan :
*) Diisi dengan yang sesuai
**) Dalam hal diwakili kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus

Petunjuk Pengisian Lampiran V.28. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nama dan alamat unit peneliti
Angka 3	:	diisi nomor Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian
Angka 4	:	diisi tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian
Angka 5	:	diisi nama pembuat surat
Angka 6	:	diisi jabatan pembuat surat
Angka 7	:	diisi alamat pembuat surat
Angka 8	:	diisi salah satu sesuai kedudukan pembuat surat
Angka 9	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 10	:	diisi NPWP
Angka 11	:	diisi alamat Wajib Pajak
Angka 12	:	diisi pendapat Wajib Pajak terhadap hasil penelitian
Angka 13	:	diisi kota dan tanggal surat
Angka 14	:	diisi nama dan tanda tangan pembuat surat

Lampiran V.29.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.................................................¹⁾

BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PENELITIAN
KEBERATAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI/PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR *)
NOMOR : BA-................................... 2)

Pada hari ini ............... 3) tanggal .............4) , kami 5):

No	NAMA /NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

berdasarkan Surat Tugas Penelitian Keberatan/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi/Penghapusan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tdak Benar *) nomor .....................6) tanggal ...................7), telah melakukan penelitian keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/penghapusan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *) terhadap Wajib Pajak :

Nama	: ...................................8)
NPWP	: ...................................9)

Dan memberitahukan serta menjelaskan hasil penelitian kepada : 10)

Wajib Pajak

Wakil Wajib Pajak

Kuasa Wajib Pajak

Nama	: ...................................11)
NPWP	: ...................................12)
Alamat	: ...................................13)

Berupa pos-pos yang dikoreksi sebagaimana tersebut dalam lampiran dan menyatakan dengan sebenar-benarnya : 14)

Menyetujui seluruh hasil penelitian keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/penghapusan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *)

Tidak menyetujui sebagian/seluruh **) hasil penelitian keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/penghapusan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *)

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian Keberatan/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Penghapusan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tdak Benar *) ini
dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh :

Wajib Pajak/Wakil Kuasa **) 16)

...............................

Mengetahui, 18)
……………………..

………………………….
NIP

……………………….., ………………….15)
Tim Peneliti ...........17)
Supervisor

………………………….
NIP

Ketua Tim

………………………….
NIP

Anggota Tim

………………………….
NIP

*) Diisi dengan yang sesuai
**) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran V.29. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor Berita Acara
Angka 3	:	diisi hari penandatanganan Berita Acara
Angka 4	:	diisi tanggal penandatanganan Berita Acara
Angka 5	:	diisi identitas tim peneliti
Angka 6	:	diisi nomor surat tugas
Angka 7	:	diisi tanggal surat tugas
Angka 8	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 9	:	diisi NPWP
Angka 10	:	diisi kedudukan penandatangan dari Wajib Pajak
Angka 11	:	diisi nama penandatangan dari Wajib Pajak
Angka 12	:	diisi jabatan penandatangan dari Wajib Pajak
Angka 13	:	diisi alamat penandatangan dari Wajib Pajak
Angka 14	:	diisi salah satu
Angka 15	:	diisi kota dan tanggal
Angka 16	:	diisi nama dan ditandatangani Wajib Pajak
Angka 17	:	diisi nama, NIP dan ditandatangani tim peneliti
Angka 18	:	diisi nama, NIP dan ditandatangani pimpinan unit peneliti

Lampiran V.30.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
……………………………………………………….1)

DAFTAR HASIL AKHIR PENELITIAN KEBERATAN/PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI/PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR *)
Nomor dan Tanggal ……………….. 2)

NO	POS-POS YANG DIKOREKSI	MENURUT PENELITI (Rp)	SANGGAHAN WAJIB PAJAK (NILAI RUPIAH DAN ALASAN)	HASIL PEMBAHASAN (NILAI RUPIAH DAN ALASAN)
1	2	3	4	5

Wajib Pajak/ Wakil/Kuasa 5)

………………………….
NIP

……………………….., …………………. 4)
Supervisor    6)

………………………….
NIP

Ketua Tim

………………………….
NIP

Anggota Tim

………………………….
NIP

Petunjuk Pengisian Lampiran V.30. :

Angka 1	:	diisi dengan unit kerja yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi dengan nomor dan tanggal skp/STP/SK diajukan dalam permohonan Wajib Pajak
Angka 3	:	diisi dengan penjelasan tentang koreksi, sanggahan Wajib Pajak, koreksi yang dibatalkan dan/atau dipertahankan
Angka 4	:	diisi kota dan tanggal
Angka 5	:	diisi Nama, NIP dan ditandatangani Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi Nama, NIP dan ditandatangani tim peneliti

Lampiran V.31.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.................................................¹⁾

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK DAN TIDAK MEMBERIKAN
TANGGAPAN TERTULIS

NOMOR : BA-.......................... 2)

Pada hari ini ...............3) tanggal .............4) kami 5):

No	NAMA /NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

Sesuai Surat Tugas Nomor :.....................6) Tanggal .................7) ditugaskan melakukan penelitian keberatan/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Penghapusan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar*) terhadap Wajib Pajak :

Nama	: ...................................8)
NPWP	: ...................................9)
Alamat	: ...................................10)
Jenis/Tahun Pajak	: ...................................11)

telah melakukan permintaan tanggapan dan pemanggilan terhadap Wajib Pajak untuk melakukan pembahasan akhir Hasil Penelitian Keberatan/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Penghapusan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar *) , namun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan dan tidak datang memenuhi panggilan.

Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Tidak Memberikan Tanggapan Tertulis ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui, 14)
……………………..

………………………….
NIP

……………………….., ………………….12)
Tim Peneliti 13)
Supervisor

………………………….
NIP

Ketua Tim

………………………….
NIP

Anggota Tim

………………………….
NIP

*) Diisi dengan yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran V.31. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor Berita Acara
Angka 3	:	diisi hari pembuatan Berita Acara
Angka 4	:	diisi tanggal pembuatan Berita Acara
Angka 5	:	diisi identitas tim peneliti
Angka 6	:	diisi nomor Surat Tugas
Angka 7	:	diisi tanggal Surat Tugas
Angka 8	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 9	:	diisi NPWP
Angka 10	:	diisi alamat Wajib Pajak
Angka 11	:	diisi jenis/tahun pajak yang diajukan dalam surat permohonan
Angka 12	:	diisi nama kota dan tanggal pembuatan Berita Acara
Angka 13	:	diisi Nama, NIP dan ditandatangani oleh tim peneliti
Angka 14	:	diisi Nama, NIP dan ditandatangani oleh pimpinan unit kantor

Lampiran V.32.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.................................................¹⁾

BERITA ACARA MEMBERIKAN/TIDAK MEMBERIKAN TANGGAPAN DAN
KEHADIRAN/KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK *)

NOMOR : BA-............................ 2)

Pada hari ini .....................3) tanggal .................4), kami 5):

No	NAMA /NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

Berdasarkan Surat Tugas Penelitian Keberatan/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Penghapusan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar **) nomor ......................6) tanggal ..............7), terhadap Wajib Pajak :

Nama	: ...................................8)
NPWP	: ...................................9)

telah melakukan permintaan tanggapan dan pemanggilan terhadap Wajib Pajak untuk menghadiri pembahasan Hasil Penelitian Keberatan/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Penghapusan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar **) dan Wajib Pajak yang bersangkutan hadir namun tidak memberikan tanggapan tertulis / tidak hadir namun memberikan tanggapan tertulis *).

Telah dijelaskan pos-pos yang dikoreksi sebagaimana tersebut dalam Daftar Hasil Akhir Penelitian Penelitian Keberatan/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Penghapusan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar **) dan menyatakan dengan sebenar-benarnya ***) : 14)

Menyetujui seluruh hasil penelitian keberatan/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Penghapusan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar *)

Tidak menyetujui sebagian/seluruh *) hasil penelitian Keberatan/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Penghapusan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar **)

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian Keberatan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh :

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa **) 16)

………………………….

Mengetahui, 18)
..............................

..............................
NIP

……………………….., …………………. 15)
tim Peneliti 17)
Supervisor

………………………….
NIP

Ketua Tim

………………………….
NIP

Anggota Tim

………………………….
NIP

*)    Coret salah satu
**)       Diisi sesuai permohonan Wajib Pajak
***)   Paragraf/kalimat ini hanya digunakan dalam hal Wajib Pajak hadir tapi tidak memberikan tanggapan tertulis

Petunjuk Pengisian Lampiran V.32. :

Angka 1	:	diisi kop surat kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor Berita Acara
Angka 3	:	diisi hari penandatanganan Berita Acara
Angka 4	:	diisi tanggal penandatanganan Berita Acara
Angka 5	:	diisi identitas tim peneliti
Angka 6	:	diisi nomor surat tugas
Angka 7	:	diisi tanggal surat tugas
Angka 8	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 9	:	diisi NPWP
Angka 10	:	diisi kedudukan penandatangan dari Wajib Pajak
Angka 11	:	diisi nama penandatangan dari Wajib Pajak
Angka 12	:	diisi jabatan penandatangan dari Wajib Pajak
Angka 13	:	diisi alamat penandatangan dari Wajib Pajak
Angka 14	:	diisi salah satu
Angka 15	:	diisi kota dan tanggal
Angka 16	:	diisi nama dan ditandatangani Wajib Pajak
Angka 17	:	diisi Nama, NIP dan ditandatangani tim peneliti
Angka 18	:	diisi Nama, NIP dan ditandatangani pimpinan unit peneliti

Lampiran V.33.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.................................................¹⁾

BERITA ACARA TIDAK BERSEDIA MENANDATANGANI BERITA ACARA
PEMBAHASAN

NOMOR : BA-...............................2)

Pada hari ini .............3) tanggal ............4) kami 5):

No	NAMA /NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

sesuai Surat Tugas Nomor : ........................6) Tanggal .......................7) ditugaskan melakukan penelitian keberatan/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Penghapusan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar*) terhadap Wajib Pajak :

Nama	: ...................................8)
NPWP	: ...................................9)
Alamat	: ...................................10)
Jenis/Tahun Pajak	: ...................................11)

telah melakukan pembahasan Hasil Penelitian Keberatan/Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi/Penghapusan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, *) namun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani Berita Acara pembahasan.

Berita Acara penolakan menandatangani Berita Acara Pembahasan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui, 14)
……………………..

………………………….
NIP

*) Diisi dengan yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran V.33. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor Berita Acara
Angka 3	:	diisi hari pembuatan Berita Acara
Angka 4	:	diisi tanggal pembuatan Berita Acara
Angka 5	:	diisi identitas tim peneliti
Angka 6	:	diisi nomor Surat Tugas
Angka 7	:	diisi tanggal Surat Tugas
Angka 8	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 9	:	diisi NPWP
Angka 10	:	diisi alamat Wajib Pajak
Angka 11	:	diisi jenis/tahun pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak
Angka 12	:	diisi nama kota dan tanggal pembuatan Berita Acara
Angka 13	:	diisi Nama, NIP dan ditandatangani oleh tim peneliti
Angka 14	:	diisi Nama, NIP dan ditandatangani oleh pimpinan unit kantor

Lampiran V.34.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.........................................1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP- 2)
TENTANG
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS ......................3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang

Surat keberatan Wajib Pajak atas nama 4) Nomor : ………5) tanggal ……6) yang diterima .....7) tanggal ........8) berdasarkan LPAD Nomor : .....9) tanggal .......10) tentang…….11) atas ........12) Nomor : ………13) Tanggal ………14) Tahun Pajak …………15) ;
Laporan Penelitian Keberatan Nomor :……………..16) Tanggal……………17)
Bahwa terdapat cukup alasan untuk menerima seluruhnya/menerima sebagian/tidak terdapat cukup alasan untuk menerima*) keberatan Wajib Pajak;

Mengingat

Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ./2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : …………….;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak18) keberatan Wajib Pajak dalam suratnya Nomor :……19) tanggal ………20)

Mengurangkan/Mempertahankan/Menambah21) atas……….22) Nomor : ………23) Tanggal ……………24) Tahun Pajak …………25)

Atas nama WP	: …………26)
NPWP	: …………27)
Alamat	: …………28)
Dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp.)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp.)
Penghasilan Netto
Kompensasi Kerugian
Penghasilan Kena Pajak
PPh Terutang
Kredit Pajak
PPh Kurang (Lebih) Bayar
Sanksi Administrasi
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar

....................30),..................... 31)
Direktur Jenderal /
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala ...............................32)

….......................................33)
NIP .....................................34)

Tembusan Yth. :
1.    Wajib Pajak ….............35)
2.    Kepala KPP    36)


Petunjuk Pengisian Lampiran V.34. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang menerbitkan keputusan
Angka 2	:	diisi nomor Keputusan
Angka 3	:	diisi jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan
Angka 4	:	diisi Nama Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi nomor surat keberatan Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi tanggal surat keberatan Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat keberatan Wajib Pajak
Angka 8	:	diisi tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak
Angka 9	:	diisi dengan Nomor LPAD
Angka 10	:	diisi dengan tanggal LPAD
Angka 11	:	diisi dengan keberatan Wajib Pajak
Angka 12	:	diisi jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan
Angka 13	:	diisi nomor kete tapan pajak yang diajukan keberatan
Angka 14	:	diisi tanggal ketetapan pajak yang diajukan keberatan
Angka 15	:	diisi tahun pajak yang diajukan keberatan
Angka 16	:	diisi Nomor Laporan Penelitian Keberatan
Angka 17	:	diisi tanggal Laporan Penelitian Keberatan
Angka 18	:	diisi salah satu
Angka 19	:	diisi nomor surat keberatan Wajib Pajak
Angka 20	:	diisi tanggal surat keberatan Wajib Pajak
Angka 21	:	diisi salah satu
Angka 22	:	diisi jenis ketetapan pajak
Angka 23	:	diisi nomor ketetapan pajak
Angka 24	:	diisi tanggal ketetapan pajak
Angka 25	:	diisi tahun pajak
Angka 26	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 27	:	diisi NPWP
Angka 28	:	diisi alamat Wajib Pajak
Angka 29	:	diisi dengan perhitungan sesuai dengan Laporan Penelitian
Angka 30	:	diisi kota tempat penerbitan
Angka 31	:	diisi tanggal Surat Keputusan diterbitkan
Angka 32	:	diisi salah satu. Direktur Jenderal Pajak jika Surat Keputusan merupakan wewenang Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak A.n. Direktur Jenderal Pajak (dan diikuti dengan nama jabatan) dalam hal Surat Keputusan merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Angka 33	:	diisi Nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan
Angka 34	:	diisi NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan
Angka 35	:	diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan
Angka 36	:	diisi nama KPP dimana Wajib Pajak terdaftar
*)	:	Diisi salah satu yang sesuai

Catatan :

SK ini digunakan untuk jenis pajak PPh Badan/PPh Orang Pribadi

Lampiran V.35.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.........................................1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-...................2)
TENTANG
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS ..................3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang

Surat keberatan Wajib Pajak atas nama 4) Nomor : ………5) tanggal ……6) yang diterima .........7) tanggal .........8) berdasarkan LPAD Nomor :.......9) tanggal .........10) tentang…….11) atas ..........12) Nomor : ………13) Tanggal ………14) Tahun Pajak …………15) ;
Laporan Penelitian Keberatan Nomor :……………..16) Tanggal……………17)
Bahwa terdapat cukup alasan untuk menerima seluruhnya/menerima sebagian/ tidak terdapat cukup alasan untuk menerima*) keberatan Wajib Pajak;

Mengingat

Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ./2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : …………….;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak18) keberatan Wajib Pajak dalam suratnya Nomor :……19) tanggal ………20)
Mengurangkan/Mempertahankan/Menambah..........21) atas……….22) Nomor : ………23) Tanggal ……………24) Tahun Pajak …………25)

Atas Nama WP	: …………26)
NPWP	: …………27)
Alamat	: …………28)
Dengan perincian sebagai berikut :

29)

Uraian	Semula (Rp.)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp.)
Dasar Pengenaan Pajak
PPh Terutang
Kredit Pajak
Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak sebelumnya
PPh Kurang (Lebih) Bayar
Sanksi Administrasi
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar

.....................30),..................... 31)

Direktur Jenderal /
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala .............................32)

................................................33)
NIP ..........................................34)

Tembusan Yth. :

Wajib Pajak ................35)
Kepala KPP .................36)

Petunjuk Pengisian Lampiran V.35. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang menerbitkan keputusan
Angka 2	:	diisi nomor Keputusan
Angka 3	:	diisi jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan
Angka 4	:	diisi Nama Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi nomor surat keberatan Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi tanggal surat keberatan Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat keberatan Wajib Pajak
Angka 8	:	diisi tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak
Angka 9	:	diisi dengan Nomor LPAD
Angka 10	:	diisi dengan tanggal LPAD
Angka 11	:	diisi dengan keberatan Wajib Pajak
Angka 12	:	diisi jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan
Angka 13	:	diisi nomor kete tapan pajak yang diajukan keberatan
Angka 14	:	diisi tanggal ketetapan pajak yang diajukan keberatan
Angka 15	:	diisi tahun pajak yang diajukan keberatan
Angka 16	:	diisi Nomor Laporan Penelitian Keberatan
Angka 17	:	diisi tanggal Laporan Penelitian Keberatan
Angka 18	:	diisi salah satu
Angka 19	:	diisi nomor surat keberatan Wajib Pajak
Angka 20	:	diisi tanggal surat keberatan Wajib Pajak
Angka 21	:	diisi salah satu
Angka 22	:	diisi jenis ketetapan pajak
Angka 23	:	diisi nomor ketetapan pajak
Angka 24	:	diisi tanggal ketetapan pajak
Angka 25	:	diisi tahun pajak
Angka 26	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 27	:	diisi NPWP
Angka 28	:	diisi alamat Wajib Pajak
Angka 29	:	diisi dengan perhitungan sesuai dengan Laporan Penelitian
Angka 30	:	diisi kota tempat penerbitan
Angka 31	:	diisi tanggal Surat Keputusan diterbitkan
Angka 32	:	diisi salah satu. Direktur Jenderal Pajak jika Surat Keputusan merupakan wewenang Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak A.n. Direktur Jenderal Pajak (dan diikuti dengan nama jabatan) dalam hal Surat Keputusan merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Angka 33	:	diisi Nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan
Angka 34	:	diisi NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan
Angka 35	:	diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan
Angka 36	:	diisi nama KPP dimana Wajib Pajak terdaftar
*)	:	Diisi salah satu yang sesuai

Catatan :

SK ini digunakan untuk jenis pajak PPh Pemotongan/Pemungutan

Lampiran V.36.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..................................................... 1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-..............2)
TENTANG
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS.............3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang

Surat keberatan Wajib Pajak atas nama 4) Nomor : ………5) tanggal ……6) yang diterima ...........7) tanggal .............8) berdasarkan LPAD Nomor : ..........9) tanggal ........10) tentang…….11) atas ........12) Nomor : ………13) Tanggal ………14) Tahun Pajak …………15) ;
Laporan Penelitian Keberatan Nomor :……………..16) Tanggal……………17)
Bahwa terdapat cukup alasan untuk menerima seluruhnya/menerima sebagian/ tidak terdapat cukup alasan untuk menerima*) keberatan Wajib Pajak;

Mengingat

Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ./2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : …………….;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak18) keberatan Wajib Pajak dalam suratnya Nomor :……19) tanggal ………20)
Mengurangkan/Mempertahankan/Menambah21) atas……….22) Nomor : ………23) Tanggal ……………24) Tahun Pajak …………25)

Atas Nama WP	: …………26)
NPWP	: …………27)
Alamat	: …………28)
Dengan perincian sebagai berikut :

29)

Uraian	Semula (Rp.)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp.)
PPN Kurang (Lebih) Bayar
Sanksi Bunga
Sanksi Kenaikan
Jumlah PPN ymh dibayar

..................30),..................... 31)
Direktur Jenderal /
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala ..............32)

............................................33)
NIP        34)

Tembusan Yth. :

Wajib Pajak............35)
Kepala KPP............36)

Petunjuk Pengisian Lampiran V.36. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang menerbitkan keputusan
Angka 2	:	diisi nomor Keputusan
Angka 3	:	diisi jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan
Angka 4	:	diisi Nama Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi nomor surat keberatan Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi tanggal surat keberatan Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat keberatan Wajib Pajak
Angka 8	:	diisi tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak
Angka 9	:	diisi dengan Nomor LPAD
Angka 10	:	diisi dengan tanggal LPAD
Angka 11	:	diisi dengan keberatan Wajib Pajak
Angka 12	:	diisi jenis ketetapan pajak yang diajukan keberatan
Angka 13	:	diisi nomor kete tapan pajak yang diajukan keberatan
Angka 14	:	diisi tanggal ketetapan pajak yang diajukan keberatan
Angka 15	:	diisi tahun pajak yang diajukan keberatan
Angka 16	:	diisi Nomor Laporan Penelitian Keberatan
Angka 17	:	diisi tanggal Laporan Penelitian Keberatan
Angka 18	:	diisi salah satu
Angka 19	:	diisi nomor surat keberatan Wajib Pajak
Angka 20	:	diisi tanggal surat keberatan Wajib Pajak
Angka 21	:	diisi salah satu
Angka 22	:	diisi jenis ketetapan pajak
Angka 23	:	diisi nomor ketetapan pajak
Angka 24	:	diisi tanggal ketetapan pajak
Angka 25	:	diisi tahun pajak
Angka 26	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 27	:	diisi NPWP
Angka 28	:	diisi alamat Wajib Pajak
Angka 29	:	diisi dengan perhitungan sesuai dengan Laporan Penelitian
Angka 30	:	diisi kota tempat penerbitan
Angka 31	:	diisi tanggal Surat Keputusan diterbitkan
Angka 32	:	diisi salah satu. Direktur Jenderal Pajak jika Surat Keputusan merupakan wewenang Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak A.n. Direktur Jenderal Pajak (dan diikuti dengan nama jabatan) dalam hal Surat Keputusan merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Angka 33	:	diisi Nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan
Angka 34	:	diisi NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan
Angka 35	:	diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan
Angka 36	:	diisi nama KPP dimana Wajib Pajak terdaftar
*)	:	Diisi salah satu yang sesuai

Catatan :

Format SK ini digunakan untuk SK Keberatan jenis pajak PPN/PTLL

Lampiran V.37.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
……………………………………….. ¹⁾

Nomor	:	............................... ²⁾	...............,.................... ³⁾
Sifat	:
Lamp	:
Hal	:	Pemberitahuan tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak

Yth ……………… ⁴⁾


Sehubungan dengan   selesainya   penelitian   terhadap surat permohanan keberatan/pengurangan    atau    penghapusan    sanksi    administrasi/penghapusan    atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *)   yang Saudara ajukan terhadap 5) :
a.   ..........................................
b.   ..........................................
c.   ...........................................
d.   ...........................................dst

dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Apabila Saudara bermaksud mengajukan upaya hukum selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 16 tahun 2000, Saudara dapat mengajukan permohonan banding atau gugatan kepada badan peradilan pajak dengan persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Apabila Saudara masih memiliki utang pajak, baik yang berasal dari ketetapan pajak yang diajukan keberatan atau ketetapan pajak lainnya, Saudara wajib melakukan pelunasan atas utang pajak tersebut. Hal ini untuk menghindari dilakukannya tindakan penagihan aktif kepada Saudara.
Kami mengucapkan terima kasih atas komitmen Saudara untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada kami.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

....................................... 6)

____________________7)
NIP 8)

*) Diisi dengan yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran V.37. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	Diisi nomor surat
Angka 3	:	diisi tanggal
Angka 4	:	diisi nama dan alamat Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi jenis dan nomor surat ketetapan pajak yang diajukan dalam surat permohonan
Angka 6	:	diisi sesuai pimpinan unit terkait
Angka 7	:	diisi Nama pimpinan unit kantor
Angka 8	:	diisi NIP pimpinan unit kantor
Angka 9	:

Lampiran V.38.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
……………………………………….. ¹⁾

Nomor	:	............................... ²⁾	...............,.................... ³⁾
Sifat	:
Lamp	:
Hal	:	Permintaan melakukan pemeriksaan dalam rangka keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar*)

Yth ……………… ⁴⁾

Sehubungan dengan diterimanya surat keberatan/pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar*) :

Nama WP	: ........................................................................ 5)
NPWP	: ........................................................................ 6)
Jenis Pajak	: ........................................................................ 7)
Tahun/Masa Pajak	: ........................................................................ 8)
Nomor skp	: ........................................................................ 9)
Tanggal Jatuh Tempo	: ........................................................................ 10)

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-...........11) tentang Prosedur Penanganan Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi,   Pengurangan   atau Pembatalan   Ketetapan   Pajak   yang   Tidak   Benar, Pembetulan Ketetapan Pajak serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak   Nomor SE-............11)    tentang   Kebijakan   Pemeriksaan   untuk   Tujuan   Lain,   dengan   ini   diminta   bantuan    Saudara    untuk    melakukan    pemeriksaan    dalam    rangka    keberatan/pengurangan    atau    penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan  ketetapan pajak   yang   tidak   benar*)   dengan pokok sengketa sebagai berikut 12) :
1.   ..................................................
2.   .................................................
3.   ................................................dst

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

.......……………………….13)

----------------------14)
NIP    15)

*) Diisi dengan yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran V.38.:

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor surat
Angka 3	:	diisi tanggal
Angka 4	:	diisi nama dan alamat unit pemeriksa pajak
Angka 5	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi Nomor Pokok Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi jenis pajak
Angka 8	:	diisi tahun/masa pajak
Angka 9	:	diisi nomor surat ketetapan pajak yang diajukan permohonan
Angka 10	:	diisi tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan Wajib Pajak
Angka 11	:	diisi sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku
Angka 12	:	diisi jenis data baru atau data yang semula belum terungkap dalam proses pemeriksaan
Angka 13	:	diisi pimpinan unit kantor
Angka 14	:	diisi Nama pimpinan unit kantor
Angka 15	:	diisi NIP pimpinan unit kantor

Lampiran V.39.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
……………………………………….. ¹⁾

Nomor	:	............................... ²⁾	...............,.................... ³⁾
Sifat	:
Lamp	:
Hal	:	Pengiriman data baru atau data yang semula belum terungkap dalam proses pemeriksaan

Yth ……………… ⁴⁾

Sehubungan dengan diterimanya surat permohonan keberatan/ pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *) :

Nama WP	: .................................................... 5)
NPWP	: .................................................... 6)
Jenis Pajak	: .................................................... 7)
Tahun/masa Pajak	: .................................................... 8)
Nomor skp	: .................................................... 9)

dan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-..........10) tentang Prosedur Penanganan Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, Pembetulan Ketetapan Pajak, dengan ini dikirimkan kepada Saudara data baru atau data yang semula belum terungkap yang ditemukan dalam proses penyelesaian permohonan keberatan/pengurangan atau peng hapusan sanksi administrasi/ pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar *) berupa : 11)

No	Jenis Data	Nilai	Keterangan

Demikian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

......……………………….12)

_______________13)
NIP 14)

*) Diisi dengan yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran V.39. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor surat
Angka 3	:	diisi tanggal
Angka 4	:	diisi nama dan alamat unit pemeriksa pajak
Angka 5	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi Nomor Pokok Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi jenis pajak
Angka 8	:	diisi tahun/ masa pajak
Angka 9	:	diisi nomor surat ketetapan pajak yang diajukan
Angka 10	:	diisi sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku
Angka 11	:	diisi jenis data baru atau data yang semula belum terungkap dalam proses pemeriksaan
Angka 12	:	diisi pimpinan unit kantor
Angka 13	:	diisi Nama pimpinan unit kantor
Angka 14	:	diisi NIP pimpinan unit kantor

Lampiran V.40.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI ¹⁾
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ……………
KANTOR PELAYANAN PAJAK ................

Nomor	:	S-............................... ²⁾	...............,.................... ³⁾
Lamp	:	-
Hal	:	Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Memenuhi Persyaratan Formal

Yth ……………… ⁴⁾


Sehubungan dengan Surat Saudara nomor .................5) tanggal .............6)yang    diterima    tanggal ....................7) hal pengurangan  atau  penghapusan sanksi administrasi atas .................8)   nomor ......... 9)   tanggal ..............10), dengan ini disampaikan bahwa :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a dan Pasal 36 ayat (2) Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara erpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP) dan aturan pelaksanaannya, bahwa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan Wajib Pajak;
Disampaikan oleh Wajib Pajak Kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut;
Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

Setiap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya boleh diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya, dan diajukan atas suatu Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UU KUP, surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus ditandatangani oleh Wajib Pajak/pengurus. Apabila surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak/pengurus, maka surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a dan Pasal 32 UU KUP sehingga sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-undang tersebut surat Saudara dapat dipertimbangkan.
Untuk mempercepat proses penyelesaian permohonan Saudara, diminta untuk segera menyiapkan data dokumen/bukti dan buku-buku pendukung permohonan Saudara dalam bentuk hard copy maupun soft copy dan segera menyampaikannya sesuai surat permintaan yang dikirimkan ke alamat Saudara.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

Kepala,

....................11)
NIP 12)

Petunjuk Pengisian Lampiran V.40. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor surat
Angka 3	:	diisi tanggal surat
Angka 4	:	diisi nama dan alamat Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi nomor surat Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi tanggal surat Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi tanggal terima surat permohonan Wajib Pajak
Angka 8	:	diisi jenis dan masa/tahun ketetapan pajak (contoh : SKPKB PPN Masa Januari - Desember 2003, SKPKBT PPh Badan Tahun 2004, dll.)
Angka 9	:	diisi nomor ketetapan pajak
Angka 10	:	diisi tanggal ketetapan pajak
Angka 11	:	diisi Nama Kepala KPP yang menandatangani surat
Angka 12	:	diisi NIP Kepala KPP yang menandatangani surat

Lampiran V.41.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI ¹⁾
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ……………
KANTOR PELAYANAN PAJAK ................

Nomor	:	S-............................... ²⁾	...............,.................... ³⁾
Lamp	:	-
Hal	:	Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tidak Memenuhi Persyaratan Formal

Yth ……………… ⁴⁾


Sehubungan dengan Surat Saudara nomor ................. 5) tanggal ................6) yang    diterima    tanggal ..............7) hal pengurangan    atau    penghapusan    sanksi  administrasi atas ...........8)   nomor .............9) tanggal ..........10), dengan ini disampaikan bahwa :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a dan Pasal 36 ayat (2) Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP) dan aturan pelaksanaannya, bahwa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan Wajib Pajak;
Disampaikan oleh Wajib Pajak Kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut;
Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

Setiap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hanya boleh diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya, dan diajukan atas suatu Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UU KUP, surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus ditandatangani oleh Wajib Pajak/pengurus. Apabila surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak/pengurus, maka surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus dilampiri dengan surat kuasa khus.
Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 32 11) UU KUP sehingga sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-undang tersebut surat Saudara tidak dipertimbangkan.
Saudara masih dapat mengajukan kembali surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP sepanjang masih dalam batas waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

Kepala,

______________12)
NIP    13)

Petunjuk Pengisian Lampiran V.41. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor surat
Angka 3	:	diisi tanggal surat
Angka 4	:	diisi nama dan alamat Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi nomor surat Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi tanggal surat Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi tanggal terima surat permohonan Wajib Pajak
Angka 8	:	diisi jenis dan masa/tahun ketetapan pajak (contoh : SKPKB PPN Masa Januari - Desember 2003, SKPKBT PPh Badan Tahun 2004, dll.)
Angka 9	:	diisi nomor ketetapan pajak
Angka 10	:	diisi tanggal ketetapan pajak
Angka 11	:	diisi Pasal yang sesuai, apabila diperlukan dapat dikutip kalimat dalam Undang-undang
Angka 12	:	diisi Nama Kepala KPP yang menandatangani surat
Angka 13	:	diisi NIP Kepala KPP yang menandatangani surat

Lampiran V.42.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.........................................1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-........... 2)
TENTANG
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
ATAS.....................3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang

Surat Permohonan Wajib Pajak atas nama ……4) Nomor: ……5) tanggal …6) yang diterima ……7) tanggal …8) berdasarkan LPAD Nomor : …9) tanggal ……10) tentang ……11) atas ……12) Nomor : … 13) tanggal ……14) Tahun/Masa Pajak ……15) ;
Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Nomor : LAP-……………16) . tanggal ………………..17) ;
Bahwa terdapat cukup alasan untuk menerima seluruhnya/menerima sebagian/ tidak terdapat cukup alasan untuk menerima *) permohonan Wajib Pajak;

Mengingat

Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ./2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : ……………………

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak18) permohonan Wajib Pajak dalam suratnya Nomor: …………19) tanggal …………20) ;
Mengurangkan/Menghapus/Mempertahankan sanksi administrasi Pasal 21) Undang-undang 22) dalam ………..23) Nomor : ……24) tanggal……25) Tahun/Masa Pajak ……26) ;

Atas Nama Wajib Pajak	: …………27)
NPWP	: …………28)
Alamat	: …………29)
Dengan perincian sebagai berikut :

30)

Uraian	Semula (Rp.)	Dikurangkan/ Dihapuskan (Rp.)	Menjadi (Rp.)
Pajak yang Kurang (Lebih) Bayar
Sanksi Administrasi 31):
1. Bunga Pasal……….
2. Kenaikan Pasal…….
3. Denda Pasal……..
Jumlah Pajak ymh (lebih) dibayar

..............32),..................... 33)
Direktur Jenderal/
A.n. Direktur Jenderal Pajak    34)
Kepala

…….....................................35)
NIP        36)

Tembusan Yth.:

Wajib Pajak ............37)
Kepala KPP ............38)

Petunjuk Pengisian Lampiran V.42.:

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang menerbitkan keputusan
Angka 2	:	diisi nomor Keputusan
Angka 3	:	diisi jenis surat ketetapan pajak(skp)/Surat Tagihan Pajak yang diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
Angka 4	:	diisi Nama Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi nomor surat permohonan Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi tanggal surat permohonan Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima permohonan Wajib Pajak
Angka 8	:	diisi tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak
Angka 9	:	diisi dengan Nomor LPAD
Angka 10	:	diisi dengan tanggal LPAD
Angka 11	:	diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak
Angka 12	:	diisi jenis ketetapan pajak yang diajukan permohonan
Angka 13	:	diisi nomor ketetapan pajak yang diajukan permohonan
Angka 14	:	diisi tanggal ketetapan pajak yang diajukan permohonan
Angka 15	:	diisi Tahun/Masa pajak yang diajukan permohonan
Angka 16	:	diisi Nomor Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
Angka 17	:	diisi tanggal Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
Angka 18	:	diisi salah satu sesuai keputusan
Angka 19	:	diisi nomor surat Wajib Pajak
Angka 20	:	diisi tanggal surat Wajib Pajak
Angka 21	:	diisi Pasal yang mengatur sanksi administrasi yang dikenakan
Angka 22	:	diisi nomor Undang-undang yang mengatur sanksi
Angka 23	:	diisi jenis surat ketetapan pajak
Angka 24	:	diisi nomor ketetapan pajak yang diajukan permohonan
Angka 25	:	diisi tanggal ketetapan pajak yang diajukan permohonan
Angka 26	:	diisi Tahun/Masa pajak yang diajukan permohonan
Angka 27	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 28	:	diisi NPWP
Angka 29	:	diisi alamat Wajib Pajak
Angka 30	:	diisi dengan perhitungan sesuai dengan Laporan Penelitian
Angka 31	:	diisi sanksi administrasi yang sesuai dan Pasal yang mengaturnya
Angka 32	:	diisi nama kota/tempat penerbitan
Angka 33	:	diisi tanggal Surat Keputusan diterbitkan
Angka 34	:	diisi salah satu. Direktur Jenderal Pajak jika Surat Keputusan merupakan wewenang Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak A.n. Direktur Jenderal Pajak (dan diikuti dengan nama jabatan) dalam hal Surat Keputusan merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Angka 35	:	diisi Nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan
Angka 36	:	diisi NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan
Angka 36	:	diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan
Angka 37	:	diisi nama KPP dimana Wajib Pajak terdaftar
*)	:	diisi salah satu yang sesuai

Catatan :

SK ini digunakan untuk semua jenis pajak atas permohonan Wajib Pajak

Lampiran V.43.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
...........................................1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-................... 2)
TENTANG
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
ATAS ....................3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang

Surat Ketetapan Pajak…...4)/Surat Tagihan Pajak *) Nomor: ……5) tanggal ……6) Tahun/Masa Pajak …..…7) atas nama …..……8)
Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Nomor : LAP-……………9) . tanggal ………………..10)
Bahwa terdapat cukup alasan untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga/denda/kenaikan **) yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
Bahwa sanksi administrasi berupa bunga/denda/kenaikan **) yang terutang tersebut dikenakan kepada Wajib Pajak karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

Mengingat

Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ./2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : ……………………

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Mengurangkan/Menghapus*) sanksi administrasi Pasal ...........11) Undang-undang ............12) dalam …13) Nomor : ……14) tanggal……15) Tahun/Masa Pajak ……16) ;

Atas Nama Wajib Pajak	: …………17)
NPWP	: …………18)
Alamat	: …………19)
Dengan perincian sebagai berikut :

20)

Uraian	Semula (Rp.)	Dikurangkan/ Dihapuskan (Rp.)	Menjadi (Rp.)
Pajak yang Kurang (Lebih) Bayar
Sanksi Administrasi 21):
1. Bunga Pasal……….
2. Kenaikan Pasal…….
3. Denda Pasal……..
Jumlah Pajak ymh (lebih) dibayar

..............22),..................... 23)
Direktur Jenderal/
A.n. Direktur Jenderal Pajak    24)
Kepala

…….....................................25)
NIP            26)

Tembusan Yth.:
1.    Wajib Pajak ...........27)
2.    Kepala KPP   ..........28)



Petunjuk Pengisian Lampiran V.43.:

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang menerbitkan keputusan
Angka 2	:	diisi nomor Keputusan
Angka 3	:	diisi jenis surat ketetapan pajak/STP yang akan dilakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
Angka 4	:	diisi jenis surat ketetapan pajak/STP
Angka 5	:	diisi nomor surat permohonan Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi tanggal surat permohonan Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi tahun/masa pajak
Angka 8	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 9	:	diisi Nomor Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
Angka 10	:	diisi tanggal Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
Angka 11	:	diisi Pasal sanksi administrasi
Angka 12	:	diisi nomor Undang-undang yang mengatur sanksi
Angka 13	:	diisi jenis surat ketetapan pajak/STP
Angka 14	:	diisi nomor surat ketetapan Pajak/STP
Angka 15	:	diisi tanggal surat ketetapan Pajak/STP
Angka 16	:	diisi tahun/masa pajak
Angka 17	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 18	:	diisi NPWP
Angka 19	:	diisi alamat Wajib Pajak
Angka 20	:	diisi dengan perhitungan sesuai dengan Laporan Penelitian
Angka 21	:	diisi dengan sanksi administrasi yang sesuai dan Pasal yang mengaturnya
Angka 22	:	diisi nama kota/tempat penerbitan
Angka 23	:	diisi tanggal Surat Keputusan diterbitkan
Angka 24	:	diisi salah satu. Direktur Jenderal Pajak jika Surat Keputusan merupakan wewenang Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak A.n. Direktur Jenderal Pajak (dan diikuti dengan nama jabatan) dalam hal Surat Keputusan merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Angka 25	:	diisi Nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan
Angka 26	:	diisi NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan
Angka 27	:	diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan
Angka 28	:	diisi nama KPP dimana Wajib Pajak terdaftar
*)	:	diisi salah satu yang sesuai
**)	:	diisi sesuai jenis sanksi

Catatan :

SK ini digunakan untuk semua jenis pajak secara Jabatan

Lampiran V.44.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI ¹⁾
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ……………
KANTOR PELAYANAN PAJAK ................

Nomor	:	S-............................... ²⁾	...............,.................... ³⁾
Lamp	:	-
Hal	:	Pemberitahuan Surat Pemohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Memenuhi Persyaratan Formal

Yth ……………… ⁴⁾

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor ........5) tanggal ...........6) yang diterima tanggal ........7) hal pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar  atas .........8) nomor ............9) tanggal .............10), dengan ini disampaikan bahwa :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP) dan aturan pelaksanaannya, bahwa pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus diajukan untuk suatu surat ketetapan pajak;
Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus menyebutkan jumlah pajak yang menurut Wajib Pajak seharusnya terutang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UU, surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus ditandatangani oleh Wajib Pajak/pengurus. Apabila surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak/pengurus, maka surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Pasal 32 UU KUP sehingga sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang tersebut surat Saudara dapat dipertimbangkan.
Untuk mempercepat proses penyelesaian permohonan Saudara, diminta untuk segera menyiapkan data dokumen/bukti dan buku-buku pendukung permohonan Saudara dalam bentuk hard copy maupun soft copy dan segera menyampaikannya sesuai surat permintaan yang dikirimkan ke alamat Saudara.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

Kepala ,

_____________11)
NIP    12)

*) Diisi dengan yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran V.44. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor surat
Angka 3	:	diisi tanggal surat
Angka 4	:	diisi nama dan alamat Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi nomor surat Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi tanggal surat Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi tanggal terima surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
Angka 8	:	diisi jenis dan masa/tahun ketetapan pajak (contoh : SKPKB PPN Masa Januari - Desember 2003, SKPKBT PPh Badan Tahun 2004, dll.)
Angka 9	:	diisi nomor ketetapan pajak
Angka 10	:	diisi tanggal ketetapan pajak
Angka 11	:	diisi Nama Kepala KPP yang menandatangani surat
Angka 12	:	diisi NIP Kepala KPP yang menandatangani surat

Lampiran V.45.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI ¹⁾
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ……………
KANTOR PELAYANAN PAJAK ................

Nomor	:	S-............................... ²⁾	...............,.................... ³⁾
Lamp	:	-
Hal	:	Pemberitahuan Surat Pemohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal

Yth ……………… ⁴⁾

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor ............5) tanggal ............6) yang diterima tanggal    7)   hal pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas ............8) nomor .........9) tanggal .............10) , dengan ini  disampaikan bahwa :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP) dan aturan pelaksanannya, bahwa pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus diajukan untuk suatu surat ketetapan pajak;
Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus menyebutkan jumlah pajak yang menurut Wajib Pajak seharusnya terutang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UU KUP, surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus ditandatangani oleh Wajib Pajak/pengurus. Apabila surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak/pengurus, maka surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 32 11) UU KUP sehingga sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang tersebut surat Saudara tidak dipertimbangkan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

Kepala ,

___________________ 12)
NIP 13)

*) Diisi dengan yang sesuai

Petunjuk Pengisian Lampiran V.45. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang bersangkutan
Angka 2	:	diisi nomor surat
Angka 3	:	diisi tanggal surat
Angka 4	:	diisi nama dan alamat Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi nomor surat Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi tanggal surat Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi tanggal terima surat permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
Angka 8	:	diisi jenis dan masa/tahun ketetapan pajak (contoh : SKPKB PPN Masa Januari - Desember 2003, SKPKBT PPh Badan Tahun 2004, dll.)
Angka 9	:	diisi nomor ketetapan pajak
Angka 10	:	diisi tanggal ketetapan pajak
Angka 11	:	diisi Pasal yang sesuai, apabila diperlukan dapat dikutip kalimat dalam Undang-undang
Angka 12	:	diisi Nama Kepala KPP yang menandatangani surat
Angka 13	:	diisi NIP Kepala KPP yang menandatangani surat

Lampiran V.46.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.........................................1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP- ...............2)
TENTANG
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
YANG TIDAK BENAR ATAS ........... 3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang

Surat Permohonan Wajib Pajak atas nama ……4) Nomor: ……5) tanggal ……6) yang diterima ……7) tanggal ……8) berdasarkan LPAD Nomor : ……9) tanggal ……10) tentang ……11) atas ……12) Nomor : …..13) tanggal …14) Tahun/Masa Pajak ……15) ;
Laporan Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Nomor : LAP-……………16) . tanggal ………………..17);
Bahwa terdapat cukup alasan untuk menerima seluruhnya/menerima sebagian/ tidak terdapat cukup alasan untuk menerima*) permohonan Wajib Pajak;

Mengingat

Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ./2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : …………………

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak permohonan Wajib Pajak dalam suratnya Nomor: …………19) tanggal …………20) ;
Mengurangkan/Membatalkan/Mempertahankan 21) …………22) Nomor : …………23) tanggal …………24) Tahun/Masa Pajak …………25);

Atas Nama Wajib Pajak	: …………26)
NPWP	: …………27)
Alamat	: …………28)
Dengan perincian sebagai berikut :

29)

Uraian	Semula (Rp.)	Dikurangkan/ Dibatalkan (Rp.)	Menjadi (Rp.)
Peredaran Usaha
Penghasilan Netto
Kompensasi Kerugian
Penghasilan Kena Pajak
PPh Terutang
Kredit Pajak
PPh Kurang (Lebih) Bayar
Sanksi Administrasi
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar

........30),..................... 31)
Direktur Jenderal /
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala ..............32)

..........................33)
NIP                    34)

Tembusan Kepada Yth.:
1. Wajib Pajak .............35)
2. Kepala KPP ............36)



Petunjuk Pengisian Lampiran V.46. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang menerbitkan keputusan
Angka 2	:	diisi nomor Keputusan
Angka 3	:	diisi jenis ketetapan Pajak(SKPLB/SKPKB/SKPN/SKPKBT)/surat keputusan yang diajukan permohonan
Angka 4	:	diisi Nama Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi nomor surat permohonan Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi tanggal surat permohonan Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima permohonan Wajib Pajak
Angka 8	:	diisi tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak
Angka 9	:	diisi dengan Nomor LPAD
Angka 10	:	diisi dengan tanggal LPAD
Angka 11	:	diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak
Angka 12	:	diisi jenis ketetapan pajak yang diajukan permohonan
Angka 13	:	diisi nomor ketetapan pajak yang diajukan permohonan
Angka 14	:	diisi tanggal ketetapan pajak yang diajukan permohonan
Angka 15	:	diisi tahun pajak yang diajukan permohonan
Angka 16	:	diisi Nomor Laporan Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
Angka 17	:	diisi tanggal Laporan Penelitian
Angka 18	:	diisi salah satu
Angka 19	:	diisi nomor surat permohonan Wajib Pajak
Angka 20	:	diisi tanggal surat permohonan Wajib Pajak
Angka 21	:	diisi salah satu
Angka 22	:	diisi jenis Ketetapan Pajak
Angka 23	:	diisi nomor Ketetapan Pajak
Angka 24	:	diisi tanggal Ketetapan Pajak
Angka 25	:	diisi tahun pajak
Angka 26	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 27	:	diisi NPWP
Angka 28	:	diisi alamat Wajib Pajak
Angka 29	:	diisi dengan perhitungan sesuai dengan Laporan Penelitian
Angka 30	:	diisi kota tempat penerbitan
Angka 31	:	diisi tanggal Surat Keputusan diterbitkan
Angka 32	:	diisi salah satu. Direktur Jenderal Pajak jika Surat Keputusan merupakan wewenang Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak A.n. Direktur Jenderal Pajak (dan diikuti dengan nama jabatan) dalam hal Surat Keputusan merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Angka 33	:	diisi Nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan
Angka 34	:	diisi NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan
Angka 35	:	diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan
Angka 36	:	diisi nama KPP dimana Wajib Pajak terdaftar
*)	:	diisi salah satu yang sesuai

Catatan :

SK ini digunakan untuk jenis pajak PPh Badan/PPh Orang Pribadi

Lampiran V.47.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
........................................ 1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-..................2)
TENTANG
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR
ATAS ................3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang

Surat Ketetapan Pajak…./Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak4) Nomor: ……5) tanggal …6) Tahun/Masa Pajak ……7) tentang ………8) atas nama…………9)
Laporan Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Secara Jabatan Nomor : LAP-…………….10) tanggal ………………..11);
Bahwa terdapat cukup alasan untuk mengurangkan atau membatalkan*) ketetapan pajak yang tidak benar;

Mengingat

Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ./2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : ……………………

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Mengurangkan/Membatalkan *) ketetapan pajak yang tidak benar dalam …12) Nomor : ……13) tanggal……14) Tahun/Masa Pajak ……15) ;

Atas Nama Wajib Pajak	: …………16)
NPWP	: …………17)
Alamat	: …………18)
Dengan perincian sebagai berikut :

20)

Uraian	Semula (Rp.)	Dikurangkan/ Dibatalkan (Rp.)	Menjadi (Rp.)
Peredaran Usaha
Penghasilan Netto
Kompensasi Kerugian
Penghasilan Kena Pajak
PPh Terutang
Kredit Pajak
PPh Kurang (Lebih) Bayar
Sanksi Administrasi
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar

...........20),..................... 21)
Direktur Jenderal/
A.n. Direktur Jenderal Pajak    22)
Kepala

…….................................23)
NIP      24)

Tembusan Yth. :
1. Wajib Pajak ..........25)
2. Kepala KPP .........26)



Petunjuk Pengisian Lampiran V.47.:

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang menerbitkan keputusan
Angka 2	:	diisi nomor Keputusan
Angka 3	:	diisi jenis ketetapan Pajak (SKPLB/SKPKB/SKPN/SKPKBT)/surat keputusan yang dikurangkan/dibatalkan
Angka 4	:	diisi jenis ketetapan pajak/Surat Keputusan
Angka 5	:	diisi nomor surat ketetapan pajak/Surat Keputusan
Angka 6	:	diisi tanggal surat ketetapan pajak
Angka 7	:	diisi tahun/masa pajak dalam surat ketetapan pajak
Angka 8	:	diisi surat keputusan yang dikurangkan/dibatalkan, dalam hal Pasal 36 ayat (1) huruf b untuk skp, maka uraian ”tentang” dapat dihilangkan
Angka 9	:	diisi Nama Wajib Pajak
Angka 10	:	diisi Nomor Laporan Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
Angka 11	:	diisi tanggal Laporan Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
Angka 12	:	diisi jenis surat ketetapan pajak
Angka 13	:	diisi nomor surat ketetapan Pajak
Angka 14	:	diisi nomor surat ketetapan Pajak
Angka 15	:	diisi tahun/masa pajak
Angka 16	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 17	:	diisi NPWP
Angka 18	:	diisi alamat
Angka 19	:	diisi dengan perhitungan sesuai dengan Laporan Penelitian
Angka 20	:	Diisi kota/tempat penerbitan
Angka 21	:	diisi tanggal Surat Keputusan diterbitkan
Angka 22	:	diisi salah satu. Direktur Jenderal Pajak jika Surat Keputusan merupakan wewenang Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak A.n. Direktur Jenderal Pajak (dan diikuti dengan nama jabatan) dalam hal Surat Keputusan merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Angka 23	:	diisi Nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan
Angka 24	:	diisi NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan
Angka 25	:	diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan
Angka 26	:	diisi nama KPP dimana Wajib Pajak terdaftar
*)	:	Diisi salah satu yang sesuai

Catatan :

SK ini digunakan untuk jenis pajak PPh Badan/ PPh Orang Pribadi atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang dilakukan secara jabatan

Petunjuk Pengisian Lampiran V.48. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang menerbitkan keputusan
Angka 2	:	diisi nomor Keputusan
Angka 3	:	diisi jenis ketetapan Pajak (SKPLB/SKPKB/SKPN/SKPKBT)/surat keputusan yang diajukan permohonan
Angka 4	:	diisi Nama Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi nomor surat permohonan Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi tanggal surat permohonan Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima permohonan Wajib Pajak
Angka 8	:	diisi tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak
Angka 9	:	diisi dengan Nomor LPAD
Angka 10	:	diisi dengan tanggal LPAD
Angka 11	:	diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak
Angka 12	:	diisi jenis ketetapan pajak yang diajukan permohonan
Angka 13	:	diisi nomor ketetapan pajak yang diajukan permohonan
Angka 14	:	diisi tanggal ketetapan pajak yang diajukan permohonan
Angka 15	:	diisi tahun pajak yang diajukan permohonan
Angka 16	:	diisi Nomor Laporan Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
Angka 17	:	diisi tanggal Laporan Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
Angka 18	:	diisi salah satu
Angka 19	:	diisi nomor surat permohonan Wajib Pajak
Angka 20	:	diisi tanggal surat permohonan Wajib Pajak
Angka 21	:	diisi salah satu
Angka 22	:	diisi jenis Ketetapan Pajak
Angka 23	:	diisi nomor Ketetapan Pajak
Angka 24	:	diisi tanggal Ketetapan Pajak
Angka 25	:	diisi tahun pajak
Angka 26	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 27	:	diisi NPWP
Angka 28	:	diisi alamat Wajib Pajak
Angka 29	:	diisi dengan perhitungan sesuai dengan Laporan Penelitian
Angka 30	:	diisi kota tempat penerbitan
Angka 31	:	diisi tanggal Surat Keputusan diterbitkan
Angka 32	:	diisi salah satu. Direktur Jenderal Pajak jika Surat Keputusan merupakan wewenang Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak A.n. Direktur Jenderal Pajak (dan diikuti dengan nama jabatan) dalam hal Surat Keputusan merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Angka 33	:	diisi Nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan
Angka 34	:	diisi NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan
Angka 35	:	diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan
Angka 36	:	diisi nama KPP dimana Wajib Pajak terdaftar
*)	:	diisi salah satu yang sesuai

Catatan :

SK ini digunakan untuk jenis pajak PPh Pot/Put

Lampiran V.48.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
......................................1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP- ....................2)
TENTANG
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
YANG TIDAK BENAR ATAS .................3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang

Surat Permohonan Wajib Pajak atas nama ……4) Nomor: ……5) tanggal ……6) yang diterima ……7) tanggal ……8) berdasarkan LPAD Nomor : ……9) tanggal ……10) tentang ……11) atas ……12) Nomor : …13) tanggal …14) Tahun/Masa Pajak ……15)
Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Nomor : LAP-……………16) . tanggal ………………..17);
Bahwa terdapat cukup alasan untuk menerima seluruhnya/menerima sebagian/ tidak terdapat cukup alasan untuk menerima*) permohonan Wajib Pajak;

Mengingat

Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 542/KMK.04/ 2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ./2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : …………………

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak18) permohonan Wajib Pajak dalam suratnya Nomor: …………19) tanggal …………20) ;
Mengurangkan/Membatalkan/Mempertahankan21) …………22) Nomor : …………23) tanggal …………24) Tahun/Masa Pajak …………25) ;

Atas Nama Wajib Pajak	: …………26)
NPWP	: …………27)
Alamat	: …………28)
Dengan perincian sebagai berikut :

29)

Uraian	Semula (Rp.)	Dikurangkan/ Dibatalkan (Rp.)	Menjadi (Rp.)
Dasar Pengenaan Pajak
PPh Terutang
Kredit Pajak
PPh Kurang (Lebih) Bayar
Sanksi Administrasi
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar

...........30),..................... 31)
Direktur Jenderal /
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala ........................32)

...........................................33)
NIP......................................34)

Tembusan Kepada Yth.:

Wajib Pajak...................35)
Kepala KPP....................36)

Lampiran V.49.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
........................................1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-....................2)
TENTANG
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR
ATAS .............................3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang

Surat Ketetapan Pajak….4)/Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak*) Nomor: ……5) tanggal …6) Tahun/Masa Pajak ……7) tentang ………8) atas nama…………9)
Laporan Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Secara Jabatan Nomor : LAP-…………….10) tanggal ………………..11);
Bahwa terdapat cukup alasan untuk mengurangkan atau membatalkan*) ketetapan pajak yang tidak benar;

Mengingat

Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ./2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : ……………………

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Mengurangkan/Membatalkan *) ketetapan pajak/Surat Keputusan yang tidak benar dalam …12) Nomor : ……13) tanggal……14) Tahun/Masa Pajak ……15);

Atas Nama Wajib Pajak	: …………16)
NPWP	: …………17)
Alamat	: …………18)
Dengan perincian sebagai berikut :

19)

Uraian	Semula (Rp.)	Dikurangkan/ Dibatalkan (Rp.)	Menjadi (Rp.)
Dasar Pengenaan Pajak
PPh Terutang
Kredit Pajak
PPh Kurang (Lebih) Bayar
Sanksi Administrasi
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar

............... 20),..................... 21)
Direktur Jenderal/
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala .................22)

…….....................................23)
NIP.....................................24)

Kepada Yth.:

Wajib Pajak.........25)
Kepala KPP......... 26)

Petunjuk Pengisian Lampiran V.49.:

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang menerbitkan keputusan
Angka 2	:	diisi nomor Keputusan
Angka 3	:	diisi jenis ketetapan Pajak (SKPLB/SKPKB/SKPN/SKPKBT)/surat keputusan yang dikurangkan/dibatalkan
Angka 4	:	diisi jenis ketetapan pajak Surat Keputusan
Angka 5	:	diisi nomor surat ketetapan pajak/Surat Keputusan
Angka 6	:	diisi tanggal surat ketetapan pajak
Angka 7	:	diisi tahun/masa pajak dalam surat ketetapan pajak
Angka 8	:	diisi surat keputusan yang dikurangkan/dibatalkan, dalam hal Pasal 36 ayat (1) huruf b untuk skp, maka uraian ”tentang” dapat dihilangkan
Angka 9	:	diisi Nama Wajib Pajak
Angka 10	:	diisi Nomor Laporan Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
Angka 11	:	diisi tanggal Laporan Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
Angka 12	:	diisi jenis surat ketetapan pajak
Angka 13	:	diisi nomor surat ketetapan Pajak
Angka 14	:	diisi nomor surat ketetapan Pajak
Angka 15	:	diisi tahun/masa pajak
Angka 16	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 17	:	diisi NPWP
Angka 18	:	diisi alamat
Angka 19	:	diisi dengan perhitungan sesuai dengan Laporan Penelitian
Angka 20	:	Diisi kota/tempat penerbitan
Angka 21	:	diisi tanggal Surat Keputusan diterbitkan
Angka 22	:	diisi salah satu. Direktur Jenderal Pajak jika Surat Keputusan merupakan wewenang Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak A.n. Direktur Jenderal Pajak (dan diikuti dengan nama jabatan) dalam hal Surat Keputusan merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Angka 23	:	diisi Nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan
Angka 24	:	diisi NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan
Angka 25	:	diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan
Angka 26	:	diisi nama KPP dimana Wajib Pajak terdaftar
*)	:	diisi salah satu yang sesuai

Catatan :

SK ini digunakan untuk jenis pajak PPh Pot/put atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang dilakukan secara jabatan

Lampiran V.50.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
......................................1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-...............2)
TENTANG
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
YANG TIDAK BENAR ATAS.............3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang

Surat Permohonan Wajib Pajak atas nama ……4) Nomor: ……5) tanggal ……6) yang diterima ……7) tanggal ……8) berdasarkan LPAD Nomor : ……9) tanggal ……10) tentang ……11) atas ……12) Nomor : …13) tanggal …14) Tahun/Masa Pajak ……15)
Laporan Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Nomor : LAP-……………16) . tanggal ………………..17) ;
Bahwa terdapat cukup alasan untuk menerima seluruhnya/menerima sebagian/ tidak terdapat cukup alasan untuk menerima*) permohonan Wajib Pajak;

Mengingat

Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ./2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : …………………

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak permohonan Wajib Pajak dalam suratnya Nomor: …………19) tanggal …………20) ;
Mengurangkan/Membatalkan/Mempertahankan 21) …………22) Nomor : …………23) tanggal …………24) Tahun/Masa Pajak …………25);

Atas Nama Wajib Pajak	: …………26)
NPWP	: …………27)
Alamat	: …………28)
Dengan perincian sebagai berikut :

19)

Uraian	Semula (Rp.)	Dikurangkan/ Dibatalkan (Rp.)	Menjadi (Rp.)
PPN Kurang (Lebih) Bayar
Sanksi Bunga
Sanksi Kenaikan
Jumlah PPN ymh dibayar

................30),..................... 31)
Direktur Jenderal /
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala ...................32)

..........................................33)
NIP ................................... 34)

Tembusan Kepada Yth.:

Wajib Pajak .........35)
Kepala KPP .........36)

Petunjuk Pengisian Lampiran V.50. :

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang menerbitkan keputusan
Angka 2	:	diisi nomor Keputusan
Angka 3	:	diisi jenis ketetapan Pajak (SKPLB/SKPKB/SKPN/SKPKBT)/surat keputusan yang diajukan permohonan
Angka 4	:	diisi Nama Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi nomor surat permohonan Wajib Pajak
Angka 6	:	diisi tanggal surat permohonan Wajib Pajak
Angka 7	:	diisi nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima permohonan Wajib Pajak
Angka 8	:	diisi tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak
Angka 9	:	diisi dengan Nomor LPAD
Angka 10	:	diisi dengan tanggal LPAD
Angka 11	:	diisi dengan jenis permohonan Wajib Pajak
Angka 12	:	diisi jenis ketetapan pajak yang diajukan permohonan
Angka 13	:	diisi nomor ketetapan pajak yang diajukan permohonan
Angka 14	:	diisi tanggal ketetapan pajak yang diajukan permohonan
Angka 15	:	diisi tahun pajak yang diajukan permohonan
Angka 16	:	diisi Nomor Laporan Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
Angka 17	:	diisi tanggal Laporan Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
Angka 18	:	diisi salah satu
Angka 19	:	diisi nomor surat permohonan Wajib Pajak
Angka 20	:	diisi tanggal surat permohonan Wajib Pajak
Angka 21	:	diisi salah satu
Angka 22	:	diisi jenis Ketetapan Pajak
Angka 23	:	diisi nomor Ketetapan Pajak
Angka 24	:	diisi tanggal Ketetapan Pajak
Angka 25	:	diisi tahun pajak
Angka 26	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 27	:	diisi NPWP
Angka 28	:	diisi alamat Wajib Pajak
Angka 29	:	diisi dengan perhitungan sesuai dengan Laporan Penelitian
Angka 30	:	diisi kota tempat penerbitan
Angka 31	:	diisi tanggal Surat Keputusan diterbitkan
Angka 32	:	diisi salah satu. Direktur Jenderal Pajak jika Surat Keputusan merupakan wewenang Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak A.n. Direktur Jenderal Pajak (dan diikuti dengan nama jabatan) dalam hal Surat Keputusan merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Angka 33	:	diisi Nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan
Angka 34	:	diisi NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan
Angka 35	:	diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan
Angka 36	:	diisi nama KPP dimana Wajib Pajak terdaftar
*)	:	diisi salah satu yang sesuai

Catatan :

SK ini digunakan untuk jenis pajak PPN/PTLL

Lampiran V.51.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.........................................1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-...........2)
TENTANG
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR
ATAS ......................3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang

Surat Ketetapan Pajak….4)/Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak*) Nomor: ……5) tanggal …6) Tahun/Masa Pajak ……7) tentang ………8) atas nama…………9)
Laporan Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Secara Jabatan Nomor : LAP-…………….10) tanggal ………………..11);
Bahwa terdapat cukup alasan untuk mengurangkan atau membatalkan*) ketetapan pajak yang tidak benar;

Mengingat

Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 542/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ./2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : ……………………

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Mengurangkan/Membatalkan *) surat ketetapan pajak/Surat Keputusan yang benar dalam …12) Nomor : ……13) tanggal……14) Tahun/Masa Pajak ……15);

Atas Nama Wajib Pajak	: …………16)
NPWP	: …………17)
Alamat	: …………18)
Dengan perincian sebagai berikut :

19)

Uraian	Semula (Rp.)	Dikurangkan/ Dibatalkan (Rp.)	Menjadi (Rp.)
PPN Kurang (Lebih) Bayar
Sanksi Bunga
Sanksi Kenaikan
Jumlah PPN ymh dibayar

...............20),..................... 21)
Direktur Jenderal/
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala .............................. 22)

…….....................................23)
NIP ...................................24)

Tembusan Yth.:

Wajib Pajak ...........25)
Kepala KPP ............26)

Petunjuk Pengisian Lampiran V.51.:

Angka 1	:	diisi nama unit kantor yang menerbitkan keputusan
Angka 2	:	diisi nomor Keputusan
Angka 3	:	diisi jenis ketetapan Pajak (SKPLB/SKPKB/SKPN/SKPKBTl)/surat keputusan yang dikurangkan/dibatalkan
Angka 4	:	diisi jenis ketetapan pajak/Surat Keputusan
Angka 5	:	diisi nomor surat ketetapan pajak/Surat Keputusan
Angka 6	:	diisi tanggal surat ketetapan pajak
Angka 7	:	diisi tahun/masa pajak dalam surat ketetapan pajak
Angka 8	:	diisi surat keputusan yang dikurangkan/dibatalkan, dalam hal Pasal 36 ayat (1) huruf b untuk skp, maka uraian ”tentang” dapat dihilangkan
Angka 9	:	diisi Nama Wajib Pajak
Angka 10	:	diisi Nomor Laporan Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
Angka 11	:	diisi tanggal Laporan Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
Angka 12	:	diisi jenis surat ketetapan pajak
Angka 13	:	diisi nomor surat ketetapan Pajak
Angka 14	:	diisi nomor surat ketetapan Pajak
Angka 15	:	diisi tahun/masa pajak
Angka 16	:	diisi nama Wajib Pajak
Angka 17	:	diisi NPWP
Angka 18	:	diisi alamat
Angka 19	:	diisi dengan perhitungan sesuai dengan Laporan Penelitian
Angka 20	:	Diisi kota/tempat penerbitan
Angka 21	:	diisi tanggal Surat Keputusan diterbitkan
Angka 22	:	diisi salah satu. Direktur Jenderal Pajak jika Surat Keputusan merupakan wewenang Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak A.n. Direktur Jenderal Pajak (dan diikuti dengan nama jabatan) dalam hal Surat Keputusan merupakan wewenang Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Angka 23	:	diisi Nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan
Angka 24	:	diisi NIP pejabat yang berwena ng menandatangani Surat Keputusan
Angka 25	:	diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan
Angka 26	:	diisi nama KPP dimana Wajib Pajak terdaftar
*)	:	diisi salah satu yang sesuai

Catatan :

SK ini digunakan untuk jenis pajak PPN/PTLL atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang dilakukan secara jabatan

Lampiran I
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

Lampiran II
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007

Lampiran III
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 02/PJ.07/2007
Tanggal	:	08 Oktober 2007