LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	UANG HARIAN
1	2	3
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	300.000
2.	SUMATERA UTARA	300.000
3.	RIAU	300.000
4.	KEPULAUAN RIAU	300.000
5.	JAMBI	300.000
6.	SUMATERA BARAT	300.000
7.	SUMATERA SELATAN	300.000
8.	LAMPUNG	300.000
9.	BENGKULU	300.000
10.	BANGKA BELITUNG	300.000
11.	BANTEN	300.000
12.	JAWA BARAT	350.000
13.	D.K.I. JAKARTA	450.000
14.	JAWA TENGAH	300.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	350.000
16.	JAWA TIMUR	350.000
17.	BALI	400.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	350.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	350.000
20.	KALIMANTAN BARAT	300.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	300.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	300.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	350.000
24.	SULAWESI UTARA	300.000
25.	GORONTALO	300.000
26.	SULAWESI BARAT	300.000
27.	SULAWESI SELATAN	350.000
28.	SULAWESI TENGAH	300.000
29.	SULAWESI TENGGARA	300.000
30.	MALUKU	300.000
31.	MALUKU UTARA	300.000
32.	PAPUA	450.000
33.	IRIAN JAYA BARAT	400.000

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT NEGARA, DAN KELUARGA *)

NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA  API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketua/Wakil Ketua dan Anggota    Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri.	A	Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Lainnya Yang Setara	B	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Pejabat Negara Lainnya.	B.	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEGAWAI, DAN KELUARGA *)

NO	ESELON, PANGKAT/GOL.	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA  API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Eselon I.	B	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Eselon II.	C	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Eselon III/Golongan IV.	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Eselon IV/Golongan III.	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5.	PNS Golongan II dan I.	F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam basal 4 ayat (2) huruf g dan h.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA, DAN KELUARGA *)

NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2		4	5
1	Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri.	A	Bintang Lima	Suite
2	Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Lainnya Yang Setara	B	Bintang Empat	Deluxe
3	Pejabat Negara Lainnya	B	Bintang Empat	Deluxe

Keterangan:

Untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Angcota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri) diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima Kolas Suite. Apablla dalam Provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima, maka kepada PeJabat Negara tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertInggi yang ada di Provinsi tersebut.

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEGAWAI, DAN KELUARGA *)

NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2		4	5
1	Eselon I.	B	Bintang Empat	Deluxe
2	Eselon II.	C	Bintang Empat	Deluxe
3	Eselon III / Golongan IV.	D	Bintang Tiga	Standar
4	Eselon IV / Golongan III.	E	Bintang Dua	Standar
5	PNS Golongan II dan I.	F	Bintang Satu	Standar

*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf g dan h.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	Tingkat Pegawai
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D	Tingkat E
1	Biaya Pemetian	4.500.000	4.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL

NO	PROVINSI	TARIF HOTEL KELAS SUITE	TARIF RATA-RATA HOTEL KELAS STANDAR/ DELUXE NON SUITE
			BINTANG LIMA	BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	875.000	650.000	500.000	350.000	250.000	200.000
2	SUMATERA UTARA	3.930.000	800.000	550.000	400.000	300.000	200.000
3	RIAU	2.670.000	800.000	550.000	400.000	300.000	200.000
4	KEPULAUAN RIAU	3.100.000	700.000	450.000	350.000	200.000	150.000
5	J A M B I	813.000	600.000	500.000	300.000	200.000	150.000
6	SUMATERA BARAT	2.670.000	850.000	600.000	400.000	300.000	250.000
7	SUMATERA SELATAN	1.440.000	750.000	500.000	350.000	250.000	200.000
8	LAMPUNG	2.220.000	550.000	400.000	350.000	300.000	200.000
9	BENGKULU	650.000	600.000	400.000	350.000	300.000	200.000
10	BANGKA BELITUNG	975.000	550.000	400.000	350.000	250.000	150.000
11	B A N T E N	2.750.000	700.000	500.000	400.000	300.000	200.000
12	JAWA BARAT	1.630.000	800.000	600.000	450.000	350.000	250.000
13	D.K.I. JAKARTA	7.920.000	1.200.000	700.000	550.000	400.000	300.000
14	JAWA TENGAH	3.232.000	800.000	600.000	450.000	350.000	250.000
15	D.I. YOGYAKARTA	3.722.000	750.000	550.000	400.000	300.000	200.000
16	JAWA TIMUR	4.770.000	800.000	600.000	450.000	350.000	250.000
17	BALI	7.233.000	1.500.000	1.100.000	850.000	700.000	450.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	4.650.000	750.000	600.000	450.000	300.000	200.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1.625.000	600.000	500.000	350.000	250.000	200.000
20	KALIMANTAN BARAT	682.000	700.000	500.000	350.000	250.000	200.000
21	KALIMANTAN TENGAH	622.000	650.000	500.000	350.000	250.000	200.000
22	KALIMANTAN SELATAN	1.800.000	650.000	500.000	400.000	250.000	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	5.250.000	800.000	650.000	500.000	350.000	200.000
24	SULAWESI UTARA	2.380.000	750.000	600.000	500.000	350.000	200.000
25	GORONTALO	796.000	650.000	500.000	450.000	300.000	150.000
26	SULAWESI BARAT	198.000	600.000	500.000	400.000	300.000	150.000
27	SULAWESI SELATAN	2.500.000	800.000	650.000	500.000	350.000	200.000
28	SULAWESI TENGAH	900.000	700.000	500.000	400.000	300.000	150.000
29	SULAWESI TENGGARA	340.000	700.000	500.000	400.000	300.000	200.000
30	MALUKU	650.000	600.000	450.000	300.000	200.000	150.000
31	MALUKU UTARA	200.000	600.000	450.000	300.000	200.000	150.000
32	PAPUA	1.220.000	850.000	600.000	450.000	350.000	250.000
33	IRIAN JAYA BARAT	960.000	650.000	500.000	400.000	300.000	200.000

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Kementeian Negara/Lembaga :	Lembar Ke	:
………………………….. .       :	Kode No	:
	Nomor	:

Surat Perintah Perjalanan Dinas

1	Pejabat berwenang yang memberi perintah
2	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan
3	a. Pangkat dan Golongan ruang gaji menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas
5	Alat angkutan yang dipergunakan
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.
8	Pengikut :             Nama 1. 2. 3. 4. 5.	Tanggal Lahir	Keterangan
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10	Keterangan lain-lain

coret yang tidak perlu	Dikeluarkan di	:
	Tanggal	:
		(Pejabat Yang Berwenang) (……………………………) NIP

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

I.	Berangkat dari	:
	(Tempat Kedudukan)	:
	Ke	:
	Pada Tanggal	:
	Kepala
	(……………………………) NIP

II. Tiba di :

Pada Tanggal :

Kepala :

(……………………………………)

NIP

Berangkat dari :

Ke :

Pada Tanggal :

Kepala

(…………………………………………)

NIP

III. Tiba di :

Pada Tanggal :

Kepala :

(……………………………………)

NIP

Berangkat dari :

Ke :

Pada Tanggal :

Kepala

(…………………………………………)

NIP

IV. Tiba di :

Pada Tanggal :

Kepala :

(……………………………………)

NIP

Berangkat dari :

Ke :

Pada Tanggal :

Kepala

(…………………………………………)

NIP

V. Tiba di :

Pada Tanggal :

Kepala :

(……………………………………)

NIP

Berangkat dari :

Ke :

Pada Tanggal :

Kepala

(…………………………………………)

NIP

VI. Tiba di :

(Tempat kedudukan)

Pada Tanggal :

Pejabat Yang Berwenang/

Pejabat lainnya yang ditunjuk

(……………………………………)

NIP

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan sematamata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pejabat Yang Berwenang/

Pejabat lainnya yang ditunjuk

(…………………………………………)

NIP

VII. Catatan Lain-Lain

VIII. PERHATIAN :

Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.

LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal                       :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
	JUMLAH :	Rp
	Terbilang

Telah dibayar sejumlah Rp ……………………………… Bendahara (……………………………) NIP…………………………

…………………, ………………………………………… Telah menerima jumlah uang sebesar Rp ……………………………………………………… Yang Menerima (………………………………) NIP …………………………

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kurang/lebih

: Rp ……………………………… : Rp ……………………………… : Rp ……………………………… Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk (……………………………………………) NIP