TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK,
DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK SERTA PERUBAHAN DATA
DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK
-
Umum
- Petugas Pendaftaran Wajib Pajak adalah petugas yang ditunjuk
oleh Kepala KPP/KP4/KP2KP untuk melayani Pendaftaran Wajib Pajak,
Pelaporan dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data
Wajib Pajak, Perpindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak,
Pencabutan SKT dan Penghapusan NPWP dan/atau Pencabutan SPPKP, dan baik
yang diterima secara langsung, melalui Pos secara tercatat maupun dari
KP4/KP2KP:
-
Data pendukung yang perlu disiapkan oleh Wajib Pajak untuk mengisi formulir permohonan antara lain sebagai berikut:
-
Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan/tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
-
Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing
-
Untuk Wajib Pajak Badan:
-
Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
-
NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab Badan;
-
Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
-
Untuk Bendahara sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong:
-
surat penunjukan sebagai Bendahara;
-
Kartu Tanda Penduduk Bendahara.
-
Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut/Pemotong:
-
Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai Joint Operation;
-
Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab;
-
NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab JO.
- Pengisian alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau
tempat kegiatan usaha pada formulir didasarkan pada kenyataan atau
menurut keadaan sebenarnya, tidak pada pertimbangan yang bersifat
formal.
- Wajib Pajak mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya
sesuai dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan
usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3, tanpa harus sesuai
dengan alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan
usaha pada dokumen formal seperti KTP/Paspor.
- Bagi permohonan berstatus cabang, Wajib Pajak Orang Pribadi
pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus memiliki
NPWP Kantor Pusat/domisili/suami.
-
Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus memiliki surat kuasa khusus.
- Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan hardcopy data pendukung
sebagaimana dimaksud pada Bagian I angka 2 (dua) pada saat menyampaikan
formulir permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau formulir
permohonan pengukuhan PKP.
-
Perubahan data Wajib Pajak dan/atau PKP antara lain meliputi :
-
Perubahan Nama Wajib Pajak dan/atau PKP karena penggantian nama;
-
Perubahan bentuk badan hukum;
- Perubahan alamat Wajib Pajak dan/atau PKP karena perpindahan
tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha dalam
wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang sama;
-
Perubahan status Wajib Pajak dan/atau PKP;
-
Perubahan jenis usaha karena ada perubahan kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau PKP.
- Pemindahan Wajib Pajak dan/atau PKP adalah Perubahan alamat
Wajib Pajak dan/atau PKP karena perpindahan tempat tinggal atau tempat
kedudukan atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lain.
- Petugas konfirmasi lapangan adalah Account Representative yang
menangani Wajib Pajak tersebut atau pelaksana pada Seksi Ekstensifikasi
Perpajakan atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala KPP untuk
melakukan konfirmasi lapangan.
-
Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pelaporan dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP.
- Wajib Pajak harus mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib
Pajak dan/atau Formulir Permohonan Pengukuhan PKP secara lengkap dan
jelas. Dalam hal Wajib Pajak membutuhkan bantuan dalam mengisi formulir
tersebut dapat menanyakan kepada Petugas Pendaftaran Wajib Pajak.
- Wajib Pajak menyerahkan Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib
Pajak dan/atau Formulir Pengukuhan PKP yang telah diisi secara lengkap
dan jelas serta ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya kepada Petugas
Pendaftaran Wajib Pajak.
- Dalam hal formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1
belum diisi secara lengkap, Petugas Pendaftaran Wajib Pajak
mengembalikan formulir kepada pemohon untuk dilengkapi.
- Wajib Pajak menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang telah di
ditandatangani oleh petugas pendaftaran setelah Formulir Permohonan
Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Formulir Pengukuhan PKP dilengkapi.
- Dalam hal Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
dan/atau dikukuhkan sebagai PKP, kepada Wajib Pajak diberikan SKT
dan/atau SPPKP dan Kartu NPWP.
- Jangka waktu penyelesaian permohonan pendaftaran NPWP dan/atau
permohonan pengukuhan PKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung
sejak permohonan diterima secara lengkap.
- Setelah menerbitkan SKT dan Kartu NPWP serta SPPKP, Kepala
Kantor dalam jangka waktu paling lama 1 tahun menugaskan petugas
konfirmasi lapangan untuk melakukan konfirmasi lapangan dengan
prioritas sesuai tingkat resiko Wajib Pajak Baru dalam rangka
membuktikan kebenaran pengisian formulir/data yang disampaikan Wajib
Pajak.
-
Kategori Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak berisiko antara lain:
-
Wajib Pajak yang dikirimi surat tetapi “Kembali dari Pos (Kempos)” dengan dibubuhi catatan dari Kantor Pos berupa.
-
Nama tidak dikenal; atau
-
Alamat tidak ditemukan; atau
-
Rumah/gedung tidak dihuni
-
Tidak menyampaikan SPT.
-
Wajib Pajak yang sering berpindah KPP tempat terdaftar.
-
Wajib Pajak yang sering berpindah alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat usaha.
-
Wajib Pajak yang melaporkan adanya kegiatan ekspor.
- Wajib Pajak yang melakukan kegiatan impor (terlihat dari
adanya pembayaran pajak dalam rangka impor) tetapi tidak berstatus
sebagai PKP.
-
Wajib Pajak yang mengajukan permohonan restitusi.
-
Wajib Pajak yang tidak berstatus sebagai PKP tetapi menyampaikan SPT Masa PPN.
-
Wajib Pajak baru berdiri langsung melakukan penyerahan dalam jumlah besar tetapi jumlah kurang bayarnya relatif kecil.
- Wajib Pajak-Wajib Pajak Badan yang akte pendiriannya dibuat
di hadapan notaris yang sama dan tanggal pendiriannya pada waktu yang
bersamaan atau berdekatan.
-
Wajib Pajak yang memiliki nama yang aneh (misalnya Mr. X, PT ABCDE, XYZ.
-
Wajib Pajak lain yang menurut pertimbangan Kepala KPP termasuk Wajib Pajak berisiko.
- Dalam hal hasil konfirmasi lapangan menunjukkan bahwa data yang
disampaikan oleh Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar tidak
benar, KPP menerbitkan Surat Penghapusan NPWP, Surat Pencabutan SKT
dan/atau Surat Pencabutan SPPKP secara jabatan untuk disampaikan kepada
Wajib Pajak dan/atau PKP.
- Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha dan/atau
tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau PKP di wilayah KP4/KP2KP
yang tidak sekota dengan KPP, Kepala KPP dapat meminta bantuan
KP4/KP2KP untuk membuktikan kebenaran data yang disampaikan oleh Wajib
Pajak dan/atau PKP.
- Dalam hal KPP menerima permohonan pendaftaran NPWP dan/atau
pengukuhan PKP yang disampaikan oleh Wajib Pajak dan/atau PKP melalui
KP4/KP2KP, KPP menindaklanjuti sebagaimana Bagian II angka 5 sd. angka
9.
- Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak serta
Pelaporan dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui KP4/KP2KP
-
Wajib Pajak melakukan langkah-langkah sama sebagaimana tercantum dalam Bagian II angka 1. sd. 3.
- Wajib Pajak menerima BPS yang ditandatangani Petugas
Pendaftaran Wajib Pajak, Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Bukti
Pelaporan PKP, yang telah ditandatangani Kepala KP4/KP2KP setelah
Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Formulir
Pengukuhan PKP diisi secara lengkap.
- KP4/KP2KP mengirimkan Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib
Pajak dan/atau Formulir Pengukuhan PKP, Bukti Pendaftaran Wajib Pajak
lembar ke-2 dan/atau Bukti Pelaporan PKP lembar ke-2 ke KPP paling lama
1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- Tata Cara Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah dan/atau Perubahan Data dan PKP Pindah di KPP
- Wajib Pajak dan/atau PKP harus mengisi Formulir Permohonan
Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah atau Formulir Permohonan
Perubahan Data dan PKP Pindah secara lengkap dan jelas. Dalam hal Wajib
Pajak membutuhkan bantuan dalam mengisi formulir tersebut dapat
menanyakan kepada Petugas Pendaftaran Wajib Pajak.
- Wajib Pajak dan/atau PKP menyerahkan Formulir Permohonan
Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah atau Formulir Permohonan
Perubahan Data dan PKP Pindah yang telah diisi secara lengkap dan jelas
serta di tandatangani Wajib Pajak dan/atau PKP atau kuasanya kepada
Petugas Pendaftaran Wajib Pajak.
- Dalam hal formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1
belum diisi secara lengkap, Petugas Pendaftaran Wajib Pajak
mengembalikan formulir kepada pemohon untuk dilengkapi.
- Wajib Pajak dan/atau PKP menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS)
yang ditandatangani oleh Petugas Pendaftaran Wajib Pajak setelah
Formulir Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah atau Formulir
Permohonan Perubahan Data dan PKP Pindah diisi secara lengkap.
- Dalam hal Wajib Pajak dan/atau PKP mengajukan pindah melalui
KPP Baru, KPP Baru meneruskan Permohonan Pindah ke KPP Lama untuk
ditindaklajuti oleh KPP Lama.
- KPP Lama menerbitkan Surat Pindah paling lama 1 (satu) hari
kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan
diberikan kepada Wajib Pajak dan/atau PKP terdaftar serta ditembuskan
ke KPP Baru.
- KPP Baru menerbitkan SKT dan/atau SPPKP dan Kartu NPWP paling
lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya tembusan Surat
Pindah dari KPP Lama.
- KPP Lama menerbitkan Surat Pencabutan SKT dan/atau Surat
Pencabutan SPPKP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
diterimanya tembusan SKT dan/atau SPPKP dari KPP Baru.
- Dalam hal Wajib Pajak dan/atau PKP terdaftar mengajukan
permohonan perubahan data, KPP menerbitkan SKT dan/atau SPPKP dan Kartu
NPWP paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan
diterima secara lengkap.
- Setelah menerbitkan SKT dan Kartu NPWP serta SPPKP, Kepala
Kantor dalam jangka waktu paling lama 1 tahun menugaskan petugas
konfirmasi lapangan untuk melakukan konfirmasi lapangan dengan
prioritas sesuai tingkat resiko Wajib Pajak Baru dalam rangka
membuktikan kebenaran pengisian formulir/data yang disampaikan Wajib
Pajak.
- Dalam hal hasil konfirmasi lapangan menunjukkan bahwa data yang
disampaikan oleh Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar tidak
benar, KPP menerbitkan Surat Penghapusan NPWP, Surat Pencabutan SKT
dan/atau Surat Pencabutan SPPKP secara jabatan untuk disampaikan kepada
Wajib Pajak dan/atau PKP.
- Dalam hal tempat tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha
dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan/atau PKP di wilayah
KP4/KP2KP yang tidak sekota dengan KPP, Kepala KPP dapat meminta
bantuan KP4/KP2KP untuk membuktikan kebenaran data yang disampaikan
oleh Wajib Pajak dan/atau PKP.
- Dalam hal KPP menerima permohonan perubahan data yang
disampaikan oleh Wajib Pajak dan/atau PKP melalui KP4/KP2KP, KPP
menindaklanjuti sebagaimana Bagian IV angka 9.
-
Tata Cara Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau PKP melalui KP4/KP2KP
- Wajib Pajak dan/atau PKP dan petugas pendaftaran Wajib Pajak
melakukan langkah-langkah sebagaimana langkah Bagian IV angka 1 sd. 3.
- Wajib Pajak dan/atau PKP menerima BPS permohonan perubahan data
yang ditandatangani petugas pendaftaran Wajib Pajak setelah Formulir
Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah atau Formulir
Permohonan Perubahan Data dan PKP Pindah diisi secara lengkap.
- KP4/KP2KP meneruskan permohonan perubahan data Wajib Pajak
dan/atau PKP ke KPP Wajib Pajak terdaftar dan/atau PKP terdaftar paling
lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara
lengkap.
|
LAMPIRAN
II |
|
PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK |
|
NOMOR |
: |
PER - 44/PJ/2008 |
|
TANGGAL |
: |
20
OKTOBER 2008 |
BENTUK DAN JENIS FORMULIR
- Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak untuk Orang Pribadi
- Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah untuk Orang Pribadi
- Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak untuk Badan/Joint Operation
- Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah untuk Badan/Joint Operation
- Permohonan Pendaftaran untuk Bendahara
- Permohonan Perubahan Data dan Wajib Pajak Pindah untuk Bendahara
- Permohonan Pengukuhan PKP untuk OP/Badan/Joint Operation
- Permohonan Perubahan Data dan PKP Pindah
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)
- Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak
- Bukti Pendaftaran Wajib Pajak
- Bukti Pelaporan Pengusaha Kena Pajak
- Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar
- Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Surat Tugas Konfirmasi Lapangan
- Berita Acara Hasil Konfirmasi lapangan
- Surat Pindah
|
LAMPIRAN
II.1 |
|
PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK |
|
NOMOR |
: |
PER - 44/PJ/2008 |
|
TANGGAL |
: |
20
OKTOBER 2008 |
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
PERMOHONAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK UNTUK
WP ORANG PRIBADI
Kolom isian NPWP Induk diisi oleh WP orang pribadi yang berstatus
cabang atau isteri yang tidak pisah harta atau orang pribadi pengusaha
tertentu.
A. |
IDENTITAS WAJIB PAJAK
1. |
Titel : Diisi sesuai dengan title/gelar yang dimiliki Wajib Pajak.
Diisi gelar akademis, profesi, adat, keagamaan.
Contoh : Dr., PhD., Ak., RM., Hj. |
2. |
Nama Wajib Pajak
Diisi nama terang secara lengkap tidak singkat.
Contoh : MUHAMMAD ABDUL SYUKUR
SIGIT SETYO NUGROHO
|
3. |
Cukup Jelas |
4. |
Cukup Jelas |
5. |
Diisi
sesuai kebangsaannya, dalam hal memilih WNI WP wajib mengisi NIK/Nomor
KTP sedangkan apabila WNA, WP wajib mengisi Nomor Paspor. |
6. |
Cukup Jelas |
|
B. |
ALAMAT TEMPAT TINGGAL SEKARANG
7. |
Alamat tempat tinggal
Pengisian
alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha
pada formulir didasarkan pada kenyataan atau menurut keadaan
sebenarnya, tidak pada pertimbangan yang bersifat formal. Alamat diisi
sesuai dengan keadaan sebenarnya sekarang, bukan berdasarkan data KTP
atau Paspor.
- |
Dalam hal WP tinggal di Apartemen, Alamat diisi sesuai alamat Apartemen |
- |
Jalan |
: |
KH. WAHID HASYIM APARTEMEN CENTURY PARK
SAKTI V KOMPLEK KEUANGAN
JEND. SUDIRMAN KAV. 12 WISMA BCA LT.3 |
- |
Blok |
: |
Cukup jelas. |
- |
Nomor |
: |
Cukup jelas. |
- |
RT/RW |
: |
Diisi dengan angka Arab (angka biasa) 3 digit |
- |
Kelurahan |
: |
Cukup jelas. |
- |
Kecamatan |
: |
Cukup jelas. |
- |
Kota/Kabupaten |
: |
Cukup jelas. |
- |
Kode Pos |
: |
Cukup jelas. |
- |
Propinsi |
: |
Cukup jelas. |
|
8. |
Cukup Jelas |
|
C. |
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN USAHA SENDIRI
9. |
Jenis Usaha/Pekerjaan Bebas diisi oleh WP sesuai bidang usahanya |
10. |
Alamat kegiatan usaha diisi sesuai alamat tempat WP orang pribadi melakukan usaha. |
11. |
Merk Dagang/Usaha : diisi nama usaha.
Contoh:
- TOKO BINTANG
- JAMU CAP JAGO |
12. |
Diisi “Ya” dalam hal WP mengajukan permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. |
|
D. |
PERNYATAAN
12. |
Pernyataan
Cukup jelas
Catatan :
Formulir Pendaftaran Wajib Pajak ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon.
Dalam hal pengukuhan secara jabatan ditandatangani oleh pengusul.
|
|
|
LAMPIRAN
II.2 |
|
PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK |
|
NOMOR |
: |
PER - 44/PJ/2008 |
|
TANGGAL |
: |
20
OKTOBER 2008 |
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
PERMOHONAN PERUBAHAN DATA DAN WAJIB PAJAK PINDAH UNTUK
WP ORANG PRIBADI
Kolom sebelum Bagian A, B, dan C diisi sesuai dengan jenis permohonan
yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak terdaftar harus mengisi
NPWP yang sudah dimiliki di kolom pengisian NPWP.
A. |
IDENTITAS WAJIB PAJAK
1. |
Titel : Diisi sesuai dengan title/gelar yang dimiliki Wajib Pajak.
Diisi gelar akademis, profesi, adat, keagamaan.
Contoh : Dr., PhD., Ak., RM., Hj. |
2. |
Nama Wajib Pajak
Diisi nama terang secara lengkap tidak singkat.
Contoh : MUHAMMAD ABDUL SYUKUR
SIGIT SETYO NUGROHO
|
3. |
Cukup Jelas |
4. |
Cukup Jelas |
5. |
Diisi
sesuai kebangsaannya, dalam hal memilih WNI WP wajib mengisi NIK/Nomor
KTP sedangkan apabila WNA, WP wajib mengisi Nomor Paspor. |
6. |
Cukup Jelas |
|
B. |
ALAMAT TEMPAT TINGGAL SEKARANG
7. |
Alamat tempat tinggal
Pengisian alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat
kegiatan usaha pada formulir didasarkan pada kenyataan atau menurut
keadaan sebenarnya, tidak pada pertimbangan yang bersifat formal.
Alamat diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya sekarang, bukan
berdasarkan data KTP atau Paspor.
- |
Dalam hal WP tinggal di Apartemen, Alamat diisi sesuai alamat Apartemen |
- |
Jalan |
: |
KH. WAHID HASYIM APARTEMEN CENTURY PARK
SAKTI V KOMPLEK KEUANGAN
JEND. SUDIRMAN KAV. 12 WISMA BCA LT.3 |
- |
Blok |
: |
Cukup jelas. |
- |
Nomor |
: |
Cukup jelas. |
- |
RT/RW |
: |
Diisi dengan angka Arab (angka biasa) 3 digit |
- |
Kelurahan |
: |
Cukup jelas. |
- |
Kecamatan |
: |
Cukup jelas. |
- |
Kota/Kabupaten |
: |
Cukup jelas. |
- |
Kode Pos |
: |
Cukup jelas. |
- |
Propinsi |
: |
Cukup jelas. |
|
8. |
Cukup Jelas |
|
C. |
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN USAHA SENDIRI
9. |
Jenis Usaha/Pekerjaan Bebas diisi oleh WP sesuai bidang usahanya |
10. |
Alamat kegiatan usaha diisi sesuai alamat tempat WP orang pribadi melakukan usaha. |
11. |
Merk Dagang/Usaha : diisi nama usaha.
Contoh:
- TOKO BINTANG
- JAMU CAP JAGO |
|
D. |
PERNYATAAN
12. |
Pernyataan
Cukup jelas
Catatan :
Formulir Pendaftaran Wajib Pajak ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon.
Dalam hal pengukuhan secara jabatan ditandatangani oleh pengusul. |
|
|
LAMPIRAN
II.3 |
|
PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK |
|
NOMOR |
: |
PER - 44/PJ/2008 |
|
TANGGAL |
: |
20
OKTOBER 2008 |
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
PERMOHONAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK UNTUK
WP BADAN/JOINT OPERATION
Kolom isian NPWP sebelum isian Bagian A diisi oleh WP Badan dengan status cabang/Joint Operation.
A. |
IDENTITAS WAJIB PAJAK BADAN ATAU JOINT OPERATAION
1. |
Cukup Jelas |
2. |
Diisi sesuai dengan bentuk badan hukum perusahaan yang ada dalam akte pendirian perusahaan. |
3. |
Usaha
Pusat: Apabila WP Badan berperan menjadi pusat
Cabang : Apabila WP berperan sebagai cabang dari perusahaan induk
Joint Operation: Apabila status WP adalah Joint Operation
Jenis Usaha : Cukup Jelas |
4. |
Alamat tempat kedudukan
- |
Jalan |
: |
KH. WAHID HASYIM APARTEMEN CENTURY PARK
SAKTI V KOMPLEK KEUANGAN
JEND. SUDIRMAN KAV. 12 WISMA BCA LT.3 |
- |
Blok |
: |
Cukup jelas. |
- |
Nomor |
: |
Cukup jelas. |
- |
RT/RW |
: |
Diisi dengan angka Arab (angka biasa) 3 digit |
- |
Kelurahan |
: |
Cukup jelas. |
- |
Kecamatan |
: |
Cukup jelas. |
- |
Kota/Kabupaten |
: |
Cukup jelas. |
- |
Kode Pos |
: |
Cukup jelas. |
- |
Propinsi |
: |
Cukup jelas. |
|
5. |
Cukup Jelas. |
6. |
Cukup Jelas. |
7. |
Cukup Jelas. |
8. |
Cukup Jelas. |
9. |
Identitas Pimpinan/Penanggung Jawab
Titel/Gelar |
: |
Diisi sesuai title atau gelar pimpinan perusahaan |
Nama |
: |
Cukup diisi nama lengkap pimpinan tanpa gelar |
Jabatan |
: |
Diisi sesuai jabatan pimpinan perusahaan tersebut |
Kebangsaan |
: |
Diisi sesuai kebangsaan pimpinan perusahaan |
NPWP |
: |
diisi NPWP Pimpinan perusahaan |
Pengisian data selanjutnya cukup jelas. |
|
B. |
PERMOHONAN UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
10. |
Diisi “Ya” dalam hal WP mengajukan permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
|
|
C. |
PERNYATAAN
11. |
Pernyataan
Cukup jelas
Catatan :
Formulir Pendaftaran Wajib Pajak ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon.
Dalam hal pengukuhan secara jabatan ditandatangani oleh pengusul. |
|
|
LAMPIRAN
II.4 |
|
PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK |
|
NOMOR |
: |
PER - 44/PJ/2008 |
|
TANGGAL |
: |
20
OKTOBER 2008 |
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
PERMOHONAN PERUBAHAN DATA DAN WAJIB PAJAK PINDAH UNTUK
WP BADAN/JOINT OPERATION
Kolom sebelum Bagian A diisi sesuai dengan jenis permohonan yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak.
Wajib Pajak terdaftar harus mengisi NPWP yang sudah dimiliki di kolom pengisian NPWP.
A. |
IDENTITAS WAJIB PAJAK BADAN ATAU JOINT OPERATAION
1. |
Cukup Jelas |
2. |
Diisi sesuai dengan bentuk badan hukum perusahaan yang ada dalam akte pendirian perusahaan. |
3. |
Usaha
Pusat: Apabila WP Badan berperan menjadi pusat
Cabang : Apabila WP berperan sebagai cabang dari perusahaan induk
Joint Operation: Apabila status WP adalah Joint Operation
Jenis Usaha : Cukup Jelas |
4. |
Alamat tempat kedudukan
- |
Jalan |
: |
KH. WAHID HASYIM APARTEMEN CENTURY PARK
SAKTI V KOMPLEK KEUANGAN
JEND. SUDIRMAN KAV. 12 WISMA BCA LT.3 |
- |
Blok |
: |
Cukup jelas. |
- |
Nomor |
: |
Cukup jelas. |
- |
RT/RW |
: |
Diisi dengan angka Arab (angka biasa) 3 digit |
- |
Kelurahan |
: |
Cukup jelas. |
- |
Kecamatan |
: |
Cukup jelas. |
- |
Kota/Kabupaten |
: |
Cukup jelas. |
- |
Kode Pos |
: |
Cukup jelas. |
- |
Propinsi |
: |
Cukup jelas. |
|
5. |
Cukup Jelas. |
6. |
Cukup Jelas |
7. |
Cukup Jelas |
8. |
Cukup Jelas |
9. |
Identitas Pimpinan/Penanggung Jawab
Titel/Gelar |
: |
Diisi sesuai title atau gelar pimpinan perusahaan |
Nama |
: |
Cukup diisi nama lengkap pimpinan tanpa gelar |
Jabatan |
: |
Diisi sesuai jabatan pimpinan perusahaan tersebut |
Kebangsaan |
: |
Diisi sesuai kebangsaan pimpinan perusahaan |
NPWP |
: |
diisi NPWP Pimpinan perusahaan |
Pengisian data selanjutnya cukup jelas. |
|
B. |
PERNYATAAN
10. |
Pernyataan
Cukup jelas
Catatan :
Formulir Pendaftaran Wajib Pajak ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon.
Dalam hal pengukuhan secara jabatan ditandatangani oleh pengusul.
|
|
|
LAMPIRAN
II.5 |
|
PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK |
|
NOMOR |
: |
PER - 44/PJ/2008 |
|
TANGGAL |
: |
20
OKTOBER 2008 |
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
PERMOHONAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK UNTUK
WP BENDAHARA
A. |
IDENTITAS WAJIB PAJAK
1. |
Diisi sesuai identitas WP Bendahara, misalkan: Bendahara Kantor Pusat DJP, Bendahara Kecamatan Rawa Belong dst.
|
2. |
Diisi sesuai dengan Satuan Kerja/Instansi Bendahara misalkan: Kantor Pemda Kabupaten Tangerang, Kantor Pusat DJP dst. |
3. |
Alamat
tempat kedudukan Instansi/Satuan Kerja
Diisi sesuai dengan keadaan
sebenarnya sekarang, bukan berdasarkan data KTP atau Paspor.
- |
Dalam hal WP tinggal di Apartemen, Alamat diisi sesuai alamat Apartemen |
- |
Jalan |
: |
KH. WAHID HASYIM APARTEMEN CENTURY PARK
SAKTI V KOMPLEK KEUANGAN
JEND. SUDIRMAN KAV. 12 WISMA BCA LT.3 |
- |
Blok |
: |
Cukup jelas. |
- |
Nomor |
: |
Cukup jelas. |
- |
RT/RW |
: |
Diisi dengan angka Arab (angka biasa) 3 digit |
- |
Kelurahan |
: |
Cukup jelas. |
- |
Kecamatan |
: |
Cukup jelas. |
- |
Kota/Kabupaten |
: |
Cukup jelas. |
- |
Kode Pos |
: |
Cukup jelas. |
- |
Propinsi |
: |
Cukup jelas. |
|
4. |
Diisi sesuai dengan Nomor Surat penunjukan Bendahara dari Menteri Keuangan RI |
5. |
Diisi dengan no telepon/facsimile Satuan Kerja atau Instansi Bendahara. |
|
B. |
IDENTITAS PRIBADI BENDAHARA
6. |
Diisi sesuai dengan nama yang tertera dalam Surat Penunjukan Bendahara |
7. |
Cukup Jelas |
8. |
Disii dengan nomor telepon, nomor Handphone dan e-mail Bendahara. |
|
C. |
PERNYATAAN
9. |
Pernyataan
Cukup jelas
Catatan :
Formulir Pendaftaran
ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon. Dalam hal pengukuhan
secara jabatan ditandatangani oleh pengusul. |
|
|
LAMPIRAN
II.6 |
|
PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK |
|
NOMOR |
: |
PER - 44/PJ/2008 |
|
TANGGAL |
: |
20
OKTOBER 2008 |
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
PERMOHONAN PERUBAHAN DATA DAN WAJIB PAJAK PINDAH UNTUK
WP BENDAHARA
Kolom sebelum Bagian A diisi sesuai dengan jenis permohonan yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak.
Wajib Pajak terdaftar harus mengisi NPWP yang sudah dimiliki di kolom pengisian NPWP.
A. |
IDENTITAS WAJIB PAJAK
1. |
Diisi sesuai identitas WP Bendahara, misalkan: Bendahara Kantor Pusat DJP, Bendahara Kecamatan Rawa Belong dst.
|
2. |
Diisi sesuai dengan Satuan Kerja/Instansi Bendahara misalkan: Kantor Pemda Kabupaten Tangerang, Kantor Pusat DJP dst. |
3. |
Alamat
tempat kedudukan Instansi/Satuan Kerja
Diisi sesuai dengan keadaan
sebenarnya sekarang, bukan berdasarkan data KTP atau Paspor.
- |
Dalam hal WP tinggal di Apartemen, Alamat diisi sesuai alamat Apartemen |
- |
Jalan |
: |
KH. WAHID HASYIM APARTEMEN CENTURY PARK
SAKTI V KOMPLEK KEUANGAN
JEND. SUDIRMAN KAV. 12 WISMA BCA LT.3 |
- |
Blok |
: |
Cukup jelas. |
- |
Nomor |
: |
Cukup jelas. |
- |
RT/RW |
: |
Diisi dengan angka Arab (angka biasa) 3 digit |
- |
Kelurahan |
: |
Cukup jelas. |
- |
Kecamatan |
: |
Cukup jelas. |
- |
Kota/Kabupaten |
: |
Cukup jelas. |
- |
Kode Pos |
: |
Cukup jelas. |
- |
Propinsi |
: |
Cukup jelas. |
|
4. |
Diisi sesuai dengan Nomor Surat penunjukan Bendahara dari Menteri Keuangan RI |
5. |
Diisi dengan no telepon/facsimile Satuan Kerja atau Instansi Bendahara. |
|
B. |
IDENTITAS PRIBADI BENDAHARA
6. |
Diisi sesuai dengan nama yang tertera dalam Surat Penunjukan Bendahara |
7. |
Cukup Jelas |
8. |
Disii dengan nomor telepon, nomor Handphone dan e-mail Bendahara. |
|
C. |
PERNYATAAN
9. |
Pernyataan
Cukup jelas
Catatan :
Formulir Pendaftaran ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon.
Dalam hal pengukuhan secara jabatan ditandatangani oleh pengusul. |
|
|
LAMPIRAN
II.7 |
|
PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK |
|
NOMOR |
: |
PER - 44/PJ/2008 |
|
TANGGAL |
: |
20
OKTOBER 2008 |
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
PERMOHONAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) digunakan
dalam hal Wajib Pajak mengajukan pengajuan pengukuhan PKP baik
bersamaan dengan permohonan NPWP maupun permohonan diajukan sesudah
memperoleh NPWP.
Formulir Permohonan Pengukuhan PKP ini digunakan oleh orang pribadi atau badan atau joint operation.
Dalam hal sebelumnya WP telah memiliki NPWP tetapi belum mengajukan PKP
maka WP wajib mengisi kolom isian NPWP sebelum bagian A. Dalam hal WP
mengajukan NPWP dan Pengajuan PKP maka WP tidak perlu mengisi kolom
isisan NPWP sebelum Bagian A.
Bagian A.
Penentuan kegiatan usaha yang wajib melaporkan SPT Masa PPN, dalam hal
WP hanya memiliki satu tempat kegiatan usaha maka WP memilih
“tidak” sedangkan dalam hal WP memiliki lebih dari satu
tempat kegiatan dalam satu KPP maka WP mengisi “Ya”
Bagian B
Diisi dalam hal WP memiliki lebih dari satu tempat kegiatan usaha dalam
satu KPP.dan WP harus memilih salah satu tempat kegiatan usaha untuk
menjadi alamat pelaporan SPT Masa PPN. Bagian B ini tidak perlu diisi
dalam hal WP hanya memiliki satu tempat kegiatan usaha dalam satu
wilayah KPP.
Penulisan alamat yang digunakan sebagai tempat kegiatan usaha oleh PKP sebagai berikut:
- |
Jalan |
: |
KH. WAHID HASYIM APARTEMEN CENTURY PARK
SAKTI V KOMPLEK KEUANGAN
JEND. SUDIRMAN KAV. 12 WISMA BCA LT.3 |
- |
Blok |
: |
Cukup jelas. |
- |
Nomor |
: |
Cukup jelas. |
- |
RT/RW |
: |
Diisi dengan angka Arab (angka biasa) 3 digit |
- |
Kelurahan |
: |
Cukup jelas. |
- |
Kecamatan |
: |
Cukup jelas. |
- |
Kota/Kabupaten |
: |
Cukup jelas. |
- |
Kode Pos |
: |
Cukup jelas. |
- |
Propinsi |
: |
Cukup jelas. |
- |
Nomor Telepon |
: |
Cukup jelas. |
- |
Nomor Handphone |
: |
Cukup jelas. |
- |
Email |
: |
Cukup jelas. |
Bagian C. PERNYATAAN
Pernyataan
Cukup jelas
Catatan :
Formulir Permohonan Pengukuhan PKP ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon.
Dalam hal pengukuhan secara jabatan ditandatangani oleh pengusul.
|
LAMPIRAN
II.8 |
|
PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK |
|
NOMOR |
: |
PER - 44/PJ/2008 |
|
TANGGAL |
: |
20
OKTOBER 2008 |
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
PERMOHONAN PERUBAHAN DATA DAN PKP PINDAH UNTUK
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI/BADAN/JO
Kolom sebelum Bagian A diisi sesuai dengan jenis permohonan yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak.
Wajib Pajak terdaftar harus mengisi NPWP yang sudah dimiliki di kolom pengisian NPWP.
Bagian A.
Penentuan kegiatan usaha yang wajib melaporkan SPT Masa PPN, dalam hal
WP hanya memiliki satu tempat kegiatan usaha maka WP memilih
“tidak” sedangkan dalam hal WP memiliki lebih dari satu
tempat kegiatan dalam satu KPP maka WP mengisi “Ya”
Bagian B
Diisi dalam hal WP memiliki lebih dari satu tempat kegiatan usaha dalam
satu KPP.dan WP harus memilih salah satu tempat kegiatan usaha untuk
menjadi alamat pelaporan SPT Masa PPN. Bagian B ini tidak perlu diisi
dalam hal WP hanya memiliki satu tempat kegiatan usaha dalam satu
wilayah KPP.
Penulisan alamat yang digunakan sebagai tempat kegiatan usaha oleh PKP sebagai berikut:
- |
Jalan |
: |
KH. WAHID HASYIM APARTEMEN CENTURY PARK
SAKTI V KOMPLEK KEUANGAN
JEND. SUDIRMAN KAV. 12 WISMA BCA LT.3 |
- |
Blok |
: |
Cukup jelas. |
- |
Nomor |
: |
Cukup jelas. |
- |
RT/RW |
: |
Diisi dengan angka Arab (angka biasa) 3 digit |
- |
Kelurahan |
: |
Cukup jelas. |
- |
Kecamatan |
: |
Cukup jelas. |
- |
Kota/Kabupaten |
: |
Cukup jelas. |
- |
Kode Pos |
: |
Cukup jelas. |
- |
Propinsi |
: |
Cukup jelas. |
- |
Nomor Telepon |
: |
Cukup jelas. |
- |
Nomor Handphone |
: |
Cukup jelas. |
- |
Email |
: |
Cukup jelas. |
Bagian C. PERNYATAAN
Pernyataan
Cukup jelas
Catatan :
Formulir Permohonan Pengukuhan PKP ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon.
Dalam hal pengukuhan secara jabatan ditandatangani oleh pengusul.