LAMPIRAN 1
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-45/PJ/2008
TENTANG : TATA CARA PELUNASAN BEA MATERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA MATERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL


SURAT PERNYATAAN
KEPEMILIKAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL (MTMD)

  1. DATA PEMILIK MESIN TERAAN METERAI DIGITAL
    Nama/Nama Perusahaan : .......................................................................................................
    Nomor Pokok Wajib Pajak :
       
    		.
         
    		.
         
    		.
     
    		.
         
    		.
         
    Alamat : .......................................................................................................
    .......................................................................................................
    Jenis Usaha : .......................................................................................................
    Nomor Telepon :
           
    		.
                   
    Nomor Faksimili :
           
    		.
                   
    Contact Person : .......................................................................................................
    E-mail : .......................................................................................................
  2. IDENTITAS MESIN TERAAN METERAI DIGITAL
    Merek : .......................................................................................................
    Tipe/Model : .......................................................................................................
    Nomor Seri : .......................................................................................................
    Tahun Pembuatan : .......................................................................................................


......................., ..............20.....
Pemohon,

METERAI Rp 6.000,-

..............................................

 

  
LAMPIRAN 2
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-45/PJ/2008
TENTANG : TATA CARA PELUNASAN BEA MATERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA MATERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ....................................
KANTOR PELAYANAN PAJAK .................................
Jalan ............................................
....................................................
Telepon : ..............................................
Fax : ..............................................


IZIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN
MESIN TERAAN METERAI DIGITAL
Nomor : SI-......../WPJ....../KP...../........., tanggal ................ (1)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :

Surat .............................. nomor .......................... tanggal ........................................... (2)

Mengingat :
  1. Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain;
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penggunaan Mesin Teraan Meterai Digital;
  4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


Pertama :

Memberikan izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital kepada :

Nama/Nama Perusahaan : ....................................................................................................... (3)
Nomor Pokok Wajib Pajak : .......................................................................................................
Alamat : .......................................................................................................
Jenis Usaha : .......................................................................................................
Dengan identitas Mesin Teraan Meterai Digital sebagai berikut :
Merek : ....................................................................................................... (4)
Tipe/Model : .......................................................................................................
Nomor Seri : .......................................................................................................
Tahun Pembuatan : .......................................................................................................
MAP/Kode Jenis Pajak (KJP) *) : 411611 (5)
Kode Jenis Setoran (KJS) *) : 2xx
*) (MAP)/KJP dan KJS harus selalu dicantumkan pada saat mengisi Surat Setoran Pajak).


Kedua :

Masa berlakunya izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital adalah 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkannya.

 
   
a.n.  Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP ...............................(6)

..................................................
NIP ............................................

 

PETUNJUK PENGISIAN
IZIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN
MESIN TERAAN METERAI DIGITAL

(1) Nomor dan tanggal Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
(2) Nama/Nama Perusahaan, nomor, dan tanggal Surat Permohonan Izin yang diajukan oleh Wajib Pajak.
(3) Identitas Wajib Pajak.
(4) Identitas Mesin Teraan Meterai Digital yang digunakan untuk pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas.
(5) MAP/Kode Jenis Pajak (KJP) untuk Mesin Teraan Meterai Digital adalah 411611, sedangkan Kode Jenis Setoran (KJS) berguna untuk mengisi "MAP/Kode Jenis Pajak dam Kode Jenis Setoran" pada Surat Setoran Pajak (SSP) pada saat Wajib Pajak melakukan penyetoran deposit Mesin Teraan Meterai Digital.
(6) Nama Kantor Pelayanan Pajak, Nama, dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
 



LAMPIRAN 3
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-45/PJ/2008
TENTANG : TATA CARA PELUNASAN BEA MATERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA MATERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL

 
PROSEDUR PENGALIHAN SALDO DEPOSIT
MESIN TERAAN METERAI MANUAL ATAU DIGITAL

  1. MESIN TERAAN METERAI DIGITAL
    1. Saldo deposit yang masih tersisa karena Mesin Teraan Meterai Digital mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan lagi, dapat dialihkan ke setoran jenis pajak yang lain dengan cara pemindahbukuan (Pbk).
    2. Prosedur pengalihan saldo deposit sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah sebagai berikut :
      1. Wajib Pajak harus mendapat Surat Pernyataan dari distributor Mesin Teraan Meterai Digital yang menyatakan bahwa :
        1) Mesin Teraan Meterai Digital tersebut telah mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; dan
        2) Jumlah saldo deposit yang akan dialihkan.
      2. Wajib Pajak harus mengajukan Surat Permohonan Pengalihan Deposit Mesin Teraan Meterai Digital kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan :
        1) Mencantumkan jumlah saldo deposit yang akan dialihkan, dan
        2) Memberitahukan perhitungan ke setoran pajak yang lain untuk dilakukan pemindahbukuan atas saldo deposit  yang akan dialihkan.
      3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib :
        1) Menyelesaikan pengalihan saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital yang dilakukan pemindahbukuan (Pbk); dan
        2) Mengirimkan Surat Pengalihan Saldo Deposit Mesin Teraan Meterai Digital kepada Wajib Pajak (sesuai lampiran 3.1),
        paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Surat Permohonan Pengalihan di terima lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak.
    3. Saldo deposit yang masih tersisa pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Penangguhan Perpanjangan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital, dapat digunakan kembali pada saat Mesin Teraan Meterai Digital tersebut sudah mendapat izin untuk digunakan kembali.
  2. MESIN TERAAN METERAI MANUAL
    1. Mesin Teraan Meterai yang ada sekarang (Mesin Teraan Meterai Manual) masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 28 April 2010.
    2. Apabila setelah tanggal 28 April 1010 Mesin Teraan Meterai Manual masih mempunyai saldo deposit, maka saldo deposit tersebut TIDAK DAPAT dialihkan untuk pengisian deposit tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Manual lain, pengisian deposit tanda Bea Metrai Lunas dengan teknologi percetakan, atau pengisian deposit tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem komputerisasi, melainkan DAPAT dialihkan ke setoran jenis pajak yang lain dengan cara pemindahbukuan (Pbk).
    3. Prosedur pengalihan saldo deposit sebagaimana dimaksud pada butir 2 adalah sebagai berikut :
      1. Wajib Pajak harus mengajukan Surat Permohonan Pengalihan Deposit kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar, dengan :
        1) Mencantumkan jumlah saldo deposit yang akan dialihkan, dan
        2) Memberitahukan perhitungan ke setoran pajak yang lain  untuk dilakukan pemindahbukuan atas saldo deposit yang akan dialihkan.
      2. Untuk mengetahui jumlah saldo deposit yang dialihkan Petugas Kantor Pelayanan Pajak wajib melakukan penelitian fisik dan administrasi terhadap mesin Teraan Meterai Manual yang hasilnya dibuatkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam lampiran 10 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.5/2001 tanggal 18 April 2001 tentang Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai.
      3. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Pengalihan Saldo Deposit Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam lampiran 13 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.5/2001 tanggal 18 April 2001 tentang Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai.
      4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib menyelesaikan pemindahbukuan (Pbk) terhadap saldo deposit yang dialihkan dan mengirim Surat Pengalihan Saldo Deposit Bea Meterai paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Surat Permohonan Pengalihan di terima lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak.


LAMPIRAN 3.1
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-45/PJ/2008
TENTANG : TATA CARA PELUNASAN BEA MATERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA MATERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ....................................
KANTOR PELAYANAN PAJAK .................................
Jalan ............................................
....................................................
Telepon : ..............................................
Fax : ..............................................

tanggal ........, ..........................20......
Nomor : S-........../WPJ......../KP......./............
Sifat : Segera
Hal : Pengalihan Saldo Deposit Mesin Teraan Meterai Digital

Yth ....................................................................................
NPWP ..............................................................................
Jalan ..................................................................................
..........................................................................................

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ...................................... tanggal ................................... hal ................................, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut ;
  1. Saudara mengajukan permohonan pengalihan saldo deposit sebesar Rp ............................................ ke .............................. yang terdapat pada Mesin Teraan Meterai Digital dengan :
    a. Merek : .......................................................................................................
    b. Tipe/Model : .......................................................................................................
    c. Nomor Seri : .......................................................................................................
    d. Tahun Pembuatan : .......................................................................................................
    e. Surat Izin Pembubuhan : .......................................................................................................
  2. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital, mengatur bahwa saldo deposit yang masih tersisa karena Mesin Teraan Meterai Digital mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan lagi, dapat dialihkan ke setoran jenis pajak yang lain dengan cara pemindahbukuan (Pbk).
  3. Berdasarkan uraian butir 1 dan 2 diatas, dengan ini ditegaskan bahwa saldo deposit sebesar Rp................................ yang terdapat pada Mesin Teraan Meterai Digital dialihkan ke ...............................................

Demikian untuk dimaklumi.

 
   
Kepala KPP .................................................,

...................................................................
NIP .............................................................

Tembusan :
Kepala Kanwil DJP ..................................




LAMPIRAN 4
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-45/PJ/2008
TENTANG : TATA CARA PELUNASAN BEA MATERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA MATERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL


PROSEDUR PENERBITAN SURAT PEMEMBERITAHUAN,
PENERBITAN SURAT TEGURAN, DAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
PENANGGUHAN PERPANJANGAN IZIN PEMBUBUHAN TANDA BEA
METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL

Wajib Pajak yang bermaksud melakukan pelunasan Bea Meterai dengan cara membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital harus mengajukan Surat Permohonan Izin secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Untuk keperluan pengawasan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital hanya berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan perpanjangan izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital sejak berakhirnya batas waktu berlakunya izin pembubuhan, maka Kantor Pelayanan Pajak wajib mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

  1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan surat pemberitahuan (sesuai lampiran 4.1) akan berakhirnya izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital.
  2. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf A dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satui) bulan sebelum batas waktu berakhirnya izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital.
  3. Apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu berlakunya izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital Wajib Pajak belum juga melakukan perpanjangan izin pembubuhan, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib mengirim Surat Teguran (sesuai lampiran 4.2) paling lambat 5 (lima) hari sejak berakhirnya batas waktu berlakunya izin pembubuhan.
  4. Wajib Pajak harus menindaklanjuti Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf C yaitu dengan melakukan perpanjangan izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal Surat Teguran dikirim.
  5. Apabila Wajib Pajak tidak menindaklanjuti Surat Teguran sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf D, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib mengenakan sanksi penangguhan perpanjangan izin pembubuhan selama 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Penangguhan Perpanjangan izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital (sesuai lampiran 4.3).
  6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan Surat Keputusan Penangguhan Perpanjangan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital kepada Wajib Pajak paling lambat akhir bulan setelah bulan berakhirnya batas waktu berlakunya izin pembubuhan.
  7. Mesin Teraan Meterai Digital yang telah selesai masa penangguhan perpanjangan izin pembubuhannya berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf F dapat digunakan lagi oleh Wajib Pajak.
  8. Prosedur pemberian izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital yang telah selesai masa penangguhan perpanjangan izin pembubuhannya sebagaimana dimaksud pada huruf G adalah sesuai dengan prosedur penebitan izin baru pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital.

 


LAMPIRAN 4.1
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-45/PJ/2008
TENTANG : TATA CARA PELUNASAN BEA MATERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA MATERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL
 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ....................................
KANTOR PELAYANAN PAJAK .................................
Jalan ............................................
....................................................
Telepon : ..............................................
Fax : ..............................................

........, ...................(dd/mm/yy)......
Nomor : Pemb-........................./WPJ......../KP.......
Sifat : Biasa
Hal : Pemberitahuan Untuk Melakukan Perpanjangan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital

Yth ....................................................................................
NPWP ..............................................................................
Jalan ..................................................................................
..........................................................................................

Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor SI-........./WPJ...../........... tanggal ........................... memberikan izin kepada Saudara untuk membubuhkan tanda Bea Metrai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital dengan :
1 Merek : .......................................................................................................
2 Tipe/Model : .......................................................................................................
3 Nomor Seri : .......................................................................................................
4 Tahun Pembuatan : .......................................................................................................
5 MAP/KJP & KJS : .......................................................................................................

Sehubungan dengan akan berakhirnya izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital milik Saudara tanggal ..................., dengan ini kami mengingatkan Saudara untuk segera melakukan perpanjangan izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

 
Kepala KPP .................................................,

...................................................................
NIP .............................................................

 


LAMPIRAN 4.2
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-45/PJ/2008
TENTANG : TATA CARA PELUNASAN BEA MATERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA MATERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL
 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ....................................
KANTOR PELAYANAN PAJAK .................................
Jalan ............................................
....................................................
Telepon : ..............................................
Fax : ..............................................

........, ...................(dd/mm/yy)......
Nomor : S-...................../WPJ......./KP............
Sifat : Segera
Hal : Teguran atas Keterlambatan Perpanjangan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital
  
Yth ....................................................................................
NPWP ..............................................................................
Jalan ..................................................................................
..........................................................................................

Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor SI-........./WPJ...../KP......./.......... tanggal ........................... memberikan izin kepada Saudara untuk membubuhkan tanda Bea Metrai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital dengan :
1 Merek : .......................................................................................................
2 Tipe/Model : .......................................................................................................
3 Nomor Seri : .......................................................................................................
4 Tahun Pembuatan : .......................................................................................................
5 MAP/KJP & KJS : .......................................................................................................

Sehubungan dengan berakhirnya izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital milik Saudara, dengan ini kami minta Saudara untuk melakukan perpanjangan izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital paling lambat tanggal ...............................

Apabila Saudara tidak melakukan perpanjangan izin penggunaan Mesin Teraan Meterai Digital sampai dengan tanggal ......................., maka perpanjangan izin pembubuhan tanda Bea Metrai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital milik Saudara akan ditangguhkan selama 1 (satu) tahun. Untuk selanjutnya Suadara diminta untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

 
Kepala KPP .................................................,


....................................................................
NIP ..............................................................

 


 
LAMPIRAN 4.3
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-45/PJ/2008
TENTANG : TATA CARA PELUNASAN BEA MATERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA MATERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ....................................
KANTOR PELAYANAN PAJAK .................................
Jalan ............................................
....................................................
Telepon : ..............................................
Fax : ..............................................



PENANGGUHAN PERPANJANGAN IZIN PEMBUBUHAN TANDA
BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL
Nomor : S-......../WPJ...../KP....../........., tanggal .......................... (1)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :
  1. bahwa telah terjadi pelanggaran atas perpanjangan izin pembubuhan tanda bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital.
  2. bahwa sesuai dengan pelanggaran yang terjadi perlu dilakukan penangguhan perpanjangan izin pembubuhan tanda bea Meterai lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital.

Mengingat :
  1. Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tanggal 28 April 2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain;
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2008 tanggal 29 April 2008 tentang Penggunaan Mesin Teraan Meterai Digital;
  4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


Pertama :

Menangguhkan perpanjangan izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital Nomor SI-......./WPJ....../KP...../..........., tanggal .......................... (2), kepada :

1. Nama/Nama Perusahaan : ....................................................................................................... (3)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak : .......................................................................................................
3. Alamat : .......................................................................................................
4. Jenis Usaha : .......................................................................................................
5. Merek : .......................................................................................................
6. Tipe/Model : .......................................................................................................
7. Nomor Seri : .......................................................................................................
8. Tahun Pembuatan : .......................................................................................................
9. MAP/KJP & KJS : .......................................................................................................


Kedua :

Jangka waktku berlakunya penangguhan perpanjangan izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin teraan Meterai Digital adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan.


a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP .............................(4)


..............................................
NIP ........................................



PETUNJUK PENGISIAN PENANGGUHAN PERPANJANGAN
IZIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN
TERAAN METERAI DIGITAL

  1. Nomor dan tanggal Surat Keputusan Penangguhan Perpanjangan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital.
  2. Nomor dan tanggal Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital yang ditangguhkan.
  3. Identitas Wajib Pajak dan identitas Mesin Teraan Meterai Digital yang digunakan untuk pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas yang ditangguhkan perpanjangan izinnya.
  4. Nama Kantor Pelayanan Pajak, Nama, dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak.