LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-03/PJ.04/2009
TANGGAL : 27 MEI 2009


SERAGAM DINAS JURUSITA PAJAK



Keterangan atribut :
  1. Name Tag Nama Jurusita diletakkan di atas kantong saku kemeja sebelah kanan.
  2. Name Tag Jurusita diletakkan diatas kantong saku kemeja sebelah kiri.
  3. Logo Direktorat Jenderal Pajak diletakkan di bahu sebelah kanan.
  4. Nama Kantor diletakkan di bahu sebelah kiri.

KETENTUAN PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS SERAGAM

  1. Warna pakaian dinas seragam Jurusita ditentukan sebagai berikut :
    1. Tutup Badan berupa kemeja berwarna abu-abu dan celana panjang atau rok berwarna abu-abu tua dengan tutup kepala berwarna hitam. Untuk pegawai wanita yang menggunakan jilbab menyesuaikan;
    2. Ikat pinggang dan kaos kaki berwarna hitam;
    3. Sepatu berwarna hitam.
  2. Pegawai pria memakai ikat pinggang, sepatu dan kaos kaki berwarna hitam.
  3. Pegawai Wanita memakai ikat pinggang dan sepatu berwarna hitam tanpa kaos kaki.


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN
Jalan gatot Subroto No. 40-42  Jakarta 12190                                                                         Telepon    5250208,5262880
Kotak Pos 124                                                                                                                      Faksimili   52964484



SURAT PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pada hari ini ........... tanggal .......... bulan ......... tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Kepala KPP/Pjs. Kepala KPP .........................
Nama   : ...................................
NIP      : ...................................
2. Kepala Seksi Penagihan/Pjs. Kepala Seksi Penagihan .........................
Nama   : ...................................
NIP      : ...................................
Selaku Pejabat yang bertanggung jawab atas validitas data hasil perekaman Fisik Ketetapan yang sudah direkam pada Aplikasi SiMIAP menyatakan bahwa seluruh Fisik Ketetapan yang masih berstatus Piutang Pajak per 30 Juni 2007 sudah seluruhnya direkam pada Aplikasi SiMIAP sebagaimana data yang diserahkan kepada Tim Monitoring dan konfirmasi Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Subdit Penagihan pada tanggal sesuai surat pernyataan ini dibuat.
Dan apabila dikemudian hari ditemukan bahwa masih ada Fisik Ketetapan yang belum direkam atau pada hasil perekaman pada apliasi SiMIAP tidak sesuai dengan keterangan keberadaan Fisik Ketetapan tersebut, maka kami bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab dan ditandatangani didepan Kepala Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil ..........



Kepala Seksi Penagihan
..................................


..................................
NIP ............................





Kepala KPP ...........................
Materai 6.0000

..................................
NIP ............................		 Kepala Seksi Penagihan
Kanwil ..................................


..................................
NIP ............................




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEREKAMAN DATA PIUTANG PAJAK DENGAN PROGRAM SIMIAP

Pada hari ini, ..........tanggal ........... bulan............ tahun...................., sesuai dengan surat nomor ........ tanggal ........ perihal ............, telah dilakukan perekaman data piutang pajak sampai dengan ......... di KPP ......dengan rincian sebagai berikut :
  1. Jumlah data Wajib Pajak yang telah direkam: .......... Wajib Pajak
  2. Jumlah seluruh piutang pajak yang telah direkam: Rp ...... dan US$ ......
  3. Jumlah ketetapan yang direkam: ........... ketetapan
Demikian Berita Acara Penyelesaian Perekaman Data Piutang Pajak ini dibuat dengan sebenarnya, yang ditandatangani oleh Tim Penyelesaian Perekaman Data Piutang Pajak, Kepala Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak ............, Kepala Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJP ...., dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak .............

Tim Penyelesaian Perekaman Data Piutang Pajak
1.
2.
3.



Kasi Penagihan


Nama
NIP 



Mengetahui,
Kepala Kantor


Nama
NIP 
 Kasi Bimbingan Penagihan


Nama
NIP 




PROFIL 200 PENUNGGAK PAJAK TERBESAR

  1. IDENTITAS WAJIB PAJAK
    1. Nama Wajib Pajak
    2. NPWP
    3. Alamat
    4. Nomor Telepon
  1. PENANGGUNG PAJAK
    1. DAFTAR PEMEGANG SAHAM
      NAMA/NPWP ALAMAT KEPEMILIKAN
      JUMLAH SAHAM NILAI %




      		       
    1. DEWAN DIREKSI
      NAMA/NPWP JABATAN ALAMAT



      		   
    1. DEWAN KOMISARIS
      NAMA/NPWP JABATAN ALAMAT



      		   
    1. PENGURUS LAIN (YANG TIDAK TERCANTUM DALAM AKTE PENDIRIAN/AKTE PERUBAHAN)
yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dlsb
NAMA/NPWP JABATAN/WEWENANG ALAMAT



   

    1. KUASA/KURATOR/LIKUIDATOR
      NAMA/NPWP ALAMAT KETERANGAN



      		   
  1. DAFTAR HARTA
    NO JENIS
    HARTA    		 TAHUN
    PEROLEHAN    		 HARGA
    PEROLEHAN    		 DOKUMEN/BUKTI KEPEMILIKAN KET
    JENIS STATUS
    (DIGUNAKAN/TIDAK)
       


    		       

  1. RINCIAN TUNGGAKAN
    NO
    		 JENIS PAJAK TAHUN PAJAK KETETAPAN
    JENIS NOMOR TANGGAL NILAI (Rp)
         


    		     
  1. UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN
    KETETAPAN UPAYA HUKUM KEPUTUSAN/PUTUSAN
    NOMOR NILAI (Rp) TANGGAL JENIS UPAYA TANGGAL ISI



    		         
  1. TINDAKAN PENAGIHAN YANG TELAH DILAKUKAN
    1. PENAGIHAN PERSUASIF EDUKATIF
      SURAT PANGGILAN PERTEMUAN DENGAN
      WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK
      NOMOR TANGGAL HASIL TANGGAL HASIL



      		       
    1. PENAGIHAN AKTIF REPRESIF
      KETETAPAN SURAT TEGURAN SURAT PAKSA TINDAKAN PENAGIHAN LAIN



      		     
  1. KENDALA DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN
..............

  1. PENDAPAT ATAS TUNGGAKAN DAN KONDISI WAJIB PAJAK
    1. DASAR PENETAPAN
..............
    1. KEMUNGKINAN TERTAGIH
..............
    1. KONDISI WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK SAAT INI
..............
    1. KRITERIA KUALITAS TUNGGAKAN
..............

  1. SARAN DAN MASUKAN BERKAITAN DENGAN MASALAH WAJIB PAJAK
..............






.................., .........20 .....

Kepala Sekasi Penagihan



Nama
NIP








DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK



ANALISIS PROBABILITAS PENCAIRAN PIUTANG PAJAK


Tujuan analisis :
  1. Menentukan tindakan penagihan yang efektif sesuai dengan kondisi keuangan Wajib Pajak/Penaggung Pajak,
  2. Menentukan cara pembayaran yang tepat, apakah kas/tunai, angsur, tunda, termasuk besar angsuran dan jangka waktunya sesuai tingkat likuiditas, dan/atau
  3. Menghindar kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan (untuk operasional usaha, biaya hidup, pembayaran kewajiban saat ini, dll) apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak membayar/melunasi tunggakan pajaknya.

Dengan melakukan analisis setiap KPP diharapkan dapat mengklasifikasikan Wajib Pajak/Penanggung Pajak berdasarkan kemampuan membayar dan kemauan membayar.

KEMAMPUAN MEMBAYAR (ABILITY TO PAY/ATP)
Kriteria :
  1. Aliran Kas (Cash Flow)/kemampuan ekonomis
  2. Rasio Keuangan
  3. Nilai asset  yang dapat disita
  4. Kelangsungan dan kemampuan untuk usaha (Aliran Penghasilan/Stream of Revenue)

versus

KEMAUAN MEMBAYAR (WILLINGNESS TO PAY)
Kriteria
  1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak memunuhi Kriteria ATP
  2. Kesediaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk merespon dan/atau datang memenuhi surat panggilan/peringatan
  3. Sikap kooperatif Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap berkaitan dengan aset miliknya dan/atau usaha yang dijalankan


Catatan :
KPP diberi kebebasan (fleksibilitas) untuk dapat menggunakan cara/teknik pengukuran analisis sesuai teknik yang sudah ada secara umum


RASIO KEUANGAN
  1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio)
untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek yang berupa hutang-hutang jangka pendek (short time debt). Sistem Pembelanjaan yang baik mengaruskan Current ratio berada pada batas 200% dan Quick Ratio berada pada 100%.

a. Current Ratio (Rasio Lancar)
mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki.

Current Ratio  = Aktiva Lancar
Hutang Lancar
b. Quick Ratio (Rasio Cepat)
Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid.

Quick Ratio  = Aktiva Lancar - Persediaan
        Hutang Lancar
c. Cash Ratio (Rasio Lambat)
untuk mengukur kemampuan perusaahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan yang disimpan di Bank

Cash Ratio  =  Cash + Efek
Hutang Lancar
  1. Rasio Solvabilitas/Rasio Leverage
mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilinya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusaahaan dibiayai oleh hutang rasio ini menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman (Bank).

a. Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)
Perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan, menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya

Total Debt to Equity Ratio =           Total Hutang         
Ekuitas Pemegang Saham
b. Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)
Perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang dan jumlah seluruh aktiva diketahui. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang.

Total Debt to Total Asset Ratio = Total Hutang
Total Aktiva





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK


BERITA ACARA PENYELESAIAN PENELITIAN SETEMPAT

Pada hari ini, ........... tanggal ......... bulan ........... tahun ........, sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 15/PJ/2004 tanggal 19 Januari 2004 perihal Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Pajak, telah dilakukan penelitian setempat dengan rincian sebagai berikut :
  1. Laporan Hasil Penelitian Setempat nomor LAP-......tanggal......
  2. Surat Perintah Penelitian Setempat nomor ........ tanggal ........
  3. Hasil penelitian :
  4. Kesimpulan dan saran :
Demikian Berita Acara Penyelesaian Penelitian Setempat ini dibuat dengan sebenarnya.



Mengetahui
Kepala Seksi Penagihan



Nama
NIP



 Jurusita Pajak




Nama
NIP
Menyetujui,
Kepala Kantor



Nama
NIP





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK
LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT
Nomor LAP - ....... tanggal .......


Surat Perintah Penelitian Setempat : tanggal .......... nomor
Penelitian dilakukan : tanggal .......... s.d. tanggal .......

  1. Data Wajib Pajak/Penanggung Pajak
    1. Nama : .........
    2. NPWP : .........
    3. a.   Alamat tempat tinggal/kedudukan : .........
    b.   Nomor Telepon : .........
    4. Nama dan alamat ahli waris/penanggung Pajak : .........
    1. .........
    2. .........
    3. .........
    5. Jenis Pekerjaan/usaha : .........
    6. Merk perusahaan : .........
    7. a.   Alamat Perusahaan : .........
    b.   Nomor Telepon
    8. Alamat cabang-cabang :
    1. .........
    2. .........
    3. .........
    4. Nama. jabatan, dan alamat pengurus
    menurut akte notaris terakhir
    : .........
  1. Lampiran
(surat-surat yang dianggap penting, antara lain :
Surat keterangan Pejabat Pemerintah setempat, fotokopi, bukti-bukti pembayaran, Surat Kematian, dan lain-lain )
1. .........
2. .........
3. .........
  1. Data Tunggakan Pajak
NO Jenis
Pajak		 Tahun
Pajak		 Nomor & Tanggal
Dasar Penagihan		 Jumlah
Pajak yang
Masih Harus
Dibayar		 Jumlah
Pajak yang
telah Dibayar		 Jumlah Sisa Piutang
Pajak		 Keterangan
               

  1. Data Penagihan Lainnya
    1. Keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak :
    2. SK Keberatan/Putusan Banding :
    3. Nomor dan tanggal Surat Teguran :
    4. Nomor dan tanggal Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus :
    5. Nomor dan tanggal Surat Paksa :
    6. Nomor dan tanggal SPMP :
    7. Tanggal Pelelangan :
  1. Hasil Penelitian
...........

Dalam bagian ini supaya diuraikan tentang :
  1. Kesimpulan dan Saran






Mengetahui
Kepala Seksi Penagihan



Nama
NIP


 .........., ........ 20

Jurusita Pajak




Nama
NIP
Menyetujui,
Kepala Kantor



Nama
NIP


Catatan :
SKPKB dan SKPKBT diartikan juga sebagai SKP dan SKPT





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK
LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT
Nomor LAP - ....... tanggal .......


Surat Perintah Penelitian Setempat :  nomor..........tanggal ..........
Penelitian dilakukan : tanggal .......... s.d. tanggal .......

  1. Data Wajib Pajak/Penanggung Pajak
    1. NOP : .........
    2. NPWP : .........
    3. Nomor Seri/SPPT/SKP/STP : .........
    4. a.   Alamat
          Rt ....../ Rw ......
          Desa/Kelurahan ........
          Dati II ........    		 : 
    b.   Nomor Telepon : .........
    5. Nama dan alamat ahli waris/penanggung Pajak : .........
    1. .........
    2. .........
    3. .........
    6. Jenis Pekerjaan/usaha : .........
    7. Nama/Merk perusahaan : .........
    8 a.   Alamat Perusahaan : .........
    b.   Nomor Telepon

    		c.   Alamat cabang-cabang :
         1. .........
         2. .........
         3. .........

    		d.  Nama. jabatan, dan alamat pengurus
         menurut akte notaris terakhir
    : .........
  1. Lampiran
(surat - surat yang dianggap penting, antara lain :


Dokumen ini dibuat secara spesifik untuk www.ortax.org