09PJ_PER57

BAGIAN PERTAMA : PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

IV.

PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI BUKAN PEGAWAI

IV.1.

Pemotongan PPh Pasal 21 bagi orang pribadi dalam negeri bukan pegawai, atas imbalan yang bersifat berkesinambungan

IV.1.a.

Bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.
PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan. Besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

IV.1.b.

Bagi yang tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta memperoleh penghasilan lainnya.

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan.

IV.2.

Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Orang Pribadi Dalam Negeri Bukan Pegawai, atas Imbalan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan.

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto.

IV.3.

Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka IV.1 dan IV.2 adalah dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.

IV.4.

Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka IV.1 dan IV.2 memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26:

IV.4.a.

mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan;

IV.4.b.

melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 060044911

BAGIAN KEDUA : CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI.

V.1.

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA PENGHASILAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN.

V.1.a.

Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas jasa dokter yang praktik di rumah sakit dan/atau klinik

dr. Abdul Gopar, Sp.JP merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Abdul Gopar, Sp.JP pada setiap akhir bulan. Selain praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dr. Abdul Gopar, Sp.JP juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya. dr. Abdul Gopar, Sp.JP telah memiliki NPWP dan pada tahun 2009, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik dr. Abdul Gopar, Sp.JP di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat adalah sebagai berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah)
Januari	45,000,000.00
Februari	49,000,000.00
Maret	47,000,000.00
April	40,000,000.00
Mei	44,000,000.00
Juni	52,000,000.00
Juli	40,000,000.00
Agustus	35,000,000.00
September	45,000,000.00
Oktober	44,000,000.00
November	43,000,000.00
Desember	40,000,000.00
Jumlah	524,000,000.00

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2009:

Bulan	Jasa Doketr yang dibayar Pasien (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	PPh Pasal 21 terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)=50% x (2)	(4)	(5)	(6)=(3) x (5)
Januari	45,000,000	22,500,000	22,500,000	5%	1,125,000
Februari	49,000,000	24,500,000	47,000,000	5%	1,225,000
Maret	47,000,000	3,000,000 ----------------- 20,500,000	50,000,000 ----------------- 70,500,000	5% --------- 15%	150,000 ------------- 3,075,000
April	40,000,000	20,000,000	90,500,000	15%	3,000,000
Mei	44,000,000	22,000,000	112,500,000	15%	3,300,000
Juni	52,000,000	26,000,000	138,500,000	15%	3,900,000
Juli	40,000,000	20,000,000	158,500,000	15%	3,000,000
Agustus	35,000,000	17,500,000	176,000,000	15%	2,625,000
September	45,000,000	22,500,000	198,500,000	15%	3,375,000
Oktober	44,000,000	22,000,000	220,500,000	15%	3,300,000
November	43,000,000	21,500,000	242,000,000	15%	3,225,000
Desember	40,000,000	8,000,000 ----------------- 12,000,000	250,000,000 ----------------- 262,000,000	15% --------- 25%	1,200,000 --------------- 3,000,000
Jumlah	524,000,000	262,000,000			35,500,000

Apabila dr. Abdul Gopar Sp.JP tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 21 terutang adalah sebesar 120% dari PPh Pasal 21 terutang sebagaimana contoh di atas.

V.1.b.

Contoh perhitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada petugas dinas luar asuransi (bukan sebagai pegawai perusahaan asuransi)

Neneng Hasanah adalah petugas dinas luar asuransi dari PT. Tabarru Life. Suami Neneng Hasanah telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan mempunyai NPWP, dan yang bersangkutan bekerja pada PT. Kersamanah. Neneng Hasanah telah menyampaikan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Neneng Hasanah hanya memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Tabarru Life. Pada tahun 2009, penghasilan yang diterima oleh Neneng Hasanah sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT. Tabarru Life adalah sebagai berikut:

Bulan	Komisi agen (Rupiah)
Januari	38.000.000,00
Februari	38.000.000,00
Maret	41.000.000,00
April	42.000.000,00
Mei	44.000.000,00
Juni	45.000.000,00
Juli	45.000.000,00
Agustus	48.000.000,00
September	50.000.000,00
Oktober	52.000.000,00
November	55.000.000,00
Desember	56.000.000,00
Jumlah	554.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2009 adalah:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rupiah)	50% dari Penghasilan Bruto	PTKP (Rupiah)	Penghasilan Kena Pajak (Rupiah)	Penghasilan Kena Pajak Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal 17 ayat (1) Huruf a UU PPh	PPh Pasal 21 terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)=50%x(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)x(6)
Januari	38.000.000	19.000.000	1.320.000	17.680.000	17.680.000	5%	884.000
Februari	38.000.000	19.000.000	1.320.000	17.680.000	35.360.000	5%	884.000
Maret	41.000.000	20.500.000	1.320.000	14.640.000 -------------- 4.540.000	50.000.000 ------------- 54.540.000	5% ------- 15%	732.000 ---------------- 681.000
April	42.000.000	21.000.000	1.320.000	19.680.000	74.220.000	15%	2.952.000
Mei	44.000.000	22.000.000	1.320.000	20.680.000	94.900.000	15%	3.102.000
Juni	45.000.000	22.500.000	1.320.000	21.180.000	116.080.000	15%	3.177.000
Juli	45.000.000	22.500.000	1.320.000	21.180.000	137.260.000	15%	3.177.000
Agustus	48.000.000	24.000.000	1.320.000	22.680.000	159.940.000	15%	3.402.000
September	50.000.000	25.000.000	1.320.000	23.680.000	183.620.000	15%	3.552.000
Oktober	52.000.000	26.000.000	1.320.000	24.680.000	208.300.000	15%	3.702.000
November	55.000.000	27.500.000	1.320.000	26.180.000	234.480.000	15%	3.927.000
Desember	56.000.000	28.000.000	1.320.000	15.520.000 -------------- 11.160.000	250.000.000 -------------- 261.160.000	15% -------- 25%	2.328.000 ---------------- 2.790.000
Jumlah	554.000.000	277.000.000					35.290.000

Dalam hal Neneng Hasanah tidak dapat menunjukkan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga dan Neneng Hasanah sendiri tidak memiliki NPWP, maka perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan sebagaimana contoh di atas namun tidak memperoleh pengurangan PTKP setiap bulan, dan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar 120% dari PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang dari yang memiliki NPWP sebagaimana penghitungan berikut ini:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal21 Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal 17 ayat (1) Huruf a UU PPh	Tarif tidak memiliki NPWP	PPh Pasal 21 terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)=50%x(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)x(5)x(7)
Januari	38.000.000	19.000.000	19.000.000	5%	120%	1.140.000
Februari	38.000.000	19.000.000	38.000.000	5%	120%	1.140.000
Maret	41.000.000	12.000.000 ---------------- 8.500.000	50.000.000 ---------------- 58.500.0000	5% --------- 5%	120% ----------- 120%	720.000 ------------------ 510.000
April	42.000.000	21.000.000	79.500.000	5%	120%	1.260.000
Mei	44.000.000	22.000.000	101.500.000	15%	120%	3.960.000
Juni	45.000.000	22.500.000	124.000.000	15%	120%	4.050.000
Juli	45.000.000	22.500.000	146.500.000	15%	120%	4.050.000
Agustus	48.000.000	24.000.000	170.500.000	15%	120%	4.320.000
September	50.000.000	25.000.000	195.500.000	15%	120%	4.500.000
Oktober	52.000.000	26.000.000	221.500.000	15%	120%	4.680.000
November	55.000.000	27.500.000	249.000.000	15%	120%	4.950.000
Desember	56.000.000	1.000.000 --------------- 27.000.000	250.000.000 ---------------- 277.000.000	15% --------- 25%	120% ----------- 120%	180.000 ------------------ 8.100.000
Jumlah	554.000.000	277.000.000				43.560.000

Dalam hal suami Neneng Hasanah atau Neneng Hasanah sendiri telah memiliki NPWP, tetapi Neneng Hasanah mempunyai penghasilan lain di luar kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, maka perhitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagaimana contoh di atas, namun tidak dikenakan tarif 20% lebih tinggi karena yang bersangkutan atau suaminya telah memiliki NPWP.

V.2.

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN.

Nashrun Berlianto melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Kurnia dengan fee sebesar Rp5.000,000,00.

Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar:

5% x 50% Rp5.000.000,00 = Rp125.000,00

Dalam hal Nashrun Barlianto tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar:

5% x 120% x 50% Rp5.000.000,00 = Rp150.000,00

V.3.

CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI, SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN JASA YANG DALAM PEMBERIAN JASANYA MEMPEKERJAKAN ORANG LAIN SEBAGAI PEGAWAINYA DAN/ATAU MELAKUKAN PENYERAHAN MATERIAL/BAHAN

Arip Nugraha melakukan jasa perawatan AC kepada PT Wahana Jaya dengan imbalan Rp 10.000.000,00. Arip Nugraha mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp 180.000,00. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar Rp 4.500.000,00. selain itu, Arip Nugraha membeli spare part AC yang dipakai untuk perawatan AC sebesar Rp 1.000.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut:

Dalam hal berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan Arip Nugraha, dapat diketahui bagian imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Arip Nugraha dan biaya untuk membeli spare part AC, maka jumlah imbalan bruto sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya atas imbalan yang diberikan kepada Arip Nugraha adalah sebesar imbalan bruto dikurangi bagian upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Arip Nugraha dan biaya spare part AC, sebagaimana dalam contoh adalah sebesar:

Rp 10.000.000,00 - Rp 4.500.000,00 - Rp 1.000.000,00 = Rp 4.500.000,00.

PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya atas penghasilan yang diterima Arip Nugraha adalah sebesar:

5% x 50% x Rp 4.500.000,00 = Rp 112.500,00

Dalam hal Arip Nugraha tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya menjadi:

5% x 120% x 50% x Rp 4.500.000,00 = Rp135.000,00

Dalam hal PT Wahana Jaya tidak memperoleh informasi berdasarkan perjanjian yang dilakukan atau dokumen yang diberikan oleh Arip Nugraha mengenai upah yang harus dikeluarkan Arip Nugraha atau pembelian material/bahan, PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya adalah jumlah sebesar :

5% x 50% x Rp 10.000.000,00 = Rp250.000,00

Dalam hal Arip Nugraha tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya menjadi:

5% x 120% x 50% x Rp 10.000.000,00 = Rp 300.000,00

Catatan:
Untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Arip Nugraha.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 060044911

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR	:	PER - 57/PJ/2009
TENTANG	:	PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR	:	PER - 57/PJ/2009
TENTANG	:	PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI