LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-45/PJ/2009
TENTANG : PENYEMPURNAAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN


KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI
SEKTOR PERKEBUNAN



PROVINSI :  
KABUPATEN/KOTA*) :  


NO 
NOMOR OBJEK PAJAK 		 NAMA WAJIB PAJAK BUMI
  KLAS NJOP PER M2 (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
dst.        





LAMPIRAN II
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-45/PJ/2009
TENTANG : PENYEMPURNAAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN



.................. kop surat ......................


KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP- ............................ (1)

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ............. (2) TENTANG KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
UNTUK KABUPATEN/KOTA*)................................ (3)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
  1. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2008 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, perlu dilakukan penyesuaian Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor ......................... (2) tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten/Kota*)....................(3) yang berkaitan dengan Sektor Perkebunan;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor ................ (2) tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Kabupaten/Kota*) ................ (3)

Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;  

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...........(2) TENTANG KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK KABUPATEN/KOTA*)....................... (3)


PERTAMA :

Mengubah Lampiran  ...............(4) Kepeutusan Mnetri Keuangan Nomor ........... (2) tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten/Kota*).............. (3) yang berkaitan dengan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Sektor Perkebunan.


KEDUA :

Hasil perubahan Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...............(2) tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten/Kota*).................... (3) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.


KETIGA :

Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi Sektor Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan sesuai dengan keadaan per tanggal 1 Januari 2009.


KEEMPAT :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sebagaimana mestinya.


KELIMA :

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk Tahun Pajak 2009.


Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
  1. Direktur Jenderal Pajak;
  2. Gubernur ..................... (5)
  3. Bupati/Walikota*) ................... (6)
  4. Para Kepala KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP .................... (7)



      Ditetapkan di .......................... (8)
      pada tanggal ........................... (9)
a.n. Menteri Keuangan
      Kepala Kantor Wilayah
      Direktorat Jenderal Pajak ..................... (10)



      ................................................... (11)
      NIP ............................................. (12)



Keterangan :
*) coret yang tidak perlu


PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...........
TENTANG KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK KABUPATEN/'KOTA*) ...................

Angka (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan.
Angka (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan yang diubah.
Angka (3) : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan.
Angka (4) : Diisi dengan nomor lampiran Keputusan Menteri Keuangan yang diubah yang terkait dengan sektor perkebunan.
Angka (5) : Diisi dengan nama Provinsi setempat.
Angka (6) : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota setempat.
Angka (7) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat.
Angka (8) : Diisi dengan nama kota tempat Surat Keputusan Menteri Keuangan diterbitkan.
Angka (9) : Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan diterbitkan.
Angka (10) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.
Angka (11) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.
Angka (12) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ......... TENTANG KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK KABUPATEN/KOTA*)................ 


KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI
SEKTOR PERKEBUNAN



PROVINSI :  
KABUPATEN/KOTA*) :  


NO 		 NOMOR OBJEK PAJAK NAMA WAJIB PAJAK BUMI
    KLAS NJOP PER M3 (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
dst.        




LAMPIRAN III
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-45/PJ/2009
TENTANG : PENYEMPURNAAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN



.................. kop surat ......................


KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ......................... *)
NOMOR ............................ (1)

TENTANG

STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN
UNTUK WILAYAH KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .......................*)
TAHUN ....................(2)

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ......................... *),

Menimbang :
  1. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 50/PJ/2008 tentang Pengenaan PBB Sektor Perkebunan perlu ditetapkan Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ...............*) tentang Standar Investasi Tanaman sektor Perkebunan Untuk Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ..........*) Tahun ............... 2); 

Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2008 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan;  

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .................... *) TENTANG STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN UNTUK WILAYAH KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .............. *) TAHUN ....................(2)


PERTAMA :

Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan untuk Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ...............*) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ini.


KEDUA :

Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama ditetapkan sesuai dengan keadaan per tanggal 1 Januari tahun ..........(2)


KETIGA :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Diektorat Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ini berlaku untuk Tahun Pajak ............ *)



Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
  1. Direktur Jenderal Pajak;
  2. Para Kepala KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP .................... *)



      Ditetapkan di .......................... (3)
      pada tanggal ........................... (4)
      Kepala Kantor,



      ................................................... (5)
      NIP ............................................. (6)



Keterangan:
*) diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bersangkutan.


PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN
UNTUK WILAYAH KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ..................*)
TAHUN .....................

Angka (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Kepala Kantor Wilayah yang diterbitkan.
Angka (2) : Diisi dengan Tahun Pajak.
Angka (3) : Diisi dengan kota tempat Keputusan Kepala Kantor Wilayah diterbitkan. 
Angka (4) : Diisi dengan tanggal Keputusan Kepala Kantor Wilayah diterbitkan.
Angka (5) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah.
Angka (6) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ................*) TENTANG STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN UNTUK WILAYAH KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ............. TAHUN ...................;


STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN
UNTUK WILAYAH KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ..................*)
TAHUN ..................... (1)

  1. Tanaman Berumur Panjang

NO		 JENIS TANAMAN
STANDAR INVESTASI TANAMAN PER M2 (Rp)
FASE UMUR (TAHUN)
(1) (2) (3) (4)
I Kelapa Sawit
1 TBM1 1  
2 TBM2 2  
3 TBM3 3  
4 TM1 4  
5 TM2 5  
6 TM3 6  
7 TM4 7  
8 TM5 8  
9 TM6 9  
10 TM7 10  
11 TM8 11  
12 TM9 12  
13 TM10 13  
14 TM11 14  
15 TM12 15  
16 TM13 16  
17 TM14 17  
18 TM15 18  
19 TM16 19  
20 TM17 20  
21 TM18 21  
22 TM19 22  
23 TM20 23  
24 TM21 24  
25 TM22 25  
 
II Karet
1 TBM1 1  
2 TBM2 2  
3 TBM3 3  
4 TBM4 4  
5 TBM5 5  
6 TM1 6  
7 TM2 7  
8 TM3 8  
9 TM4 9  
10 TM5 10  
11 TM6 11  
12 TM7 12  
13 TM8 13  
14 TM9 14  
15 TM10 15  
16 TM11 16  
17 TM12 17  
18 TM13 18  
19 TM14 19  
20 TM15 20  
21 TM16 21  
22 TM17 22  
23 TM18 23  
24 TM19 24  
25 TM20 25  
26 TM21 26  
27 TM22 27  
28 TM23 28  
29 TM24 29  
30 TM25 30  
 
III Teh
       
 
IV Cengkeh
       
 
dst. dst.
       


  1. Tanaman Berumur Pendek
NO JENIS TANAMAN STANDAR INVESTASI TANAMAN PER M2 (Rp.)
(1) (2) (3)
1 Tembakau  
2 Tebu  
dst. dst.  
     



Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
............................. *)



......................................... (2)
NIP ................................... (3)
       
     
Keterangan:
*) diisi nama kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bersangkutan.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TENTANG STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN

Angka (1) : Diisi dengan Tahun Pajak.
Angka (2) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah.
Angka (3) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah.




LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE-45/PJ/2009
TENTANG : PENYEMPURNAAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN



.................. kop surat ......................


KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ......................... *)
NOMOR ............................ (1)

TENTANG

STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN
UNTUK WILAYAH KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .......................*)
TAHUN PAJAK 2009

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ......................... *),

Menimbang :
  1. bahwa dalam rangka menetapkan Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 50/PJ/2008 tentang Pengenaan PBB Sektor Perkebunan perlu ditetapkan kembali Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan Tahun Pajak 2009 dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ...............*) tentang Standar Investasi Tanaman sektor Perkebunan Untuk Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ..........*) Tahun Pajak 2009;

Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2008 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan;  

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .................... *) TENTANG STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN UNTUK WILAYAH KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .............. *) TAHUN 2009


PERTAMA :

Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan untuk Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ...............*) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ini.


KEDUA :

Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama ditetapkan sesuai dengan keadaan per tanggal 1 Januari tahun 2009.


KETIGA :

Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Diektorat Jenderal Pajak ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT :

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ini berlaku untuk Tahun Pajak 2009.


KELIMA :
Pada saat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ini berlaku, maka Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ........... Nomor ........... tanggal .................. tentang ......................, yang terkait dengan Sektor Perkebunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
  1. Direktur Jenderal Pajak;
  2. Para Kepala KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP .................... *)



      Ditetapkan di .......................... (2)
      pada tanggal ........................... (3)
      Kepala Kantor,



      ................................................... (4)
      NIP ............................................. (5)



Keterangan:
*) diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bersangkutan.


PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJP TENTANG SIT

Angka (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Kepala Kantor Wilayah yang diterbitkan.
Angka (2) : Diisi dengan kota tempat Keputusan Kepala Kantor Wilayah diterbitkan.
Angka (3) : Diisi dengan tanggal Keputusan Kepala Kantor Wilayah diterbitkan.
Angka (4) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah.
Angka (5) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ................*) TENTANG STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN UNTUK WILAYAH KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ............. TAHUN ...................
 

STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN
UNTUK WILAYAH KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ..................*)
TAHUN 2009


  1. Tanaman Berumur Panjang

NO		 JENIS TANAMAN
STANDAR INVESTASI TANAMAN PER M2 (Rp)
FASE UMUR (TAHUN)
(1) (2) (3) (4)
I Kelapa Sawit
1 TBM1 1  
2 TBM2 2  
3 TBM3 3  
4 TM1 4  
5 TM2 5  
6 TM3 6  
7 TM4 7  
8 TM5 8  
9 TM6 9  
10 TM7 10  
11 TM8 11  
12 TM9 12  
13 TM10 13  
14 TM11 14  
15 TM12 15  
16 TM13 16  
17 TM14 17  
18 TM15 18  
19 TM16 19  
20 TM17 20  
21 TM18 21  
22 TM19 22  
23 TM20 23  
24 TM21 24  
25 TM22 25  
 
II Karet
1 TBM1 1  
2 TBM2 2  
3 TBM3 3  
4 TBM4 4  
5 TBM5 5  
6 TM1 6  
7 TM2 7  
8 TM3 8  
9 TM4 9  
10 TM5 10  
11 TM6 11  
12 TM7 12  
13 TM8 13  
14 TM9 14  
15 TM10 15  
16 TM11 16  
17 TM12 17  
18 TM13 18  
19 TM14 19  
20 TM15 20  
21 TM16 21  
22 TM17 22  
23 TM18 23  
24 TM19 24  
25 TM20 25  
26 TM21 26  
27 TM22 27  
28 TM23 28  
29 TM24 29  
30 TM25 30  
 
III Teh
       
 
IV Cengkeh
       
 
dst. dst.
       

  1. Tanaman Berumur Pendek
NO JENIS TANAMAN STANDAR INVESTASI TANAMAN PER M2 (Rp.)
(1) (2) (3)
1 Tembakau  
2 Tebu  
dst. dst.  
     
 



Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
............................. *)



......................................... (1)
NIP ................................... (2)
       
     
Keterangan:
*) diisi nama kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bersangkutan.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TENTANG STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN


Angka (1) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah.
Angka (2) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah.




  LAMPIRAN V
  SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
  NOMOR : SE-45/PJ/2009
  TENTANG : PENYEMPURNAAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN


RINCIAN FASE
TANAMAN BELUM MENGHASILKAN (TBM) DAN TANAMAN MENGHASILKAN (TM)
SESUAI UMUR TANAMAN
 

UMUR
(TAHUN)		 JENIS TANAMAN
KELAPA
SAWIT		 KELAPA
DALAM		 KELAPA
HIBRIDA		 KARET KOPI TEH KAKAO PALA LADA PANILI JAMBU
METE		 KEMIRI MELINJO CENGKEH SEREH
WANGI		 KAYU
MANIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 TBM1 TBM1 TBM1 TBM1 TBM1 TBM1 TBM1 TBM1 TBM1 TBM1 TBM1 TBM1 TBM1 TBM1 TBM1 TBM1
2 TBM2 TBM2 TBM2 TBM2 TBM2 TBM2 TBM2 TBM2 TBM2 TBM2 TBM2 TBM2 TBM2 TBM2 TM1 TBM2
3 TBM3 TBM3 TBM3 TBM3 TBM3 TBM3 TBM3 TBM3 TM1 TBM3 TBM3 TBM3 TBM3 TBM3 TM2 TBM3
4 TM1 TM1 TBM4 TBM4 TM1 TM1 TM1 TBM4 TM2 TBM4 TM1 TBM4 TBM4 TBM4 TM3 TBM4
5 TM2 TM2 TM1 TBM5 TM2 TM2 TM2 TBM5 TM3 TBM5 TM2 TM1 TM1 TBM5 TM4 TM1
6 TM3 TM3 TM2 TM1 TM3 TM3 TM3 TBM6 TM4 TBM6 TM3 TM2 TM2 TBM6 TM5 TM2
7 TM4 TM4 TM3 TM2 TM4 TM4 TM4 TM1 TM5 TM1 TM4 TM3 TM3 TM1   TM3
8 TM5 TM5 TM4 TM3 TM5 TM5 TM5 TM2 TM6 TM2 TM5 TM4 TM4 TM2 TM4
9 TM6 TM6 TM5 TM4 TM6 TM6 TM6 TM3 TM7 TM3 TM6 TM5 TM5 TM3 TM5
10 TM7 TM7 TM6 TM5 TM7 TM7 TM7 TM4 TM8 TM4 TM7 TM6 TM6 TM4 TM6
11 TM8 TM8 TM7 TM6 TM8 TM8 TM8 TM5 TM9   TM8 TM7 TM7 TM5 TM7
12 TM9 TM9 TM8 TM7 TM9 TM9 TM9 TM6 TM10 TM9 TM8 TM8 TM6 TM8
13 TM10 TM10 TM9 TM8 TM10 TM10 TM10 TM7 TM11 TM10 TM9 TM9 TM7 TM9
14 TM11 TM11 TM10 TM9 TM11 TM11 TM11 TM8 TM12 TM11 TM10 TM10 TM8 TM10
15 TM12 TM12 TM11 TM10 TM12 TM12 TM12 TM9 TM13 TM12 TM11 TM11 TM9 TM11
16 TM13 TM13 TM12 TM11 TM13 TM13 TM13 TM10   TM13 TM12 TM12 TM10  
17 TM14 TM14 TM13 TM12 TM14 TM14 TM14 TM11 TM14 TM13 TM13 TM11
18 TM15 TM15 TM14 TM13 TM15 TM15 TM15 TM12 TM15 TM14 TM14 TM12
19 TM16 TM16 TM15 TM14 TM16 TM16 TM16 TM13 TM16 TM15 TM15 TM13
20 TM17 TM17 TM16 TM15 TM17 TM17 TM17 TM14 TM17 TM16 TM16 TM14
21 TM18 TM18 TM17 TM16 TM18 TM18 TM18 TM15 TM18 TM17 TM17 TM15
22 TM19 TM19 TM18 TM17 TM19 TM19 TM19 TM16 TM19 TM18 TM18 TM16
23 TM20 TM20 TM19 TM18   TM20 TM20 TM17 TM20 TM19 TM19 TM17
24 TM21 TM21 TM20 TM19 TM21 TM21 TM18 TM21 TM20 TM20 TM18
25 TM22 TM22 TM21 TM20 TM22 TM22 TM19 TM22 TM21 TM21 TM19
26   TM23 TM22 TM21 TM23   TM20 TM23 TM22 TM22 TM20
27 TM24 TM23 TM22 TM24 TM21 TM24 TM23 TM23 TM21
28 TM25 TM24 TM23   TM22 TM25 TM24 TM24 TM22
29 TM26 TM25 TM24 TM23 TM26 TM25 TM25 TM23
30 TM27 TM26 TM25 TM24 TM27 TM26 TM26 TM24
31 TM28 TM27   TM25   TM27 TM27  
32 TM29 TM28 TM26 TM28 TM28
33 TM30 TM29 TM27 TM29 TM29
34 TM31 TM30 TM28 TM30 TM30
35 TM32 TM31 TM29 TM31 TM31
36 TM33 TM32 TM30 TM32 TM32
37 TM34 TM33 TM31 TM33 TM33
38 TM35 TM34 TM32 TM34 TM34
39 TM36 TM35 TM33 TM35 TM35
40   TM36 TM34 TM36 TM36





  LAMPIRAN VI
  SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
  NOMOR : SE-45/PJ/2009
  TENTANG : PENYEMPURNAAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN


SATUAN BIAYA PEMBANGUNAN KEBUN (SPBK) TAHUN 2008



NO
JENIS TANAMAN		 PEMBAGIAN WILAYAH
I II III IV V VI
1 Kelapa Sawit
P-0
P-1
P-2
P-3
13.464.000
7.705.000
7.403.000
8.052.000
13.609.000
7.824.000
7.403.000
8.205.000
13.768.000
7.950.000
7.688.000
8.365.000
13.924.000
8.081.000
7.842.000
8.532.000
14.093.000
8.219.000
8.003.000
8.709.000
14.271.000
8.364.000
8.173.000
8.894.000
2 Karet
P-0
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
12.487.000
4.297.000
4.284.000
4.495.000
4.400.000
5.309.000
12.706.000
4.369.000
4.305.000
4.523.000
4.413.000
5.325.000
12.933.000
4.443.000
4.326.000
4.552.000
4.427.000
5.342.000
13.175.000
4.523.000
4.349.000
4.583.000
4.441.000
5.359.000
13.457.000
4.616.000
7.376.000
4.618.000
4.458.000
5.380.000
13.723.000
4.703.000
4.401.000
4.652.000
4.474.000
5.400.000
3 Kakao
P-0
P-1
P-2
P-3
19.844.000
4.646.000
4.635.000
8.978.000
19.818.000
4.779.000
4.728.000
12.032.000
20.731.000
4.869.000
4.792.000
9.436.000
21.199.000
4.964.000
4.860.000
9.506.000
21.701.000
5.095.000
4.951.000
9.623.000
22.947.000
5.325.000
5.110.000
10.131.000

Sumber  : Diolah dari Satuan Biaya Pembangunan Kebun Tahun 2008 Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 135/Kpts/RC.110/2008 tanggal 14 Oktober 2008


SATUAN BIAYA PEMBANGUNAN KEBUN (SPBK) TAHUN 2008


NO JENIS TANAMAN PEMBAGIAN WILAYAH
I II III IV V VI
1





 Kelapa Hibrida
P-0
P-1
P-2
P-3
P-4
7.480.026
2.155.989
2.380.612
3.210.258
2.848.858
7.611.212
2.192.115
2.392.283
3.230.255
2.857.275
7.735.842
2.242.935
2.435.238
3.266.555
2.894.180
7.773.231
2.258.181
2.448.124
3.277.445
2.905.251
7.960.176
2.334.411
2.512.557
3.331.895
2.960.609
8.358.992
2.497.035
2.650.013
3.448.055
3.078.705
2 Kelapa Dalam
P-0
P-1
P-2
P-3
7.263.223
2.302.377
3.531.465
2.598.494
7.390.607
2.340.956
3.548.776
2.614.681
7.674.352
2.376.046
3.583.866
2.649.771
7.759.476
2.386.573
3.594.393
2.660.298
8.185.093
2.439.208
3.647.028
2.712.933
9.093.077
2.551.496
3.759.316
2.825.221
3



 Kopi
P-0
P-1
P-2
P-3
16.213.539
3.036.785
3.580.922
3.604.953
16.213.539
3.036.785
3.580.922
3.604.953
16.679.994
3.116.040
3.660.782
3.666.663
16.806.862
3.139.817
3.684.740
3.685.176
17.441.205
3.258.699
3.804.530
3.777.741
18.794.469
3.512.315
4.060.082
3.975.213
4 Teh
P-0
P-1
P-2
P-3
9.982.311
3.025.489
2.916.981
2.688.286
10.157.383
3.076.184
2.931.280
2.705.032
10.338.851
3.128.286
2.945.579
2.722.376
10.532.310
3.184.614
2.961.239
2.740.915
10.757.745
3.250.095
2.979.624
2.761.848
10.970.390
3.311.351
2.996.646
2.782.182
5 Pala
P-0
P-1
P-2
4.443.634
1.403.086
1.330.486
4.454.282
1.403.086
1.330.486
4.609.646
1.428.496
1.355.896
4.651.028
1.436.119
1.363.519
4.801.794
1.474.234
1.401.634
5.171.570
1.555.546
1.482.946
6 Lada
P-0 & P-1
P-2
23.167.802
8.834.089
23.167.802
8.834.089
24.172.102
9.314.459
24.473.392
9.458.570
25.979.837
10.179.125
29.193.602
11.716.309
7 Kemiri
P-0
P-1
P-2
P-3
P-4
9.274.869
5.349.289
5.306.032
5.339.972
6.133.248
9.274.869
5.349.289
5.306.032
5.339.972
6.133.248
9.456.369
5.378.329
5.335.072
5.369.012
6.162.288
9.510.728
5.387.026
5.343.769
5.377.709
6.170.985
9.783.069
5.430.601
5.387.344
5.421.284
6.214.560
10.363.869
5.523.529
5.480.272
5.514.212
6.307.488
8 Melinjo
P-0
P-1
P-2
30.581.948
7.714.053
8.651.742
30.581.948
7.714.053
8.651.742
31.205.098
7.842.313
8.780.002
31.392.043
7.880.791
8.818.480
32.326.768
8.073.181
9.010.870
34.320.848
8.483.613
9.421.302
9 Pinang
P-0
P-1
P-2
P-3
2.575.485
886.567
727.827
727.827
2.575.485
886.567
727.827
727.827
2.631.750
909.557
738.717
738.717
2.648.630
916.443
741.984
741.984
2.733.027
950.939
758.319
758.319
2.913.075
1.024.507
793.167
793.167
10 Kapulaga
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
13.197.228
4.456.430
5.000.930
2.704.450
3.376.000
13.197.228
4.456.430
5.000.930
2.704.450
3.376.000
13.798.598
4.662.130
5.242.930
2.722.600
3.449.810
13.979.009
4.723.840
5.315.530
2.742.202
3.471.953
14.881.064
5.032.390
5.678.530
2.785.762
3.582.668
16.804.480
5.690.630
6.452.930
2.878.690
3.818.860
11 Cassiavera (Kayu Manis)
P-0
P-1
P-2
P-3
P-4
27.089.050
4.187.568
4.173.169
3.733.939
6.255.216
27.089.050
4.187.568
4.173.169
3.733.939
6.255.216
27.688.000
4.326.718
4.318.369
3.879.139
6.550.456
27.867.685
4.368.463
4.361.929
3.922.699
6.639.028
28.766.110
4.577.188
4.579.729
4.140.499
7.081.888
30.682.750
5.022.468
5.044.369
4.605.139
8.026.656

Sumber  : Diolah dari Satuan Biaya Pembangunan Kebun Tahun 2006 Direktorat Jenderal Perkebunan 





  LAMPIRAN VII
  SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
  NOMOR : SE-45/PJ/2009
  TENTANG : PENYEMPURNAAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN


RINCIAN PETRHITUNGAN NILAI
SEKTOR PERKEBUNAN

NOP : TAHUN PAJAK :
ALAMAT TOP :
    DESA/KEL : NILAI TANAH PER M2 : Rp
    KECAMATAN : NILAI BANGUNAN PER M2 : Rp
    KAB/KOTA : PBB TERHUTANG : Rp
    PROVINSI :
NAMA WAJIB PAJAK :


I. PERHITUNGAN NILAI TANAH

NO
JENIS AREAL
LUAS		 NILAI DASAR
TANAH PER M2
(Rp)
NILAI DASAR
TANAH (Rp)
SIT
(Rp)
NILAI TANAH
(Rp)
1 2 3 4 5 (3 x 4) 6 7 (5+6)
1
 AREAL PRODUKTIF



          
         
2 AREAL BELUM PRODUKTIF          
 
  1. Areal kebun yang sudah
diolah tetapi belum ditanami
  1. Areal kebun belum diolah
        
3 AREAL EMPLASEMEN        
4 AREAL LAINNYA        
 
  1. Areal tidak produktif
  2. Areal jalan
       
                           JUMLAH      

II. PERHITUNGAN NILAI BANGUNAN

NO
JENIS BANGUNAN
LUAS
M2		 NILAI BANGUNAN
PER M2
(Rp)
NILAI BANGUNAN
(Rp)
1 2 3 4 5
1 Pabrik/Kilang      
2 Perkantoran      
3 Perumahan      
4 Mess/Guest House      
5 Gudang      
6 Ruang Workshop      
7 Sarana Olahraga/Rekreasi      
8 Poliklinik/Baskebun/Puskebun,dll      
9 MCK      
10 Jalan diperkeras      
11 Landasan Pesawat Udara/Helipad      
12 Pelabuhan      
13 Jembatan      
14 Gorong-gorong      
15 Bangunan Lainnya      
                      JUMLAH      

III. PERHITUNGAN PBB TERHUTANG
OBJEK PAJAK LUAS (M2) KELAS NJOP PER M2 JUMLAH NJOP
1 2 3 4 5
BUMI
BANGUNAN		        
NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB =  
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =  
NJOP untuk penghitungan PBB =  
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) =                        40%  x
PBB yang Terhutang =                        0,5% x
PBB YANG HARUS DI BAYAR (Rp)



.......................... , .......................
Kepala Kantor,



Nama
NIP



  LAMPIRAN VIII
  SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
  NOMOR : SE-45/PJ/2009
  TENTANG : PENYEMPURNAAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN


PROSEDUR PENERBITAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
MNGENAI STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN

  1. Gambaran Umum
Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyusunan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan.
  1. Prosedur Kerja Penyusunan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan
  1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP) memerintahkan Kepala Bidang Kerjasama Ekstensifikasi dan Penilaian (Kabid KEP) untuk menyiapkan penyusunan konsep Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan. Kakanwil DJP juga memerintahkan Penilai untuk menyusun dan berkoordinasi dengan Bidang Kerjasama Ekstensifikasi dan Penilaian (Bidang KEP) dalam penyusunan konsep Keputusan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan.
  2. Kabid KEP meneruskan perintah kepada Kepala Seksi Bimbingan Pendataan dan Penilaian (Kasi Bimbingan Pedanil) untuk mengumpulkan data Satuan Biaya Pembangunan Kebun (SBPK) sebagai dasar penyusunan Standar Investasi Tanaman (SIT) Sektor Perkebunan.
  3. Kasi Bimbingan Pedanil menerima perintah dan meneruskan perintah kepada Pelaksana Seksi Bimbingan Pendataan dan Penilaian (Seksi Bimbingan Pedanil) untuk mengumpulkan data SBPK.
  4. Pelaksana Seksi Bimbingan Pedanil melaksanakan tugas mengumpulkan data SBPK untuk setiap jenis tanaman perkebunan yang ada di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat.
  5. Data SBPK diserahkan kepada Penilai.
  6. Penilai membuat konsep SIT dan mengkoordinasikan SIT tersebut kepada Kasi Bimbingan Pedanil.
  7. Setelah berkoordinasi dengan Penilai, Kasi Bimbingan Pedanil memerintahkan Pelaksana untuk membuat konsep Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan.
  8. Pelaksana Seksi Bimbingan Pedanil membuat konsep Keputusan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan dan menyerahkan kepada kasi Bimbingan Pedanil.
  9. Kasi Bimbingan Pedanil meneliti, menyetujui, memaraf konsep Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi  Tanaman Sektor Perkebunan dan menyerahkan kepada Kabid KEP. Jika Kasi Bimbingan Pedanil tidak menyetujui, konsep Keputusun Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi Sektor Perkebunan dikembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki.
  10. Kabid KEP meneliti, menyetujui, memaraf konsep Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan dan menyerahkan kepada Kakanwil DJP. Jika Kabid KEP tidak menyetujui, konsep Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan dikembalikan kepada Kasi Bimbingan Pedanil untuk diperbaiki.
  11. Kakanwil DJP meneliti, menyetujui, menandatangani konsep Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan. Jika Kepala Kantor DJP tidak menyetujui, konsep Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan dikembalikan kepala Kabid KEP untuk diperbaiki.
  12. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengenai Standar Investasi Tanaman Sektor Perkebunan disampaikan Ke KPP Pratama.