KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK .......................



MEMBACA :

a.	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Masa Pajak ............................1) sebesar Rp. ............................................. 2); atau
b.	Surat Permohonan atas nama .....................................................................3) NPWP:....................................4)Nomor ......................................................5) tanggal ..............................6) mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;

MENIMBANG :

a.	Bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
b.	Bahwa setelah dilakukan penelitian, Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
c.	Bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-......7) tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah;

MENGINGAT :

1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;
3.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
4.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
5.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-63/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

MENETAPKAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MASA PAJAK .........⁸⁾ KEPADA ...............................⁹⁾ NPWP : ......................................¹⁰⁾

(1)

Kepada ...................................................11) NPWP ......................12) diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak .............13) sesuai Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 sebesar Rp. ........................14) (................................................................15)) dengan penghitungan sebagaimana terlampir .

(2)

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.






Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;
2. Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
4. Arsip.

Petunjuk Pengisian

Angka 1	:	diisi dengan Masa Pajak
Angka 2	:	diisi dengan jumlah lebih bayar menurut SPT Masa PPN
Angka 3	:	diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka 4	:	diisi dengan NPWP Wajib Pajak
Angka 5	:	diisi dengan nomor surat permohonan
Angka 6	:	diisi dengan tanggal surat permohonan
Angka 7	:	Diisi dengan Nomor Keputusan
Angka 8	:	diisi dengan Masa Pajak
Angka 9	:	diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka 10	:	diisi dengan NPWP Wajib Pajak
Angka 11	:	diisi dengan nama Wajib Pajak
Angka 12	:	diisi dengan NPWP Wajib Pajak
Angka 13	:	diisi dengan Masa Pajak
Angka 14	:	diisi dengan jumlah rupiah dalam angka
Angka 15	:	diisi dengan jumlah rupiah dalam huruf
Angka 16	:	diisi dengan nama kota tempat KPP berada
Angka 17	:	diisi dengan tanggal ditetapkan
Angka 18	:	diisi dengan nama, NIP dan tandatangan pejabat yang menandatangani surat

LAMPIRAN PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
Nama : NPWP : Masa Pajak : Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :
URAIAN		JUMLAH RUPIAH MENURUT
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak:
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
	a.1 Ekspor
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN
	a.6 Jumlah (a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5)
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (Tarif X 1.a.2 atau NIHIL)
	b. Dikurangi:
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
	b.3 STP (pokok kurang bayar)
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri
	b.5 Lain-lain
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)
	c. Jumlah penghitungan PPN Lebih bayar (b-a)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak .............. (karena pembetulan)
	c. Jumlah (a+b)
4	Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN (2.c-3.c)