SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 28/PJ/2010
TENTANG
PROSEDUR PENANGANAN SURAT URAIAN BANDING
ATAU SURAT TANGGAPAN DAN PERSIAPAN MENGHADIRI PERSIDANGAN BANDING
ATAU GUGATAN DI PENGADILAN PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sebagai pedoman prosedur
penanganan
Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan untuk meningkatkan
kualitas persidangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di
Pengadilan Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
- Pembuatan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan atas
permintaan Pengadilan Pajak dalam rangka persidangan banding atau
gugatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Surat Uraian Banding harus diselesaikan dan disampaikan ke
Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
dikirim permintaan Surat Uraian Banding, dengan menggunakan formulir
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak ini;
- Surat Tanggapan harus diselesaikan dan disampaikan ke
Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal
dikirim permintaan Surat Tanggapan, dengan menggunakan formulir
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak ini;
- Surat Uraian Banding yang dikirim ke Pengadilan Pajak
dilampiri dengan data pendukung :
1) |
Fotokopi : |
|
a. |
surat
ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, atau SKPN) beserta bukti
pengirimannya, untuk keberatan PPh atau PPN dan PPnBM; |
|
b. |
SKP
atau SPPT PBB beserta bukti pengirimannya, untuk keberatan PBB; atau |
|
c. |
SKBKB,
SKBKBT, SKBLB, SKBN beserta bukti pengirimannya, untuk keberatan BPHTB; |
2) |
fotokopi
surat keberatan beserta tanda terima dari KPP yang bersangkutan (LPAD);
dan |
3) |
fotokopi
surat keputusan yang diajukan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (1) Undang-Undang KUP beserta bukti pengirimannya. |
- Surat Tanggapan yang dikirim ke Pengadilan Pajak dilampiri
dengan data pendukung :
1) |
fotokopi
dokumen yang diajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
Undang-undang KUP; dan |
2) |
fotokopi
bukti pengiriman objek gugatan. |
- Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan beserta data
pendukungnya sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dikirim oleh
Kanwil DJP ke Pengadilan Pajak dengan tembusan harus dikirim ke
Direktorat Keberatan dan Banding yang dilengkapi :
1) |
fotokopi
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beserta Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP); |
2) |
fotokopi
Laporan Penelitian Keberatan dan Kertas Kerja Penelitian Keberatan atau
Laporan Penelitian lainnya atas obyek yang diajukan gugatan. |
- Direktur Keberatan dan Banding sesuai dengan kewenangannya
menerbitkan Surat Tugas untuk menghadiri sidang banding atau gugatan di
Pengadilan Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat permintaan
menghadiri sidang banding atau gugatan diterima dengan menggunakan
formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak ini.
- Petugas sidang yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada
angka 2 (dua), dalam melaksanakan tugas harus memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
- mempersiapkan dan mempelajari berkas-berkas yang akan
digunakan dalam persidangan;
- membuat resume pokok sengketa dengan menggunakan formulir
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak ini;
- membuat laporan hasil sidang banding atau gugatan paling
lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal sidang banding atau gugatan
dilaksanakan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran V Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
- Direktorat Keberatan dan Banding dapat meminta
kehadiran Pemeriksa/Penelaah Keberatan/Fungsional Penilai
PBB/Saksi/pihak ketiga lainnya yang dipandang perlu untuk memberikan
penjelasan dalam persidangan banding atau gugatan dengan menggunakan
formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak ini.
- Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 Maret 2010
Direktur Jenderal,
ttd.
Mochamad Tjiptardjo
NIP 060044911
Tembusan :
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
- Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak;
- Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.