Lampiran 1
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010

  1. TATA CARA PENGAWASAN DAN MONITORING KEPATUHAN PELAPORAN LAPORAN BULANAN PENJUALAN BENDA METERAI DAN LAPORAN BULANAN PERSEDIAAN BENDA METERAI DARI KANTOR POS PEMERIKSA (KPRK) DI KPP
    1. Petugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Pelaksana/Account Representative (AR)) melakukan pengawasan dan monitoring terhadap setoran yang dilakukan oleh Kantor Pos Pemeriksa (KPRK). Laporan Bulanan Penjualan Benda Meterai dan Laporan Bulanan Persediaan Benda Meterai harus diterima oleh Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pelaporan dimaksud dari KPRK. Laporan dimaksud harus dalam bentuk hardcopy maupun softcopy.
    2. Dalam hal KPP belum menerima Laporan Bulanan Penjualan dan Laporan Bulanan Persediaan Benda Meterai sampai dengan batas yang ditentukan, KPP mengirimkan Surat Teguran.
    3. Petugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi membuat konsep Surat Teguran dan menyampaikan konsep Surat Teguran kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
    4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memberi persetujuan dengan memaraf Surat Teguran dan mengembalikan kepada pelaksana.
    5. Petugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneruskan konsep Surat Teguran kepada Kepala KPP.
    6. Kepala Kantor meneliti dan memberi persetujuan Surat Teguran dan mengembalikan kepada pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi/AR.
    7. Petugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi mengadministrasikan Surat Teguran dan mengirimkan Surat Teguran ke KPRK melalui bagian umum.
Keterangan : KPRK wajib menyampaikan Laporan Bulanan Penjualan Benda Meterai dan Laporan Bulanan Persediaan benda Meterai dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak tanggal Surat Teguran.
  1. Proses selesai.









Lampiran 2
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


  1. TATA CARA PENELITIAN LAPORAN PENJUALAN BULANAN BENDA METERAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
    1. Kepala Kantor menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk melakukan penelitian Laporan Penjualan Bulanan Benda Meterai.
    2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima disposisi dan menugaskan Petugas pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk melakukan Penelitian Laporan Penjualan Bulanan Benda Meterai.
    3. Petugas pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi melakukan Penelitian Laporan Penjualan Bulanan Benda Meterai.
    4. Dalam hal Kode Akun tidak sesuai, Petugas pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi membuat konsep Surat Pemberitahuan Untuk Mengajukan Permohonan Pemindahbukuan yang ditujukan kepada KPRK serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
    5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep Surat Pemberitahuan Untuk Mengajukan Permohonan Pemindahbukuan, serta meneruskan kepada Kepala Kantor.
    6. Kepala Kantor meneliti dan menandatangani surat pemberitahuan untuk mengajukan permohonan pemindahbukuan serta meneruskan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
    7. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima dan menugaskan Petugas pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk mengadministrasikan dan mengirimkannya ke KPRK.
    8. Petugas pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi mengadministrasikan surat pemberitahuan untuk mengajukan permohonan pemindahbukuan dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada KPRK (PT. Posindo) (Proses dilaksanakan dengan SOP Tata Cara Pengiriman Dokumen di KPP).
    9. Dalam hal Kode Akun sesuai, Petugas pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti kebenaran penyetoran yang tertera di SSP.
    10. Dalam hal NTPN di SSP tidak sesuai dengan data MPN maka Petugas pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi membuat konsep Surat Konfirmasi Pembayaran ke KPPN dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
    11. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep Surat Konfirmasi Pembayaran ke KPPN, serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor.
    12. Kepala Kantor meneliti dan menandatangani konsep Surat Konfirmasi Pembayaran ke KPPN serta menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk ditindaklanjuti. 
    13. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima Surat Konfirmasi Pembayaran ke KPPN dan menugaskan Petugas pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk mengadministrasikannya.
    14. Petugas pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi mengadministrasikan Surat Konfirmasi Pembayaran ke KPPN dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Umum untuk dikirimkan kepada KPPN (Proses dilaksanakan dengan SOP Tata Cara Pengiriman Dokumen di KPP).
    15. Dalam hal NTPN di SSP sesuai dengan data MPN, Petugas pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi memberi tanda flag (V) atas pembayaran yang tidak bermasalah dan melakukan penelitian bersama KPRK dan menyusun Berita Acara Penelitian Penjualan Bulanan (BAPP Bulanan) serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
    16. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan meneruskan konsep Berita Acara Penelitian Penjualan Bulanan kepada Kepala Kantor.
    17. Kepala Kantor meneliti dan menyetujui konsep Berita Acara Penelitian Penjualan Bulanan serta menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk diadministrasikan dan ditindaklanjuti.
    18. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima Berita Acara Penelitian Penjualan Bulanan dan memerintahkan Petugas pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi untuk mengirimkan ke PT Pos Indonesia (KPRK) untuk ditandatangani Kepala KPRK.
    19. Petugas pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi menerima BAPP yang telah ditandatangani oleh Kepala KPRK dan mengadministrasikan.
    20. Petugas pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi menyampaikan BAPP kepada Kepala Subbagian umum untuk dikirimkan kepada Kanwil DJP Direktorat PP I, Direktorat PKP dan Bagian Perlengkapan Sekretaris Direktorat Jenderal (Proses dilaksanakan dengan SOP Tata Cara Pengiriman Dokumen di KPP).
    21. Proses Selesai.









Lampiran 3
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


  1. TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI TRIWULANAN BENDA METERAI OLEH TIM VERIFIKASI BENDA METERAI KANWIL DJP BERSAMA TIM VERIFIKASI PT POS INDONESIA
    1. Kanwil DJP berdasarkan BAPP yang disampaikan oleh KPP dan/atau Laporan Triwulanan Penjualan dan Persediaan Benda Meterai yang disampaikan oleh Divre PT Pos Indonesia melakukan verifikasi atas laporan dan melakukan pemeriksaan fisik (Stock Opname) triwulanan atas persediaan benda Meterai pada KPRK yang terseleksi secara uji petik, bersama-sama dengan Divisi Regional PT Pos Indonesia (Persero) yang membawahi KPRK terlait.
    2. Kepala Kantor Wilayah DJP menerima BAPP dan mendisposisikannya kepada Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi untuk ditindaklanjuti. (Proses sebelumnya dilaksanakan dengan Tata Cara Penelitian Laporan Penjualan Benda Meterai di KPP).
    3. Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi menerima disposisi serta menugaskan dan mendisposisikan Kepala Seksi Data dan Potensi untuk menindaklanjuti.
    4. Kepala Seksi Data dan Potensi menerima disposisi serta menugaskan dan mendisposisikan Pelaksana Data dan Potensi untuk menyusun konsep Surat Tugas Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Benda Meterai. Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) melibatkan Petugas Kanwil DJP dan/atau Petugas KPP yang terdekat dengan tempat kedudukan KPRK.
    5. Pelaksana Data dan Potensi menyusun konsep Surat Tugas Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Benda Meterai dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Data dan Potensi.
    6. Kepala Seksi Data dan Potensi meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Benda Meterai dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi.
    7. Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Benda Meterai dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Wilayah DJP.
    8. Kepala Kantor Wilayah DJP menyetujui dan menandatangani Surat Tugas Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Benda Meterai serta menyerahkannya kepada Kepala Seksi Data dan Potensi untuk ditindaklanjuti.
    9. Kepala Seksi Data dan Potensi menerima Surat Tugas Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Benda Meterai dan menyampaikannya kepada Tim Verifikasi Benda Meterai Kanwil DJP untuk melaksanakan Stock Opname bersama PT Pos Indonesia di KPRK yang telah ditentukan.
    10. Tim Verifikasi Benda Meterai Kanwil DJP melaksanakan Stock Opname bersama PT Pos Indonesia untuk setiap KPRK dan mencocokkan penghitungan fisik dengan rekapitulasi Berita Acara Penelitian Penjualan Bulanan dan buku persediaan KPRK.
    11. Dalam hal diketahui terdapat selisih kurang dimana diketahui jumlah fisik Benda Meterai lebih kecil daripada jumlah dilaporkan berdasarkan BAPP, maka Tim Verifikasi Benda Meterai Kanwil DJP meminta PT Pos Indonesia untuk melakukan penyetoran kekurangan setor dimaksud ke Kas Negara.
    12. PT Pos Indonesia melakukan pembayaran atas kekurangan setor dimaksud dan melampirkan SSP yang ber-NTPN di BAVT yang hendak ditandatangani oleh Kepala Pos Regional.
    13. Dalam hal perhitungan fisik terdapat selisih lebih dimana diketahui jumlah fisik Benda Meterai lebih besar daripada jumlah yang ada dalam BAPP maka Petugas mengacu pada rekapitulasi BAPP, maka selisih lebih tersebut diperhitungkan dalam pembayaran provinsi periode selanjutnya.
    14. Dalam hal perhitungan fisik sama dengan rekapitulasi BAPP maka Pelaksana Seksi Data dan Potensi memberi tanda flag (V).
    15. Tim Verifikasi Kanwil membuat Berita Acara Verifikasi Triwulanan atas persediaan Benda Meterai yang telah terekonsiliasi (Selisih kurang telah terbayar) dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Data dan Potensi.
    16. Kepala Seksi Data dan Potensi meneliti dan memaraf Berita Acara Verifikasi Triwulanan yang telah dilampiri SSP yang ber-NTPN (untuk pembayaran kekurangan setor oleh KPRK) dan menyerahkannya kepada Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi.
    17. Kepala Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi menelaah dan memaraf Berita Acara Verifikasi Triwulanan serta menyerahkannya kepada Kepala Kantor Wilayah DJP.
    18. Kepala Kantor Wilayah DJP menyetujui dan menandatangani Berita Acara Verifikasi Triwulanan dan memerintahkan untuk mengirimkannya ke Kantor Pusat DJP (Direktorat PKP, Direktorat PP I, Bagian Perlengkapan) (Proses dilaksanakan dengan SOP Tata Cara Pengiriman Dokumen di Kanwil).
    19. Proses Selesai.











Lampiran 4
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


  1. TATA CARA PENGADMINISTRASIAN LAPORAN TRIWULANAN PENJUALAN DAN PERSEDIAAN BENDA METERAI OLEH KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
    1. Kepala Kanwil DJP menerima Laporan Triwulanan Penjualan dan Persediaan Benda Meterai dari Divisi Regional PT Pos Indonesia dan mendisposisikannya kepada Kepala Bidang Dukungan Teknik dan Konsultasi untuk menindaklanjuti (Proses dilaksanakan dengan SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen di Kanwil DJP).
    2. Kepala Bidang Dukungan Teknik dan Konsultasi menerima disposisi dan menugaskan Kepala Seksi Data dan Potensi untuk menindaklanjuti.
    3. Kepala Seksi Data dan Potensi menerima disposisi dan menugaskan Pelaksana Seksi Data dan Potensi untuk menindaklanjuti
    4. Pelaksana Seksi Data dan Potensi mengadministrasikan dan mengarsipkan Laporan Triwulanan Penjualan dan Persediaan Benda Meterai dari Divisi Regional PT Pos Indonesia.
    5. Proses Selesai. 









Lampiran 5
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


  1. TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI SEMESTERAN BENDA METERAI OLEH TIM VERIFIKASI BENDA METERAI KPDJP BERSAMA TIM VERIFIKASI PT POS INDONESIA
    1. Sekretaris Direktorat Jenderal menerima Berita Acara Verifikasi Triwulanan Benda Meterai dari Kanwil DJP dan Berita Acara Penelitian Penjualan dari KPP dan Berita Acara Verifikasi Triwulanan dari Unit Ritel PT Pos Indonesia kemudian mendisposisikannya pelaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak untuk menindaklanjuti (Proses Sebelumnya dilaksanakan dengan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Triwulanan Benda Meterai oleh Tim Verifikasi Kanwil DJP bersama Tim Verifikasi Kantor Regional PT Pos Indonesia).
    2. Pelaksana Sekretariat Direktorat Jenderal menyusun konsep Nota Dinas Tim Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Benda Meterai dan menyampaikannya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal 
    3. Sekretaris Direktorat Jenderal menyetujui dan menandatangani Nota Dinas Tim Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Benda Meterai serta menyerahkannya kepada Pelaksana Sekretariat Direktorat Jenderal untuk ditindaklanjuti.
    4. Pelaksana Sekretariat Direktorat Jenderal menerima Nota Dinas Tim Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Benda Meterai dan menyampaikan kepada Tim Verifikasi Benda Meterai KPDJP untuk melaksanakan stock opname bersama PT Pos Indonesia di PT Pos Indonesia.
    5. Tim Verifikasi Benda Meterai KPDJP melakukan stock opname bersama PT Pos Indonesia di Pusat PT Pos Indonesia dan mencocokkan penghitungan fisik dengan BAVT dan BAPP dan buku persediaan PT Pos Indonesia.
    6. Dalam hal diketahui terdapat selisih kurang, Tim Stock Opname meminta PT Pos untuk melakukan penyetoran kekurangan setor dimaksud.
    7. PT Pos Indonesia melakukan pembayaran atas kekurangan setor dimaksud dan melampirkan SSP yang ber-NTPN di BAVS yang hendak ditandatangani oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia.
    8. Dalam hal perhitungan fisik terdapat selisih lebih akan diperhitungkan dalam perhitungan provinsi periode berikutnya.
    9. Dalam hal penghitungan fisik sama dengan rekapitulasi BAPP maka anggota Tim Verifikasi Benda Meterai KPDJP memberi tanda flag (V).
    10. Tim Verifikasi KPDJP membuat Berita Acara Verifikasi Semesteran (BAVS) atas persediaan Benda Meterai yang telah terekonsiliasi (selisih kurang telah terbayar) dan menyerahkannya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak setelah ditandatangani oleh PT Pos Indonesia.
    11. Sekretaris Direktorat Jenderal menyetujui dan menandatangani Berita Acara Verifikasi Semesteran dan mengembalikan ke pelaksana Setditjen untuk ditindaklanjuti.
    12. Pelaksana Sekretariat Jenderal Pajak mengadminitrasikan dan mengarsipkan Berita Acara Verifikasi Semesteran.
    13. Selesai.










Lampiran 6
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


  1. TATA CARA PENGESAHAN ENDORSEMENT PEMBAYARAN PROVISI BENDA METERAI OLEH DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I
    1. Direktur Peraturan Perpajakan I menerima BAPP, serta mendisposisikanya kepada Kepala Subdit Peraturan PPN dan PTLL untuk menindaklanjuti (Proses dilaksanakan dengan SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen di Kantor Pusat. Sebelumnya proses dilaksanakan dengan SOP Tata Cara Penelitian Laporan Penjualan Bulanan Benda Meterai.
    2. Kepala Subdit Peraturan PPN dan PTLL menerima disposisi dan menugaskan Kepala Seksi Peraturan PTLL untuk menindaklanjuti.
    3. Kepala Seksi Peraturan PTLL menerima disposisi dan menugaskan Pelaksana Seksi Peraturan PTLL untuk menindaklanjuti.
    4. Pelaksana Seksi Peraturan PTLL mengadministrasikan, melakukan verifikasi atas BAPP terkait dengan perhitungan aritmatika, lampiran pendukung dan validitas penyetoran ke Kas Negara dan membuat Konsep Endorsement Pembayaran Benda Meterai serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Peraturan PTLL.
    5. Kepala Seksi Peraturan PTLL meneliti dan memaraf Konsep Endorsement Pembayaran Benda Meterai, serta menyampaikannya kepada Kepala Subdit Peraturan PPN dan PTLL.
    6. Kepala Subdit Peraturan PPN dan PTLL menelaah dan memaraf Konsep Endorsement Pembayaran Benda Meterai serta menyampaikannya kepada Direktur Peraturan Perpajakan I.
    7. Direktur Peraturan Perpajakan I menyetujui dan menandatangani Konsep Endorsement Pembayaran Benda Meterai dan menyerahkan Konsep Endorsement Pembayaran Benda Meterai kepada Kepala Subbagian Umum dan Pelaksana Seksi Peraturan PTLL untuk ditatausahakan.
    8. Pelaksana Seksi Peraturan PTLL menatausahakan dan mengarsipkan Endorsement Pembayaran Benda Meterai.
    9. Kepala Subbagian Umum menerima disposisi dan menugaskan Pelaksana Subbagian Umum untuk menindaklanjuti.
    10. Pelaksana Subbagian Umum menatausahakan dan menyampaikan endorsement Pembayaran Benda Meterai kepada Sekretaris DJP c.q Bagian Keuangan Sekretariat DJP. (Proses dilaksanakan dengan SOP Tata Cara Penerbitan SPM atas Tagihan Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Pusat).
    11. Proses selesai.










Lampiran 7
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


  1. TATA CARA PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR ATAS ENDORSEMENT PEMBAYARAN PROVISI PENJUALAN BENDA METERAI
    1. Direktorat Peraturan Perpajakan I menyerahkan Endorsement Pembayaran Provisi Penjualan Benda Meterai ke Bagian Keuangan KPDJP.
    2. Pelaksana Sekretaris Setditjen menerima Endorsement Pembayaran Provisi Penjualan Benda Meterai dan meneruskan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak.
    3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak menerima Endorsement Pembayaran Provisi dari Direktur Peraturan Perpajakan I dan menugaskan Kepala Bagian Keuangan.
    4. Kepala Bagian Keuangan mendisposisi berkas Endorsement Pembayaran Provisi kepada Kepala Subbagian Perbendaharaan.
    5. Kepala Subbagian Perbendaharaan mendisposisikan kepada pelaksana Subbagian Perbendaharaan untuk diteliti kelengkapannya, apabila masih terdapat kekurangan atau tidak memenuhi persyaratan maka dibuat surat kelengkapan kepada Direktorat Peraturan Perpajakan I. Apabila persayaran sudah terpenuhi untuk dilakukan pembayaran, Pelaksan Subbagian Perbendaharaan mencetak SPM dan Surat Pengantar SPM dan diserahkan kepada Kepala Subbagian Perbendaharaan.
    6. Kepala Subbagian Perbendaharaan selaku Pejabat Penandatangan SPM segera menandatangani SPM tersebut dan menyerahkan SPM kepada Kepala Bagian Keuangan untuk disetujui.
    7. Kepala Bagian Keuangan meneliti dan menandatangani Surat Pengantar SPM mendisposisikan kembali SPM yang telah disetujui dan Surat Pengantar SPM kepada Pelaksana Subbagian Perbendaharaan penerbit SPM tersebut.
    8. Pelaksana Subbagian Perbendaharaan tersebut segera menyortir SPM untuk dikirim ke KPPN dan disimpan sebagai Arsip.
    9. KPPN menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan mengirim kembali ke Bagian Keuangan Setditjen Pajak sebagai bukti bahwa tagihan telah terbayar.
    10. Proses Selesai.










Lampiran 8
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


  1. TATA CARA PEMERIKSAAN FISIK (STOCK OPNAME) BENDA METERAI KARENA KONDISI KAHAR
    1. Sekretaris Direktorat Jenderal menerima Usulan Kondisi Kahar oleh PT Pos Indonesia dan mendisposisikannya kepada Pelaksana Sekretaris Direktorat Jenderal untuk menindaklanjuti (Proses dilaksanakan dengan SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen di Kantor Pusat).
    2. Pelaksana Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak membuat Konsep Nota Dinas Tim Pemusnahan Benda Meterai KPDJP yang bertugas melakukan Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Benda Meterai karena Kondisi Kahar serta menyampaikannya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak.
    3. Sekretaris Direktorat Jenderal menyetujui dan menandatangani Konsep Nota Dinas Tim Pemusnahan Benda Meterai KPDJP dan menyerahkan Nota Dinas Tim Pemusnahan Benda Meterai KPDJP kepada Pelaksana Sekretaris Direktorat Jenderal.
    4. Pelaksana Sekertaris Direktorat Jenderal menerima Nota Dinas Tim Pemusnahan Benda Meterai KPDJP dan menyampaikannya kepada Tim Pemusnahan Benda Meterai KPDJP.
    5. Tim Pemusnahan Benda Meterai KPDJP melaksanakan Stock opname bersama PT Pos Indonesia di KPRK yang terkena bencana dan membuat Berita Acara pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Benda Meterai karena Kondisi Kahar.
    6. Dalam hal Berita Acara Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Benda Meterai karena Kondisi Kahar ada indikasi Penjualan, PT Pos Indonesia harus menyetorkan hasil Penjualan Benda Meterai ke Kas Negara sebelum Berita Acara di tandatangani.
    7. Tim Pemusnahan Benda Meterai KPDJP dan wakil dari PT Pos Indonesia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Benda Meterai karena Kondisi Kahar, menyerahkannya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak.
    8. Sekretaris Direktorat Jenderal menyetujui dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Benda Meterai karena Kondisi Kahar, menyampaikannya kepada Unit Ritel PT Pos Indonesia (Proses dilaksanakan dengan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kantor Pusat) serta menyerahkannya kepada Pelaksana Sub Bagian Pengadaan II untuk mengadministrasikannya.
    9. Pelaksana Sekretaris Direktorat Jenderal mengadmistrasikan dan mengarsipkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Benda Meterai karena Kondisi Kahar.
    10. Dalam hal Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Benda Meterai karena Kondisi Kahar harus dilanjutkan ke proses Pemusnahan Benda Meterai, Proses dilanjutkan dengan Prosedur Pemusnahan Benda Meterai sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemusnahan Benda Meterai.
    11. Proses Selesai.










Lampiran 9
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


  1. TATA CARA PENATAUSAHAAN LAPORAN BULANAN PENJUALAN DAN PERSEDIAAN BENDA METERAI DARI PT POS INDONESIA PUSAT OLEH DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN DAN PENERIMAAN
    1. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan menerima Laporan Bulanan Penjualan dan Bulanan Persediaan Benda Meterai dari PT Pos Indonesia Pusat dan mendisposisikannya kepada Kepala Subdit Administrasi dan Evaluasi Penerimaan untuk menindaklanjuti (Proses dilaksanakan dengan SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen di Kantor Pusat).
    2. Kepala Subdit Administrasi dan Evaluasi Penerimaan menerima disposisi dan menugaskan Kepala Seksi Evaluasi Penerimaan untuk menindaklanjuti.
    3. kepala Seksi Evaluasi Penerimaan menerima disposisi dan menugaskan Pelaksana Seksi Evaluasi Penerimaan untuk menindaklanjuti.
    4. Pelaksana Seksi Evaluasi Penerimaan mengadministrasikan dan mengarsipkan Laporan Bulanan dan.atau Triwulanan Penjualan dan Persediaan Benda Meterai dari PT Pos Indonesia Pusat.
    5. Proses selesai.










Lampiran 10
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


  1. TATA CARA ANALISIS KEBUTUHAN BENDA METERAI OLEH DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN DAN PENERIMAAN
    1. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan menerima tembusan BAPP dari KPP, BAVT dari Kanwil, BAVS dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak dan mendisposisikannya kepada Kepala Subdit Administrasi dan Evaluasi Penerimaan untuk menindaklanjuti (Proses dilaksanakan dengan SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen di Kantor Pusat).
    2. Kepala Subdit Administrasi dan Evaluasi Penerimaan menerima disposisi dan menugaskan Kepala Seksi Evaluasi Penerimaan untuk menindaklanjuti.
    3. Kepala Seksi Evaluasi Penerimaan menerima disposisi dan menugaskan Pelaksana Seksi Evaluasi Penerimaan untuk menindaklanjuti.
    4. Pelaksana Seksi Evaluasi Penerimaan mengadministrasikan dan menganalisa BAPP, BAVT dan BAVS, dan membuat Konsep Analisa Kebutuhan Benda Meterai serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Evaluasi Penerimaan.
    5. Kepala Seksi Evaluasi Penerimaan meneliti dan memaraf Konsep Analisa Kebutuhan Benda Meterai, serta menyampaikannya kepada Kepala Subdit Administrasi dan Evaluasi Penerimaan.
    6. Kepala Subdit Administrasi dan Evaluasi Penerimaan menelaah dan memaraf Konsep Analisa Kebutuhan Benda Meterai, serta menyampaikannya kepada Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan.
    7. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan menyetujui dan menandatangani analisa Kebutuhan Benda Meterai dan menyerahkan Analisa Kebutuhan Benda Meterai kepada Kepala Subbagian Umum dan Pelaksana Seksi Evaluasi Penerimaan untuk diadministrasikan dan ditindaklanjuti.
    8. Pelaksana Seksi Evaluasi Penerimaan mengadministrasikan dan mengarsipkan Analisa Kebutuhan Benda Meterai.
    9. Kepala Subbagian Umum menerima Analisa Kebutuhan Benda Meterai dan memerintahkan Pelaksana Subbagian Umum untuk menindaklanjuti.
    10. Pelaksana Subbagian Umum menatausahakan dan menyampaikan Analisa Kebutuhan Benda Meterai kepada Sekretaris DJP c.q Bagian Perlengkapan Sekretariat DJP. (Proses dilanjutkan dengan Tata Cara Melaksanakan Pengadaan Oleh Bagian Perlengkapai Kantor Pusat).
    11. Proses selesai.











Lampiran 11
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


  1. TATA CARA PENATAUSAHAAN LAPORAN PENERIMAAN PERSEDIAAN BENDA METERAI DARI PERUM PERURI DAN PENGIRIMAN BENDA METERAI KE KPRK DARI PT POS INDONESIA DI KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
    1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak menerima Laporan Penerimaan Benda Meterai dari Perum Peruri dan Pengiriman Benda Meterai ke KPRK dari PT Pos Indonesia Pusat dan memberi disposisi kepada Kepala Bagian Perlengkapan untuk dapat menindaklanjuti laporan dimaksud.
    2. Kepala Bagian Perlengakapan menerima penugasan dan mendisposisikan kepada Kepala Subbag Pengadaan II.
    3. Kepala Subbag Pengadaan II menerima penugasan dan disposisi atasan dan menugaskan pelaksana Subbag Pengadaan II untuk melakukan melakukan penelitian atas kelengkapan Laporan Penerimaan Persediaan Benda Meterai dari Perum Peruri dan Laporan Distribusi Benda Meterai.
    4. Dalam hal Laporan dari PT Pos Indonesia Pusat tidak lengkap, Pelaksana Subbag Pengadaan II membuat surat permintaan kelengkapan laporan.
    5. Kepala Subbag Pengadaan II meneliti dan memaraf surat permintaan kelengkapan laporan dan meneruskan kepada Kabag Perlengkapan.
    6. Kabag Perlengkapan meneliti dan menandatangani surat permintaan kelengkapan laporan dan mengembalikan kepada pelaksana Subbag Pengadaan II.
    7. Pelaksana Subbag Pengadaan II mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan Laporan ke PT Pos Pusat dan mengarsipkan.
    8. Dalam hal Laporan sudah lengkap Pelaksana Subbag Pengadaan II melakukan rekapitulasi atas Laporan Penerimaan Persediaan Benda Meterai dari Perum Peruri dan Pengiriman Benda Meterai ke PRRK.
    9. Pelaksana Subbag Pengadaan II mengarsipkan Laporan Penerimaan Persediaan Benda Meterai dari Perum Peruri dan Pengiriman Benda Meterai ke KPRK beserta hasil rekapitulasi.
    10. Proses Selesai.









Lampiran 12
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


  1. TATA CARA PENATAUSAHAAN LAPORAN TAHUNAN BENDA METERAI YANG DAPAT DIMUSNAHKAN DARI PT POS INDONESIA OLEH KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
    1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak menerima Laporan Tahunan Benda Meterai yang Dapat Dimusnahkan Dari PT Pos Indonesia dan memberi disposisi kepada Kepala Bagian Perlengkapan untuk dapat menindaklanjuti laporan dimaksud.
    2. Kepala Bagian Perlengakapan menerima penugasan dan mendisposisikan kepada Kepala Subbag Pengadaan II.
    3. Kepala Subbag Pengadaan II menerima penugasan dan disposisi atasan dan menugasakan pelaksana Subbag Pengadaan II untuk melakukan melakukan penelitian atas kelengkapan Laporan Tahunan Benda Meterai yang Dapat Dimusnahkan.
    4. Dalam hal laporan dari Unit Ritel PT Pos Indonesia tidak lengkap, Pelaksana Subbag Pengadaan II membuat surat permintaan kelengkapan laporan.
    5. Kepala Subbag Pengadaan II meneliti dan memaraf surat permintaan kelengkapan laporan dan meneruskan kepada Kabag Perlengkapan.
    6. Kabag Perlengkapan meneliti dan menandatangani surat permintaan kelengkapan laporan dan mengembalikan kepada pelaksana Subbag Pengadaan II.
    7. Pelaksana Subbag Pengadaan II mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan Laporan ke PT Pos Indonesia (Unit Ritel Pos) dan mengarsipkan.
    8. Pelaksana Subbag Pengadaan II mengarsipkan Laporan Tahunan Benda Meterai yang Dapat Dimusnahkan.
    9. Proses selesai.










Lampiran 13
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS ............		 Kepada YTH :             Kepala kantor Pelayanan Pajak
                                .......................


LAPORAN BULANAN PENJUALAN BENDA METERAI
BULAN : .............

Tgl Benda Meterai Jumlah Keping Besar Uang NTPN Keterangan
Rp 3.000 Rp 6.000
Keping Rupiah Keping Rupiah
1 6 7 8 9 10 11 12 13
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19                
20                
21                
22                
23                
24                
25                
26                
27                
28                
29                
30                
31                
JBI                
JBLL                
TTL                

TERLAMPIR SSP SETORAN




 ...................,..............................

PT Pos Indonesia (Persero)
Spv. Keuangan/Akuntansi



(.................................)
NIP Pos.








Lampiran 13a
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS ...........

LAPORAN BULANAN PERSEDIAAN BENDA METERAI
BULAN : .......

No URAIAN Benda Meterai Jumlah Provisi Keterangan
Rp 3.000 Rp 6.000 Keping/Lembar Rupiah Rp 225/Keping
Keping Rupiah Keping Rupiah
(1) (2) (30 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
I Saldo Awal Benda Meterai                
  a. Spv Keuangan                
                   
  Jumlah Sisa Awal (I)                 
                   
II Penerimaan/Penambahan Benda Meterai                
  a. Terima Dari Unit Bisnis ritel                
  b. Terima Dari KPRK Lain                
  c. Pengembalian Benda Titipan                
  Jumlah Sisa (II)                
III Jumlah Persediaan Spv Keuangan (I+II)            
                   
IV Pengeluaran/Pengurangan                
  a. Penjualan                
  b. Kirim Ke Unit Bisnis Ritel                
  c. Kirim Ke KPRK Lain                
  d. Penghapusan (M-6)                
  e. Penambahan Benda Titipan                
  Jumlah Pengeluaran (IV)                
                   
V Benda Meterai Titipan                
  a. Benda Meterai Titipan Awal                
  b. Penambahan Benda Meterai Titipan (dari Spv Keuangan)                
  c. Pengurangan Benda Meterai Titipan (dikembalikan ke Spv Keuangan)                
  Total Benda Meterai Titipan Akhir Triwulan (a+b+c) (V)                
                   
VI a. Yang harus ada pada Spv Kug (III-IV)                
  b. Benda Meterai Titipan (V)                
  c. Jumlah Sisa Akhir Persediaan (VIa+VIb)                
                   
VII Hasil Penelitian Fisik Pertanggal                
VIII Selisih (VIc-VII)                





Mengetahui,
Kepala Kantor



(.................................)
NIP Pos.		 ...................,..............................

PT Pos Indonesia (Persero)
Spv. Keuangan/Akuntansi



(.................................)
NIP Pos.










Lampiran 14
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


BERITA ACARA PENELITIAN PENJUALAN
Nomor : BAPP...../..../...../ (1)

Pada hari ini, .......(2)......... tanggal ..........(3)........... bulan ........(4)....... tahun .......(5).........., sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-48/PJ/2010 tanggal 05 April 2010 perihal Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai, saya :

Nama : ....................................................................................... (6)
Jabatan : ....................................................................................... (7)
NIP : ....................................................................................... (8)

telah melakukan penelitian penjualan atas Laporan Bulanan Penjualan dan Persediaan Benda Meterai dari :

Nama : PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang................................... (9)
NPWP : ....................................................................................... (10)
Alamat : ....................................................................................... (11)
Telepon : ....................................................................................... (12)

dan memberitahukan serta menjelaskan hasil penelitian penjualan kepada Wajib Pajak yang diwakili oleh :

Nama : ....................................................................................... (13)
Jabatan : ....................................................................................... (14)
Alamat : ....................................................................................... (15)

berupa hasil penelitian sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Demikian Berita Acara Penelitian Penjualan ini dibuat dan apabila dikemudian hari ditemukan data lain yang belum terungkap maka akan dilakukan penelitian kembali dan dapat diberikan pengenaan sanksi kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Spv. Keuangan/Akuntansi



(16) ________________


MENGETAHUI :

Kepala Kantor Pos .......



(18) ________________		 Petugas Peneliti



(17) ________________


MENGETAHUI/MENYETUJUI

Kepala KPP Pratama .....



(19) ________________









Lampiran 14a
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


I. Rincian Perhitungan Provisi
   Bulan   :

No Uraian Keping Rupiah
1 2 3 4
1. Penjualan Benda Meterai berdasarkan penelitian :    
a. Kopur Rp. 3000,-    
b. Kopur Rp. 6000,-    
c. Jumlah (1.a+1.b)    
       
2. Ditambah :    
  a. Selisih Kurang Benda Meterai pada Berita Acara Verifikasi

    Triwulanan yang telah disetor ke Kas Negara		    
b. Selisih Kurang Benda Meterai pada Berita Acara Verifikasi

    Semesteran yang telah disetor ke Kas Negara		    
3. Dikurangi :    
  a. Selisih Lebih Benda Meterai pada Berita Acara Verifikasi

    Triwulanan yang telah telah disetor ke Kas Negara		    
b. Selisih Benda Meterai pada Berita Acara Verifikasi

    Semesteran yang telah disetor ke Kas Negara		    
       
4. Provinsi Penjualan Yang Disetujui (Jumlah Keping X Rp. 225,-)    



Spv. Keuangan/Akuntansi,



(1) ________________


Mengetahui
Kepala KPRK .......



(3) ________________		 Petugas Peneliti



(2) ________________


Mengetahui dan Menyetujui
Kepala KPP ......



(4) ________________









Lampiran 14b
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


II. Rincian Penjualan dan Penyetoran
     Bulan Penjualan :

Tanggal Penjualan Penyetoran (SSP) Hasil Penelitian KPP atas Penyetoran oleh KPRk berdasarkan Data MPN Selisih


(16-7)		 Keterangan
Benda Meterai
Kopur Rp 3.000,- Kopur Rp 6.000,- Jumlah
Keping Rupiah Keping Rupiah Keping
(2+4)		 Rupiah
(3+5)		 Tanggal Kode Akun Kode Jenis Setoran Rupiah=kolom 7 NTPN Tanggal Kode Akun Kode Jenis Setoran Rupiah=kolom 7 NTPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
Jumlah                                    
Penyetoran Atas Selisih Kurang                         


Spv. Keuangan/Akuntansi



(1) ________________


Mengetahui
Kepala KPRK .......



(3) ________________		 Petugas Peneliti



(2) ________________


Mengetahui dan Menyetujui
Kepala KPP ......



(4) ________________





PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENELTIAN PENJUALAN (BAPP)
(Lampiran 14)

I. Format Berita Acara Penelitian Penjualan
Angka (1) : Diisi dengan nomor BAPP dengan struktur : nomor urut, kode surat dan tahun dikeluarkannya BAPP
Angka (2) : Diisi dengan hari pelaksanaan penelitian penjualan
Angka (3) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan penelitian penjualan
Angka (4) : Diisi dengan bulan pelaksanaan penelitian penjualan
Angka (5) : Diisi dengan tahun pelaksanaan penelitian penjualan
Angka (6) : Diisi nama Petugas Peneliti
Angka (7) : Diisi jabatan Petugas Peneliti
Angka (8) : Diisi NIP Petugas Peneliti
Angka (9) : Nama KPRK
Angka (10) : Diisi dengan NPWP KPRK
Angka (11) : Cukup Jelas
Angka (12) : Cukup Jelas
Angka (13) : Diisi nama wakil dari PT Pos Indonesia
Angka (14) : Cukup Jelas
Angka (15) : Cukup Jelas
Angka (16) : Nama, NIP Pos dan Tanda Tangan Wakil PT Pos Indonesia
Angka (17) : Nama, NIP dan Tanda Tangan Petugas Peneliti
Angka (18) : Nama, NIP dan Tanda Tangan Kepala KPRK
Angka (19) : Nama, NIP dan Tanda Tangan Kepala KPP Pratama
 
II. Lampiran Rincian Perhitungan Provisi
Baris 1.a Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah Keping Benda Meterai Kopur Rp. 3.000,- terjual sebagaimana tercatat pada baris Jumlah Kolom 2 Tabel Penjualan dan Penyetoran
Baris 1.b Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah keping Benda Meterai Kopur Rp. 6.000,- terjual sebagaimana tercatat pada baris Jumlah Kolom 4 Tabel Penjualan dan Penyetoran
Baris 1.c : Diisi dengan jumlah 1.a dan 1.b
Baris 2.a Kolom 3 : Diisi dengan Selisih Kurang Keping Benda Meterai pada BAVT yang kekurangan setornya sudah dibayarkan ke Kas Negara (Penjumlahan baris VIII kolom (3) dan baris VIII kolom (5))
Baris 2.b Kolom 3 : Diisi dengan Selisih Kurang Keping Benda Meterai hasil BAVS yang kekurangan setornya sudah dibayarkan ke Kas Negara (Penjumlahan baris VII kolom (3) dan baris VII kolom (5))
Baris 3.a kolom 3 : Diisi dengan Selisih Lebih Keping Benda Meterai pada BAVT (Penjumlahan baris VIII kolom (3) dan baris VIII kolom (5))
Baris 3.b kolom 3 : Diisi dengan Selisih Lebih keping Benda Meterai pada BAVS (Penjumlahan baris VII kolom (3) dan baris VII kolom (5))
Baris 4 kolom 3 : Diisi dengan Jumlah Keping Benda Meterai
Baris 4 kolom 4 : Diisi dengan Nilai Provisi yang disetujui (Jumlah Keping Benda Meterai pada kolom 3 dikalikan Rp. 225,-)
Angka (1) : Nama, NIP Pos, dan Tanda Tangan Wakil dari PT Pos Indonesia
Angka (2) : Nama, NIP dan Tanda Tangan Petugas Peneliti
Angka (3) : Nama, NIP dan Tanda Tangan Kepala KPRK
Angka (4) : Nama, NIP dan Tanda Tangan Kepala KPP Pratama
 
III. Lampiran Rincian Penjualan dan Penyetoran
Kolom 1 : Diisi dengan Tanggal Penyetoran ke Kas Negara
Kolom 2 : Diisi dengan Keping Benda Meterai Kopur Rp 3.000,- yang terjual
Kolom 3 : Diisi dengan Nilai Rupiah Benda Meterai Kopur Rp. 3000,- yang terjual (kolom 2 dikalikan Nilai Kopur Benda Meterai)
Kolom 4 : Diisi dengan Keping Benda Meterai Kopur Rp 6.000,- yang terjual
Kolom 5 : Diisi dengan Nilai Rupiah Benda Meterai Kopur Rp. 6000,- yang terjual (Kolom 4 dikalikan Nilai Kopur Benda Meterai)
Kolom 6 : Diisi dengan jumlah keping Benda Meterai pada kolom 2 dan kolom 4
Kolom 7 : Diisi dengan Jumlah Rupiah Benda Meterai terjual pada kolom 3 dan kolom 5
Kolom 8 : Diisi dengan tanggal penyetoran ke kas negara menurut SSP
Kolom 9 : Diisi dengan kode Akun pada SSP, Kode Akun Benda Meterai seharusnya adalah 411612
Kolom 10 : Diisi dengan kode Jenis Setoran Benda Meterai pada SSP, Kode Jenis Setoran Benda Meterai seharusnya adalah 100
Kolom 11 : Diisi dengan Nilai Rupiah Benda Meterai yang disetor ke Kas Negara sesuai SSP
Kolom 12 : Diisi dengan NTPN atas Penyetoran
Kolom 13 : Diisi dengan tanggal penyetoran ke kas negara menurut MPN
Kolom 14 : Diisi dengan kode Akun pada MPN, Kode Akun Benda Meterai seharusnya adalah 411612
Kolom 15 : Diisi dengan kode Jenis Setoran Benda Meterai pada MPN, Kode Jenis Setoran Benda Meterai seharusnya adalah 100
Kolom 16 : Diisi dengan Nilai Rupiah Benda Meterai yang disetor ke Kas Negara sesuai MPN
Kolom 17 : Diisi dengan NTPN atas Penyetoran
Kolom 18 : Diisi dengan pengurangan antara kolom 16 dengan kolom 7
Kolom 19 : Keterangan
Angka (1) : Nama, NIP Pos dan Tanda Tangan Wakil dari PT Pos Indonesia
Angka (2) : Nama, NIP dan Tanda Tangan Petugas Peneliti
Angka (3) : Nama, NIP dan Tanda Tangan Kepala KPRK
Angka (4) : Nama, NIP dan Tanda Tangan Kepala KPP Pratama










Lampiran 15
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


BERITA ACARA VERIFIKASI TRIWULANAN
Nomor : BAVT ..../....../...... (1)

Pada hari ini, .....(2)...... tanggal .....(3).... bulan ......(4).....tahun ......(5)......., sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-48/PJ/2010 tanggal 05 April 2010 perihal Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai, kami :

No Nama/NIP Pangkat / Golongan Jabatan
      (6)

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-..../WPJ...../20..... (7) tanggal ......(8)........, telah melakukan Verifikasi Triwulanan atas Penjualan dan Persediaan Benda Meterai untuk Triwulanan ......(9)....... terhadap :

Nama : KPRK .............................................................................. (10)
NPWP : ....................................................................................... (11)
Alamat : ....................................................................................... (12)
Telepon : ....................................................................................... (13)

dan memberitahukan serta menjelaskan hasil verifikasi triwulanan kepada Wajib Pajak yang diwakili oleh :

Nama : ....................................................................................... (14)
Jabatan : ....................................................................................... (15)
Alamat : ....................................................................................... (16)

berupa hasil penelitian sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Demikian Berita Acara Verifikasi Triwulanan ini dibuat dan apabila dikemudian hari ditemukan data lain yang belum terungkap maka akan dilakukan penelitian kembali dan dapat diberikan pengenaan sanksi kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Tim Verifikasi Triwulanan PT Pos Indonesia



 ________________  (17)










MENGETAHUI :

Kepala Divis Regional .......



 ________________  (21)		 Tim Verifikasi Kanwil DJP .........

Supervisor

(18) ________________

Ketua Tim

(19) ________________

Anggota

(20) ________________


MENGETAHUI/MENYETUJUI

Kepala Kantor Wilayah .....



(22) ________________









Lampiran 15a
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


RINCIAN PERHITUNGAN PEMERIKSAAN PERSEDIAAN BENDA METERAI
VERIFIKASI TRIWULANAN
DIVRE .......................... (1)
KPRK ........................ (2)
TRIWULAN ..... (3) TAHUN ....... (4)

No URAIAN Benda Meterai Jumlah Provisi Keterangan
Rp 3.000 Rp 6.000 Keping/Lembar Rupiah Rp 225/Keping
Keping Rupiah Keping Rupiah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
I Saldo Awal Benda Meterai                
  a. Spv Keuangan                
                   
  Jumlah Sisa Awal (I)                
                   
II Penerimaan/Penambahan Benda Meterai                
  a. Terima Dari Unit Bisnis Ritel                
  b. Terima Dari KPRK Lain                
  c. Pengembalian Benda Meterai Titipan                
  Jumlah Sisa (II)                
III Jumlah Persediaan Spv Keuangan (I+II)                
                   
IV Pengeluaran/Pengurangan                
  a. Penjualan                
  b. Kirim Ke Unit Bisnis Ritel                
  c. Kirim Ke KPRK Lain                
  d. Penghapusan (M-6)                
  e. Penambahan/pendistribusian Benda Meterai Titipan                
  Jumlah Pengeluaran (IV)                
                   
V Benda Meterai Titipan                
  a. Benda Meterai Titipan Awal                
  b. Penambahan Benda Meterai Titipan (dari Spv Keuangan)                
  c. Pengurangan Benda Meterai Titipan (dikembalikan ke Spv Keuangan)                
  Total Benda Meterai Titipan Akhir Triwulan (a+b-c) (V)                
                   
VI a. Yang harus ada pada Spv Kug (III-IV)                
  b. Benda Meterai Titipan (V)                
  c. Jumlah Sisa Akhir Persediaan (VIa+VIb)                
                   
VII Hasil Penelitian Fisik Pertanggal                
VIII Selisih (VIc-VII)                



Tim Verifikasi Triwulanan PT Pos Indonesia (Persero)



 ________________  (5)












Mengetahui
Kepala Divre .......



 ________________ (9)		 Tim Verifikasi Triwulanan Kanwil DJP
Supervisor


 ________________ (6)

Ketua Tim


 ________________ (7)

Anggota


 ________________ (8)


Mengetahui dan Menyetujui
Kepala Kantor Wilayah DJP .....



 ________________ (10)







PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA VERIFIKASI TRIWULANAN (BAVT)
(Lampiran 15)

I. Petunjuk Pengisian BAVT
Angka (1) : Diisi dengan Nomor BAVT dengan struktur : nomor urut, kode surat kanwil DJP dan tahun dikeluarkannya BAVT
Angka (2) : Diisi dengan hari dilakukannya Verifikasi Triwulanan
Angka (3) : Diisi dengan tanggal dilakukannya Verifikasi Triwulanan
Angka (4) : Diisi dengan bulan dilakukannya Verifikasi Triwulanan
Angka (5) : Diisi dengan tahun dilakukannya Verifikasi Triwulanan
Angka (6) : Diisi dengan Nama, NIP, Pangkat dan Jabatan Supervisor, Ketua dan Anggota Tim Verifikasi Benda Meterai Kanwil DJP
Angka (7) : Diisi dengan nomor Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kanwil DJP
Angka (8) : Cukup jelas
Angka (9) : Diisi dengan triwulanan dimana dilakukan stock opname di KPRK
Angka (10) : Diisi dengan nama KPRK yang dilakukan stock opname oleh Tim Verifikasi Benda Meterai
Angka (11) : Diisi dengan NPWP KPRK
Angka (12) : Cukup jelas
Angka (13) : Cukup jelas
Angka (14) : Diisi dengan nama perwakilan dari KPRK yang dilakukan pemeriksaan fisik (stock opname)
Angka (15) : Cukup jelas
Angka (16) : Cukup jelas
Angka (17) : Diisi nama, NIP Pos dan tanda tangan pegawai PT Pos Indonesia yang bersama-sama melakukan cek fisik (jumlah bisa ditambah/fleksibel)
Angka (18) : Diisi nama, NIP dan tanda tangan Supervisor Tim Verifikasi Kanwil DJP
Angka (19) : Diisi nama, NIP dan tanda tangan Ketua Tim Verifikasi Kanwil DJP
Angka (20) : Diisi nama, NIP dan tanda tangan anggota Tim Verifikasi Kanwil DJP (jumlah bisa ditambah/fleksibel)
Angka (21) : Diisi nama, NIP Pos dan tanda tangan Kepala Divisi Regional PT Pos Indonesia dimana KPRK dimaksud berada
Angka (22) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah DJP
II. Petunjuk Pengisian Lampiran BAVT
Angka (1) : Diisi dengan nama Divisi Regional PT Pos Indonesia yang membawahi KPRK yang dilakukan stock opname oleh Tim Verifikasi Benda Meterai      
Angka (2) : Diisi dengan nama KPRK yang dilakukan stock opname oleh Tim Verifikasi Benda Meterai  
Angka (3)   : Diisi dengan triwulan saat dilakukan stock opname oleh Tim Verifikasi Benda Meterai    
Angka (4)    : Cukup jelas  
Baris I.a Kolom (3) dan (4)  : Diisi dengan jumlah rupiah dan jumlah keping untuk Benda Meterai kopur Rp. 3.000,- yang ada di awal di Supervisor Keuangan KPRK   
Baris I.a Kolom (5) dan (6)  : Diisi dengan jumlah rupiah dan jumlah keping untuk Benda Meterai kopur Rp. 6.000,- yang ada di awal di Supervisor Keuangan KPRK 
Baris I.a Kolom (7) dan (8) : Untuk kolom (7) diisi dengan penjumlahan kolom (3) dan (5) sedangkan untuk kolom (8) diisi dengan penjumlahan kolom (4) dan (6)  
Baris II.a Kolom (3) dan (4) : Diisi dengan jumlah rupiah dan jumlah keping untuk Benda Meterai kopur Rp. 3.000,- yang diterima dari Unit Bisnis Ritel 
Baris II.a Kolom (5) dan (6) : Diisi dengan jumlah rupiah dan jumlah keping untuk Benda Meterai kopur Rp. 6.000,- yang diterima dari Unit Bisnis Ritel 
Baris II.a Kolom (7) dan (8)  : Untuk kolom (7) diisi dengan penjumlahan kolom (3) dan (5) sedangkan untuk kolom (8) diisi dengan penjumlahan kolom (4) dan (6)
Baris II.b Kolom (3) dan (4)  : Diisi dengan jumlah rupiah dan jumlah keping untuk Benda Meterai kopur Rp. 3.000,- yang diterima dari KPRK lain.
Baris II.b Kolom (5) dan (6) : Diisi dengan jumlah rupiah dan jumlah keping untuk Benda Meterai kopur Rp. 6.000,- yang diterima dari KPRK lain.
Baris II.b Kolom (7) dan (8) : Untuk kolom (7) diisi dengan penjumlahan kolom (3) dan (5) sedangkan untuk kolom (8) diisi dengan penjumlahan kolom (4) dan (6)
Baris II.c Kolom (3) dan (4)  : Diisi dengan jumlah rupiah dan jumlah keping untuk Benda Meterai kopur Rp. 3.000,- yang dikembalikan oleh unit penjualan dibawah KPRK bersangkutan (loket-loket penjualan Benda Meterai)
Baris II.c Kolom (5) dan (6)  : Diisi dengan  jumlah rupiah dan jumlah keping untuk Benda Meterai kopur Rp. 6.000,- yang menerima pengembalian benda titipan dari kantor lain
Baris II.c Kolom (7) dan (8) : Untuk kolom (7) diisi dengan penjumlahan kolom (3) dan (5) sedangkan untuk kolom (8) diisi dengan penjumlahan kolom (4) dan (6)
Baris III  : Diisi dengan Penjumlahan dari I. Saldo Awal Benda Meterai dan II. Penerimaan/Penambahan Benda Meterai
Baris IV.a Kolom (3) dan (4) : Diisi dengan jumlah rupiah dan jumlah keping untuk Benda Meterai kopur Rp. 3.000,- yang dijual selama triwulanan bersangkutan.
Baris IV.a Kolom (5) dan (6) : Diisi dengan jumlah rupiah dan jumlah keping untuk Benda Meterai kopur Rp. 6.000,- yang dijual selama triwulanan bersangkutan.
Baris IV.a Kolom (7) dan (8) : Untuk kolom (7) diisi dengan penjumlahan kolom (3) dan (5) sedangkan untuk kolom (8) diisi dengan penjumlahan kolom (4) dan (6)
Baris IV.b Kolom (3) dan (4) : Diisi dengan jumlah rupiah dan jumlah keping untuk Benda Meterai kopur Rp. 3.000,- yang dikirim ke Unit Bisnis Ritel 
Baris IV.b Kolom (5) dan (6)  : Diisi dengan jumlah rupiah dan jumlah keping untuk Benda Meterai kopur Rp. 6.000,- yang dikirim ke Unit Bisnis Ritel
Baris IV.b Kolom (7) dan (8) : Untuk kolom (7) diisi dengan penjumlahan kolom (3) dan (5) sedangkan untuk kolom (8) diisi dengan penjumlahan kolom (4) dan (6)
Baris IV.c Kolom (3) dan (4) : Diisi dengan jumlah rupiah dan jumlah keping untuk Benda Meterai kopur Rp. 3.000,- yang dikirim ke KPRK lain
Baris IV.c Kolom (5) dan (6) : Diisi dengan jumlah rupiah dan jumlah keping untuk Benda Meterai kopur Rp. 6.000,- yang dikirim ke KPRK lain 
Baris IV.c Kolom (7) dan (8) : Untuk kolom (7) diisi dengan penjumlahan kolom (3) dan (5) sedangkan untuk kolom (8) diisi dengan penjumlahan kolom (4) dan (6)
Baris IV.d Kolom (3) dan (4) : Diisi dengan jumlah rupiah dan jumlah keping untuk Benda Meterai kopur Rp. 3.000,- yang diusulkan untuk dilakukan penghapusan
Baris IV.d Kolom (5) dan (6) : Diisi dengan jumlah rupiah dan jumlah keping untuk Benda Meterai kopur Rp. 6.000,- yang diusulkan untuk dilakukan penghapusan
Baris IV.d Kolom (7) dan (8) : Untuk kolom (7) diisi dengan penjumlahan kolom (3) dan (5) sedangkan untuk kolom (8) diisi dengan penjumlahan kolom (4) dan (6)
Baris IV.e Kolom (3) dan (4) : Diisi dengan jumlah rupiah dan jumlah keping untuk Benda Meterai kopur Rp. 3.000,- yang telah didistribusikan ke unit penjualan/loket-loket penjualan Benda Meterai
Baris IV.e Kolom (5) dan (6) : Diisi dengan jumlah rupiah dan jumlah keping untuk Benda Meterai kopur Rp. 6.000,- yang telah didistribusikan ke unit penjualan/loket-loket penjualan Benda Meterai 
Baris IV.e Kolom (7) dan (8)  : Untuk kolom (7) diisi dengan penjumlahan kolom (3) dan (5) sedangkan untuk kolom (8) diisi dengan penjumlahan kolom (4) dan (6)
Baris V.a Kolom (3) dan (4) : Diisi dengan jumlah rupiah dan jumlah keping untuk Benda Meterai kopur Rp. 3.000,- titipan awal
Baris V.a Kolom (5) dan (6)  : Diisi dengan jumlah rupiah dan jumlah keping untuk Benda Meterai kopur Rp. 6.000,- titipan awal 
Baris V.a Kolom (7) dan (8)  : Untuk kolom (7) diisi dengan penjumlahan kolom (3) dan (5) sedangkan untuk kolom (8) diisi dengan penjumlahan kolom (4) dan (6) 
Baris V.b Kolom (3) dan (4) : Diisi dengan jumlah rupiah dan jumlah keping untuk Benda Meterai kopur Rp. 3.000,- yang merupakan penambahan Benda Meterai Titipan dari Supervisor Keuangan
Baris V.b Kolom (5) dan (6) : Diisi dengan jumlah rupiah dan jumlah keping untuk Benda Meterai kopur Rp. 6.000,- yang merupakan penambahan Benda Meterai Titipan dari Supervisor Keuangan 
Baris V.b Kolom (7) dan (8) : Untuk kolom (7) diisi dengan penjumlahan kolom (3) dan (5) sedangkan untuk kolom (8) diisi dengan penjumlahan kolom (4) dan (6)
Baris V.c Kolom (3) dan (4)  : Diisi dengan jumlah rupiah dan jumlah keping untuk Benda Meterai kopur Rp. 3.000,- yang dikembalikan kepada Supervisor Keuangan
Baris V.c Kolom (5) dan (6) : Diisi dengan jumlah rupiah dan jumlah keping untuk Benda Meterai kopur Rp. 6.000,- yang dikembalikan kepada Supervisor Keuangan
Baris V.c Kolom (7) dan (8)  : Untuk kolom (7) diisi dengan penjumlahan kolom (3) dan (5) sedangkan untuk kolom (8) diisi dengan penjumlahan kolom (4) dan (6)
Baris VI.a : Cukup jelas 
Baris VI.b : Cukup jelas 
Baris VI.c  : Cukup jelas
Baris VII  : Hasil stock opname yang dilakukan oleh tim verifikasi Kanwil DJP bersama PT Pos Indonesia
Baris VIII : Cukup jelas
Angka (5) : Diisi dengan nama, NIP Pos dan tanda tangan Tim Verifikasi Triwulanan dari Divisi Regional PT Pos Indonesia (jumlah bisa ditambah/fleksibel)
Angka (6) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Supervisor Tim Verifikasi Triwulanan dari Kanwil DJP 
Angka (7)  : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Ketua Tim Verifikasi Triwulanan dari Kanwil DJP
Angka (8) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan anggota Tim Verifikasi Triwulanan dari Kanwil DJP (jumlah bisa ditambah/fleksibel) 
Angka (9) : Diisi dengan nama, NIP  Pos, tanda tangan Kepala Divisi Regional PT Pos Indonesia dimana KPRK dimaksud berada 
Angka (10) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah DJP










Lampiran 16
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


BERITA ACARA VERIFIKASI SEMESTERAN
Nomor : BAVS..../...../..... (1)



Pada hari ini, ........ (2).......... tanggal ........... (3)......... bulan .............. (4) ............ tahun .........(5)............, sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-48/PJ/2010 tanggal 05 April 2010 perihal Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai, kami :

No Nama/NIP Pangkat / Golongan Jabatan
      (6)

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris  Direktorat Jenderal Pajak Nomor : ND-...../PJ.../20... (7) tanggal ........(8)........, telah melakukan Verifikasi Semesteran atas Penjualan dan Persediaan Benda Meterai pada Semester .............. (9) terhadap :

Nama
 : PT. Pos Indonesia (Persero) Pusat
NPWP
 : ........................................... (10)
Alamat
 : ........................................... (11)
Telepon
 : ........................................... (12)

dan memberitahukan serta menjelaskan hasil verifikasi semesteran kepada Wajib Pajak yang diwakili oleh :

Nama
 : ........................................... (13)
Jabatan
 : ........................................... (14)
Alamat
 : ........................................... (15)
berupa hasil penelitian sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Demikian Berita Acara Verifikasi Semesteran ini dibuat dan apabila dikemudian hari ditemukan data lain yang belum terungkap maka akan dilakukan penelitian kembali dan dapat diberikan pengenaan sanksi kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Tim Verifikasi PT Pos Indonesia



____________________ (16)













MENGETAHUI :
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero)



____________________ (20)		 Tim Verifikasi KPDJP

Supervisor

____________________ (17)


Ketua Tim

____________________ (18)


Anggota

____________________ (19)



MENGETAHUI/MENYETUJUI
Sekretaris Direktorat Jenderal



____________________ (21)









Lampiran 16a
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


HASIL VERIFIKASI PERSEDIAAN BENDA METERAI
SEMESTER ................... (1)
UNIT BISNIS RITEL PT POS INDONESIA


I. Verifikasi Semesteran
No URAIAN Benda Meterai Jumlah Keterangan
Rp. 3.000 Rp. 6.000 Keping/Lembar Rupiah
Rupiah Keping Keping Rupiah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
                 
I Saldo Awal Nasional              
                 
II Penerimaan dari PERUM PERURI              
                 
III Jumlah Benda Meterai yang ada (I+II)              
                 
IV Pengeluaran              
  a. Penjualan Nasional              
  b. Pemusnahan              
                   Jumlah Pengeluaran (IV)              
                 
V Saldo Akhir Nasional (III-IV)              
                 
VI Hasil Penelitian Fisik Nasional              
  1. Gudang Bandung              
  a. Benda Meterai Baik              
  b. Benda Meterai Rusak/Kadaluarsa              
  2. Suluruh KPRK (sample mewakili semua)              
  3. Jumlah Penelitian Fisik (1+2)              
                 
VII Selisih (V-VI.3)              
                 


Tim Verifikasi PT Pos Indonesia (Persero)



.................................... (2)















Mengetahui
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero)



.................................... (6)
 Tim Verifikasi Semesteran KPDJP
Supervisor


.................................... (3)


Ketua Tim


.................................... (4)


Anggota


.................................... (5)



Mengetahui dan Menyetujui
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak



.................................... (7)




II. Benda Meterai Baik
No URAIAN Benda Meterai Jumlah Keterangan
Rp. 3.000 Rp. 6.000 Keping/Lembar Rupiah
Rupiah Keping Keping Rupiah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
                 
I Saldo Awal Benda Meterai Baik              
                 
II Penerimaan dari PERUM PERURI              
                 
III Pengiriman ke KPRK              
                 
IV Saldo Akhir Benda Meterai Baik per tanggal .......... (I+II+III)              
                 
V Jumlah Penelitian Fisik per tanggal .......................              
                 
VII Selisih (IV-V)              
                 
CATATAN:
Jumlah hasil penelitian fisik per tanggal ........... ditarik mundur untuk mendapatkan jumlah persediaan akhir semester

Tim Verifikasi PT Pos Indonesia



.................................... (8)















Mengetahui
Direktur Utama PT Pos Indonesia



.................................... (12)
 Tim Verifikasi Semesteran KPDJP
Supervisor


.................................... (9)


Ketua 


.................................... (10)


Anggota


.................................... (11)



Mengetahui dan Menyetujui
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak



.................................... (13)




III. Benda Meterai Rusak/Kadaluarsa
No URAIAN Benda Meterai Jumlah Keterangan
Rp. 3.000 Rp. 6.000 Keping/Lembar Rupiah
Rupiah Keping Keping Rupiah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
                 
I Saldo Awal Benda Meterai Rusak/Kadaluarsa              
                 
II Penerimaan Benda Meterai Rusak/Kadaluarsa dari KPRK              
                 
III Pemusnahan Benda Meterai Rusak/Kadaluarsa              
                 
IV Saldo Akhir Benda Meterai Rusak/Kadaluarsa per tanggal               
                 
V Jumlah Penelitian Fisik per tanggal .......................              
                 
VII Selisih (IV-V)              
                 

Tim Verifikasi PT Pos Indonesia



.................................... (14)















Mengetahui
Direktur Utama PT Pos Indonesia 



.................................... (18)
 Tim Verifikasi Semesteran KPDJP
Supervisor


.................................... (15)


Ketua 


.................................... (16)


Anggota


.................................... (17)



Mengetahui dan Menyetujui
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak



.................................... (19)






PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA VERIFIKASI TRIWULANAN (BAVS)
(Lampiran 16)


  1. Petunjuk Pengisian BAVS
Angka (1) : Diisi dengan Nomor BAVS dengan struktur : nomor urut, kode surat dan tahun dikeluarkannya BAVS.
Angka (2) : Diisi dengan hari pelaksanaan verifikasi semesteran 
Angka (3) : Diisi dengan tanggal pelaksanaan verifikasi semesteran 
Angka (4) : Diisi dengan bulan pelaksanaan verifikasi semesteran 
Angka (5) : Diisi dengan tahun pelaksanaan verifikasi semesteran 
Angka (6) : Diisi dengan Nama, NIP, Pangkat dan Jabatan Supervisor, Ketua dan Anggota Tim Verifikasi Benda Meterai KPDJP
Angka (7) : Diisi dengan nomor Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
Angka (8) : Cukup jelas
Angka (9) : Diisi dengan semester dimana dilakukan stock opname di Unit Bisnis Ritel (Pusat PT Pos Indonesia) 
Angka (10) : Diisi dengan NPWP Unit Bisnis Ritel (PT Pos Indonesia Pusat)
Angka (11) : Cukup jelas
Angka (12) : Cukup jelas
Angka (13) : Diisi dengan nama perwakilan dari Unit Bisnis Ritel PT Pos Indonesia yang dilakukan pemeriksaan fisik (stock opname) 
Angka (14) : Cukup jelas
Angka (15) : Cukup jelas
Angka (16) : Diisi nama, NIP Pos dan tanda tangan pegawai PT Pos yang bersama-sama melakukan cek fisik (jumlah bisa ditambah/fleksibel)
Angka (17) : Diisi nama, NIP dan tanda tangan Supervisor Tim Verifikasi KPDJP
Angka (18) : Diisi nama, NIP dan tanda tangan Ketua Tim Verifikasi KPDJP
Angka (19) : Diisi nama, NIP dan tanda tangan Anggota Tim Verifikasi KPDJP
Angka (20) : Diisi nama, NIP Pos dan tanda tangan Direktur PT Pos Indonesia (Persero)
Angka (21) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Sekretaris Ditjen Pajak

  1. Petunjuk Pengisian Tabel Verifikasi Semesteran
Angka (1) : Diisi dengan semester dimana dilakukan stock opname di Unit Bisnis Ritel (Pusat PT Pos Indonesia)
Angka (2) : Diisi nama, NIP Pos dan tanda tangan pegawai PT Pos yang bersama-sama melakukan cek fisik (jumlah bisa ditambah/fleksibel)
Angka (3) : Diisi nama, NIP dan tanda tangan Supervisor Tim Verifikasi KPDJP
Angka (4) : Diisi nama, NIP dan tanda tangan Ketua Tim Verifikasi KPDJP
Angka (5) : Diisi nama, NIP dan tanda tangan Anggota Tim Verifikasi KPDJP
Angka (6) : Diisi nama, NIP Pos dan tanda tangan Direktur PT Pos Indonesia (Persero)
Angka (7) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Sekretaris Ditjen Pajak
Baris I Kolom (3) sampai dengan (8) : Diisi dengan saldo jumlah Benda Meterai awal semester dimaksud sesuai laporan G-15 di PT Pos Indonesia
Baris II Kolom (3) sampai dengan (8) : Diisi dengan penerimaan Benda Meterai yang diterima dari Perum Peruri selama semester bersangkutan
Baris III Kolom (3) sampai dengan (8) : Diisi dengan total jumlah persediaan Benda Meterai awal semester ditambah pencetakan Benda Meterai oleh Perum Peruri selama semester bersangkutan
Baris IV.a Kolom (3) sampai dengan (8) : Penjualan dan pemusnahan Benda Meterai secara nasional
Baris IV.b Kolom (3) sampai dengan (8) : Pemusnahan Benda Meterai secara nasional
Baris V Kolom (3) sampai dengan (8) : Cukup jelas
Baris VI.1.a Kolom (3) sampai dengan (8) : Diisi sesuai hasil stock opname Benda Meterai
Baris VI.1.b Kolom (3) sampai dengan (8) : Diisi sesuai hasil stok opname Benda Meterai
Baris VI.2. Kolom (3) sampai dengan (8) : Cukup jelas
Baris VI.3. Kolom (3) sampai dengan (8) : Cukup jelas
Baris VII : Cukup jelas

  1. Petunjuk Pengisian Tabel Benda Meterai Baik
Baris I Kolom (3) sampai dengan (8) : Diisi dengan saldo jumlah Benda Meterai baik awal semester dimaksud sesuai laporan G-15 di PT Pos Indonesia
Baris II Kolom (3) sampai dengan (8) : Diisi dengan penerimaan Benda Meterai baik yang diterima dari Perum Peruri selama semester bersangkutan
Baris III Kolom (3) sampai dengan (8) : Diisi dengan pengiriman Benda Meterai baik ke KPRK menurut Buku persediaan G-15
Baris IV Kolom (3) sampai dengan (8) : Diisi dengan saldo akhir Benda Meterai baik menurut buku persediaan G-15
Baris V Kolom (3) sampai dengan (8) : Diisi dengan jumlah persediaan Benda Meterai hasil penghitungan fisik (stock opname)
Baris VI Kolom (3) sampai dengan (8) : Selisih antara Jumlah Benda Meterai menurut Buku Persediaan G-15 dengan Hasil Perhitungan Fisik (stock opname)
Angka (8) : Diisi nama, NIP Pos dan tanda tangan pegawai PT Pos yang bersama-sama melakukan cek fisik (jumlah bisa ditambah/fleksibel)
Angka (9) : Diisi nama, NIP dan tanda tangan Supervisor Tim Verifikasi KPDJP
Angka (10) : Diisi nama, NIP dan tanda tangan Ketua Tim Verifikasi KPDJP
Angka (11) : Diisi nama, NIP dan tanda tangan Anggota Tim Verifikasi KPDJP
Angka (12) : Diisi nama, NIP Pos dan tanda tangan Direktur PT Pos Indonesia (Persero)
Angka (13) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Sekretaris Ditjen Pajak

  1. Petunjuk Pengisian Tabel Benda Meterai Rusak/Kadaluarsa
Baris I Kolom (3) sampai dengan (8) : Diisi dengan saldo jumlah Benda Meterai Rusak/Kadaluarsa awal semester dimaksud sesuai laporan G-15 di PT Pos Indonesia
Baris II Kolom (3) sampai dengan (8) : Diisi dengan penerimaan Benda Meterai Rusak/Kadaluarsa yang diterima dari KPRK selama semester bersangkutan
Baris III Kolom (3) sampai dengan (8) : Diisi dengan Pemusnahan Benda Meterai yang telah dilakukan antara PT Pos Indonesia dengan DJP selama semester bersangkutan
Baris IV Kolom (3) sampai dengan (8) : Diisi dengan saldo akhir Benda Meterai Rusak/Kadaluarsa menurut buku persediaan G-15
Baris V Kolom (3) sampai dengan (8) : Diisi dengan jumlah persediaan Benda Meterai Rusak/Kadaluarsa hasil penghitungan fisik (stock opname)
Baris VI Kolom (3) sampai dengan (8) : Selisih antara Jumlah Benda Meterai Rusak/Kadaluarsa menurut Buku Persediaan G-15 dengan Hasil Perhitungan Fisik (stock opname)
Angka (14) : Diisi nama, NIP Pos dan tanda tangan pegawai PT Pos yang bersama-sama melakukan cek fisik (jumlah bisa ditambah/fleksibel)
Angka (15) : Diisi nama, NIP dan tanda tangan Supervisor Tim Verifikasi KPDJP
Angka (16) : Diisi nama, NIP dan tanda tangan Ketua Tim Verifikasi KPDJP
Angka (17) : Diisi nama, NIP dan tanda tangan Anggota Tim Verifikasi KPDJP
Angka (18) : Diisi nama, NIP Pos dan tanda tangan Direktur PT Pos Indonesia (Persero)
Angka (19) : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Sekretaris Ditjen Pajak










Lampiran 17
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BENDA METERAI KARENA KONDISI KAHAR
Nomor : BA...../......./.......... (1)




Pada hari ini, ........ (2).......... tanggal ........... (3)......... bulan .............. (4) ............ tahun .........(5)............, sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-48/PJ/2010 tanggal 05 April 2010 perihal Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai, kami :

No Nama/NIP Pangkat/Golongan Jabatan
      (6)

Sesuai Surat Permohonan PT Pos Indonesia Nomor .........(7)....... tentang Permohonan Persetujuan Kondisi Kahar beserta bukti-bukti pendukungnya, kami telah melakukan pemeriksaan fisik atas kondisi kahar pengelolaan dan penjualan Benda Meterai dari :

Nama
 : PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang........ (8)
NPWP
 : ............................................................ (9)
Alamat
 : ........................................................... (10)
Telepon
 : ........................................................... (11)

dan memberitahukan serta menjelaskan hasil penelitian kepada Wajib Pajak yang diwakili oleh :

Nama
 : .......................................................... (12)
Jabatan
 : .......................................................... (13)
Alamat
 : .......................................................... (14)
berupa hasil pemeriksaan fisik karena kondisi kahar sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Fisik Karena Kondisi Kahar ini dibuat dan apabila dikemudian hari ditemukan data lain yang belum terungkap maka akan dilakukan penelitian kembali dan dapat diberikan pengenaan sanksi kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Tim Verifikasi PT Pos Indonesia



____________________ (15)













MENGETAHUI :
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero)



____________________ (19)		 Tim Verifikasi Benda Meterai KPDJP
Supervisor

____________________ (16)


Ketua Tim

____________________ (17)


Anggota

____________________ (18)



MENGETAHUI/MENYETUJUI
Sekretaris Direktorat Jenderal




____________________ (20)










Lampiran 17a
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


PEMERIKSAAN FISIK BENDA METERAI KARENA KONDISI KAHAR
KANTOR POS PEMERIKSA ......................................... (1)


No Benda Meterai dalam Kondisi Baik Benda Meterai dalam Kondisi Rusak
Meterai Tempel Kertas Meterai Meterai Tempel Kertas Meterai
Kopur Rp. 3000,- Kopur Rp. 6000,- A3 Kopur Rp. 3000 A3 Kopur Rp. 6000 A4 Kopur Rp. 6000 Kopur Rp. 3000,- Kopur Rp. 6000,- A3 Kopur Rp. 3000 A3 Kopur Rp. 6000 A4 Kopur Rp. 6000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     



Tim Verifikasi PT Pos Indonesia



____________________ (2)













Mengetahui
Direktur Utama PT Pos Indonesia



____________________ (6)
 Tim Verifikasi Benda Meterai KPDJP
Supervisor

____________________ (3)


Ketua Tim

____________________ (4)


Anggota

____________________ (5)



Mengetahui dan Menyetujui
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak




____________________ (7)






PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BENDA METERAI KARENA KONDISI KAHAR
(Lampiran 17)


  1. Format Berita Acara Kondisi Kahar
Angka (1) : Diisi dengan nomor Berita Acara Pemeriksaan Fisik Karena Kondisi Kahar
Angka (2) : Diisi dengan hari dilakukannya Pemeriksaan Fisik karena Kondisi Kahar
Angka (3) : Diisi dengan tanggal dilakukannya Pemeriksaan Fisik karena Kondisi Kahar
Angka (4) : Diisi dengan bulan dilakukannya Pemeriksaan Fisik karena Kondisi Kahar
Angka (5) : Diisi dengan tahun dilakukannya Pemeriksaan Fisik karena Kondisi Kahar
Angka (6) : Diisi dengan Nama, NIP, Pangkat dan Jabatan Ketua dan Anggota Tim Verifikasi Benda Meterai KPDJP
Angka (7) : Diisi dengan Surat Permohonan Kahar PT Pos Indonesia
Angka (8) : Diisi Cabang PT Pos Indonesia yang terkena Kondisi Kahar
Angka (9) : Cukup jelas
Angka (10) : Cukup jelas
Angka (11) : Cukup jelas
Angka (12) : Nama Wakil PT Pos Indonesia
Angka (13) : Cukup jelas
Angka (14) : Cukup jelas
Angka (15) : Nama, NIP Pos dan tanda tangan Wakil PT Pos Indonesia
Angka (16) : Nama, NIP dan tanda tangan Supervisor Tim Verifikasi Benda Meterai KPDJP
Angka (17) : Nama, NIP dan tanda tangan Ketua Tim Verifikasi Benda Meterai KPDJP
Angka (18) : Nama, NIP dan tanda tangan Anggota Tim Verifikasi Benda Meterai KPDJP (jumlah bisa ditambah/fleksibel)
Angka (19) : Nama, NIP dan tanda tangan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero)
Angka (20) : Nama, NIP dan tanda tangan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak

  1. Lampiran Rincian Penjualan dan Penyetoran
Angka (1) : Nama Kantor Pos Pemeriksa
Kolom 1 : Cukup jelas
Kolom 2 : Cukup jelas
Kolom 3 : Cukup jelas
Kolom 4 : Cukup jelas
Kolom 5 : Cukup jelas
Kolom 6 : Cukup jelas
Kolom 7 : Cukup jelas
Kolom 8 : Cukup jelas
Kolom 9 : Cukup jelas
Kolom 10 : Cukup jelas
Kolom 11 : Cukup jelas
Angka (2) : Nama, NIP Pos dan tanda tangan Wakil PT Pos Indonesia
Angka (3) : Nama, NIP dan tanda tangan Supervisor Tim Verifikasi Benda Meterai KPDJP
Angka (4) : Nama, NIP dan tanda tangan Ketua Tim Verifikasi Benda Meterai KPDJP
Angka (5) : Nama, NIP dan tanda tangan Anggota Tim Verifikasi Benda Meterai KPDJP (jumlah bisa ditambah/fleksibel)
Angka (6) : Nama, NIP dan tanda tangan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero)
Angka (7) : Nama, NIP dan tanda tangan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak










Lampiran 18
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .........
KANTOR PELAYANAN PAJAK................


Nomor : ....................................... dd/mm/yyyy
Lampiran : .......................................
Hal : Surat Teguran


Yth. Sdr. Kepala Kantor Pos Pemeriksa ..........
................................................................
..............................................................


Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai antara lain disepakati bahwa Kantor Pos Pemeriksa menyampaikan Laporan Bulanan Penjualan dan Persediaan Benda Meterai beserta bukti setor uang hasil penjualan kepada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Kantor Pos Pemeriksa, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Menurut catatan dalam tata usaha kami, sampai dengan tanggal 10 bulan ini, kami belum menerima Laporan Bulanan Penjualan dan Laporan Bulanan Persediaan Benda Meterai yang dilampiri bukti setor (SSP lembar ke-3 atau SSP Khusus) dari KPRK............. untuk bulan ............ tahun .................

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami minta Saudara untuk menyampaikan laporan dimaksud dan harus sudah kami terima paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya batas waktu diterimanya laporan tersebut.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.



a.n. Direktur Jenderal
       Kepala KPP ......................





       .......................................
       NIP .................................




Tembusan :
1.  Direktur Peraturan Perpajakan I
2.  Kantor Wilayah DJP ...........................
3.  Kepala Unit Ritel PT. Pos Indonesia (Persero)








Lampiran 19
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .........
KANTOR PELAYANAN PAJAK................

Nomor : ....................................... dd/mm/yyyy
Lampiran : .......................................
Hal : Surat Pemberitahuan Kekurangan Setor
  Hasil Penjualan Benda Meterai (SPKS)


Yth. Sdr. Kepala Kantor Pos Pemeriksa ..........
................................................................
..............................................................


Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pengelolaan dan Penjualan Benda Meterai antara lain disepakati bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) berkewajiban menyetorkan sepenuhnya uang hasil penjualan Benda Meterai setiap hari ke rekening giro atas nama Kas Negara c.q. Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Kantor Pos Pemeriksa.

Menurut hasil Penelitian Penjualan, Saudara kurang/tidak menyetorkan hasil penjualan Benda Meterai bulan *) ................. sebesar Rp. ........................

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Saudara diminta untuk menyetorkan kekurangan dimaksud paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal surat ini, dengan mencantumkan uraian "Setoran Tambahan atas hasil penjualan Benda Meterai sesuai SPKS Nomor S-.................", pada Surat Setoran Pajak (SSP).

Bukti penyetoran atas kekurangan setor uang hasil penjualan Benda Meterai tersebut di atas, harus sudah kami terima paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal penyetoran.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.



a.n. Direktur Jenderal
       Kepala KPP ......................





       .......................................
       NIP .................................




Tembusan :
1.  Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak
2.  Kantor Wilayah DJP ...........................
3.  Kepala Unit Bisnis Ritel PT. Pos Indonesia (Persero)








Lampiran 20
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .........
KANTOR PELAYANAN PAJAK................

Nomor : ....................................... dd/mm/yyyy
Lampiran : .......................................
Hal : Permintaan Konfirmasi atas Penyetoran
  Hasil Penjualan Benda Meterai Bulan ................


Yth. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ................
..............................................................................................
.................................................................................


Untuk menguji keabsahan jumlah setoran atas hasil penjualan Benda Meterai, bersama ini kami minta bantuan Saudara untuk memberikan jawaban konfirmasi atas penyetoran penjualan Benda Meterai oleh PT Pos Indonesia (Persero) di wilayah kerja Saudara, dengan mengisi daftar perincian penjualan dan penyetoran Benda Meterai serta jawaban konfirmasi terlampir, dan mengirimkannya kembali kepada kami.

Mengingat pentingnya jawaban konfirmasi tersebut, kami mohon agar jawaban konfirmasi Saudara dapat kami terima paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.


 
a.n. Direktur Jenderal
       Kepala KPP ......................





       .......................................
       NIP .................................


Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah DJP ...........................
Lampiran 20
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .........
KANTOR PELAYANAN PAJAK................
Jalan             .......................................
Kotak Pos      .......................................
Homepage     .......................................
   Telepon    .......................................
               .......................................
Faksimili   .......................................


DAFTAR PERINCIAN PENJUALAN DAN PENYETORAN BENDA METERAI
SERTA JAWABAN KONFIRMASI
Nama WP : .................................................................
NPWP : .................................................................
Alamat : .................................................................
Bulan : .................................................................

No Penjualan Benda Meterai Setoran Penjualan Benda Meterai Jawaban Konfirmasi
Tanggal Penjualan Rupiah Tanggal Setoran Kode Akun NTPN Rupiah Ada/Tidak Ada Tanggal Setoran NTPN Jumlah Yang Disetor (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1                    
2                    
3                    
.....                    
.....                    
dst                    
31                    
              Jumlah                  

Catatan:
  1. Kolom 1 sampai dengan 7 diisi oleh KPP.
  2. Kolom 8 diisi oleh KPPN dengan mengisi:
    1. "Ada" apabila data yang dimaksud ada.
    2. "Tidak Ada" apabila data yang dimaksud tidak ada.
  3. Kolom 9 diisi oleh KPPN menyebutkan tanggal setor menurut KPPN.
  4. Kolom 10 diisi oleh KPPN menyebutkan NTPN.
  5. Kolom 11 diisi oleh KPPN menyebutkan jumlah setoran menurut KPPN.
Yang Memberi Konfirmasi







.......................................
NIP .................................
Yang Meminta Konfirmasi
a.n. Direktur Jenderal
       Kepala KPP ......................





       .......................................
       NIP .................................









Lampiran 21
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


PT POS INDONESIA (PERSERO)
DIVISI REGIONAL ....................




LAPORAN TRIWULANAN PENJUALAN DAN PERSEDIAAN BENDA METERAI
DIVRE ............. PT POS INDONESIA (PERSERO)
TRIWULAN..........
 Kepada :
Yth. Kepala Kanwil DJP .............
       Di ......................................


No Bulan/Uraian Bulan ..... Bulan ..... Bulan ..... Total
Meterai Tempel Kertas
Meterai
@
6.000		 Meterai Tempel Kertas
Meterai
@
6.000		 Meterai Tempel Kertas
Meterai
@
6.000		 Materai Tempel Kertas
Meterai
@
6.000
Desain
2005		 Desain
2009		 Desain
2005		 Desain
2009		 Desain
 2005		 Desain
2009		 Desain
2005		 Desain
2009
@
3.000		 @
6.000		 @
3.000		 @
6.000		 @
3.000		 @
 6.000		 @
3.000		 @
 6.000		 @
3.000		 @
6.000		 @
 3.000		 @
6.000		 @
3.000		 @
6.000		 @
3.000		 @
6.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
I Saldo Awal                                        
  Jumlah Saldo Awal (I)                                        
                                           
II Penerimaan                                        
  a. Terima Dari Kantor Pusat Bandung                                        
  b. Terima Dari KPRK Lain                                        
  Jumlah Penerimaan (II)                                        
III Jumlah Persediaan Spv Keuangan (I+II)                                        
                                           
IV Pengeluaran                                        
  a. Penjualan                                        
  b. Kirim ke KPRK Lain                                        
  c. Pengembalian Ke Kantor Pusat Bandung                                        
  Jumlah Pengeluaran (IV)                                                 
                                           
V Jumlah Sisa Akhir Persediaan (III-IV)                                        
  Kontrol (I+II-IV)                                        
  Selisih (V-VI)                                        
VI Sisa Akhir Persediaan (Sesuai G-15)                                        



Kepala Divisi Regional............




__________________________
Nippos
Lampiran 21a
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


PT POS INDONESIA (PERSERO)
DIVISI REGIONAL ....................




LAMPIRAN LAPORAN TRIWULANAN PENJUALAN DAN PERSEDIAAN
DIVRE ............. PT POS INDONESIA (PERSERO)
BULAN..........
 Kepada :
Yth. Kepala Kanwil DJP .............
       Di ......................................


No KPRK Saldo Awal PENERIMAAN BENDA
METERAI		 PENJUALAN PROVISI PENGIRIMAN Saldo akhir Persediaan (Sesuai G-15)
Diterima dari
Ka. Pusat		 Penerimaan
KPRK Lain		 Dikembalikan
ke Ka. Pusat		 Pengeluaran
KPRK Lain
METERAI
TEMPEL		 METERAI
TEMPEL		 METERAI
TEMPEL		 METERAI
TEMPEL		 JUMLAH
KEPING		 BESAR
UANG		 METERAI
TEMPEL		 METERAI
TEMPEL		 METERAI TEMPEL JUMLAH
KEPING		 BESAR
UANG
3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000
Rp Rp (3+5+7)-(9+15+17) (4+6+8)-(10+16+18) (18+19) Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22
1                   - - -         - - - -
2                   - - -         - - - -
3                   - - -         - - - -
4                   - - -         - - - -
5                   - - -         - - - -
6                   - - -         - - - -
7                   - - -         - - - -
8                   - - -         - - - -
                    - - -         - - - -
9                   - - -         - - - -
10                   - - -         - - - -
11                   - - -         - - - -
12                   - - -         - - - -
13                   - - -         - - - -
                    - - -         - - - -
14                   - - -         - - - -
15                   - - -         - - - -
16                   - - -         - - - -
17                   - - -         - - - -
18                   - - -         - - - -
19                   - - -         - - - -
                                         
                                         
                                         
                                         
  JUMLAH : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Kepala Divisi Regional............




__________________________
Nippos









Lampiran 22
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


PT POS INDONESIA 
DIVISI RITEL DAN FILATELI
Kepada :
Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
       Di Jakarta



LAPORAN BULANAN PENERIMAAN BENDA METERAI DARI PERUM PERURI
DAN PENGIRIMAN BENDA METERAI KE KANTOR POS PEMERIKSA
PT POS INDONESIA (PERSERO)

BULAN.....
    Meterai Tempel Kertas Meterai
@ 6.000
Desain 2005 Desain 2009
@ 3.000 @ 6.000 @ 3.000 @ 6.000
1 2 3 4 5 6 7
I Saldo Awal          
  Jumlah Saldo Awal (I)          
             
II  Penerimaan          
  a. Terima Dari Perum Peruri          
             
  Jumlah Penerimaan (II)          
III Jumlah Persediaan Spv Keuangan (I+II)          
             
IV Pengeluaran          
  a. Kirim Ke KPRK          
             
             
V Sisa Akhir Persediaan (Sesuai G-15)          



VP Ritel dan Filateli




__________________________
NIP Pos









Lampiran 22a
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


PT POS INDONESIA 
DIVISI RITEL DAN FILATELI
Kepada :
Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
       Di Jakarta



LAPORAN BULANAN PENERIMAAN BENDA METERAI RUSAK, CACAT, KADALUARSA
PT POS INDONESIA (PERSERO)


BULAN.....
    Meterai Tempel Kertas Meterai
@ 6.000
Desain 2005 Desain 2009
@ 3.000 @ 6.000 @ 3.000 @ 6.000
1 2 3 4 5 6 7
I Saldo Awal          
  Jumlah Saldo Awal (I)          
             
II  Penerimaan          
  Terima dari KPRK          
             
  Jumlah Penerimaan (II)          
III Jumlah Persediaan Spv Keuangan (I+II)          
             
IV Pengeluaran          
  a. Pengembalian Ke DJP          
  b. Pemusnahan           
             
V Sisa Akhir Persediaan (Sesuai G-15)          



VP Ritel dan Filateli




__________________________
NIP Pos








Lampiran 23
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


PT POS INDONESIA (PERSERO)
DIVISI RITEL DAN FILATELI
Kepada :
Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
       Di Jakarta



LAPORAN TAHUNAN BENDA METERAI YANG DAPAT DIMUSNAHKAN
SESUAI KETENTUAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NO BULAN METERAI TEMPEL KERTAS BERMETERAI METERAI TEMPEL METERAI TEMPEL JUMLAH KEPING BESAR UANG
2000 3000 6000 A3 A3 A4 TAHUN 2002 TAHUN 2005
2000 6000 6000 3000 6000 3000 6000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
1 SALDO AWAL 1/1/20..                        
                           
2 JANUARI                        
                           
                           
3 PEBRUARI                        
                           
                           
4 MARET                        
                           
                           
5 APRIL                        
                           
                           
6 MEI                        
                           
                           
7 JUNI                        
                           
                           
8 JULI                        
                           
                           
9 AGUSTUS                        
                           
                           
10 SEPTEMBER                        
                           
                           
11 OKTOBER                        
                           
                           
12 NOPEMBER                        
                           
                           
13 DESEMBER                        
                           
                           
14 SALDO AKHIR 31/12/20.....                        
                           



VP RITEL DAN FILATELI




__________________________
Nippos.








Lampiran 24
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-48/PJ/2010
Tanggal : 05 April 2010


DAFTAR KANTOR POS PEMERIKSA DAN KPP PENERIMA LAPORAN
NO NAMA KANTOR KPP KANWIL
DIVRE I
1 Banda Aceh KPP Pratama Banda Aceh Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam
2 Sigli KPP Pratama Banda Aceh Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam
3 Lhokseumawe KPP Pratama Lhokseumawe Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam
4 Meulaboh KPP Pratama Meulaboh Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam
5 Langsa KPP Pratama Langsa Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam
6 Tapaktuan KPP Pratama Tapaktuan Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam
7 Kutacane KPP Pratama Subulussalam Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam
8 Binjai KPP Pratama Binjai Kanwil DJP Sumatera Utara I
9 Medan KPP Madya Medan Kanwil DJP Sumatera Utara I
10 Tebingtinggideli KPP Pratama Tebing Tinggi Kanwil DJP Sumatera Utara II
11 Kisaran KPP Pratama Kisaran Kanwil DJP Sumatera Utara II
12 Rantauprapat KPP Pratama Rantau Prapat Kanwil DJP Sumatera Utara II
13 Pematangsiantar KPP Pratama Pematang Siantar Kanwil DJP Sumatera Utara II
14 Padangsidempuan KPP Pratama Padang Sidempuan Kanwil DJP Sumatera Utara II
15 Gunungsitoli KPP Pratama Sibolga Kanwil DJP Sumatera Utara II
16 Sibolga KPP Pratama Sibolga Kanwil DJP Sumatera Utara II
17 Balige KPP Pratama Balige Kanwil DJP Sumatera Utara II
18 Tarutung KPP Pratama Balige Kanwil DJP Sumatera Utara II
19 Kabanjahe KPP Pratama Kabanjahe Kanwil DJP Sumatera Utara II
       
DIVRE II
1 Pekanbaru KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau
2 Dumai KPP Pratama Dumai Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau
3 Rengat KPP Pratama Rengat Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau
4 Tembilahan KPP Pratama Rengat Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau
5 Tanjungpinang KPP Pratama Tanjung Pinang Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau
6 Batam KPP Pratama Batam Kanwil DJP Riau dan Kep. Riau
7 Padang KPP Pratama Padang Kanwil DJP Sumatra Barat dan Jambi
8 Painan KPP Pratama Padang Kanwil DJP Sumatra Barat dan Jambi
9 Pariaman KPP Pratama Padang Kanwil DJP Sumatra Barat dan Jambi
10 Bukittinggi KPP Pratama Bukittinggi Kanwil DJP Sumatra Barat dan Jambi
11 Lubuksikaping KPP Pratama Bukittinggi Kanwil DJP Sumatra Barat dan Jambi
12 Padangpanjang KPP Pratama Bukittinggi Kanwil DJP Sumatra Barat dan Jambi
13 Sawahlunto KPP Pratama Solok Kanwil DJP Sumatra Barat dan Jambi
14 Solok KPP Pratama Solok Kanwil DJP Sumatra Barat dan Jambi
15 Payakumbuh KPP Pratama Payakumbuh Kanwil DJP Sumatra Barat dan Jambi
       
DIVRE III
1 Baturaja KPP Pratama Baturaja  Kanwil DJP Sumatra Selatan dan Kep. Bangka Belitung
2 Lubuklinggau KPP Pratama Lubuk Linggau  Kanwil DJP Sumatra Selatan dan Kep. Bangka Belitung
3 Pangkalpinang KPP Pratama Pangkal Pinang Kanwil DJP Sumatra Selatan dan Kep. Bangka Belitung
4 Tanjungpandan KPP Pratama Tanjung Pandan Kanwil DJP Sumatra Selatan dan Kep. Bangka Belitung
5 Palembang KPP Madya Palembang Kanwil DJP Sumatra Selatan dan Kep. Bangka Belitung
6 Lahat KPP Pratama Lahat Kanwil DJP Sumatra Selatan dan Kep. Bangka Belitung
7 Muaraenim KPP Pratama Prabumulih Kanwil DJP Sumatra Selatan dan Kep. Bangka Belitung
8 Prabumulih KPP Pratama Prabumulih Kanwil DJP Sumatra Selatan dan Kep. Bangka Belitung
9 Bengkulu KPP Pratama Bengkulu Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
10 Metro KPP Pratama Metro Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
11 Bandarlampung KPP Pratama Teluk Betung Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
12 Kotabumi KPP Pratama Kotabumi Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
13 Curup  KPP Pratama Curup Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung
14 Jambi KPP Pratama Jambi Kanwil DJP Sumatra Barat dan Jambi
15 Muarabungo KPP Pratama Muara Bungo Kanwil DJP Sumatra Barat dan Jambi
16 Sungaipenuh KPP Pratama Bangko Kanwil DJP Sumatra Barat dan Jambi
       
DIVRE IV
1 Jakarta Barat KPP BUMN Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
2 Jakarta Jatinegara KPP BUMN Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
3 Jakarta Mampang KPP BUMN Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
4 Jakarta Pusat KPP BUMN Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
5 Jakarta Selatan KPP BUMN Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
6 Jakarta Taman Fatahillah KPP BUMN Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
7 Jakarta Timur KPP BUMN Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
8 Jakarta Utara KPP BUMN Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
9 Serang KPP Pratama Serang Kanwil DJP Banten
10 Ciputat KPP Pratama Serpong Kanwil DJP Banten
11 Tangerang KPP Madya Tangerang Kanwil DJP Banten
12 Cilegon KPP Pratama Cilegon Kanwil DJP Banten
13 Pandeglang KPP Pratama Pandeglang Kanwil DJP Banten
14 Rangkasbitung KPP Pratama Pandeglang Kanwil DJP Banten
15 Cibinong KPP Pratama Cibinong Kanwil DJP Jawa Barat II
16 Bogor KPP Pratama Bogor Kanwil DJP Jawa Barat II
17 Bekasi KPP Pratama Bekasi Utara Kanwil DJP Jawa Barat II
18 Sawangan KPP Pratama Depok Kanwil DJP Jawa Barat II
19 Depok KPP Pratama Depok Kanwil DJP Jawa Barat II
20 Pondokgede KPP Pratama Bekasi Selatan Kanwil DJP Jawa Barat II
       
DIVRE V
1 Sukabumi KPP Pratama Sukabumi Kanwil DJP Jawa Barat I
2 Cianjur KPP Pratama Cianjur Kanwil DJP Jawa Barat I
3 Purwakarta KPP Pratama Purwakarta Kanwil DJP Jawa Barat I
4 Cimahi KPP Pratama Cimahi Kanwil DJP Jawa Barat I
5 Tasikmalaya KPP Pratama Tasikmalaya Kanwil DJP Jawa Barat I
6 Sumedang KPP Madya Bandung Kanwil DJP Jawa Barat I
7 Ujungberung KPP Madya Bandung Kanwil DJP Jawa Barat I
8 Bandung KPP Madya Bandung Kanwil DJP Jawa Barat I
9 Banjar KPP Pratama Ciamis Kanwil DJP Jawa Barat I
10 Ciamis KPP Pratama Ciamis Kanwil DJP Jawa Barat I
11 Garut KPP Pratama Garut Kanwil DJP Jawa Barat I
12 Soreang KPP Pratama Soreang Kanwil DJP Jawa Barat I
13 Karawang KPP Pratama Karawang Utara Kanwil DJP Jawa Barat II
14 Cirebon KPP Pratama Cirebon Kanwil DJP Jawa Barat II
15 Indramayu KPP Pratama Indramayu Kanwil DJP Jawa Barat II
16 Kuningan KPP Pratama Kuningan Kanwil DJP Jawa Barat II
17 Majalengka KPP Pratama Kuningan Kanwil DJP Jawa Barat II
18 Subang KPP Pratama Subang Kanwil DJP Jawa Barat II
       
DIVRE VI
1 Yogyakarta KPP Pratama Yogyakarta Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
2 Bantul KPP Pratama Bantul Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
3 Watesyogya KPP Pratama Wates Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
4 Wonosariyogya KPP Pratama Wonosari Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
5 Blora KPP Madya Semarang Kanwil DJP Jawa Tengah I
6 Brebes KPP Madya Semarang Kanwil DJP Jawa Tengah I
7 Jepara KPP Madya Semarang Kanwil DJP Jawa Tengah I
8 Kendal KPP Madya Semarang Kanwil DJP Jawa Tengah I
9 Kudus KPP Madya Semarang Kanwil DJP Jawa Tengah I
10 Pati KPP Madya Semarang Kanwil DJP Jawa Tengah I
11 Pekalongan KPP Madya Semarang Kanwil DJP Jawa Tengah I
12 Pemalang KPP Madya Semarang Kanwil DJP Jawa Tengah I
13 Purwodadi Grobogan KPP Madya Semarang Kanwil DJP Jawa Tengah I
14 Salatiga KPP Madya Semarang Kanwil DJP Jawa Tengah I
15 Semarang KPP Madya Semarang Kanwil DJP Jawa Tengah I
16 Tegal KPP Madya Semarang Kanwil DJP Jawa Tengah I
17 Ungaran KPP Madya Semarang Kanwil DJP Jawa Tengah I
18 Purwokerto KPP Pratama Purwokerto Kanwil DJP Jawa Tengah II
19 Cilacap KPP Pratama Cilacap Kanwil DJP Jawa Tengah II
20 Kebumen KPP Pratama Kebumen Kanwil DJP Jawa Tengah II
21 Magelang KPP Pratama Magelang Kanwil DJP Jawa Tengah II
22 Klaten KPP Pratama Klaten Kanwil DJP Jawa Tengah II
23 Solo KPP Pratama Surakarta Kanwil DJP Jawa Tengah II
24 Boyolali KPP Pratama Boyolali Kanwil DJP Jawa Tengah II
25 Karanganyar KPP Pratama Karanganyar Kanwil DJP Jawa Tengah II
26 Sragen KPP Pratama Karanganyar Kanwil DJP Jawa Tengah II
27 Purbalingga KP Pratama Purbalingga Kanwil DJP Jawa Tengah II
28 Banjarnegara KP Pratama Purbalingga Kanwil DJP Jawa Tengah II
29 Purworejo KPP Pratama Purworejo Kanwil DJP Jawa Tengah II
30 Sukoharjo KPP Pratama Sukoharjo Kanwil DJP Jawa Tengah II
31 Wonogiri KPP Pratama Sukoharjo Kanwil DJP Jawa Tengah II
32 Temanggung KPP Pratama Temanggung Kanwil DJP Jawa Tengah II
33 Wonosobo KPP Pratama Temanggung Kanwil DJP Jawa Tengah II
       
DIVRE VII
1 Surabaya KPP Madya Surabaya Kanwil DJP Jawa Timur I
2 Surabaya Selatan KPP Madya Surabaya  Kanwil DJP Jawa Timur I
3 Bojonegoro KPP Pratama Bojonegoro Kanwil DJP Jawa Timur II 
4 Jombang KPP Pratama Mojokerto Kanwil DJP Jawa Timur II
5 Mojokerto KPP Pratama Mojokerto Kanwil DJP Jawa Timur II
6 Sumenep KPP Pratama Pamekasan Kanwil DJP Jawa Timur II
7 Pamekasan KPP Pratama Pamekasan Kanwil DJP Jawa Timur II
8 Gresik KPP Pratama Gresik Utara Kanwil DJP Jawa Timur II
9 Madiun KPP Pratama Madiun Kanwil DJP Jawa Timur II
10 Sidoarjo KPP Madya Sidoarjo Kanwil DJP Jawa Timur II
11 Bangkalan KPP Pratama Bangkalan Kanwil DJP Jawa Timur II
12 Lamongan KPP Pratama Lamongan Kanwil DJP Jawa Timur II
13 Magetan KPP Pratama Ngawi Kanwil DJP Jawa Timur II
14 Ngawi KPP Pratama Ngawi Kanwil DJP Jawa Timur II
15 Ponorogo KPP Pratama Ponorogo Kanwil DJP Jawa Timur II
16 Tuban KPP Pratama Tuban Kanwil DJP Jawa Timur II
17 Kediri KPP Pratama Kediri Kanwil DJP Jawa Timur III
18 Pasuruan KPP Pratama Pasuruan Kanwil DJP Jawa Timur III
19 Lumajang KPP Pratama Probolinggo Kanwil DJP Jawa Timur III
20 Probolinggo KPP Pratama Probolinggo Kanwil DJP Jawa Timur III
21 Jember KPP Pratama Jember Kanwil DJP Jawa Timur III
22 Banyuwangi KPP Pratama Banyuwangi Kanwil DJP Jawa Timur III 
23 Tulungagung KPP Pratama Tulungagung Kanwil DJP Jawa Timur III
24 Malang KPP Madya Malang Kanwil DJP Jawa Timur III
25 Blitar KPP Pratama Blitar Kanwil DJP Jawa Timur III
26 Nganjuk KPP Pratama Pare Kanwil DJP Jawa Timur III
27 Pare KPP Pratama Pare Kanwil DJP Jawa Timur III
28 Bondowoso KPP Pratama Situbondo Kanwil DJP Jawa Timur III
29 Situbondo KPP Pratama Situbondo Kanwil DJP Jawa Timur III
30 Lawang KPP Pratama Singosari Kanwil DJP Jawa Timur III
       
DIVRE VIII
1 Mataram KPP Pratama Mataram Barat Kanwil DJP Nusa Tenggara
2 Bima KPP Pratama Raba Bima Kanwil DJP Nusa Tenggara
3 Sumbawabesar KPP Pratama Sumbawa Besar Kanwil DJP Nusa Tenggara
4 Selong KPP Pratama Praya Kanwil DJP Nusa Tenggara
5 Maumere KPP Pratama Maumere Kanwil DJP Nusa Tenggara
6 Kupang KPP Pratama Kupang Kanwil DJP Nusa Tenggara
7 Atambua KPP Pratama Kupang Kanwil DJP Nusa Tenggara
8 Soe KPP Pratama Kupang Kanwil DJP Nusa Tenggara
9 Ende KPP Pratama Ende Kanwil DJP Nusa Tenggara
10 Waingapu KPP Pratama Waingapu Kanwil DJP Nusa Tenggara
11 Denpasar KPP Madya Denpasar Kanwil DJP Bali
12 Gianyar KPP Madya Denpasar Kanwil DJP Bali
13 Singaraja KPP Madya Denpasar Kanwil DJP Bali
14 Tabanan KPP Madya Denpasar Kanwil DJP Bali
       
DIVRE IX
1 Palangkaraya KPP Pratama Palangka Raya Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
2 Sampit KPP Pratama Sampit Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
3 Pangkalanbun KPP Pratama Pangkalan Bun Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
4 Banjarmasin KPP Pratama Banjarmasin Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
5 Banjarbaru KPP Pratama Banjarbaru Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
6 Kandangan KPP Pratama Barabai Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
7 Kotabarupulaulaut KPP Pratama Batulicin Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
8 Amuntai KPP Pratama Tanjung Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
9 Samarinda KPP Pratama Samarinda Kanwil DJP Kalimantan Timur
10 Tarakan KPP Pratama Tarakan Kanwil DJP Kalimantan Timur
11 Bontang KPP Pratama Bontang Kanwil DJP Kalimantan Timur
12 Balikpapan KPP Madya Balikpapan Kanwil DJP Kalimantan Timur
13 Tanjungredeb KPP Pratama Tanjung Redeb Kanwil DJP Kalimantan Timur
14 Tenggarong KPP Pratama Tenggarong Kanwil DJP Kalimantan Timur
15 Pontianak KPP Pratama Pontianak Kanwil DJP Kalimantan Barat
16 Sanggau KPP Pratama Singkawang Kanwil DJP Kalimantan Barat
17 Singkawang KPP Pratama Singkawang Kanwil DJP Kalimantan Barat
18 Ketapang KPP Pratama Ketapang Kanwil DJP Kalimantan Barat
19 Sintang KPP Pratama Sintang Kanwil DJP Kalimantan Barat
       
DIVRE X
1 Parepare KPP Pratama Pare-Pare Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
2 Palopo KPP Pratama Palopo Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
3 Bulukumba KPP Pratama Bulukumba Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
4 Watampone KPP Pratama Watampone Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
5 Kendari KPP Pratama Kendari Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
6 Makassar KPP Madya Makassar Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
7 Mamuju KPP Pratama Mamuju Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
8 Baubau KPP Pratama Bau-Bau Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara
9 Manado KPP Pratama Manado Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
10 Gorontalo KPP Pratama Gorontalo Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
11 Kotamobagu KPP Pratama Kotamobagu Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
12 Palu KPP Pratama Palu Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
13 Luwuk KPP Pratama Luwuk Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
   

DIVRE XI
1 Ternate KPP Pratama Ternate Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
2 Ambon KPP Pratama Ambon Kanwil DJP Papua dan Maluku
3 Tual KPP Pratama Ambon Kanwil DJP Papua dan Maluku
4 Sorong KPP Pratama Sorong Kanwil DJP Papua dan Maluku
5 Jayapura KPP Pratama Jayapura Kanwil DJP Papua dan Maluku
6 Merauke KPP Pratama Jayapura Kanwil DJP Papua dan Maluku
7 Timika KPP Pratama Timika Kanwil DJP Papua dan Maluku
8 Biak KPP Pratama Biak Kanwil DJP Papua dan Maluku
9 Nabire KPP Pratama Biak Kanwil DJP Papua dan Maluku
10 Manokwari KPP Pratama Manokwari Kanwil DJP Papua dan Maluku