LAMPIRAN
	PERATURAN MENTERI KEUANGAN
	NOMOR	:	73/PMK.03/2010
	TENTANG	:	PENUNJUKAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN KONTRAKTOR ATAU PEMEGANG KUASA/PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA

I.	UMUM SINGKATAN: a. BKP : Barang Kena Pajak b. JKP : Jasa Kena Pajak c. KPP : Kantor Pelayanan Pajak d. NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak e. KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara f. PPN : Pajak Pertambahan Nilai g. PPnBM : Pajak Penjualan atas Barang Mewah h. SSP : Surat Setoran Pajak
II.	TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin sebagai penyetor atas nama Rekanan. Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, maka Rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1dibuat dalam rangkap 3 (tiga): lembar kesatu untuk Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin; lembar kedua untuk Rekanan; dan lembar ketiga untuk Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN. SSP sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukkan sebagai berikut: lembar kesatu untuk Rekanan; lembar kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos; lembar ketiga untuk Rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN; lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos; dan lembar kelima untuk Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin yang dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN. Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin yang melakukan pemungutan wajib membubuhkan cap "Disetor Tanggal .............." dan menandatanganinya pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 5. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM.
III.	TATA CARA PELAPORAN Pelaporan dilakukan setiap bulan ke KPP tempat Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin terdaftar dengan menggunakan formulir "Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN" paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, dilampiri Faktur Pajak lembar ke-3 dan SSP lembar ke-5.

---

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian T.U. Departemen ttd. Antonius Suharto NIP 195404281974051001

MENTERI KEUANGAN,                                      ttd.                                 SRI MULYANI INDRAWATI