Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	: SE-34/PJ.22/1988
Tanggal	: 1 Oktober 1988

					Jakarta, 15 September 1988
Nomor	:	S-1032/MK.04/1988			KEPADA
Perihal	:	Ketentuan perpajakan dalam Kontrak Karya Pertambangan		Yth.	Sdr. DIREKTUR JENDERAL PAJAK Jalan Gatot Subroto 40 - 42 JAKARTA
		1.	Sehubungan dengan surat Saudara No. : S-1300/PJ.3/1988 tanggal 29 Juli 1988 perihal : Penangguhan PPN atas impor dalam rangka Kontrak Karya Pertambangan dengan ini diberitahukan bahwa Kontrak Karya Pertambangan hendaknya diberlakukan/dipersamakan dengan Undang-undang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus (spocial treatment/lex specialis). Dengan perkataan lain, Undang-undang Perpajakan berlaku secara umum kecuali diatur secara khusus dalam Kontrak Karya.
		2.	Khusus yang menyangkut penangguhan PPN atas impor, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 827/KMK.04/1984 tanggal 9 Agustus 1984 dapat diperluas dengan barang/peralatan sebagaimana tersebut dalam Kontrak Karya asalkan mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
		Demikian penegasan kami agar Saudara maklum.
					MENTERI KEUANGAN ttd J. B. SUMARLIN
		Tembusan Yth. : - Sdr. Menteri Muda Keuangan.