DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK INSPEKSI PAJAK ..........................

LAMPIRAN : I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : ...................................

TENTANG

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG SEHARUSNYA TIDAK TERHUTANG

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Memperhatikan	:	Surat Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Nomor ..................... tanggal ..................... dari :
		Nama/Kuasa Wajib Pajak			:	.....................
		A l a m a t			:	.....................
		N P W P			:	.....................
Menimbang	:	a.	Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap bukti-bukti pembayaran/pemotongan/pemungutan yang diserahkan ternyata, bahwa Pajak Penghasilan yang telah dibayar/dipotong/dipungut merupakan pembayaran Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terhutang PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26*)
			atas nama	..........................................
			N P W P	..........................................
		b.	bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan.
Menngingat	:	1.	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983;
		2	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 950/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
		Kepada :	Nama / Kuasa Wajib Pajak		:	.....................
			A l a m a t		:	.....................
			N P W P		:	.....................
		untuk masa pajak .....................ditetapkan jumlah kelebihan pembayaran PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26 *) sebesar Rp. ..................... (..........................................)
		Keputusan ini akan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.
				....................., ..................... A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA INSPEKSI PAJAK .................................... NIP. ...........................
		*) coret yang tidak perlu

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK INSPEKSI PAJAK ..........................

LAMPIRAN : II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : ...................................

TENTANG

KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI/PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG SEHARUSNYA TIDAK TERHUTANG

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Memperhatikan	:	Surat Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Nomor ..................... tanggal ..................... dari :
		Nama/Kuasa Wajib Pajak		:	.....................
		A l a m a t		:	.....................
		N P W P		:	.....................
Menimbang	:	a.	Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata ternyata terdapat kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang seharusnya tidak terhutang : *)
		b.	Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang seharusnya tidak terhutang *)
Menngingat	:	1.	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983;
		2.	Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983;
		3.	Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985;
		4.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983;
		5.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1083/KMK.04/1984 tanggal 24 Oktober 1984;
		6.	Surat Edaran Nomor SE-41/PJ.3/1985 tanggal 25 Mei 1985 (Seri PPN-50).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI/PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG SEHARUSNYA TIDAK TERHUTANG *)
		Kepada :	Nama		:	.....................
			Alamat		:	.....................
			N P W P		:	.....................
			Pengukuhan PPN		:	.....................
			untuk masa pajak		:
		ditetapkan jumlah kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebesar Rp. ..................... (..........................................)
		Keputusan ini akan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.
				....................., ..................... A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA INSPEKSI PAJAK .................................... NIP. ...........................
		*) coret yang tidak perlu