Lampiran 1
SE. DIRJEN PAJAK
NO.	:	SE-03/PJ.56/1988
TGL.	:	12 JANUARI 1988

PEMERIKSAAN PAJAK

Pelaksanaan : Pemeriksaan Pajak/Auditor

KEADAAN/PERBUATAN :		BUKTI :
1.	Tidak mendaftarkan diri	1.	Catatan pada Buku Register NPWP : tidak ada.
			Bukti adanya kegiatan WP :
			Kontrak-kontrak, Faktur-faktur dan lain sebagainya.
2.	Menyalahgunakan/menggunakan tanpa Hak NPWP	2.	Faktur-faktur dengan NPWP milik orang/perusahaan lain.
3.	Tidak menyampaikan SPT.	3.	Catatan pada Buku Register Penerimaan SPT : tidak ada.
			-	Surat Teguran : ada.
			-	Surat permohonan penundaan SPT : tidak ada.
4.	Menyampaiakn SPT yang isinya tidak benar/tidak lengkap/melampirkan keterangan yang tidak benar.	4.	Hasil pemeriksaan SPT :
			-	Buku Harian,
			-	Buku Besar,
			-	Dokumen Pendukung,
			-	Pajak-pajak yang kurang dibayar.
5.	Memperlihatkan pembukuan, catatan/dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.	5.	Pembukuan, catatan, dokumen-dokumen yang palsu dan yang benar.
6.	Tidak bersedia memperlihatkan/meminjamkan pembukuan, catatan & dokumen-dokumen.	6.	Surat pernyataan penolakan pemeriksaan/Surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan/Berita Acara Penolakan.
7.	Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut/dipotong.	7.	Bukti pungutan pajakyang dilakukan
	↓		↓
	DUGAAN KUAT ADANYA TINDAK PIDANA		BUKTI :

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK
Dalam Laporan harus dijelaskan :

-	"Keadaan", perbuatan yang dilakukan WP.
-	Bukti-bukti pendukung yang menyebabkan adanya dugaan tersebut.
-	Perbandingan data-data SPT dengan hasil pemeriksaan : Omzet/Pendapatan, Pajak seharusnya terhutang, Pajak yang dibayar, Pajak yang kurang dibayar.
Hasilnya :
Terdapat Bukti Permulaan yang menyebabkan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana perpajakan.

PEMERIKSAAN MENCARI BUKTI PERMULAAN
Pelaksana			:	Petugas Pemeriksa/Pengusut/Investigator.
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MENCARI BUKTI PERMULAAN Dalam Laporan dijelaskan :
-	Bukti permulaan yang menyebabkan adanya dugaan, telah terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan.
-	Perbuatan yang dipersangkakan.
-	Pasal-pasal yang dilanggar.
-	Motif.
-	Modus Operandi
-	Besarnya kerugian Negara berupa pajak yang kurang dibayar.
Hasilnya :
Terdapat Bukti Permulaan tentang telah terjadinya tindak pidana perpajakan.
PENYIDIKAN Pelaksana : Penyidik YURIDIS FORMIL, KUP, KUHAP dan KUHP :
1.		Mengembangkan Bukti Permulaan sehingga dapat menjadi bukti tindak pidana di Sidang pengadilan, dengan penggeledahan dan penyitaan.
2.		Mencari Tersangka yang melakukan tindak pidana.
3.		Mencari pembantu perbuatan tindak pidana dari tersangka.
4.		Mencari Saksi-saksi dari perbuatan Tersangka dalam melakukan tindak pidana.
5.		Membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap : Tersangka, Saksi, Ahli.
6.		Memperjelas unsur-unsur kesengajaan/kealpaan.
7.		Menentukan besarnya kerugian Negara.
8.		Menidentificir unsur-unsur pidana dalam pasal 38 & 39 yang dilanggar.
9.		Menyusun Berita Acara Pendapat.
10.		Gelar Perkara.
11.		Pemberkasan.
#Hasilnya#:
-		Berkas Perkara.
-		Penyerahan Berkas perkara kepada Penuntut Umum/Kejaksaan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Lampiran 1
	SE. DIRJEN PAJAK
	NO.	:	SE-03/PJ.56/1983
	TGL.	:	12 JANUARI 1988

LAPORAN PEMERIKSAAN
UNTUK MENCARI BUKTI PERMULAAN

Nomor	:
Tanggal	:

I.

PERIHAL :

1.

U m u m :

a.

N a m a

:

b.

Nomor Pokok Wajib Pajak

:

c.

Alamat :

Rumah

:

Telepon.

Kantor

:

Telepon.

d.

Merk Perusahaan

:

e.

Jenis Usaha

:

f.

Lokasi Usaha

:

2.

P e m e r i k s a a n

:

Untuk mencari Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

3.

Surat Perintah :

a.

Nomor

:

b.

Tanggal

:

4.

Laporan Pemeriksaan terdahulu

a.

Nomor

:

b.

Tanggal

:

II.

LAMPIRAN :

1.

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak

Nomor

Tanggal :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

dst. ..............

III.

ALASAN PEMERIKSAAN :

a.

Sumber Informasi

:

b.

Resume Informasi

:

IV.

TAHAP PEMERIKSAAN :

1.

Persiapan Pemeriksaan :

1.1.

U m u m

:

1.2.

Data-data yang ada pada Kantor Inspeksi Pajak.

1.2.1.

Surat Pemberitahuan (SPT) :

1.2.1.1.

Pajak Penghasilan

:

a.

Tgl. Penerimaan SPT

:

b.

Tgl. Permohonan Pemasukan SPT

:

c.

TglNomor persetujuan penundaan pemasukan SPT

:

d.

Tgl. Tegoran SPT

:

e.

Tanda Terima SPT

:

-

Tgl. diterima Petugas

:

-

Nama Petugas yang menerima

:

f.

Penanda tangan SPT

:

-

Nama

:

-

Alamat

:

-

Jabatan

:

-

Surat Kuasa

:

Nomor

:

Tanggal

:

g.

Nama dan alamat Pemegang Saham

:

h.

Nama dan Alamat Pengurus

:

i.

Peredaran/Penerimaan Bruto

:

j.

Penghasilan Bruto

:

k.

Pengurangan yang diperkenankan U.U.

:

l.

Penghasilan Netto

:

m.

Penghasilan bukan Objek Pajak

:

n.

Pengenaan pajak yang ditangguhkan

:

o.

Kompensasi Kerugian

:

p.

Penghasilan Kena Pajak

:

q.

Pajak penghasilan terhutang

:

r.

Kredit Pajak

:

s.

Kurang/lebih bayar

:

1.2.1.2.

Pajak Penghasilan Pasal 21.

:

a.

Dasar perhitungan

:

b.

Pajak terhutang

:

c.

Pajak disetor

:

a.

Dasar Perhitungan

:

b.

Pajak terhutang

:

c.

Pajak disetor

:

1.2.1.3.

Pajak Pertambahan Nilai/PPN Barang Mewah

:

1.2.1.4.

PPh Pasal 23/26 dst. ...............

:

1.2.1.5.

dst. ...............

:

1.2.2.

Ketetapan Pajak 5 tahun terakhir :

No.

Keterangan

T a h u n

1

2

3

4

5

1.

Pajak Penghasilan. Nomor Kohir Tanggal Omzet P K P Pajak terhutang Setoran Pajak :

-

PPh Ps. 25

-

PPh Ps. 29

-

PPh Ps. 22

-

PPh Ps. 23/26

PPh Ps. 29 Kurang/lebih dibayar

2.

PPh. Pasal 21 : Nomor Kohir Tanggal Dasar Perhitungan Pajak terhutang Pajak disetor Kurang/lebih disetor

3.

PPh. Pasal 23/26 : Nomor Kohir Tanggal Dasar Perhitungan Pajak terhutang Pajak disetor Kurang/lebih disetor

4.

PPN/PPn. BM : O m z e t Pajak Keluaran Pajak Masukan Kurang/lebih disetor

2.

Pelaksanaan Pemeriksaan :

2.1.

Pemeriksaan kegiatan usaha Wajib Pajak. Harus dijelaskan :

1.

Cara kegiatan usaha (Trade System)

2.

Proses Produksi

3.

Arus uang, barang, dan dokumen (Flow of goods, money and papers).

2.2.

Pemeriksaan pembukuan, dokumen pembukuan dan catatan lain Wajib Pajak (meliputi arus dokumen dan nama para pegawai pelaksanaan).

2.3.

Pemeriksaan kelengkapan SPT dan lampirannya (Arsip WP) atas semua jenis pajak.

2.4.

Pemeriksaan bukti-bukti asli atas pajak-pajak yang telah disetor :

-

Pajak Penghasilan Pasal 25/29.

-

Pajak Penghasilan Pasal 21.

-

Pajak Penghasilan Pasal 22

-

Pajak Penghasilan Pasal 23/26

-

PPN/PPh Barang Mewah, dll.

3.

Hasil Pemeriksaan :

3.1.

Perhitungan kekurangan pembayaran pajak/kerugian Negara :

3.1.1.

Pajak Penghasilan Pasal 25/29

3.1.2.

Pajak Penghasilan Pasal 22

3.1.3.

Pajak Penghasilan Pasal 21

3.1.4.

Pajak Penghasilan Pasal 23/26

3.1.5.

PPN/PPn Barang Mewah. dst.

3.1.6.

Jumlah semua kekurangan pembayaran pajak/kerugian Negara.

3.2.

Perbandingan SPT & Hasil Pemeriksaan :

3.2.1.

Pajak Penghasilan :

U r a i a n

SPT

Hasil Pemeriksaan

Selisih

Tahun ......

Penghasilan

Omzet

PKP

Pajak Terhutang

Setoran Pajak :

PPh Pasal 25

PPh Pasal 22

PPh Pasal 23/26

PPh Pasal 29

PPh Pasal 29 Kurang/lebih Setor

3.2.2

Pajak Penghasilan Pasal 22 :

U r a i a n

SPT

Hasil Pemeriksaan

Selisih

Tahun ......

PPh Pasal 22

PPh Pasal 23/26

O b j e k

PPh Pasal 21

PPh Pasal 23/26

Kurang/lebih Setor

3.2.3.

PPN/PPn Barang Mewah :

U r a i a n

SPT

Hasil Pemeriksaan

Selisih

Tahun ......

Omzet

Pajak Keluaran

Pajak Masukan

Kurang/lebih disetor

3.3.

MODUS OPERANDI

:

3.4.

Pasal-pasal yang dilanggar

:

3.5.

Identitas Tersangka

:

(I).

Nama

:

Alamat

:

Jabatan/Pekerjaan

:

dst. ....................

3.6.

Identitas Pembantu

:

(I).

Nama

:

Alamat

:

Jabatan/Pekerjaan

:

dst. ....................

3.7.

Identitas Saksi

:

(I).

Nama

:

Alamat

:

Jabatan/Pekerjaan

:

dst. ....................

3.8.

Daftar Barang Bukti dan keterangan tertulis

:

Nomor

Nama Barang Bukti

Dikuasai oleh

Keterangan

V.

KESIMPULAN

1.

Pajak-pajak yang kurang dibayar :

Tahun

PPh. Ps. 29

PPh. Ps. 23/26

PPh. Ps. 22

PPh. Ps. 21

PPN/PPnBM

Jumlah

19...

19...

19...

19...

19...

dst.

Jml.

2.

Bukti permulaan, modus operandi dan kerugian negara : Terdapat bukti permulaan, .............................................. yang menunjukkan bahwa wajib pajak telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, berupa perbuatan melawan hukum yang melanggar pasal ................ sehingga menimbulkan kerugian kepada negara sebesar Rp. ................ berupa pajak yang kurang dibayar. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ................................................................

3.

Pada waktu pemeriksaan sedang berjalan, Wajib Pajak telah melakukan perbaikan SPT dengan membayar pokok pajak sebesar Rp. ................ dengan ditambah denda 200% sebesar Rp. ................ jadi jumlah yang dibayar seluruhnya sebesar Rp. ................................

4.

Tidak terdapat Bukti Permulaan, bahwa Wajib Pajak telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dan diusulkan untuk diterbitkan surat ketetapan pajak atas pajak-pajak yang terhutang, atau (laporannya disampaikan ke Inspeksi Pajak untuk mendapat penjelasan/perhatian).

5.

Lain-lain dan hambatan :

a.

Apabila akan dikenakan sangsi administrasi, maka besarnya pokok pajak ditambah bunga, denda dan atau kenaikan adalah sebagai berikut :

a.1.

Sangsi pasal 13 ayat 2 :

U r a i a n

Pokok Pajak

Bunga

Jumlah

Tahun

Tahun

Tahun

dst.

a.2.

Sangsi Pasal 13 ayat 3 (Idem a.1.)

b.

Hambatan :

MENGETAHUI : KASI PENGUSUTAN ..................      N a m a     NIP :	1.	.................................... PEMERIKSA :      N a m a     NIP :
MENGETAHUI : KASUBDIT PENGUSUTAN/KABID P.D. DAN PENGUSUTAN,      N a m a     NIP :	2.	N a m a     NIP :
	3.	Dst.