LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR	:	577/KMK.00/1989
TANGGAL	:	29 MEI 1989

TATA CARA PENANGGUHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI/PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

UNTUK PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

I.

Barang Modal Asal Impor

1.

Permohonan persetujuan Daftar Induk Barang Modal (Masterlist) yang diajukan oleh perusahaan PMA/PMDN kepada Ketua BKPM sekaligus merupakan permohonan penangguhan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN/PPn BM) sepanjang telah dilampirkan pula rekaman NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

2.

Persetujuan pemberian penangguhan pembayaran PPN/PPn BM oleh Ketua BKPM sekaligus akan tertuang dalam persetujuan Daftar Induk Barang Modal (Masterlist/Surat Persetujuan Pabean) perusahaan yang bersangkutan.

3.

Bagi perusahaan PMA/PMDN yang memperoleh Masterlist/Surat Persetujuan Pabean sebelum ditetapkannya ketentuan ini, dapat mengajukan permohonan kepada Ketua BKPM untuk penyesuaiannya dengan melampirkan rekaman Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Persetujuan Pemberian Penangguhan Pembayaran PPN/PPn BM hanya terhadap sisa barang modal yang belum di impor.

4.

Pelaksanaan pemberian penangguhan pembayaran PPN/PPn BM pada setiap pengimporan barang modal tercantum pada setiap Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP) kolom PPN/PPn BM dengan kode xoox yang didasarkan kepada Masterlist/Surat Persetujuan Pabean Perusahaan yang bersangkutan. Apabila karena sesuatu hal, pemberian penangguhan PPN/PPn BM tersebut belum tercermin pada LKP yang bersangkutan, maka importir PMA/PMDN dapat mengajukan perubahan LKP kepada PT. Sucofindo/SGS Jakarta dan untuk itu akan diterbitkan LKP Perubahan.

II.

Barang Modal ex. Produksi Dalam Negeri.

1.

Perusahaan PMA/PMDN mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua BKPM menggunakan Contoh Satu tentang Permohonan Penangguhan Pembayaran PPN/PPn BM (terlampir), dengan melampirkan rekaman Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan bukti pembelian atau perjanjian jual-beli.

2.

Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterima permohonan lengkap dan memenuhi persyaratan Keputusan ini, Ketua BKPM memberikan persetujuan dengan menggunakan Contoh Dua tentang Surat Keterangan Penangguhan Pembayaran PPN/PPn BM (terlampir), dalam rangkap 4 (empat) :

-

Lembar ke-1, untuk penjual melalui pemohon;

-

Lembar ke-2,untuk pemohon;

-

Lembar ke-3, untuk Kantor Pelayanan Pajak setempat;

-

Lembar ke-4, arsip.

3.

Dalam hal permohonan yang diajukan tidak lengkap, atau tidak memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterima permohonan tersebut, Ketua BKPM memberikan jawaban penolakan dengan menggunakan Contoh Tiga tentang Penolakan Permohonan (terlampir).

4.

Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan barang modal tertentu setelah memperoleh "Surat persetujuan Penangguhan Pembayaran PPN/PPn BM" tetap diwajibkan membuat Faktur Pajak dengan mencantumkan PPN/PPn BM sekurang-kurangnya 3 (tiga) lembar :

-

Lembar ke-1, untuk pembeli;

-

Lembar ke-2, untuk dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa;

-

Lembar ke-3, untuk arsip penjual

5.

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud angka 4 harus diberi cap yang memuat nomor dan tanggal Surat Persetujuan Penangguhan Pembayaran PPN/PPn BM.

Contoh: Surat Persetujuan penangguhan PPN/PPn BM.

Nomor	:	..........................................................
Tanggal	:	..........................................................

MENTERI KEUANGAN

ttd

J.B. SUMARLIN

CONTOH SATU

PERMOHONAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM.

Yang bertanda tangan dibawah ini, pengurus/penanggung jawab dari :

Nama P.K.P	:	..................................................................................
Alamat	:	..................................................................................
SP. BKPM/SPPP	:	..................................................................................
No. Pengukuhan PKP	:	..................................................................................
N.P.W.P	:	..................................................................................
Jenis Usaha	:	..................................................................................

mengajukan permohonan penangguhan PPN/PPn BM atas perolehan barang modal dalam negeri yang dibeli dari ............................................................................... berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : ...................................................tanggal .......................................

No.	Kuantum, nama, merk type barang modal	No. Invoice/Kontrak Jual Beli	Harga (Rp)	Keterangan
				Jumlah yangditangguhkan :
				a.	PPN Rp .......................
				b.	PPn BM Rp .......................

Terlampir :

Invoice/Invoice proforma atau kontrak jual beli.

Untuk Dinas	........................, .......................19......
Diterima tanggal ................... 19...	Pengurus/Penanggung Jawab,
Petugas
( ................................)	( ................................)
NIP.:

CONTOH DUA

SURAT PERSETUJUAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM.

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan ini memberikan persetujuan penangguhan pembayaran PPN/PPn BM kepada :

Nama P.K.P	:	..................................................................................
Alamat	:	..................................................................................
SP. BKPM/SPPP	:	..................................................................................
No. Pengukuhan PKP	:	..................................................................................
N.P.W.P	:	..................................................................................
Jenis Usaha	:	..................................................................................

Atas perolehan barang modal dalam negeri tersebut dibawah ini yang dibeli dari ............................................. .......................................................................... berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor .......................................................... .tanggal ...................................................

No.	Kuantum, nama, merk type barang modal	No. Invoice/Kontrak Jual Beli	Harga (Rp)	Keterangan
				Jumlah yangditangguhkan :
				a.	PPN Rp .......................
				b.	PPn BM Rp .......................

Disampaikan kepada :		.............................................,.........................19.....
		A/N KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL KEPALA BIRO PERIZINAN DAN FASILITAS
Lembar ke-1	: Penjual
Lembar ke-2	: Pemohon
Lembar ke-3	: Kantor Pelayanan Pajak ................	(.........................................................)
Lembar ke-4	: Arsip	NIP.

CONTOH TIGA

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Jakarta, .......................19.......

Nomor	:
Lampiran	:
Perihal	:	Penolakan permohonan penangguhan pembayaran PPN/PPn BM

KEPADA

Yth. .........................................

di

.....................................

Sehubungan dengan permohonan Saudara tanggal ..................................................untuk mendapatkan penangguhan pembayaran PPN/PPn BM atas perolehan barang modal perusahaan Saudara, setelah diadakan penelitian ternyata terdapat beberapa kekurangan/tidak memenuhi persyaratan :

1.

2.

3.

dan seterusnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak.

Demikian agar maklum.

A/N KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPALA BIRO PERIZINAN DAN FASILITAS

(.........................................................)

NIP.

Tembusan kepada Yth. :

Direktur Jenderal Pajak.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR	:	577/KMK.00/1989
TANGGAL	:	29 MEI 1989

TATA CARA PENANGGUHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI/PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH UNTUK PERUSAHAAN DILUAR PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

1.

Pengusaha yang mengimpor atau membeli barang modal tertentu mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ditempat pengusaha terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak, dengan menggunakan Contoh Satu A tentang Permohonan Penangguhan Pembayaran PPN/PPn BM (terlampir),

2.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud angka 1, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap, Kepala kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat persetujuan Penangguhan Pembayaran PPN/PPn BM dengan mempergunakan Contoh Dua A tentang Surat Persetujuan Penangguhan Pembayaran PPN/PPn BM (terlampir).

3.

Dalam hal permohonan yang diajukan tidak lengkap, atau tidak memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak memberikan surat jawaban penolakan dengan menggunakan Contoh Tiga A tentang Penolakan Permohonan (terlampir).

4.

Surat Persetujuan Penangguhan Pembayaran PPN/PPn BM :

a.

Dalam rangka impor dibuat rangkap 4 (empat) :

Lembar ke-1 untuk Bank Devisa, melalui pemohon;

Lembar ke-2 untuk Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melalui pemohon;

Lembar ke-3 untuk Pemohon

Lembar ke-4 untuk Arsip Kantor Pelayanan Pajak

5.

Untuk penangguhan pembayaran PPN/PPn BM atas impor tidak perlu dibuat Surat Setoran Pajak.

6.

Untuk perolehan dalam negeri, Pengusaha Kena Pajak Penjual yang menyerahkan barang modal, tetap diwajibkan membuat Faktur Pajak dengan mencantumkan PPN/PPn BM Nihil sekurangkurangnya 3 (tiga) lembar :

-

Lembar ke-1 untuk pembeli;

-

Lembar ke-2 untuk dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa

-

Lembar ke-3 untuk arsip penjual.

7.

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud angka 6 harus dicap yang memuat nomor dan tanggal Surat Persetujuan Penangguhan Pembayaran PPN/PPn BM

Contoh: Surat Persetujuan Penangguhan Pembayaran PPN/PPn BM.

Nomor	:	..........................................................
Tanggal	:	..........................................................

MENTERI KEUANGAN

ttd

J.B. SUMARLIN

CONTOH SATU A

PERMOHONAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM.

Yang bertanda tangan dibawah ini, pengurus/penanggung jawab dari :

Nama P.K.P	:	..................................................................................
Alamat	:	..................................................................................
No. Pengukuhan PKP	:	..................................................................................
N.P.W.P	:	..................................................................................
Jenis Usaha	:	..................................................................................

mengajukan permohonan penangguhan PPN/PPn BM atas impor/perolehan dalam negeri yang dibeli dari ............................................................................*) barang modal berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : ............................................................................ tanggal .......................................................

No.

Kuantum, nama, merk

type barang modal

No. Invoice/Kontrak

Jual Beli LKP, Bill of Lading/ Airway Bill *)

Nilai Impor/

Harga *)

Keterangan

1.

Jumlah yangditangguhkan :

a.	PPN Rp .......................
b.	PPn BM Rp .......................

2.

Nama Bank Devisa :

3.

Kantor Dit. Jen Bea dan Cukai setempat :

Terlampir *) :

Untuk impor : Invoice, B/L Airway Bill, LKP.

Untuk perolehan dalam negeri: Invoice/Invoice proforma atau Kontrak Jual Beli.

Untuk Dinas	........................, .......................19......
Diterima tanggal ................... 19...	Pengurus/Penanggung Jawab,
Petugas
( ................................)	( ................................)
NIP.:

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH DUA A

SURAT PERSETUJUAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM.

NOMOR :

Direktur Jenderal Pajak, dengan ini memberikan persetujuan kepada :

Nama P.K.P	:	..................................................................................
Alamat	:	..................................................................................
No. Pengukuhan PKP	:	..................................................................................
N.P.W.P	:	..................................................................................

Atas impor/perolehan dalam negeri yang dibeli dari ...........................................................*) barang modal berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : ..................................... tanggal ...........................

No.

Kuantum, nama, merk

type barang modal

No. Invoice/Kontrak

Jual Beli LKP, Bill of Lading/ Airway Bill *)

Nilai Impor/

Harga *)

Keterangan

1.

Jumlah yangditangguhkan :

a.	PPN Rp .......................
b.	PPn BM Rp .......................

2.

Nama Bank Devisa :

3.

Kantor Dit. Jen Bea dan Cukai setempat :

Disampaikan kepada :		.............................................,.........................19.....
		A/N DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
Lembar ke-1	: Bank Devisa
Lembar ke-2	: Kantor Dit. Jen Bea dan Cukai
Lembar ke-3	: Pemohon	(.........................................................)
Lembar ke-4	: Arsip KPP	NIP.

Untuk perolehan dalam negeri :
Lembar ke-1	: Penjual
Lembar ke-2	: Pemohon
Lembar ke-3	: Arsip KPP.

*) Coret yang tidak perlu