DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ................................................. (1)

SURAT KETETAPAN PAJAK TAMBAHAN (SKPT)

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
MASA .................................. 19 ........ (2)

Nomor SKPT	:	(3)
NPWP	:	(4)
NAMA	:	(4)
ALAMAT	:	(4)	KODE POS

TANGGAL PENERBITAN (3)

TANGGAL PELUNASAN TERAKHIR (3)

I.	Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang ............................................						Rp. ............................
II.	Pajak yang dibayar/Diperhitungkan :
	a.	Disetor dengan NPWP pihak lain .............				Rp. ............................
	b.	Disetor dengan NPWP sendiri ..................				Rp. ............................
	c.	Kompensasi bulan lalu ..............................				Rp. ............................
	d.	STP Nomor Kohir ...................................				Rp. ............................
	e.	SKP Nomor Kohir ..................................				Rp. ............................
	f.	Jumlah (a+b+c+d+e) ...............................				Rp. ............................
	g.	Dikurangi :
		1.	Pembayaran Pendahuluan/Pengembalian oleh Bapeksta ..			Rp. ............................
		2.	Pajak Masukan dari Retur Pembelian ..			Rp. ............................
		3.	Pembayaran kembali Pajak Masukan ex Kepmen I441b/1989 .........................			Rp. ............................
		4.	Jumlah Pengurangan (1+2+3) ........................			Rp. ............................
	h.	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (II.f - II.g.4) ..					Rp. ............................
III.	Pajak yang :			a.	Kurang dibayar (I - II.g)		Rp. ............................
				b.	Lebih dibayar (II.h - f)
IV.	Kelebihan Pajak yang sudah
	a.	Dikompensasikan ............................................				Rp. ............................
	b.	Dikembalikan sesuai dengan SKKPB No. ........				Rp. ............................
	c.	Jumlah (a+b) ................					Rp. ............................
V.	Pajak yang kurang dibayar (III.a + IV.c atau IV.c - III.b) menurut ketetapan ini						Rp. ............................
VI.	Sanksi Kenaikan Pasal 15 Ayat (2) .........						Rp. ............................
VII.	Pajak yang masih harus dibayar ..............						Rp. ............................

(...............................................................................)

Petunjuk Pengisian SKPT PPN.

1.	Kantor Pelayanan Pajak : Diisi nama KPP yang bersangkutan.
2.	Masa Pajak : Diisi Masa Pajak yang SKPT-nya diterbitkan
3.	Nomor SKPT Tanggal Penerbitan Tanggal Pelunasan Terakhir					Diisi Nomor, Tanggal penerbitan dan tanggal pelunasan terakhir dari SKPT yang bersangkutan.
4.	N.P.W.P. N a m a A l a m a t					Cukup jelas
5.	Pengisian angka-angka :
	I.	Pajak yang terutang (Pajak Keluaran) Diisi seluruh pajak yang terutang (Pajak Keluaran) menurut fiskus dalam Masa Pajak yang bersangkutan, yang terdiri atas :
		a.	Tarif umum dan/atau
		b.	Tarif effektif.
	II.	Pajak yang dibayar/diperhitungkan.
		II.	a.	Disetor dengan NPWP pihak lain. Diisi dengan Pajak yang dibayar dari :
				1.	Pajak Masukan Pembelian BKP/Perolehan JKP Dalam Negeri.
				2.	Pajak Masukan DN dari Masa Pajak yang tidak sama.
		II.	b.	Disetor dengan NPWP sendiri. Diisi dengan Pajak yang dibayar dari :
				1.	Pajak Masukan Impor Dalam Masa Pajak.
				2.	PM Impor dari Masa Pajak yang tidak sama.
				3.	Pembayaran Pajak eks Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988
				4.	Disetor sendiri.
		II.	c.	Kompensasi bulan lalu : Diisi dengan Pajak yang dibayar/diperhitungkan dengan kompensasi bulan lalu.
		II.	d.	STP : Diisi dengan Nomor STP dan jumlah PPN yang kurang dibayar yang tercantum dalam STP tersebut (tidak termasuk transaksi).
		II.	e.	SKP : Diisi dengan Nomor SKP dan jumlah PPN yang kurang dibayar menurut ketetapan ini dalam SKP tersebut.
		II.	f.	Jumlah (cukup jelas)
		II.	g.	1.	Dikurangi pembayaran pendahuluan/pengembalian oleh Bapeksta. Diisi dengan jumlah pajak yang dikembalikan karena adanya pembayaran pendahuluan/pengembalian oleh Bapeksta.
		II.	g.	2.	Pajak Masukan dari Retur Pembelian. Diisi dengan jumlah pengurangan Pajak Masukan yang diperhitungkan karena adanya retur pembelian.
		II.	g.	3.	Pembayaran kembali Pajak Masukan eks Kepmen I441b/1989 Diisi dengan jumlah pengurangan Pajak Masukan karena adanya pembayaran kembali Pajak Masukan eks Kepmen I441b/1989.
		II.	g.	4.	Jumlah (cukup jelas).
		III.	Pajak yang kurang/lebih dibayar. Diisi dengan jumlah Pajak yang kurang/lebih dibayar yaitu selisih jumlah Pajak Keluaran dan jumlah Pajak yang dibayar/diperhitungkan.
		IV.	Kelebihan Pajak. Diisi dengan kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan dan/atau dikembalikan sesuai dengan SKKPP yang diterbitkan dan Nomor SKKPP tersebut.
		V.	Pajak yang kurang dibayar menurut ketetapan ini. Diisi dengan pajak yang kurang dibayar dihitung dari penambahan/pengurangan angka III.a + IV.a atau IV.a - III.b.
		VI.	Sanksi : Kenaikan Pasal 15 ayat (2) Diisi dengan jumlah angka administrasi berupa kenaikan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar menurut ketetapan ini (angka V).
		VII.	Pajak yang masih harus dibayar. Diisi jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut ketetapan ini, yaitu pajak yang masih kurang dibayar ditambah dengan sanksi.