LAMPIRAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR

KEP-14/PJ.6/1990

TANGGAL

21 Februari 1990

PETUNJUK PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAN
PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

I.	UMUM
	1.	Dasar hukum penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) adalah Pasal 11, 12 dan 13 Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
	2.	Fungsi STP
		2.1.		STP merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran dan denda administrasinya.
		2.2.		Hutang pajak tersebut meliputi :
				a.			hutang pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan/atau
				b.			hutang pajak dalam Surat Ketetapan Pajak,
	3.	STP, Surat Paksa dan Surat Sita diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak.
	4.	Jumlah pajak yang terhutang dan denda administrasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak, yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran dapat ditagih dengan Surat Paksa.
	5.	Yang dimaksud dengan Surat Paksa adalah Surat Perintah kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak, sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959.
	6.	Yang dimaksud dengan Sita adalah tindakan untuk melakukan penagihan pajakdengan mengeluarkan perintah tertulis untuk menyita sejumlah barang gerak, dan jika tidak ada atau ternyata tidak cukup barang demikian itu sejumlah barang tak gerak kepunyaan penanggung pajak yang dipandang mencukupi akan pengganti jumlah hutang pajak menurut surat paksa serta pula biaya pelaksanaannya.
	7.	Bagi KP PBB type C, sebutan Kasi Penertapan dan Kasi P2K supaya disesuaikan.
II.	KEBIJAKSANAAN PENERBITAN STP.
	1.	Penerbitan STP dilakukan secara selektif, dan tidak didahului dengan penerbitan Surat Tegoran.
	2.	Setelah diterimanya STP oleh Wajib Pajak maka Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan/atau Surat Ketetapan Pajak, yang merupakan dasar penerbitan STp tersebut, tidak lagi dianggap sebagai dasar penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
	3.	Jatuh tempo STP sesuai dengan pasal II ayat 1) undang-undang No. 12 Tahun 1985 adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh Wajib Pajak.
III.	PROSES PENERBITAN STP
	1.	Seksi P2K :
		1.1.		Membuat Daftar Penjagaan Penerbitan STP (KP.PBB.6.33) yang dikutib dari Buku Induk.
		1.2.		Dafar Penjagaan Penerbitan STP dibuat rangkap 2 dengan penggunaan untuk :
				-		lembar ke 1 untuk Seksi Penetapan, dan
				-		lembar ke 2 untuk Arsip Seksi P2K.
	2.	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan : Menetapkan Wajib Pajak akan diterbitkan STP dengan cara mencantumkan paraf pada nomor Wajib Pajak yang disetujui berdasarkan Daftar sebagaimana tersebut pada butir 1.2.
	3.	Seksi Penetapan :
		3.1.		Menerima dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan daftar nama-nama Wajib pajak yang telah diparaf untuk diterbitkan Surat Tagihan Pajak.
		3.2.		Membukukan nama-nama Wajib Pajak yang akan dikeluarkan STP-nya dalam Daftar Himpunan Penerbitan STP (KP.PBB.3.12).
		3.3.		Membuat STP dalam rangkap 2 (dua) :
				-		Lembar ke 1 (asli) untuk wajib pajak
				-		Lembar ke 2 untuk seksi P2K
IV.	PELAKSANAAN PENAGIHAN
	Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan pengeluaran Surat Tegoran, namun demikian dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, pemberitahuan melalui telepon, surat atau cara lain sebelum lewat hari jatuh tempo pembayaran hendaknya dilakukan, Tindakan pelaksanaan penagihan harus dilakukan sampai tuntas, dengan hasil akhir berupa pelunasan hutang pajak.
	A.	Penerbitan Surat Tegoran.
		Sebelum dikeluarkan Surat Tegoran maka Seksi P2K harus melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
		1.	Melakukan penelitian terhadap tindasan Surat Tagihan Pajak yang telah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo tetapi belum dibayar lunas oleh wajib pajak, dan hasilnya dituangkan dalam Daftar Himpunan STP (KP.PBB.3.12.).
		2.	Membuat Surat Tegoran dalam rangkap 2 (dua) dengan mempergunakan formulir KP.PBB.5.36 dan meneruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk ditandatangani.
		3.	Menyampaikan Surat Tegoran kepada Wajib Pajak dan tindasannya sebagai arsip untuk dicatat dalam Daftar Pengawasan Tindakan Penagihan (KP.PBB.6.7)
	B.	Penerbitan Surat Paksa
		1.	Berdasarkan data pada kolom 8 huruf b Daftar Pengawasan Tindakan Penagihan (KP.PBB.5.47), KP PBB menerbitkan Surat Paksa (KP.PBB.5.36) dalam rangka 2 (dua) :
			-	Lembar ke 1 (asli) untuk pertinggal.
			-	Lembar ke 2 (salinan) untuk Wajib Pajak.
		2.	Pelaksanaan penagihan PBB degnan Surat Paksa tersebut adalah sebagai berikut :
			2.1.	Juru Sita manandatangani tempat tinggal/tempat kedudukan Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dengan memperlihatkan tanda pengenal diri sebagai Juru Sita Pajak Negara. Juru Sita mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan Surat kedatangannya yaitu memberitahukan Surat Paksa dengan menandatangani Berita Acaradan menyerahkan salinan Surat Paksa dimaksud.
			2.2.	Sebelum menyerahkan salinan Surat Paksa dan menandatangani Berita Acara penyampaian Surat Paksa,jika Juru Sita bertemu langsung dengan Wajib Pajak/Penanggung pajak maka diminta agar Wajib Pajak/Penanggung Pajak memperlihatkan surat-surat keterangan pajak yang ada untuk diteliti :
				-		apakah sisa PBB terhutang menurut STP cocok dengang jumlah sisa pajak terhutang yang tercantum pada Surat Paksa.
				-		apakah ada surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan.
				-		apakah ada kelebihan pembayaran dari tahun/ PBB lainnya yang belum diperhitungkan.
				-		apakah terhdap hutang PBB tersebut dalam Surat Paksa diajukan keberatan.
			c.	Kalau Juru Sita tidak menjumpai Wajib Pajak/Penanggung Pajak, maka salinan Surat Paksa tersebut dapat diserahkan kepada:
				1.		Keluarga penanggung pajak atau orang yang bertempat tinggal bersama Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akil baliq (dewasa dan sehat mental);
				2.		Anggota Pengurus, Komisaris, para pesero dari Badan Usaha yang bersangkutan; atau
				3.		Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota/Camat/Lurah) dalam hal mereka yang tersebut dalam butir 1 dan butir 2 di atas juga tidak dijumpa, Pejabat-pejabat ini harus memberi tandatangan pada Surat Paksa dan salinannya, sebagai tanda diketahuinya dan menyampaikan salinannay kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan ;
			d.	Surat Paksa yang telah dilaksanakan diserahkan kepda Kasi P2K disertai Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (KP.PBB.5.38) untuk di masukkan dalam berkas Penagihan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan dengan terlebih dahulu dicatat tanggal pelaksanaan Surat Paksa dalam Daftar Pengawasan Tindakan Penagihan dan pada tindasan Surat Tagihan Pajak, Dalam melaksanakan Surat Paksa tersebut Juru Sita sedapat mungkin melihat keadaan rumah tangga/Perusahaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk dapat memberikan informasi dalam rangka mengambil langkah berikutnya.
			e.	Hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilaporkan dalam pelaksanaan Surat Paksa yaitu :
				1.		Pengajuan surat keberatan dan penyelesaian berupa pengurangan, Mengenai hal ini agar diuraikan secara jelas dan jangan sampai melaksanakan penagihan secara Paksa sedangkan tunggakannya sudah dikurangkan.
				2.		Jenis, letak dan taksiran harga dari obyek sita dengan memperhatikan tunggakan pajak dan biaya pelaksanaan sita dan lelang yang mungkin akan dikeluarkan.
				3.		Dalam kesan dan usul hendaknya dilaporkan keadaan yang sebenarnya dari Wajib Pajak /Penanggung Pajak antara lain : kemampuan bayar iktikad mau membayar dan pandangannya terhadap penetapan/Pendapat mengajukan usul untuk tindakan penagihan selanjutnya.
				4.		Apabila Juru Sita tidak dapat melaksanakan Surat Paksa secara langsung, maka harus dibuat laporan secara tertulis mengenai sebab-sebabnya dan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam upaya melaksanakan Surat Paksa tersebut antara lain menghubungi pejabat Pemerintah setempat, Polisi dan sebagainya.
	C.	Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (KP.PBB.5,39).
		1.	Apabila dalam jangka waktu 1 x 21 jam sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa Wajib Pajak/Penanggung Pajak Masih belum melunasi hutang pajaknya, maka dapat dilakukan penyitaan terhadap harta kekeyaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak (Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959) oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan mengeluarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan. Tanggal dan Nomor Surat Perintah Melakukan Penyitaan dicatat dalam Daftar Pengawasan Tindakan Penagihan dan Tindasan STP,
		2.	Sebelum melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak atau aktiva milik perusahaan maka Juru Sita hendaknya mengumpulkan dan mempelajari data mengenai harta kekayaan/aktiva yang akan disita tersebut. Data ini dapat diperloleh antara lain dari :
			-	SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak);
			-	Laporan petugas pendata;
			-	Laporan Pelaksanaan Surat Paksa.
		3.	Dalam melaksanakan sita supaya diikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
			3.1.	Sita dilakukan oleh Juru Sita bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat :
				-	Warga negara (penduduk) Indonesia
				-	Sudah mencapai usia 21 tahun.
				-	dikenal oleh Juru Sita,
				-	dapat dipercaya.
			3.1.	Pertama-tama yang disita adalah barang gerak Jika jumlah nilai barang gerak tidak mencukupi maka dapat diteruskan dengan menyita barang tak gerak sampai jumlah mencukupi untuk membayar hutang pajak tersebut serta biaya pelaksanaannya.
			3.2.	Dibuat Berita Acara Sita (SKP.PBB.5.40).
		4.	Dalam hal membuat Berita Acara Sita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
			-	Berita Acara harus dibuat secara jelas, benar dan lengkap;
			-	Pencantuman taksiran harga barang yang dimaksudkan untuk dapat membatasi sampai jumlah berapa penyitaan itu dilakukan, dan taksiran harga dilakukan berdasarkan harga pasa yang wajar;
			-	Mencantumkan sebab-sebab jika penyitaan tidak dapat dilakukan;
			-	Para saksi yang nama, pekerjaan dan alamat tempat tinggalnya disebut dalam Berita Acara, ikut menandatangani Berita Acara itu serta salinan-salinannya.
		5.	Barang-barang gerak yang disita dapat dititipkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan hal tersebut dapat diberitahukan kepada polisi yang harus menjaga supaya jangan ada barang yang diambil orang, dipindahtangankan, digandaikan, dan sebagainya.
		6.	Juru Sita memberitahukan kepada Wajib Pajak maksud dari tindakan penyitaan yaitu bahwa barang-barang yang disita akan dijual melalui pelelangan dengan perantaraan Kantor Lelang Negara apabila wajib pajak/penanggung pajak tidak melunasi hutang pajaknya. Selembar dari salinan Berita Acara ditempelkan di tempat umum atau ditempat-tempat dimana barang-barang gerak dan tak gerak kepuyaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak disita. Penempelan tersebut berlaku sebagai pemberitahuan maksud tindakan Juru Sita kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Selain penempelan Berita Acara Sita maka Segel Sita juga ditempelkan pada barang-barang yang disita. Penyitaan atas barang tak gerak harus didaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional/Syahbadar/Kantor Pengadilaln Negeri setempat.
		7.	Salinan Berita Acara Sita :
			7.1.	Dalam hal yang disita adalah barang gerak, Berita Acara Sita dibuat dalam rangkap 2 (dua) :
				-	Lembar ke 1 (asli) Berita Acara diserahkan kepada Kasi P2K untuk selanjutnya digabungkan kedalam Berkas Penagihan Wajib Pajak yang bersangkutan.
				-	Lembar ke 2 (salinan) untuk ditempelkan di tempat umum atau ditempat-tempat di mana barang gerak dan tak gerak kepunyaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak disita.
			7.2.	Dalam hal penyitaan atas barang tak gerak maka Berita Acara dibuat rangkap 3 (tiga), satu salinan untuk diserahkan kepada Kantor Badan Pertahanan Nasional/Syahbandar/Kantor Pengadilan Negeri setempat.
		8.	Apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak sudah melunasi hutang pajaknya sebelum permintaan penetapan tanggal pelelangan diajukan kepada Kepala Kantor Lelang Negara setempat, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan harus segera menerbitkan Surat Pencabutan Sita (KP.PBB.5.43).
	D.	Pencabutan Sita,
		1.	Surat Pencabutan Sita (KP.PBB.5.43) dibuat rangkap 2 (dua) :
			-	Lembar ke 1 dikirimkan kepada Wajib Pajak;
			-	Lembar ke 2 dimasukkan ke dalam Berkas Penagihan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan.
		2.	Dalam hal penyitaan atas barang tak gerak maka Surat Pencabutan Sita dibuat rangkap tiga, untuk diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional/Syahbandar/Kantor Pengadilan Negeri setempat.
	e.	Pengajuan permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan.
		1.	Jika telah lampau 10 hari sejak tanggal Pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Wajib Pajak/Penanggung Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mengajukan permintaan penetapan jadwal waktu dan tempat pelelangan kepada Kantor Lelang Negara setempat (KP.PBB.5.44)
		2.	Setelah mendapat kepastian tentang tanggal dan tempat pelelangan akan dilaksanakan, maka Juru Sita memberitahukan hal tersebut kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan segera dan secara tertulis. Hal ini dimaksudkan sebagai peringatan terakhir kepada Wajib Pajak/Penganggung Pajak untuk melunasi hutang pajaknya.
	F.	Pengumuman Lelang
		1.	Kasi P2K membuat konsep Pengumuman Lelang dan meneruskan konsep pengumuman ini kepada KP PBB untuk diiklankan dalam surat kabar.
		2.	Apabila pengumuman lelang sudah dimuat dalam surat kabar maka tanggal pemuatan dicatat dalam Daftar Pengawasan Tindakan Penagihan dan tindasan STP.
		3.	Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengadakan pengumuman lelang :
			3.1.	Apabila barang yang akan dilelang hanya barang gerak saja maka pengumumannya dilakukan menurut kebiasaan setempat (tidak diharuskan melalui iklan disura kabar) misalnya menggunakan surat selebaran atau diumumkan melalui Pemerintah Daerah setempat dan lain-lain cara. Penjualan dengan lelang dari barang-barang tersebut tidak boleh dilakukan sebelum 1 (satu) minggu dari saat pengumuman itu dilakukan
			3.2.	Apabila selain barang gerak juga akan dilelang harta tak gerak, maka pengumuman dilakukan dua kali dengan berselang lima belas hari, dimana paling tidak satu kali pengumuman tersebut dilakukan melalui iklan di surat kabar setempat atau apabila ditempat tersebut tidak terbit sebuah harianpun, dalam harian ditempat yang berdekatan. Penjualan dilakukan serentak dan baru dapat dilakukan setelah empat belas hari sejak pengumuman yang dilakukan melalui iklan di surat kabar
	G.	Pembatalan Pengumuman Lelang.
		Apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak melunasi hutang-hutang pajak serta biaya pelaksanannya sebelum pelaksanaan lelang, maka pengumuman lelang itu harus dibatalkan dengan memuat ikan pembatalan lelang dalam surat kabar pula. Pembatalan Pengumuman Lelang baru dapat dilakukan apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak menunjukkan bukti pembayaran hutang pajak serta membayar biaya pelaksanaannya, termasuk biaya pengumuman lelang serta biaya pembatalan pengumuman lelang.
	H.	Jangka Waktu Tindakan Pelaksanaan Penagihan.
		Kegiatan tindakan pelaksanaan penagihan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 39 hari. Penentuan jangka waktu 39 hari tersebut dijelaskan sebagai berikut :
		1.	Penerbitan Surat Tegoran sebagai awal tindakan Pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam STP.
		2.	Apabila Surat Tegoran tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak/ Penanggung Pajak, maka diterbitkan Surat Paksa. Jangka waktu penerbitan Surat Paksa paling lambat 21 hari sejak tanggal Pengeluaran Surat Tegoran
		3.	Surat Paksa memuat perintah kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk melunasi hutang pajaknya dalam waktu 1 x 24 ka, sekal tanggal pemberitahuan Surat Paksa. Jika dalam jangka waktu tersebut hutang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak maka diterbitkan Surat perintah Melakukan Penyitaan.
		4.	Pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelaksanaan lelang dilakukan paling cepat 10 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan. dalam jangka waktu tersebut dilakukan persiapan-persiapan yang menyangkut kelengkapan-kelengkapan
			-	dokumen-dokumen pituang pajak (tindasan STP);
			-	dokumen-dokumen yang menyangkut tindakan pelaksanaan penagihan (Surat Tegoran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Berita Acara Sita dan lain-lain)
	I.	Penagihan Pajak Seketiak dan sekaligus.
		Jumlah pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak ditagih seketiak (menggunakan Formulir KP.PBB.5.34) : dalam hal :
		1.	Wajib Pajak/Penanggung Pajak atau wakilnya/kuasanya akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
		2.	Wajib Pajak/Penanggung Pajak atau wakilnya/kuasanya memindah tangankan barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimilikai atau dikuasai..
		3.	Pembubaran Badan atau niat untuk membubarkannya, dan atau dinyatakan pailit.
		Penyimpangan tindakan penagihan terhadap golongan golongan Wajib Pajak tersebut di atas dimaksudkan agar piutang pajak yang tercantum dalam STP dilunasi oleh yang bersangkutan sebelum tidak dapat ditagih, oleh karena itu fiskus harus selalu waspada dan tanggap terhadap " gerak-gerik Wajib Pajak ".

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR

KEP-14/PJ.6/1990

TANGGAL

21 Februari 1990

No	NAMA FORMULIR	NOMOR FORMULIR	RANGKAP		KETERANGAN
1	2	3	4		5
1.	Daftar Penjagaan Penerbitan STP	KP.PBB.5.33.	1.	Seksi Penetapan
1.	Daftar Penjagaan Penerbitan STP	KP.PBB.5.33.	2.	Arsip Seksi P2K
2.	Surat Tagihan Pajak (STP).	KP.PBB.3.10.	1.	Wajib Pajak
2.	Surat Tagihan Pajak (STP).	KP.PBB.3.10.	2.	Seksi P2K
3.	Daftar Himpunan STP	KP.PBB.3.11.	1.	Kasi Penetapan
4.	Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus	KP.PBB.3.24.	1.	Wajib Pajak
4.	Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus	KP.PBB.3.24.	2.	Arsip
5.	Surat Tegoran (ST)	KP.PBB.5.35.	1.	Wajib Pajak
5.	Surat Tegoran (ST)	KP.PBB.5.35.	2.	Arsip
6.	Surat Paksa (SP)	KP.PBB.5.36.	1.	Asli, Arsip
6.	Surat Paksa (SP)	KP.PBB.5.36.	2.	Salinan WP.
7.	Berita Acara Penyampaian SP.	KP.PBB.5.37.	1.	Asli, Arsip
7.	Berita Acara Penyampaian SP.	KP.PBB.5.37.	2.	Salinan WP.
8.	Laporan Pelaksanaan SP	KP.PBB.5.38.	1.	KP. PBB
8.	Laporan Pelaksanaan SP	KP.PBB.5.38.	2.	Arsip
9.	Surat Perintah melakukan Penyitaan	KP.PBB.5.39.	- - - -
10.	Berita Acara Pelaksanaan Sita	KP.PBB.5.40.	1.	Rangkap 2
10.	Berita Acara Pelaksanaan Sita	KP.PBB.5.40.	2.	Rangkap 3
11.	Segel Sita	KP.PBB.5.41.	1.	Barang disita
12.	Pemberitahuan Penyitaan barang tak gerak	KP.PBB.5.42.	1.	Wajib Pajak
12.	Pemberitahuan Penyitaan barang tak gerak	KP.PBB.5.42.	2.	Arsip
13.	Pencabutan Sita	KP.PBB.5.43.	1.	Rangkap 2
13.	Pencabutan Sita	KP.PBB.5.43.	2.	Rangkap 3
14.	Permintaan Jadwal waktu dan tempat pelelangan	KP.PBB.5.44.	1.	Untuk KLN.
14.	Permintaan Jadwal waktu dan tempat pelelangan	KP.PBB.5.44.	2.	Arsip
15.	Tanda Terima Biaya Penagihan Pajak Negara	KP.PBB.5.45.	1.	Wajib Pajak
15.	Tanda Terima Biaya Penagihan Pajak Negara	KP.PBB.5.45.	2.	Arsip
16.	Tanda Terima Biaya Pelaksanaan Surat Paksa/ Penyitaan	KP.PBB.5.46.	1.	Rangkap 5
17.	Daftar Pengawasan Tindakan Penagihan PBB.	KP.PBB.5.47	1.	Rangkap satu

DAFTAR PENJAGAAN PENERBITAN STP TH...
SEKTOR .............BULAN ............

No.

NAMA DAN ALAMAT NPWP YANG DIUSULKAN DITERBITKAN STP

TGL. JATUH TEMPO SPPT/SKP

SISA PAJAK TERHUTANG

BESARNYA DENDA ADMINISTRASI

JUMLAH PAJAK TERHUTANG PADA STP

PERSETUJUAN KPPBB

KETERANGAN

KP.PBB.5.33

PETUNJUK PENGISIAN
Daftar Pengantar untuk penerbitan STP
-	Tahun diisi tahun penerbitan
-	Sektor, bulan, cukup jelas
-	Kolom 1, cukup jelas
-	Kolom 2, diisi nama WP, alamat WP dan obyek Pajak
-	Kolom 3 diisi Tgl. jatuh tempo SPPT/SKP
-	Kolom 4 diisi sisa pajak terhutang dalam SPPT/SKP
-	Kolom 5 diisi 2% x bulan x sisa Pajak Terhutang
-	Kolom 6 diisi jumlah 4 + 5
-	Kolom 7 diisi paraf KPPBB
-	Kolom 8 cukup jelas

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR

KEP-14/PJ.6/1990

TANGGAL

21 Februari 1990

BENTUK, UKURAN, KODE DAN WARNA FORMULIR DAN DOKUMEN PENAGIHAN PBB

No.	KODE FORM	NAMA FORMULIR		SPESIFIKASI
No.	KODE FORM	NAMA FORMULIR	UKURAN	WARNA	RANGKAP
1.	KP.PBB.5.32.	Daftar Penjagaan Penerbitan STP.	Folio	Putih	2 (dua)
2.	KP.PBB.3.10.	Surat Tagihan Pajak	Kwarto	Putih dengan garis tepi merah.	2 (dua)
3.	KP.PBB.3.11.	Daftar Himpunan STP.	Dobel Folio	Putih	2 (dua)
4.	KP.PBB.5.33.	Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus	Kwarto	Putih	2 (dua)
5.	KP.PBB.5.34.	Surat Tegoran.	Kwarto	Putih	2 (dua)
6.	KP.PBB.5.35.	Surat Paksa.	Kwarto	Putih	2 (dua)
7.	KP.PBB.5.36.	Berita Acara Penerbitan Surat Paksa.	Folio	Putih	2 (dua)
8.	KP.PBB.5.37.	Laporan Pelaksanaan Surat Paksa.	Folio	Putih	2 (dua)
9.	KP.PBB.5.38.	Surat Perintah Melakukan Penyitaan.	Folio	Putih	2 (dua)
10.	KP.PBB.5.39.	Berita Acara Pelaksanaan Sita	Folio	Putih	2 (dua)
11.	KP.PBB.5.40.	Segel Sita	1/2 Folio	Putih	1 (satu)
12.	KP.PBB.5.41.	Pemberitahuan Penyitaan Barang tak gerak.	Kwarto	Putih	3 (tiga)
13.	KP.PBB.5.42.	Pencabutan Sita.	Kwarto	Putih	3 (tiga)
14.	KP.PBB.5.43.	Permintaan jadwal waktu dan Tempat Pelelangan.	Folio	Putih	2 (dua)
15.	KP.PBB.5.44.	Tanda Terima Biaya Penagihan Pajak Negara.	Kwarto	Putih	5 (lima)
16.	KP.PBB.5.45.	Tanda Terima Biaya Pelaksanaan Surat Paksa/Penyitaan	Kwarto	Putih	5 (lima)
17.	KP.PBB.5.446	Daftar Pengawasan Tindakan Penagihan	Dobel Folio	Putih	1 (satu)

DAFTAR PENJAGAAN PENERBITAN STP TH...
SEKTOR .............BULAN ............

No.

NAMA DAN ALAMAT NPWP YANG DIUSULKAN DITERBITKAN STP

TGL. JATUH TEMPO SPPT/SKP

SISA PAJAK TERHUTANG

BESARNYA DENDA ADMINISTRASI

JUMLAH PAJAK TERHUTANG PADA STP

PERSETUJUAN KPPBB

KETERANGAN

KP.PBB.5.32.

PETUNJUK PENGISIAN
Daftar Pengantar untuk penerbitan STP
-	Tahun diisi tahun penerbitan
-	Sektor, bulan, cukup jelas
-	Kolom 1, cukup jelas
-	Kolom 2, diisi nama WP, alamat WP dan obyek Pajak
-	Kolom 3 diisi Tgl. jatuh tempo SPPT/SKP
-	Kolom 4 diisi sisa pajak terhutang dalam SPPT/SKP
-	Kolom 5 diisi 2% x bulan x sisa Pajak Terhutang
-	Kolom 6 diisi jumlah 4 + 5
-	Kolom 7 diisi paraf KPPBB
-	Kolom 8 cukup jelas

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PBB

	NO. SERI	:
	NO. INDUK	:
	BUKTI	:

SURAT TAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN :

NAMA DAN ALAMAT :				LETAK OBYEK PAJAK
				Kab/Kodya	:
				Kecamatan	:
				Kel/Desa	:
				Alamat	:
PERINCIAN PJAK TERHUTANG Sita Pajak Terhutang pada SPPT/SKP
tahun =		Rp.
DENDA ADMINISTRASI
2% X Bln x Rp.		Rp.
JUMLAH PAJAK TERHUTANG		Rp.
				KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB ................................................... NIP. 0600
TANGGAL JATUH TEMPO :				TEMPAT PEMBAYARAN

PERHATIAN
1.	SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) INI HARUS DILUNASI SATU BULAN SEJAK TANGGAL DITERIMA (PASAL II AYAT 4 UU. NOMOR 12 TAHUN 1985)
2.	APABILA SAMPAI DENGAN TANGGAL JATUH TEMPO JUMLAH PAJAK TERHUTANG STP INI BELUM, DAPAT DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA, SITA DAN LELANG (UU NOMOR 19 TAHUN 1959 DAN PASAL 13 UU NOMOR 12 TAHUN 1985)

1.	MINTALAH SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STS) SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN PBB YANG SAH.
2.	APABILA JUMLAH PAJAK TERHUTANG PADA SPPT/SKP TELAH DILUNASI HENDAKNYA STP INI DIKIRIM KEMBALI KE KANTOR PELAYANAN PBB DAN DISERTAI FOTOCOPY
GUNTING DISINI DAN KIRIM KE KANTOR PELAYANAN PBB TANDA TERIMA STP PBB
1.	STP TAHUN		DITERIMA TANGGAL, Oleh : Tanda tangan
2.	NOMOR SERI
3.	NO. INDUK
4.	NAMA
5.	ALAMAT
6.	JUMLAH PAJAK TERHUTANG : Rp.

3.10

DAFTAR HIMPUNAN STP
TAHUN : ................
SEKTOR : ................

TEMPAT PEMBAYARAN			:					BUKU :
KELURAHAN/DESA			:					HAL :
NOMOR		NAMA WAJIB PAJAK ALAMAT WAJIB PAJAK LETAK OBYEK PAJAK		SISA PAJAK TERHUTANG DENDA JUMLAH PAJAK TERHUTANG	NOMOR SERI	TANGGAL			SURAT TEGORAN	KETERANGAN
URUT	INDUK					JATUH TEMPO	PEMBAYAEAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PBB .................................

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS
Nomor : .............................................

Berdasarkan ketentuan pasal 20 Undang-undang No. 6 Tahun 1985 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama WP. / Penanggung jawab	:	.....................................................
Alamat	:	.....................................................
No. Induk	:	.....................................................
No. Seri	:	.....................................................

untuk melunasi sekaligus hutang pajak sejumlah Rp. ........................................

dengan rincian sebagaiberikut :

Tahun Pajak	Nomor & Tanggal STP	Tanggal jatuh Tempo pembayaran		Jumlah sisa Pajak Terhutang

			Jumlah = Rp. ....................................
( ..................................................... ............................................................ ) pada hari ......................... tanggal ............................... bulan ..................................tahun ...................

..........................., ..................................19...

A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB

.............................................
NIP.

KP.PBB.5.33

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PBB .................................

SURAT TEGORAN PBB
Nomor : .............................................

Menurut tata usaha kami paa Surat Tagihan Pajak atas nama :

Nama WP.	:	.....................................................
Alamat	:	.....................................................
No. Induk	:	.....................................................
No. Seri	:	.....................................................

masih mempunyai sisa pajak hutang sebesar Rp. .......................( ................................................ ................................. .................)

dengan perincian sbb:

Pajak terhutang dalam STP tahun ............	Rp.	.................
Telah dibayar .......................	Rp.	.................
Sisa hutang pajak .................	Rp.	.................

Diminta Saudara segera melunasi sisa pajak hutang tersebut diatas dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Tegoran ini.

Apabila setelah saat jatuh tempo Surat Tegoran ini tidak dilunasi akan ditagih dengan Surat Paksa.

A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB
......................................................

.............................................
NIP.

Gunting disini > - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Potongan ini kembali ke Kantor PBB	1.	Surat Tegoran No. ..................Rp. ......	Tanda Tangan Wajib Pajak ............................ Nama Jelas
	2.	Nama WP. ............
	3.	Alamat WP. ............
	4.	No. Induk ............
	5.	No. Seri ............
	6.	Tgl. Diterima .........

KP.PBB.5.34.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PBB .................................

S U R A T PA K S A
Nomor : .............................................

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB

Menimbang bahwa

Nama WP.Penanggung Pajak

............................................

Nomor Induk/ No. Seri

A l a m a t

................................................

Sisa hutang pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Tahun Pajak	Nomor dan tanggal STP		Jumlah Pajak Terhutang (Rp.)

		Jumlah = Rp. ....................................
( ..................................................... ............................................................ )

Dengan ini :

1.	Memerintahkan kepada wajib pajak/ Penanggung Pajak untuk membayar jumlah Sisa hutang pajak tersebut kepada Bank Pemerintah/Kantor Pos dan Giro/bank persepsi, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 1 (satu) x 24 jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini
2.	Memerintahkan kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru Sita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa, dan melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 1 x24 jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

Ditetapkan di : ..................................
Pada tanggal : .................................

KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB.

.............................................
NIP.

KP.PBB.5.35

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA

Pada hari ini, ..............................tanggal, ........................................ atas permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang memilih tempat kedudukan di Kantor ..................................... di ...................................... saya ...................................... Juru Sita pajak negara pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ................................... bertempat kedudukan di .................

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara ............................................. .......................................... bertempat tinggal di .................... berkedudukan sebagai ........................ surat Paksa No. ............. tanggal .......................... terlampir.

Saya, Juru Sita Pajak Negara, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada penanggung pajak, Supaya dalam waktu duapuluh empat jam, memenuhi Surat Paksa ini dan oleh karena itu harus menyetor di Bank Pemerintah/Kantor Pos dan Giro/Bank Persepsi .................................. sebanyak Rp. .............................. dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya selanjutnya.

Jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang gerak maupun barang tak gerak akan disitadan dijual di muka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang pajak, denda bunga dan biaya-biaya yang berhutungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYANDERAAN.

Saya, Juru Sita Pajak Negara, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/kedudukan orang/badan yang menanggung pajak.

penyeerahan salinan Surat paksa dilakukan kepada ...................................... bertempat tinggal di ........................ disebabkan .......................................

Yang menerima salinan Surat Paksa, (........................................) Jabatan ............................				Juru Sita Pajak Negara, (........................................) Jabatan ............................
Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :
-	Biaya harian Juru Sita	:	Rp. ...................................
-	Biaya perjalanan	:	Rp. ...................................
	J u m l a h		Rp. ...................................

KP.PBB.5.36.

B. Obyek Sita

1.	Jenis barang gerak :	:	terletak di :	:	Taksiran harga :
	.......................................	:	.......................................	:	Rp. ..........................
	.......................................	:	.......................................	:	Rp. ..........................
	.......................................	:	.......................................	:	Rp. ..........................
	.......................................	:	.......................................	:	Rp. ..........................
2.	Jenis barang tak gerak :	:	terletak di :	:	Taksiran harga :
	.......................................	:	.......................................	:	Rp. ..........................
	.......................................	:	.......................................	:	Rp. ..........................
	.......................................	:	.......................................	:	Rp. ..........................
	.......................................	:	.......................................	:	Rp. ..........................

Apabila halaman ini tidak cukup pergunakan halaman sebaliknya .

IV. Kesan-kesan dan usul Juru Sita :

.................................................................. .............................................
.................................................................. .............................................
.................................................................. .............................................

....................................,.......................... 19 ...

Mengetahui :
KEPALA SEKSI P2.K

( .................................. )

JURU SITA PAJAK NEGARA

( .................................. )

KP. PBB.5.37.

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA
NOMOR : ..........................................

Pada hari ini ................. tanggal, ....................... tahun 19 ... atas kekuatan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ................ Nomor : ........................ tanggal , ...................... yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini memilih domisili di Kantor ................................................... berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal, ........................... Nomor : ..................... yang telah diberithukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang akan disebut dibawah ini, maka saya Juru Sita Pajak Negara Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, bertempat tinggal di ................................... dengan dibantu 2 (dua) oerang saksi warga negara Indonesai, dan telah dewasa serta boleh dipercaya yaitu :

1.	............................ Pekerjaan	:	............................
2.	............................ Pekerjaan	:	............................

Nama

............................................

A l a m a t

............................................

Nomor Induk

No. Seri

............................................

untuk melaksanakan Perintah Penyitaan termaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak paja tersebut dibawah ini :

Jenis Pajak
.........................................
.........................................
.........................................

Jumlah Pajak yang masih harus dibayar :
.........................................
.........................................
.........................................

Surat Perintah Melakukan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita adalah sebagai berikut:

1.	Jenis barang gerak :	:	terletak di :	:	Taksiran harga :
	.......................................	:	.......................................	:	Rp. ..........................
	.......................................	:	.......................................	:	Rp. ..........................
	.......................................	:	.......................................	:	Rp. ..........................
	.......................................	:	.......................................	:	Rp. ..........................
2.	Jenis barang tak gerak :	:	terletak di :	:	Taksiran harga :
	.......................................	:	.......................................	:	Rp. ..........................
	.......................................	:	.......................................	:	Rp. ..........................
	.......................................	:	.......................................	:	Rp. ..........................
	.......................................	:	.......................................	:	Rp. ..........................

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB .................................

SURAT PERINTAH MELAKUKAN PENYITAAN
Nomor : .............................................

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama

............................................

A l a m a t

............................................

Nomor Induk

No. Seri

............................................

telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor .......................tanggal ................ hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarnya, maka dengan ini diperintahkan kepada :

N a m a

............................................

N I P

............................................

J a b a t a n

Juru Sita Pajak Negara pada kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan .....................................

untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang gerak dan atau barang tak gerak) milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi warga negara Indonesia yang telah mencapai usia duapuluh satu tahun dan dapat dipercaya.

Berita Acara Penyitaan supaya disampaikan dalam waktu paling lambat : ............................... hari setelah pelaksanan panyitaan.

..............................., ........................19...

KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB.

.............................................
NIP.

KP.PBB.5.38

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB .................................

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA
NOMOR : .......................................

Nama

............................................

A l a m a t

............................................

Nomor Induk

No. Seri

............................................

II.

Pelaksanaan :

Penyerahan Salinan Surat Paksa dilaksanakan pada tanggal , .......................................

Berita Acara pelaksanaan Surat Paksa terlampir.

Hutang PBB sebagai beriktu :

Tahun Pajak

Nomor dan tanggal STP

Jml Pajak yang masih harus dibayar

Jml Pajak yang telah dibayar

Jml Pajak yang masih harus dibayar

menurut Surat Paksa

Menurut Wajib Pajak

menurut Surat Paksa

Menurut Wajib Pajak

III.

Data mengenai Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Pengajuan/penyelesaian Surat Keberatan.

Tahun Pajak

Nomor dan tanggal STP

Tgl. Surat Keberatan/Pengurangan

Penyelesaian Surat Keberatan/pengurangan

tanggal

diterima/ditolak

Sisa hutang

- penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :
............................ .................... ............................ ....................
............................ .................... ............................ ....................
............................ .................... ............................ ....................

Kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dijelaskan bahwa barang yang telah disita tersebut akan dijual dimuka umum dengan perantaraan Kantor Lelang, pada tanggal dan di tempat yang akan ditetapkan kemudian.

Untuk menyimpan barang-barang yang telah disita, saya, Juru Sita Pajak Negara menunjuk .......................... sebagai penyimpandan untuk itu penyimpan tersebut menandatangani berita Acara dan salinan-salinannya sebagai bukti bahwa ia menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan ini dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula menandatangani berita acara dan salinan-salinannya,

Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpanan barang dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak

( ........................................ )

Juru Sita Pajak Negara :
.................................

( ........................................ )

Penyimpan

( ........................................ )

Saksi :

.....................................

( ........................................ )

.....................................

( ........................................ )

Biaya penagihan yaitu :

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :
-	Biaya harian Juru Sita	:	Rp. ...................................
-	Biaya perjalanan	:	Rp. ...................................
	J u m l a h		Rp. ...................................
	telah/belum dilunasi.

Catatan :

Memindah tangankan, merusak atau menggelapkan barang-barang sitaan ini adalah perbuatan yang diancam hukuman penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 231,372 dan 375 KUH Pidana

KP.PBB.5.39

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB .................................

D I S I T A
KUTIPAN BERITA ACARA SITA ATAS BARANG-BARANG GERAK/
BARANG-BARANG TAX GERAK NOMOR ......................
TANGGAL .......................................................................

BARANG INI TERMASUK DALAM BARANG-BARANG YANG DISITA NEGARA, BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA

MEMINDAH TANGANKAN / MENGGELAPKAN / MERUSAK

BARANG INI, DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 KUHP, DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PENJARA SELAMA-LAMANYA 4 TAHUN,

JURU SITA

...................................
NIP. ............................

KP.PBB.5.40

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB .................................

...................,.....................19 ....

Nomor	:
Lampiran	:	................. (berkas).
Perihal	:	Pemberitahuan Penyitaan Barang Tak Gerak atas nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Kepada Yth,

Sdr. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
NASIONAL, /SYAHBANDAR *)
.................................................
Di -
...........................................

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa barang tak gerak berupa tanah/bangunan/kapal yang terletak di ..................................... dan terdaftar pada .......................... dengan nomor sertifika ....................... tanggal, ...................................... atas nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang

Nama

............................................

A l a m a t

............................................

Nomor Induk

No. Seri

............................................

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Nomor ........................ tanggal ........................ terlampir, berada dalam penyitaan sebagai jaminan atas hutang pajak kepada negara oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan.

Diharapkan bantuan Saudara untuk mencatatnya dalam Buku Pendaftaran Tanah/Bangunan/Kapal *).

Atas bantuan dan kerjasama yang baik dari pihak Saudara, diucapkan terima kasih.

A.N. DIREKTUK JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB

...................................
NIP. ............................

*) Corek yang tidak perlu.

KP.PBB.5.41.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB .................................

...................,.....................19 ....

Nomor	:
Perihal	:	Pencabutan Sita,

Kepada yth,

Nama

............................................

A l a m a t

............................................

Nomor Induk

No. Seri

............................................

di -
.....................................

Berhubung Saudara telah melunaskan tunggakan pajak, maka penyitaan atas- barang-barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal ................ ....................... oleh Juru Sita Pajak Negara bernama .......................................................... dengan ini Dicabut.

Demikian agar dimaklumi.

KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB

(...................................)
NIP.

TINDASAN :

1.	Kepala Seksi P2.K
2.	.........................
3.	.........................

KP.PBB.5.42

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB .................................

...................,.....................19 ....

Nomor	:
Lampiran	:	................. (berkas).
Perihal	:	Permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan

Kepada Yth,

Sdr. KEPALA KANTOR LELANG NEGARA
KELAS .....................................
.................................................
Di -
...........................................

Sehubungan dengan telah dilakukan penyitaan atas barang-barang bergerak/tak bergerak milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak, bersama ini kami sampaikan ........................ berkas penyitaan sebagai bahan yang diperlukan untuk persiapan pelelangan dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak seperti tersebut di bawah ini :

Nama

............................................

A l a m a t

............................................

Nomor Induk

No. Seri

............................................

Barang-barang yang disita adalah

............................................... terletak di ..........................................
............................................... terletak di ...........................................
............................................... terletak di ..........................................
............................................... terletak di ..........................................
............................................... terletak di ..........................................

Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
dst. .......................................................
(apabila lebih dari satu Wajib Pajak/Penanggung Pajak dapat dilanjutkan seperti angka 1).

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta Saudara untuk menetapkan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan lelang agar kami dapat menggunakan tanggal dan tempat pelelangan barang-barang tersebut diatas kepada masyarakat.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB

...................................
NIP. ............................

KP.PBB.5.43.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB .................................

TANDA TERIMA BIAYA PENAGIHAN PAJAK NEGARA

Telah diterima secara langsung/melalui Kantor Pos dan Giro/Bank ............................*) dari :

Nama

............................................

A l a m a t

............................................

Nomor Induk

No. Seri

............................................

Uang sejumlah : Rp. ........................ ( ............................................................................................... )

Untuk Pembayaran Biaya : **)

Pelaksanaan Surat Paksa

Melakukan penyitaan

Biaya lainnya,

sehubungan dengan

Surat Paksa

Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Nomor .............tanggal ..................sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............................tanggal ..........................

....................., ................................19...

BENDAHARAWAN
KANTOR PELAYANAN PBB

...........................................
NIP. ....................................

Coret yang tidak perlu

Isi nama Bank Pemerintah yang bersangkutan.

**)

Beri tanda X pada

yang sesuai

KP.PBB.5.44.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB.

TANDA TERIMA BIAYA PELAKSANAAN SURAT PAKSA/ PELAKSANAAN PENYITAAN *)

Telah terima dari

Bendaharawan Kantor Inspeksi Pajak ........................................................

Uang sejumlah

Rp. ....................................( ............................................................ )

untuk pembayaran

**)

Pelaksanaan Surat Paksa

Biaya lainnya,

sehubungan dengan

Surat Paksa

Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor .............tanggal ..................

sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............................tanggak ..........................

....................., ................................19...

JURU SITA
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(...........................................)
NIP. ....................................

Coret yang tidak perlu

Beri tanda X pada

yang sesuai

KP.PBB.5.45