Lampiran I
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE-90/PJ.6/1991
Tanggal	:	23 Desember 1991

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN PBB USAHA DIBIDANG PERKEBUNAN, PERHUTANAN, PERTAMBAHAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Penggolongan dan Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak

A.	BUMI
	1.	Usaha Bidang Perkebunan
		1.1.			Tanah tidak produktip yaitu tanah yang tidak dapat ditanami, seperti : tanah rawa, tanah cadas, tanah garapan, jurang dan tanah lainnya yang tidak dapat dimanfaatkan oleh perkebunan, nilai jual objek pajaknya ditentukan sama dengan kelas 50.
		1.2.			Tanah yang tidak ditanami yaitu tanah yang dapat menghasilkan, tetapi tidak ditanami komoditas perkebunan, seperti tanah bero dan tanah cadangan, nilai jualnya ditentukan sama dengan nilai jual objek pajak tanah disekitarnya/disekelilingnya.
		1.3.			Tanah yang belum ditanami yaitu tanah yang dapat menghasilkan, tetapi belum ditanami komoditas perkebunan, seperti : tanah persiapan tanaman, nilai jualnya ditentukan sama dengan nilai jual objek pajak tanah disekitarnya/disekelilingnya.
		1.4.			Tanah yang sudah ditanami komoditas perkebunan berumur panjang, tetapi belum menghasilkan, nilai jualnya ditentukan sama dengan nilai jual objek pajak tanah disekitarnya/disekelilingnya.
		1.5.			Tanah yang ditanami komoditas perkebunan yang berumur panjang dan telah menghasilkan, nilai jualnya ditentukan sebesar nilai jual objek pajak tanah seperti pada butir 2 s/d 4 ditambah Standar Investasi Tanaman sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
		1.6.			Tanah yang ditanami komoditas perkebunan yang berumur pendek seperti tembakau, tebu, rosella, jahe, ubi kayu dan sejenisnya, nilai jualnya ditentukan satu kelas lebih tinggi dari tanah sekitarnya.
		1.7.			Tanah emplasemen yaitu tanah dan pekarangan yang diatasnya terdapat bangunan-bangunan yang digunakan untuk usaha Perkebunan, nilai jual objek pajaknya ditentukan berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
		1.8.			Tanah yang tidak dimanfaatkan seperti : hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, tanah kuburan, tidak dikenakan PBB.
		1.9.			Ketentuan tersebut diatas dapat diberlakukan untuk perkebunan rakyat.
	2.	Usaha Bidang Perhutanan
		2.1.			Areal Hutan Produksi, terdiri dari :
					a.	Areal Blok Tebangan yaitu areal yang dikenakan IHH berdasarkan Rencana Karya Tahunan, penentuan nilai jual objek pajaknya dikaitkan dengan pembayaran Iuran Hasil Hutan (IHH).
					b.	Areal Non Blok Tebangan yaitu areal di luar areal Rencana Karya Tahunan yang telah direncanakan blok-blok tebangan selama masa jangka waktu Hak Pengusahaan Hutan, nilai jual objek pajaknya ditentukan sama dengan kelas 50.
					c.	Areal Hutan Lainnya yang hasilnya belum dikenakan IHH yaitu areal di luar Hak Pengusahaan Hutan, misalnya hutan adat, hutan marga, nilai jual objek pajaknya ditentukan sebesar nilai kapitalisasi objek pajak yaitu 10 x harga jual kayu yang menghasilkan dalam satu tahun sebelum tahun pajak yang bersangkutan.
					d.	Areal Hutan Cadangan yaitu areal hutan yang belum ditetapkan sebagai hutan tetap oleh Menteri Kehutanan, nilai jual objek pajaknya ditentukan sama dengan kelas 50.
		2.2.			Areal Hutan tidak produktip, terdiri dari :
					a.	Areal Hutan Penyangga;
					b.	Areal Hutan Payau;
					c.	Areal Hutan yang digunakan pihak ketiga;
					d.	Areal Hutan tidak produktip lainnya;
					e.	Areal Waduk/Danau.
					Nilai jual objek pajaknya ditentukan pada kelas 50.
		2.3.			Areal yang digunakan untuk emplasemen. Tanah emplasemen adalah tanah yang diatasnya digunakan untuk bangunan-bangunan serta tanah pekarangan yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak, nilai jual objek pajaknya ditentukan berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
		2.4.			Log Ponds ialah tempat penimbunan kayu di perairan untuk menunggu pengangkutan lebih lanjut, nilai jual objek pajaknya ditentukan berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
	3.	Usaha Bidang Pertambangan
		a.			Pertambahan Minyak dan Gas Bumi
					a.1.		Tanah Kosong yaitu tanah yang tidak termasuk dalam kategori tanah kosong yang dilakukan pada tahap penyelidikan umum, eksplorasi, penambangan, tanah pengamanan dan tanah emplasemen, nilai jual objek pajaknya ditentukan berdasarkan harga jual rata-rata tanah di sekitar/sekelilingnya.
					a.2.		Tanah/perairan untuk Penyelidikan Umum yaitu areal di dalam wilayah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan atau dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya. Tanah/perairan untuk eksplorasi adalah tanah di dalam Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang diperkirakan mengandung bahan galian dan karenanya perlu diteliti/diselidiki secara geologi pertambangan guna menetapkan lebih teliti/seksama jumlah cadangan, kadar, dan sifat bahan galian. Tanah/perairan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi, nilai jual objek pajaknya ditentukan sebagai berikut :
							-	Untuk daratan (on shore) sama dengan kelas 47
							-	Untuk perairan (off shore) sama dengan kelas 50
					a.3.		Tanah/perairan penambangan yaitu tanah di dalam Wilayah Kerja Pertambangan yang berada dalam tahap eksploitasi penambangan untuk menghasilkan bahan galian pada tahun pajak berjalan, nilai jual objek pajaknya ditentukan sebesar 10 x Hasil Bruto dalam satu tahun sebelum tahun pajak yang bersangkutan.
					a.4.		Tanah/perairan Non Producing Open yaitu tanah/perairan di dalam Wilayah Kerja Pertambangan yang telah selesai dieksplorasi dan sewaktu-waktu siap untuk ditambang, nilai jual objek pajaknya ditentukan berdasarkan nilai jual tanah di sekitar/sekelilingnya. Untuk perairan yang dimanfaatkan untuk tujuan yang sama, nilai jualnya ditentukan setinggi-tingginya pada kelas 46.
					a.5.		Tanah/perairan Non Producing Plug and Abandon yaitu tanah/perairan di dalam Wilayah Kerja Pertambangan yang telah selesai dieksploitasi dan untuk sementara ditinggalkan/ditutup, nilai jual objek pajaknya ditentukan berdasarkan nilai jual tanah di sekitar/sekelilingnya. Untuk perairan yang dimanfaatkan untuk tujuan yang sama, nilai jual objek pajaknya ditentukan setinggi-tingginya pada kelas 46
					a.6.		Tanah pengamanan yaitu tanah di dalam maupun di luar Wilayah Kerja Pertambangan yang digunakan sebagai pengamanan bangunan maupun tanah untuk pengamanan lingkungan, nilai jual objek pajaknya ditetapkan berdasarkan harga jual rata-rata tanah di sekitar/sekelilingnya.
					a.7.		Tanah Emplasemen yaitu tanah dan pekarangan di dalam maupun di luar Wilayah Kerja Pertambangan yang diatasnya didirikan bangunan-bangunan kantor, pabrik, gudang, perumahan dan bangunan lain yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha bidang pertambangan, nilai jual objek pajaknya ditentukan berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
		b.			Pertambangan Bukan Minyak dan Gas Bumi.
					b.1.		Objek Pertambangan yang dikelola berdasarkan Kuasa Pertambangan (KP).
							a).	Tanah Kosong yaitu tanah yang tidak termasuk dalam kategori tanah kosong yang dilakukan pada tahap penyelidikan umum, eksplorasi, penambangan, tanah pengamanan dan tanah emplasemen, nilai jual objek pajaknya ditentukan berdasarkan harga jual rata-rata tanah di sekitar/sekelilingnya.
							b).	Tanah/Perairan untuk Penyelidikan Umum yaitu areal di dalam Wilayah Kerja Pertambangan yang sedang/akan dilaksanakan penyelidikan secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan atau dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya, nilai jual objek pajaknya ditentukan sebesar 2% x kelas 50.
							c).	Tanah/Perairan untuk Eksplorasi yaitu tanah di dalam Wilayah Kerja Pertambangan yang diperkirakan mengandung bahan galian dan karenanya perlu diteliti/diselidiki secara geologi pertambangan guna menetapkan lebih teliti/seksama jumlah cadangan, kadar, dan sifat bahan galian, nilai jual objek pajaknya ditentukan sesuai dengan tahap kegiatan sebagai berikut :
								-	tahun ke satu s/d ke tiga masing-masing adalah sebesar 10% x kelas 50;
								-	tahun ke empat s/d ke lima masing-masing adalah sebesar 15% x kelas 50.
							d).	Tanah/perairan persiapan fasilitas eksploitasi (konstruksi) yaitu tanah/perairan yang dipergunakan untuk membangun sarana dn prasarana yang berhubungan langsung dengan kegiatan penambangan, nilai jual objek pajaknya ditentukan sesuai dengan tahap kegiatan tahun ke satu s/d tahun ke tiga masing-masing adalah sebesar 20% x kelas 50.
							e).	Tanah/perairan Non Producing Plug and Abandon adalah tanah/perairan didalam Wilayah Kerja Pertambangan yang telah selesai dieksploitasi dan untuk sementara ditinggalkan/ditutup, nilai jual objek pajaknya ditentukan berdasarkan nilai jual tanah di sekitar/sekelilingnya. Untuk perairan yang dimanfaatkan untuk tujuan yang sama, nilai jualnya ditentukan setinggi-tingginya pada kelas 46.
							g).	Tanah Pengamanan adalah tanah di dalam maupun di luar Wilayah Kerja Pertambangan yang digunakan sebagai tanah pengamanan bangunan maupun tanah untuk pengamanan lingkungan, nilai jual objek pajaknya ditetapkan berdasarkan harga jual rata-rata tanah di sekitar/sekelilingnya.
							h).	Tanah emplasemen adalah tanah dan pekarangan di dalam maupun di luar Wilayah Kerja Pertambangan yang diatasnya didirikan bangunan-bangunan kantor, pabri, gudang, perumahan dan bangunan lain yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha bidang pertambangan, nilai jual objek pajaknya ditentukan berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
							i).	Tanah/perairan Penambangan yang dieksploitasi yaitu tanah di dalam Wilayah Kerja Pertambangan yang berada dalam tahap eksploitasi penambangan untuk menghasilkan bahan galian pada tahun pajak berjalan, nilai jual objek pajaknya ditentukan dengan cara menetapkan nilai kapitalisasi objek pajak sebesar 10 x Harga Jual Hasil Tambang di mulut tambang (Run of Min) dalam satu tahun sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Untuk mengetahui harga jual hasil tambang di mulut tambang, ditetapkan persentase tertentu atas harga jual hasil tambang menurut harga FOB/FOR, yang ditentukan dengan Keputusan Dirjen Pajak.
					b.2.		Objek Pertambangan yang dikelola berdasarkan Kontrak Karya (KK) Penentuan nilai jual objek pajak dan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan bidang usaha pertambangan yang terikat dengan Kontrak Karya adalah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam setiap Kontrak Karya.
					b.3.		Objek Pertambangan yang dikelola berdasarkan Kontrak Kerja Sama Batubara (KKS).
							a).	Tanah Kosong yaitu tanah yang tidak termasuk dalam kategori tanah kosong yang dilakukan pada tahap penyelidikan umum, eksplorasi, penambangan, tanah pengamanan dan tanah emplasemen, nilai jual objek pajaknya ditentukan berdasarkan harga jual rata-rata tanah di sekitar/sekelilingnya.
							b).	Tanah tahap pra produksi yaitu areal di dalam Wilayah Kerja Pertambangan yang sedang/akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan penyelidikan umum/eksplorasi yang dikelola berdasarkan isi perjanjian/kontrak kerja sama antara pemerintah RI dengan perusahaan kontraktor yang belum diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tidak ditetapkan, oleh karena pembayaran PBB-nya dilaksanakan sejak tahap persiapan fasilitas eksploitasi (tahap konstruksi). Besarnya pembayaran PBB didasarkan pada ketentuan Iurang Tetap (Lumpsum Payment) setiap tahun.
							c).	Tanah Pengamanan adalah tanah di dalam maupun di luar Wilayah Kerja Pertambangan yang digunakan sebagai tanah pengamanan bangunan maupun tanah untuk pengamanan lingkungan, nilai jual objek pajaknya ditetapkan berdasarkan harga jual rata-rata tanah di sekitar/sekelilingnya.
							d).	Tanah Emplasemen adalah tanah dan pekarangan di dalam maupun di luar Wilayah Kerja Pertambangan yang diatasnya didirikan bangunan-bangunan kantor, pabrik, gudang, perumahan dan bangunan lain yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha bidang pertambangan, nilai jual objek pajaknya ditentukan berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
							e).	Tanah/perairan Penambangan yang dieksploitasi yaitu tanah di dalam Wilayah Kerja Pertambangan yang berada dalam tahap eksploitasi penambangan untuk menghasilkan bahan galian pada tahun pajak berjalan, nilai jual objek pajaknya ditentukan dengan cara menetapkan nilai kapitalisasi objek pajak sebesar 10 x Harga Jual Hasil Tambang di mulut tambang (Run of Mine) dalam satu tahun sebelum tahun pajak yang bersangkutan. Untuk mengetahui harga jual hasil tambang di mulut tambang, ditetapkan persentase tertentu atas harga jual hasil tambang menurut harga FOB/FOR, yang ditentukan dengan Keputusan Dirjen Pajak.
					b.4.		Objek Pertambangan Galian C Nilai Jual Objek Pajak atas Tambang Galian C ditentukan dengan cara menetapkan nilai kapitalisasi objek pajak sebesar 10 x Harga Jual dalam satu tahun sebelum tahun pajak yang bersangkutan.
	4.	Usaha Bidang Perikanan dan Peternakan
		4.1.			Tanah Perikanan dan Peternakan yaitu tanah yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan oleh badan dan/atau perorangan untuk menjalankan kegiatan usaha bidang Perikanan dan Peternakan, seperti : kolam/empang, tanah penggembalaan, tanah yang ditanami tumbuhan makanan ternak, dan lain-lain, nilai objek pajaknya ditentukan sama dengan nilai jual rata-rata tanah di sekitar/sekelilingnya berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
		4.2.			Tanah emplasemen yaitu tanah dan pekarangan di dalam maupun di luar wilayah perikanan dan peternakan yang diatasnya didirikan bangunan-bangunan yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha bidang perikanan dan peternakan, nilai jual objek pajaknya ditentukan berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
		4.3.			Perairan laut yaitu perairan laut tepi pantai dan lepas pantai yang mempunyai potensi untuk penangkapan dan pengembangan ikan, udang, ubur-ubur, rumput laut, tiram mutiara dan sebagainya, nilai jual objek pajaknya ditentukan setinggi-tingginya kelas 45 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1147/KMK.04/1991 tanggal 22 Nopember 1991.
		4.4.			Perairan darat yaitu sungai/danau/empang/kolam (perairan pedalaman) yang digunakan untuk kegiatan usaha dibidang pembibitan dan pembudidayaan/pemeliharaan ikan air tawar, nilai jual objek pajaknya ditentukan sama dengan nilai jual rata-rata tanah di sekitar/sekelilingnya berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
		4.5.			Tambak Intensif adalah tambak yang pengelolaannya telah menggunakan banyak alat bantu, seperti kincir air, pompa, genset, paka, dan pupuk. Kriteria untuk tambak intensif adalah :
					a.	Kepadatan penebaran benur				:	15 s/d 30 ekor per M2.
					b.	Luas tiap petak				:	0,30 s/d 0,5 Ha.
					c.	Dasar tambak				:	keras, rata dan berpasir.
					d.	Ketinggian air				:	100 s/d 150 cm
					e.	Pupuk				:	pemakaiannya sedikit.
					f.	Pakan				:	pelet.
					g.	Kincir				:	penggunaannya banyak.
					h.	Pengaturan sirkulasi air				:	menggunakan pompa air.
					Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan biaya investasi yang diperoleh dari SPOP.
		4.6.			Tambak Semi Intensif adalah tambak yang pengelolaannya menggunakan sedikit alat-alat bantu kincir air, pompa, genset, pakan alam, dan tambahan pupuk. Kriteria untuk tambak Semi Intensif adalah :
					a.	Kepadatan penebaran benur				:	15 s/d 30 ekor per M2.
					b.	Luas tiap petak				:	0,30 s/d 0,5 Ha.
					c.	Dasar tambak				:	keras, rata dan berpasir.
					d.	Ketinggian air				:	100 s/d 150 cm
					e.	Pupuk				:	pemakaiannya sedikit.
					f.	Pakan				:	pelet.
					g.	Kincir				:	penggunaannya banyak.
					h.	Pengaturan sirkulasi air				:	menggunakan pompa air.
					Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan biaya investasi yang diperoleh dari SPOP.
		4.7.			Tambak Tradisional adalah tambak yang pengelolaannya masih tradisional, antara lain menggunakan pakan dari alam, pupuk dosis tinggi, air dari pasang surut, dan tidak dilengkapi alat-alat bantu seperti kincir air, pompa dan genset. Kriteria untuk Tambak Tradisional adalah :
					a.	Kepadatan penebaran benur				:	sampai dengan 2 ekor per M2.
					b.	Luas tiap petak				:	lebih dari 2 Ha.
					c.	Dasar tambak				:	pelataran sistem caren.
					d.	Ketinggian air				:	60 s/d 80 cm
					e.	Pupuk				:	pemakaiannya banyak.
					f.	Pakan				:	pakan alami.
					g.	Kincir				:	tidak menggunakan kincir.
					h.	Pengaturan sirkulasi air				:	memanfaatkan pasang surut.
					Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan satu kelas lebih tinggi dari kelas tanah disekitarnya/disekelilingnya.
B.	B A N G U N A N Pengertian bangunan pada Usaha Bidang Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, Perikanan dan Peternakan, adalah sebagai berikut :
	1.	Pabrik, yaitu bangunan yang digunakan untuk keperluan proses produksi baik yang berada didalam maupun diluar tanah emplasemen.
	2.	Kantor, yaitu bangunan yang digunakan untuk kegiatan manajemen baik yang berada didalam maupun diluar tanah emplasemen.
	3.	Gudang, yaitu bangunan yang digunakan untuk menyimpan barang/bahan keperluan perusahaan atau hasil produksi baik yang berada didalam maupun diluar tanah emplasemen. Misalnya : Tangki BBM, tangki alkohol, tangki spiritus, tangki tetes, gudang pupuk, gudang beras, dan bangunan lain yang sejenis.
	4.	Perumahan, yaitu bangunan yang digunakan untuk keperluan tempat tinggal karyawan perusahaan, baik yang berada di dalam maupun di luar emplasemen, misalnya :
		a.		Rumah Direksi;
		b.		Rumah Inspektur/Administratur/Kepala Bagian pada Kantor Direksi;
		c.		Rumah Pegawai Staff;
		d.		Rumah Pegawai Non Staff;
		e.		Rumah peristirahatan, villa, mess, atau wisma;
		f.		Lain-lain.
	5.	Prasaran olah raga dan rekreasi yaitu bangunan yang dipergunakan untuk keperluan olah raga dan rekreasi bagi karyawan, baik yang berada didalam maupun diluar tanah emplasemen. Misalnya : gedung untuk olah raga, lapangan tennis, kolam renang dan sebagainya.
	6.	Poliklinik/balai kesehatan/pusat kesehatan, yaitu bangunan yang digunakan untuk pelayanan kesehatan karyawan baik yang berada didalam maupun diluar tanah emplasemen.
	7.	Bangunan lain-lain, yaitu bangunan lainnya di luar yang tersebut pada butir 1 s/d 6 diatas seperti : jalan lingkungan, jaringan rel tetap, bengkel, instalasi listrik, instalasi air, mesin, silo, pipa, kilang, anjungan lepas pantai, pelabuhan khusus, landasan pesawat udara (helipad), kandang ternak, dan lain-lain.
	8.	Bangunan sosial yaitu bangunan yang dipergunakan untuk keperluan dan tujuan sosial baik yang berada didalam maupun diluar tanah emplasemen, misalnya :
		a.	Rumah Ibadah;
		b.	Gedung sekolah;
		c.	Puskesmas;
		d.	Rumah penitipan bayi; dan
		e.	Rumah jompo.
	Nilai Jual Objek Pajak atas bangunan pada butir 1 s/d 7 ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1147/KMK.04/1991 tanggal 22 Nopember 1991, sedangkan bangunan pada butir 8 tidak dikenakan PBB.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PBB	Lampiran	: II SE Dirjen Pajak
	Nomor	: SE-90/PJ.6/1991
	Tanggal	: 23 Desember 1991

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) USAHA BIDANG PERKEBUNAN
TAHUN :

I.

DATA SUBYEK

II.

DATA OBYEK

1.

Nama Perusahaan

:

1.

NOP

:

2.

Nama Wajib Pajak

:

2.

Jenis Tanaman

:

3.

Alamat Wajib Pajak

:

3.

Lokasi Obyek

:

Dati II

:

Dati I

:

4.

NPWP

:

4.

Luas HBU/areal yang dikuasai :

:

NO.

PERUNTUKAN OBJEK

LUAS BUMI (M2)

BANGUNAN

LETAK OBYEK

JUMLAH UNIT

LUAS (M2)

1

2

3

4

5

6

1.

Tanah yang tidak produktif

2.

Tanah yang tidak ditanami

3.

Tanah yang belum ditanami

4.

Tanah yang sudah ditanami tetapi belum menghasilkan

5.

Tanah yang sudah ditanami dan telah menghasilkan

6.

Tanah dan/atau Bangunan Emplasemen

a.

Pabrik;

b.

Kantor;

c.

Gudang;

d.

Perumahan;

e.

Sarana Olah Raga;

f.

Bangunan Poliklinik/Bakesbun/ Puskesbun dll;

g.

Bangunan Sosial;

h.

Bangunan lainnya

7.

Tanah yang tidak dimanfaatkan

JUMLAH

__________________________

WAJIB PAJAK

PETUNJUK PENGISIAN SPOP BIDANG USAHA PERKEBUNAN

PERHATIAN :

SPOP diberikan dalam rangka dua.
Setelah diisi dan ditanda tangani :

-	Lembar kesatu dikembalikan ke Kantor Pelayanan PBB.
-	Lembar kedua untuk pertinggal sebagai arsip Wajib Pajak.
-	Jika pengisian SPOP dikuasakan supaya dilampirkan surat kuasa.

ANGKA I DATA SUBJEK
Diisi dengan :

1.	Nama lengkap perusahaan.
2.	Nama lengkap Wajib Pajak.
3.	Nama jalan dan nomor Kantor/Ruangan.
	Contoh : Jln. Jenderal Sudirman Nomor 105, Gedung Land Mark, lantai V ruang 215.
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

ANGKA II DATA OBJEK
Diisi dengan :

1.	Nomor Objek Pajak (diisi oleh Petugas PBB)
2.	Budidaya atas komoditi yang ditanam.
3.	Cukup jelas.
4.	Luas areal yang tercantum dalam HGU atau luas areal yang dikuasai sebesar HGU yang diterbitkan.

Kolom 3 diisi dengan :

1.	Tanah yang tidak produktip	:	semua luas areal yang tidak dapat ditanami komoditas perkebunan
2.	Tanah yang tidak ditanami	:	semua luas areal yang tidak ditanami tetapi dapat ditanami dengan komoditas perkebunan.
3.	Tanah yang belum ditanami	:	semua luas areal yang belum ditanami komoditas perkebunan.
4.	Tanah yang sudah ditanami tetapi belum menghasilkan	:	cukup jelas.
5.	Tanah yang sudah ditanami dan telah menghasilkan	:	cukup jelas.
6.	Tanah emplasemen	:	cukup jelas.
7.	Tanah yang tidak dimanfaatkan	:	semua luas areal yang tidak dimanfaatkan.
Kolom 4 dan 5, diisi dengan
6.	Bangunan Emplasemen	:	jumlah unit bangunan dan luas dari masing-masing unit bangunan tersebut.
Kolom 6, diisi dengan		:	wilayah desa dan kecamatan yang bersangkutan.
Tempat dan Tanggal		:	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengisian.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PBB	Lampiran	: II SE Dirjen Pajak
	Nomor	: SE-90/PJ.6/1991
	Tanggal	: 23 Desember 1991

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) USAHA BIDANG PERHUTANAN
TAHUN :

I.

DATA SUBYEK

II.

DATA OBYEK

1.

Nama Perusahaan

:

1.

NOP

:

2.

Nama Wajib Pajak

:

2.

Jenis Tanaman

:

3.

Alamat Wajib Pajak

:

3.

Lokasi Obyek

:

Dati II

:

Dati I

:

4.

NPWP

:

4.

Luas HBU/areal yang dikuasai(Ha.) :

:

NO.

PERUNTUKAN OBJEK

LUAS BUMI (M2)

BANGUNAN

LETAK OBYEK

JUMLAH UNIT

LUAS (M2)

1

2

3

4

5

6

1.

Tanah/areal hutan produksi

a.

Tanah/areal Blok Tebangan

b.

Tanah/areal Non Blok Tebangan

c.

Tanah/areal hutan lainnya

d.

Tanah/areal hutan cadangan

2.

Tanah/areal hutan tidak produktif

a.

Tanah/areal hutan penyangga

b.

Tanah/areal waduk/danau/payu

c.

Tanah/areal hutan yang digunakan pihak ketiga

d.

Tanah/areal hutan tidak produktif lainnya.

3.

Log Ponds

4.

Tanah dan/atau Bangunan Emplasemen

a.

Pabrik

b.

Kantor

c.

Gudang

d.

Perumahan

e.

Sarana olahraga/rekreasi

f.

Bangunan Sosial

g.

Bangunan lainnya

JUMLAH

__________________________

WAJIB PAJAK

PENUNTUN PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK (SPOP) USAHA BIDANG PERHUTANAN

Perhatian :	SPOP diberikan dalam rangkap dua untuk obyek usaha bidang Perhutanan setelah diisi dan ditandatangani :
	-	Lembar kesatu dikembalikan ke Kantor Pelayanan PBB setempat.
	-	Lembar kedua untuk pertinggal sebagai arsip Wajib Pajak.
	-	Jika pengisian SPOP dikuasakan, supaya dilampirkan Surat Kuasa.
Angka I.	Data Subyek
	Diisi dengan :
	1.	Nama lengkap perusahaan.
	2.	Nama lengkap Wajib Pajak.
	3.	Nama Jalan dan Nomor Kantor.
		contoh : Jl. Gatot Subroto Nomor 10, Patra Plaza Lantai II ruang 215 Jakarta Selatan.
	4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Angka II.	Data Obyek
	Diisi dengan :
	1.	Nomor Objek Pajak (diisi oleh Petugas PBB)
	2.	Cukup jelas
	3.	Wilayah Kuasa/Konsesi per Wilayah Kuasa, per Kabupaten/Kotamadya Dati II dan per Propinsi Daerah Tingkat I.
	4.	Cukup jelas.

PERUNTUKAN OBJEK :
Kolom 3 diisi dengan :

1.	a.	Luas areal dari Rencana Karya Tahunan untuk melaksanakan penebangan kayu pada tahun yang bersangkutan.
	b.	Luas areal diluar areal Rencana Karya Tahunan yang telah direncanakan blok-blok tebangan selama jangka waktu Hak Pengusahaan Hutan ditetapkan.
	c.	Areal hutan yang tidak/belum ditetapkan Hak Pengusahaan Hutan.
	d.	Areal hutan yang belum ditetapkan sebagai hutan tetap oleh Menteri Kehutanan.
2.	Cukup jelas.
3.	Luas areal tempat penimbunan kayu di perairan untuk menunggu pengangkutan lebih lanjut.
4.	Cukup jelas.

Kolom 4, 5, 6 cukup jelas.

Tempat dan Tanggal : Diisi sesuai tempat dan tanggal pengisian.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PBB	Lampiran	: II SE Dirjen Pajak
	Nomor	: SE-90/PJ.6/1991
	Tanggal	: 23 Desember 1991

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) USAHA BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
TAHUN :

I.	DATA SUBYEK			II.	DATA OBYEK
	1.	Nama Perusahaan	:	1.	Jenis Tambang	:
	2.	Kontraktor (PSC/KK)	:	2.	Wilayah Kuasa Pertambangan	:
	3.	Operator	:	3.	Lokasi Obyek	:	-	Dati II	:
	4.	Wajib Pajak	:				-	Propinsi	:
	5.	Alamat	:
	6.	NPWP	:

NO	PERUNTUKAN OBJEK			LETAK OBJEK	BUMI		BANGUNAN		KETERANGAN
					Luas Daratan (ON SHORE) M2	Luas Perairan (OFF SHORE) M2	Jumlah Unit	LUAS M2
1	2			3	4	5	6	7	8
1.	TANAH KOSONG
2.	TANAH PENYELIDIKAN / EKSPLORASI :
	a.		General Survey
	b.		Eksplorasi
3.	TANAH PENGAMANAN
	a.	Pabrik
	b.	Silo
	c.	Kilang
	d.	Tangki
	e.	Pipa
	f.	dan lain-lain
4.	TANAH/BANGUNAN PENAMBANGAN
	a.	Producing
	b.	Non Producing Open
	c.	Non Producing Plug & ABD
5.	TANAH DAN/ATAU BANGUNAN EMPLASEMENT :
	a.	Perkantoran
	b.	Pabrik
	c.	Mesin
	d.	Silo
	e.	Kilang
	f.	Tangki
	g.	Pipa
	h.	Gudang
	i.	Rumah
	j.	Rekreasi/Olahraga
	k.	Landasan Pesawat Udara
	l.	Jalan Khusus menuju sumur/dalam kompleks
	m	Lain-lain

III. HASIL PRODUKSI

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) didasarkan pada rata-rata Nilai Jual Pengganti (Hasil Bruto x 10, Kep. MENKEU No. 174/KMK.04/1993)
a.	Produksi dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan :
	-	Minyak	:	Barrel
	-	Gas	:	Mscf
b.	Harga Satuan		:	Rp. .....................,- Barrel/Mscf

.............., ...................19...
....................................

(....................................)

WAJIB PAJAK

PENUNTUN PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK (SPOP) USAHA BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

PERHATIAN :
SPOP diberikan dalam rangkap dua.
Setelah diisi dan ditanda tangani :

-	Lembar kesatu dikembalikan ke Kantor Pelayanan PBB.
-	Lembar kedua untuk pertinggal sebagai arsip Wajib Pajak.
-	Jika pengisian SPOP dikuasakan supaya dilampirkan surat kuasa.

Angka I :	DATA SUBJEK Diisi dengan :
	1	:	nama perusahaan dengan jelas dan lengkap
	2	:	nama kontraktor sesuai yang tercantum di dalam kontrak perjanjian
	3	:	nama perusahaan yang melaksanakan penambangan
	4	:	wajib pajak dengan jelas dan lengkap
	5	:	dengan nama jalan, nomor kantor serta nomor telepon
	6	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Angka II :	DATA OBJEK Diisi dengan :
	1	:	jenis tambang yang diusahakan penambangan
	2	:	nama wilayah penambangan, contoh : wilayah penambangan di daerah Kepulauan Natuna di dalam kontrak disebut Natuna Block
	3	:	cukup jelas

Kolom 4 dan 5 diisi dengan :

1.	Tanah Kosong	:	semua luas areal di luar Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang dikuasai oleh Wajib Pajak.
2.	Tanah Penyelidikan/Eksplorasi	:
			a.	General Survey	:	semua luas areal yang sudah/sedang dengan maksud untuk memperoleh peta geologi umum, untuk mengetahui tanda-tanda ada bahan galian di Wilayah Kerja Pertambangan tersebut.
			b.	Eksplorasi	:	luas bagian areal yang sudah dilakukan general survey dalam rangka menetapkan lebih rinci/teliti tentang adanya bahan galian minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP).
3.	Tanah Pengamanan	:	luas areal on shore yang dipergunakan untuk pengamanan fasilitas.
4.	Tanah/Bangunan Penambangan	:
			a.	Producing	:	luas areal yang sedang dilaksanakan kegiatan penambangan/eksploitasi.
			b.	Non Producing Open	:	luas areal yang sudah selesai dieksplorasi dan sewaktu-waktu siap untuk ditambang.
			c.	Non Producing Plug and ABD	:	luas areal yang sudah selesai dieksploitasi dan untuk sementara ditutup atau kemungkinan ditinggalkan
5.	Tanah Bangunan Emplasemen	:	cukup jelas.
Dalam kolom keterangan (kolom 8) agar dicantumkan penjelasan mengenai tanah/bangunan yang diperuntukkan secara khusus, seperti : penggunaan areal untuk EMKL Pertamina dan sebagainya. Angka III :

Diisi dengan :

a	:	jumlah hasil produksi kotor dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan.
b	:	besarnya satuan harga yang ditetapkan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PBB	Lampiran	: II SE Dirjen Pajak
	Nomor	: SE-90/PJ.6/1991
	Tanggal	: 23 Desember 1991

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
USAHA BIDANG PERTAMBANGAN BUKAN MINYAK DAN GAS BUMI
TAHUN :

I.	DATA SUBYEK			II.	DATA OBYEK
	1.	Nama Perusahaan	:	1.	Jenis Tambang	:
	2.	Kontraktor (PSC/KK)	:	2.	Wilayah Kuasa Pertambangan	:
	3.	Operator	:	3.	Lokasi Obyek	:	-	Dati II	:
	4.	Wajib Pajak	:				-	Propinsi	:
	5.	Alamat	:
	6.	NPWP	:

NO	PERUNTUKAN OBJEK		LETAK OBJEK	BUMI		BANGUNAN		KETERANGAN
				Luas Daratan (ON SHORE) M2	Luas Perairan (OFF SHORE) M2	Jumlah Unit	LUAS M2
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Tanah kosong
2.	TANAH PENYELIDIKAN UMUM : Tahun ke .........
3.	TANAH EKSPLORASI : Tahun ke .........
4.	TANAH PENGAMANAN
	a.	Pabrik
	b.	Silo
	c.	Kilang
	d.	Tangki
	e.	Pipa
	f.	dan lain-lain
5.	TANAH/BANGUNAN PENAMBANGAN
	a.	Producing
	b.	Non Producing Open
	c.	Non Producing Plug & ABD
6.	TANAH DAN/ATAU BANGUNAN EMPLASEMENT :
	a.	Perkantoran
	b.	Pabrik
	c.	Mesin
	d.	Silo
	e.	Kilang
	f.	Tangki
	g.	Pipa
	h.	Gudang
	i.	Rumah
	j.	Rekreasi/Olahraga
	k.	Landasan Pesawat Udara
	l.	Jalan Khusus menuju sumur/dalam kompleks
	m	Lain-lain

HASIL PRODUKSI

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) didasarkan pada rata-rata Nilai Jual Pengganti (Hasil Bruto x 10, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1147/KMK.04/1991)
a.	Produksi dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan :
b.	Harga Satuan : Rp. .....................,- Barrel/Mscf

PENUNTUN PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK (SPOP) USAHA BIDANG PERTAMBANGAN BUKAN MINYAK DAN GAS BUMI

PERHATIAN :

SPOP diberikan dalam rangkap dua.

Setelah diisi dan ditanda tangani :

-	Lembar kesatu dikembalikan ke Kantor Pelayanan PBB.
-	Lembar kedua untuk pertinggal sebagai arsip Wajib Pajak.
-	Jika pengisian SPOP dikuasakan supaya dilampirkan surat kuasa.

Angka I :	DATA SUBJEK Diisi dengan :
	1		:		nama perusahaan dengan jelas dan lengkap
	2		:		nama kontraktor sesuai yang tercantum di dalam kontrak perjanjian
	3		:		nama perusahaan yang melaksanakan penambangan
	4		:		nama wajib pajak dengan jelas dan lengkap
	5		:		dengan nama jalan, nomor kantor serta nomor telepon.
	6		:		Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Angka II :	DATA OBJEK Diisi dengan :
	1	:		jenis tambang yang diusahakan penambangan
	2	:		nama wilayah penambangan, contoh : wilayah penambangan di daerah Kepulauan Natuna di dalam kontrak disebut Natuna Block
	3	:		cukup jelas

Kolom 4 dan 5 diisi dengan :

1.	Tanah Kosong	:	semua luas areal di luar Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang dikuasai oleh Wajib Pajak.
2.	Tanah Penyelidikan/Eksplorasi	:	semua luas areal yang sudah/akan dilaksanakan penyelidikan secara geologi umum atau geofisikan dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian dalam Wilayah Kuasa Pertambangan. Tahun ke ............, disesuaikan masa tahapan kegiatan.
3.	Tanah Eksplorasi	:	luas bagian areal yang sudah dilakukan general survey dalam rangka menetapkan lebih rinci/teliti tentang adanya bahan galian tambang, dalam Wilayah Kuasa Pertambangan. Tahun ke ............, disesuaikan masa tahapan kegiatan.
4.	Persiapan Fasilitas Eksploitasi (Konstruksi)	:	luas areal yang dipergunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan kegiatan panambangan. Tahun ke ............, disesuaikan masa tahapan kegiatan.
5.	Tanah Pengamanan	:	luas areal yang dipergunakan untuk pengamanan fasilitas.
6.	Tanah Cadangan Tambang	:	luas areal di dalam Wilayah Kuasa Pertambangan yang telah selesai dieksplorasi dan sewaktu-waktu siap untuk ditambang.
7.	Tanah/Bangunan Penambangan :	:	a.	Producing		:	luas areal yang sudah selesai dieksplorasi dan untuk sementara belum dieksploitasi.
			b.	Non Producing Open dan ABD		:	luas areal yang sudah selesai dieksploitasi dan untuk sementara ditutup/ditinggalkan.
8.	Tanah/Bangunan Emplasemen	:	cukup jelas.
Angka III :
	Diisi dengan :	:	a.	:	jumlah hasil produksi kotor dalam satu tahun sebelum tahun pajak bersangkutan.
			b.	:	besarnya satuan harga yang ditetapkan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PBB	Lampiran	: II SE Dirjen Pajak
	Nomor	: SE-90/PJ.6/1991
	Tanggal	: 23 Desember 1991

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) USAHA BIDANG PERIKANAN
TAHUN : ..........................

I.	DATA SUBYEK			II.	DATA OBYEK
	1.	Nama Perusahaan	:	1.	Jenis Tambang	:
	2.	Nama Wajib Pajak	:	2.	Jenis Budidaya	:
	3.	Alamat	:	3.	Letak Objek	:
	4.	NPWP	:	4.	Lokasi Obyek	:	-	Dati II	:
							-	Propinsi	:

NO.	PERUNTUKAN OBYEK				BUMI LUAS (M2)	BANGUNAN		BIAYA INVESTASI (RUPIAH)
						JUMLAH UNIT	LUAS (M2)
1	2				3	4	5	6
A	DATA OBYEK
	1.	BUMI
		1.1.	Perairan laut produktip.
		1.2.	Perairan laut non produktip
		1.3.	Perairan darat
	2.	TANAH DAN/ATAU BANGUNAN EMPLASEMEN
		2.1.	Kotor
		2.2.	Gudang
		2.3.	Perumahan
		2.4.	Rumah mesin
		2.5.	Laboratorium
		2.6.	Jalan lingkungan
		2.7.	Tangki/Silo
		2.8.	Kamar Pendingin/Coolstorage
		2.9.	Dermaga
		2.10.	Bangunan Lainnya
		TOTAL A :
B.	BIAYA INVESTASI
	1.	Investasi Bumi : Biaya perolehan bumi, termasuk biaya penelitian dan pematangan lahan
		Jumlah Investasi Bumi :
	2.	Investasi Bangunan :
		2.1.	Biaya pembuatan :
			a.	kantor
			b.	gudang
			c.	perumahan
			d.	laboratorium
			e.	jalan lingkungan
			f.	rumah mesin
			g.	km. pendingin/c. storage
			h.	dermaga
			i.	bangunan lainnya
		2.2.	Biaya Prasaran/Sarana Pendukung :
			a.	jermal / rumpon / bagan / rakit terapung / dan sejenisnya.
			b.	pembuatan saluran air
			c.	pompa air
			d.	genset
		2.3.	Biaya lain-lain
		Jumlah Investasi Bangunan :

.............., ...................19...
....................................

(....................................)

WAJIB PAJAK

PENUNTUN PENGISIAN SPOP USAHA BIDANG PERIKANAN

Perhatian

SPOP diberikan dalam rangkap 2 (dua), setelah diisi dan ditandatangani :

-	lembar kesatu dikembalikan ke KP. PBB setempat.
-	lembar kedua untuk arsip Wajib Pajak.
-	jika pengisian SPOP dikuasakan agar dilampirkan surat kuasa.

Tahun	:	................, diisi tahun fiskal yang bersangkutan.
Angka I	:	DATA SUBJEK Diisi dengan :
		1		:		Nama perusahaan dengan jelas dan lengkap (jika subjek pajak sebagai badan hukum).
		2		:		Nama wajib pajak dengan jelas dan lengkap (jika subjek pajak badan, maka Wajib pajaknya adalah direksi dari badan tersebut).
		3		:		Nama jalan, nomor kantor/ruangan/rumah serta nomor telpon. Contoh : Jl. Jenderal Sudirman No. 105 Gedung Landmark lantai 28 ruang 15, telp. 5707000 Jakarta Selatan.
		4		:		Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Angka II	:	DATA OBJEK Diisi dengan :
		1	:		Nomor Objek Pajak (NOP) diisi oleh Petugas PBB.
		2	:		Misalnya Perikanan Laut, Perikanan Darat, Tambak Tradisional, Tambak Intensif, Tambak Semi Intensif, atau Mutiara.
		3	:		Wilayah desa/kelurahan/kecamatan yang bersangkutan.
		4	:		Per kesatuan wilayah Dati II/Dati I, jika lokasi lebih dari satu wilayah Dati II/Dati I, maka SPOP dipisahkan sesuai wilayahnya.

PERUNTUKAN OBJEK :

A.	DATA OBJEK
	1.	BUMI (diisikan pada kolom 3) Diisi dengan :
		1.1.	s/d 1.3.cukup jelas.
	2.	TANAH DAN/ATAU BANGUNAN EMPLASEMEN(diisikan pada kolom 3, 4 dan/atau 5) Diisi dengan :
		2.1.	s/d 2.9. cukup jelas
		2.2.	Bangunan selain tersebut pada butir 2.1. s/d 2.9. seperti kolam, rumah jaga, asrama/mess, balai pertemuan dll.
B.	BIAYA INVESTASI : (diisikan pada kolom 6)
	1.	Investasi Bumi Diisi dengan :
		Nilai jual tanah menurut keadaan per 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan, termasuk biaya penelitian dan biaya pematangan lahan.
	2.	Investasi Bangunan Diisi dengan :
		2.1.a.	s/d 2.1.h. cukup jelas
		2.1.i.	selain yang tersebut pada butir 2.1.a. s/d 2.1.h. seperti biaya pembuatan rumah jaga, asrama/mess, balai pertemuan dll.
		2.2.a.	cukup jelas.
		2.2.c.	dan 2.2.d. biaya pembelian pompa air dan genset.
		2.3.	biaya selain yang tersebut pada butir 2.1. s/d 2.2. seperti biaya pembibitan (pembelian/perolehan bibit, persemaian/penyebaran bibit), biaya pemeliharaan (biaya obat-obatan, biaya pakan) dll.
Tempat dan tanggal : diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengisian.
CATATAN :
	-	Untuk Tambak Tradisionil hanya mengisi pada kolom peruntukan sub A Data Objek.
	-	Untuk Tambak Intensif, Tambak Semi Intensif dan Budidaya Mutiara diisi secara lengkap.
	-	Khusus kolom 6 hanya diisi untuk melengkapi data Biaya Investasi (sub B).

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PBB	Lampiran	: II SE Dirjen Pajak
	Nomor	: SE-90/PJ.6/1991
	Tanggal	: 23 Desember 1991

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) USAHA BIDANG PETERNAKAN
TAHUN : ..........................

I.	DATA SUBYEK			II.	DATA OBYEK
	1.	Nama Perusahaan	:	1.	Jenis Tambang	:
	2.	Nama Wajib Pajak	:	2.	Jenis Budidaya	:
	3.	Alamat	:	3.	Letak Objek	:
	4.	NPWP	:	4.	Lokasi Obyek	:	-	Dati II	:
							-	Propinsi	:

NO.	PERUNTUKAN OBYEK			BUMI LUAS (M2)	BANGUNAN		KETERANGAN
					JUMLAH UNIT
1	2			3	4	6	6
A	DATA OBYEK
	1.	BUMI
		1.1.	Tanah produktif
		1.2.	Tanah non produktif
	2.	TANAH DAN/ATAU BANGUNAN EMPLASEMEN
		2.1.	Kantor
		2.2.	Gudang
		2.3.	Perumahan
		2.4.	Rumah mesin
		2.5.	Laboratorium
		2.6.	Jalan lingkungan
		2.7.	Tangki/Silo
		2.8.	Kandang
		2.9.	Bangunan lainnya
		Jumlah

.............., ...................19...
....................................

(....................................)

WAJIB PAJAK

PENUNTUN PENGISIAN SPOP USAHA BIDANG PETERNAKAN

Perhatian

SPOP diberikan dalam rangkap 2 (dua), setelah diisi dan ditandatangani :

-	lembar kesatu dikembalikan ke KP. PBB setempat.
-	lembar kedua untuk arsip Wajib Pajak.
-	jika pengisian SPOP dikuasakan agar dilampirkan surat kuasa.

Tahun	:	................, diisi tahun fiskal yang bersangkutan.
Angka I	:	DATA SUBJEK Diisi dengan :
		I.1.		nama perusahaan dengan jelas dan lengkap (jika subjek pajak sebagai badan hukum).
		I.2.		nama wajib pajak dengan jelas dan lengkap (jika subjek pajak badan, maka wajib pajaknya adalah direksi dari badan tersebut).
		I.3.		nama jalan, nomor kantor/ruangan/rumah serta nomor telpon. Contoh : Jl. Jenderal Sudirman No. 105 Gedung Landmark lantai 28 ruang 15, telp. 5707000 Jakarta Selatan.
		I.4.		Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Angka II	:	DATA OBJEK Diisi dengan :
		II.1	Nomor Objek Pajak (NOP) diisi oleh Petugas PBB.
		II.2	Misalnya Ternak Sapi, Ternak Babi, Ternak Ayam dll.
		II.3	Wilayah desa/kelurahan/kecamatan yang bersangkutan.
		II.4	Per kesatuan wilayah Dati II/Dati I, jika lokasi lebih dari satu wilayah Dati II/Dati I, maka SPOP dipisahkan sesuai wilayahnya.

PERUNTUKAN OBJEK :

A.	DATA OBJEK
	1.	BUMI (diisikan pada kolom 3) Diisi dengan :
		1.1.	Luas tanah yang ditanami seperti tumbuhan makanan ternak.
		1.2.	Luas tanah seperti tanah pengembalaan.
	2.	TANAH/BANGUNAN EMPLASEMEN (diisikan pada kolom 3, 4 dan/atau 5) Diisi dengan :
		2.1.	s/d 2.8 : cukup jelas
		2.9.	Bangunan selain tersebut pada butir 2.1 s/d 2.8 seperti rumah jaga, asrama/mess, balai pertemuan dll.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PBB	Lampiran	: II SE Dirjen Pajak
	Nomor	: SE-90/PJ.6/1991
	Tanggal	: 23 Desember 1991

DAFTAR PERHITUNGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN USAHA BIDANG PERKEBUNAN
TAHUN :

I.	DATA SUBYEK			II.	DATA OBYEK
	1.	Nama Perusahaan	:	1.	NOP	:
	2.	Nama Wajib Pajak	:	2.	Hak Penguasaan	:
	3.	Alamat Wajib Pajak	:	3.	Lokasi Obyek	:	-	Dati II	:
	4.	NPWP	:				-	Propinsi	:
				4..	Luas areal yang dikuasai menurut izin usaha	:

NO.	PERUNTUKAN OBJEK			LUAS (M2)	Kelas	NJOP	(Rp)	NJKP (Rp)	Jumlah pajak terhutang
						per M2	Jumlah
1	2			3	4	5	6	7	8
A.	BUMI
	1.	Tanah yang tidak produktif
	2.	Tanah yang tidak ditanami
	3.	Tanah yang belum ditanami
	4.	Tanah yang sudah ditanami tetapi belum menghasilkan
	5.	Tanah yang sudah ditanami dan telah menghasilkan
		a.	Areal / lahan
		b.	Standar Investasi Tanaman ........
	6.	Tanah Emplasemen
	JUMLAH A
B.	BANGUNAN / EMPLASEMEN
	1.	Pabrik;
	2.	Kantor;
	3.	Gudang;
	4.	Perumahan;
	5.	Sarana olah raga;
	6.	Bangunan Poliklinik / Bakesbun / Puskesbun, dll;
	7.	Bangunan lainnya;
	8.	Bangunan sosial
	JUMLAH
	BTKP
	JUMLAH B
	JUMLAH A + B

Keterangan :	-	Kolom 6	:	kolom 3 x kolom 5
	-	Kolom 7	:	20% x kolom 6
	-	Kolom 8	:	0,5% x kolom 7

PETUGAS PENGHITUNG ......................................

............., ............19.... KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB ......................................

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PBB	Lampiran	: II SE Dirjen Pajak
	Nomor	: SE-90/PJ.6/1991
	Tanggal	: 23 Desember 1991

DAFTAR PERHITUNGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN USAHA BIDANG PERHUTANAN
TAHUN :

I.	DATA SUBYEK			II.	DATA OBYEK
	1.	Nama Perusahaan	:	1.	NOP	:
	2.	Nama Wajib Pajak	:	2.	Hak Penguasaan	:
	3.	Alamat Wajib Pajak	:	3.	Lokasi Obyek	:	-	Dati II	:
	4.	NPWP	:				-	Propinsi	:
				4..	Luas areal yang dikuasai menurut izin usaha	:

NO.	PERUNTUKAN OBJEK			LUAS (M2)	Kelas	NJOP	(Rp)	NJKP (Rp)	Jumlah pajak terhutang
						per M2	Jumlah
1	2			3	4	5	6	7	8
A.	BUMI
	1.	Tanah/areal hutan produksi
		a.	Tanah/areal hutan penyangga
		b.	Tanah/areal waduk/danau/payau
		c.	Tanah/areal hutan yang digunakan pihak ketiga.
		d.	Tanah/areal hutan tidak produktif lainnya.
	JUMLAH A
B.	BANGUNAN / EMPLASEMEN
	1.	Pabrik
	2.	Kantor
	3.	Gudang
	4.	Perumahan
	5.	Sarana olahraga/rekreasi
	6.	Bangunan lainnya (BTKP)
	JUMLAH B
	JUMLAH A + B

Keterangan :	-	Kolom 6	:	kolom 3 x kolom 5
	-	Kolom 7	:	20% x kolom 6
	-	Kolom 8	:	0,5% x kolom 7

PETUGAS PENGHITUNG ......................................

............., ............19.... KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB ......................................

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PBB	Lampiran	: II SE Dirjen Pajak
	Nomor	: SE-90/PJ.6/1991
	Tanggal	: 23 Desember 1991

DAFTAR PERHITUNGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN USAHA BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
TAHUN :

I.	DATA SUBYEK			II.	DATA OBYEK
	1.	Nama Perusahaan	:	1.	NOP	:
	2.	Nama Wajib Pajak	:	2.	Hak Penguasaan	:
	3.	Alamat Wajib Pajak	:	3.	Lokasi Obyek	:	-	Dati II	:
	4.	NPWP	:				-	Propinsi	:
				4..	Luas areal yang dikuasai menurut izin usaha	:

NO.

PERUNTUKAN OBJEK

BUMI

BANGUNAN

Jumlah

LUAS (M2)

Kelas

NJOP (Rp)

NJKP (Rp)

Jumlah Pajak Terutang

LUAS (M2)

Kelas

NJOP (Rp)

NJKP (Rp)

Jumlah Pajak Terutang

per M2

Jumlah

per M2

Jumlah

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 (8+14)

1.

TANAH KOSONG

2.

TANAH PENYELIDIKAN / EKSPLORASI :

a.

General Survey

b.

Eksplorasi

3.

TANAH PENGAMANAN

a.

Pabrik

b.

Silo

c.

Kilang

d.

Tangki

e.

Pipa

f.

dan lain-lain

4.

TANAH / BANGUNAN PENAMBANGAN

a.

Producing

b.

Non Producing Open

c.

Non Producing Plug & ABD

5.

TANAH / BANGUNAN EMPLASEMENT :

a.

Perkantoran

b.

Pabrik

c.

Mesin

d.

Silo

e.

Kilang

f.

Tangki

g.

Pipa

h.

Gudang

i.

Rumah

j.

Rekreasi / Olahraga

k.

Landasan Pesawat Udara

l.

Jalan Khusus menuju sumur / dalam kompleks

m

Lain-lain

Jumlah

(BTKP)

III.	HASIL PRODUKSI
	a.	Produksi tahun 19... = ........................... barrel/Mscf
	b.	Harga jual FOB Hasil Tambang per satuan	=	Rp ...................... barrel/Mscf
	c.	Harga jual FOB Hasil Produksi	=	a x b = ................. x Rp ................	=	Rp ................
	d.	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	=	10 x c = 10 x Rp ................	=	Rp ................
	e.	PBB atas Tanah Producing	=	0,5% x 20% x d = Rp ................	=	Rp ................
IV.	JUMLAH SELURUH PBB
	a.	Jumlah PBB diluar tanah producing	=	Rp ................
	b.	Jumlah PBB atas tanah producing	=	Rp ................ +
		Jumlah seluruh PBB	=	Rp ................

............., ............19....

KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB

......................................

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PBB	Lampiran	: II SE Dirjen Pajak
	Nomor	: SE-90/PJ.6/1991
	Tanggal	: 23 Desember 1991

DAFTAR PERHITUNGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN USAHA BIDANG PERTAMBANGAN BUKAN MINYAK DAN GAS BUMI
TAHUN :

I.	DATA SUBYEK			II.	DATA OBYEK
	1.	Nama Perusahaan	:	1.	NOP	:
	2.	Nama Wajib Pajak	:	2.	Hak Penguasaan	:
	3.	Alamat Wajib Pajak	:	3.	Lokasi Obyek	:	-	Dati II	:
	4.	NPWP	:				-	Propinsi	:
				4..	Luas areal yang dikuasai menurut izin usaha	:

NO.

PERUNTUKAN OBJEK

BUMI

BANGUNAN

Jumlah

LUAS (M2)

Kelas

NJOP (Rp)

NJKP (Rp)

Jumlah Pajak Terutang

LUAS (M2)

Kelas

NJOP (Rp)

NJKP (Rp)

Jumlah Pajak Terutang

per M2

Jumlah

per M2

Jumlah

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 (8+14)

1.

TANAH KOSONG

2.

TANAH PENYELIDIKAN UMUM : Tahun ke ..............

3.

TANAH EKSPLORASI : Tahun ke ..............

4.

PERSIAPAN FASILITAS EKSPLOITASI (KONSTRUKSI)

5.

TANAH PENGAMANAN

a.

Pabrik

b.

Silo

c.

Kilang

d.

Tangki

e.

Pipa

f.

dan lain-lain

6.

TANAH CADANGAN TAMBANG

7.

TANAH / BANGUNAN PENAMBANGAN

a.

Producing

b.

Non Producing Open

c.

Non Producing Plug & ABD

8.

TANAH / BANGUNAN EMPLASEMENT :

a.

Perkantoran

b.

Pabrik

c.

Mesin

d.

Silo

e.

Kilang

f.

Tangki

g.

Pipa

h.

Gudang

i.

Rumah

j.

Rekreasi / Olahraga

k.

Landasan Pesawat Udara

l.

Jalan Khusus menuju sumur / dalam kompleks

m

Lain-lain

Jumlah

(BTKP)

Jumlah PBB di luar tanah Producing

III.	HASIL PRODUKSI
	a.	Produksi tahun 19... = ........................... ton/kg/M3 dan sebagainya
	b.	Harga jual FOB/FOR Hasil Tambang per satuan	=	Rp ...................... ton/kg/M3 dan sebagainya
	c.	Harga jual FOB/FOR Hasil Produksi	=	a x b = ................. x Rp ................	=	Rp ................
	d.	Harga Jual Tambang di mulut tambang (Run of Mine)	=	.........% **) x c = ....... x Rp ................	=	Rp ................
	e.	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)	=	10 x d = 10 x Rp ................	=	Rp ................
	f.	PBB atas Tanah Producing	=	0,5% x 20% x d = Rp ................	=	Rp ................
IV.	JUMLAH SELURUH PBB
	a.	Jumlah PBB diluar tanah producing	=	Rp ................
	b.	Jumlah PBB atas tanah producing	=	Rp ................ +
	c.	Jumlah seluruh PBB	=	Rp ................

............., ............19....

KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB

......................................

Keterangan :

Pada Hasil Produksi

-	huruf a	=	Diperoleh dari data SPOP dengan diisi menurut jenis tambang.
-	huruf d	=	**) Prosentase menurut SKB Ditjen Pajak dan Ditjen Pertambangan Umum

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PBB	Lampiran	: II SE Dirjen Pajak
	Nomor	: SE-90/PJ.6/1991
	Tanggal	: 23 Desember 1991

DAFTAR PERHITUNGAN KETETAPAN PBB
TAHUN ..................
USAHA BIDANG PERIKANAN

I.	DATA SUBYEK			II.	DATA OBYEK
	1.	Nama Perusahaan	:	1.	NOP	:
	2.	Nama Wajib Pajak	:	2.	Jenis Budidaya	:
	3.	Alamat		3.	Letak Objek	:
	4.	NPWP	:	4.	Lokasi Objek :	:	-	Dati II	:
			:				-	Propinsi	:

NO.	PERUNTUKAN OBJEK		LUAS (M2)	KELAS	NJOP	(Rp)	NJKP	Jumlah Pajak terhutang
					PER M2	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
A	BUMI
	1.	Perairan laut produktip
	2.	Perairan laut non produktip
	3.	Perairan darat
	4.	Tanah emplasemen
	Jumlah A :
B	BANGUNAN EMPLASEMEN
	1.	Kantor
	2.	Gudang
	3.	Perumahan
	4.	Rumah mesin
	5.	Laboratorium
	6.	Jalan Lingkungan
	7.	Tangki/Silo
	8.	Km. Pendingin / Cool Storage
	9.	Dermaga
	10.	Bangunan Lainnya
	JUMLAH B
	JUMLAH A + B

KETERANGAN :

1.	-	Kolom 6	:	kolom 3 x kolom 5
	-	Kolom 7	:	20% x kolom 6
	-	Kolom 8	:	0,5% x kolom 7
2.	Perhitungan ketetapan PBB usaha bidang Perikanan Laut, Perikanan Darat, Tambak Tradisionil dan Budidaya Mutiara, dihitung sesuai formula tersebut di atas pada kolom Peruntukan Objek sub A dan sub B (Bumi dan Bangunan).
3.	Perhitungan ketetapan PBB usaha bidang Perikanan jenis budidaya Tambak Intensif dan Tambak Semi Intensif, dihitung berdasarkan Jumlah Biaya Investasi sebagaimana tercantum dalam  SPOP.
	PBB - 0,5% x 20% x jumlah biaya investasi.
	CONTOH :		a.	Luas areal bumi					=	20.952 M-2
				Luas bangunan					=	2.500 M-2
			b.	Biaya investasi bumi					=	Rp. 15.000.000,-
				Biaya investasi bangunan					=	Rp. 75.000.000,-
									=	Rp. 90.000.000,-
	Perhitungan ketetapan PBB sebagai berikut :
	a.	NJOP atas Bumi			=		Rp. 15.000.000,-
	b.	NJOP atas Bangunan			=		Rp. 75.000.000,-
	c.	BTKP			=		Rp.   3.500.000,-
		NJOP kena pajak			=		Rp. 71.500.000,-
	d.	Jumlah NJOP sebagai dasar pengenaan PBB, adalah : Rp. 15.000.000,- + Rp. 71.500.000,- = Rp. 86.500.000,-
		Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)				=		20% x Rp. 86.500.000,-
	e.					=		Rp. 17.300.000,-
		PBB terhutang = 0,5% x Rp. 17.300.000,-				=		Rp. 86.500,-
	Catatan : Klasifikasi NJOP per M2 tidak dicantumkan pada SPPT.

PETUGAS PENGHITUNG ........................................

............., ............19.... KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB ......................................

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PBB	Lampiran	: II SE Dirjen Pajak
	Nomor	: SE-90/PJ.6/1991
	Tanggal	: 23 Desember 1991

DAFTAR PERHITUNGAN KETETAPAN PBB
TAHUN ................
USAHA BIDANG PETERNAKAN

I.	DATA SUBYEK			II.	DATA OBYEK
	1.	Nama Perusahaan	:	1.	NOP	:
	2.	Nama Wajib Pajak	:	2.	Jenis Budidaya	:
	3.	Alamat		3.	Letak Objek	:
	4.	NPWP	:	4.	Lokasi Objek :	:	-	Dati II	:
			:				-	Propinsi	:

NO.	PERUNTUKAN OBJEK			LUAS (M2)	KELAS	NJOP	(Rp)	NJKP	Jumlah Pajak terhutang
						PER M2	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
A	BUMI
	1.	Tanah produktip
	2.	Tanah non produktip
	3.	Tanah emplasemen
	Jumlah A :
B	BANGUNAN EMPLASEMEN
	1.		Kantor
	2.		Gudang
	3.		Perumahan
	4.		Rumah mesin
	5.		Laboratorium
	6.		Jalan Lingkungan
	7.		Tangki/Silo
	8.		Kandang
	9.		Bangunan Lainnya
	JUMLAH B
	JUMLAH A + B

Keterangan :	-	Kolom 6	:	kolom 3 x kolom 5
	-	Kolom 7	:	20% x kolom 6
	-	Kolom 8	:	0,5% x kolom 7

PETUGAS PENGHITUNG ........................................

............., ............19.... KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB ......................................