DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR :  

TENTANG

PENUNJUKAN SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang	:	bahwa Wajib Pajak Perseorangan tertentu telah ditunjuk sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa;
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
		2.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
		3.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-106/PJ.11/1991 tanggal 6 Juni 1991 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
		4.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-421/PJ.43/1991 tanggal 27 Desember 1991 tentang Penunjukkan Wajib Perseorangan Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Menunjuk sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atas pembayaran sewa, kepada :

Nama

:

.........................................................................................................................................

N P W P

:

Alamat

:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Keputusan penunjukan sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 2 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di  .................................................

pada tanggal  .................................................

____________________________________

A.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

................................................

___________________________

NIP.                                        

PPh. 3.51