Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
Tanggal	:	4 Oktober 1993

TATA CARA PENYUSUNAN USULAN DAN RENCANA VERIFIKASI LAPANGAN

I.	PENYUSUNAN DAFTAR USULAN VERIFIKASI LAPANGAN (DUVL)
	DUVL (lihat contoh pada lampiran 1.1) dibuat oleh beberapa Seksi terkait, pada Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan kriteria dari wajib pajak yang harus dilakukan Verifikasi Lapangan sebagai berikut :
	1.	SEKSI TATA USAHA PERPAJAKAN (KPP type A) atau SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN TATA USAHA PERPAJAKAN (KPP type B)
		Membuat Daftar Usulan Verifikasi Lapangan untuk :
		1.1.		Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak PPh Perseorangan/PPh Badan dan atau PPh Pasal 21 selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
		1.2.		Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan Buku Register Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan.
		1.3.		Wajib Pajak PPh Perseorangan/PPh Badan adan atau PPh Pasal 21 yang Surat Pemberitahuan Tahunannya kembali dari Pos selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
		1.4.		Wajib Pajak yang mengajukan penundaan pemasukan SPT Tahunan PPh berdasarkan Buku Register Penundaan Penyampaian Pemasukan SPT Tahunan PPh namun sampai batas waktu yang ditentukan belum menyampaikannya.
		1.5.		Wajib Pajak yang berdasarkan Buku Register Permohonan Penghapusan NPWP mengajukan permohonan penghapusan NPWP.
		1.6.		Wajib Pajak Perseorangan yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari Ahli Warisnya.
		1.7.		Wajib Pajak Badan yang menyatakan bubar tetapi belum ada Akte Pembubaran dari yang berwenang atau belum ada penyelesaian likwidasi.
		1.8.		Wajib Pajak yang melaporkan tidak melakukan adanya kegiatan usaha lagi.
	2.	SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI (KPP type A) atau SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN TATA USAHA PERPAJAKAN (KPP type B).
		Membuat Daftar Usulan Verifikasi Lapangan untuk :
		2.1.		Subyek Pajak tidak mendaftarkan diri dan atau tidak terdaftar sebagai Pemotong/Pemungut.
		2.2.		Wajib Pajak yang termasuk dalam Daftar Data Prioritas (untuk Wajib Pajak yang belum terdaftar), berdasarkan Data yang diterima.
		2.3.		Yayasan yang tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak PPh Badan.
	3.	SEKSI PPH BADAN/SEKSI PPH PERSEORANGAN/SEKSI PEMOTONGAN & PEMUNGUTAN PPH (KPP type A) atau SEKSI PPH BADAN & PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH dan PPH PERSEORANGAN (KPP type B).
		Membuat Daftar Usulan Verifikasi Lapangan untuk :
		3.1.		Wajib Pajak yang tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 21 selama 6 (enam) bulan berturut-turut, berdasarkan Buku Tabelaris PPh Pasal 25 dan Buku Tabelaris PPh Pasal 21.
		3.2.		Wajib Pajak yang tidak merespon KP Tipa 4 berdasarkan Buku Register Pengiriman KP Tipa 4.
		3.3.		Wajib Pajak yang termasuk dalam Daftar Data Prioritas (untuk Wajib Pajak yang sudah terdaftar) dan tidak memenuhi himbauan untuk membetulkan SPT PPh.
		3.4.		Wajib Pajak yang tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21/23 dan 26, sesuai dengan data yang diterima, dengan memperhatikan SE Dir.Jen.Pajak no. SE-08/PJ.22/1989 tanggal 31 Januari 1989 tentang Pematrapan PPh Pasal 23/26 hasil Penelitian SPT PPh.
		3.5.		Yayasan yang tidak melakukan pembayaran PPh Pasal 25 berdasarkan Buku Tabelaris.
		3.6.		Wajib Pajak tertentu berdasarkan izin Kakanwil dan atau Instruksi Kantor Pusat.
	4.	SEKSI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH (KPP type A) atau SEKSI PPH BADAN & PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH (KPP type B).
		Membuat Daftar Usulan Verifikasi Lapangan untuk :
		4.1.		Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pemusatan Pembayaran PPh Pasal 21, berdasarkan Instruksi Kantor Pusat.
		4.2.		Wajib Pajak yang mengajukan penetapan suatu daerah sebagai Daerah Terpencil berdasarkan Instruksi Kantor Pusat.
II.	PENYUSUNAN DAFTAR RENCANA VERIFIKASI LAPANGAN (DRVL)
	1.	Kepala KPP setelah menerima DUVL dari masing-masing Kasi yang bersangkutan (termasuk DUVL dari Kasi PPN) selanjutnya menentukan Wajib Pajak yang akan dilakukan Verifikasi Lapangan untuk dibuatkan DRVL (lihat contoh pada lampiran I.2). Pembuatan DRVL dilakukan oleh Seksi PPh Badan pada KPP type A atau Seksi PPh Badan dan Pemotongan/Pemungutan PPh pada KPP type B, selanjutnya ditetapkan oleh Kepala KPP.
	2.	Dalam membuat DRVL KPP harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
		2.1.		Rencana Verifikasi Lapangan dibuat :
				2.1.1.		2 (dua) kali dalam setahun
						DRVL dibuat 2 (dua) kali dalam setahun dalam bulan Agustus dan Februari setiap tanggal yang ditentukan oleh Kepala KPP untuk WP - WP yang masuk kriteria sebagai berikut :
						-	WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan WP PPh Perseorangan/PPh Badan dan atau PPh Pasal 21 selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
						-	SPT Tahunan WP PPh Perseorangan/PPh Badan dan atau PPh Pasal 21 yang kembali dari Pos selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
						-	WP yang tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi pembayaran masa PPh Pasal 25, Pemotongan PPh Pasal 21 selam 2 (dua) tahun berturut-turut dan atau PPh Pasal 23/26.
						-	WP yang menggunakan Norma Penghitungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
						-	Yayasan yang tidak terdaftar sebagai WP Penghasilan dan tidak melakukan pembayaran PPh.
				2.1.2.		Sekali dalam setahun
						DRVL yang dibuat sekali dalam setahun untuk setiap tanggal yang ditentukan oleh Kepala KPP untuk WP-WP yang masuk kriteria sebagai berikut :
						-	WP yang mengajukan penundaan Penyampaian Penundaan SPT Tahunan WP PPh  Perseorangan/PPh Badan dan atau PPh Pasal 21, namun sampai dengan batas yang ditentukan, WP belum menyampaikannya.
				2.1.3.		Setiap ada keperluan
						DRVL dibuat sesuai dengan keperluan untuk WP-WP yang masuk dalam kriteria sebagai berikut :
						-	WP yang mengajukan permohonan pemusatan penyetoran PPh Pasal 21.
						-	WP yang mengajukan permohonan untuk penetapan suatu daerah sebagai Daerah Terpencil.
						-	WP yang masuk dalam Daftar Data Prioritas yang tidak memenuhi himbauan untuk membetulkan SPT PPh yang tidak dilakukan pemeriksaan oleh Karikpa.
						-	WP yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP.
						-	WP Perseorangan yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari Ahli Warisnya dan atau belum dilampirkan Surat Keterangan/Akte Kematian.
						-	WP Badan yang menyatakan bubar tetapi belum ada Akte Pembubarannya dari yang berwenang atau belum ada penyelesaian likwidasi.
						-	WP yang melaporkan tidak melakukan kegiatan usaha lagi.
						-	WP lain untuk tujuan tertentu sesuai dengan izin Kakanwil dan atau Instruksi Kantor Pusat.
		2.2.		Jumlah Wajib Pajak yang akan dilakukan Verifikasi Lapangan disesuaikan dengan jumlah petugas Verifikasi Lapangan yang ada pada Seksi teknis yang terkait.
		2.3.		Rencana Verifikasi Lapangan dilakukan terpadu yang meliputi seluruh kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, sehignga terhindar terjadinya Verifikasi Lapangan yang berulang-ulang terhadap Wajib Pajak yang sama.
	3.	Kepala KPP mengirimkan DRVL ke Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak untuk dilakukan koordinasi sesuai Angka III.
III.	KOORDINASI ANTARA KPP DENGAN KARIKPA
	Untuk menghindarkan terjadinya Verifikasi Lapangan oleh KPP terhadap Wajib Pajak yang akan/sedang diperiksa oleh Karikpa perlu adanya koordinasi antara KPP dan Karikpa yang dilakukan sebagai berikut :
	1.		KPP mengirimkan DRVL dalam rangkap 2 (dua) kepada Kepala Karikpa untuk diuji silang dengan rencana pemeriksaan Karikpa.
	2.		Karikpa harus mengirim kembali lembar kesatu DRVL yang telah selesai diuji silang paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tinggal diterimanya DRVL. Kepala Karikpa memberi tanda/catatan dalam kolom keterangan dari WP yang tercantum pada DRVL, dalam hal WP tersebut sedang/akan diperiksa atau masuk dalam rencana pemeriksaan.
	3.		Verifikasi Lapangan terhadap Wajib Pajak yang akan/sedang diperiksa oleh Karikpa dilakukan sekaligus oleh Karikpa, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.
IV.	PENUGASAN VERIFIKASI LAPANGAN
	1.		Pada Kantor Pelayanan Pajak
			1.1.		Berdasarkan DRVL yang telah disusun, Kepala KPP menugaskan Kasi PPh terkait untuk membuat konsep Surat Perintah Verifikasi Lapangan/SPVL (bentuk KP. Verlap 3) dan dicatat dalam Buku Register SPVL (bentuk KP Verlap 4). Dalam hal Verifikasi Lapangan dilakukan secara terpadu maka SPVL dibuat Kasi PPh Perseorangan atau PPh Badan atau PPh Badan dan Pemotongan/Pemungutan.
			1.2.		Berdasarkan Instruksi Kantor Pusat atas permohonan Wajib Pajak mengenai pemusatan Penyetoran PPh Pasal 21 dan untuk menetapkan suatu daerah terpencil, Kepala KPP menugaskan Kasi PPh terkait untuk membuat konsep SPVL.
	2.		Pada Kantor Pemeriksaan Pajak
			Berdasarkan DRVL yang diterima dari Kepala KPP, Karikpa menugaskan Kasubag TU untuk :
			2.1.		Membuat konsep Surat Perintah Verifikasi Lapangan dan mencatat pada Buku Register SPVL.
			2.2.		Menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Lapangan (LHVL) dan Daftar Kesimpulan Hasil Verifikasi Lapangan (DKHVL) ke KPP.

Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
Tanggal	:	4 Oktober 1993

TATA CARA PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN

I.	U m u m
	Dalam melaksanakan Verifikasi Lapangan petugas Verifikasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
	1.		Memiliki Tanda Pengenal sebagai petugas Verifikasi Lapangan (bentuk KP Verifikasi Lapangan 5) yang dilengkapi dengan SPVL.
	2.		Memperlihatkan Tanda Pengenal sebagai petugas Verifikasi Lapangan dan menyerahkan tindasan SPVL kepada Wajib Pajak yang diverifikasi.
	3.		Menjelaskan maksud dilakukannya verifikasi Lapangan.
	4.		Verifikasi Lapangan dapat dilakukan oleh suatu tim.
	5.		Verifikasi Lapangan dilakukan di kantor atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat tinggal atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.
	6.		Verifikasi Lapangan dilakukan pada jam dan hari kerja.
	7.		Petugas Verifikasi yang meneliti buku-buku catatan dan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak tidak diperkenankan untuk membawa buku-buku, catatan dan dokumen tersebut.
	8.		Hasil Verifikasi Lapangan diwujudkan dalam Laporan Hasil Verifikasi Lapangan (LHVL) dan dituangkan ke dalam Daftar Kesimpulan Hasil Verifikasi Lapangan (DKHVL).
II.	PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN
	1.	Persiapan Verifikasi Lapangan
		1.1.		Petugas Verifikasi mengumpulkan informasi tentang kegiatan Wajib Pajak.
		1.2.		Petugas Verifikasi mempelajari berkas Wajib Pajak dan berkas data.
	2.	Pelaksanaan Verifikasi Lapangan
		Verifikasi Lapangan terhadap Wajib Pajak dilakukan sebagai berikut :
		2.1.		Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Perseorangan, Wajib Pajak Badan dan atau Pemotong PPh Pasal 21 termasuk SPT Tahunan kembali dari Pos selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
				2.2.1.	Wajib Pajak masih efektif
					Petugas Verifikasi meneliti apakah Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983.
					-		Apabila Wajib Pajak tersebut tidak menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketetuan Pasal 28 KUP atau pembukuan tidak dapat diperlihatkan, maka petugas Verifikasi Lapangan membuat berita acara yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau buku tidak dapat diperlihatkan. Berita acara tersebut ditandatangani oleh Wajib Pajak dan petugas Verifikasi Lapangan melakukan penghitungan pajak-pajaknya yang terutang dengan menggunakan Pasal 14 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
					-		Apabila Wajib Pajak tersebut menyelenggarakan pembukuan, maka petugas Verifikasi Lapangan melakukan penghitungan pajak-pajak yang terutang sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak termasuk apabila Wajib Pajak dalam likwidasi.
					-		Dalam hal Wajib Pajak menyatakan tidak mempunyai aktifitas usaha untuk tahun yang di Verifikasi, maka petugas Verifikasi harus menyerahkan Formulir SPT Tahunan PPh untuk diisi oleh Wajib Pajak dan memberikan Bukti Tanda Terima SPT (KP. PPh 1.4-90).
				2.1.2.	Wajib Pajak tidak efektif
					(1)		Wajib Pajak Badan Bubar/Likwidasi
							Apabila ditemukan alamat domisili Wajib Pajak/pengurusnya :
							a.	Melihat tempat usaha Wajib Pajak untuk meyakini adanya proses likwidasi.
							b.	Meminta akte pembubaran dari Notaris, Neraca Likwidasi dan/atau pembatalan SIUP/Surat Wajib Daftar Perusahaan dari Departemen Perdagangan.
							c.	Membuat berita acara mengenai buku-buku yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak atau berita acara yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau tidak dapat memperlihatkan pembukuan. Berita acara tersebut ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Petugas Verifikasi Lapangan.
							d.	Membuat LHVL yang dilampiri :
								-	Akte pembubaran;
								-	Neraca Likwidasi dan/atau pembatalan SIUP Surat Wajib Daftar Perusahaan.
							e.	Menghitung Pajak Terutang.
							Apabila Wajib Pajak/pengurus tidak dapat ditemukan lagi, Petugas Verifikasi Lapangan harus melengkapi LHVL dengan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat dimana Wajib Pajak terakhir berdomisili.
					(2)		Wajib Pajak Perseorangan meninggal dunia/meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya/tidak diketemukan lagi.
							Petugas Verifikasi Lapangan harus melengkapi LHVL dengan melampiri Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat dimana alamat Wajib Pajak terakhir dengan usulan LHVL agar NPWP Wajib Pajak tersebut dihapuskan/diklasifikasikan sebagai Wajib Pajak Non Efektif (NE).
		2.2.		Subyek Pajak yang tidak terdaftar dan tidak terdaftar sebagai Pemotong/Pemungut.
				2.2.1.	Dalam hal Subyek Pajak ditemukan, petugas Verifikasi harus menyerahkan kepada yang bersangkutan Formulir pendaftara NPWP Perseorangan/Badan {KP.PDIP.4.1/4.2}/Surat Setoran Pajak {KP PDIP S.1} dengan memberikan tanda terima (KP VERLAP 6) kecuali yang bersangkutan hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja dan/atau penghasilannya di bawah PTKP. Formulir-formulir tersebut harus diisi oleh Subyek Pajak dan diterima kembali oleh petugas Verifikasi pada saat itu. Dalam hal ini petugas Verifikasi harus mengusulkan untuk menerbitkan Kartu Pendaftaran NPWP.
				2.2.2.	Dalam hal pengurus Badan ataupun Subyek Pajak Perseorangan tidak ada ditempat pada saat Verifikasi dilaksanakan, maka apabila yang bersangkutan berdomisili :
					-		didalam kota dimana KPP berada, maka yang bersangkutan diberi batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterimanya formulir tersebut, untuk mengembalikan/mengirim kembali kepada petugas verifikasi;
					-		diluar kota dimana KPP berada, maka yang bersangkutan diberi batas waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah diterimanya formulir tersebut, untuk mengembalikan/mengirim kembali langsung ke Kantor Pelayanan Pajak setempat atau melalui Pos.
					Apabila lewat jangka waktu yang ditentukan calon Wajib Pajak tersebut tidak merespon, maka Kasi TUP/PD TUP mengeluarkan NPWP Jabatan atas usul petugas Verifikasi dan petugas Verifikasi harus memantau sampai dengan Wajib Pajak tersebut mempunyai NPWP.
				2.2.3.	Dalam hal hasil Verifikasi Lapangan ternyata Subyek Pajak telah memperoleh penghasilan untuk  masa/tahun sebelumnya, maka usul Pendaftaran/Pengukuhan Wajib Pajak harus disertai dengan penghitungan PPh, untuk menetapkan besarnya pajak terutang sebagai dasar penerbitan STP dan atau SKP.
					Dalam hal Wajib Pajak telah terdaftar di KPP lain, apabila memenuhi syarat sebagai pemotong/pemungut PPh, tetapi belum melaksanakannya, maka petugas Verifikasi menyusulkan untuk penunjukkan sebagai Wajib Pajak Pemotong/Pemungut pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang.
		2.3.		Wajib Pajak yang selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pembayaran PPh Pasal 25, Pemotong PPh pasal 21, PPh Pasal 23 dan atau PPh Pasal 26.
				2.3.1.		Wajib Pajak masih efektif
						Petugas Verifikasi melakukan penghitungan PPh untuk masa pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk penerbitan STP sesuai dengan keadaan sebenarnya.
				2.3.2.		Untuk Wajib Pajak meninggal dunia/meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya/bubar/pindah tidak diketahui alamatnya. Penanganannya sama dengan angka 2.1.2.
		2.4.		Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pemusatan penyetoran PPh Pasal 21.
				Verifikasi Lapangan dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Dir.Jen. Pajak nomor SE-43/PJ.23/85 tanggal 23 Oktober 1985 dan SE-09/PJ.431/90 tanggal 9 Maret 1990.
		2.5.		Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penetapan daerah sebagai Daerah Terpencil.
				Verifikasi Lapangan dilaksanakan untuk dapat meyakinkan bahwa :
				-	daerah tersebut sulit dijangkau karena kekurangan atau keterbatasan prasarana dan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara; dan
				-	prasarana dan sarana sosial ekonomi tidak tersedia atau terbatas, sehingga para penanam modal menyediakan sendiri prasarana dan sarana sosial ekonomi dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai kriteria Daerah Terpencil.
		2.6.		Wajib Pajak yang termasuk dalam Data Prioritas yang tidak memenuhi himbauan untuk membetulkan SPT PPh.
				-	Dalam hal SPT belum disampaikan atau telah disampaikan tetapi Wajib Pajak tidak merespons himbauan pembetulan SPT atas data yang belum dilaporkan, petugas Verifikasi menghitung pajak terutang berdasarkan Data Prioritas dan semua temuan pada saat melakukan Verifikasi Lapangan, sebagai dasar penerbitan surat Ketetapan pajak.
				-	Dalam hal data tersebut atas nama isteri/anak yang menjadi tanggungan Wajib Pajak, maka data tersebut digabungkan dengan penghasilan suami/orang tua.
		2.7.		Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
				2.7.1.	Dalam hal Wajib Pajak terbukti telah memenuhi ketentuan untuk melaksanakan pembukuan sesuai Pasal 20 Undang-undang Nomor G Tahun 1983, dan Keputusan Dirjen Pajak mengenai batas maksimum omzet/peredaran usaha Wajib Pajak yang diperkenankan untuk menggunakan Norma Penghitungan, maka petugas Verifikasi menghitung pajaknya yang terutang berdasarkan petunjuk pemakaian norma penghitungan penghasilan netto bagi Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi tidk menyelenggarakan sebagaimana mestinya.
				2.7.2.	Dalam hal Wajib Pajak mempunyai omzet/peredaran usaha masih dibawah batas maksimum yang diperkenankan untuk menggunakan Norma Penghitungan, maka petugas verifikasi dapat menghitung pajak yang terutang, berdasarkan petunjuk pemakaian Norma Penghitungan penghasilan netto.
				2.7.3.	Dalam hal Wajib Pajak dilakukan Verifikasi Lapangan karena menggunakan Norma Penghitungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, maka pada Surat Perintah Verifikasi Lapangan (SPVL) dicantumkan tahun yang akan dilaksanakan Verifikasi Lapangan adalah tahun yang terakhir, tetapi apabila dalam pelaksanaan Verifikasi Lapangan diketahui bahwa tahun-tahun sebelumnya ada indikasi bahw omzet diperkirakan melebihi batas maksimum omzet usaha Wajib Pajak yang diperkenankan untuk menggunakan Norma Penghitungan, maka harus diusulkan DUVL baru untuk penerbitan SPVL untuk tahun-tahun sebelumnya.
		2.8.		Wajib Pajak Yayasan
				Dalam hal usaha Yayasan tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum sesuai dengan penjelasan Pasal 4 (3) huruf i Undang-undang PPh tahun 1984 dan apabila penghasilan Yayasan untuk kepentingan umum ternyata tidak digunakan untuk membiayai kegiatan sosial Yayasan, sesuai dengan penjelasan Pasal 4 (3) huruf j Undang-undang PPh 1984, maka petugas Verifikasi melakukan penghitungan pajak yang terutang.
		2.9.		Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP.
				Dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi syarat untuk dihapuskan maka petugas Verifikasi dapat mengusulkan penghapusan NPWP seperti diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-34/PJ.2/1989 tanggal 10 Juli 1989 tentang Tatacara Pendaftaran, Pemberian, Penghapusan NPWP dan Pengukuhan PKP.
		2.10.		Wajib Pajak yang tidak merespon KP Tipa 4.
				Dalam hal Wajib Pajak dapat ditemukan maka petugas Verifikasi dapat menghitung pajak terutang sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak. Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat ditemukan/tidak efektif maka penanganannya sesuai dengan butir 2.1.2. Surat Keputusan ini.
				Wajib Pajak Perseorangan yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari Ahli Warisnya, Wajib Pajak Badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte Pembubarannya maupun belum ada penyelesaian likwidasi; Wajib Pajak yang tidak diketahui lagi alamatnya; Wajib Pajak yang secara nyata tidak menunjukkan kegiatan usaha lagi.
				Penanganannya sama dengan angka 2.1.1. dan 2.1.2.

III.	UNIT PELAKSANA
	1.	Unit Pelaksana Verifikasi Lapangan adalah Seksi PPh Badan, Seksi PPh Perseorangan dan Seksi Pemotongan dan Pemungutan PPh pada KPP type A, Seksi PPh Perseorangan. Seksi PPh Badan dan Pemotongan/Pemungutan pada KPP type B. Dalam hal Wajib Pajak akan dilakukan Verifikasi Lapangan oleh beberapa Seksi didalam satu KPP, maka pelaksanaan Verifikasi Lapangan dilakukan secara terpadau dalam satu Surat Perintah Verifikasi Lapangan.
	2.	Dalam hal :
		-	Domisili/tempat kedudukan dan lokasi/tempat usaha Wajib Pajak tidak berada dalam satu KPP/Kanwil ;
		-	Pembukuan Wajib Pajak diaudit Kantor Akuntan Publik;
		-	Wajib Pajak Co Publik;
		-	Ada bukti permulaan/dengan Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
		-	Wajib Pajak menggunakan komputer dalam melakukan pencatatan dan atau pembukuannya;
		-	Wajib Pajak tidak bersedia memperlihatkan pembukuan dan seterusnya;
		-	Wajib Pajak lain yang menurut Kepala KPP perlu diperiksa.
			Nota Pemindahan (Bentuk KP. Verifikasi Lapangan 7) ditujukan kepada Kantor Wilayah, jika masih berada didalam satu Kantor Wilayah atau kepada Direktur Pemeriksaan Pajak jika berada didalam kewenangan Kantor Wilayah yang berbeda untuk dikoordinasikan pemeriksaannya.

IV.	JANGKA WAKTU VERIFIKASI LAPANGAN
	NOMOR URUT	JANGKA WAKTU (HARI KERJA)	WAJIB PAJAK YANG AKAN DILAKUKAN VERIFIKASI LAPANGAN
	1.	6  hari	WP yang tidak mendaftarkan diri atau tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Perseorangan/Badan dan/atau Pasal 21.
	2.	6  hari	WP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan PPh Pasal 25/21/23/26.
	3.	4  hari	WP yang mengajukan permohonan pemusatan penyetoran PPh Pasal 21 dan penetapan daerah terpencil.
	4.	12  hari	WP yang termasuk dalam Daftar Data Prioritas.
	5.	9  hari	WP yang menggunakan Norma Penghitungan 3 (tiga) tahun berturut-turut.
	6.	6  hari	WP yang mengajukan penghapusan NPWP :
				Untuk WP Perseorangan
				Untuk WP Badan
	7.	9  hari	WP yang tidak merespon KP Tipa 4.
	8.	9  hari	WP Perseorangan yang telah meninggal dunia dan belum ada Akte Kematian;
	9.	4  hari	WP Badan yang menyatakan bubar tetapi belum ada Akte Pembubaran dan belum ada penyelesaian likwidasi; WP yang melaporkan tidak melakkan kegiatan usaha lagi.
	10.	12  hari	WP lain yang diizinkan oleh Kepala Kantor Wilayah dan atau Instruksi Kantor Pusat.
	11.	6  hari	WP Yayasan yang tidak terdaftar seagai subyek PPh Pasal 25 dan atau tidak melakukan pembayaran PPh Pasal 25.
	12.	12  hari	WP yang minta penundaan penyampaian SPT Tahunan, namun sampai batas waktu ditentukan belum memasukkannya.

Catatan  :	-	Jangka waktu terhitung sejak diterbitkan Surat Izin Keluar (S.I.K).
	-	Untuk Luar Kota ditambah waktu perjalanan ke/dari Luar Kota yang bersangkutan.
	-	Apabila dimintakan konfirmasi, jangka waktu disesuaikan dengan batas permintaan konfirmasi.

V.	VERIFIKASI LAPANGAN
	1.	Petugas Verifikasi harus membuat Laporan Hasil Verifikasi Lapangan (LHVL) dengan bentuk yang telah ditetapkan (lihat lampiran III.1-1 dan III.1-2).
	2.	LHVL beserta nota penghitungan (bila ada) dituangkan dalam Daftar Kesimpulan Hasil Verifikasi Lapangan/DKHVL (lihat lampiran III.2-1 sampai dengan III.2-3).
	3.	Nota Pemindahan dari Verifikasi Lapangan ke Pemeriksaan dalam hal :
		a.	SKKPP, SKP, SPB, SKPT, STP.
		b.	Usul diberikan/tidak diberikan NPWP.
		c.	Usul penghapusan NPWP/Non Efektif (NE).
		d.	Usul penunjukan, pemotong, pemungut PPh Pasal 21, 23 dan 26.
		e.	Usul pemberian formulir SPT Tahunan PPh {KP. Verifikasi Lapangan 6}.
		f.	Usul persetujuan/penolakan pemusatan penyetoran PPh Pasal 21.
		g.	Usul persetujuan/penolakan penetapan suatu daerah sebagai Daerah Terpencil.
		h.	Usul penghasilan digabung dengan penghasilan suami/orang tua.
		i.	Nota Pemindahan dari Verifikasi Lapangan ke Pemeriksaan dalam hal :
			-	domisili/tempat kedudukan dan lokasi/tempat usaha yang tidak berada dalam satu KPP.
			-	Pembukuan Wajib Pajak diaudit Akuntan Publik.
			-	Wajib Pajak yang Go Public.
			-	Ada Bukti/dugaan permulaan melakukan tindak pidana fiskal.
			-	Wajib Pajak dalam melakukan pencatatan/pembukuan dengan memakai komputer.
			-	Wajib Pajak yang tidak bersedia memperlihatkan pembukuan dan memberi keterangan sewaktu di Verifikasi Lapangan.
			-	Wajib Pajak lain yang menurut pertimbangan Kepala KPP perlu dilakukan pemeriksaan.
IV.	LAIN-LAIN
	1.	Apabila setelah dilakukan Verifikasi Lapangan dan telah diterbitkan surat ketetapan pajak ditemui/diterima data/Data Prioritas yang merupakan data baru atau data yang semula belum terungkap yang mengakibatkan tambahan pajak, maka diterbitkan SKPT.
	2.	Kepada Wajib Pajak diberikan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Lapangan (lampiran III.1-2.1) sebagai lampiran dari surat ketetapan pajak.
	3.	Dalam pelaksanaan Verifikasi Lapangan atas kredit pajak berupa PPh Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dilakukan permintaan konfirmasi kepada Seksi atau KPP yang terkait.
	4.	Pemeriksaan tentang bukti permulaan adanya tindak pidana di bidang perpajakan.
		Apabila dalam pelaksanaan Verifikasi Lapangan diketahui adanya indikasi tentang bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, maka Verifikasi Lapangan harus dihentikan dan Kepala KPP mengusulkan pemeriksaan khusus kepada Kantor Wilayah, jika masih berada dlam satu Kantor Wilayah dan kepada Direktur Pemeriksaan Pajak, apabila berada di dalam kewenangan dua Kantor Wilayah untuk dilakukan koordinasi pemeriksaan tentang bukti permulaan adanya tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuanyang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor : KEP-02/PJ.7/1990 tanggal 24 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  nomor : SE-36/PJ.3/1990 tanggal 24 Desember 1990 tentang Petunjuk Teknis Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan.

Lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
Tanggal	:	4 Oktober 1993

BENTUK DAN TATA CARA LAPORAN VERIFIKASI LAPANGAN

I.	BENTUK LAPORAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN.
	Petugas Verifikasi harus membuat Laporan Hasil Verifikasi Lapangan (LHVL) sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan, yaitu berupa :
	1.	Laporan Hasil Verifikasi Lapangan atas Wajib Pajak yang tidak menghasilkan surat ketetapan pajak (Model-A) dibuat dsesuai dengan contoh dalam lampiran III.1-1.LHVL diteruskan ke Seksi PD TUP/TUP dan Seksi PPh terkait.
	2.	Laporan Hasil Verifikasi Lapangan harus disetujui Kepala KPP atau Kepala Karikpa atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala KPP atau Kepala Karikpa.
II.	PENGESAHAN LAPORAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN
	Laporan Hasil Verifikasi Lapangan harus disetujui Kepala KPP atau Kepala Karikpa atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala KPP atau Kepala Karikpa.
III.	PENGAWASAN PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN
	Untuk pengawasan pelaksanaan Verifikasi Lapangan Kepala KPP/Kepala Karikpa harus menyelenggarakan BUKU REGISTER PENGAWASAN LAPORAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN dibuat sesuai contoh pada lampiran III.3.
IV.	LAPORAN BERKALA
	1.	Laporan Berkala Kepala KPP/Karikpa
		Laporan mengenai kegiatan Verifikasi Lapangan dibuat setiap bulan oleh Kepala KPP/Karikpa dan diterima di Kantor Wilaya, selambat-lambanya pada setiap tanggal 20 setelah akhir bulan laporan (KPL KPP.4.3). Bentuk laporan sesuai contoh pada lampiran III.4-1.
	2.	Laporan berkala Kepala Kantor Wilayah.
		Setiap triwulan Kepala Kantor Wilayah melaporkan kegiatan Verifikasi Lapangan yang telah dilaksanakan oleh KPP/Karikpa kepada Direktur Pajak Penghasilan dan Direktur Pemeriksaan Pajak selambat-lambatnya pada tanggal 30 setelah akhir triwulan yang bersangkutan (KPL KW 4.3). Bentuk Laporan sesuai contoh pada lampiran III.4-2.

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ............................................... ...............................................	LAMPIRAN : I.1 Keputusan Dirjen Pajak
	Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
	Tanggal	:	4 Oktober 1993

DAFTAR USULAN VERIFIKASI LAPANGAN (D U V L)

SEKSI : ............................

KRITERIA : ............................

No. Urut	N P W P	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK YANG DILAKUKAN VERLAP		JENIS USAHA	JENIS PAJAK	KETERANGAN
		N A M A	A L A M A T
1	2	3	4	5	6	7

	......................., TANGGAL ........................... KEPALA SEKSI .............................................  .............................................. NIP. .......................................
KP. VERLAP-2

Lampiran I.1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
Tanggal	:	4 Oktober 1993

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR USULAN VERIFIKASI LAPANGAN

1.	Angka 1 diisi dengan	:	KPP yang menerbitkan DUVL.
2.	Angka 2 diisi dengan	:	Kepala Seksi yang terkait membuat DUVL.
3.	Angka 3 diisi dengan	:	Kriteria dari Wajib Pajak yang akan Verifikasi Lapangan.
4.	Angka 4 diisi dengan	:	Tempat dan tanggal DUVL dibuat serta nama Seksi/Kepala Seksi, nama, NIP, tanda tangan.
5.	Kolom (1) s/d (6)	:	cukup jelas

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ............................................... ...............................................	LAMPIRAN : I.2 Keputusan Dirjen Pajak
	Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
	Tanggal	:	4 Oktober 1993

DAFTAR RENCANA VERIFIKASI LAPANGAN (D R V L)

No. Urut	N P W P	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK YANG DILAKUKAN VERLAP		JENIS USAHA	JENIS PAJAK	KETERANGAN
		N A M A	A L A M A T
1	2	3	4	5	6	7

	......................., TANGGAL ........................... KEPALA SEKSI .............................................  .............................................. NIP. .......................................
KP. VERLAP-2

LAMPIRAN : I.2 Keputusan Dirjen Pajak
Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
Tanggal	:	4 Oktober 1993

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR RENCANA VERIFIKASI LAPANGAN

1.	Angka 1 diisi dengan	:	KPP yang menerbitkan DRVL.
2.	Angka 2 diisi dengan	:	Tempat dan tanggal dibuatnya DRVL
3.	Angka 3 diisi dengan	:	Nama Kantor dan Nama Kepala KPP serta NIP dan tanda tangan Kepala KPP
4.	Kolom 1 s/d 5	:	cukup jelas
5.	Kolom 6 diisi dengan	:	Jenis yang menjadi kewajiban WP yang di verlap
6.	Kolom 7	:	ditulis kode kriteria (lihat Petunjuk pengisian Buku Register SPVL)

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ............................................... ...............................................	LAMPIRAN : I.3 Keputusan Dirjen Pajak
	Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
	Tanggal	:	4 Oktober 1993

T A N D A   P E N G E N A L
Petugas Verifikasi Lapangan
Nomor : .................................. (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :
N a m a	:	........................................................................................... (3)
N I P	:	........................................................................................... (4)
Pangkat/Golongan	:	........................................................................................... (5)
J a b a t a n	:	........................................................................................... (6)
adalah petugas Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melakukan Verifikasi Lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak ....................................... (7)

		.........................., ....................... 19..... (9)
	(6)	A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK ........................................................... ...........................................................
Tanda tangan		NIP. .............................................. (10)
Berlaku s/d .............................................. (11)

 KP. VERLAP- 3  

LAMPIRAN : I.3 Keputusan Dirjen Pajak
Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
Tanggal	:	4 Oktober 1993

PETUNJUK PENGISIAN KARTU TANDA PENGENAL
PETUGAS VERIFIKASI LAPANGAN

PETUNJUK UMUM   :	Kartu Tanda Pengenal Petugas Verifikasi Lapangan akan dicetak oleh Kantor Pusat secara nasional dan selanjutnya akan dikirimkan ke semua KPP. Untuk sementara KPP dapat membuat Kartu Tanda Pengenal Petugas Verifikasi Lapangan diatas kertas tik yang berkepala Surat Dinas. Petunjuk Pengisian :
	Angka	(1)	diisi dengan	:	Nama Kantor yang menerbitkan Tanda Pengenal Petugas Verifikasi Lapangan.
		(2)		:	No. ....TPP.VER.LAP/WPJ....KP..........
		(3)		:	Nama Petugas Verifikasi Lapangan
		(4)		:	NIP Petugas yang bersangkutan
		(5)		:	Pangkat/golongan yang bersangkutan
		(6)		:	Jabatan yang bersangkutan pada saat ini
		(7)		:	Nama Kantor Pelayanan Pajak dimana petugas verlap bekerja
		(8)		:	Pas Photo petugas yang bersangkutan 2x3 hitam/putih
		(9)		:	Nama tempat dan tanggal tanda pengenal diterbitkan
		(10)		:	Nama Kantor, tanda tangan nama jelas dan NIP ka KPP yang bersangkutan kemudian dibubuhi cap jabatan
		(11)		:	Tanggal setelah 2 (dua) tahun tanggal pembuatan (tanda Pengenal berlaku 2 tahun)

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ............................................... ...............................................		LAMPIRAN : I.4 Keputusan Dirjen Pajak
		Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
		Tanggal	:	4 Oktober 1993
	SURAT PERINTAH VERIFIKASI LAPANGAN NOMOR : .........................................  (2)

Diperintahkan kepada :           (3) 

No.

N A M A  /  N I P

PANGKAT / GOLONGAN

JABATAN

Untuk mengadakan Verifikasi Lapangan terhadap :

Nama Wajib Pajak	:	........................................................................................... (4)
N P W P	:	........................................................................................... (5)
A l a m a t	:	........................................................................................... (6)
Mengenai	:	........................................................................................... (7)

	..................., ......................... 19...... (8) A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK/ KARIKPA ................................... *)      .............................................. NIP. .......................................
*) coret yang tidak perlu KP. VERLAP. 4

LAMPIRAN : I.4 Keputusan Dirjen Pajak
Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
Tanggal	:	4 Oktober 1993

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH VERIFIKASI LAPANGAN

Petunjuk Umum :
	Formulir ini digunakan sebagai sarana untuk menugaskan Petugas Verifikasi Lapangan terhadap Wajib Pajak tertentu.Setiap petugas Verifikasi yang ditugaskan untuk melakukan Verifikasi Lapangan, harus disertai dengan surat Perintah Verifikasi Lapangan ini tanpa pengecualian.Formulir ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan distribusi :
	1.	Lembar pertama (asli) untuk petugas verifikasi yang harus ditujukan kepada Wajib Pajak pada saat melakukan Verifikasi Lapangan setelah selesai Verifikasi Lapangan dilaksanakan, lembar pertama ini disimpan di dalam berkas Verifikasi Lapangan Wajib Pajak yang bersangkutan.
	2.	Lembar kedua diberikan kepada Wajib Pajak.
	3.	Lembar ketiga disimpan sebagai arsip pada tata usaha Verifikasi Lapangan yang bersangkutan.
		Petunjuk pengisian :
		Angka 1 diisi dengan	:	Nama KPP/Karikpa yang menerbitkan SPVL
		Angka 2 diisi dengan	:	Nomor urut penerbitan SPVL, kode satuan Organisasi Kantor yang menerbitkan dan tahun penerbitan.(VER.LAP-....WPJ.....19.....)
		Angka 3 diisi dengan	:	Nomor urut sesuai jumlah petugas Verifikasi Lapangan, Nama dan NIP, Pangkat/Golongan serta Jabatan petugas Verifikasi Lapangan. Apabila berbentuk "TIM" agar kolom Jabatan diisi dengan "KETUA TIM" atau "ANGGOTA TIM" sesuai dengan kedudukannya. Dalam hal Verifikasi Lapangan dilakukan oleh satu orang, kolom jabatan diisi dengan "Petugas Verifikasi Lapangan".
		Angka 4 diisi dengan	:	Nama Wajib Pajak yang diverifikasi
		Angka 5 diisi dengan	:	Nama Wajib Pajak (NPWP) yang diverifikasi
		Angka 6 diisi dengan	:	Alamat Wajib Pajak
		Angka 7 diisi dengan	:	Tujuan dilakukannya Verifikasi Lapangan dan jenis pajaknya
		Angka 8 diisi dengan	:	Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya SPVL
		Angka 9 diisi dengan	:	Nama Kantor, Nama Pejabat dan NIP serta ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang atas nama Direktur Jenderal Pajak, kemudian dibubuhi cap jabatan.

x) Coret yang tidak perlu   

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ............................................... ...............................................	LAMPIRAN : II.1 Keputusan Dirjen Pajak
	Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
	Tanggal	:	4 Oktober 1993

BUKU REGISTER SURAT PERINTAH VERIFIKASI LAPANGAN

NO. URUT	NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERINTAH VERIFIKASI LAPANGAN	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	NOMOR POKOK WAJIB PAJAK	KRITERIA	JENIS PAJAK	BATAS WAKTU PENYELESAIAN	NAMA PETUGAS VERIFIKASI	TANGGAL SPVL DITERIMA PETUGAS	TANGGAL LAPORAN SELESAI	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

KP. VERLAP.5  

LAMPIRAN : II.1 Keputusan Dirjen Pajak
Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
Tanggal	:	4 Oktober 1993

PETUNJUK PENGISIAN BUKU REGISTER
SURAT PERINTAH VERIFIKASI LAPANGAN

Petunjuk Umum :
1.	Buku ini dipergunakan untuk mencatat SPVL yang diterbitkan dan disampaikan kepada petugas Verifikasi lapangan.
2.	Buku ini merupakan dasar untuk menyusun Laporan Bulanan pelaksanaan verifikasi lapangan.
3.	Buku ini diselenggarakan oleh Seksi PPh Badan pada KPP.
	Petunjuk pengisian :
	1.	Kolom (1) s/d (4)	:	cukup jelas
	2.	Kolom (5)	:	diisi dengan tanda kode sesuai dengan kriteria verifikasi lapangan :
				A	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan WP PPh Perseorangan/Badan dan atau PPh Pasal 21.
				B	-	Verifikasi Lapangan terhadap SPT Tahunan WP PPh Perseorangan/Badan dan atau PPh 21 yang kembali dari Pos.
				C	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP yang mengajukan penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh, namun sampai batas yang ditentukan, WP belum menyampaikannya.
				D	-	Subyek Pajak tidak mendaftarkan diri dan atau tidak terdaftar sebagai Pemotong/ Pemungut.
				E	-	WP yang tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pembayaran masa PPh Pasal 25, Pemotongan PPh Pasal 21 selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan atau PPh Pasal 23/26.
				F	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP yang mengajukan pemusatan penyetoran PPh Pasal 21.
				G	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP yang mengajukan penetapan daerah sebagai suatu daerah terpencil.
				H	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP yang termasuk data prioritas.
				I	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP yang menggunakan norma penghitungan 3 (tiga) tahun berturut-turut.
				J	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP Yayasan.
				K	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP yang mengajukan penghapusan NPWP.
				L	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP yang tidak merespon KP.TIPA.4.
				M	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya dan atau belum dilampiri surat kematian.
				N	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP Badan yang menyatakan bubar tetapi belum ada Akte Pembubarannya dari yang berwenang atau belum ada penyelesaian likwidasi.
				O	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP yang melaporkan tidak ada kegiatan usaha lagi.
				P	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP lain untuk tujuan tertentu.
	3.	Kolom (6)	:	diisi dengan kewajiban pajak yang akan di Verifikasi Lapangan.
	4.	Kolom (7)	:	diisi dengan batas waktu penyelesaian SPVL.
	5.	Kolom (8)	:	diisi dengan nama ketua Tim yang menerima SPVL, kecuali apabila ketua Tim berhalangan, dapat diwakili oleh salah seorang anggota Tim.
	6.	Kolom (9) dan (10)	:	cukup jelas
	7.	Kolom (11)	:	diisi dengan hal-hal yang khusus yang perlu dijelaskan, misalnya penjelasan mengenai produk dari SPVL yang telah selesai dilaksanakan.

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ....................................................... .................................................  (1)	LAMPIRAN : II.2 Keputusan Dirjen Pajak
	Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
	Tanggal	:	4 Oktober 1993

T A N D A   -   T E R I M A

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :
N a m a	:	........................................................................................... (2)
N I P	:	........................................................................................... (3)
A l a m a t	:	........................................................................................... (4)

Telah menerima formulir :

Formulir Pendaftaran NPWP (KP.PDIP 4.1/4.2)

Formulir Surat Setoran Pajak (KP.PDIP 5.1)

Formulir SPT Tahunan PPh

............................................ 19......... (5)

Yang menerima 

____________________ (6)

Catatan :

Formulir KP PDIP 4.1/4.2. Surat Setoran Pajak dan SPT Tahunan PPh harus diisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak diterimanya Formulir tersebut kepada petugas Verifikasi Lapangan, baik secara langsung atau dikirim melalui pos. KP. VERLAP.6  

	LAMPIRAN : II.2 Keputusan Dirjen Pajak
	Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
	Tanggal	:	4 Oktober 1993
PETUNJUK - PENGISIAN T A N D A    -    T E R I M A

Petunjuk Umum : Formulir ini digunakan untuk memonitor Wajib Pajak yang belum mendaftar mana saja yang sudah menerima KP PDIP 4.14.2, Formulir SSP (KP. PDIP 5.1) dan Formulir SPT Tahunan PPh dari petugas Verifikasi Lapangan supaya Kantor Pelayanan Pajak setempat bisa menentukan tidak lanjutnya. 

Petunjuk Pengisian : 

Angka	1 diisi dengan	:	Kantor Pelayanan Pajak setempat
	2 sampai dengan 4	:	Cukup jelas
	5 diisi dengan	:	Nama Tempat, Tanggal, Bulan/Tahun
	6 diisi dengan	:	Nama jelas yang menerima

Petunjuk Pengisian Laporan Verifikasi Lapangan (Model A).

I.	A.	1 s/d 14	:	cukup jelas
	B.	1.	:	cukup jelas
		2.	:	diisi sesuai kriteria di DRVL
		3.	:	cukup jelas
		4.	:	coret salah satu
		5.	:	diisi bila ada
II.	Uraian kronologis pelaksanaan Verifikasi Lapangan.
III.	Diberi tanda V untuk kolom yang sesuai.
IV.	Diisi/dilampirkan dokumen pendukung usul hasil verifikasi Contoh : Surat Keterangan Lurah, Akte Pembubaran dsb.
V.	Penelaah : Kepala Seksi terkait yang melakukan verifikasi.

LAMPIRAN : II.3 Keputusan Dirjen Pajak
Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
Tanggal	:	4 Oktober 1993

NOTA PEMINDAHAN DARI VERIFIKASI LAPANGAN
KE PEMERIKSAAN

Diusulkan agar Wajib Pajak tersebut di bawah ini :
1.	Nama Wajib Pajak	:	....................................................................................
2.	N.P.W.P.	:	....................................................................................

dilakukan pemeriksaan dengan alasan :
	Domisili/tempat Usaha Wajib Pajak tidak berada dalam satu KPP / Kanwil.
	Pembukuan Wajib Pajak diaudit Akuntan Publik.
	Wajib Pajak Go Public.
	Ada Bukti/dugaan permulaan melakukan tindak pidana fiskal.
	Wajib Pajak dalam melakukan pencatatan/pengolahan data dengan memakai komputer.
	Wajib Pajak tidak bersedia memperlihatkan pembukuan/pencatatan dan memberi keterangan sesuatu dilakukan Verifikasi Lapangan.
	Wajib Pajak yang menurut pertimbangan Kepala KPP perlu dilakukan Verifikasi Lapangan.

Menyetujui	................... tanggal .................... 19.....
Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..................................   ___________________________ NIP. ........................................	Petugas Verifikasi Lapangan    ________________________ NIP. ........................................

( KV.VERLAP 7 )    

	LAMPIRAN : III. 1-1 Keputusan Dirjen Pajak
	Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
	Tanggal	:	4 Oktober 1993
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ..........................

LAPORAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN

MODEL – A

NOMOR LAPORAN	:
TANGGAL LAPORAN	:
NAMA WAJIB PAJAK	:
N P W P	:
MASA / TAHUN PAJAK	:

I.	U M U M
	A.	IDENTITAS WAJIB PAJAK
		1.	Nama Wajib Pajak			:
		2.	N P W P			:
		3.	Nomor dan tanggal pengukuhan PKP			:
		4.	Bentuk Usaha			:	Perseorangan/Badan
		5.	Alamat dan Telepon			:
			a.	Kantor Pusat / Tempat Usaha		:
			b.	Tempat tinggal		:
			c.	Cabang		:
			d.	Pabrik (Unit usaha lain)		:
		6.	Jumlah Tanggungan			:
		7.	Status Badan			:	Pusat/Cabang/Tunggal/BUT
		8.	Klasifikasi Lapangan Usaha			:
		9.	Kewajiban Pajak			:
		10.	Pendirian				di.
			a.	Tanggal Pendirian
				-	Akte Notaris	:
				-	Nomor	:
			b.	Akte Perubahan terakhir
				-	Tanggal	:
				-	Notaris	:
					Nomor	:
		11.	Permodalan dan Daftar Pemegang Saham				di.
			a.	Permodalan
					Modal Statutair	:	Rp. ....................................
					Modal ditempatkan	:	Rp. ....................................
			b.	Daftar Pemegang Saham
					Nomor : Nama dan Alamat	:	Jabatan                              NPWP
		12.	Pengurus :
			a.	Dewan Direksi
				Nomor : Nama dan Alamat			Jabatan                              Keterangan
			b.	Dewan Komisaris
				Nomor : Nama dan Alamat			Jabatan                              Keterangan
	B.	PENUGASAN VERIFIKASI LAPANGAN
		1.	Surat Perintah Verifikasi Lapangan
			-	Nomor		:
			-	Tanggal		:
		2.	Kriteria Verifikasi			:
		3.	Masa / Tahun Pajak			:
		4.	Verifikasi tahun sebelumnya			:	Ya / Tidak
		5.	Laporan Verifikasi / Pemeriksaan terdahulu
			-	Nomor		:
			-	Tanggal		:
II.	URAIAN PELAKSANAAN VERIFIKASI
III.	HASIL VERIFIKASI / USUL
	1.			Usul tidak diberikan NPWP
	2.			Usul diberikan NPWP, kewajiban pajak sebelumnya tidak ada
	3.			Usul penghapusan NPWP / Non - Efektif
	4.			Usul persetujuan / penolakan pemusatan penyetoran PPh Pasal 21
	5.			Usul persetujuan / penolakan penerapan suatu daerah sebagai daerah terpencil
	6.			Nota pemindahan dari Verifikasi Lapangan ke Pemeriksaan
IV.	DAFTAR LAMPIRAN
	1.
	2.

		............................, ......................... 19......
Penelaah
1.	Kepala Seksi ....................	Tim Verifikasi
	________________________ NIP. ...................................	1.	Ketua Tim :  ________________________ NIP. ...................................
2.	Kepala Seksi ............................    ________________________ NIP. ...................................	2.	Anggota Tim   ________________________ NIP. ...................................

Menyetujui
Kepala Kantor Pelayan Pajak
................................................ 

..........................................

NIP. ...................................      

	LAMPIRAN : III.1-2 Keputusan Dirjen Pajak
	Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
	Tanggal	:	4 Oktober 1993
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ..........................

LAPORAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN

MODEL – B

NOMOR LAPORAN	:
TANGGAL LAPORAN	:
NAMA WAJIB PAJAK	:
N P W P	:
MASA / TAHUN PAJAK	:

I.

U M U M

A.

IDENTITAS WAJIB PAJAK

1.

Nama Wajib Pajak

:

2.

N P W P

:

3.

Nomor dan tanggal pengukuhan PKP

:

4.

Bentuk Usaha

: 

Perseorangan/Badan

5.

Alamat dan Telepon

:

a.

Kantor Pusat / Tempat Usaha

:

b.

Tempat tinggal

:

c.

Cabang

:

d.

Pabrik (Unit usaha lain)

:

6.

Jumlah Tanggungan

:

7.

Status Permodalan

: 

PMA/PMDN/BUMN/BUMD/SWASTA LAIN

8.

Status Badan

: 

Pusat/Cabang/Tunggal/BUT

9.

Klasifikasi Lapangan Usaha

:

10.

Kewajiban Pajak

:

11.

Penanggung jawab

a.

Nama

:

b.

Jabatan

:

c.

Alamat

:

d.

Telepon

:

12.

Pendirian

di.

a.

Tanggal Pendirian

-

Akte Notaris

:

-

Nomor

:

b.

Akte Perubahan terakhir

-

Tanggal

:

-

Notaris

:

Nomor

:

13.

Permodalan dan Daftar Pemegang Saham

di.

a.

Permodalan

Modal Statutair

:

Rp. ....................................

Modal ditempatkan

:

Rp. ....................................

Modal disetor

:

Rp. ....................................

b.

Daftar Pemegang Saham

Nomor : Nama dan Alamat

:

Lembar                              Nilai Nominal

13.

Permodalan dan Daftar Pemegang Saham

di.

a.

Dewan Direksi

Nomor : Nama dan Alamat

              Jabatan                              Keterangan

b.

Dewan Komisaris

Nomor : Nama dan Alamat

              Jabatan                              Keterangan

B.

PENUGASAN VERIFIKASI LAPANGAN

1.

Surat Perintah Verifikasi Lapangan

-

Nomor

:

-

Tanggal

:

2.

Kriteria Verifikasi

:

3.

Masa / Tahun Pajak

:

4.

Verifikasi tahun sebelumnya

: 

Ya / Tidak

5.

Laporan Verifikasi / Pemeriksaan terdahulu

-

Nomor

:

-

Tanggal

:

II.

URAIAN PELAKSANAAN VERIFIKASI

A.

PPh Badan / Perseorangan

1.

Gambar umum kegiatan usaha wajib pajak.
-  Uraikan sesuai dengan kegiatan wajib pajak

2.

Pemenuhan kewajiban perpajakan

-  Ketaatan penyetoran/penyampaian SPT.

3.

Analisa & Hasil Verifikasi

3.1.

Untuk WP Pembukuan

-

Omzet
Menganalisa arus kas/bank, arus barang, arus piutang dan analisa lain yang mendatang.
Bandingkan hasil analisa dengan SPT dan/atau data.

-

Harga Pokok

Menganalisaa arus kas/bank, arus barang, arus utang dan analisa lain yang mendukung.
Bandingkan dengan SPT dan/atau data.

-

Penghasilan lain
Bandingkan hasil wawancara/data dengan SPT dan/atau data.

-

Biaya Umum dan Administrasi.

-

Uraian hasil penelitian biaya dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 UU PPh 1984.

-

Buat daftar penyusutan Aktifa Tetap/amortisasi.

3.2.

Untuk WP yang menggunakan Norma Penghitungan.

-

Omzet

-

Uraian hasil pengujian pencatatan wajib pajak bandingkan dengan SPT dan/atau Data.

-

Bandingkan hasil wawancara mengenai pengeluaran wajib pajak sehari-hari dengan SPT dan/atau Data.

-

Apabila hasil wawancara ternyata pengeluaran WP sehari-hari lebih besar dari penghasilan netto menurut Norma Penghitungan, maka jumlah penghasilan netto = jumlah pengeluaran WP.
Kecuali penghasilan netto, sebagai hasil penerapan norma penghitungan untuk wajib pajak yang seharusnya menyelenggarakan pembukuan akan tetapi tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana mestinya diperoleh jumlah yang lebih besar.

3.3.

Analisa dan hasil verifikasi untuk WP yang tidak mempunyai pembukuan dan tidak memakai norma penghitungan.Dalam hal ditemukannya dokumen-dokumen yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk penghitungan besarnya omzet WP, maka penghitungan penghasilan netto dipakai norma, penghitungan untuk WP yang seharusnya menyelenggarakan pembukuan akan tetapi tidak menyelenggarakan sebagaimana mestinya.Uraian hasil wawancara dengan WP, dengan pengeluaran sehari-hari.iBandingkan hasil wawancara dengan SPT dan/atau data.

B.

PPh Pasal 21, 23 dan 26Uraikan hasil penelitian pos-pos biaya umum dan administrasi yang merupakan obyek PPh Pasal 21, 23 dan 26.Bandingkan dengan SPT dan atau data yang tersedia.

III.

PERHITUNGAN JUMLAH PAJAK TERUTANG

1.

PPh Pasal 25/29 Badan/Perseorang

2.

PPh Pasal 21

3.

PPh Pasal 23/26

IV.

KESIMPULAN DAN USUL

Wajib Pajak diberi NPWP

SKP, SPB, SKKPP, STP, SKPT

LAMPIRAN

Diisi dengan nama dokumen yang mendukung kesimpulan.

Misal  :	Tanda Terima KP.PDIP ........ untuk Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
	Tanda Terima KP.PDIP ........ untuk Tanda Terima SPT Tahunan

		............................, ......................... 19......
Penelaah
1.	Kepala Seksi ....................	Tim Verifikasi
	________________________ NIP. ...................................	1.	Ketua Tim :   ________________________ NIP. ...................................
2.	Kepala Seksi ............................    ________________________ NIP. ...................................	2.	Anggota Tim    ________________________ NIP. ...................................

Menyetujui
Kepala Kantor Pelayan Pajak
................................................ 

________________________
NIP. ................................... 

LAMPIRAN : III.1-3 Keputusan Dirjen Pajak
Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
Tanggal	:	4 Oktober 1993

			Kepada Yth. :
Nomor	:
Perihal	:	Pemberitahuan Hasil Verifikasi Lapangan PPh Pasal 21/23/25/26	Sdr. ................................................. di        .................................................

Diberitahukan bahwa kami telah melakukan Verifikasi Lapangan terhadap Perusahaan/usaha/pekerjaan bebas Saudara dengan penjelasan sebagai berikut : 

A.	Penghasilan Kena Pajak/Obyek Pajak (menurut Wajib Pajak)  :   Rp.  ..................................
	Koreksi Positif :
	1.	....................................... Rp.  .......................................
	2.	....................................... Rp.  .......................................
	3.	....................................... Rp.  .......................................
	4.	....................................... Rp.  .......................................
			Rp. .....................................
	Koreksi Negatif :
	1.	....................................... Rp.  .......................................
	2.	....................................... Rp.  .......................................
	3.	....................................... Rp.  .......................................
	4.	....................................... Rp.  .......................................
			Rp. .....................................
				Rp. ..................................
				--------------------------------
	Penghasilan Kena Pajak (setelah koreksi)			Rp. ..................................
				==================
B.	PPh yang terutang			Rp. ..................................
	PPh dibayar/dipungut menurut petugas Verifikasi			Rp. ..................................
				--------------------------------
	Kurang / Lebih dibayar *)			Rp. ..................................
	Angsuran bulanan Pajak Penghasilan tahun ................ setelah dikoreksi menjadi Rp. ..................................

	......................... tgl. .......................... KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK _________________________ NIP. .........................................
*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN : III. 2-1 Keputusan Dirjen Pajak
Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
Tanggal	:	4 Oktober 1993

DAFTAR KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN
( DKHVL ) PPh PERSEORANGAN

Tahun Pajak	:	....................................................................................
N P W P	:
Nama Wajib Pajak	:	....................................................................................
Alamat	:	....................................................................................

NO.	POS-POS PEMBETULAN	MENURUT WP	MENURUT PETUGAS VERIFIKASI LAPANGAN
1.	Jumlah Penghasilan < 12 bulan	.......................................	.......................................
2.	Kompensasi Kerugian	.......................................	.......................................
3.	Jumlah Penghasilan < 12 bulan setelah kompensasi	.......................................	.......................................
4.	Penghasilan > 12 bulan	.......................................	.......................................
5.	Jumlah seluruh Penghasilan setelah Kompensasi	.......................................	.......................................
6.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	.......................................	.......................................
7.	Penghasilan Kena Pajak	.......................................	.......................................
8.	PPh Terhutang	.......................................	.......................................
9.	PPh Terhutang ( TER )	.......................................	.......................................
10.	Kredit Pajak	.......................................	.......................................
11.	PPh Yang Harus Dibayar Sendiri	.......................................	.......................................
12.	PPh Pasal 25	.......................................	.......................................
13.	PPh Yang Masih Harus Dibayar	.......................................	.......................................
14.	Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 1993	.......................................	.......................................

............................., ............................. 19.......

PETUGAS VERIFIKASI LAPANGAN 

( _______________________ )
NIP. .......................................

LAMPIRAN : III. 2-2 Keputusan Dirjen Pajak
Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
Tanggal	:	4 Oktober 1993

DAFTAR KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN
( DKHVL ) PPh BADAN

Tahun Pajak	:	....................................................................................
N P W P	:
Nama Pemotong Pajak	:	....................................................................................
Alamat	:	....................................................................................

NO.	POS-POS PEMBETULAN	MENURUT WP	MENURUT PETUGAS VERIFIKASI LAPANGAN
1.	Penghasilan Netto	.......................................	.......................................
2.	Kompensasi Kerugian	.......................................	.......................................
3.	Penghasilan Kena Pajak	.......................................	.......................................
4.	PPh Terutang	.......................................	.......................................
5.	Kredit Pajak Pasal 24	.......................................	.......................................
6.	Jumlah PPh Terutang	.......................................	.......................................
7.	PPh yang dipungut pihak lain	.......................................	.......................................
8.	PPh yang harus dibayar sendiri	.......................................	.......................................
9.	PPh Pasal 25	.......................................	.......................................
10.	PPh yang masih harus dibayar	.......................................	.......................................
11.	Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 1993	.......................................	.......................................

............................., ............................. 19.......

PETUGAS VERIFIKASI LAPANGAN 

( _______________________ )
NIP. .......................................

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KPP / KARIKPA .................... (1)	LAMPIRAN : III.3 Keputusan Dirjen Pajak
	Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
	Tanggal	:	4 Oktober 1993
BUKU REGISTER PENGAWASAN LAPORAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN

NO. U R U T	TANGGAL DAN NOMOR LAPORAN		NAMA & ALAMAT WAJIB PAJAK	NPWP	KRITERIA	HASIL VERIFIKASI TIDAK MENGHASILKAN SKP						HASIL VERIFIKASI MENGHASILKAN SKP		KET.
	TGL.	NOMOR				TIDAK DIBERIKAN NPWP	DIBERI NPWP	PENGHA- PUSAN NPWP/NE	PEMUSATAN PENYETORAN PPh PASAL 21 INI	PENETAPAN DAERAH TERPENCIL	NOTA PEMINDAHAN KE PEMERIKSAAN	STP/SKP/ SKPT/ SKKPP/ SPB	KOREKSI PAJAK (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KPP / KARIKPA .................... (1)	LAMPIRAN : Keputusan Dirjen Pajak
	Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
	Tanggal	:	4 Oktober 1993

DAFTAR KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN ( DKHVL )
PPh PASAL 21 ( FORM.1721 )

Tahun Pajak	:	....................................................................................
N P W P	:
Nama Pemotong Pajak	:	....................................................................................
Alamat	:	....................................................................................

NO.	POS-POS PEMBETULAN	MENURUT WP	MENURUT PETUGAS VERIFIKASI LAPANGAN
1.	Jumlah Penghasilan BrutoPPh	.......................................	.......................................
2.	Pasal 21 *) terutangPPh Pasal 21 *) yang disetorSTP PPh	.......................................	.......................................
3.	Pasal 21Jumlah ( 4 + 5 )PPh Pasal 21 yang kurang/lebih disetor	.......................................	.......................................
4.	PPh Pasal 21 terutang dari setiap pegawai asing/ expatriate (Form.1721-Al : L.20 atau L.21)1.	.......................................	.......................................
5.	............................................2.	.......................................	.......................................
6.	............................................3.	.......................................	.......................................
7.	............................................ dst.	.......................................	.......................................

Catatan :		............................., ............................. 19....... PETUGAS VERIFIKASI LAPANGAN ( _______________________ ) NIP. .......................................
*)	termasuk pembayaran PPh
	Pasal 26 atas pembayaran
	jasa pribadi kepada
	perseorangan dengan
	status WP luar negeri

LAMPIRAN : III.3 Keputusan Dirjen Pajak
Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
Tanggal	:	4 Oktober 1993

PETUNJUK PENGISIAN BUKU REGISTER PENGAWASAN
LAPORAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN PPh

(1)  s/d  (5)		:	Cukup jelas
(6) diisi dengan		:	Tanda kode sesuai dengan kriteria WP yang akan dilakukan Verifikasi Lapangan :
			A	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan WP PPh Perseorangan/Badan dan atau PPh Pasal 21.
			B	-	Verifikasi Lapangan terhadap SPT Tahunan WP PPh Perseorangan/Badan dan atau PPh 21 yang kembali dari Pos.
			C	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP yang mengajukan penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh, namun sampai batas yang ditentukan, WP belum menyampaikannya.
			D	-	Subyek Pajak tidak mendaftarkan diri dan atau tidak terdaftar sebagai Pemotong/ Pemungut.
			E	-	WP yang tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pembayaran masa PPh Pasal 25, Pemotongan PPh Pasal 21 selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan atau PPh Pasal 23/26.
			F	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP yang mengajukan pemusatan penyetoran PPh Pasal 21.
			G	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP yang mengajukan penetapan daerah sebagai suatu daerah terpencil.
			H	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP yang termasuk data prioritas.
			I	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP yang menggunakan norma penghitungan 3 (tiga) tahun berturut-turut.
			J	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP Yayasan.
			K	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP yang mengajukan penghapusan NPWP.
			L	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP yang tidak merespon KP.TIPA.4.
			M	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya dan atau belum dilampiri surat kematian.
			N	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP Badan yang menyatakan bubar tetapi belum ada Akte Pembubarannya dari yang berwenang atau belum ada penyelesaian likwidasi.
			O	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP yang melaporkan tidak ada kegiatan usaha lagi.
			P	-	Verifikasi Lapangan terhadap WP lain untuk tujuan tertentu.
(7)	diisi dengan	:	Usul WP tidak diberi NPWP
(8)	diisi dengan	:	Usul WP diberi NPWP apabila WP tidak mempunyai kewajiban perpajakan sebelumnya tidak ada.
(9)	diisi dengan	:	Memilih penghapusan NPWP / NE
(10)	diisi dengan	:	Memilih setuju / tidak setuju
(11)	diisi dengan	:	Memilih setuju / tidak setuju
(12)		:	Cukup jelas
(13)	diisi dengan	:	STP/SKP/SKPT/SPB/SKKPP
(14)	diisi dengan	:	Koreksi pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KPP / KARIKPA .................... (1)	KEPADA YTH : KEPALA KANTOR WILAYAH .......................................	LAMPIRAN : III.4-1 Keputusan Dirjen Pajak
		Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
		Tanggal	:	4 Oktober 1993
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN PPh BULAN  : ..........................................  TAHUN ...................   (2)

N O U R U T	WAJIB PAJAK	JUMLAH SPVL		PELAKSANAAN VERLAP		SISA SPVL S/D BLN INI	HASIL VERIFIKASI LAPANGAN				KOREKSI PAJAK (DALAM RIBUAN RUPIAH)				KET.
		BULAN INI	S/D BLN INI	DISELE- SAIKAN BLN INI	DISELE- SAIKAN S/D BLN INI		VERIFIKASI TDK MENGHASILKAN SKP		VERIFIKASI MENGHASILKAN SKP		BULAN INI		S.D BULAN INI
							BULAN INI	S/D BLN INI	BULAN INI	S/D BLN INI	JUMLAH WP	KOREKSI	JUMLAH WP	KOREKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	PPh Perseorangan
2	PPh Badan
3	PPh Pasal 21
J U M L A H

*) Coret yang tidak perlu.	............................., tgl ........................ (3)
KPL.KW.4.3	KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK ............... (4) KEPALA KANTOR PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK *) ........................................................................ NIP. ...................................................

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KPP / KARIKPA .................... (1)	KEPADA YTH : DIREKTUR PAJAK PENGHASILAN DI-JAKARTA	LAMPIRAN : III.4-1 Keputusan Dirjen Pajak
		Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
		Tanggal	:	4 Oktober 1993
LAPORAN TRIWULANAN PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN PPh TRIWULAN  : ......................................     TAHUN ...................

N O U R U T

KANTOR PELAYANAN PAJAK

JUMLAH SPVL

PELAKSANAAN VERLAP

SISA SPVL S/D TRIW INI

HASIL VERIFIKASI LAPANGAN

KOREKSI PAJAK (DALAM RIBUAN RUPIAH)

KET.

TRI WULAN INI

S/D TRIW INI

DISELE- SAIKAN TRIW INI

DISELE- SAIKAN S/D TRIW INI

VERIFIKASI TDK MENGHASILKAN SKP

VERIFIKASI MENGHASILKAN SKP

TRIWULAN INI

S.D TRIWULAN INI

TRIW INI

S/D TRIW INI

TRIW  INI

S/D TRIW INI

JUMLAH WP

KOREKSI

JUMLAH WP

KOREKSI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

KPP .............

PPh Perseorangan

PPh Badan

PPh Pasal 21

2

KPP .............

PPh Perseorangan

PPh Badan

PPh Pasal 21

3

DST

J U M L A H

*) Coret yang tidak perlu.	............................., tgl ........................ (3)
KPL.KW.4.3	KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK ............... (4) KEPALA KANTOR PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK *) ........................................................................ NIP. ...................................................

LAMPIRAN : III.4-1 Keputusan Dirjen Pajak
Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
Tanggal	:	4 Oktober 1993

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN BULANAN
PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN PPh

(1)	diisi dengan ....................................	:	Kantor Pelayanan Pajak / Karikpa yang melaksanakan Verifikasi Lapangan.
(2)	diisi dengan ....................................	:	Bulan dan Tahun pelaksanaan Verifikasi Lapangan.
(3)	diisi dengan ....................................	:	Kantor Wilayah dimana KPP dan Karikpa berada.
(4)	diisi dengan ....................................	:	Nama KPP / Karikpa serta nama pimpinan NIP dan tanda tangan.
	kolom 1 s/d 7 ......................................	:	cukup jelas.
	kolom 8 diisi dengan ...........................	:	LHVL yang tidak menghasilkan SKP yakni :
			-	usul tidak dberi NPWP
			-	usul diberikan NPWP, kewajibkan pajak sebelumnya tidak ada.
			-	usul penghapusan NPWP/Non Efektif.
			-	usul persetujuan/penolakan pemusatan penyetoran PPh Pasal 21.
			-	usul persetujuan/penolakan penetapan suatu daerah sebagai daerah terpencil.
			-	nota pemindahan dari Verifikasi Lapangan ke pemeriksaan.
	Kolom 9 ........................................	:	cukup jelas.
	Kolom 10 diisi dengan ...................	:	LHVL yang menghasilkan SKP (STP/SKP/SKPT/SPB/SKKPP).
	Kolom 11 .......................................	:	cukup jelas.
	Kolom 12 dan 13 disi dengan ..........	:	jumlah koreksi pajak (apabila ada LHVL yang menghasilkan SKP)
	Kolom 14 dan 15 ............................	:	cukup jelas.

Catatan :	-	Pengisian laporan ini menurut tahun takwin.
	-	Pada awal tahun takwin pada kolom 3 diisi dengan jumlah SPVL bulan ini ditambah dengan sisa tahun lalu yang belum sesuai.

LAMPIRAN : III.4.2 Keputusan Dirjen Pajak
Nomor	:	KEP-10/PJ.11/1993
Tanggal	:	4 Oktober 1993

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN TRIWULANAN
PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN PPh

(1)	Kantor Wilayah .................................	:	cukup jelas.
(2)	Triwulan dan Tahun Pajak ..................	:	diisi dengan Triwulan menurut tahun takwin dan tahun pajak yang dilaporkan.
(3)	........................................................	:	cukup jelas.
(4)	Kepala Kantor Wilayah .....................	:	cukup jelas.
	kolom 1 ...............................................	:	cukup jelas.
	kolom 2 ...............................................	:	diisi dengan KPP dan Karikpa yang ada di lingkungan Kanwil DJP yang bersangkutan.
	kolom 3 diisi dengan ...........................	:	diisi dari kolom 3 KPL KPP 4.3 dan dijumlahkan.
	kolom 4 ...............................................	:	cukup jelas.
	kolom 5 ...............................................	:	diisi dari kolom 5 KPL KPP 4.3 dan dijumlahkan.
	kolom 6 ...............................................	:	cukup jelas.
	kolom 7 ...............................................	:	diisi dari kolom 7 KPL KPP 4.3 dan dijumlahkan.
	kolom 8 ...............................................	:	diisi dari kolom 8 KPL KPP 4.3 dan dijumlahkan.
	kolom 9 ...............................................	:	cukup jelas.
	kolom 10 .............................................	:	diisi dari kolom 10 KPL KPP 4.3 dan dijumlahkan.
	kolom 11 .............................................	:	cukup jelas.
	kolom 12 .............................................	:	diisi dari kolom 12 KPL KPP 4.3 dan dijumlahkan.
	kolom 13 .............................................	:	cukup jelas.
	kolom 14 .............................................	:	diisi dari kolom 14 KPL KPP 4.3 dan dijumlahkan.
	kolom 15 dan 16 ..................................	:	cukup jelas.