PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KP, PBB 3

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KP, PBB 3.14

1.	Kolom 1	:	Cukup jelas
2.	Kolom 2	:	Diisi nama dan alamat Wajib Pajak
3.	Kolom 3	:	Diisi MOP untuk obyek yang sudah ada NOP
4.	Kolom 4	:	Diisi Nomor/Seri SPPT/SKP/STP
5.	Kolom 5	:	Diisi tanggal penerbitan SPPT/SKP/STP
6.	Kolom 6	:	Diisi tahun pajak pada SPPT/SKP/STP
7.	Kolom 7	:	Diisi dengan jumlah PBB sesuai yang tercantum pada SPPT/SKP/STP
8.	Kolom 8	:	Diisi alasan pembetulan SPPT/SKP/STP sesuai Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP misalnya : kesalahan tulis, kesalahan hitung, krkrliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak.
9.	Kolom 9	:	Diisi alasan pengurangan/pembatalan SPPT/SKP/STP sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP yaitu : mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material dipenuhi.
10.	Kolom 10	:	Diisi alasan pembatalan SPPT/SKP/STP sesuai Pasal 4 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB yaitu : pembatalan penetapan sebagai Wajib Pajak.
11.	Kolom 11	:	Diisi misalnya : atas permohonan Wajib Pajak/Pemda, secara jabatan. jangka waktu penyampaian keberatan lewat 90 hari, dll.
12.	Kolom 12	:	Diisi misalnya : penelitian administrasi, dll.

DAFTAR WAJIB PAJAK YANG AKAN DILAKUKAN PEMBETULAN/PENGURANGAN/
PEMBATALAN SPPT/SKP/STP PBB

	DATI II	:	.........................
	KP PBB	:	.........................

NO. URUT	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	N O P	NOMOR/SERI SPPT/SKP/STP	TANGGAL SPPT/SKP/STP	TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK TERHUTANG (Rp)	ALASAN PEMBETULAN PENGURANGAN/PEMBATALAN			KETERANGAN	DISPOSISI KEPALA KP.PBB
NO. URUT	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	N O P	NOMOR/SERI SPPT/SKP/STP	TANGGAL SPPT/SKP/STP	TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK TERHUTANG (Rp)	PASAL 16 KUP	PASAL 36 (1) Huruf b KUP	PASAL 4 (5) PBB	KETERANGAN	DISPOSISI KEPALA KP.PBB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

..........................., TGL .....................
KEPALA SEKSI PENETAPAN

( ........................................ )
NIP ..................................

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PBB ........................................

BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI / SETEMPAT
UNTUK MENYELESAIKAN PEMBETULAN/PENGURANGAN/PEMBATALAN
SPPT/SKP/STP PBB *)

____________________________________________________________________________________

NO. : BA .................................

Pada hari ini ..................................... tanggal ....................................... tang bertanda tangan di bawah ini :

1.	Nama	:
	NIP	:
2	Nama	:
	NIP	:

Selaku petugas yang ditunjuk/diperintahkan oleh Kepala KP PBB ........................ dengan surat perintah Nomor : ................. tanggal .............................. telah melakukan penelitian administrasi/setempat *) terhadap obyek pajak.subyek pajak, atas nama :

1.	Nama Wajib Pajak	:
	A l a m a t	:
	N O P	:
	Nomor/Seri SPPT/SKP/STP	:
	Letak obyek pajak	:
	Tahun pajak	:
	PBB terhutang	:	Rp ...........................
2	Daftar Wjib Pajak kolektif,	:
	Nama desa/kelurahan	:
	Kecamatan	:
	Daerah Tingkat II	:
	Tahun Pajak	:
	Jumlah Wajib Pajak	:
	Jumlah Ketetapan	:	Rp ...........................

Berdasarkan penelitian administrasi/setempat diperoleh fakta sebagaimana terlampir, sebagai bahan pertimbangan penyelesaian pembetulan/pengurangan/pembatalan SPPT/SKP/STP PBB *).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, dengan mengingat sumpah jabatan.

Wajib Pajak/Kuasa/ Kasi Penetapan. *)			Petugas Peneliti :
Wajib Pajak/Kuasa/ Kasi Penetapan. *)		I.	( ) NIP .................................
* )	Coret yang tidak perlu.	II	( ) NIP .................................

	LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI/SETEMPAT
	N O M O R	:
	TANGGAL	:

NO. URUT	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	N O P	NOMOR/SERI SPPT/SKP/STP	TANGGAL SPPT/SKP/STP	TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK TERHUTANG (Rp)	ALASAN PEMBETULAN PENGURANGAN/PEMBATALAN			KETERANGAN	DISPOSISI KEPALA KP.PBB
NO. URUT	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	N O P	NOMOR/SERI SPPT/SKP/STP	TANGGAL SPPT/SKP/STP	TAHUN PAJAK	JUMLAH PAJAK TERHUTANG (Rp)	PASAL 16 KUP	PASAL 36 (1) Huruf b KUP	PASAL 4 (5) PBB	KETERANGAN	DISPOSISI KEPALA KP.PBB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

WAJIB PAJAK/KUASA/ KASI PENETAPAN *)		PETUGAS PENELITI
( .............................)		I. (................................) NIP ..........................	II. (................................) NIP ..........................

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
_______________________________________________________________________________________________

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : ..................................

TENTANG

PEMBETULAN/PENGURANGAN/PEMBTALAN SPPT/SKP/STP PBB *)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang	:	a.	bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam STTP/SKP/STP *) Pajak Bumi dan Bangunan;
		b.	bahwa karena telah terjadi kesalahan, kekeliruan atau tidak benar dalam penerbitan SPPT/SKP/STP ) PBB, terdapat cukup alasan untuk membetulkan/mengurangkan/membatalkan SPPT/SKP/STP ) PBB yang telah diterbitkan denagn Keputusan Direktur Jenderal Pajak ;
Mengingat	:	1.	Pasal 16 dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3262);
		2.	Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312);
		3.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 953/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;
		4.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-106/PJ.11/1991 tanggal 6 Juni 1991 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:		KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBETULAN/PENGURANGAN/ PEMBATALAN SPPT/SKP/STP *) PBB
			Kesatu	:	Membetulkan/Mengurangkan/Mambatalkan SPPT/SKP/STP *) Tahun............... sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
			Kedua	:	Dengan keputusan ini, SPPT/SKP/STP *) yang lama sebagaimana dimaksud dalam kolom 2, 3, 4 dan 5 lampiran keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

	Ditetapkan di Jakarta tanggal
	A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEPALA ...................................................... ( ................................................ ) NIP. ..........................................

Salinan, keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1.	Guberbur DKI Jakarta/Bupati/Walikotamadya KDH TK. II ............................................................................); up. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Rk. I / Tk. II.....................................................................................);
2.	Kepala Kantor Wilayah .................................. DJP / Kepala KP. PBB ......................................................*);
3.	Tempat Pembayaran : Bank / Kantor Pos dan Giro ...................................................................................*);
4.	Wajib Pajak yang bersangkutan / Lurah / Kepala Desa / Subak .................................................................*);
*)	Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KP.PBB 3.16 A

KP. PBB 3.16 A digunakan sebagai
lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang
Pembetulan/Pengurangan/Pembatalan SPPT/SKP/STP PBB (KP.PBB 3.16)
_______________________________________________________________________________________________

Pembetula / Pengurangan	:	Kolom 1 sampai dengan kolom 9 harus diisi.
Pembatalan	:	Yang diisi hanya kolom 1 s/d 4 dan kolom 8.
Nomor dan tanggal	:	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal keputusan.
PBB tahun	:	Diisi sesuai dengan tahun pajak pada SPPT/SKP/STP.

1.	Kolom 1	:	Cukup jelas.
2.	Kolom 2	:	Diisi NOP untuk obyek yang sudah ada NOP.
3.	Kolom 3	:	Diisi Nomor/Seri SPPT/SKP/STP.
4.	Kolom 4	:	Diisi nama dan alamat Wajib Pajak
5.	Kolom 5	:	Diisi pajak terutang sesuai yang tercantum pada SPPT/SKP/STP yang dibetulkan/dibatalkan.
6.	Kolom 6	:	Diisi NOP untuk obyek yang sudah ada NOP.
7.	Kolom 7	:	Diisi Nomor/Seri SPPT/SKP/STP.
8.	Kolom 8	:	Diisi nama dan alamat Wajib Pajak sesuai hasil pembetulan/Pengurangan/Pembatalan.
9.	Kolom 9	:	Diisi pajak terutang sesuai yang tercantum pada SPPT/SKP/STP hasil Pembetulan/ Pengurangan
10.	Kolom 10	:	Diisi selisih antara kolom 9 dengan kolom 5 (positif atau negatif).
11.	Kolom 11	:	Diisi dengan keterangan pembetulan, pengurangan atau pembatalan (misalnya : salah ketik / alasan salah dalam jumlah, salah penerapan tarif, salah hitung, kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan/ketetapan tidak benar).

	Lampiran Kepututsan Direktur Jenderal Pajak
	N o m o r	:
	Tanggal	:

DAFTAR PEMBETULAN/PENGURANGAN/PEMBATALAN SPPT/SKP/STP *) PBB TAHUN .............

DATI II	:
Kecamatan	:
Desa/Kelurahan/Subah	:

NO. URUT	L A M A				B A R U				SELISIH (9-5) ( + ATAU - )	KETERANGAN
NO. URUT	NOP	NOMOR/SERI SPPT/SKP/STP	NAMA DAN ALAMAT wAJIB PAJAK	JUMLAH PBB TERHUTANG (Rp)	NOP	NOMOR/SERI SPPT/SKP/STP	NAMA DAN ALAMAT wAJIB PAJAK	JUMLAH PBB TERHUTANG (Rp)	SELISIH (9-5) ( + ATAU - )	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

		A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA ................................... ( ..............................................) NIP.
*)	Coret yang tidak perlu

1.	KP PBB, BULAN, CULUP JELAS.
2.	Kolom 1	:	Cukup jelas.
3.	Kolom 2	:	Diisi nomor dan alamat Wajib Pajak.
4.	Kolom 3	:	Diisi NOP untuk obyek yang sudah ada NOP.
5.	Kolom 4	:	Diisi Nomor/Seri SPPT/SKP/STP.
6.	Kolom 5	:	Diisi tanggal penerbitan SPPT/SKP/STP.
7.	Kolom 6	:	Diisi tahun pajak pada SPPT/SKP/STP.
8.	Kolom 7	:	Diisi jumlah pajak terhutang pada SPPT/SKP/STP.
9.	Kolom 8	:	Diisi alasan pembetulan SPPT/SKP/STP sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP misalnya : kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak.
10.	Kolom 9	:	Diisi alasan pengurangan/pembatalan SPPT/SKP/STP sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP, yaitu mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar misalnya : Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material dipenuhi.
11.	Kolom 10	:	Diisi alasan pembatalan SPPT/SKP/STP sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB, yaitu Pembatalan Penetapan sebagai Wajib Pajak.
12.	Kolom 11 s.d. Kolom 13	:	Diisi dengan tanda X pada kolom pejabat yang berwenang menerbitkan pembetulan/pengurangan/pembatalan.
13.	Kolom 14	:	Diisi nomor dan tanggal Keputusan pembetulan/pengurangan/pembatalan dan keterangan lain yang dianggap perlu.

BUKU PENGAWASAN HASIL PEMBETULAN/PENGURANGAN/PEMBATALAN
SPPT / SKP / STP PBB

KP PBB	:	...............................................
BULAN	:	...............................................

NO URUT

NAMA
DAN ALAMAT
WAJIB PAJAK

NOP

NOMOR/SERI
SPPT/SKP/STP

TANGGAL
SPPT/SKP/
STP

TAHUN pAJAK

jUMLAH PAJAK
TERHUTANG
(Rp)

ALASAN PEMBETULAN/ PENGURANGAN/PEMBATALAN

PEJABAT YG BERWENANG MENERBITKAN
PEMBETULAN/PENGURANGAN/PEMBATALAN

KETERANGAN

PASAL 16
KUP

PASAL 36 (1)
Huruf b KUP

PASAL 4(5)
PBB

KASI
PENETAPAN

KEPALA
KP PBB

KEPALA
KANWIL DJP

..........................., TGL ..............................

KEPALA SEKSI PENETAPAN

( ..................................... )
NIP ..................................

PETUNJUK PENGISIAN
KPL. KPPBB 6.9-91

Laporan Tahunan Ketetapan PBB (KPL. KPPBB 6.9-91) adalah laporan tahunan yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB dan dikirim kepada kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya.

Laporan tersebut menerangkan keadaan akhir jumlah SPPT/SKP dan besarnya Pajak Terhutang setelah diadakan pembetulan, pembatalan, keberatan, pengurangan dalam tahun yang berkenan.

Laporan disusun per Dati II, per Sektor dan harus dikirim selambat-lambatnya akhir bulan Pebruari.

Khusus pengisian data pada sektor aperhutanan hanya diisi dengan data Non Blok Tebangan.

PENGISIAN KOLOM :

1.	Kolom 1	:	Cukup jelas.
2.	Kolom 2	:	Cukup jelas.
3.	Kolom 3	:	Diisi dengan jumlah SPPT/SKP yang telah diterbitkan sebelum terjadi perubahan.
4.	Kolom 4	:	Diisi dengan jumlah pajak terhutang dari SPPT/SKP yang diterbitkan sebelum terjadi perubahan.
5.	Kolom 5	:	Diisi dengan jumlah pembetulan SPPT/SKP yang diterbitkan.
6.	Kolom 6	:	Diisi dengan jumlah pajak terhutang dari pembetulan SPPT/SKP yang diterbitkan.
7.	Kolom 7	:	Diisi dengan jumlah pembatalan SPPT/SKP yang diterbitkan.
8.	Kolom 8	:	Diisi dengan jumlah pajak yang terhutang dari pembatalan SPPT/SKP yang diterbitkan.
9.	Kolom 9	:	Diisi dengan jumlah keberatan SPPT/SKP yang diterbitkan.
10.	Kolom 10	:	Diisi dengan jumlah terhutang dari keberatan SPPT/SKP yang diterbitkan.
11.	Kolom 11	:	Diisi dengan jumlah pengurangan SPPT/SKP yang diterbitkan.
12.	Kolom 12	:	Diisi dengan jumlah pajak terhutang dari pengurangan SPPT/SKP yang diterbitkan.
13.	Kolom 13	:	Diisi dengan jumlah akhir SPPT/SKP setelah perubahan (kolom 3 ditambah/dikurangi kolom 5, kolom 7, kolom 9 dan kolom 11).
14.	Kolom 14	:	Diisi dengan jumlah akhir pajak terhutang setelah perubahan (kolom 4 ditambah/dikurangi kolom 6, kolom 8, kolom 10 dan kolom 12).

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ..... DJP
KANTOR PELAYANAN PBB ........

LAPORAN TAHUNAN KETETAPAN PBB

TAHUN

................

DATI II/
SEKTOR

KETETAPAN
YANG DISESUAIKAN

PEMBETULAN
KETETAPAN

PEMBATALAN KETETAPAN

KEBERATAN

PENRURANGAN

KETETAPAN AKHIR

JUMLAH
SPPT/SKP

PAJAK
TERHUTANG

JUMLAH
SPPT/SKP

PAJAK
TERHUTANG

JUMLAH
SPPT/SKP

PAJAK
TERHUTANG

JUMLAH
SPPT/SKP

PAJAK
TERHUTANG

JUMLAH
SPPT/SKP

PAJAK
TERHUTANG

JUMLAH
SPPT/SKP

PAJAK
TERHUTANG

DATI II....

PEDESAAN

PERKOTAAN

PERKEBUNAN

PERHUTANAN

PERTAMBANGAN

Migas

Non Migas

SUB JUMLAH

DATI II....

PEDESAAN

PERKOTAAN

PERKEBUNAN

PERHUTANAN

PERTAMBANGAN

Migas

Non Migas

SUB JUMLAH

DATI II....
dst

SUB JUMLAH

JUMLAH

KPL KP PBB 6.9.91

....................................... 19 ...................
KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB .................

( .............................................)
NIP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PBB ........................................

BERITA ACARA PENYERAHAN SPPT DAN BUKU INDUK/DKHP PBB
TAHUN PAJAK 19 ...

No. : BA ................................

Pada hari ini ............................... tanggal .............................. tahun .............. kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.	Nama	:	.............................................................................
	N I P	:	.............................................................................
	Jabatan	:	Kepala Kantor Pelayanan PBB .................................
	yang bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pajak selanjutnya disebut sebagai pihak kesatu.
2.	Nama	:	.............................................................................
	N I P	:	.............................................................................
	Jabatan	:	Kepala Kantor Pelayanan PBB .................................
	yang bertindak untuk dan atas nama Bupati/Walikotamadya KDH Tk. II selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak kesatu telah menyerahkan kepada pihak kedua atau pihak kedua telah menerima dari pihak kesatu SPPT dan Buku Induk/DHPP PBB tahun pajak 19 ...... untuk :

-	Sektor	:
-	Desa/Kelurahan	:
-	Kecamatan	:
-	Kab/Kodya Dati II	:

Jumlah SPPT ................................. dengan jumlah PBB terhutang sebesar Rp. .................................................... (.................................................................................................................................................................................) untuk disampaikan kepada Wajib Pajak yang berhak dengan ketentuan bagi pihak kedua sebagai berikut :

1.	SPPT harus sampai kepada Wajib Pajak yang bersangkutan selambat-lambatnya tanggal .........................
2.	Tanda terima SPPT dari Wajib Pajak hendaknya diserahkan kepada pihak kesatu selambat-lambatnya tanggal .....................
3.	Dalam hal SPPT tidak dapat disampaikan kepada Wajib Pajak karena sebab-sebab tertentu pihak kedua wajib mengembalikan SPPT tersebut kepada pihak kesatu selambat-lambatnya tanggal ...........................................
4.	Wajib merahasiakan SPPT/DKPP kepada pihak lain yang tidak berhak, sesuai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas materai yang cukup untuk disimpan dan dipergunakan masing-masing oleh pihak kesatu (lembar asli) dan pihak kedua (lembar kedua).

Pihak kedua, yang menerima
Kepala ........................

.......................................
NIP.

Pihak kesatu, yang menyerahkan
Kepala Kantor Pelayanan PBB

.......................................
NIP.

Petunjuk Pengisisan KP.PBB.3.3. : Berita acara penyerahan SPPT dan buku induk /DHPP PBB.

-	Berita Acara ini dibuat pada saat penyerahan SPPT dan buku induk/DHPP dari Kepala Kantor Pelayanan PBB kepada Pemerintah Daerah.
-	Jumlah uang yang tertera pada berita acara merupakan jumlah pokok pajak terhutang sesuai dengan jumlah pokok pengenaan pada SPPT/DHPP yang diserahkan.
-	Berita acara penyerahan SPPT dan buku induk/DHPP ini dapat dibuat sekaligus (per Dati II) atau secara bertahap (per kecamatan/per desa) setiap kali Kepala Kantor Pelayanan PBB menyerahkan SPPT/DHPP.
-	Kolom-kolom pengisian selanjutnya cukup jelas.