NO.

T E R T U L I S       P A D A

NO.

S E H A R U S N Y A

1

2

3

4

1.

Lampiran I butir 1

Objek pajak yang berdasarkan data penilaian individual nilai jualnya per m2 untuk bumi lebih besar dari Rp. 3.100.000,- dan untuk bangunan lebih besar dari Rp. 1.200.000,-, maka nilai jual tersebut langsung dipergunakan untuk menghitung NJOP sebagai dasar pengenaan PBB.

1.

Lampiran I butir 1

Objek pajak yang berdasarkan data penilaian individual nilai jualnya per m2 untuk bumi lebih besar dari Rp. 3.200.000,- dan untuk bangnan lebih besar dari Rp. 1.365.000,-, maka nilai jual tersebut langsung dipergunakan untuk menghitung NJOP sebagai dasar pengenaan PBB.

2.

Lampiran III butir A.1.1.

2.

Lampiran III butir A.1.1.

1.

Tanah produktif adalah ....... ditambah dengan 100% (seratus persen) Standar Investasi Tanaman.

1.

Tanah ....... ditambah dengan 100% (seratus persen) Standar Investasi Tanaman sesuai dengan yang tercantum di dalam SK Dirjen Pajak.

3.

Lampiran III butir A.1.2.

3.

Lampiran III butir A.1.2.

b.

Tanah yang belum menghasilkan ..... ditambah dengan 50% (lima puluh persen) dari Standar Investasi Tanaman.

b.

Tanah yang ..... ditambah dengan 50% (lima puluh persen) dari Standar Investasi Tanaman sesuai dengan yang tercantum di dalam SK DJP.

4.

Lampiran III butir A.1.3.

4.

Lampiran III butir A.1.3.

Tanah tidak produktif adalah tanah yang tidak dapat ditanami, antara lain : tanah rawa, tanah cadas, tanah garapan, jurang dan tanah lainnya yang tidak dapat dimanfaatkan oleh perkebunan, nilai jual objek pajaknya ditentukan sama dengan kelas 50.

Tanah tidak produktif adalah tanah yang tidak dapat ditanami, antara lain : tanah rawa, tanah cadas, tanah garapan, jurang dan tanah lainnya yang tidak dapat dimanfaatkan oleh perkebunan, nilai jual objek pajaknya ditentukan kelas terendah di sekitarnya/ di sekelilingnya.

5.

Lampiran III butir 2.2.

5.

Lampiran III butir 2.2.

d.

Perhitungan Luas Kena Pajak (LKP) atas tanah / areal Hutan Non Blok Tebangan adalah (70% x luas areal SKHPH) - (Luas Areal yang digunakan pihak ketiga secara sah + Rencana Karya Tahunan atau RKT).

Perhitungan Luas Kena Pajak (LKP) atas tanah belum produktif areal Hutan Non Blok Tebangan pada butir a, b, c, adalah : 70% x (luas areal SK.HPH) - (Luas Areal yang digunakan pihak ketiga secara sah + Rencana Karya Tahunan + Tanah Tidak Produktif).

e.

Tanah Hutan lainnya yang hasilnya belum dikenakan IHH yaitu areal di luar Hak Pengusahaan Hutan, misalnya hutan adat, hutan marga, nilai jual obyek pajaknya ditentukan sama dengan kelas 50.

d.

Tanah Hutan lainnya yang hasilnya belum dikenakan IHH yaitu areal di luar Hak Pengusahaan Hutan, misalnya hutan adat, hutan marga, nilai jual obyek pajaknya ditentukan sama dengan kelas 50.

f.

Tanah Hutan Cadangan, yaitu areal hutan yang belum ditetapkan sebagai hutan tetap oleh Menteri Kehutanan, nilai jual objek pajaknya ditentukan sama dengan kelas 50.

f.

Tidak ada/dihapuskan.

6.

Lampiran III butir 2.3.

6.

Lampiran III butir 2.3.

Tanah tidak produktif adalah areal hutan yang tidak ada tegakannya seperti :

Tanah tidak produktif adalah areal hutan yang tidak ada tegakannya seperti :

a.

Hutan rawa;

a.

Rawa;

b.

Hutan payau;

b.

payau;

c.

Hutan yang digunakan pihak ketiga secara tidak sah;

c.

yang digunakan pihak ketiga secara tidak sah;

d.

Waduk/danau, dan lainnya.

d.

Waduk/danau, dan lainnya.

Nilai Jual Obyek Pajaknya ditentukan pada kelas 50.

Nilai Jual Obyek Pajaknya ditentukan.

7.

Lampiran III butir 3.1.b(1)

.................... "Tanah/perairan untuk penyelidikan umum dan untuk eksplorasi, NJOP-nya ditentukan sebagai berikut :

7.

Lampiran III butir 3.1.b(1)

.................... "Tanah/perairan untuk penyelidikan umum dan untuk eksplorasi, NJOP-nya ditentukan sebagai berikut :

-

Untuk daratan (on shore) sama dengan kelas 47

-

Untuk daratan (on shore) sama dengan kelas 47

-

Untuk perairan (off shore) sama dengan kelas 50.

-

Untuk perairan (off shore) sama dengan kelas 50.

8.

Lampiran III butir 3.1.b(4)

Untuk perairan yang dimanfaatkan untuk tujuan yang sama dengan angka (2) dan angka (3), nilai jual objek pajaknya ditentukan setinggi-tingginya pada kelas 46.

8.

Lampiran III butir 3.1.b(4)

Untuk perairan yang dimanfaatkan untuk tujuan yang sama dengan angka (2) dan angka (3), nilai jual objek pajaknya ditentukan serendah-rendahya pada kelas 46.

9.

Lampiran III butir 3.2.a.2.

Tanah belum produktif, meliputi :

9.

Lampiran III butir 3.2.a.2.

Tanah/perairan belum produktif, meliputi :

10.

Lampiran III butir 3.2.a.2. (4).

Tanah Cadangan Tambang, yaitu areal daratan di dalam Wilayah Kuasa Pertambangan yang telah selesai dieksprolasi dan sewaktu-waktu siap untuk ditambang, nilai jual objek pajaknya ditetapkan sama dengan kelas 46.

10.

Lampiran III butir 3.2.a.2. (4).

Tanah Cadangan Tambang, yaitu areal daratan di dalam Wilayah Kuasa Pertambangan yang telah selesai dieksprolasi dan sewaktu-waktu siap untuk ditambang, nilai jual objek pajaknya ditentukan berdasarkan nilai jual tanah di sekitarnya / sekelilingnya.

11.

Lampiran III butir 3.2.a.2 (5)

Tanah Non Producing Plug and Abandon, yaitu areal daratan di dalam Wilayah Kerja Pertambangan yang telah selesai dieksploitasi dan sementara ditinggalkan/ditutup, NJOP-nya ditentukan berdasarkan nilai jual tanah di sekitarnya / sekelilingnya.

11.

Tidak ada / dihapuskan.

12.

Lampiran III butir 3.2.a.2 (6)

Untuk perairan yang dimanfaatkan untuk tujuan yang sama dengan angka (1) sampai dengan angka (5), nilai jualnya ditentukan setinggi-tingginya kelas 45.

12.

Lampiran III butir 3.2.a.2 (5)

Untuk perairan yang dimanfaatkan untuk tujuan yang sama dengan angka (4) nilai jualnya ditentukan setinggi-tingginya kelas 46.

13.

Lampiran III butir 4.4.3.

Perairan laut, yaitu perairan laut tepi pantai dan lepas pantai yang mempunyai potensi untuk penangkapan dan pengembangan ikan, ..........

13.

Lampiran III butir 4.4.3.

(kalimat : penangkapan dan dihilangkan)

14.

Lampiran III butir 4.4.5 dan 4.4.6

Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan biaya investasi yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

14.

Lampiran III butir 4.4.5 dan 4.4.6

Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan NJOP tanah di sekitar/sekelilingnya ditambah dengan biaya investasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PBB ........................

Lampiran IV Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor

:

SE-40/PJ.6/1993

Tanggal

:

27 Juli 1993

I.

DATA SUBYEK

II.

DATA OBYEK

1.

Nama Perusahaan

:

1.

NOP

:

2.

Nama Wajib Pajak

:

2.

Jenis Tanaman

:

3.

Alamat Wajib Pajak

:

3.

Lokasi Obyek

:

Dati II    

:

4.

NPWP

:

4.

Luas HBU/areal yang dikuasai :

:

....................... Ha

NO.

PERUNTUKAN OBJEK

LUAS BUMI (M2)

BANGUNAN

LETAK OBYEK

JUMLAH UNIT

LUAS (M2)

1

2

3

4

5

6

1.

Tanah produktif :

a.

Tanah yang sudah ditanami komoditas perkebunan berumur panjang dan telah      menghasilkan.

b.

Tanah yang sudah ditanami komoditas perkebunan berumur pendek dan telah

menghasilkan.

Tanah belum produktif :

a.

Tanah yang tidak/belum ditanami.

b.

Tanah yang belum menghasilkan.

2.

Tanah tidak produktif.

3.

Tanah Emplasemen :

4.

Bangunan Emplasemen

a.

Pabrik/mesin

b.

Perkantoran

c.

Gudang

d.

Tangki

e.

Pipa

f.

Perumahan

g.

Sarana Olah Raga

h.

Bangunan Poliklinik/Bakesbun/

Puskesbun dll

i.

Bangunan Sosial

j.

Landasan pesawat udara

k.

Jalan khusus menuju lokasi Perkebunan

l.

Lain-lain

JUMLAH

-

Lembar kesatu dikembalikan ke Kantor Pelayanan PBB.

-

Lembar kedua untuk pertinggal sebagai arsip Wajib Pajak.

I.

DATA SUBYEK :

1.

Angka 1

:

Diisi dengan nama lengkap perusahaan.

2.

Angka 2

:

Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.

3.

Angka 3

:

Diisi dengan nama jalan, nomor kantor/ruangan dan nomor telepon.

Contoh : Jl. Jenderal Sudirman Nomo 105

              Gedung Land Mark, Lantai V ruang 215

              Telepon 5707000, Jakarta Selatan

4.

Angka 4

:

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

II.

DATA OBYEK :

1.

Angka 1

:

Nomor Obyek Pajak (diisi oleh Petugas PBB)

2.

Angka 2

:

Diisi dengan rincian jenis budidaya yang ditanam, Misal : Karet, Tebu, dll.

3.

Angka 3

:

Diisi dengan Wilayah Kuasa/Konsensi per wilayah Kabupaten/Kotamadya Dati II dan per Propinsi Daerah Tingkat I.

4.

Angka 4

Diisi luas areal sesuai dengan HGU

PERUNTUKAN OBYEK :

1.

Kolom 1

:

Cukup jelas.

2.

Kolom 2

:

Cukup jelas.

3.

Kolom 3

:

Angka 1.

Tanah profuktif :

a.

Diisi menurut luas jenis tanamannya.

b.

Diisi menurut luas jenis tanamannya.

Angka 2.

Tanah belum produktif :

a.

Diisi luas tanah yang dapat menghasilkan tetapi tidak/belum dimanfaatkan, seperti tanah cadangan, tanah bero dan tanah persiapan tanaman.

b.

Diisi luas tanah yang sudah ditanami tetapi belum menghasilkan, seperti tanah pembibitan/  peremajaan dan tanah yang sudah ditanami.

Angka 3.

Tanah tidak produktif :

Diisi luas tanah yang tidak dapat ditanami seperti tanah rawa, tanah cadas, tanah garapan, jurang dan tanah lainnya yang tidak dapat dimanfaatkan.

Angka 4.

Tanah emplasemen :

Diisi luas tanah yang diatasnya terdapat bangunan-bangunan dan pekarangan.

4.

Kolom 4 dan 5

Angka 4

Bangunan Emplasemen :

Diisi dengan jumlah unit bangunan dan jumlah luas dari jumlah unit bangunan tersebut.

5.

Kolom 6

Diisi dengan nama Kecamatan/Desa

Tempat dan Tanggal

:

Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengisian.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PBB ........................

Lampiran IV Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor

:

SE-40/PJ.6/1993

Tanggal

:

27 Juli 1993

I.

DATA SUBYEK

II.

DATA OBYEK

1.

Nama Perusahaan

:

1.

NOP

:

2.

Nama Wajib Pajak

:

2.

Jenis Tanaman

:

3.

Alamat Wajib Pajak

:

3.

Lokasi Obyek

:

-

Dati II    

:

-

Dati I    

:

4.

NPWP

:

4.

Luas HBU/areal yang dikuasai(Ha.)  :

:

....................... Ha

NO.

PERUNTUKAN OBJEK

LUAS BUMI (M2)

BANGUNAN

LETAK OBYEK

JUMLAH UNIT

LUAS (M2)

1

2

3

4

5

6

1.

Tanah produktif :

a.

Tanah hutan Blok Tebangan (RKT)

b.

Tanah hutan yang telah menghasilkan

     di luar NPH, HPHH, dan HPHTI

2.

Tanah belum produktif :

a.

Tanah hutan Non Blok Tebangan diluar

Rencana Karya Tahunan (RKT)

b.

Tanah hutan Non Blok Tebangan yang

dibudidayakan tanaman di luar RKT.

c.

Tanah hutan Non Blok Tebangan yang

ditanami tanaman Industri (HTI)

d.

Tanah hutan lainnya yang hasilnya belum dikenakan IHH

3.

Tanah tidak produktif.

4.

Log Porkis

5.

Tanah Emplasemen :

Bangunan Emplasemen :

a.

Pabrik/mesin

b.

Perkantoran

c.

Gudang

d.

Perumahan

e.

Sarana Olah Raga

f.

Bangunan Sosial

g.

Landasan pesawat udara

h.

Jalan khusus ke lokasi perhutanan

i.

Lain-lain

6.

Tanah yang dikecualikan

JUMLAH

-

Lembar kesatu dikembalikan ke Kantor Pelayanan PBB setempat.

-

Lembar kedua untuk pertinggal sebagai arsip Wajib Pajak.

I.

DATA SUBYEK :

1.

Angka 1

:

Diisi dengan nama lengkap perusahaan.

2.

Angka 2

:

Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.

3.

Angka 3

:

Diisi dengan nama jalan, nomor kantor/ruangan dan nomor telepon.

Contoh : Jl. Gatot Subroto Nomor 10, Patra Plaza

              Lantai II ruang 215, telp. 5736195

              Jakarta Selatan

4.

Angka 4

:

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

II.

DATA OBYEK :

1.

Angka 1

:

Nomor Obyek Pajak (diisi oleh Petugas PBB)

2.

Angka 2

:

Diisi status penguasaannya, misalnya HPH, HPHTI, HPHH, Hutan Adat, Hutan Marga, dll.

3.

Angka 3

:

Diisi dengan Wilayah Kuasa/Konsensi per wilayah Kabupaten/Kotamadya Dati II dan per Propinsi Daerah Tingkat I.

4.

Angka 4

Diisi luas areal sesuai dengan luas yang tercantum dalam Keputusan Hak Pengusahaan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

PERUNTUKAN OBYEK :

1.

Kolom 1

:

Cukup jelas.

2.

Kolom 2

:

Cukup jelas.

3.

Kolom 3

:

Angka 1.

Tanah profuktif :

a.

Diisi luas areal dari Rencana Karya Tahunan untuk melaksanakan penebangan kayu pada tahun yang berangkutan.

b.

Diisi luas areal hutan yang telah menghasilkan di luar pengusahaan berdasarkan HPH, HPHH, dan HPHTI (misal : Hutan Adat/Hutan Marga)

Angka 2.

Tanah belum produktif :

a.

Diisi luas areal hutan diluar areal Rencana Karya Tahunan yang telah direncanakan blok-blok tebangan selama masa jangka waktu Hak Pengusahaan Hutan ditetapkan.

b.

Diisi luas areal hutan Non Blok Tebangan yang dibudidayakan dengan tanaman seperti sonokeling, jati, kayu manis, dan sejenisnya.

c.

Diisi luas areal hutan Non Blok Tebangan yang ditanami dengan tanaman industri (HTI).

d.

Diisi dengan areal hutan yang tidak/belum ditetapkan Hak Pengusahaan Hutan, misal : Hutan Adat/Hutan Marga.

Angka 3.

Tanah tidak produktif :

Diisi luas areal hutan yang tidak ada tegakannya, seperti areal : rawa, payau, yang digunakan pihak III secara tidak sah, waduk/danau dan lainnya.

Angka 4.

Log Ponds :

Diisi luas areal tempat penimbunan kayu di perairan untuk menunggu pengangkutan lebih lanjut.

Angka 5.

Tanah Emplasemen :

Diisi luas tanah yang diatasnya terdapat Bangunan-bangunan/pekarangan (tidak perlu dirinci per-unit)

4.

Kolom 4 dan 5

Angka 5.

Bangunan Emplasemen :

Diisi dengan jumlah unit bangunan dan jumlah luas dari unit bangunan tersebut.

Angka 6.

Diisi dengan luas tanah yang dikuasai oleh pihak ke III secara sah dari Menteri Kehutanan c/q Dirjen INTAG (Investarisasi dan Tata Guna Hutan) atau Kanwil Kehutanan/Dinas Kehutanan, misalnya transmigrasi, pihak perkebunan, dsb.

Tempat dan Tanggal

:

Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengisian.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PBB ........................

Lampiran IV Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor

:

SE-40/PJ.6/1993

Tanggal

:

27 Juli 1993

I.

DATA SUBYEK

II.

DATA OBYEK

1.

Nama Perusahaan

:

1.

NOP

:

2.

Nama Wajib Pajak

:

2.

Jenis Tanaman

:

3.

Alamat Wajib Pajak

:

3.

Lokasi Obyek

:

-

Dati II    

:

-

Dati I    

:

4.

NPWP

:

4.

Luas HBU/areal yang dikuasai(Ha.)  :

:

....................... Ha

NO.

PERUNTUKAN OBJEK

LUAS BUMI (M2)

BANGUNAN

LETAK OBYEK

JUMLAH UNIT

LUAS (M2)

1

2

3

4

5

6

1.

Tanah produktif :

a.

Tanah hutan Blok Tebangan (RKT)

b.

Tanah hutan yang telah menghasilkan di luar NPH, HPHH, dan HPHTI

2.

Tanah belum produktif :

a.

Tanah hutan Non Blok Tebangan diluar

Rencana Karya Tahunan (RKT)

b.

Tanah hutan Non Blok Tebangan yang

dibudidayakan tanaman di luar RKT.

c.

Tanah hutan Non Blok Tebangan yang

ditanami tanaman Industri (HTI)

d.

Tanah hutan lainnya yang hasilnya belum dikenakan IHH

3.

Tanah tidak produktif.

4.

Log Porkis

5.

Tanah Emplasemen :

Bangunan Emplasemen :

a.

Pabrik/mesin

b.

Perkantoran

c.

Gudang

d.

Perumahan

e.

Sarana Olah Raga

f.

Bangunan Sosial

g.

Landasan pesawat udara

h.

Jalan khusus ke lokasi perhutanan

i.

Lain-lain

6.

Tanah yang dikecualikan

JUMLAH

-

Lembar kesatu dikembalikan ke Kantor Pelayanan PBB setempat.

-

Lembar kedua untuk pertinggal sebagai arsip Wajib Pajak.

I.

DATA SUBYEK :

1.

Angka 1

:

Diisi dengan nama lengkap perusahaan.

2.

Angka 2

:

Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.

3.

Angka 3

:

Diisi dengan nama jalan, nomor kantor/ruangan dan nomor telepon.

Contoh : Jl. Gatot Subroto Nomor 10, Patra Plaza

              Lantai II ruang 215, telp. 5736195

              Jakarta Selatan

4.

Angka 4

:

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

II.

DATA OBYEK :

1.

Angka 1

:

Nomor Obyek Pajak (diisi oleh Petugas PBB)

2.

Angka 2

:

Diisi status penguasaannya, misalnya HPH, HPHTI, HPHH, Hutan Adat, Hutan Marga, dll.

3.

Angka 3

:

Diisi dengan Wilayah Kuasa/Konsensi per wilayah Kabupaten/Kotamadya Dati II dan per Propinsi Daerah Tingkat I.

4.

Angka 4

Diisi luas areal sesuai dengan luas yang tercantum dalam Keputusan Hak Pengusahaan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

PERUNTUKAN OBYEK :

1.

Kolom 1

:

Cukup jelas.

2.

Kolom 2

:

Cukup jelas.

3.

Kolom 3

:

Angka 1.

Tanah profuktif :

a.

Diisi luas areal dari Rencana Karya Tahunan untuk melaksanakan penebangan kayu pada tahun yang berangkutan.

b.

Diisi luas areal hutan yang telah menghasilkan di luar pengusahaan berdasarkan HPH, HPHH, dan HPHTI (misal : Hutan Adat/Hutan Marga)

Angka 2.

Tanah belum produktif :

a.

Diisi luas areal hutan diluar areal Rencana Karya Tahunan yang telah direncanakan blok-blok tebangan selama masa jangka waktu Hak Pengusahaan Hutan ditetapkan.

b.

Diisi luas areal hutan Non Blok Tebangan yang dibudidayakan dengan tanaman seperti sonokeling, jati, kayu manis, dan sejenisnya.

c.

Diisi luas areal hutan Non Blok Tebangan yang ditanami dengan tanaman industri (HTI).

d.

Diisi dengan areal hutan yang tidak/belum ditetapkan Hak Pengusahaan Hutan, misal : Hutan Adat/Hutan Marga.

Angka 3.

Tanah tidak produktif :

Diisi luas areal hutan yang tidak ada tegakannya, seperti areal : rawa, payau, yang digunakan pihak III secara tidak sah, waduk/danau dan lainnya.

Angka 4.

Log Ponds :

Diisi luas areal tempat penimbunan kayu di perairan untuk menunggu pengangkutan lebih lanjut.

Angka 5.

Tanah Emplasemen :

Diisi luas tanah yang diatasnya terdapat Bangunan-bangunan/pekarangan (tidak perlu dirinci per-unit)

4.

Kolom 4 dan 5

Angka 5.

Bangunan Emplasemen :

Diisi dengan jumlah unit bangunan dan jumlah luas dari unit bangunan tersebut.

Angka 6.

Diisi dengan luas tanah yang dikuasai oleh pihak ke III secara sah dari Menteri Kehutanan c/q Dirjen INTAG (Investarisasi dan Tata Guna Hutan) atau Kanwil Kehutanan/Dinas Kehutanan, misalnya transmigrasi, pihak perkebunan, dsb.

Tempat dan Tanggal

:

Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengisian.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PBB ........................

Lampiran IV Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor

:

SE-40/PJ.6/1993

Tanggal

:

27 Juli 1993

I.

DATA SUBYEK

II.

DATA OBYEK

1.

Nama Perusahaan

:

1.

NOP

:

2.

Kontraktor (PSC/KK)

:

2.

Jenis Tambang

:

3.

Operator

:

3.

Wilayab Kuasa Pertambangan

:

4.

Wajib Pajak

:

4.

Lokasi Obyek

:

-

Dati II

:

5.

Alamat

:

-

Propinsi

:

6.

NPWP

:

5.

Luas W.K.P.

NO

PERUNTUKAN OBJEK

LETAK OBJEK

BUMI

BANGUNAN

Luas Daratan (ON SHORE) M2

Luas Perairan (OFF SHORE) M2

Jumlah Unit

LUAS M2

1

2

3

4

5

6

7

1.

TANAH KOSONG

2.

TANAH PENYELIDIKAN / EKSPLORASI :

a.

General Survey

b.

Eksplorasi

3.

TANAH PENGAMANAN

a.

Pabrik

b.

Silo

c.

Kilang

d.

Tangki

e.

Pipa

f.

dan lain-lain

4.

TANAH/BANGUNAN PENAMBANGAN

a.

Producing

b.

Non Producing Open

c.

Non Producing Plug & ABD

5.

TANAH DAN/ATAU BANGUNAN EMPLASEMENT :

a.

Perkantoran

b.

Pabrik

c.

Mesin

d.

Silo

e.

Kilang

f.

Tangki

g.

Pipa

h.

Gudang

i.

Rumah

j.

Rekreasi/Olahraga

k.

Landasan Pesawat Udara

l.

Jalan Khusus menuju sumur/dalam kompleks

m

Lain-lain

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) didasarkan pada rata-rata Nilai Jual Pengganti

(Hasil Bruto x 10, Kep. MENKEU No. 174/KMK.04/1993)

a.

Produksi dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan :

-

Minyak

:

Barrel

-

Gas 

:

Mscf

b.

Harga Satuan

:

Rp. .....................,- Barrel/Mscf

.............., ...................,
....................................

(....................................)

-

Lembar kesatu dikembalikan ke Kantor Pelayanan PBB setempat.

-

Lembar kedua untuk pertinggal sebagai arsip Wajib Pajak.

I.

DATA SUBYEK :

1.

Angka 1

:

Diisi dengan nama lengkap perusahaan.

2.

Angka 2

:

Diisi nama kontraktor sesuai yang tercantum di dalam kontrak perjanjian.

3.

Angka 3

:

Diisi nama perusahaan yang melaksanakan penambangan

4.

Angka 4

:

Diisi nama Wajib Pajak dengan jelas dan lengkap

5.

Angka 5

:

Diisi dengan nama jalan, nomor kantor serta nomor telepon

Contoh : Jl. Jenderal Sudirman No, 135,

              Gedung Landmark, Lantai V ruang no.215, Telp. 57070000,

              Jakarta Selatan

6.

Angka 6

:

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

II.

DATA OBYEK :

1.

Angka 1

:

Nomor Obyek Pajak (diisi oleh Petugas PBB)

2.

Angka 2

:

Diisi jenis tambang yang diusahakan.

3.

Angka 3

:

Diisi nama wilayah penambangan : contohnya : wilayah penambangan di daerah Kepulauan Natuna di dalam kontrak disebut Natuna Block, Dati II diisi Kepulauan Natuna.

4.

Angka 4

Cukup jelas.

5.

Angka 5

:

Diisi luas Wilayah kuasa pertambangan.

PERUNTUKAN OBYEK :

1.

Kolom 1

:

Cukup jelas.

2.

Kolom 2

:

Cukup jelas.

3.

Kolom 3

:

Diisi nama tempat dimana objek pajak itu berada, misalnya Natuna Darat, Sungai Kembang dll.

4.

Kolom 4 dan 5

Angka 1.

Tanah Kosong :

Diisi dengan semua luas areal di luar Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang dikuasai oleh Wajib Pajak.

Angka 2.

Tanah Penyelidikan / Eksplorasi :

a.

General Survey.

Diisi dengan semua luas areal yang sudah/sedang diselidiki (seismc) secara geologi umum atau geofisika dengan maksud untuk memperoleh peta geologi umum, untuk mengetahui tanda-tanda ada bahan galian di Wilayah Kerja Pertambangan tersebut.

b.

Eksplorasi

Diisi dengan luas bagian areal yang sudah dilakukan general survey dalam rangka menetapkan lebih rinci/teliti tentang adanya bahan galian minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP).

Angka 3.

Tanah Pengamanan :

Diisi dengan luas areal on shore yang dipergunakan untuk pengamanan fasilitas.

Angka 4.

Tanah Penambangan :

a.

Producing
Diisi dengan luas areal yang sedang dilaksankaan kegiatan penambangan/eksplorasi.

b.

Non Producing Open

Diisi dengan luas areal yang sudah selesai dieksplorasi dan sewaktu-waktu siap untuk ditambang.

c.

Non Producing Plug dan ABD

Diisi dengan luas areal yang sudah selesai dieksplorasi dan untuk sementara ditutup atau ditinggalkan.

5.

Kolom 6 dan 7  :

Angka 4.

Bangunan Penambangan :

a.

Producing

b.

Non Producing Open

c.

Non Producing Plug dan ABD

Diisi dengan jumlah unit bangunan dan jumlah luas dari unit bangunan tersebut.

Dari huruf a sampai dengan c, diisi dengan jumlah unit bangunan dan jumlah luas dari jumlah unit bangunan tersebut.

Angka 5.

Bangunan Emplasemen :

Diisi dengan jumlah unit bangunan dan jumlah luas dari unit bangunan tersebut.

6.

Kolom 8

Diisi penjelasan mengenai tanah/bangunan yang diperuntukkan secara khusus, seperti : penggunaan  areal untuk EMKL Pertamina dan sebagainya.

III.

HASIL PRODUKSI :

Huruf  a 

:

Diisi jumlah hasil produksi kotor dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan.

Huruf  b 

:

Diisi besarnya satuan harga yang ditetapkan dengan Surat Edaran Dirjen Pajak.

Tempat dan Tanggal

:

Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengisian.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PBB ........................

Lampiran IV Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor

:

SE-40/PJ.6/1993

Tanggal

:

27 Juli 1993

I.

DATA SUBYEK

II.

DATA OBYEK

1.

Nama Perusahaan

:

1.

NOP

:

2.

Kontraktor (PSC/KK)

:

2.

Jenis Tambang

:

3.

Operator

:

3.

Wilayab Kuasa Pertambangan

:

4.

Wajib Pajak

:

4.

Lokasi Obyek

:

-

Dati II

:

5.

Alamat

:

-

Propinsi

:

6.

NPWP

:

5.

Luas Areal

NO

PERUNTUKAN OBJEK

LETAK OBJEK

BUMI

BANGUNAN

Luas Daratan (ON SHORE) M2

Luas Perairan (OFF SHORE) M2

Jumlah Unit

LUAS M2

1

2

3

4

5

6

7

1.

TANAH KOSONG

2.

TANAH PENYELIDIKAN UMUM :

Tahun ke ...........................

3.

TANAH EKPLORASI :

Tahun ke ...........................

4.

PERSIAPAN FASILITAS EKSPLOITASI (KONSTRUKSI)

Tahun ke ...........................

5.

TANAH PENGAMANAN

a.

Pabrik

b.

Silo

c.

Kilang

d.

Tangki

e.

Pipa

f.

dan lain-lain

6.

TANAH/BANGUNAN PENAMBANGAN PRODUKSI

TANAH DAN/ATAU BANGUNAN EMPLASEMENT :

a.

Perkantoran

b.

Pabrik

c.

Mesin

d.

Silo

e.

Kilang

f.

Tangki

g.

Pipa

h.

Gudang

i.

Rumah

j.

Rekreasi/Olahraga

k.

Landasan Pesawat Udara

l.

Jalan Khusus menuju sumur/dalam kompleks

m

Lain-lain

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) didasarkan pada rata-rata Nilai Jual Pengganti

(Hasil Bruto x 10, Kep. MENKEU No. 174/KMK.04/1993)

a.

Produksi dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan :

b.

Harga Satuan : Rp. .....................,- Barrel/Mscf

.............., ...................,
....................................

(....................................)