Lampiran 1
Lampiran SE Nomor	:	SE-05/PJ.45/1994	(109)

PETUNJUK PEMBUATAN URAIAN BANDING

UNTUK PAJAK PENGHASILAN

Isi uraian banding dibagi dalam 5 materi pokok yaitu :

I.	Pemenuhan ketentuan formal
II.	Uraian mengenai ketetapan pajak semula, keberatan wajib pajak, dan keputusan atas keberatan yang bersangkutan.
III.	Uraian mengenai permohonan banding Wajib Pajak
IV.	Tanggapan atas permohonan banding wajib pajak yang terdiri atas kesimpulan atas persyaratan formal. Tanggal dan nomor ketetapan semula, alasan keputusan dan tanggapan atas permohonan banding wajib pajak.
V.	Kesimpulan dan usul.
I.	Pemenuhan ketentuan formal
	Hal-hal yang diuraikan dalam Bab ini antara lain adalah :
	1.	Nomor dan tanggal penerbitan dan nomor surat keputusan atas keberatan wajib pajak atas SPB/SKP/SKKPP/SKPT sebutkan jenis ketetapan, jenis pajak. Tahun pajak, nomor ketetapan pajak, dan tanggal penerbitan.
	2.	Nomor dan tanggal surat permohonan banding wajib pajak, serta tanggal surat permohonan diterima oleh MPP
	3.	Kelengkapan permohonan banding antara lain fotokopi keputusan atas keberatan.
	4.	Kesimpulan tentang pemenuhan ketentuan formal permohonan banding, apakah memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983. sehingga dapat atau tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
	Apabila permohonan banding ternyata tidak memenuhi ketentuan formal, agar dilampirkan copy dari bukti-bukti yang memuat tanggal-tanggal kronologis yang menunjukkan bahwa permohonan banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983.

II.

Uraian mengenai ketetapan pajak semula keberatan wajib pajak dan keputusan atas keberatan yang bersangkutan

Hal-hal yang diuraikan dalam Bab ini antara lain adalah :

a.

Mengenai Ketetapan pajak

1.

Uraian mengenai jenis ketetapan (SPb/SKP/SKPT/SXXPP), jenis pajak, tahun pajak, nomor ketetapan pajak, tanggal penerbitan, dan dasar penerbitan (pemeriksaan buku, penelitian, verifikasi kantor, atau verifikasi lapangan) ketetapan pajak yang dipersengketakan.

2.

Perincian penghitungan pajak dalam ketetapan pajak:

a.

Untuk ketetapan pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan:

Uraian meliputi antara lain :

a.	Penghasilan kena pajak sesuai SPT:
b.	Jumlah koreksi fiskal positif:
c.	Jumlah koreksi fiskal negatif:
d.	Penghasilan kena pajak setelah koreksi:
e.	Kredit pajak:
h.	PPH kurang/lebih dibayar:
i.	Sanksi administrasi:
j.	PPh yang masih harus dibayar:

b.

Untuk ketetapan pajak yang penghitungannya mempergunakan Norma penghitungan :

Uraian meliputi antara lain :

a.	Sebab-sebab digunakannya norma penghitungan dalam penetapan
b.	Diisi jenis usaha WP dan KLU serta besarnya prosentse norma sesuai; keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang penggunaan norma penghitungan tahun pajak yang bersangkutan.
c.	Omset yang dipergunakan sebagai dasar norma penghitungan;
d.	Penghasilan kena pajak (PKP);
e.	Pembulatan;
f.	PPH terhutang;
g.	Kredit pajak;
h.	PPH kurang / lebih dibayar;
i.	Sanksi administrasi;
J.	PPh yang masih harus/ lebih dibayar;

c.

Untuk ketetapan pajak bagi pemotong/pemungut pajak (PPh pasal 21 dan 23/26) atau pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.

Urain meliputi antara lain :

a.	Penghasilan bruto menurut Wajib Pajak;
b.	Jumlah koreksi positif penghasilan yang merupakan obyek PPh Pasal 21/23/26;
c.	Jumlah koreksi negatif penghasilan yang bukan merupakan obyek PPh pasal 21/23/26;
d.	Penghasilan bruto setelah koreksi;
e.	Pajak penghasilan terhutang setelah koreksi;
f.	Kredit Pajak;
g.	Pajak Penghasilan kurang/lebih dibayar;
i.	Sanksi administrasi;
j.	Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar;

b.

Mengenai keberatan Wajib Pajak

Uraian meliputi antara lain:

1.

Nomor dan tanggal surat keberatan, serta nomor dan tanggal agenda penerimaan surat keberatan di kantor pelayanan pajak.

2.

Nomor, tanggal, dan isi surat keputusan atas keberatan.

Isi surat keputusan atas keberatan dapat berupa :

2.1	Mengabulkan seluruh keberatan Wajib Pajak;
2.2	Mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak;
2.3	Menolak keberatan Wajib Pajak dan mempertahankan ketetapan pajak semula;
2.4	Menolak keberatan Wajib Pajak dan menambah ketetapan pajak semula;

Sebutkan jenis ketetapan (SPb/SKP/SXPT/SKKPP), jenis pajak, tahun pajak, nomor ketetapan pajak, dan tanggal penerbitan ketetapan pajak yang dipertahankan atau ditinjau kembali, serta perincian penghitungan pajak menurut surat keputusan atas keberatan seperti contoh berikut:

Uraian	Penghasilan Kena Pajak	Pokok Pajak Terutama	Kredit Pajak	Sanksi administrasi	Jumlah PPh yang Kurang (lebih) dibayar
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Semula Ditambah *) Dikurangi
Menjadi
*) Coret yang tidak perlu

III.	Uraian mengenai permohonan banding Wajib Pajak
	Dalam Bab ini diuraikan secara rinci alasan-alasan, data dan bukti-bukti yang dikemukakan Wajib Pajak sesuai dengan surat permohonan banding yang bersangkutan
IV	Tanggapan atas permohonan banding
	Dalam Bab ini antara lain diuraikan mengenai tanggapan Direktur Jenderal Pajak terhadap alasan-alasan, data, atau bukti-bukti baik yang lama maupun yang baru yang dikemukakan wajib pajak dalam permohonan banding yang diuraikan satu persatu sesuai yang dikemukakan pemohon dalam permohonan bandingnya.dalam hal ketentuan formal tidak dipenuhi, maka tanggapan atas alasan-alasan permohonan banding tetap harus dibuat.
	Dalam membuat tanggapan hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
	1.		Setiap hal yang disanggah oleh pemohon banding dalam permohonan bandingnya supaya ditanggapi, baik tanggapan itu mengakui kebenaran sanggahan pemohon banding maupun tanggapan itu menolak (tidak mengakui kebenaran) sanggahan pemohon banding. Tanggapan agar dibuat satu persatu, dengan urutan yang sama dan secara langsung serta kategoris mengenai hal-hal yang dikemukakan oleh pemohon banding dalam surat permohonan bandingnya tanggapan itu. Harus mengenai semua hal yang menyangkut perkara. Pendapat mengenai semua fakta yang dikemukakan pemohon banding dinyatakan secara tegas, ringkas, tetapi jelas.
	2.		a.	Pihak yang menyatakan sesuatu, apabila disangkal oleh pihak lainnya harus membuktikan kebenaran pernyataannya, kecuali apabila menurut penalaran yang sehat pihak lainnya itu lebih mudah membuktikan ketidak benaran dari pernyataan lawannya.
			b.	Walaupun demikian, di dalam sistem perpajakan yang berlaku sekarang ini, apabila pemohon tidak memenuhi kewajiban-kewajiban formalnya sedemikian rupa sehingga pihak Direktorat Jenderal Pajak terpaksa menghitung besarnya hutang pajak berdasarkan informasi yang minim atau tanpa informasi sama sekali, maka yang berkewajiban untuk membuktikan sebaliknya adalah pemohon.
			c.	Pernyataan-pernyataan mengenai suatu fakta, apabila tidak dibantah oleh pihak lainnya akan dianggap benar oleh majelis.
			d.	Pernyataan-pernyataan mengenai masalah hukum, Majelis akan menentukan pendirinya sendiri (independen), bahkan walaupun tidak terdapat perbedaan pendapat antara Direktorat Jenderal Pajak dengan pemohon. Hal tersebut sesuai dengan prinsip yang dianut Majelis bahwa ia menafsirkan bunyi undang-undang menurut keyakinannya sendiri.
			e.	Baik pemohon maupun Direktorat Jenderal Pajak dapat mengemukakan alasan-alasan ataupun fakta-fakta baru yang tidak dikemukakan pada tingkat keberatan. Apakah Majelis akan menolak atau menerima alasan atau kebenaran fakta tersebut.
			f.	Majelis berpegang pada azas material. Oleh karena itu penggunaan istilah tertentu tidak akan berpengaruh, dan juga tidak adanya NPWP tidak menghilangkan kewajiban pemohon untuk memenuhi kewajiban yang diwajibkan undang-undang
			g.	Penolakan atas pembukuan harus berazaskan alasan yang kuat dan mendasar.
				Apabila Direktorat Jenderal Pajak menetapkan bahwa pembukuan permohonan banding tidak lengkap, majelis menghendakai agar dalam uraian banding disebutkan buku apa saja yang sewajarnya dibuat oleh pemohon dan hendaknya disebut secara tegas pula buku apa yang tidak dibuat oleh pemohon, tetapi apabila dari bukti-bukti lain dapat diketahui/dihitung besarnya sesuatu fakta yang dikehendaki dan itu bukan/tidak dapat dipakai oleh pemohon untuk mengecilkan pajak yang terutang, maka majelis akan menganggap permohonan menyelenggarakan pembukuan sesuai pasal 28 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983. Apabila Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa angka-angka dalam pembukuan pemohon banding adalah tidak benar, majelis juga menghendaki agar Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bukti bahwa pernyataan itu berdasarkan pengujian materi atas pembukuan pemohon. Apabila Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa pemohon tidak bersedia memperlihatkan/menyerahkan pembukuan untuk diperiksa. Majelis menghendaki agar pernyataan tersebut didukung dengan bukti-bukti buku apa saja yang sewajarya ada pada pemohon tetapi oleh pemohon tidak diserahkan kepada pemeriksa. Walaupun demikian, Majelis akan menolak pembukuan pemohon apabila :
				-	Laba kotor ternyata sangat rendah menurut ukuran yang obyektif, tanpa ada hal-hal yang dapat menjelaskan mengapa terjadi demikian;
				-	Dalam pembukuan terdapat kesalahan-kesalahan yang menyolok (misalnya saldo kas terdapat negatif) atau terdapat banyak kesalahan dalam sistemnya;
				-	Berdasar perbandingan kekayaan terdapat tambahan kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya;
				-	Dalam pembukuan ternyata ada jumlah uang yang tersedia/dipakai untuk keperluan pribadi pemilik (prive), namun tidak ada keterangan yang memadai (khusus untuk wajib pajak perseorangan).
				Penetapan yang menyimpang dari SPT/tidak mengakui kebenaran data yang disampaikan dalam SPT, harus didasari oleh alasan yang kuat, misalnya karena tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan buku/pemeriksaan setempat atau sekurang-kurangnya berdasarkan keterangan lain. Majelis tidak membenarkan cara menaksir peredaraan (omzet) dengan cara menyetahunkan peredaran dalam suatu hari. Majelis menghendaki untuk menggunakan data rata-rata dalam beberapa kali pengecekan peredaran (omzet), walaupun demikian, hitungan berdasarkan taksiran-taksiran Direktorat Jenderal Pajak akan dibenarkan oleh majelis bila pemohon ternyata tidak mengajukan jumlah yang lebih berdasar, apabila pemohon justru mengajukan “jalan tengah” atau sekedar “menawar”. Pada dasarnya majelis akan menerima hitungan pemohon banding apabila hitungan Direktorat Jenderal Pajak tidak nyata-nyata lebih benar.
V.	KESIMPULAN DAN USUL
	Dalam Bab ini antara lain diuraikan :
	A.		Kesimpulan :
			Kesimpulan dapat berupa:
			1.	Surat permohonan banding memenuhi/tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 6 tahun 1983. kemukakan sebab-sebabnya.
			2.	Alasan –alasan yang dikemukakan oleh pemohon banding benar/sebagian tidak benar/tidak benar. Kemukakan sebab-sebabnya.
			3.	Data /bukti yang dikemukakan pemohon banding seluruhnya benar/sebagian tidak benar/tidak benar.kemukakan sebab-sebabnya.
			4.	Penghitungan pajak oleh pemohon banding seluruhnya benar/sebagian tidak benar/seluruhnya tidak benar. Kemukakan sebab-sebabnya.
	B.		Usul:
			1.	Usul agar MPP tidak mempertimbangkan dan atau tidak menerima permohonan banding, dalam hal:
				a.	Surat permohonan banding tidak memenuhi ketentuan formal;atau
				b.	Surat permohonan banding tidak memenuhi ketentuan formal,dan alasan-alasan data/bukti, serta penghitungan pajak yang dikemukakan Wajib Pajak tidak benar/sebagian tidak benar*);
			2.	Usul agar Majelis Pertimbangan Pajak tidak mempertimbangkan permohonan banding wajib pajak atau menolak dan mempertahankan keputusan atas keberatan. Yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, apabila surat keputusan keberatan Direktur Jenderal Pajak diterbitkan berdasarkan permohonan, keberatan wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal.
			3.	Usul agar MPP menolak permohonan banding dan tetap mempertahankan keputusan atas keberatan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak dalam hal: Surat permohonan banding memenuhi ketentuan formal, tetapi alasan-alasan, dan atau data/bukti yang dikemukakan Wajib Pajak tidak benar, dan atau perhitungan pajak oleh Wajib Pajak tidak benar.
			4.	Usul agar mempertimbangkan permohonan banding dan mengusulkan penghitungan pajak yang baru dalm hal: Surat permohonan banding memenuhi ketentuan formal, alasan-alasan, dan atau data/bukti yang dikemukakan Wajib Pajak benar/sebagian benar*) dan atau penghitungan pajak oleh Wajib Pajak benar/sebagian benar*).
		Catatan :
		Uraian banding yang dikirim ke Majelis Pertimbangan Pajak tidak boleh dalam bentuk formulir yang diisi tetapi merupakan suatu uraian banding yang utuh.
		(contoh surat uraian banding dapat dilihat dalam lampiran 2)
*) pilih yang sesuai

JPP-SE/JUK-PEO/JOR

LAMPIRAN 2

		Kepada Yth :
1 (satu) set	Sdr.	Sekretaris Majelis
Uraian/pemandangan atas permohonan		Pertimbangan Pajak
banding terhadap surat Keputusan Direk		Jl.Cut Mutia No.7
tur Jenderal Pajak Nomor : KEP-….………..		di
tanggal ……………………………...			Jakarta - 10330
Tentang keberatan atas SKP/SKPT/SKKPP/SPB

SURAT URAIAN

Berkenaan dengan surat permohonan banding dari…………………………………………… Nomor :……………………………………… Pokok surat dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut :

I.	KETENTUAN FORMAL
	1.	Bahasa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-…………………… diterbitkan tanggal …………………………… tentang keberatan atas SKP/SKPT/SKKPP/SPb Pajak Penghasilan perseorangan/Badan/Pasal 21/Pasal 23/26 tahun pajak ………… Nomor Kohir :…………………… Tanggal……………………
	2.	Bahwa Surat Permohonan Banding Wajib Pajak Nomor :……………………tanggal………………………diterima oleh Majelis Pertimbangan Pajak tanggal………………………………..No. Agenda……………………..
	3.	Bahwa surat permohonan banding Wajib Pajak sudah/belum dilampiri Surat Keputusan Keberatan.
	4.	Dengan demikian permohonan banding Wajib Pajak memenuhi/tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) UU No.6 Tahun 1983. Sehingga dapat/tidak dapat dipertimbangakan lebih lanjut.
II	KETETAPAN SEMULA
	1.	SKP/SKPT/SKKPP/SPb Pajak Penghasilan Perseorangan/Badan/Pasal21/Pasal 23/26 tahun pajak …………………. No. Kohir : …………………………. tanggal ……………………… diterbitkan berdasarkan ………………………………… Nomor : ……………………………… Tanggal ……………………… Dengan perhitungan sebagai berikut :
		Untuk ketetapan pajak wajib pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan
		a.	Penghasilan kena pajak cfm SPT		Rp. ……………………………
		b.	Koreksi positif :
			-
			-
			-
		c.	Koreksi negatif :
			-
			-
			-
		d.	Penghasilan kena pajak setelah koreksi		Rp. ……………………………
			(dipindahkan)
			Pindahan………………….
		d.	Penghasilan kena pajak setelah koreksi		Rp. ……………………………
		e.	Dibulatkan		Rp. ……………………………
		f.	PPh terhutang		Rp. ……………………………
		g.	Kredit pajak		Rp. ……………………………
		h.	Pajak kurang dibayar		Rp. ……………………………
		j.	PPh yang masih harus dibayar		Rp. ……………………………
	-	Untuk ketetapan pajak wajib pajak Badan yang dihitung berdasarkan Norma Penghitungan
		(LIHAT LAMPIRAN 2.1)
	-	Untuk ketetetapan pajak wajib pajak Perseorangan yang dihitung bedasarkan pembukuan
		(LIHAT LAMPIRAN 2.2)
	-	Untuk ketetapan pajak wajib pajak perseorangan yang dihitung
		berdasarkan Norma Penghitungan
		(LIHAT LAMPIRAN 2.3)
	-	Untuk ketetapan pajak PPh Pasal 21
		(LIHAT LAMPIRAN 2.4)
	-	Untuk ketetapan pajak PPh Pasal 23/26
		(LIHAT LAMPIRAN 2.5)
	2.	Atas Surat ketetapan Pajak tersebut Wajib Pajak mengajukan keberatan dengan suratnya Nomor : …………………… tanggal ………………………. yang diterima kantor pelayanan pajak ……………………… pada tanggal ……………………… dengan agenda nomor ………………………………
	3.	Atas surat keberatan wajib pajak telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-…………………. Tanggal …………………………. yang isinya :
		3.1		Menolak/menerima sebagian keberatan Wajib Pajak :
		3.2		Mempertahankan/meninjau kembali SKP/SKPT/SKKPP/SPb PPh perseorangan/badan/pasal 21/pasal 23/26 tahun pajak …………………………… Nomor Kohir :……………………… tanggal …………………… dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Penghasilan Kena Pajak/Bruto Rp.	PPh terhutang /Pokok Pajak Rp.	Kredit Pajak Rp.	Sanksi administrasi Rp.	Jumlah yang masih harus dibayar Rp.
Semula Dikurang/ ditambah
Menjadi
*) Coret yang tidak perlu

-2-

III.	ALASAN PERMOHONAN BANDING WAJIB PAJAK
	Terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-…………………………………..tanggal ………………………………wajib pajak mengajukan banding dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam suratnya Nomor : …………………………tanggal……………………………. Yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
	Disini diuraikan isi permohonan banding wajib pajak
IV.	PEMANDANGAN ATAS PERMOHONAN BANDING WAJIB PAJAK
	Setelah membaca surat permohonan banding wajib pajak, mempelajari dan meneliti data yang ada, bersama ini disampaikan pemandangan sebagai berikut :
	1.	Surat permohonan banding wajib pajak memenuhi/tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud pasal 27 (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983.
	2.	Ketetapan semula yaitu SKP/SKP1/SKKPP/SPb pajak penghasilan wajib pajak perseorangan/badan/pasal 21/pasal 123/26 tahun pajak……….nomor Kohir :……………………………tanggal…………………………dierbitkan berdasarkan……………………………No……………………………..tanggal………………………………..
	3.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP……………………………………..tanggal……………………………………tentang keberatan atas SKP/SKPT/SKKPP/SPb dihitung berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
		A.	Penetapan pajak berdasarkan pembukuan
			Disini diuraikan tanggapan KPP atas keberatan wajib pajak dengan memperhatikan/berpedoman pada LHP. Laporan hasil Verifikasi. KKP, dan uraian keberatan.
			Dalam hal ini diuraikan mengenai keberatan wajib pajak terhadap setiap pos yang dikoreksi dan tanggapan fiskus dalam risalah keberatan yang didasarkan pada LHP/KKP, dengan menyebutkan dasar hukumnya/yuridis fiskalnya serta bukti-bukti yang mendukung sehingga keberatan wajib pajak atas koreksi tersebut diterima atau ditolak.
		B.	Penetapan pajak berdasarkan pembukuan
			B.1	Disini disebutkan alasan diterapkannya norma penghitungan.
				(wajib pajak menggunakan Norma Penghitungan, pembukuan Wajib Pajak tidak lengkap, wajib pajak tidak memperlihatkan pembukuan pada saat pemeriksaan/penelitian atau wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan).
				Disebutkan pula jenis buku/dokumen/data yang diminta.jenis buku/dokumen yang diberikan, dan alasan mengapa tanpa kelengkapan buku tersebut fiskus tidak dapat menghitung PPh yang terhutang.
			B.2	Diuraikan tanggapan KPP atas keberatan wajib pajak dengan memperhatikan/berpedoman pada LHP, laporan Hasil Verifikasi KKP dan uraian keberatan.
				Dalam hal ini diuraikan mengenai keberatan wajib pajak terhadap setiap pos yang dikoreksi dan tanggapan fiskus dalam Risalah keberatan yang didasarkan pada LHP/KKP, dengan menyebutkan dasar hukumnya/yuridis fiskalnya serta bukti-bukti yang mendukung sehingga keberatan wajib pajak atas koreksi tersebut diterima atau ditolak.
		C.	Penetapan Pajak atas Pemotongan/Pemungutan
			Disini diuraikan tanggapan KPP atas keberatan wajib pajak dengan memperhatikan/berpedoman pada LHP, Laporan Hasil Verifikasi, KKP, dan uraian keberatan.
			Dalam hal ini diuraikan mengenai keberatan wajib pajak terhadap setiap pos yang dikoreksi dan tanggapan fiskus dalam Risalah Keberatan yang didasarkan pada LHP/KKP. Dengan menyebutkan dasar hukumnya/yuridis fiskalnya serta bukti-bukti yang mendukung sehingga keberatan wajib pajak atas koreksi tersebut diterima atau ditolak.
	4.	Analisa Banding
		Disini diuraikan tanggapan tersebut uraian banding terhadap isi surat permohonan banding wajib pajak. apabila banding wajib pajak. Apabila banding tersebut hanya mengulang isi keberatan maka cukup diuraikan bahwa isi permohonan banding wajib pajak hanya mengulang isi surat keberatannya, dan Direktur Jenderal Pajak mengusulkan agar majelis pertimbangan pajak tidak mempertimbangkan (dalam hal keberatan wajib pajak tidak mempertimbagkan karena tidak memenuhi persyaratan formal) atau menolak permohonan banding wajib pajak dengan mengacu kepada alasan pada saat menerbitkan surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan wajib tersebut.
		Namun apabila dalam isi permohonan banding wajib pajak terdapat sanggahan diluar keberatannya. Maka atas setiap sanggahan dalam banding tersebut perlu ditanggapi dengan memperhatikan LHP. Laporan Hasil Verifikasi, dan menyebutkan dasar hukumya serta bukti-bukti yang mendukung sehingga diusulkan untuk menolak/menerima permohonan banding wajib pajak atas koreksi tersebut.
V.	KESIMPULAN DAN USUL
	Berdasrkan uraian tersebut diatas.maka kami mengusulkan kepada Majelis Pertimbangan Pajak untuk menolak/menerima permohonan banding wajib pajak/tidak mempertimbangkan permohonan banding wajib pajak karena tidak memenuhi persyaratan formal tetap mempertahankan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-………………………………… tanggal ------------------------------- tentang keberatan wajib pajak atas SKP/SKPT/SKKP/SPb PPh perseorangan/Badan/Pasal 21/Pasal123/26 tahun pajak………………. atas nama ………………………… NPWP : …………………………………………..
					A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
					………………………………………………….
						………………………
						NIP………………..

Lampiran 2.1

UNTUK KETETAPAN PAJAK WAJIB PAJAK BADAN

YANG DIHITUNG BERDASARKAN NORMA PENGHITUNGAN

a.

Dasar penerapan Norma adalah SPT WP menggunakan Norma Penghitungan/wp tidak menyelenggarakan pembukuan/pembukuan WP tidak lengkap/WP tidak memperlihatkan pembukuan pada saat diperiksa/diteliti.

b.

Jenis usaha wajib pajak adalah :

-

Dagang

:

Kode Lapangan Usaha (KLU) No……………

-

Industri

:

Kode Lapangan Usaha (KLU) No……………

-

Jasa/Pekerjaan Bebas

:

Kode Lapangan Usaha (KLU) No……………

-

Lain –lain

:

Kode Lapangan Usaha (KLU) No……………

c.

Omzet/peredaran/penghasilan WP sebagai dasar Norma penghitungan adalah :

-

Cfm.SPT

:

Rp……………………………

-

Koreksi Positif pemeriksa

:

-

Dagang

:

Rp……………………………

-

Industri

:

Rp……………………………

-

Jasa/Pekerjaan Bebas

:

Rp……………………………

-

Lain-lain

:

Rp……………………………

JUMLAH KOREKSI POSITIP

Rp……………………………

-

Koreksi negatif pemeriksa

-

Dagang

:

Rp……………………………

-

Industri

:

Rp……………………………

-

Jasa /Pekerjaan Bebas

:

Rp……………………………

-

Lain-lain

:

Rp……………………………

JUMLAH KOREKSI NEGATIF

(Rp……………………………)

Penghasilan Bruto Cfm. pemeriksa

(Rp……………………………)

d.

Penghitungan penghasilan Netto dari usaha/pekerjaan bebas :

-

Dagang

:

………………..%

X

Rp……………………………

:

Rp……………………………

-

Industri

:

………………..%

X

Rp……………………………

:

Rp……………………………

-

Jasa/pekerjaan Bebas

:

………………..%

X

Rp……………………………

:

Rp……………………………

-

Lain-lain

:

………………..%

X

Rp……………………………

:

Rp……………………………

Jumlah penghasilan netto dari usaha/

Pekerjaan bebas

Rp……………………………

Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan

Rp……………………………

Penghasilan dari luar usaha

Rp……………………………

Penghasilan yang berkenaan dengan masa

lebih dari 12 bulan

Rp……………………………

e.

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rp……………………………

f.

PKP dibulatkan

Rp……………………………

g.

PPh terhutang

:

15%

x

Rp……………………………

25%

X

Rp……………………………

35%

x

Rp……………………………

Jumlah PPh yang terhutang

Rp……………………………

h.

Kredit Pajak

Rp……………………………

i.

PPh kurang dibayar

Rp……………………………

j.

Sanksi Adm. Psl. Ayat ( )

UU No.6/1983

Rp……………………………

k.

PPh ymh. Dibayar

Rp……………………………

===============

Lampiran 2.2

UNTUK KETETAPAN PAJAK PERSEORANGAN

YANG DIHITUNG BERDASARKAN PEMBUKUAN

a.	Penghasilan kena pajak cfm SPT		Rp	…………………………
b.	Koreksi positif	:
	-
	-
c.	Koreksi negatif	:
	-
	-
	-
d.	Penghasilan kena pajak setelah koreksi		Rp	…………………………
e.	Penghasilan tidak pajak (K/………)		Rp	…………………………
f.	Penghasilan kena pajak (PKP)		Rp.	…………………………
g.	Dibulatkan		Rp.	…………………………
h.	PPh terhutang		Rp.	…………………………
i.	Kredit pajak		Rp.	…………………………
j.	Pajak hutang dibayar		Rp.	…………………………
k.	Sanksi Adm…..*)UU No. 6/1983		Rp.	…………………………
l.	PPh yang masih harus dibayar		Rp.	…………………………
				============
Ket :
*) dokumen sumber tidak jelas

Lampiran 2.3

UNTUK KETETAPAN PAJAK WAJIB PAJAK PERSEORANGAN

YANG DIHITUNG BERDASARKAN NORMA PENGHITUNGAN

a.

Dasar Penerapan Norma adalah SPT WP yang menggunakan Norma penghitungan/WF tidak menyelenggarakan pembukuan/pembukuan WP tidak lengkap/WP tidak memperlihatkan pembukuan pada saat diperiksa/diteliti

b.

Jenis usaha wajib pajak adalah :

-

Dagang

:

Kode lapangan usaha (KLU) No………………….

-

Industri

:

Kode lapangan usaha (KLU) No………………….

-

Jasa/Pekerjaan Bebas

:

Kode lapangan usaha (KLU) No………………….

-

Lain-lain

:

Kode lapangan usaha (KLU) No………………….

c.

Omzet/peredaran/penghasilan WP (sebagai dasar norma penghitungan adalah

-

Cfm.SPT

Rp.

……………………

Koreksi positif pemeriksa

-

Dagang

:

Rp……………………

-

Industri

:

Rp……………………

-

Jasa/pekerjaan Bebas

:

Rp……………………

-

Lain-lain

:

Rp……………………

JUMLAH KOREKSI POSITIF

Rp.

……………………

-

Koreksi negatif pemeriksa

-

Dagang

:

Rp……………………

-

Industri

:

Rp……………………

-

Jasa/pekerjaan bebas

:

Rp ………………….

-

Lain-lain

:

Rp……………………

JUMLAH KOREKSI NEGATIF

Rp.

……………………

Penghasilan Bruto cfm.pemeriksa

Rp.

……………………

d.

Penghitungan penghasilan Netto dari usaha/pekerjaan bebas :

-

Dagang

:

……………………%

x

Rp………………….

Rp.

……………………………

-

Industri

:

……………………%

x

Rp………………….

Rp.

……………………………

-

Jasa/pekerjaan Bebas

:

……………………%

x

Rp………………….

Rp.

……………………………

-

Lain-lain

:

……………………%

x

Rp………………….

Rp.

……………………………

Jumlah penghasilan netto dari usaha/

Pekerjaan bebas

Rp.

……………………………

Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan

Rp.

……………………………

Penghasilan dari luar usaha

Rp.

……………………………

Penghasilan yang berkenaan dengan masa Lebih dari 12 bulan

Rp.

……………………………

e.

Penghasilan kena pajak (PKP)

Rp.

……………………………

f.

PKP dibulatkan

Rp.

……………………………

g.

PPh terhutang

Rp.

……………………………

15

%

X

Rp…………………………………….

25

%

X

Rp…………………………………….

35

%

X

Rp…………………………………….

Jumlah PPh yang terhutang

Rp.

……………………………

h.

Kredit pajak

Rp.

……………………………

i.

PPh kurang dibayar

Rp.

……………………………

j.

Sanksi Adm.Psl ayat UU No. 6/1983

Rp.

……………………………

k.

PPh ynh. dibayar

Rp.

……………………………

==============

Lampiran 2.4

UNTUK KETETAPAN PAJAK PPh PASAL 21

a.	Penghasilan Bruto :
	Cfm. SPT WP
	1.	Karyawan Tetap	Rp ……………………………
	2.	Karyawan tidak tetap	Rp ……………………………
	3.	Penerimaan Honorarium	Rp ……………………………
	4.	Imbalan lainnya	Rp ……………………………
	Jumlah			Rp ……………………………
	Cfm. Pemeriksa/Peneliti
	1.	Karyawan Tetap	Rp ……………………………
	2.	Karyawan tidak tetap	Rp ……………………………
	3.	Penerima Honorarium	Rp ……………………………
	4.	Imbalan Lainnya	Rp ……………………………
	Jumlah
	Koreksi pemeriksa/peneliti			Rp ……………………………
				================
	Penghasilan Bruto cfm. Pemeriksa/peneliti			Rp ……………………………
				================
b.	PPh pasal 21 terhutang :
	-	Cfm. SPT WP	Rp ……………………………
	-	Cfm. Pemeriksa/peneliti	Rp ……………………………
	Jumlah			Rp ……………………………
c.	Kredit Pajak :
	-	PPh Pasal 21 disetor	Rp ……………………………
	-	Dikurangi kompensasi
		Kelebihan pembayaran Ke tahun ya.d.	Rp ……………………………
	Yang dapat diperhitungkan sbg. Kredit pajak			Rp ……………………………
d.	PPh kurang dibayar/lebih bayar			Rp ……………………………
e.	Sanksi Adm.Psl. ayat ( ) UU No. 6/1983			Rp ……………………………
f.	Jumlah ymh. dibayar			Rp ……………………………
				================

Lampiran 2.5

UNTUK KETETAPAN PAJAK PPh PASAL 25/26

a.	Penghasilan Bruto sebagai objek PPh Psl 23/26 :
	Cfm. SPT WP
	1.	Dividen		Rp ……………………………
	2.	Bunga		Rp ……………………………
	3.	Sewa/penghasilan lain Sehubungan dengan Pengguna harta		Rp ……………………………
	4.	Royalty		Rp ……………………………
	5.	Imbalan untuk :
		-	Jasa Manajemen	Rp ……………………………
		-	Jasa Teknik	Rp ……………………………
		-	Jasa lainnya yang dilakukan di indonesia (khusus PPh Psl 26)	Rp ……………………………
	6.	Keuntungan setelah di kurangi pajak bagi BUT (khusus PPh Psl. 26)		Rp ……………………………
		Jumlah		Rp ……………………………	Rp ……………………………
	Cfm. Pemeriksa/Peneliti				Rp ……………………………
	1.	Dividen		Rp ……………………………
	2.	Bunga		Rp ……………………………
	3.	Sewa/penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta		Rp ……………………………
	4.	Royalty		Rp ……………………………
	5.	Imbalan untuk :		Rp ……………………………
		-	Rp ……………………………	Rp ……………………………
		-	Rp ……………………………	Rp ……………………………
		-	Rp ……………………………	Rp ……………………………
	6.	Keuntungan setelah di kurangi pajak bagi BUT (khusus PPh Psl. 26)		Rp ……………………………
		Jumlah			Rp ……………………………
		Koreksi pemeriksa/peneliti			Rp ……………………………
					================
b.	PPh pasal 23/26 terhutang :
	-	Cfm. SPT WP		Rp ……………………………
	-	Cfm. Pemeriksa/peneliti		Rp ……………………………
		Jumlah			Rp ……………………………
c.	Kredit pajak :
	-	PPh Pasal 23/26 disetor			Rp ……………………………
d.	PPh kurang dibayar/lebih bayar				Rp ……………………………
e.	Sanksi Adm. Psl. Ayat ( ) UU No. 6/1983				Rp ……………………………
f.	Jumlah ymh. Dibayar				Rp ……………………………
					================

PETUNJUK PEMBUATAN URAIAN BANDING

UNTUK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Isi uraian banding dibagi dalam 6 materi pokok yaitu :
I.	Umum
II.	Ketentuan formal
III.	Uraian mengenai ketetapan pajak, surat keberatan PKP dan keputusan atas keberatan.
IV.	Alasan permohonan banding
V.	Tanggapan atas permohonan banding
VI.	Kesimpulan dan usul
I.	Umum :
	Hal-hal yang dikemukakan disini adalah identitas dari permohon banding, dan tanggal surat permintaan banding dari MPP, nomor dan tanggal surat permohonan banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak.
II.	Ketentuan Formal :
	Hal-hal yang diuraikan disini antara lain adalah :
	1.	Nomor dan tanggal serta isi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohon keberatan PKP.
	2.	Tanggal surat PKP dan tanggal diterimanya di MPP serta tanggal diterimanya oleh Direktorat Jenderal Pajak atas permohonan banding tersebut.
	3.	Kesimpulan apakah surat permohonan banding memenuhi ketentuan formal atau tidak, sehingga banding dapat dipertimbangkan atau tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
		Apabila permohonan banding ternyata tidak memenuhi ketentuan formal, agar dilampirkan copy dari bukti-bukti yang memuat tanggal-tanggal kronologis yang menunjukkan bahwa permohonan banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983.
III.	Ketetapan semula :
	Hal-hal yang diuraikan dalam Bab ini antara lain adalah :
	1.	Ketetapan semula :
		Uraian mengenai jenis ketetapan (SKP/SKPT/SKKPP), masa dan tahun pajak, nomor ketetapan dan tanggal penerbitan, dan dasar penerbitan (pemeriksaan buku, atau penelitian atau verifikasi lapangan atau lainnya) yang memuat antara lain :
		a.	Perbandingan Perhitungan PPN terutang menurut SPT PKP dan menurut pemeriksa, jumlah koreksi yang dilakukan pemeriksa.
		b.	Alasan dilakukan koreksi setiap koreksi supaya diberikan penjelasan/alasan.
		c.	PPN setelah di koreksi
		d.	PPN kurang/lebih bayar.
		e.	Sanksi Administrasi
		f.	PPN yang masih harus/lebih dibayar.
	2.	Uraian mengenai surat keberatan PKP :
		Hal-hal yang diuraikan antara lain adalah :
		a.	Nomor dan tanggal surat keberatan;
		b.	Tanggal diterimannya surat keberatan PKP di KPP;
		c.	Apakah surat keberatan tersebut memenuhi persyaratan formal atau tidak;
		d.	Uraian secara rinci dan ringkas sanggahan PKP dalam surat keberatannya beserta perhitungan PPN menurut PKP.
	3.	Keputusan atas keberatan :
		Hal-hal yang diuraikan antara lain adalah :
		a.	Nomor dan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
		b.	Isi Surat Keputusan menolak atau menerima sebagian/menerima seluruhnya permohonan PKP;
		c.	Alasan-alasan yang dipakai sebagai alasan dalam memberikan keputusan keberatan. Uraian ini di uraikan butir demi butir secara ringkas;
		d.	Apabila ketentuan formal tidak dipenuhi, supaya diuraikan bahwa dasar keputusan adalah tidak terpenuhinya ketentuan formal;
		e.	Penghitungan PPN sesuai dengan keputusan keberatan Direktur Jenderal Pajak.
IV.	Alasan permohonan banding:
	Dalam Bab ini diuraikan secara rinci dan ringkas alasan dan atau bukti-bukti yang dikemukakan PKP sesuai dengan surat permohonan banding yang bersangkutan.
V.	Tanggapan atas permohonan banding:
	Dalam Bab ini antara lain diuraikan mengenai tanggapan Direktur Jenderal Pajak terhadap alasan-alasan, data, atau bukti-bukti baik yang lama ataupun yang baru yang dikemukakan PKP dalam permohonan banding yang diuraikan satu persatu sesuai yang dikemukakan pemohon dalam permohonan bandingnya. Dalam hal ketentuan formal tidak dipenuhi, maka tanggapan atas alasan-alasan permohonan banding harus dibuat.
	Dalam membuat tanggapan hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
	1.	Setiap hal yang disanggah oleh pemohon banding dalam permohonan bandingnya supaya ditanggapi, baik tanggapan itu mengakui kebenaran sanggahan pemohon banding maupun tanggapan itu menolak (tidak mengakui kebenaran) sanggahan pemohon banding. Tanggapan agar dibuat satu persatu, dengan urutan yang sama dan secara langsung serta kategoris mengenai hal-hal yang dikemukakan oleh pemohon banding dalam surat permohonan bandingnya. Tanggapan itu harus mengenai semua hal yang menyangkut perkara, pendapat mengenai semua fakta yang dikemukakan pemohon banding dinyatakan secara tegas, ringkas, tetapi jelas.
	2.	Pihak yang menyatakan sesuatu, apabila disangkal oleh pihak lainnnya harus membuktikan kebenaran pernyataannya, kecuali apabila menurut penalaran yang sehat pihak lainnya itu lebih mudah membuktikan ketidakbenaran dari pernyataan lawannya.
	3.	Di dalam sistem perpajakan yang berlaku sekarang ini, apabila pemohon tidak memenuhi kewajiban-kewajiban formalnya sedemikian rupa sehingga pihak Direktorat Jenderal Pajak terpaksa menghitung besarnya hutang pajak berdasarkan informasi yang minim atau tanpa informasi sama sekali, maka yang berkewajiban untuk membuktikan sebaliknya adalah pemohon.
	4.	Pernyataan-pernyataan mengenai suatu fakta, apabila tidak dibantah oleh pihak lainnya akan dianggap benar oleh Majelis.
	5.	Pernyataan-pernyataan mengenai hukum, Majelis akan menentukan pendiriannya sendiri (independen), bahkan walaupun tidak terdapat perbedaan pendapat antara Direktorat Jenderal Pajak dengan pemohon. Hal tersebut sesuai dengan prinsip yang dianut Majelis bahwa ia menafsirkan bunyi Undang-undang menurut keyakinannya sendiri.
	6.	Baik pemohon maupun Direktorat Jenderal Pajak dapat mengemukakan alasan-alasan ataupun fakta-fakta baru yang tidak dikemukakan pada tingkat keberatan. Apakah Majelis akan menolak atau menerima alasan atau fakta baru tersebut tergantung kepada logis tidaknya alasan atau kebenaran fakta tersebut.
	7.	Majelis berpegang pada azas material, oleh karena itu penggunaan istilah tertentu tidak akan berpengaruh, dan juga tidak adanya NPWP tidak menghilangkan kewajiban pemohon untuk memenuhi kewajiban yang diwajibkan undang-undang.
	8.	Penolakan atas pembukuan harus berdasarkan alasan yang kuat dan mendasar. Apabila Direktorat Jenderal Pajak menetapkan bahwa pembukuan permohonan banding tidak lengkap, majelis menghendaki agar dalam uraian banding disebutkan buku apa saja yang sewajarnya dibuat oleh pemohon dan hendaknya secara tegas pula buku apa yang tidak dibuat oleh pemohon, tetapi apabila dari bukti-bukti lain dapat diketahui/dihitung besarnya sesuatu fakta yang dikehendaki dan itu bukan/tidak dapat dipakai oleh pemohon untuk mengecilkan pajak yang terutang, maka Majelis akan menganggap sesuai pasal 28 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983. Apabila Direktorat Jendera Pajak menyatakan bahwa angka-angka dalam pembukuan pemohon banding adalah tidak benar, majelis juga menghendaki agar Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bukti bahwa pernyataan itu berdasarkan pengujian materi atas pembukuan pemohon. Apabila Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa pemohon tidak bersedia memperlihatkan/menyerahkan pembukuan untuk diperiksa, Majelis mennghendaki agar pernyataan tersebut didukung dengan bukti-bukti buku apa saja yang sewajarnya ada pada pemohon tetapi oleh pemohon tidak diserahkan kepada pemeriksa.
	9.	Penetapan yang menyimpang dari SPT/tidak mengakui kebenaran data yang disebutkan dalam SPT, harus didasari alasan yang kuat, misalnya karena tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan buku/pemeriksaan setempat atau sekurang-kurangnya berdasarkan keterangan lain. Majelis pada dasarnya tidak membenarkan cara menaksir peredaran (omset) dengan cara menyetahunkan peredaran dalam suatu masa/hari.
VI	Kesimpulan dan Usul:
	Dalam Bab ini antara lain diuraikan:
	1.	Kesimpulan :
		Kesimpulan berupa :
		a.	Surat permohonan banding memenuhi/tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 1983. kemukakan sebab-sebabnya;
		b.	Alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon banding benar/sebagian tidak benar/tidak benar. Kemukakan sebab-sebabnya;
		c.	Data/bukti yang dikemukakan pemohon banding seluruhnya benar/sebagian tidak benar/tidak benar. Kemukakan sebab-sebabnya;
		d.	Penghitungan pajak oleh pemohon banding seluruhnya benar/sebagian tidak benar/seluruhnya tidak benar. Kemukakan sebab-sebabnya.
	2.	Usul :
		Usul dapat berupa :
		a.	Usul agar MPP tidak mempertimbangkan dan atau tidak menerima permohonan banding, dalam hal surat permohonan banding tidak memenuhi ketentuan formal;
		b.	Usul agar Majelis Pertimbangan Pajak tidak mempertimbangkan permohonan banding PKP atau menolak dan mempertahankan Keputusan atas keberatan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, apabila Surat Keputusan Keberatan Direktur Jenderal Pajak diterbitkan berdasarkan permohonan keberatan PKP yang tidak memenuhi persyaratan formal.
		c.	Usul agar MPP menolak permohonan banding dan tetap mempertahankan keputusan atas keberatan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak dalam hal surat permohonan banding memenuhi ketentuan formal, tetapi alasan-alasan, dan atau bukti yang dikemukakan PKP tidak benar, dan atau penghitungan pajak oleh PKP tidak benar;
		d.	Usul agar permohonan banding dipertimbangkan sesuai dengan alasannya.
Catatan :
Uraian banding yang dikirim ke Majelis Pertimbangan Pajak tidak boleh dalam bentuk formulir yang diisi tetapi merupakan suatu uraian banding yang utuh.
(contoh surat uraian banding dapat dilihat dalam lampiran 4).

LAMPIRAN 4

Nomor	:	…………………………………	(1)	……… ,		…………………………(2)
Lampiran	:	…………………………………	(3)		Kepada Yth :
Perihal	:	Uraian Banding terhadap
		SK Dirjen Pajak No………….		Sdr,	Sekretaris Majelis
		…………………………………	(4)		Pertimbangan Pajak
		atas…………………………	(5)		Jl.Cut Meutia No.7
		Masa Pajak………………………			di-
		…………………………………	(6)		Jakarta

I	UMUM :
	Bersama ini disampaikan uraian banding Direktur Jenderal Pajak berserta berkas banding Pajak Pertambahan Nilai atas nama :
	1.	Pemohon banding	:	………………	(7)
	2.	N P W P	:	………………	(8)
	3.	Nomor dan tanggal	:	………………	(9)
		Pengukuhan PKP	:	………………
	4.	Usaha	:	………………	(10)
	5.	Alamat	:	………………	(11)
	Untuk memenuhi permintaan Majelis Pertimbangan Pajak sebagaimana tercantum dalam suratnya No …………………………….. (12) mengenai permohonan banding dari PKP dalam surat No …………… (13) yang berisi sanggahan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No ………………………… (14)
II	Ketentuan Formal :
	1.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak diterbitkan tanggal …………… (15) dengan ketetapan ……… (16) permohonan keberatan Wajib Pajak.
	2.	Surat permohonan Banding PKP dibuat tanggal …………… (17) diterima Majelis tanggal ……… (18). Permintaan uraian banding MPP tanggal …………… (19). Diterima oleh Direktur Jenderal Pajak tanggal …………… (20).
	3.	Sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UU No.6 tahun 1983, jo Pasal 5 ayat (3) Peraturan banding urusan Pajak, PKP dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak terhadap Keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatannya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan ditetapkan dengan dilampiri salinan Surat Keputusan tersebut disertai angka-angka yang dapat menyimpulkan jumlah pajak menurut pemohon seharusnya dikenakan kepadanya.
		Sesuai dengan butir II.1, Keputusan Direktur Jenderal Pajak diterbitkan tanggal ………… (21) dan sesuai butir II.2 permohonan banding diterima Majelis Pertimbangan Pajak tanggal …………………… (22), dengan demikian permohonan banding disampaikan ………………… (23) 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983. Dapat menyimpulkan jumlah pajak yang seharusnya dikenakan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Banding Urusan Pajak, maka permohonan banding ………………………… (25) dipertimbangkan lebih lanjut.
III	Uraian mengenai Ketetapan Pajak, Surat Keberatan dan Keputusan atas Keberatan
	1.	Uraian Ketetapan Pajak
		……………………..(26) Mana Pajak ………………………….. (27) Kohir No …………………….. (28) didasarkan pada ………………. (29) Nomor ………………….. (30) dengan perhitungan sebagai berikut :
		……………………………………………………………
		……………………………………………………………
		……………………………………………………………
		……………………………………………………………
		……………………………………………………………(31)
	2.	Uraian mengenai Surat Keberatan
		Surat keberatan PKP No ………………….. (32) yang diterima oleh KPP tanggal……………..(33) sehingga …………. (34) Pasal 25 ayat (3) UU No.6 Tahun 1983.
		Alasan keberatan sebagai berikut :
		……………………………………………………
		……………………………………………………
		……………………………………………………
		……………………………………………………
		……………………………………………………
		……………………………………………………(35)
	3.	Uraian mengenai keputusan atas keberatan
		Terhadap surat keberatan seperti tersebut diatas, Drektur Jenderal Pajak dengan Keputusan No……….. (36) menetapkan …………. (37) permohonan PKP dengan alasan-alasan sebagai berikut :
		……………………………………………………
		……………………………………………………
		……………………………………………………
		……………………………………………………
		……………………………………………………(38)

		Dengan penghitungan sebagai berikut :							(39)
		Dasar Pengenaan Pajak :							Rp		……………………………
		Pajak Keluaran		:
		-	………………………	:	Rp	………………………….
		-	………………………	:	Rp	………………………….
			Jumlah Pajak Keluaran						Rp		……………………………
		Kredit pajak
		-	………………………	:	Rp	………………………….
		-	………………………	:	Rp	………………………….
			Jumlah Kredit Pajak				:		Rp		……………………………
		Pajak yang kurang (lebih) disetor							Rp		……………………………
		Telah dikompensasi/restitusi							Rp		……………………………
		Pajak yang kurang (lebih) bayar					:		Rp		……………………………
		Sanksi Administrasi
		-	Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP				Rp	……………………………
		-	Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP				Rp	……………………………
			Jumlah sanksi administrasi						Rp.		……………………………
		Jumlah Pajak yang masih harus dibayar							Rp		……………………………
IV	Alasan Permohonan Banding
	Didalam surat bandingnya pemohon menyampaikan keterangan dan sanggahan sebagai berikut :
	………………………………………………
	………………………………………………
	………………………………………………
	………………………………………………(40)
V.	Tanggapan atas permohonan banding.
	Sehubungan dengan permohonan banding tersebut pada butir IV Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan tanggapan atas permohonan banding sebagai berikut :
	………………………………………………
	………………………………………………
	………………………………………………
	………………………………………………
	………………………………………………(41)
VI.	Kesimpulan dan usul
	1. Kesimpulan
		Berdasarkan uraian tersebut pada butir V di atas, maka dapat disimpulkan :
		………………………………………………
		………………………………………………
		………………………………………………(42)
	2.	Usul
		Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka diusulkan kepada MPP untuk……………..(43) karena ………………..
		…………………………………………….
		…………………………………………….(44)
	3.	Sebagai bahan pertimbangan Majelis bersama ini disertakan juga dokumen pendukung yang menjadi dasar pertimbangan dalam uraian banding ini, yaitu : (45)
		-	Laporan Hasil Pemeriksaan No. Lap…………………….tanggal……………….
		-	SKP-PPN Masa……………..beserta Nota penghitunganya.
		-	Surat keberatan PKP No…………………………tanggal………………..
		-	Uraian penyelesaian keberatan SKP-PPN Masa Pajak……………….
		-	SPT-PPN Masa yang bersangkutan.
		-	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.Kep-………………………
			tanggal…………..
		-	dan lain-lain.
										A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Banding. Kon / file random 6

PETUNJUK PENGISIAN SURAT URAIAN BANDING

SKP-PPN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Angka	1	:	Diisi nomor dan tanggal surat uraian banding
Angka	2	:	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat uraian banding
Angka	3	:	Diisi jumlah lampiran surat uraian banding
Angka	4	:	Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Angka	5	:	Diisi SKP atau SKPT atau SKKPP
Angka	6	:	Diisi masa pajak yang bersangkutan

I. Umum
Angka	7	:	Diisi Nama Jelas Pemohon Banding
Angka	8	:	Diisi NPWP Pemohon Banding
Angka	9	:	Diisi nomor dan tanggal pengukuhan PKP
Angka	10	:	Diisi usaha Pemohon Banding secara jelas dan lengkap
Angka	11	:	Diisi alamat Pemohon Banding (alamat terakhir)
Angka	12	:	Diisi nomor dan tanggal Surat Permintaan Uraian Banding dari MPP
Angka	13	:	Diisi nomor dan tanggal Surat Permohonan Banding dari pemohon Banding
Angka	14	:	Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang dimintakan banding.

II.	KETENTUAN FORMAL.
1.	Angka	15	:	Diisi tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
	Angka	16	:	Diisi dengan Menolak atau Menerima Sebagian sesuai dengan ketetapan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
2.	Angka	17	:	Diisi tanggal Surat Permohonan Banding
	Angka	18	:	Diisi tanggal terima Surat Banding PKP di Majelis Pertimbangan Pajak.
	Angka	19	:	Diisi tanggal surat permintaan uraian banding dari MPP
	Angka	20	:	Diisi tanggal terima permintaan uraian banding MPP di Direktorat Jenderal Pajak.
3.	Angka	21	:	Diisi tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
	Angka	22	:	Diisi tanggal terima Surat Banding PKP di Majelis Pertimbangan Pajak.
	Angka	23	:	Diisi dengan : dalam batas waktu atau lewat waktu
	Angka	24	:	Diisi dengan : telah atau tidak
	Angka	25	:	Diisi dengan : dapat atau tidak dapat
				Apabila permohonan banding ternyata tidak memenuhi ketentuan formal, namun PKP menyebutkan alasan bahwa Surat Keputusan Keberatan terlambat diterima PKP.
				Sehingga surat permohonan masih dalam batas waktu 3 bulan, agar dilampirkan copy dari bukti yang memuat tanggal-tanggal kronologis yang menunjukkan bahwa permohonan banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983.

III.	Uraian mengenai Ketetapan Pajak, Surat Keberatan dan Keputusan atas Keberatan
1.	Uraian mengenai ketetapan pajak
	Angka	26	:	Diisi SKP atau SKPT atau SKKPP
	Angka	27	:	Diisi masa pajak yang bersangkutan
	Angka	28	:	Diisi nomor dan tanggal kohir SKP atau SKPT atau SKKPP
	Angka	29	:	Diisi dengan dasar penerbitan surat ketetapan, misalnya pemeriksaan buku atau penelitian atau verifikasi lapangan.
	Angka	30	:	Diisi nomor dan tanggal laporan pemeriksaan buku atau penelitian atau verifikasi lapangan.
	Angka	31	:	Diisi berdasarkan koreksi yang dilakukan beserta alasan/penjelasan koreksi tersebut dan penghitungan SKP atau SKPT atau SKKPP
2.	Uraian mengenai surat keberatan
	Angka	32	:	Diisi nomor dan tanggal surat keberatan PKP
	Angka	33	:	Diisi tanggal terima surat keberatan PKP di Direktorat Jenderal Pajak.
	Angka	34	:	Diisi dengan memenuhi atau tidak memenuhi
	Angka	35	:	Diisi dengan uraian secara rinci dan ringkas sanggahan PKP dari surat permohonan keberatan PKP dari surat permohonan keberatan PKP beserta perhitungan PPN menurut PKP.
3.	Uraian mengenai keputusan atas keberatan
	Angka	36	:	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
	Angka	37	:	Diisi dengan Menolak atau Menerima Sebagian sesuai dengan ketetapan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal pajak.
	Angka	38	:	Diisi alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dalam memberikan keputusan keberatan butir demi butir secara ringkas.
				Apabila ketentuan formal tidak terpenuhi, maka supaya diutarakan bahwa dasar keputusan adalah tidak terpenuhinya ketentuan formal.
	Angka	39	:	Diisi dengan penghitungan PPN sesuai dengan keputusan keberatan Direktur Jenderal Pajak.

IV. Alasan permohonan banding
Angka	40	:	Diisi dengan uraian secara rinci dan ringkas sanggahan PKP dari surat permohonan banding PKP beserta perhitungan PPN menurut PKP.

V. Tanggapan atas permohonan banding
Angka	41	:	Diisi dengan uraian tanggapan Direktur Jenderal Pajak terhadap sanggahan yang disampaikan oleh PKP dalam permohonan bandingnya. Tanggapan tersebut harus menanggapi sanggahan PKP satu persatu sebagaimana diutarakan dalam permohonan bandingnya baik tanggapan itu mengakui kebenaran sanggahan pemohon banding maupun tanggapan itu menolak (tidak mengakui kebenaran) sanggahan pemohon banding. Perlu diingat bahwa apabila sanggahan yang tidak ditanggapi, maka MPP beranggapan DJP setuju dengan ditanggapi, maka MPP beranggapan DJP setuju dengan sanggahan yang dikemukakan PKP. Tanggapan yang diberikan harus mempunyai alasan yang cukup kuat baik itu berupa undang-undang maupun peraturan pelaksanaan serta bukti pendukungnya, semua fakta yang dikemukakan pemohon banding harus ditanggapi secara tegas, ringkas dan jelas. Apabila ketentuan formal tidak dipenuhi baik dalam penyampaian surat keberatan dan atau surat banding, supaya dijelaskan dalam pembuatan uraian banding, disertai dengan bukti-bukti pendukungnya, misalnya tanggal pengiriman skp, tanggal penerimaan surat keberatan, bukti pengiriman Surat Keputusan Keberatan.

VI.	Kesimpulan dan Usul
1.	Kesimpulan		:
	Angka	42	:	Diisi dengan kesimpulan dari uraian tersebut pada butir V yang dapat berupa :
				-	Surat keberatan tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) UU No. 6 tahun 1983.
				-	Surat permohonan banding memenuhi/tidak memenuhi ketentuan formal sebagaiamana dimaksud pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983. Kemukakan sebab-sebabnya.
				-	Alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon banding benar/sebagian tidak benar/tidak benar. Kemukakan sebab-sebabnya.
				-	Data/bukti yang dikemukakan pemohon banding seluruhnya benar/sebagian tidak benar/tidak benar. Kemukakan sebab-sebabnya.
				-	Penghitungan pajak oleh pemohon banding seluruhnya benar/sebagian tidak benar/seluruhnya tidak benar.kemukakan sebab-sebabnya.
2.	Usul	:
	Angka	43	:	Menolak atau menerima sebagian atau menerima seluruhnya, permohonan PKP.
	Angka	44	:	Diisi sesuai dengan kesimpulan pada angka (42).
3.	Angka	45	:	Semua dokumen yang disebut dalam uraian banding, harus dilampirkan secara lengkap dalam berkas banding ini dan semua fotocopy harus dilegalisir serta dibuat ganda