Lampiran A Keputusan Menteri Keuangan |
||
Nomor |
: |
273/KMK.04/1995 |
Tanggal |
: |
28 Juni 1995 |
PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA
NILAI JUAL OBJEK PAJAK
USAHA BIDANG PERKEBUNAN
I. |
BUMI |
||
|
1. |
Tanah Produktif adalah tanah yang sudah ditanam dengan komoditas
perkebunan dan telah menghasilkan, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan
Nilai Jual Objek Pajak tanah di sekitarnya/sekelilingnya yang sejenis
ditambah dengan 100% (seratus persen) Standar Investasi Tanaman. |
|
|
2. |
Tanah belum produktif adalah tanah yang dapat menghasilkan tetapi belum dimanfaatkan,
yang meliputi: |
|
|
|
a. |
Tanah yang tidak/belum ditanami, yaitu tanah yang dapat
menghasilkan komoditas perkebunan, tetapi tidak/belum dimanfaatkan, seperti
tanah cadangan, tanah bero dan tanah persiapan tanaman. Nilai Jual Objek
Pajaknya ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak tanah di
sekitarnya/sekelilingnya yang sejenis; |
|
|
b. |
Tanah yang belum menghasilkan, yaitu tanah yang sudah ditanami
komoditas perkebunan tetapi belum menghasilkan, seperti: tanah pembibitan/peremajaan
dan tanah yang sudah ditanami komoditas perkebunan. Nilai Jual Objek Pajaknya
ditentukan sebesar Nilai Jual Objek Pajak tanah seperti tersebut pada huruf a
ditambah dengan 50% (lima puluh persen) dari Standar Investasi Tanaman. |
|
3. |
Tanah tidak produktif adalah tanah yang tidak dapat ditanami seperti
rawa, cadas, tanah garapan, jurang dan tanah lainnya yang tidak dapat
dimanfaatkan oleh perkebunan, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan
berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak tanah di sekitarnya/sekelilingnya yang
sejenis. |
|
|
4. |
Tanah emplasemen, yaitu tanah yang diatasnya terdapat bangunan-bangunan
dan pekarangan, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan berdasarkan klasifikasi yang
ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bedasarkan
klasifikasi sebagaimana Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
174/KMK.04/1993. |
|
|
|
|
|
II. |
BANGUNAN |
||
|
Bangunan, termasuk jalan lingkungan yang dipergunakan oleh
perseorangan dan/atau badan, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan sebagaimana
diatur pada Pasal 1 ayat (1) atau ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor
174/KMK.04/1993. |
MENTERI
KEUANGAN, ttd. MAR'IE
MUHAMMAD
|
Lampiran B Keputusan Menteri Keuangan |
||
Nomor |
: |
273/KMK.04/1995 |
Tanggal |
: |
28 Juni 1995 |
PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA
NILAI JUAL OBJEK PAJAK
USAHA BIDANG PERHUTANAN
I. |
BUMI |
||
|
1. |
Tanah Produktif adalah tanah yang sudah menghasilkan komoditas
perhutanan yang berupa kayu tebangan, rotan, damar dan komoditas perhutanan
lainnya, yang meliputi: |
|
|
|
a. |
Tanah hutan yang telah dikenakan IHH, Nilai Objek Pajaknya tidak perlu
ditentukan karena pengenaan dan pembayaran PBB-nya telah ditetapkan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990; |
|
|
b. |
Tanah hutan yang telah menghasilkan di luar pengusahaan berdasarkan
HPH, HPHH dan HPHTI, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan Nilai
Jual Objek Pajak tanah sekitarnya, serendah-rendahnya kelas 46 berdasarkan
klasifikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 174/KMK.04/1993. |
|
2. |
Tanah belum produktif adalah tanah yang dapat menghasilkan dan
sewaktu-waktu akan menghasilkan, yang meliputi: |
|
|
|
a. |
Tanah hutan Non Blok Tebangan, Nilai Jual Objek Pajaknya
ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak tanah sekitarnya,
serendah-rendahnya kelas 47 berdasarkan klasifikasi sebagaimana tercantum
pada Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 174/KMK.04/1993; |
|
|
b. |
Tanah hutan Non Blok Tebangan yang dibudidayakan dengan tanaman seperti sonokeling,
jati, kayu manis dan lainnya, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan
berdasarkan klasifikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan
Menteri Keuangan Nomor : 174/KMK.04/1993; |
|
|
c. |
Tanah hutan Non Blok Tebangan yang ditanami dengan
tanaman industri
(Hutan Tanaman Industri/HTI), Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan
berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak tanah sekitarnya, serendah-rendahnya kelas
49 berdasarkan klasifikasi sebagaimana tercantum pada lampiran
I Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
174/KMK.04/1993. |
|
3. |
Tanah tidak produktif adalah areal yng tidak ada tegaknya seperti rawa,
payau, hutan yang digunakan pihak ketiga, waduk/danau dan lainnya, Nilai Jual
Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek tanah disekitarnya /
sekelilingnya. |
|
|
4. |
Tanah emplasemen, yaitu tanah yang diatasnya terdapat bangunan-bangunan
dan pekarangan, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan klasifikasi
yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
berdasarkan klasifikasi sebagaimana Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 174/KMK.04/1993. |
|
|
|
|
|
II. |
BANGUNAN |
||
|
Bangunan, termasuk jalan lingkungan yang dipergunakan oleh
perseorangan dan/atau badan, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan sebagaimana
diatur pada Pasal 1 ayat (1) atau ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor
174/KMK.04/1993. |
MENTERI
KEUANGAN, ttd. MAR'IE
MUHAMMAD
|
Lampiran C Keputusan Menteri Keuangan |
||
Nomor |
: |
273/KMK.04/1995 |
Tanggal |
: |
28 Juni 1995 |
PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA
NILAI JUAL OBJEK PAJAK
USAHA BIDANG PERTAMBANGAN
I. |
BUMI |
|||||
|
A. |
PERTAMBANGAN MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI |
||||
|
|
1. |
Bumi Produktif adalah bumi yang dimanfaatkan untuk usaha bidang
pertambangan minyak, gas dan panas bumi dalam tahap eksploitasi/penambangan, Nilai
Jual Objek Pajaknya ditetapkan sebesar nilai kapitalisasi Objek Pajak yaitu
10 x hasil bruto dalam satu tahun sebelum tahun pajak yang bersangkutan. |
|||
|
|
2. |
Bumi belum produktif, meliputi : |
|||
|
|
|
a. |
Daratan (on shore) / perairan (off shore) untuk
penyelidikan/ eksplorasi yang sedang/ akan dilakukan penelitian dalam usaha
bidang pertambangan minyak, gas dan panas bumi, Nilai Jual Objek Pajaknya
ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak tanah sekitarnya,
serendah-rendahnya kelas 46 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan
Menteri Keuangan Nomor : 174/KMK.04/1993; |
||
|
|
|
b. |
Bumi Non Producing Open adalah yang dimanfaatkan untuk usaha
bidang pertambangan minyak, gas dan panas bumi dalam tahap eksploitasi/
penambangan tetapi belum dilaksanakan penambangannya, Nilai Jual Objek
Pajaknya ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak tanah disekitarnya/
sekelilingnya; |
||
|
|
|
c. |
Bumi Non Producing Plug / Abandon adalah bumi yang telah
selesai ditambang dan untuk sementara ditinggalkan atau ditutup, Nilai Jual
Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak disekitarnya/
sekelilingnya; |
||
|
|
|
d. |
Perairan yang dimanfaatkan untuk tujuan yang sama dengan
huruf b atau c, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan serendah-rendahnya kelas
45 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
174/KMK.04/1993. |
||
|
|
3. |
Tanah kosong (tidak termasuk tanah kosong yang dilakukan
penyelidikan umum, eksplorasi, penambangan, tanah pengamanan dan tanah
emplasemen), Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan Nilai Jual
Objek Pajak tanah disekitarnya/ sekelilingnya. |
|||
|
|
4. |
Tanah pengamanan, yaitu tanah yang disediakan/ berfungsi
untuk pengamanan, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan Nilai Jual
Objek Pajak tanah yang berada disekitarnya/ sekelilingnya. |
|||
|
|
5. |
Tanah emplasemen, yaitu tanah yang diatasnya terdapat bangunan-bangunan
dan pekarangan, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan klasifikasi
yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
berdasarkan klasifikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan
Menteri Keuangan Nomor : 174/KMK.04/1993. |
|||
|
|
|
|
|||
|
B. |
PERTAMBANGAN BUKAN MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI |
||||
|
|
1. |
Bumi produktif, adalah bumi yang dimanfaatkan pada tahap eksploitasi/
penambangan, Nilai Jual Objek Pajaknya ditetapkan sama dengan nilai
kapitalisasi Objek Pajak yaitu 10 kali harga jual hasil tambang di mulut
tambang (ROM) dalam satu tahun sebelum tahun pajak yang bersangkutan. |
|||
|
|
2. |
Bumi belum produktif, meliputi: |
|||
|
|
|
a. |
Bumi yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan dalam tahap kegiatan
penambangan Nilai Jual Objek Pajaknya ditetapkan sebagai berikut: |
||
|
|
|
|
a.1. |
Daratan/ perairan penyelidikan umum, yaitu areal di
dalam Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) yang akan/ sedang dilaksanakan penyelidikan
secara geologi umum atau geofisika di daratan, perairan atau dari udara,
dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan
tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya, Nilai Jual Objek Pajaknya
ditentukan 5% x NJOP tanah di sekitarnya serendah-rendahnya kelas 49
sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
174/KMK.04/1993; |
|
|
|
|
|
a.2. |
Daratan/ perairan eksplorasi, yaitu daratan/ perairan di
dalam Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) yang diperkirakan mengandung bahan
galian dan karenanya perlu diteliti/ diselidiki secara geologi pertambangan
guna menetapkan lebih teliti/ seksama jumlah cadangan, kadar dan sifat bahan
galian, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan sebagai berikut: |
|
|
|
|
|
|
- |
Tahun kesatu s/d kelima : 20% x NJOP tanah sekitarnya
serendah-rendahnya kelas 49 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan
Menteri Keuangan Nomor : 174/KMK.04/1993; |
|
|
|
|
|
- |
Untuk perpanjangan I dan II : 50% x NJOP tanah di
sekitarnya serendah-rendahnya kelas 49 sebagaimana tercantum pada Lampiran I
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.04/1993; |
|
|
|
|
a.3. |
Daratan/perairan persiapan fasilitas eksploitasi, yaitu
daratan/perairan yang dipergunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang
berhubungan langsung dengan kegiatan penambangan, tahun kesatu s/d ketiga
Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak tanah
di sekitarnya serendah-rendahnya kelas 49 sebagaimana tercantum pada Lampiran
I Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 174/KMK.04/1993. |
|
|
|
|
b. |
Bumi yang dipergunakan untuk cadangan tambang, yaitu bumi
yang selesai dieksplorasi dan sewaktu-waktu siap untuk ditambang, Nilai Jual
Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak tanah di
sekitarnya serendah-rendahnya kelas 45 sebagaimana tercantum pada Lampiran I
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 174/KMK.04/1993. |
||
|
|
3. |
Tanah kosong (tidak termasuk tanah kosong yang dilakukan
penyelidikan umum, eksplorasi, penambangan, tanah pengamanan dan tanah
emplasemen), Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan Nilai Jual
Objek Pajak tanah disekitarnya/sekelilingnya. |
|||
|
|
|
Tanah pengamanan, yaitu tanah yang disediakan/berfungsi untuk pngamanan,
Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak tanah
yang berada di sekitarnya/sekelilingnya. |
|||
|
|
5. |
Tanah emplasemen, yaitu tanah yang diatasnya terdapat bangunan-bangunan
dan pekarangan, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan berdasarkan klasifikasi
yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
berdasarkan klasifikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.04/1993. |
|||
II. |
BANGUNAN |
|||||
|
Bangunan, termasuk jalan lingkungan yang dipergunakan
oleh perseorangan dan/atau badan, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan sebagaimana
diatur pada Pasal 1 ayat (1) atau ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor
174/KMK.04/1993. |
MENTERI
KEUANGAN, ttd. MAR'IE
MUHAMMAD
|
Lampiran D Keputusan Menteri Keuangan |
||
Nomor |
: |
273/KMK.04/1995 |
Tanggal |
: |
28 Juni 1995 |
PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA
NILAI JUAL OBJEK PAJAK
USAHA BIDANG PERIKANAN DAN PETERNAKAN
I. |
BUMI |
||
|
1. |
Tanah/perairan yang dipergunakan untuk usaha bidang perikanan
meliputi perikanan laut, perikanan darat, tambak dan budidaya mutiara, Nilai
Jual Objek Pajaknya ditetapkan sebagai berikut: |
|
|
|
a. |
Untuk usaha bidang Perikanan Laut seperti: bagan, jermal
dan tangkul, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan serendah-rendahnya kelas 45
sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 174/KMK.04/1993; |
|
|
b. |
Untuk usaha bidang Perikanan Darat, Nilai Jual Objek
Pajaknya ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak tanah di
sekitar/sekelilingnya; |
|
|
c. |
Untuk usaha bidang Tambak, Nilai Jual Objek Pajaknya
ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak tanah
disekitarnya/sekelilingnya ditambah dengan Biaya Investasi Tambak; |
|
|
d. |
Untuk usaha bidang Budidaya Mutiara, Nilai Jual Objek
Pajaknya ditentukan serendah-rendahnya pada kelas 45 sebagaimana tercantum
pada Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 174/KMK.04/1993. |
|
2. |
Tanah/perairan yang dipergunakan untuk usaha bidang
Peternakan, Nilai Jual Objek Pajaknya berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak
tanah disekitar/sekelilingnya. |
|
|
3. |
Tanah emplasemen, yaitu tanah yang diatasnya terdapat
bangunan-bangunan dan pekarangan, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan
berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak berdasarkan klasifikasi sebagaimana lampiran I Keputusan
Menteri Keuangan Nomor : 174/KMK.04/1993. |
|
|
|
|
|
II. |
BANGUNAN |
||
|
Bangunan, termasuk jalan lingkungan yang dipergunakan
oleh perseorangan dan/atau badan, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan
sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) atau ayat (2) Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 174/KMK.04/1993. |
MENTERI
KEUANGAN, ttd. MAR'IE
MUHAMMAD
|