Lampiran 1Surat Edaran Dirjen Pajak

Lampiran I
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:
Tanggal	:

Nomor	:
Lampiran	:	1 (satu) set	Kepada Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah ................................. ................................. di- .................................
Perihal	:	Permohonan Penetapan Sebagai Daerah Terpencil

Berkenaan dengan investasi perusahaan kami

Nama	:
N P W P	:
Alamat Kantor Pusat	:
Alamat Lokasi Usaha	:

maka sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 033/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, atas investasi perusahaan kami pada lokasi sebagaimana disebutkan diatas, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai daerah terpencil dan untuk memperoleh perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah terpencil berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994.

Untuk kelengkapannya bersama ini kami sampaikan lampiran sebagai berikut :

1.	Surat Persetujuan Tetap dari BKPM/perincian rencana investasi.*)
2.	Peta lokasi.
3.	Neraca/Laporan Keuangan sebelum tahun permohonan.
4.	Pernyataan mengenai keadaan sarana angkutan dan sarana sosial ekonomi.

Demikian permohonan kami sampaikan.

coret yang tidak perlu

.............., ................. 19....

Pemohon,

(..........................)

Tembusan kepada Yth
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
...............................................

Lampiran Ia
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:
Tanggal	:

PERNYATAAN MENGENAI KEADAAN SARANA ANGKUTAN DAN SARANA SOSIAL EKONOMI DILOKASI USAHA
(dalam rangka permohonan penetapan sebagai daerah terpencil)

No. Urut	JENIS SARANA	ADA/TIDAK ADA	*APABILA TIDAK ADA DILOKASI BERAPA JARAKNYA DENGAN LOKASI )**
I.	SARANA ANGKUTAN
1.	Angkutan darat
2.	Angkutan air
3.	Angkutan udara
II.	SARANA SOSIAL EKONOMI
1.	Jalan umum/jembatan
2.	Pelabuhan/dermaga laut
	Pelabuhan/dermaga sungai
	Pelabuhan udara
3.	Listrik (PLN)
4.	Air bersih (PAM)
5.	Perumahan yang dapat disewa pegawai
6.	Rumah Sakit/Poliklinik
7.	Sekolah
8.	Olahraga/Hiburan
9.	Tempat Peribadatan
10.	Pasar

Keterangan :

Perkiraan jarak terdekat dengan lokasi dari sarana yang ada

..................., ....................19...
yang membuat pernyataan,

(......................................)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ........................

Lampiran II
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:
Tanggal	:

Nomor	:	S-	................, ..........19.....
Lampiran	:		Kepada Yth. : Sdr. ............................ di - .....................
Perihal	:	Permintaan kelengkapan permohonan untuk ditetapkan sebagai daerah terpencil

Berkenaan dengan surat saudara nomor : .........................., tanggal ............ perihal permohonan penetapan sebagai daerah terpencil, menurut penelitian kami ternyata masih terdapat beberapa persyaratan yang belum dipenuhi.
Agar permohonan Saudara dapat segera diproses diminta kepada Saudara untuk melengkapi persyaratan sebagai berikut :

a.	............................
b.	............................
c.	............................
d.	............................

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ........
.................................,

(...............................)
NIP.

Tembusan kepada Yth. :

1.	Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
	...............................................;
2.	Arsip.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ........................

Lampiran III
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:
Tanggal	:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN SEBAGAI DAERAH TERPENCIL

Nomor : Kep ..................WPJ..............19.......

Membaca	:	1.	Surat permohonan Wajib Pajak .................... Nomor : ................... Tanggal ......................
		2.	Laporan Hasil Pemeriksaan daerah terpencil Nomor : ...................... Tanggal ...............

Menimbang	:	a.	bahwa terhadap investasi di daerah terpencil perlu diberikan insentif agar potensi ekonomi yang ada dapat dikembangkan dengan baik;
		b.	bahwa setelah dilakukan penelitian/pemeriksaan ternyata permohonan Wajib Pajak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994;
		2.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 633/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penggantian atau Imbalah sehubungan dengan Pekerjaan atau jasa yang Diberikan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah tertentu serta yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN SEBAGAI DAERAH TERPENCIL :
		Nama Wajib Pajak	:	..........................
		N P W P	:	..........................
		Alamat Domisili	:	..........................
		Untuk Lokasi	:	..........................

Pasal 1

Terhadap investasi tersebut di atas, diberikan perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah terpencil berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, sebagai berikut :

-	Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya; *)
-	Makanan dan minuman bagi pegawai; *)
-	Pelayanan kesehatan; *)
-	Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya; *)
-	Pengangkutan pegawai dan keluarganya; *)
-	Olah raga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, boating dan pacuan kuda. *)

Pasal 2

Perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas berlaku sejak tahun pajak diterbitkannya keputusan dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan sarana dan/atau prasarana yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun disusutkan sesuai dengan masa manfaat sarana dan/atau prasarana tersebut.

Pasal 3

Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak berkedudukan/berdomisili.

Pasal 4

Keputusan ini dapat ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan.

....................., ................19....

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
........................................,

(.......................................)
NIP.

Tembusan kepada Yth. :

1.	Bapak Direktur Jenderal Pajak;
2.	Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..............................1);
3.	Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..............................2);
4.	Pertinggal.

Keterangan :

1)	KPP Lokasi.
2)	KPP Domisili.
*)	coret yang tidak diperlukan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ........................

Lampiran IV
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:
Tanggal	:

Nomor	:	S-	Jakarta, .....................
Sifat	:
Lampiran	:	Penolakan Permohonan Penetapan Sebagai Daerah Terpencil.	Kepada Yth. ............................... ...............................

Sehubungan dengan permohonan penetapan sebagai daerah terpencil yang Saudara ajukan tanggal .................... nomor ...................., maka berdasarkan penelitian/Laporan Hasil Pemeriksaan daerah terpencil nomor ..................... tanggal ...................., bahwa permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai daerah terpencil tidak dapat disetujui, dengan alasan :
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
......................................

(......................................)
NIP.

Tembusan kepada Yth. :

1.	Bapak Direktur Jenderal Pajak
2.	Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..............................1);
3.	Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..............................2);
4.	Pertinggal.

Keterangan :

1)	KPP Lokasi.
2)	KPP Domisili.

Lampiran V
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:
Tanggal	:

DAFTAR HARTA DAN PENYUSUTAN YANG MEMPEROLEH PERLAKUAN PPh ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN DI DAERAH TERPENCIL

Keadaan Per .................................... 19..

No. Urut

Jenis harta Berwujud

Tahun Perolehan

Nilai Perolehan

PENYUSUTAN

s/d Tahun Lalu

Tahun Laporan

s/d Tahun Lalu

................,......................19.........

Wajib Pajak,

(.....................................)
NPWP

Lampiran Vb
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:
Tanggal	:

DAFTAR PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN YANG MEMPEROLEH PERLAKUAN PPh ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN DI DAERAH TERPENCIL

Tahun Pajak ..............................................

I.	Umum :
	Nama Wajib Pajak		:	......................................
	N P W P		:	......................................
	Alamat Pusat		:	......................................
	Alamat Lokasi		:	......................................
	Penetapan sebagai daerah terpencil :
	Nomor		:	......................................
	tanggal		:	......................................
II.	Perlakuan PPh atas penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah terpencil.
					(dalam ribuan rupiah)
	Jenis penggantian/imbalan				tahun 19..... Rp.
	Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk :
	a.	Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya di daerah terpencil
	b.	Penyediaan makanan dan minuman di lokasi daerah terpencil.
	c.	Pelayanan kesehatan di lokasi bekerja di daerah terpencil.
	d.	Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya di lokasi bekerja di daerah terpencil.
	e.	Pengangkutan pegawai di lokasi bekerja dan keluarganya dari lokasi tempat asal ke lokasi bekerja dan dari lokasi bekerja di daerah terpencil ke daerah asalnya pada saat pemutusan hubungan kerja baik karena pensiun atau karena sebab lain, dan biaya antar jemput pegawai di lokasi kerja daerah terpencil.
	f.	Sarana olahraga bagi pegawai dan keluarganya di daerah terpencil tidak termasuk golf, boating, dan pacuan kuda.

................,......................19.........

WAJIB PAJAK,

Lampiran VI
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:
Tanggal	:

BUKU REGISTER WAJIB PAJAK YANG MEMPEROLEH KEPUTUSAN PENETAPAN/PENOLAKAN SEBAGAI DAERAH TERPENCIL

No. Urut

Nama, NPWP dan Alamat

No. & Tanggal Permohonan

No. & Tgl. SK Penetapan sebagai daerah terpencil atau Surat Penolakan

Jenis sarana/prasarana diberikan sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 633/KMK.04/1994

Keterangan