LAMPIRAN I
Nomor	: SE-17/PJ.51/1995
Tanggal	: 24 April 1995

				JAKARTA, 3 April 1995
No.	:	S-173/MK.04/1995
Lampiran	:	-		KEPADA
Perihal	:	Penangguhan PPN atas impor barang modal tertentu	Yth. Sdr.	MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL di -        JAKARTA

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 132/A.1/1995 tanggal 10 Februari 1995 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

1.	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan peraturan pelaksanaannya, terhitung sejak tanggal 1 Januari 1995, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 577/KMK.00/1989 tanggal 29 Mei 1989 tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar hukum dalam memberikan fasilitas penangguhan PPN/PPnBM.
2.	Namun demikian, dalam masa peralihan dari Undang-Undang yang lama ke Undang-Undang yang baru, kami dapat menyetujui agar diberlakukan ketentuan peralihan yang akan ditetapkan oleh Saudara Direktur Jenderal Pajak.

Demikian untuk dimaklumi.

MENTERI KEUANGAN

ttd

MAR'IE MUHAMMAD

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Direktur Jenderal Pajak.