Lampiran	:	I. 1 KEP. DIRJEN PAJAK
Nomor	:	KEP-27/PJ./1995
Tanggal	:	23 Maret 1995

TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN

PELAPORAN PENGUSAHA KENA PAJAK

DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN KOMPUTER

I.	PETUGAS PENDAFTARAN WAJIB PAJAK
	A.	Petugas Pendaftaran Wajib Pajak ialah Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk melayani pendaftaran Wajib Pajak dan pelaporan Pengusaha kena Pajak yang bertugas pada:
		-	Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak pada Seksi Tata Usaha Perpajakan dikantor Pelayanan Pajak tipe A, atau
		-	Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak dan SPT pada Seksi Pengolahan Data data dan Tata Usaha Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak tipe B.
	B.	Petugas Pendaftaran Wajib Pajak mempunyai tugas sebagai berikut :
		1.			Menerima Formulir Pendaftaran Wajib Pajak (bentuk KP.PDIP 4.1-95/KP.PDIP 4.2-95 /KP PDIP 4.3-95) yang telah ditandatangani Wajib Pajak atau Kuasanya yang sah beserta lampiranlampirannya, baik dari Wajib Pajak dalam rangkap tiga maupun dari Kantor Penyuluhan Pajak dalam rangkap dua Yang disertai dengan tindasan KP PDIP 4.21-95.
		2.			Memeriksa kelengkapan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada butir Satu yang terdiri dari :
					a.	Untuk Wajib Pajak Perseorangan Non Usahawan:
						-	Fotokopi KTP atau SIM atau Kartu Keluarga atau Paspor
					b.	Untuk Wajib Pajak Perseorangan Usahawan :
						-	Fotokopi KTP atau SIM atau Kartu Keluarga atau Paspor;
						-	Fotokopi Surat Izin Usaha atau Keterangan Tempat Usaha
					c.	Untuk Wajib Pajak Badan :
						-	Fotokopi Akte Pendirian;
						-	Fotokopi KTP salah seorang pengurus;
						-	Fotokopi Surat Izin Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dari instansi yang berwenang.
					d.	Untuk Wajib Pajak sebagai Pemungut/Pemotong:
						-	Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan;
						-	Fotokopi tanda bukti diri bendaharawan.
					Catatan :
					-	Apabila pemohon berstatus cabang harus dilampirkan fotokopi Kartu NPWP (bentuk KP.PDIP 4.20-95) atau Bukti Pendaftaran Wajib Pajak (bentuk KP PDIP 4.21-95) Kantor Pusatnya.
					-	Apabila permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus dilenkapi dengan surat kuasa.
					-	Fotokopi sebagai kelengkapan formulir pendaftaran Wajib Pajak tersebut diatas harus di sahkan oleh Petugas Pendaftaran Wajib Pajak kecuali dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos maka fotokopi harus disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
		3.			Memberikan Nomor Formulir, Kode Jenis Usaha/Klasifikasi Lapangan Usaha Kode Wilayah Pemerintah dan tanda (x)pada kotak yang sesuai dengan kewajiban pajaknya pada formulir KP.PDIP.4.1-95/KP.PDIP.4.2-95/KP.PDIP.4.3-95.
		4.			Meneliti administrasi Kantor Pelayanan Pajak untuk mengetahui apakah Wajib Pajak sudah terdaftar atau belum.
					Catatan :
					a.	Bila WP tersebut sudah terdaftar, maka kepadanya tidak dapat diberikan NPWP lagi, kecuali untuk Wajib Pajak berstatus cabang, diberikan NPWP yang sama.
					b.	Bila formulir pendaftaran diterima dari Kantor Penyuluhan Pajak hasil tersebut pada huruf a supaya diberitahukan kepada Kantor Penyuluhan Pajak yang bersangkutan.
		5.			Mencatat Formulir Pendaftaran Wajib Pajak ke dalam buku Pengawasan Pendaftaran Wajib Pajak (bentuk KP.PDIP.4.11-95), pada kolom 1 s/d 5 dan membubuhkan parafnya pada sebelah kiri atas tempat penandatanganan formulir tersebut. Menyerahkan formulir kepada kepala Sub Seksi atasannya untuk ditandatangani. Dalam hal ada permohonan pengukuhan Pengusaha kena Pajak dicatat dalam buku Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (bentuk KP. PPN.9b).
					Catatan :				Bila formulir pendaftaran diterima dari Kantor Penyuluhan Pajak Pencatatan pada Buku Pengawasan pendaftaran Wajib Pajak (KP.PDIP.4.11-95) tetap dilakukan sebagaimana mestinya, sama seperti apabila formulir itu diterima langsung dari Wajib Pajak. Tanggal Bukti Pendaftaran Wajib Pajak (KP.PDIP.4.21-95) dan tanggal penerimaannya dari Kantor Penyuluhan Pajak dicatat pada kolom 6 Dan kolom 7.
		6.			Dalam hal Wajib Pajak hanya mengajukan permohonan NPWP, maka setelah ditandatangani oleh Kepala Sub Seksi, formulir KP.PDIP.4.1-95/KP.–PDIP.4.2-95/KP.PDIP.4.3-95 lembar kesatu dan kedua beserta lampirannya diteruskan kepada Petugas Perekaman Data (Operator) dan lembar ketiga diberikan kepada Wajib Pajak sebagai tanda terima.
		7.			Dalam hal Wajib Pajak selain mengajukan permohonan NPWP juga mengajukan permohonan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, maka setelah ditandatangani oleh kepala Sub Seksi, formulir KP.PDIP.4.1-95 /KP.PD IP.4.2-95/KP.PDIP.4.3-95 lembar kesatu dan kedua beserta lampirannya dteruskan kepada Kasi PPN/PTLL untuk dilakukan Pemeriksaan Sederhana Di lapangan guna memastikan kebenaran alamat tempat tinggal atau tempat Kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan lembar ketiga diberikan kepada Wajib Pajak sebagai tanda terima. Apabila alamat tempat tinggal atau tempat kedudukan usaha Wajib Pajak tidak benar maka KP.PDIP.4.20-95 dan KP.PDIP.4.22-95 tidak diberikan.
					Catatan :			Apabila Formulir Pendaftaran Pada butir 6 dan butir 7 diterima melalui pos maka KP.PDIP.4.1-95/KP.PDIP.4.2-95/KP.PDIP.4.3-95 lembar ketiga dikirimkan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan pos tercatat bersamaan dengan KP.PDIP.4.20-95 dan atau KP.PDIP.4.22-95.
		8.			Menerima KP.PDIP.4.20-95 dan KP.PDIP.4.22-95 (dalam hal ada permohonan Pengusaha Kena Pajak) yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatanganinya disertai dengan Kartu Pendaftaran Wajib Pajak (bentuk KP.PDIP.4.23-95) dan KP>PDIP>4.1-95 /KP.PDIP.4.2-95 /KP.PDIP.4.3-95 lembar ke satu beserta lampirannya, kemudian mencatat KP.PDIP.4.20-95 pada kolom 8,9 dan kolom 10 buku KP.PDIP.4.11-95 Pada buku KP.PDIP……….
		9.			Menyampaikan kepada Wajib Pajak :
					a.	Kartu NPWP (KP.PDIP.4.20-95) selambat-lambatnya satu hari setelah diterimanya formulir KP.PDIP.4.1-95 /KP.PDIP.4.2-95 /KP.PDIP.4.3-95 beserta lampirannya secara lengkap untuk pendaftaran sebagaimana di maksud pada butir 6.
					b.	Kartu NPWP (KP.PDIP.4.20-95) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.22-95), selambat-lambatnya tiga hari setelah diterimanya formulir KP.PDIP.4.1-95 /KP.PDIP.4.2-95 /KP.PDIP.4.3-95 beserta lam pirannya secara lengkap untuk pendaftaran sebagai dimaksud pada butir 7 Bagi Wajib Pajak yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau Mempunyai kegiatan usaha di luar kota kedudukan Kantor Pelayanan Pajak, jangka waktu tiga hari dimaksud tidak mengikat. Jangka waktu tersebut ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan dengan memperhatikan factor jauh jaraknya, kondisi komunikasi dan sarana perhubungan yang tersedia. Penyampaian tersebut dilakukan melalui pos tercatat dengan menggunakan Ekspedisi khusus atau dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak dengan membubuhkan tandatangan sebagai tanda terima pada Buku Ekspedisi Khusus Dan mencatatnya pada buku KP.PDIP.4.11-95 kolom 11.
		10.			Membuat berkas sementara Wajib Pajak yang berisi :
					-	Pertinggal Kp.PDIP.4.20-95/ KP.PDIP.4.22-95
					-	Lembar ke 1 KP.PDIP.4.1-95/KP.PDIP.4.2-95/KP.PDIP.3-95 beserta lampirannya dan mengirimkannya kepada petugas arsip untuk dibuatkan berkas Wajib Pajak.
		11.			Mendistribusikan KP.PDIP.4.23-95 ke
					-	Kantor Penyuluhan Pajak yang bersangkutan
					-	Masing-masing Seksi pengelola jenis pajak yang bersangkutan sebagai dasar pembuatan Kartu Pengawasan Pembayaran dan Kartu Pengawasan Laporan Wajib Pajak.
					-	Pertinggal di Sub Seksi yang bersangkutan.
II.	PETUGAS PEREKAMAN WAJIB PAJAK
	A.	Petugas Perekaman Data adalah petugas yang merekam data pendaftaran Wajib Pajak pada:
		-		Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak pada Seksi Tata Usaha Perpajakan dikantor Pelayanan Pajak tipe A, atau
		-		Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak dan SPT pada Seksi Pengolahan Data data dan Tata Usaha Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak tipe B.
		-		Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi, Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Tipe A, atau
		-		Sub Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pengolahan Data dan Tata Usaha Perpajakkan pada Kantor Pelayanan tipe B.
	B.	Petugas Perekaman Data Wajib Pajak mempunyai tugas sebagai berikut:
		1.		Merekam Data Wajib Pajak dari Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan.
		2.		Menuliskan NPWP pada kotak yang tersedia serta mencantumkan nomor register pada ruang kosong di atas NPWP di Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
		3.		Membubuhkan paraf dan tanggal perekaman pada sisi kiri kotak “NPWP yang diberikan”.
		4.		Membuat KP.PDIP.4.20-95 sebanyak dua lembar dan KP.PDIP.4.23-95 sebanyak empat lembar. Bila ada permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, membuat KP.PDIP.4.22-95 sebanyak dua lembar.
		5.		Menyampaikan KP.PDIP.4.20-95 atau KP.PDIP.4.20-95 dan KP.PDIP. 4.22-95 kepada pejabat yang berwenang menandatanganinya beserta lembar kesatu KP.PDIP.4.1-95/ KP.PDIP.4.2-95/ KP.PDIP.4.3-95/ KP.PDIP.4.23-95.
		6.		Menyimpan KP.PDIP.4.1-95 /KP.PDIP.4.2-95 /KP.PDIP.4.3-95 lembar kedua dalam file khusus yang disusun berurutan berdasarkan nomor formulir sebagai arsip Petugas Perekaman Data Wajib Pajak.
		Catatan :
		Kegiatan back-up data, transfer data dan menerima konfirmasi data dilakukan oleh Operator Konsul sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

Lampiran	:	I. 2 KEP. DIRJEN PAJAK
Nomor	:	KEP-27/PJ./1995
Tanggal	:	23 Maret 1995

TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN

PELAPORAN PENGUSAHA KENA PAJAK

DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DENGAN TIDAK

MENGGUNAKAN KOMPUTER (MANUAL)

Dalam hal system komputer tidak berjalan sebagaimana mestinya, ditempuh prosedur sebagai berikut :

1.	Petugas Pendaftaran Wajib Pajak melakukan tugas-tugas yang sama dengan tugas seperti yang tercantum pada Angka I huruf B butir 1sampai dengan butir 5 lampiran I.1 keputusan ini.
2.	Kepala Sub Seksi Pendaftaran WP pada KPP Tipe A atau Kepala Sub Seksi Pendaftaran WP dan SPT pada KPP tipe B, mencantumkan NPWP pada kotak yang tersedia di KP.PDIP.4.1-95 /KP.PDIP.4.2-95 /KP.PDIP.4.3-95, Diambil dari jatah listing Kantor Pelayanan Pajak yang diterima dari Pusat PDIP. Dalam hal WP berstatus cabang, NPWP diberikan sesuai dengan NPWP Kantor Pusat/ Pusat Usahanya, Kode Kantor Pelayanan Pajak menggunakan Kode Kantor Pelayanan Pajak setempat.
3.	Petugas Pendaftaran Wajib Pajak selanjutnya.
	a.	menyerahkan KP.PDIP.4.1-95 /KP.PDIP.4.2-95 /KP.PDIP.4.3-95 lembar ketiga yang sudah ditandatangani oleh Kasubsi kepada Wajib Pajak. Dalam hal formulir pendaftaran diterima melalui pos, maka KP.PDIP.4.1-95 /KP.PDIP.4.2-95 /KP.PDIP.4.3-95 lembar ketiga dikirimkan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan pos tercatat bersama dengan KP.PDIP.4.21-95/KP.PDIP.4.22-95.
	b.	membuat KP.PDIP.4.21-95 /KP.PDIP.4.22-95 /dalam rangkap dua berdasarkan KP.PDIP.4.1-95 /KP.PDIP.4.2-95 /KP.PDIP.4.3-95 dan atau laporan hasil pemeriksaan sederhana di lapangan dari Seksi PPN/PTLL dan meneruskannya kepada pejabat yang berwenang menandatanganinya.
	c.	mengirim KP.PDIP.4.21-95 /KP.PDIP.4.22-95 lembar kesatu yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada Wajib Pajak seperti yang tercantum pada angka I huruf B butir 9 Lampiran I.1 keputusan ini dan menyimpan KP.PDIP.4.21-95 /KP.PDIP.4.22-95 lembar kedua kedalam berkas sementara.
	d.	mengirim KP.PDIP.4.1-95 /KP.PDIP.4.2-95 /KP.PDIP.4.3-95 lembar kesatu dan lembar kedua beserta lampirannya kepada Petugas Perekaman Data Wajib Pajak.
4.	Petugas perekaman data melakukan tugas sesuai dengan prosedur pada angka 11 huruf B butir 1 sampai dengan butir 6 Lampiran I.1 keputusan ini.
5.	Petugas Pendaftaran WP selanjutnya melakukan proses sesuai dengan langkah pada angka I huruf B butir 8 sampai dengan butir 11 Lampiran I.1 keputusan ini.

Lampiran	:	I. 3 KEP. DIRJEN PAJAK
Nomor	:	KEP-27/PJ./1995
Tanggal	:	23 Maret 1995

TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PENYULUHAN

PAJAK PETUGAS PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

A.	Petugas pendaftaran Wajib Pajak ialah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Penyuluhan Pajak untuk melayani pendaftaran Wajib Pajak di Kantor Penyuluhan Pajak.
B.	Petugas Pendaftaran Wajib Pajak mempunyai tugas:
	1.	Melaksanakan tugas-tugas yang sama seperti yang tercantum dalam Angka I Huruf B butir 1 sampai dengan butir 3 Lampiran I.1 keputusan ini.
	2.	Meneliti tata usaha Kantor Penyuluhan Pajak untuk mengetahui apakah Wajib Pajak tersebut pernah terdaftar atau belum. Bila Wajib Pajak tersebut sudah terdaftar, maka kepadanya tidak dapat diberikan NPWP lagi, kecuali untuk Wajib Pajak berstatus cabang, diberi NPWP yang sama.
	3.	Menandatangani KP.PDIP.4.1-95 /KP.PDIP.4.2-95 /KP.PDIP.4.3-95, kemudian mencatatnya kedalam buku KP.PDIP.4.12-95 pada kolom 1s/d kolom 5. Dalam hal ada permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dicatat dalam buku Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PPN.9b).
	4.	Menyerahkan KP.PDIP.4.1-95 /KP.PDIP.4.2-95 /KP.PDIP.4.3-95 lembar ketiga kepada Wajib Pajak. Dalam hal formulir pendaftaran diterima melalui pos tercatat bersamaan dengan KP.PDIP.4.21-95 /KP.PDIP.4.22-95.
	5.	Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari jatah listing yang tersedia di Kantor Penyuluhan Pajak dan menuliskan NPWP tersebut pada KP PDIP.41-95 /KP.PDIP.4.2-95 /KP.PDIP.4.3-95 pada kotak yang tersedia untuk NPWP.
	6.	Dalam hal Wajib Pajak hanya mengajukan permohonan NPWP maka Petugas Pendaftaran WP melakukan hal-hal sebagai berikut:
		a.	membuat Bukti Pendaftaran Wajib Pajak (KP.PDIP.4.21-95) rangkap tiga berdasarkan data dari Formulir Pendaftaran Wajib Pajak (KP.PDIP.4. -95 /KP.PDIP.4.2-95 /KP.PDIP.4.3-95) dan meneruskan Kepala Kantor Penyuluhan Pajak untuk ditandatangani.
		b.	menerima KP.PDIP.4.21-95 yang telah ditandatangani Kepala Kantor Penyuluhan Pajak. Selanjutnya mengirimkan lembar kesatu kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat atau dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Orang lain yang telah diberi Surat Kuasa oleh Wajib Pajak dengan membubuhkan tandatangan sebagai tanda terima pada buku ekspedisi khusus, selanjutnya mencatat dalam Buku Pengawasan Pendaftaran (KP.PDIP.4.12-95) pada kolom 6,7 dan kolom 8;
		c.	mengirim pada hari berikutnya KP.PDIP.4.1-95 /KP.PDIP.4.2-95 /KP.PDIP.4.3-95 lembar kesatu dan kedua serta KP.PDIP.4.21-95 lembar ke Dua ke Kantor Pelayanan Pajak dan mencatat tanggal pengiriman pada Buku KP.PDIP.4.12-95 kolom 9.
	7.	Dalam hal Wajib Pajak selain mengajukan permohonan NPWP juga mengajukan permohonan NPPKP maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:
		a.	menyerahkan KP.PDIP.4.1-95 /KP.PDIP.4.2-95 /KP.PDIP.4.3-95 lembar ketiga yang telah ditandatangani dan dicap kepada Wajib Pajak sebagai tanda terima, yang sebelumnya dicatat pada Buku KP.PDIP.4.12-95 kolom 5.
		b.	mengirim sehari sesudah diterimanya KP.PDIP.4.1-95 /KP.PDIP.4.2-95/KP.PDIP.4.3-95 lembar kesatu dan kedua ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diterbitkan surat perintah Pemeriksaan Sederhana di lapangan kepada Kepala Kantor Penyuluhan Pajak atau petugas yang ditunjuk guna mengecek kebenaran tempat tinggal atau tempat kedudukkan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan mencatat pengiriman tersebut di Buku Ekspedisi Khusus;
		c.	mengirim Laporan Pemeriksaan Pajak Sederhana tersebut yang telah ditandatangani Kepala Kantor Penyuluhan Pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapat persetujuan.
	8.	Menerima KP.PDIP.4.23-95 dari Kantor Pelayanan Pajak dan membukukannya pada kolom 10 buku KP.PDIP.4.12-95.

Lampiran	:	II KEP. DIRJEN PAJAK
Nomor	:	KEP-27/PJ./1995
Tanggal	:	23 Maret 1995

TATA CARA PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

A.	U M U M :
	Yang dimaksud dengan perubahan data Wajib Pajak meliputi perubahan identitas Wajib Pajak, perubahan kewajiban jenis pajak, perpindahan Wajib Pajak dan/atau pencabutan NPPKP. Formulir yang digunakan adalah KP.PDIP.4.1A-95/KP.PDIP.4.2A-95/KP.PDIP.4.3A-95 atau KP.PDIP.4.4-95 (Permohonan Pindah ke luar wilayah KPP), yang pengisiannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
	a)	Pengisian formulir KP.PDIP.4.1A-95/KP.PDIP.4.2A-95/KP.PDIP.4.3A-95 dilakukan dalam hal :
		1)	Perbaikan data karena kesalahan dalam keluaran (data dalan dokumen masukan tidak sama dengan data keluaran)
		2)	Perubahan nama Wajib Pajak karena penggantian nama,dilampiri dengan keterangan dari instansi yang berwenang.
		3)	Perubahan alamatWajib Pajak karena perpindahan tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang sama dilampiri fotokopi KTP/keterangan dari instansi yang Berwenang.
		4)	Perubahan NPWP karena adanya kesalahan (misalnya NPWP cabang tidak sama dengan pusat), dilampiri dengan KP.PDIP.4.20-95 atau KP.PDIP.4.21-95.
		5)	Perubahan status usaha Wajib Pajak dilampiri pernyataan tertulis dari Wajib Pajak. Bilamana perubahan status usaha tersebut dilakukan dengan Ake Perubahan, supaya dilampirkan fotokopinya.
		6)	Perubahan jenis usaha karena ada perubahan kegiatan usaha Wajib Pajak dilampiri pernyataan tertulis dari Wajib Pajak atau fotokopi izin usaha dari instansi yang berwenang.
		7)	Perubahan bentuk badan dilampiri akte perubahan bentuk badan tersebut
		8)	Perubahan jenis pajak, karena sesuatu hal yang mengakibatkan kewajiban jenis pajaknya berubah.
		9)	Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan NPPKP, karena dipenuhinya persyaratan yang ditentukan.
	b)	Pengisian formulir KP.PDIP.4.4-95 dilakukan dalam hal :
		1)	Pindahan tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha keluar wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak.
		2)	Perubahan status perusahaan yang mengakibatkan Kantor Pelayanan Pajak yang mengelolanya berubah.

B.	PROSES PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK LAMA.
	I.	Petugas pendaftaran Wajib Pajak : Petugas Pendaftaran Wajib Pajak mempunyai tugas sebagai berikut :
		1.	Memberikan Formulir Pemutakhiran Data (bentuk KP.PDIP.4.1A-95, KP.PDIP.4.2A-95/ KP.PDIP.4.3A-95) atau formulir Pemberitahuan Pindah (bentuk KP.PDIP.4.4-95) untuk diisi oleh Wajib Pajak yang Bersangkutan.
			Catatan :		Perubahan data/permohonan pindah dapat diperkenankan menggunakan surat biasa sepanjang data minimal yang diperlukan tercantm dalam surat tersebut. Untuk itu petugas Mengisi KP.PDIP.4.1A-95/ KP.PDIP.4.2A-95/ KP.PDIP. 4.3A-95 atau KP.PDIP.4.4-95 berdasarkan surat Wajib Pajak dimaksud.
		2.	Menerima formulir KP.PDIP.4.1A-95 /KP.PDIP.4.2A-95 /KP.PDIP.4.3A-95 atau KP.PDIP.4.4-95 yang sudah ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya yang beserta lampiran-lampirannya.
		3.	Meneliti kelengkapan dan kebenaran formal pengisian formulir dengan memperhatikan lampiran-lampiran yang diwajibkan.
		4.	Menyampaikan formulir KP.PDIP.4.1A-95/KP.PDIP.4.2A-95/KP.PDIP4.3A-95 yang sudah diteliti kepada Kepala Sub Seksi atasannya untuk ditandatangani.
		5.	Mencatat KP.PDIP.4.1A-95 /KP.PDIP.4.2A-95 /KP.PDIP.4.3A-95 atau KP.PDIP.4.20-95 pada Buku Pengawasan Perubahan Data (bentuk KP.PDIP.4.13-95). Dalam hal ada permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dicatat dalam Buku Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak(KP.PPN.9B)
		6.	Menyerahkan KP.PDIP.4.1A-95/ KP.PDIP.4.2A-95/ KP.PDIP.4.3A-95 lembar ketiga kepada Wajib Pajak. Dalam hal perubahan data/pemberitahuan pindah diterima melalui pos, formulir tersebut dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui pos.
		7.	Mengirimkan KP.PDIP.4.1A-95/ KP.PDIP.4.2A-95/ KP.PDIP.4.3A-95 lembar kesatu dan kedua atau KP.PDIP.4.4-95 kepada Petugas Perekaman Data.
		8.	Menerima Petugas dari perekaman data :
			-	KP.PDIP.4.1A-95/ KP.PDIP.4.2A-95/ KP.PDIP.4.3A-95 lembar kesatu disertai KP.PDIP.4.20-95 yang sudah ditandatangani, dan atau
			-	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.22-95),
			-	KP.PDIP.4.4-95 disertai KP.PDIP.4.25-95 yang sudah ditandatangani,
			-	Pencabutan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (KP.PDIP.4.24-95).
		9.	Mencatat hasil keluaran tersebut pada butir 8, dalam Buku KP.PDIP.4.13-95/KP.PPN 9B.
		10.	Mengirim :
			a.	KP.PDIP.4.20-95 dan/atau KP.PDIP.4.22-95 atau KP.PDIP.4.24-95 kepada Wajib Pajak dilakukan melalui pos tercatat dengan menggunakan ekspedisi khusus atau dapat diambil sendiri Oleh Wajib Pajak dengan membubuhkan tandatangan sebagai tanda terima pada Buku Ekspedisi khusus dan mencatatnya pada buku KP.PDIP.4.11-95 kolom 11;
			b.	KP.PDIP.4.25-95 dan KP.PDIP.4.24-95(dalam hal Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak) dengan ketentuan sebagai berikut:
				-	lembar kesatu kepada Kantor pelayanan Pajak Baru,
				-	lembar kedua kepada Wajib Pajak, untuk digunakan mendaftarkan diri dikantor Pelayanan Pajak baru.
				-	Lembar ketiga disimpan sebagai arsip.
				Dalam hal Wajib Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak KP.PDIP.4.24-95 dicatat dalam Buku KP.PPN.9B. Bila Kantor Pelayanan Pajak lama tidak mengetahui dengan pasti Kantor Pelayanan Pajak yang Baru, maka KP.PDIP.4.25-95 lembar kesatu dikirimkan kepada Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak yang dituju (alamat baru), untuk segera diteruskan ke Kantor pelayanan Pajak yang bersangkutan.
		11.	Mengirim KP.PDIP.4.1A-95/KP.PDIP.4.2A/KP.PDIP.4.3A-95 lembar pertama, atau KP.PDIP.4.4-95 dan/atau KP.PDIP.4.25-95 dan/atau KP.PDIP.4.24-95 kepada petugas arsip untuk disimpan dalam berkas Wajib Pajak yang bersangkutan.
		12.	Menerima KP.PDIP.4.26-95 dari kantor Pelayanan Pajak baru dan mencatatnya dalam buku KP. PDIP.4.13-95.
		13.	Membuat dan mengirim pemberitahuanPerubahan Data (KP.PDIP.4.27-95) kepada seksi-seksi yang berkepentingan.
		14.	Mengirim KP.PDIP.4.26-95 ke petugas arsip untuk dibuatkan “Uraian Singkat” sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 butir 2 keputusan ini. Catatan : Petugas Arsip selanjutnya mengirim “Uraian Singkat” tersebut beserta berkas Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak baru.
	II.	Petugas Perekaman Data Wajib Pajak : Petugas Perekaman Data Wajib Pajak mempunyai tugas sebagai berikut :
		1.	Menerima KP.PDIP.4.1A-95/KP.PDIP.4.2A-95/KP.PDIP.4.3A-95 atau KP.PDIP.4.4-95 dari Petugas Pendaftaran Wajib Pajak.
		2.	Merekam data dari KP.PDIP.4.1A-95/KP.PDIP.4.2A-95/KP.PDIP.4.3A-95 atau KP.PDIP.4.4-95 dengan menggunakan komputer menurut tata cara yang telah ditentukan.
		3.	Mencetak KP.PDIP.4.20-95 /KP.PDIP.4.22-95 /KP.PDIP.4.24-95 /KP.PDIP.4.25-95 sesuai dengan kebutuhan.
		4.	Mengirim KP.PDIP.4.1A-95/KP.PDIP.4.2A-95/kP.PDIP.4.3A-95 lembar pertama atau KP.PDIP.4.4-95 yang sudah diparaf (tanda telah direkam), beserta keluaran tersebut pada butir 3 Kepada pejabat yang berwenang menandatanganinya.
		5.	Menyimpan KP.PDIP.4.1A-95 /KP.PDIP.4.2A-95 /KP.PDIP.4.3A-95 lembar kedua dalam file khusus berurutan berdasarkan nomor formulir sebagai arsip Petugas Perekaman Data Wajib Pajak.
			Catatan :
			Kegiatan back-up data, transfer data dan menerima konfirmasi data dilakukan oleh Operator Konsul sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

C.	PROSES PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BARU.
	I.	Petugas Pendaftaran Wajib Pajak.
		Petugas Pendaftaran Wajib Pajak mempunyai tugas sebagai berikut :
		1.	Menerima KP.PDIP.4.25-95 atau KP.PDIP.4.4-95 dari Wajib Pajak yang selanjutnya diajukan Kepada Kepala Sub Seksi atasannya untuk disetujui.
		2.	Meneliti dalam administrasi Kantor Pelayanan Pajak untuk mengetahui apakah Wajib Pajak sudah terdaftar sebelumnya. Jika sudah terdaftar NPWP tidak diberikan lagi dan hal ini harus diberitahukan kepada wajib pajak.
		3.	Mencatat KP.PDIP.4.25-95 atau KP.PDIP.4.4-95 ke dalam Buku KP.PDIP.4.13-95 dan mengirimkan kepada Petugas Perekaman Data Wajib Pajak.
		4.	Menerima KP.PDIP.4.25-95 atau KP.PDIP.4.4-95 beserta KP.PDIP.4.26-95 dan KP.PDIP.4.20 - 95/ KPPDIP.4.22-95 yang sudah ditandatangani, serta KP PDIP.4.23-95 rangkap empat. Mencatat KP.PDIP.4.20-95 dan KP.PDIP.4.23-95 pada buku KP.PDIP.4.13-95, serta KP.PDIP.4.22-95 dalam Buku KP.PPN.9B
		5.	Mengirim KP.PDIP.4.26-95 :
			-	lembar pertama ke Kantor Pelayanan Pajak lama,
			-	lembar kedua digabungkan dengan berkas sementara Wajib Pajak,- lembar ketiga disimpan sebagai arsip.
		6.	Mengirim KP.PDIP.4.20-95/KP.PDIP.4.22-95 lembar pertama kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat dengan menggunakan ekspedisi khusus atau dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak dengan membukukan tandatangan sebagai tanda terima pada ekspedisi khusus dan mencatatnya pada Buku KP.PDIP.4.11 kolom 11.
		7.	Mendistribusikan KP.PDIP.4.23-95 ke Kantor Penyuluhan Pajak dan Seksi/Sub Seksi yang bersangkutan.
		8.	Menyimpan KP.PDIP.4.4-95/KP.PDIP.4.25-95 lembar pertama dan satu lembar keluaran (KP.PD IP.4.23-95,KP.PDIP.4.20-95/KP.PDIP.4.22-95 dan KP.PDIP.4.26-95) sebagai arsip dalam berkas sementara Wajib Pajak.
	II.	Petugas Perekaman Data Wajib Pajak. Petugas Perekaman Data Wajib Pajak mempunyai tugas sebagai berikut :
		1.	Menerima KP.PDIP.4.4-95/ KP.PDIP.4.25-95 dari Petugas pendaftaran Wajib pajak.
		2.	Merekam data dari KP.PDIP.4.25-95 atau KP.PDIP.4.4-95 menurut tata cara yang telah ditentukan.
		3.	Menerbitkan KP.PDIP.4.20-95 rangkap dua, KP.PDIP.4.23-95 rangkap empat, KP.PDIP.4.26-95 rangkap tiga, dan atau KP.PDIP.4.22-95 rangkap dua.
		4.	Mengirim KP.PDIP.4.20-95 dan/atau KP.PDIP.4.22-95 dan KP.PDIP.4.26-95 kepada pejabat Yang berwenang menandatangani, dilampiri KP.PDIP.4.4-95 dan atau KP.PDIP.4.25-95, Dan KP.PDIP.4.23-95.
		Catatan :
		Kegiatan back-up data, tranfer data dan menerima konfirmasi data dilakukan oleh Operator Konsul sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
D.	PROSES PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK PADA KANTOR PENYULUHAN LAMA
	Petugas yang ditunjuk untuk melayani pendaftaran Wajib Pajak mempunyai tugas sebagai berikut :
	1.	melakukan tugas yang sama dengan yang dilakukan Petugas Pendaftaran Wajib Pajak pada huruf B angka I butir 1 sampai dengan 3.
	2.	Mengirim KP.PDIP.4.1A-95/KP.PDIP.4.2A-95/KP.PDIP.4.3A-95 atau KP.PDIP.4.4-95/ KP.PDIP.4.25-95 beserta lampirannya ke Kantor Pelayanan Pajak.
E.	PROSES PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK PADA KANTOR PENYULUHAN PAJAK BARU
	Petugas yang ditunjuk melayani pendaftaran Wajib Pajak mempunyai tugas sebagai berikut:
	1.	Menerima KP.PDIP.4.4-95 atau KP.PDIP.4.25-95 dari Wajib Pajak.
	2.	Mengirim KP.PDIP.4.4-95 atau KP.PDIP.4.25-95 beserta lampirannya ke Kantor Pelayanan Pajak.

Lampiran	:	III KEP. DIRJEN PAJAK
Nomor	:	KEP-27/PJ./1995
Tanggal	:	23 Maret 1995

DAFTAR FORMULIR PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NPWP

SERTA PELAPORAN DAN PEMBERIAN NP.PKP

NO	N A M A F O R M U L I R	K O D E
1.	FORMULIR PENDAFTARAN WP ORANG PRIBADI	KP.PDIP.4.1-95
2.	FORMULIR PENDAFTARAN WP BADAN	KP.PDIP.4.2-95
3.	FORMULIR PENDAFTARAN WP SEBAGAI PEMUNGUT / PEMOTONG	KP.PDIP.4.3-95
4.	FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA WP ORANG PRIBADI	KP.PDIP.4.1A-95
5.	FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA WP BADAN	KP.PDIP.4.2A-95
6.	FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA WP SEBAGAI PEMUNGUT	KP.PDIP.4.3A-95
7.	PEMBERITAHUAN PINDAH	KP.PDIP.4.4-95
8.	BUKU PENGAWASAN PENDAFTARAN DATA WP DI KPP	KP.PDIP.4.11-95
9.	BUKU PENGAWASAN PENDAFTARAN DATA WP DI KANTOR PENYULUHAN PAJAK	KP.PDIP.4.12-95
10.	BUKU PENGAWASAN PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK	KP.PDIP.4.13-95
11.	KARTU NPWP	KP.PDIP.4.20-95
12.	BUKTI PENDAFTARAN WAJIB PAJAK	KP.PDIP.4.21-95
13.	PENGUKUHAN PKP	KP.PDIP.4.22-95
14.	KARTU PENDAFTARAN	KP.PDIP.4.23-95
15.	PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP	KP.PDIP.4.24-95
16.	PERPINDAHAN WAJIB PAJAK	KP.PDIP.4.25-95
17.	PEMBERITAHUAN TELAH TERDAFTAR DI KPP BARU	KP.PDIP.4.26-95
18.	PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA	KP.PDIP.4.27-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK………………………

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

(Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 1994)

DIISI DENGAN HURUF CETAK

NO FORMULIR

A.

KETERANGAN UMUM

1.

Identitas Wajib Pajak

:

1.1

Nama

:

1.2

Merek dagang/Usaha

:

2.

Tanggal lahir

:

3.

Alamat/tempat tinggal

a.

Jalan

:

b.

Kelurahan RT/RW

:

c.

Kecamatan

:

d.

Kota/Kabupaten

:

e.

Kode Pos

:

4.

Wajib Pajak LP2P

1.

Ya

2.

Tidak

5.

Status Usaha

1.

Pusat

2.

Cabang

3.

Tunggal

6.

Jumlah Cabang Usaha/Nomor Cabang

:

4.

Istri

7.

NPWP Pusat Usaha (untuk Status Cabang)

8.

Jenis Usaha / Pekerjaan

9.

Akhir Tahun Buku

:

B

PERMOHONAN UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP

10.

Mengajukan Permohonan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak

(Pasal 2 ayat (2) UU No 9 Tahun 1994)

1.

Ya

2.

Tidak

C.

LAMPIRAN

II.1

Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / PASPOR

II.2

Fotokopi Surat Izin tempat Usaha atau Surat Keterangan lainnya dari Instansi yang berwenang (Untuk Orang Pribadi yang mempunyai usaha)

II.3

Fotokopi Kartu NPWP Kantor Pusat (untuk WP berstatus cabang)

II.4

Surat Kuasa (bagi Wajib Pajak yang diwakili kuasanya)

D.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran lampirannya adalah benar dan lengkap.

……………………….,tanggal…………………………

Pemohon

………………………………………

Nama Jelas

NO FORMULIR

E.

DIISI OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK

12

NPWP yang diberikan

:

13

Kode Cabang (Untuk WP Status Cabang)

:

14

Kode Wilayah Penagihan

:

15

Kode Wilayah Pemerintahan

:

Daerah Tingkat I

Daerah TK II

16

Kewajiban Pajak :

-

Pajak Penghasilan (Pasal 25/29 UU No.10 Thn 1994)

-

Pajak Penghasilan (Pasal 21 UU No. 10 Thn 1994)

-

Pajak Penghasilan (Pasal 23/26 UU No.10 Thn 1994)

-

Pajak Pertambahan Nilai (UU No.11 Thn 1994)

-

……………………………………………………

……………………….,tanggal…………………………

A.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

………………………………………

NIP.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK……………………………..

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN

(Pasal 2 UU. Nomor 9 Tahun 1994)

DIISI DENGAN HURUF CETAK

NO FORMULIR

A.

KETERANGAN UMUM

1.

Nama Wajib Pajak/ Badan

:

2.

Alamat/tempat tinggal

:

a.

Jalan

:

b.

Kelurahan RT/RW

:

c.

Kecamatan

:

d.

Kota/Kabupaten

:

e.

Kode Pos

:

3.

Status Usaha

:

1.

Pusat

2.

Cabang

3.

Tunggal

4.

Jumlah Cabang Usaha/Nomor Cabang)

:

5.

NPWP Pusat Usaha (untuk Status Cabang)

:

6.

Jenis Usaha

:

7.

Akhir Tahun Buku

:

8.

Status Modal

:

B.

PERMOHONAN UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP

Mengajukan Permohonan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak

(Pasal 2 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1994)

1.

Ya

2.

Tidak

C.

AKTE PENDIRIAN DAN PENGURUSAN BADAN

10.1

Nomor Akte

:

……………………………………………………………………………………………

10.2

Tanggal Akte

:

……………………………………………………………………………………………

10.3

a.

Nama Notaris

:

b.

Kota

:

11.

PIMPINAN / PENANGGUNG JAWAB BADAN

a.

Nama

:

b.

Alamat

:

c.

Kota

:

…………………………………………………………………

d.

Kedudukan dalam Badan

:

…………………………………………………………………

D.

LAMPIRAN

12.

Dokumen-Dokumen yang dilampirkan :

12.1

Fotokopi Akte Pendirian/ Akte Perubahan yang terakhir

12.2

Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha atau Surat Keterangan lainnya dari Instansi yang berwenang

12.3

Fotokopi KTP/ Kartu Keluarga/ PASPOR Pengurus

12.4

Fotokopi Kartu NPWP Kantor Pusat (yang berstatus Cabang)

12.5

Surat Kuasa (bagi Pengurus yang diwakili kuasanya)

NO FORMULIR

E.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang- Undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampiran Nya adalah benar dan lengkap.

……………………….,tanggal…………………………

Pemohon

………………………………………

Nama Jelas

F.

DIISI OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK

13.

NPWP yang diberikan

:

14.

Kode Bentuk Badan

:

………………………………………………………………..

15.

Kode Cabang (Untuk WP Status Cabang)

:

16.

Kode Wilayah Penagihan

:

17.

Kode Wilayah Pemerintahan

:

1.

Daerah Tingkat I

2.

Daerah Tingkat II

18.

Kewajiban Pajak

:

-

Pajak Penghasilan (Pasal 25/29 UU No.10 Thn 1994)

-

Pajak Penghasilan (Pasal 21 UU No. 10 Thn 1994)

-

Pajak Penghasilan (Pasal 22 UU No. 10 Thn 1994)

-

Pajak Penghasilan (Pasal 23/26 UU No.10 Thn 1994)

-

Pajak Pertambahan Nilai (UU No.11 Thn 1994)

……………………….,tanggal…………………………

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

___________________________

NIP.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK………………………

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PEMUNGUT

(Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 1994)

DIISI DENGAN HURUF CETAK

NO FORMULIR

A.

KETERANGAN UMUM

1.

Nama Pemungut

:

2.

a.

Alamat

:

b.

Wilayah / Kecamatan

:

c.

Kota

:

d.

Kode Pos

:

3.

Kantor / Proyek

a.

Nama Kantor/Proyek

:

b.

Alamat Kantor/Proyek

:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

c.

Kota

:

…………………………………………………………………………

d.

Nama Pimpinan Kantor/ Proyek

:

B.

LAMPIRAN

Dokumen dokumen yang dilampirkan

:

4.1.

Fotokopi SK Penunjukan Bendaharawan

4.2.

Fotokopi Tanda Bukti Diri Bendaharawan

C.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya dengan menyadari segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

……………………….,tanggal…………………………

Pemohon

………………………………………

Nama Jelas

D.

DIISI OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK

5.

NPWP yang diberikan

:

6.

Kode Wilayah Penagihan

:

7.

Kode Wilayah Pemerintahan

:

Daerah TK. I

2.

Daerah TK.II

……………………….,tanggal…………………………

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

___________________________

NIP.

E.	DIISI OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK
	5.	Kode Wilayah Penagihan	:
	6.	Kode Wilayah Pemerintahan	:	Daerah TK. I	Daerah TK II
				……………………….,tanggal…………………………
				a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
				___________________________
				NIP.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK……………………..
			………………………..,…………………….19…………
N o m o r	:		Kepada Yth ;
Lampiran	:		KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
Perihal	:	Pemberitahuan Pindah	……………………………………………..
			di-
			…………………………………………….

Bersama ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a	:
A l a m a t	:
N P W P	:
Reg. Kartu Pengenal	:
Status	:	Pusat/Tunggal/Cabang
Kantor Pusat (usaha)	:
Kewajiban Pajak	:
Terhitung mulai tanggal……………………………pindah ke Alamat Baru
Jalan	:
RT / RW	:
Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kota	:
Kantor Pelayanan Pajak	:
Adapun alasan kepindahan adalah :
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………

Demikian agar dimaklumi

Wajib Pajak / Kuasa

(……………………..)

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR	:
TANGGAL	:

BUKU PENGAWASAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

(BUKU KP.PDIP.4.11-95)

NO URUT	NOMOR FORMULIR	NAMA ALAMAT WAJIB PAJAK	KODE JENIS USAHA (KLU)	TANGGAL				NPWP YANG DIBERIKAN	NOMOR REGISTER	TANGGAL PENGIRIMAN		KETERANGAN
				KP.PDIP 4.1/4.2/4.3	KP.PDIP.421	DITERIMA DARI KANTOR PENYULUHAN	REKAM			KEPADA WP KP.PDIP4.20 KP.PDIP4.21	KP KANTOR PENYULUHAN KP.PDIP.4.23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KP.PDIP.4.11-95

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR	:
TANGGAL	:

BUKU PENGAWASAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

(BUKU KP.PDIP.4.12-95)

NO URUT	NOMOR FORMULIR	NAMA ALAMAT WAJIB PAJAK	KODE JENIS USAHA (KLU)	TANGGAL		NPWP YANG DIBERIKAN	NOMOR REGISTER	TANGGAL PENGIRIMAN		KETERANGAN
				KP.PDIP 4.1/4.2/4.3	KP.PDIP.421			KEPADA WP KP.PDIP4.20 KP.PDIP4.21	KP KANTOR PENYULUHAN KP.PDIP.4.23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR	:
TANGGAL	:

BUKU PENGAWASAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

(BUKU KP.PDIP.4.11-95)

NO URUT	FORMULIR			NPWP	NAMA ALAMAT WAJIB PAJAK	KELUARAN		TANGGAL PENGIRIMAN		KETERANGAN
	JENIS	NOMOR	TANGGAL DITERIMA			JENIS KP.PDIP	TANGGAL	KEPADA WP	KB.KPP. LAIN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Contoh kartu NPWP untuk Wajib Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA ……………………

KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

No. Reg. : 000000-0000

NAMA

:

ALAMAT

:

KODE CABANG

:

NPWP

:

BERLAKU S/D

:

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

JAKARTA ……………

________________

NIP 0600…………………

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA ……………………

Tanda Terima

Telah diterima KP.PDIP.4.20-95

Nama

:

NPWP

:

BERLAKU S/D

:

………………………………………… 19 ………

Yang menerima

………………………………

Nama jelas

KP.PDIP.4.20-95

PERHATIAN
1.	Kartu ini harap disimpan baik- baik dan apabila hilang, agar segera melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
2.	Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan membayar pajak, melakukan transaksi dan berhubungan dengan instansi-instansi lain.
3.	Dalam hal Wajib Pajak pindah domisli, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak Baru.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR ……….……………………
BUKTI PENDAFTARAN WAJIB PAJAK
Kepada Wajib Pajak
Nama	:	……………………………………………………………………
		……………………………………………………………………
Alamat	:	……………………………………………………………………
		……………………………………………………………………
telah diberikan NPWP	:	……………………………………………………………………
Buku Pendaftaran ini berlaku sampai diterimanya Kartu NPWP (KP.PDIP.4.20-95) yang akan dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
			…………………………………… 19 …………… a.n. KEPALA KANTOR …………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………… NIP

KP.PDIP.4.21-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK……………………..
			………………………,…………………….19…………
N o m o r	:
Perihal	:	Pengukuhan Pengusaha	Kepada :
		Kena Pajak	Yth

Setelah mempertimbangkan bahwa :

1.	Nama Pengusaha	:
2.	Merk Usaha	:
3.	Jenis Usaha	:
4.	Alamat	:
5.	NPWP	:

Telah memenuhi persyartan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1994 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, beserta peraturan pelaksanaanya, maka Pengusaha tersebut ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak :

-	Terhitung tanggal	:
-	Nomor Pengukuhan	:
-	Kode Seri Faktur Pajak	:

Dengan ketentuan bahwa Ketetapan ini akan diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

…………………………………… 19 ……………

a.n. KEPALA KANTOR ……………………

………………………………………………………

…………………………………………………………

NIP

KARTU PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

NPWP

KANTOR WILAYAH

:

KANTOR PELAYANAN PAJAK

:

NAMA

:

ALAMAT

:

ALAMAT KANTOR PUSAT/PUSAT USAHA

:

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

:

JENIS USAHA

:

BERLAKU S/D

:

TINDASAN KEPADA KEWAJIBAN PAJAK

KPP

PPh

PPh 21

PPh 22

PPh 23

PPN

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

JAKARTA ……………

________________

NIP 0600…………………

KP.PDIP 4.23-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK……………………..
			………………………..,…………………….19…………
N o m o r	:
Perihal	:	Pengukuhan Pengusaha	Kepada :
		Kena Pajak	Yth

Setelah memperhatikan permohonan dari Pengusaha Kena Pajak/Laporan mengenai status kegiatan usaha dari :

1.	Nama PKP	:
2.	Merk Usaha	:
3.	Jenis Usaha	:
4.	Alamat	:
5.	NPWP	:
6.	Nomor Pengukuhan	:

Maka Surat Kepala KPP Nomor : ……………………………. Tanggal : ………………………………… tentang Pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak dengan Nomor Pengukuhan PKP ………………………….. dinyatakan dicabut ……………………………………… dari tata usaha tanggal ………………………………….. Kewajiban PPN dan/atau PPn BM yang belum dipenuhi sampai dengan tanggal pencabutan ini harus diselesaikan oleh yang bersangkutan di Kantor Pelayanan Pajak yang baru.

Pencabutan pengukuhan ini hanya ditujukan semata-mata untuk kepentingan tata usaha perpajakn tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan.

…………………………………… 19 ……………

a.n. KEPALA KANTOR ……………………

………………………………………………………

…………………………………………………………

NIP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK……………………..
			………………………..,…………………….19…………
N o m o r	:
Perihal	:	Perpindahan Wajib Pajak	Kepada :
		atas nama :	Yth

Sehubungan dengan permohonan WP Badan berikut ini, dengan ini diterangkan bahwa :

Nama	:
Kode dan Bentuk Hukum	:
NPWP	:
Reg. Kartu Pengenal	:
Status Usaha	:
Kode Jenis Usaha	:
Kewajiban Pajak	:

Terhitung mulai tanggal ……………………………. Pindah domisili ke :

Alamat	:
Jalan/Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kota	:

Penyediaan Kewajiban Pajak :

1.	SPT akhir yang sudah diperiksa, Tidak ada
2.	Setoran Masa terakhir yang dibayarkan.
	Jenis pajak : ……………………………………………. Tahun/bulan ………………………………………

Pengiriman berkas-berkas mengenai Wajib Pajak tersebut akan segera menyusul setelah ada kepastian bahwa Wajib Pajak tersebut Wajib Pajak telah terdaftar di tempat Saudara.

…………………………………… 19 ……………

a.n. KEPALA KANTOR ……………………

………………………………………………………

…………………………………………………………

NIP

KP.PDIP 4.25-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK……………………..
			………………………..,…………………….19…………
N o m o r	:
Perihal	:	Pemberitahuan telah terdaftar	Kepada :
		Di KPP baru	Yth

Sehubungan dengan Surat Pindah/Surat Pemberitahuan Pindah Wajib Pajak *)

Nama	:
NPWP	:
Nomor Register	:
Kode Jenis Usaha	:
Alamat	:

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa Wajib Pajak tersebut telah terdaftar pada Tata Usaha kami dengan :

Nama	:
Alamat	:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal ……….. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- …………………………. Tanggal ………………………………………….. agar berkas Wajib Pajak tersebut dapat segera dikirimkan kepada kami.

Demikian agar Saudara maklum.

…………………………………… 19 ……………

a.n. KEPALA KANTOR ……………………

………………………………………………………

…………………………………………………………

NIP

*) Pilih salah satu

KP.PDIP 4.26-95

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK……………………..

PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK

Nama Wajib Pajak	:	……………………………………………….
NPWP	:	………………………………………………… No. Reg : ……………………………………………..
Terhitung tanggal	:	………………………………………………

NO.

ELEMEN DATA

DATA LAMA

DATA BARU

KETERANGAN

Kepada Yth. :
1.	Kasi/Kasubsi ………………………………	………………………………….. 19………
2.	Kepala Kantor Penyuluhan	Kasi/ Kasubsi …………………………
		………………………………………………………. NIP

KP.PDIP.4.27-95