Lampiran 1

SE Direktur Jenderal Pajak

Nomor

SE-02/PJ.7/1996

Tanggal

14 Februari 1996

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ....................
......................................................................................................

Nomor	:	................................	................., ................ 19...
Lampiran	:	................................
Perihal	:	Penentuan Kriteria Pengelompokan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan & Orang Pribadi Dalam Rangka Pemeriksaan Rutin

Kepada Yth :

1.	Para Kepala KPP
2.	Para Kepala Karikpa

Di lingkungan Kanwil ............
...........................................

Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.7/1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang "Penegasan dan Penyempurnaan Ketentuan Pemeriksaan Rutin" (Seri Pemeriksaan 01-96), dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa kriteria pengelompokan SPT Tahunan PPh yang menyatakan Lebih Bayar, Rugi TIdak Lebih Bayar, dan yang menyalahi ketentuan penggunaan Norma Penghitungan, untuk setiap Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah .................. adalah seperti tersebut pada lampiran 1-1 berikut

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Kepala Kantor Wilayah ...............

( .............................................. )
NIP.

Tembusan Kepada Yth, :

1.	Sdr. Direktur Pemeriksaan Pajak di Jakarta;
2.	Sdr. Direktur Pajak Penghasilan di Jakarta;
3.	Sdr. Kepala Pusat PDIP di Jakarta.

Lampiran 1-1

SE Direktur Jenderal Pajak

Nomor

SE-02/PJ.7/1996

Tanggal

14 Februari 1996

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
........................................................... (1)

KRITERIA PENGELOMPOKAN SPT TAHUNAN PPH
WAJIB PAJAK BADAN/ORANG PRIBADI
YANG MENYATAKAN LEBIH BAYAR / RUGI TIDAK LEBIH BAYAR/
YANG MENYALAHI KETENTUAN PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN

No Urut	KANTOR PELAYANAN PAJAK	KRITERIA
		KELOMPOK A					KELOMPOK B
		SPT LB		SPT RTLB		SPT YMKPNP	SPT LB		SPT RTLB		SPT YMKPNP
		Pere- daran	Jml LB	Pere- daran	Jml rugi	Peredaran	Pere- daran	Jml LB	Pere- daran	Jml rugi	Peredaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kepala Kantor Wilayah .....................

.................................................... (13)

(14)

( .................................................. )

NIP. ..............................................

PETUNJUK PENGISIAN
KRITERIA PENGELOMPOKAN SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK BADAN/
ORANG PRIBADI
(LAMPIRAN 1-1)

1.	Angka 1	:	Cukup jelas
2.	Angka 2	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah
3.	Angka 3	:	Diisi dengan besarnya peredaran dalam Rupiah
4.	Angka 4	:	Diisi dengan batasan tertinggi jumlah Lebih Bayar dalam Rupiah contoh: s.d. Rp. 1.000.000,00
5.	Angka 5	:	Diisi dengan besarnya peredaran dalam Rupiah
6.	Angka 6	:	Diisi dengan batasan tertinggi jumlah rugi dalam Rupiah contoh: s.d. Rp 25.000.000,00
7.	Angka 7	:	Diisi dengan besarnya peredaran dalam Rupiah
8.	Angka 8	:	Diisi dengan besarnya peredaran dalam Rupiah
9.	Angka 9	:	Diisi dengan batasan terendah jumlah Lebih Bayar dalam Rupiah
10.	Angka 10	:	Diisi dengan besarnya peredaran dalam Rupiah
11.	Angka 11	:	Diisi dengan batasan terendah jumlah Lebih Bayar dalam Rupiah
12.	Angka 12	:	Diisi dengan besarnya peredaran dalam Rupiah
13.	Angka 13	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang bersangkutan
14.	Angka 14	:	Diisi dengan nama pejabat, NIP dan tanda tangan pejabat yang bersangkutan serta dibubuhi cap jabatan

Lampiran 2

SE Direktur Jenderal Pajak

Nomor

SE-02/PJ.7/1996

Tanggal

14 Februari 1996

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK ....................
......................................................................................................

Nomor	:	................................	................., ................ 19...
Lampiran	:	................................
Perihal	:	Pengalihan Kelompok Wajib Pajak dari Kelompok B ke Kelompok BA

Kepada Yth:
Bapak Kepala Kantor Wilayah
............................................
Di
............................................

Sehubungan dengan butir 5 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ.7/1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang "Penegasan dan Penyempurnaan Ketentuan Pemeriksaan Rutin" (Seri Pemeriksaan 01-96), dengan ini diberitahukan bahwa oleh karena Wajib Pajak berikut telah diperiksa dua tahun berturut-turut oleh Kantor Pemeriksaaan dan Penyidikan Pajak atau unit pemeriksa lainnya (kelompok B), maka pemeriksaaan untuk tahun pajak 19.... dialihkan ke Kantor Pelayanan Pajak ( kelompok BA ).

Dengan demikian Wajib Pajak yang semula seharusnya diperiksa oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau unit pemeriksa lainnya, dialihkan untuk diperiksa sederhana oleh Kantor Pelayanan Pajak, sebagaimana tersebut pada lampiran 2-1

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.............................................

(.............................................)

NIP.

Tembusan kepada Yth :

1.	Bapak Direktur Pemeriksaaan Pajak;
2.	Kepala Kantor Pemeriksaaan dan Penyidikan Pajak...................................

Lampiran 2.1

SE Direktur Jenderal Pajak

Nomor

SE-02/PJ.7/1996

Tanggal

14 Februari 1996

DEPARTMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.............................................................(1)

DAFTAR PENGALIHAN SPT TAHUNAN LEBIH BAYAR /RUGI TIDAK LEBIH BAYAR/YANG MENYALAHI KETENTUAN PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN KELOMPOK B KE KELOMPOK BA TAHUN PAJAK..............(2)

No
Urut

NAMA WAJIB PAJAK

NPWP

PEMERIKSAAAN 2
TAHUN
BERTURUT-
TURUT

PEREDARAN

JUMLAH
LEBIH BAYAR ATAU RUGI

KETERANGAN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

............................................. (10)

(.............................................) (11)

PETUNJUK PENGISIAN
PENGALIHAN WAJIB PAJAK DARI KELOMPOK B KE KELOMPOK BA
(LAMPIRAN 2-1)

1.	Angka 1	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang mengalihkan pemeriksaaan Kelompok B ke kelompok BA
2.	Angka 2	:	Diisi dengan tahun pajak yang pemeriksaaannya dialihkan
3.	Angka 3	:	Cukup jelas
4.	Angka 4	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi yang pemeriksaaannya dialihkan
5.	Angka 5	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6.	Angka 6	:	Diisi dengan tahun-tahun pajak yang diperiksa 2 tahun berturut-turut oleh Kantor Pemeriksaaan dan Penyelidikan Pajak atau unit pemeriksa lainnya.
7.	Angka 7	:	Diisi dengan jumlah peredaran yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh yang diperiksa sederhana oleh Kantor Pelayanan Pajak (kelompok BA)
8.	Angka 8	:	Diisi dengan jumlah Lebih Bayar atau jumlah kerugian yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh
9.	Angka 9	:	Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu
10.	Angka 10	:	Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan pengalihan
11.	Angka 11	:	Diisi dengan nama , NIP dan tanda tangan pejabat serta dibubuhi cap jabatan

Lampiran 3

SE Direktur Jenderal Pajak

Nomor

SE-02/PJ.7/1996

Tanggal

14 Februari 1996

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK...............................
....................................................................................

Nomor	:	............................	.....................,................19....
Lampiran	:	............................
Perihal	:	Daftar Nominatif Wajib Pajak pemeriksaan rutin tahun pajak 19...
			Kepada Yth: Bapak Kepala Kantor Wilayah ................................................. Di ............................................

Sehubungan dengan surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ.7/1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang "Penegasan dan Penyempurnaaan Ketentuan Pemeriksaan Rutin" (seri Pemeriksaaan 01-96) jo. Surat Kepala Kantor Wilayah ......DJP Nomor ..........Tanggal ................tentang" Penentuan Kriteria Pengempokan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Dalam Rangka Pemeriksaan Rutin" dengan ini disampaikan Daftar Nominatif Wajib Pajak seperti yang tersebut dalam lampiran 3-1 berikut.

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.............................................

(.............................................)

Tembusan Kepada Yth :

1.	Bapak Direktur Pemeriksaaan Pajak;
2.	Kepala Kantor Pemeriksaaan dan Penyidikan Pajak...................................

Lampiran 3.1

SE Direktur Jenderal Pajak

Nomor

SE-02/PJ.7/1996

Tanggal

14 Februari 1996

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
................................................................(1)

DAFTAR NOMINATIF SPT TAHUNAN
WAJIB PAJAK BADAN/ORANG PRIBADI*)
KELOMPOK SPT LEBIH BAYAR/RUGI TIDAK LEBIH BAYAR/
YANG MENYALAHI KETENTUAN PENGGUNAAN NORMA
PENGHITUNGAN*)
KELOMPOK A/B*)

No
Urut

Nama WP

NPWP

PEREDARAN

JUMLAH LEBIH BAYAR/RUGI*)

TAHUN PAJAK

KET

*) Coret yang tidak perlu

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

............................................. (9)

(.............................................)

NIP..................................(10)

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK
(LAMPIRAN 3-1)

Formulir ini digunakan untuk menyusun nama-nama Wajib Pajak (Badan atau Orang Pribadi) berdasarkan pengelompokan SPT (SPT lebih bayar atau SPT Rugi Rugi tidak lebih bayar atau SPT yang menyalahi ketentuan penggunaan Norma Penghitungan ) dan berdasarkan pengelompokan golongan (A atau B ). Formulir ini dibuat masing-masing perjenis Wajib Pajak , per kelompok SPT untuk kelompok A atau Kelompok B.

1.	Angka 1	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Daftar Nominatif Wajib Pajak
2.	Angka 2	:	Cukup jelas
3.	Angka 3	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak baik Badan maupun orang pribadi
4.	Angka 4	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5.	Angka 5	:	Diisi dengan jumlah peredaran dalam rupiah
6.	Angka 6	:	Diisi dengan jumlah Lebih Besar atau jumlah rugi dalam rupiah
7.	Angka 7	:	Diisi dengan tahun pajak yang akan diperiksa
8.	Angka 8	:	Diisi dengan hal-hal yang dianggap perlu
9.	Angka 9	:	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak seperti pada angka 1
10.	Angka 10	:	Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabat serta dibubuhi cap jabatan

Lampiran 4

SE Direktur Jenderal Pajak

Nomor

SE-02/PJ.7/1996

Tanggal

14 Februari 1996

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
....................................................

Nomor	:	.............................	........................, ...............19
Lampiran	:	.............................
Perihal	:	Permintaan Penerbitan LP-2 dalam Rangka Pemeriksaaan Rutin
			Kepada Yth. DIREKTUR PEMERIKSAAN PAJAK KANTOR PUSAT DITJEN PAJAK Di J a k a r t a

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan rutin atas SPT lebih bayar, SPT Rugi Tidak Lebih Bayar, SPT yang menyalahi penggunaan Norma Penghitungan serta SPT yang menggunakan Data Prioritas dengan ini disampaikan permintaan penerbitan Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) sebanyak.............. set terhadap wajib pajak yang tersebut pada lampiran 4-1 berikut.

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor ...................

(.......................................)
NIP...............................

Tembusan kepada Yth.

1.	...................................

Lampiran 4.1

SE Direktur Jenderal Pajak

Nomor

SE-02/PJ.7/1996

Tanggal

14 Februari 1996

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..............................................................(1)

DAFTAR PERMINTAAN PENERBITAN LP2 PEMERIKSAAN RUTIN

No
Urut

NAMA
WAJIB PAJAK

NPWP

ALAMAT

TAHUN PAJAK

KODE JENIS PEMERIKSAAN

KET

Kepala Kantor .....................
..........................................(9)

(..........................................)
NIP..................................(10)

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PERMINTAAN PENERBITAN LP-2
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN RUTIN
( LAMPIRAN 4-1 )

1.	Angka 1	:	Diisi dengan nama KPP atau KARIKPA atau unit pemeriksa lengkap lainnya yang meminta penerbitan LP2
2.	Angka 2	:	Cukup jelas
3.	Angka 3	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang akan diperiksa, baik Badan maupun Orang Pribadi
4.	Angka 4	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5.	Angka 5	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang akan diperiksa
6.	Angka 6	:	Diisi dengan tahun pajak yng akan diperiksa
7.	Angka 7	:	Diisi dengan kode angka untuk jenis pemeriksaan seperti dibawah ini:
			Kode 1	-	untuk SPT lebih bayar
			Kode 2	-	untuk SPT rugi tidak lebih bayar
			Kode 3	-	untuk SPT yang menyalahi penggunaan Norma Penghitungan
			Kode 4	-	untuk SPT yang menggunakan Data Prioritas
8.	Angka 8	:	Diisi dengan hal dianggap perlu
9.	Angka 9	:	Diisi dengan nama KPP, KARIKPA, atau Unit Pemeriksa lainnya yang meminta penerbitan LP-2
10.	Angka 10	:	Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan pejabt serta dibubuhi cap jabatan

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PENERBITAN LP-2
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN RUTIN
( LAMPIRAN 4 )

Surat permintaan penerbitan LP-2 dalam rangka pemeriksaan rutin ini dibuat oleh KPP atau Karikpa atau unit pemeriksa lengkap lainnya dan disampaikan kepada Direktur Pemeriksa Pajak dengan dilampiri oleh Daftar permintaan Penerbitan LP-2 dalam rangka pemeriksaan rutin ( lampiran 4-1). Dalam hal Surat Permintaan Penerbitan LP-2 ini dibuat oleh Kanwil maka tembusannya tidak diperlukan, sedangkan dalam hal surat tersebut dibuat oleh KPP atau Kaikpa maka perlu ditembuskan Kanwil atasannya.