Lampiran : 1

SE-10/PJ.7/1996 (SeriPemeriksaan 04-96) DJP

Tanggal  

:

14 Juni 1996


Petunjuk Pengisian LP2/DKHP

 

1

Nomor Surat Perintah Pemeriksaan

:

Diisi oleh pemeriksa dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan hasil olahan komputerisasi Administrasi Pemeriksana dan Penyidikan

2

Nomor Pengawasan Pemeriksaan SPT

:

Diisi oleh Pusat PDIP yang terdiri dari 13 (tigabelas) digit yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kelompok. Nomor Pengawasan Pemeriksaan sifatnya permanen dan tidak boleh diubah oleh pemeriksa.

3

Nama Wajib Pajak

:

Diisi dengan nama Wajib Pajak oleh Pusat PDIP, dan apabila pada saat pemeriksaan bahwa nama yang tercantum terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut harus dibetulkan oleh pemeriksa.

4

Alamat Wajib Pajak

:

Diisi dengan alamat Wajib Pajak oleh Pusat PDIP, dan apabila pada saat pemeriksaan diketahui bahwa alamat yang tercantum terdapat kekeliruan, maka perubahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan oleh pemeriksa.

5

NPWP

:

Diisi dengan NPWP oleh Pusat PDIP, dan apabila pada saat pemeriksaan diketahui bahwa NPWP yang tercantum terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut harus dibetulkan oleh pemeriksa.

6

NPPKP

:

Diisi oleh pemeriksa pada saat dilakukan pemeriksaan, dan apabila Wajib Pajak belum memiliki dan seharusnya memiliki NPPKP, amka hal ini harus dilaporkan ke KPP terkait untuk dikukuhkan sebagai PKP.

7

Nomor Telepon

:

Diisi dengan nomor telepon sebenarnya pada saat dilakukan pemeriksaan.

8

Jenis Usaha

KLU

:

:

Diisi dengan jenis usaha yang ditemukan pada saat pemeriksaan
Diisi dengan nomor KLU sesuai dengan jenis usaha yang ditemukan pada saat pemeriksaan sebanyak 5 (lima) digit berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-1444/PJ.24/1994 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha.

9

Tahun Pendirian

:

Diisi oleh pemeriksa dengan akte pendirian yang ditemukan pada saat pemeriksaan.

10

Kriteria Pemilihan SPT

:

Diisi dengan kriteria sebagai berikut :

kode angka terdiri dari 4 (empat) digit sesuai dengan tabel kode seperti tersebut di bawah ini. Kode tersebut disesuaikan dengan kode yang telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Seri Pemeriksaan 01-96, 02-96 dan 03-96. Kode tersebut mengandung arti sebagai berikut :

 

 

 

a.

Satu digit pertama, menunjukkan ruang lingkup pemeriksaan yang meliputi :
Kode 1 adalah Pemeriksaan Sederhana (Kantor atau Lapangan)
Kode 2 adalah Pemeriksaan Lengkap.

 

 

 

b.

Dua digit kedua menunjukkan Kelompok jenis pemeriksaan.

 

 

 

c.

Satu digit ketiga menunjukkan Subyek Pajak yang diperiksa meliputi :
Kode 1 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi
Kode 2 adalah Wajib Pajak Badan

 

 

 

Contoh :
Pemeriksaan Lengkap Wajib Pajak Orang pribadi dengan kriteria SPT Lebih Bayar, maka kode yang diberikan adalah :

 

 

 

 

2

3

1

1

 

 

 

 

 

 

|_

_|__|_

 

Ruang Lingkup Pemeriksaan

 

 

 

 

 

 

|__|_

 

Kelompok Pemeriksaan rutin SPT Lebih Bayar

 

 

 

 

 

 

 

|_

 

Wajib Pajak Orang Pribadi

 

RINCIAN KELOMPOK DAN JENIS PEMERIKSAAN

 

 

JENIS PEMERIKSAAN

K O D E

Pemeriksaan Lengkap

Pemeriksaan Sederhana Lapangan

Pemeriksaan Sederhana Kantor

Orang
Pribadi

Badan

Orang
Pribadi

Badan

Orang
Pribadi

Badan

A

Pemeriksaan Rutin :

 

 

 

 

 

 

 

-

Pemeriksaan SPT Lebih Bayar

2311

2312

1411

1412

1511

1512

 

-

Pemeriksaan SPT Rugi tidak Lebih Bayar

2321

2322

1421

1422

1521

1522

 

-

Pemeriksaan SPT menyalahi Penggunaan Norma Penghitungan

2371

2372

1471

1472

1571

1572

 

-

Pemeriksaan Data Prioritas

2381

2382

1481

1482

1581

1582

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Pemeriksaan Khusus :

 

 

 

 

 

 

 

-

Apabila terdapat cukup bukti bahwa SPT yang disampaikan tidak benar

2011

2012

1011

1012

 

 

 

-

Apabila terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

2021

2022

1021

1022

 

 

 

-

Apabila terdapat pengaduan dari masyarakat (usul)

2031

2032

1031

1032

 

 

 

-

Apabila terdapat perubahan tahun buku Wajib Pajak

2041

2042

1041

1042

 

 

 

-

Apabila Wajib Pajak mengajukan permintaan tax clearance untuk perusahaan yang masuk bursa (go public)

2051

2052

1051

1052

 

 

 

-

Apabila Wajib Pajak melakukan merger atau akuisi.

2061

2062

1061

1062

 

 

 

-

Apabila perluasan pemeriksaan khusus karena terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan

2111

2112

1111

1112

 

 

 

-

Apabila perluasan pemeriksaan khusus diperkirakan dapat meningkatkan penerimaan negara

2121

2122

1121

1122

 

 

 

-

Apabila terdapat pengaduan dari masyarakat (instruksi)

2131

2132

1131

1132

 

 

 

-

Apabila terdapat pengaduan melalui Kotak Pos 5000

2141

2142

1141

1142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Pemeriksaan Keterkaitan

2331

2332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

P3SPT

2341

2342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

Pemeriksaan Lainnya

2361

2362

1461

1462

1561

1562

 

11

Pembukuan

:

Diisi sesuai dengan kenyataan pada saat pemeriksaan dilakukan. Dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan semi komputer atau komputerisasi penuh agar angka 2 diisi dengan Sistem Operasi yang digunakan oleh Wajib Pajak

12

Sistem Operasi Yang Digunakan

:

Diisi dengan Sistem Operasi yang digunakan dalam sistem komputerisasi pembukuan Wajib Pajak, misalnya DOS, UNIX dan lain-lain

13

Hasil Pemeriksaan

:

Diisi sesuai dengan SPT Wajib Pajak dan Hasil Pemeriksaan

14

Jumlah Jam Pemeriksaan

:

Diisi oleh pemeriksa dengan jumlah jam pemeriksaan yang sebenarnya digunakan, sejak saat persiapan pemeriksaan sampai dengan Laporan Pemeriksaan Pajak ditandatangani/disetujui. Waktu jam kerja ini mencakup seluruh jam yang digunakan untuk memeriksa semua jenis pajak, penelaahan/supervisi dari semua pemeriksa termasuk Ketua Tim dan ketua Kelompok.

15

Pemeriksaan Tahun Sebelumnya

:

Diisi dengan kode seperti di bawah ini apabila dalam tahun-tahun sebelumnya Wajib Pajak tidak pernah atau pernah dilakukan pemeriksaan.

1

Tidak pernah diperiksa

2

Pemeriksaan terakhir tahun yang lalu

3

Pemeriksaan terakhir tahun dua yang lalu

4

Pemeriksaan terakhir tahun tiga yang lalu

5

Pemeriksaan terakhir tahun empat yang lalu atau lebih

Catatan :
Termasuk pengertian pemeriksaan disini adalah pelaksanaan verifikasi untuk tahun 1995 dan sebelumnya atau pelaksanaan pemeriksaan sederhana.

16

Kode Unit Kantor Yang Melakukan Pemeriksaan

:

Diisi dengan kode unti kantor sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran 3. Kode tersebut terdiri dari :

a.

Tiga digit untuk pemeriksaan lengkap yang dilakukan oleh Kantor Pusat, Kanwil atau Karikpa dengan kotak terakhir dikosongkan.

b.

Empat digit untuk pemeriksaan Sederhana yang dilakukan oleh KPP dan pemeriksaan lengkap yang dilakukan oleh Tim Gab DJP-BPKP. Khusus untuk pemeriksaan Tim Gab DJP-BPKP, tiga digit pertama diisi dengan kode Karikpa yang menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan digit keempat diisi dengan kode "B".

Contoh

-

A

1

0

2

Pemeriksaan oleh KPP Lhokseumawe

-

B

0

3

 

Pemeriksaan oleh Karikpa Pekan Baru

-

B

0

3

B

Pemeriksaan oleh Tim Gab. DJP-BPKP Pekan Baru

17

Kode Penyelesaian

:

Diisi oleh Pemeriksa dengan 2(dua) digit kode penyelesaian sebagai berikut :

 

Kode

Penjelasan

  01

Apabila tidak ada koreksi terhadap SPT Wajib Pajak, sehingga tidak ada perubahan atas jumlah pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

  02

Apabila ada koreksi terhadap SPT namun koreksi tersebut tidak mempengaruhi jumlah pajak yang terutang dan Wajib Pajak menyetujuinya.

  03

Apabila ada koreksi terhadap SPT namun koreksi tersebut tidak mempengaruhi jumlah pajak yang terutang dan Wajib Pajak tidak menyetujuinya baik sebagian atau seluruhnya.

  04

Apabila ada koreksi terhadap SPT dan Wajib Pajak menyetujui koreksi tersebut.

  05

Apabila ada koreksi terhadap SPT dan Wajib Pajak tidak menyetujui.

  06

Apabila SPT Tahunan lainnya tidak jadi diperiksa karena pemeriksaan dibatalkan

 

18

Laporan Keuangan

:

Diisi tanda silang pada kolom yang tersedia apakah Laporan Keuangan Wajib ada atau tidak ada. Jika ada, apakah diperiksa Akuntan Publik, jika Ya, isikan pada kolom yang tersedia dengan jenis opini Akuntan Publik sebagai berikut :

A

:

Unqualified Opinion (pendapat wajar tanpa syarat)

B

:

Qualified Opinion (pendapat wajar dengan syarat)

C

:

Adverse Opinion (pendapat menolak kewajaran)

D

:

No Opinion (pendapat menolak memberi pendapat)

19

Rincian Koreksi

:

Diisi oleh pemeriksa minimal 10 (sepulu) koreksi terbesar, yang terdiri dari :

 

-

Kode masalah koreksi yang terdiri dari 6 (enam) digit

 

-

Jumlah Koreksi

 

-

Kode koreksi positif atau negatif, apabila koreksinya positif beri tanda (+) pada kolom yang tersedia, apabila koreksinya negatif beri tanda (-) pada kolom yang tersedia. Sedangkan untuk kode koreksi dan kode masalah adalah sebagai berikut :


Jenis Koreksi Dan Kode Masalah

 

No.

Koreksi atas Penghasilan

Nomor kode

1

Upah

0704.11

2

Gaji

0704.12

3

Komisi

0704.13

4

Bonus atau gratifikasi

0704.14

5

Uang pensiuan atau imbalan lainnya untuk pekerjaan yang dilakukan

0704.15

6

Honorarium

0704.16

7

Hadiah undian

0704.17

8

Penghargaan

0704.18

9

Peredaran usaha/penerimaan bruto

0704.19

10

Keuntungan penjualan/pengalihan harta

0704.20

11

Restitusi pajak yang telah diperhitungkan sebagai biaya

0704.21

12

Bunga

0704.22

13

Deviden

0704.23

14

Royalty

0704.24

15

Sewa dari harta

0704.25

16

Pembayaran berkala

0704.26

17

Keuntungan karena pembebasan utang

0704.27

18

Keuntungan karena revaluasi Aktiva Tetap

0704.28

19

Koreksi atas pembayaran natura

0704.29

20

Koreksi penghasilan lainnya (bila koreksi tidak dapat dirinci)

0704.30

21

Penghasilan dari luar negeri

0704.31

22

Penghasilan BUT 

0705.00

23

Penghasilan BUT dari kegiatan D N

0705.10

24

Penghasilan BUT dari kegiatan L N

0705.12

25

Penghasilan BUT dari pemilikan harta

0705.12

 

No.

Koreksi Harga Pokok dan Biaya Lainnya

Nomor kode

26

Pembelian Bahan

0706.11

27

Upah/gaji termasuk bonus atau gratifikasi

0706.12

28

Honorarium

0706.13

29

Bunga

0706.14

30

Sewa

0706.15

31

Royalti

0706.16

32

Biaya perjalanan

0706.17

33

Piutang yang tidak dapat ditagih

0706.18

34

Premi asuransi

0706.19

35

Biaya administrasi dan pajak (kecuali PPh)

0706.20

36

Biaya telepon

0706.21

37

Biaya listrik

0706.22

38

Biaya air

0706.23

39

Biaya transportasi

0706.24

40

Koreksi harga pokok dan biaya lainnya (bila koreksi tidak dapat dirinci)

0706.10

 

No.

Koreksi Biaya Tidak Langsung Lainnya

Nomor kode

41

Iuran dana pensiun

0706.40

42

Kerugian penjualan/pengalihan harta

0706.50

43

Sisa hasil usaha

0706.60

44

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

0706.70

45

Koreksi PTKP suami/istri

0706.71

46

Koreksi PTKP lainnya

0706.72

47

Koreksi biaya tidak langsung lainnya (bila koreksi tidak dapat dirinci

0706.00

 

No.

Koreksi Biaya Yang Tidak Diperbolehkan Dikurangkan

Nomor kode

48

Deviden/pembagian laba

0709.10

49

Cadangan (selain untuk usaha bank dan asuransi / lembaga keuangan)

0709.20

50

Bank

0709.21

51

Lembaga keuangan non Bank

0709.22

52

Asuransi

0709.23

53

Premi asuransi

0709.30

54

Pembrian kenikmatan dalam bentuk natura

0709.40

55

Pembayaran yang melebihi kewajaran

0709.50

56

Harta yang dihibahkan, bantuan, warisan

0709.60

57

Pajak Penghasilan (PPh)

0709.70

58

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dikreditkan

0709.71

59

Biaya Pribadi

0709.80

60

Sumbangan

0709.90

61

Biaya dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan

0709.91

62

Sanksi bunga

0709.92

63

Sanksi denda

0709.93

64

Sanksi kenaikan

0709.94

65

Koreksi biaya yang tidak diperbolehkan dikurangkan lainnya (bila tidak dapat dirinci)

0709.00

 

No.

Koreksi atas Penyusutan/Amortisasi

Nomor kode

67

Koreksi atas penyusutan (umum)

0711.00

68

Koreksi atas penyusutan (harga pokok)

0711.01

69

Koreksi atas penyusutan golongan I

0711.02

70

Koreksi atas penyusutan golongan II

0711.03

71

Koreksi atas penyusutan golongan III

0711.04

72

Koreksi atas penyusutan golongan bangunan

0711.05

73

Koreksi atas penyusutan banrang (leasing)

0711.06

74

Koreksi atas amortisasi (umum)

0711.10

75

Koreksi atas amortisasi (harga pokok)

0711.11

76

Koreksi atas amortisasi  golongan I

0711.12

77

Koreksi atas amortisasi  golongan II

0711.13

78

Koreksi atas amortisasi  golongan III

0711.14

 

Koreksi atas penyusutan untuk Tahun Pajak 1995 dan seterusnya berlaku kode sebagai berikut :

 

 

Koreksi atas penyusutan bukan bangunan

 

79

Koreksi atas penyusutan kelompok 1

0711.15

80

Koreksi atas penyusutan kelompok 2

0711.16

81

Koreksi atas penyusutan kelompok 3

0711.17

82

Koreksi atas penyusutan kelompok 4

0711.18

 

Koreksi atas penyusutan atas bangunan

 

83

Koreksi atas penyusutan bangunan Permanen

0711.19

84

Koreksi atas penyusutan bangunan Tidak Permanen

0711.20

 

No.

Kredit Pajak (Termasuk Pajak yang Dipungut Pihak Ketiga)

Nomor kode

85

Koreksi atas kredit pajak PPh Pasal 21

0728.10

86

Koreksi atas kredit pajak PPh Pasal 22 Impor

0728.21

87

Koreksi atas kredit pajak PPh Pasal 22 Bendaharawan

0728.22

88

Koreksi atas kredit pajak PPh Pasal 23

0728.30

89

Koreksi bunga

0728.31

90

Koreksi dividen

0728.32

91

Koreksi royalti

0728.33

92

Koreksi sewa

0728.34

93

Koreksi lain-lain

0728.35

94

Koreksi atas kredit pajak Pasal 24

0728.40

95

Koreksi atas kredit pajak Pasal 25/29

0728.50

96

Koreksi atas kredit pajak lainnya (SKFLN, dsb)

0728.60

 

No.

Koreksi atas Penetapan Kompensasi Kerugian

Nomor kode

97

Kompenssasi kerugian

0706.30

98

Kompenssasi kerugian 5 tahun kebawah

0706.31

99

Kompenssasi kerugian diatas 5 tahun sampai dengan 8 tahun

0706.32

 

No.

Koreksi lain diluar dari angka I s/d VIII

Nomor kode

100

Koreksi karena salah menerapkan tarif, dasar pengenaan pajak (tax base) dan lain sebagainya

0717.00

 

20

Jenis Usaha Inti (Core business)

:

Apabila dari hasil pemeriksaan terdapat perbedaan antara KLU yang dicantumkan dalam SPT Wajib Pajak dan kenyataannya, maak diisi jenis usaha inti yang ditemukan pada saat pemeriksaan

21

Komponen Utama Laporan Keuangan Wajib Pajak

:

Diisi dengan data menurut SPT Wajib Pajak dan menurut hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan atau Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas.

 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

 

 

Lampiran 2

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor 

:

SE-10/PJ.7/1996

Tanggal 

:

14 Juni 1996

Nomor

:

 

 

Sifat

:

 

 

Lampiran

:

 

 

Perihal 

:

Pengiriman DKHP

 

 

 

 

KEPADA YTH.
DIREKTUR PEMERIKSAAN PAJAK
DI-
      J A K A R T A

 

 

                            Terlampir bersama ini disampaikan DKHP untuk pengiriman bulan ......................... tahun ............ sebanyak ................. lembar sesuai dengan rincian terlampir untuk diproses lebih lanjut.

                            Demikian untuk dimaklumi.

 

Tindasan kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah ..........
Direktorat Jenderal Pajak
(Tanpa lembar DKHP)

KEPALA KANTOR ...........................................




_______________________________________
NIP.                                          

 

 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

 

 

Lampiran 2.1

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor 

:

SE-10/PJ.7/1996

Tanggal 

:

14 Juni 1996

 

DAFTAR DKIIP

 

BULAN 

:

 

TAHUN

:

 

 

No.
Urut

NPWP

Tahn Pajak yang
diperiksa

Keterangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor 

:

SE-10/PJ.7/1996

Tanggal 

:

14 Juni 1996

 

TABEL KODE UNIT KANTOR YANG MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN

 

NO
URUT

KODE

UNIT KANTOR

1.

A 00

KANTOR WILAYAH I DJP

2.

A 01

KARIKPA BANDA ACEH

3.

A 02

KARIKPA MEDAN SATU

4.

A 03

KARIKPA PEMATANG SIANTAR

5.

A 04

KARIKPA MEDAN DUA

6.

A 101

KPP BANDA ACEH

7.

A 102

KPP LHOKSEUMAWE

8.

A 103

KPP MEULABOH

9.

A 111

KPP MEDAN BARAT

10.

A 112

KPP MEDAN UTARA

11.

A 113

KPP MEDAN TIMUR

12.

A 114

KPP TEBING TINGGI

13.

A 115

KPP KISARAN

14.

A 116

KPP RANTAU PRAPAT

15.

A 117

KPP PEMATANG SIANTAR

16.

A 118

KPP PADANG SIDEMPUAN

17.

A 119

KPP BINJAI

18.

B 00

KANTOR WILAYAH II DJP

19.

B 01

KARIKPA PADANG

20.

B 02

KARIKPA BATAM

21.

B 03

KARIKPA PEKANBARU

22.

B 201

KPP PADANG

23.

B 202

KPP BUKITTINGGI

24.

B 211

KPP PEKANBARU

25.

B 212

KPP DUMAI

26.

B 213

KPP RENGAT

27.

B 214

KPP TANJUNG PINANG

28.

B 215

KPP BATAM

29.

C 00

KANTOR WILAYAH III DJP

30.

C 01

KARIKPA PALEMBANG

31.

C 03

KARIKPA BENGKULU

32.

C 04

KARIKPA BANDAR LAMPUNG

33.

C 05

KARIKPA JAMBI

34.

C 301

KPP PALEMBANG UTARA

35.

C 302

KPP BATU RAJA

36.

C 303

KPP LUBUK LINGGAU

37.

C 304

KPP PANGKAL PINANG

38.

C 305

KPP TANJUNG PANDAN

39.

C 306

KPP PALEMBANG SELATAN

40.

C 311

KPP BENGKULU

41.

C 321

KPP METRO

42.

C 322

KPP BANDAR LAMPUNG

43.

C 331

KPP JAMBI

44.

C 332

KPP MUARA BUNGO

45.

D 00

KANTOR WILAYAH IV DJP

46.

D 01

KARIKPA JAKARTA SATU

47.

D 02

KARIKPA JAKARTA DUA

48.

D 03

KARIKPA JAKARTA TIGA

49.

D 04

KARIKPA JAKARTA EMPAT

50.

D 001

KPP JAKARTA MATRAMAN

51.

D 002

KPP JAKARTA JETINEGARA

52.

D 003

KPP JAKARTA PULOGADUNG

53.

D 004

KPP JAKARTA CAKUNG

54.

D 005

KPP JAKARTA KRAMATJATI

55.

D 011

KPP JAKARTA SETIBUDI

56.

D 012

KPP JAKARTA KEBAYORAN BARU

57.

D 013

KPP JAKARTA KEBAYORAN LAMA

58.

D 014

KPP JAKARTA MAMPANG PRAPATAN

59.

D 015

KPP JAKARTA TEBET

60.

D 016

KPP JAKARTA CILANDAK

61.

D 017

KPP JAKARTA PASAR MINGGI

62.

D 041

KPP JAKARTA PENJARINGAN

63.

D 042

KPP JAKARTA TANJUNG PRIOK

64.

D 043

KPP JAKARTA KELAPA GADING

65.

E 00

KANTOR WILAYAH V DJP

66.

E 01

KARIKPA JAKARTA LIMA

67.

E 02

KARIKPA JAKARTA ENAM

68.

E 03

KARIKPA JAKARTA TUJUH

69.

E 04

KARIKPA JAKARTA DELAPAN

70.

E 025

KPP JAKARTA GAMBIR

71.

E 026

KPP JAKARTA SAWAH BESAR

72.

E 027

KPP JAKARTA KEMAYORAN

73.

E 031

KPP JAKARTA PALMERAH

74.

E 032

KPP JAKARTA TAMANSARI

75.

E 033

KPP JAKARTA TAMBORA

76.

E 034

KPP JAKARTA CENGKAREN

77.

E 035

KPP JAKARTA KEBON JERUK

78.

E 021

KPP JAKARTA MENTENG

79.

E 022

KPP JAKARTA TANAH ABANG

80.

E 023

KPP JAKARTA SENEN

81.

E 024

KPP JAKARTA CEMPAKA PUTIH

82.

F 00

KANTOR WILAYAH VI DJP

83.

F 01

KARIKPA JAKARTA KHUSUS SATU

84.

F 02

KARIKPA JAKARTA KHUSUS DUA

85.

F 051

KPP PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH

86.

F 052

KPP PENANAMAN MPDAL ASING

87.

F 053

KPP BADORA

88.

F 054

KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA

89

G 00

KANTOR WILAYAH VII DJP

90.

G 01

KARIKPA TANGERANG

91.

G 02

KARIKPA BOGOR

92.

G 03

KARIKPA KARAWANG

93.

G 04

KARIKPA BANDUNG SATU

94.

G 05

KARIKPA BANDUNG DUA

95.

G 06

KARIKPA CIREBON

96.

G 401

KPP SERANG

97.

G 402

KPP TANGERANG

98.

G 403

KPP CIBINONG

99.

G 404

KPP BOGOR

100.

G 405

KPP SUKABUMI

101.

G 406

KPP CIANJUR

102.

G 407

KPP BEKASI

103.

G 408

KPP KARAWANG

104.

G 409

KPP PURWAKARTA

105.

G 411

KPP SERPONG

106.

G 421

KPP CIMAHI

107.

G 422

KPP BANDUNG TEHALLEGA

108.

G 423

KPP BANDUNG CIBEUNYING

109.

G 424

KPP BANDUNG KAREES

110.

G 425

KPP TASIKMALAYA

111.

G 426

KPP CIREBON

112.

G 428

KPP BANDUNG BOJONAGARA

113.

H 00

KANWIL VIII DJP

114.

H 01

KARIKPA PEKALONGAN

115.

H 02

KARIKPA SEMARANG SATU

116.

H 03

KARIKPA SEMARANG DUA

117.

H 04

KARIKPA KUDUS

118.

H 05

KARIKPA PURWOKERTO

119.

H 06

KARIKPA YOGYAKARTA

120.

H 07

KARIKPA SURAKARTA

121.

H 501

KPP TEGAL

122.

H 502

KPP PEKALONGAN

123.

H 503

KPP SEMARANG BARAT

124.

H 504

KPP SEMARANG TIMUR

125.

H 505

KPP SALATIGA

126.

H 506

KPP KUDUS

127.

H 507

KPP PATI

128.

H 508

KPP SEMARANG SELATAN

129.

H 521

KPP PURWOKERTO

130.

H 522

KPP CILACAP

131.

H 523

KPP KEBUMEN

132.

H 524

KPP MAGELANG

133.

H 525

KPP KLATEN

134.

H 526

KPP SURAKARTA

135.

H 541

KPP YOGYAKARTA

136.

J 00

KANWIL IX DJP

137.

J 02

KARIKPA SURABAYA SATU

138.

J 03

KARIKPA SURABAYA DUA

139.

J 05

KARIKPA MADIUN

140.

J 06

KARIKPA KEDIRI

141.

J 07

KARIKPA MOJOKERTO

142.

J 08

KARIKPA MALANG

143.

J 09

KARIKPA JEMBER

144.

J 10

KARIKPA SURABAYA TIGA

145.

J 601

KPP BOJONEGORO

146.

J 602

KPP MOJOKERTO

147.

J 603

KPP SIDOARJO

148.

J 604

KPP SURABAYA SUKOMANUNGGAL

149.

J 605

KPP SURABAYA KREMBANGAN

150.

J 606

KPP SURABAYA GUBENG

151.

J 607

KPP SURABAYA TEGALSARI

152.

J 608

KPP PAMEKASAN

153.

J 609

KPP SURABAYA WONOCOLO

154.

J 611

KPP SURABAYA GENTENG

155.

J 621

KPP MADIUN

156.

J 622

KPP KEDIRI

157.

J 623

KPP MALANG

158.

J 624

KPP PASURUAN

159.

J 625

KPP PROBOLINGGO

160.

J 626

KPP JEMBER

161.

J 627

KPP BANYUWANGI

162.

K 00

KANTOR WILAYAH X DJP

163.

K 01

KARIKPA PONTIANAK

164.

K 02

KARIKPA PALANGKARAYA

165.

K 701

KPP PONTIANAK

166.

K 702

KPP SINGKAWANG

167.

K 711

KPP PALANGKARAYA

168.

K 712

KPP SAMPIT

169.

L 00

KANTOR WILAYAH XI DJP

170.

L 01

KARIKPA BALIKPAPAN

171.

L 02

KARIKPA SAMARINDA

172.

L 03

KARIKPA BANJARMASIN

173.

L 721

KPP BALIKPAPAN

174.

L 722

KPP SAMARINDA

175.

L 723

KPP TARAKAN

176.

L 731

KPP BANJARMASIN

177.

M 00

KANTOR WILAYAH XII DJP

178.

M 01

KARIKPA UJUNG PANDANG

179.

M 801

KPP UJUNG PANDANG

180.

M 802

KPP PARE-PARE

181.

M 803

KPP PALOPO

182.

M 811

KPP KENDARI

183.

N 00

KANTOR WILAYAH XIII DJP

184.

N 01

KARIKPA MENADO

185.

N 02

KARIKPA PALU

186.

N 821

KPP MANADO

187.

N 822

KPP GORONTALO

188.

N 831

KPP PALU

189.

N 832

KPP LUWUK

190.

P 00

KANTOR WILAYAH XIV DJP

191.

P 01

KARIKPA DENPASAR

192.

P 02

KARIKPA MATARAM

193.

P 03

KARIKPA KUPANG

194.

P 901

KPP DENPASAR

195.

P 902

KPP SINGARAJA

196.

P 911

KPP MATARAM

197.

P 912

KPP RABA BIMA

198.

P 921

KPP MAUMERE

199.

P 922

KPP KUPANG

200.

P 931

KPP DILI

201.

R 00

KANTOR WILAYAH XV DJP

202.

R 01

KARIKPA AMBON

203.

R 02

KARIKPA JAYAPURA

204.

R 941

KPP AMBON

205.

R 942

KPP TERNATE

206.

R 951

KPP SORONG

207.

R 952

KPP JAYAPURA

208.

Z 99

DIREKTORAT PEMERIKSAAN PAJAK

 

 

LEMBAR PENUGASAN PEMERIKSAAN (LP2) SPT PPH

DAFTAR KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN (DKHP) SPT PPH
PEMERIKSAAN :  PERTAMA   #   TAMBAHAN   #

 

1

NOMOR SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN

:

 

2

NOMOR PENGAWASAN PEMERIKSAAN SPT

:

99.X99.99.9.99999

3

NAMA WJIB PAJAK

:

 

4

ALAMAT

:

 

5

NPWP

:

 

6

NPPKP

:

 

7

NOMOR TELEPON

:

 

 

 

 

8

JENIS USAHA

:

 

 

KLU

:

 

9

TAHUN PENDIRIAN USAHA

:

 

10

KRITERIA PEMILIHAN SPT

:

 

 

 

 

11

PEMBUKUAN

:

 

Manual

 

Semikomputer

 

 

 

 

Komputer

 

 

12

SISTEM OPERASI YANG DIGUNAKAN

:

 

13

HASIL PEMERIKSAAN

:

 

 

 

 

( dalam rupiah)      

PAJAK
TERUTANG

MENURUT

KOREKSI POKOK PAJAK

BUNGA

DENDA

SPT WP

PEMERIKSA

POSITIF

NEGATIF

  PPH PS. 2529

 

 

 

 

 

 

  PPH PS. 21

 

 

 

 

 

 

  PPH PS. 23

 

 

 

 

 

 

  PPH PS. 26

 

 

 

 

 

 

  PPN

 

 

 

 

 

 

 

14

JUMLAH JAM PEMERIKSAAN

:

 

 

 

15

PEMERIKSAAN TAHUN SEBELUMNYA

:

 

16

KODE UNIT KANTOR YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN

:

 

 

 

 

17

KODE PENYELESAIAN

 

 

 

18

LAPORAN KEUANGAN

:

 

Ada

 

Tidak ada

 

APABILA ADA, APAKAH DIPERIKSA OLEH AKUNTAN PUBLIK

 

 

 Ya

 

Tidak

 

APABILA DIPERIKSA OLEH AKUNTAN PUBLIK, SEBUTKAN JENIS OPINI AKUNTAN

 

 

 

 

 

19

RINCIAN KOREKSI

:

 

KOREKSI TERBESAR

KODE
MASALAH

JUMLAH

KODE KOREKSI

 A.

 

 

 

 

 

 

Rp.

 

 

 B.

 

 

 

 

 

 

Rp.

 

 

 C.

 

 

 

 

 

 

Rp.

 

 

 D.

 

 

 

 

 

 

Rp.

 

 

 E.

 

 

 

 

 

 

Rp.

 

 

 F.

 

 

 

 

 

 

Rp.

 

 

 G.

 

 

 

 

 

 

Rp.

 

 

 H.

 

 

 

 

 

 

Rp.

 

 

 I.

 

 

 

 

 

 

Rp.

 

 

 J.

 

 

 

 

 

 

Rp.

 

 

20

JENIS USAHA INTI (CORE BUSINESS) HASIL PEMERIKSAAN

:

 

 

 

 

21

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

:

 

 

URAIAN

MENURUT SPT

HASIL
PEMERIKSAAN

 1

 AKTIVA LANCAR NON PERSEDIAAN

 

 

 2

 PERSEDIAAN

 

 

 3

 AKTIVA TETAP

 

 

 4

 TOTAL AKTIVA

 

 

 5

 UTANG DAGANG

 

 

 6

 UTANG LANCAR LAINNYA

 

 

 7

 UTANG BANK JANGKA PENDEK

 

 

 8

 UTANG BANK JANGKA PANJANG

 

 

 9

 UTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM

 

 

 10

 MODAL SENDIRI

 

 

 11

 LABA NETO

 

 

 12

 PENGHASILAN/PEREDARAN/OMZET

 

 

 13

 HARGA POKOK PENJUALAN

 

 

 14

 PENYUSUTAN/AMORTISASI

 

 

 15

 BIAYA BUNGA

 

 

 16

 BIAYA OPERASI NON PENYUSUTAN DAN NON BUNGA

 

 

 17

 BIAYA NON OPERASI/LAIN-LAIN

 

 

 18

 PENGHASILAN LAIN-LAIN

 

 

 19

 PENGHASILAN KENA PAJAK