DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK …………………………………………………	Lampiran 1 Surat Edaran Dirjen Pajak
	Nomor	:	SE-38/PJ.6/1997
	Tanggal	:	17 Desember 1997

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

USAHA BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

TAHUN : …………………

I.	DATA SUBYEK			II.	DATA OBYEK
	1.	Nama Perusahaan	:		1.	NOP			:
	2.	Kontraktor (PSC/KK)	:		2.	Jenis Tambang			:
	3.	Operator	:		3.	Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP)			:
	4.	Wajib Pajak	:		4.	Lokasi Obyek	-	Dati II	:
	5.	Alamat	:				-	Dati I	:
	6.	NPWP	:		5.	Luas W.K.P.			:	...............Ha

III.	PERUNTUKAN OBJEK

No.	Peruntukan Objek		Letak Objek	Bumi		Bangunan		Ket.
				Luas Daratan (On Shore) M2	Luas Perairan (Off Shore) M2	Jumlah Unit	Luas M2
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Bumi Produktif *)
2.	Bumi Belum Produktif
	a.	Daratan / Perairan General Survey
	b.	Daratan / Perairan Eksplorasi
	c.	Bumi Non Producing Open
	d.	Bumi Non Producing Plug & Abandon
3.	Tanah Kosong
4.	Tanah Pengaman
	a.	Pabrik
	b.	Silo
	c.	Kilang
	d.	Tangki
	e.	Pipa
	f.	Lain-lain
5.	Tanah / Bangunan Emplasemen
	a.	Perkantoran
	b.	Pabrik
	c.	Silo
	d.	Kilang
	e.	Tangki
	f.	Pipa
	g.	Gudang
	h.	Perumahan
	i.	Sarana Olahraga/rekreasi
	j.	Bangunan poliklinik
	k.	Bangungan sosial
	l.	Landasan pesawat udara
	m	Jalan yang diperkeras di lokasi penambangan dan/atau dalam komplek.
	n.	Lain-lain
6.	Bangunan Penambangan
	a.	Producing
	b.	Non Producing Open
	c.	Non Producing Plug & Abandon
	JUMLAH

IV.	HASIL PRODUKSI
	1.	Produksi dalam satu tahun pajak berjalan :
		a.	Minyak	:	......................................................................  Barrel
		b.	Gas	:	......................................................................  Mscf
	2.	Harga Satuan		:	Rp .................................................................  Barrel/Mscf
						................................, ................................ 19..... WAJIB PAJAK  ( .............................................. )

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

PERHATIAN

SPOP diberikan dalam rangkap tiga, setelah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani :

-	Rangkap kesatu dan kedua untuk objek pajak asset Pertamina dikembalikan ke Kantor Pelayanan PBB setempat, dan untuk Kontraktor Pertamina/ Kontraktor KPS dikirimkan ke Kantor Pusat Pertamina/BPPKA.
-	Rangka ketiga untuk pertinggal sebagai arsip wajib pajak.

Jika Pengisian SPOP dikuasakan supaya dilampirkan Surat Kuasa.

TAHUN						:	......., diisi tahun pajak yang bersangkutan.
I.		DATA SUBYEK :
		1.		Angka 1		:	Diisi dengan nama lengkap perusahaan
		2.		Angka 2		:	Diisi dengan nama kontraktor sesuai yang tercantum di dalam kontrak perjanjian
		3.		Angka 3		:	Diisi nama perusahaan yang melaksanakan pertambangan
		4.		Angka 4		:	Diisi nama wajib pajak yaitu PERTAMINA
		5.		Angka 5		:	Diisi dengan alamat lengkap : nama jalan, nomor kantor serta nomor telepon
							Contoh		:	Kantor Pusat PERTAMINA
										Jl. Merdeka Timur No.1, Jakarta Pusat 10002, Telp. (021) 3815111
		6.		Angka 6		:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PERTAMINA
II.			DATA OBYEK :
			1.		Angka 1	:	Nomor Objek Pajak (NOP) diisi oleh petugas PBB
			2.		Angka 2	:	Diisi dengan jenis tambang yang diusahakan (minyak/gas/minyak dan gas)
			3.		Angka 3	:	Diisi nama Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP)
							Contoh :
							wilayah penambangan di daerah kepulauan Natuna didalam kontrak disebut Natuna Block, diisi Kepulauan Natuna
			4.		Angka 4	:	Cukup jelas
			5.		Angka 5	:	Diisi luas Wilayah Kuasa Pertambangan dalam Hektar (Ha).
III.			PERUNTUKAN OBJEK
			1.		Kolom 1		:	Cukup jelas
			2.		Kolom 2		:	Cukup jelas
			3.		Kolom 3		:	Diisi nama tempat dimana objek pajak berada
								Contoh	:	Natuna Barat, Sungai Kembang, dan lain-lain
		4.		Kolom 4 dan 5			:
								Angka 1		Bumi Produktif
										Diisi dengan luas areal daratan/perairan (m2) yang sedang dilaksanakan kegiatan penambangan/eksploitasi.
								Angka 2		Bumi Belum Produktif
										a.	Daratan/Perairan General Survey
											Diisi dengan semua luas areal (M2) yang sedang/akan diselidiki secara geologi umum atau geofisika dengan maksud untuk meperoleh peta geologi umum, untuk mengetahui tanda-tanda adanya bahan galian di dalam wilayah Kuasa Pertambangan.
										b.	Daratan/Perairan Eksplorsi
											Diisi dengan luas bagian areal (M2) yang sudah dilakukan general survey dan perlu diteliti dengan seksama dalam rangka menetapkan lebih rinci tentang adanya bahan galian minyak dan gas bumi didalam Wilayah Kuasa Pertambangan
										c.	Bumi Non Producing Open
											Diisi dengan luas areal daratan/perairan (M2) yang sudah selesai dieksplorasi dan sewaktu-waktu siap untuk ditambang/dieksplotasi.
										d.	Bumi Non Producing
											Diisi dengan luas areal daratan/perairan (M2) yang sudah selesai diekploitasi dan untuk sementara ditutup/ditinggalkan.
								Angka 3		Tanah Kosong
										Diisi dengan semua luas areal (M2) diluar wilayah Kuasa Pertambangan yang dipergunakan untuk pengamanan bangunan dan atau pengamanan lingkungan.
								Angka 5		Tanah Emplasemen
										a.	Diisi dengan luas keseluruhan apabila merupakan satu kesatuan areal/komplek.
										b.	Diisi sesuai dengan luas pengelompokannya, apabila tanah emplasemen dikelompokkan menurut jenis penggunaan bangunan/lokasi.
		5.		Kolom 6 dan 7			:
								Angka 5		Bangunan Emplasemen
										Diisi dengan jumlah unit dan jumlah luas bangunan dan masing-masing unit bangunan dilengkapi dengan lampiran SPOP.
										Angka 5.c, d,e,f :diisi luas proyeksi.
								Angka 6		Bangunan Penambangan (diluar emplasemen)
										Diisi dengan jumlah unit bangunan dan luas unit bangunan tesebut. Masing-masing unit bangunan yang dilengkapi dengan lampiran SPOP.
				Kolom 8			:	Diisi penjelasan mengenai tanah/bangunan yang diperuntukkan secara khusus.
								Contoh :		Penggunaan areal untuk EMKL Pertamina dan sebagainya.
IV.		HASIL PRODUKSI
		Angka 1					:	Diisi jumlah hasil produksi kotor dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan.
		Angka 2					:	Diisi besarnya satuan harga yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (diisi oleh Petugas Ditjen Pajak).
Tempat dan Tanggal							:	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengisian SPOP.
Tanda Tangan dan Nama Terang Wajib Pajak :
-	Untuk SPOP dari Pertamina di daerah ditandatangani oleh Pimpinan Pertamina di daerah.
-	Untuk SPOP yang dikirim oleh Kontraktor Pertamina/Kontraktor KPS ke Pertamina Pusat/BPPKA ditandatangani oleh Pimpinan Kontraktor Pertamina/Kontraktor KPS yang bersangkutan.
-	Untuk SPOP yang dikirim oleh Pertamina Pusat/BPPKA ke Direktorat PBB ditandatangani oleh Pimpinan Pertamina Pusat/BPPKA.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK …………………………………………………	Lampiran 2 Surat Edaran Dirjen Pajak
	Nomor	:	SE-38/PJ.6/1997
	Tanggal	:	17 Desember 1997

I.	DATA SUBYEK			II.	DATA OBYEK
	1.	Nama Perusahaan	:		1.	NOP			:
	2.	Kontraktor (PSC/JOB/TAC)	:		2.	Jenis Tambang			:
	3.	Operator	:		3.	Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP)			:
	4.	Wajib Pajak	:		4.	Lokasi Obyek	-	Dati II	:
	5.	Alamat	:				-	Dati I	:
	6.	NPWP	:		5.	Luas W.K.P.			:	...............Ha

III.	NJOP DILUAR BUMI PRODUKTIF

No.	Peruntukan Objek		Luas Daratan (M2)	Luas Perairan (M2)	Luas Bangunan (M2)	Kelas	NJOP (Rp)
							Per M2	Jumlah
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	Bumi Produktif *)
2.	Bumi Belum Produktif
	a.	Daratan / Perairan General Survey
	b.	Daratan / Perairan Eksplorasi
	c.	Bumi Non Producing Open
	d.	Bumi Non Producing Plug & Abandon
3.	Tanah Kosong
4.	Tanah Pengaman
	a.	Pabrik
	b.	Silo
	c.	Kilang
	d.	Tangki
	e.	Pipa
	f.	Lain-lain
5.	Tanah Emplasemen
	a.	Perkantoran
	b.	Pabrik
	c.	Silo
	d.	Kilang
	e.	Tangki
	f.	Pipa
	g.	Gudang
	h.	Perumahan
	i.	Sarana Olahraga/rekreasi
	j.	Bangunan poliklinik
	k.	Bangungan sosial
	l.	Landasan pesawat udara
	m	Jalan yang diperkeras di lokasi penambangan dan/atau dalam komplek.
	n.	Lain-lain
	Sub Jumlah (a)				-	-	-
6.	Bangunan Emplasemen ……………………………
	a.	Perkantoran
	b.	Pabrik
	c.	Silo
	d.	Kilang
	e.	Tangki
	f.	Pipa
	g.	Gudang
	h.	Perumahan
	i.	Sarana Olahraga/rekreasi
	j.	Bangunan poliklinik
	k.	Bangungan sosial
	l.	Landasan pesawat udara
	m	Jalan yang diperkeras di lokasi penambangan dan/atau dalam komplek.
	n.	Lain-lain
7.	Bangunan Penambangan
	a.	Producing
	b.	Non Producing Open
	c.	Non Producing Plug & Abandon
	Sub Jumlah (b)
	NJOP diluar Bumi Produktif (c) = (a) + (b)

*)	NJOP Bumi Produktif dihitung pada angka IV dan V.
IV.	NJOP BUMI PRODUKTIF (MINYAK) :
	Produksi dalam satu tahun pajak berjalan :
	a.	Hasil produksi tahun ..........		:	..................................................  barrel
	b.	Harga jual hasil produksi per satuan		:	Rp.............................................  /barrel
	c.	Harga jual hasil produksi keseluruhan		:	a x b = …………………… x Rp …………………… = Rp ……………………
	d.	Nilai jual Objek Pajak (NJOP)		:	10 x c = 10 x Rp ………………………= Rp ……………………
V.	NJOP BUMI PRODUKTIF (GAS BUMI) :
	a.	Hasil produksi tahun ..........		:		..................................................  barrel
	b.	Harga jual FOB hasil produksi per satuan		:		Rp.............................................  /barrel
	c.	Harga jual FOB hasil produksi keseluruhan		:		a x b = ………………………… x Rp ……………………… = Rp ……………………
	d.	Nilai jual Objek Pajak (NJOP)		:		10 x c = 10 x Rp ………………………= Rp ……………………
VI.	PERHITUNGAN PBB TERUTANG
	a.	NJOP di luar Bumi Produktif	=		Rp. ..........................................................
	b.	NJOP atas Bumi Produktif Minyak (IV)	=		Rp. ..........................................................
	c.	NJOP atas Bumi Produktif Gas Bumi (V)	=		Rp. ..........................................................
	d.	Jumlah NJOP	=		Rp. ..........................................................
	e.	Dikurangi NJOPTKP	=		Rp. ..........................................................
	f.	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	=		Rp. ..........................................................
	g.	NJKP (20% x f)	=		Rp. ..........................................................
	h.	Jumlah PBB Terutang (0,5% X g)	=		Rp. ..........................................................

		...........................................19......
Kepala Seksi Penetapan .....................................		Petugas Penghitung Kepala Subseksi Penetapan P3 ................................................
	Menyetujui Kepala Kantor Pelayanan PBB …………… ................................................