Lamppiran 1

Lampiran 1
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 26 /PJ.4/1998
Tanggal	:	13 Agustus 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ..................

Nomor	:
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	Satu
Hal	:	Penelitian pemusatan PPh Pasal 21

Kepala KPP...................................
        ..............................................
        ..............................................
        ..............................................

Bersama ini disampaikan copy surat dari :

Nama/NPWP	:
Nomor	:
Tanggal	:

perihal permohonan pemusatan PPh Pasal 21.

Sehubungan dengan permohonan Wajib Pajak tersebut, Saudara diminta untuk melakukan penelitian tentang keadaan Wajib Pajak di tempat/lokasi operasi perusahaan untuk dapat memberikan rekomendasi apakah Wajib Pajak yang bersangkutan dapat diberikan izin pemusatan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut. Saudara harap menyampaikan laporan disertai pendapat dan usulan dalam jangka waktu 1(satu) bulan sejak diterimanya surat ini dan bentuk laporan tersebut hendaknya mengacu kepada bentuk laporan Pemeriksaan Sederhana Lapangan duntuk pemusatan pemotongan , penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang sudah ditentukan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala

..............................
NIP.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..............................................

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SEDERHAN LAPANGAN UNTUK PEMUSATAN PEMOTONGAN,PENYETORAN,DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Nomor Laporan	:	...............................................
Tanggal Laporan	:	...............................................
Nama Wajib Pajak	:	...............................................
Alamat Wajib Pajak	:	...............................................
	:	...............................................
N P W P	:	...............................................

III.

KESIMPULAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN :

Berdasarkan semua uraian diatas serta memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku maka pemeriksa berkesimpulan bahwa permohonan Wajib Pajak untuk melakukan pemusatan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 :

Dapat disetujui

Tidak dapat disetujui

IV.

DAFTAR LAMPIRAN :

..............................................

		............., .............................19......
Penelaah Laporan		Pemeriksa I

		..................................
		NIP.
Kepala Seksi.....................
		Pemeriksa II

..................................		..................................
NIP.		NIP.

	Menyetujui / Menetapkan KEPALA ..................................... NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN UNTUK PEMUSATAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

I.	UMUM
	Identitas Wajib Pajak :
	a.	Nama	:	Cukup jelas
	b.	N P W P	:	Cukup jelas
	c.	Bentuk Usaha	:	Diisi dengan Badan atau Perseorangan
	d.	Status Badan	:	Diisi dengan Kantor Cabang, Toko, dll
	e.	Jenis Usaha	:	Diisi dengan data yang tercantum dalam SPT Wajib Pajak yang bersangkutan
	f.	Klasifikasi Lap. Usaha	:	Diisi dengan data yang tercantum dalam SPT Wajib Pajak yang bersangkutan
	g.	A l a m a t	:	Cukup jelas
	h.	Status Permodalan	:	Swasta Nasional, Swasta Asing, BUMN
	i.	Penanggung jawab	:	Diisi dengan nama penanggung jawab atau pimpinan kantor cabang/perwakilan/toko,dll.

II.	Penugasan Pemeriksaan Sederhana Lapangan
	a.	Surat Permintaan Penelitian	:	Diisi dengan nomor dan tanggal surat perintah penelitian dari Kepala Kantor Wilayah.
	b.	Surat Perintah Pemeriksaan	:	Cukup jelas Sederhana Lapangan

III.	URAIAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN :
	Bentuk laporan penelitian ini dirancang untuk keperluan Pemeriksaan Sederhana Lapangan yang hanya sehubungan dengan pemusatan pemotongan,penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21.Oleh karena itu maka temuan-temuan yang berhubungan dengan keperluan dimaksud, yang intinya adalah *terdapat atau tidaknya administrasi karyawan dan pembayaran gaji di lokasi usaha tersebut.* Namun demikian temuan-temuan lain yang oleh pemeriksa dianggap masih relevan dengan pemusatan pemotongan, penyetoran, dan pelaran PPh Pasal 21 dapat juga dimasukkan dalam bagian laporan ini.

IV.	KESIMPULAN :
	Cukup jelas

V.	DAFTAR LAMPIRAN :
	Dalam bagian ini diisi dengan lampiran-lampiran yang berkaitan dilakukannya PSL, seperti Surart Perintah Penelitian dari Kepala Kantor Wilayah, Surat Perintah Pemeriksaan, dan temuan-temuan dari PSL yang dilanggap penting untuk dilampirkan dalam laporan ini.

Lampiran 3
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor	:	SE - 26 /PJ.4/1998
Tanggal	:	13 Agustus 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH......................

Nomor	:
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	Satu (satu) surat
Hal	:	Penelitian pemusatan PPh Pasal 21

Yth. Kepala KPP ................................
         ...................................................
         ...................................................
         ...................................................

Menunjuk surat kami Nomor : ...........................tanggal .........................19........perihal Penelitian Pemusatan PPh Pasal 21 (terlampir),dengan ini diberitahukan bahwa kami sampai saat ini belum menerima laporan hasil Pemeriksaan Sederhana Lapangan tentang keadaan Wajib Pajak di tempat operasi perusahaan.

Untuk tidak menghambat pelayanan kepada Wajib Pajak, laporan serta pendapat/usulan Saudara hendaknya dapat kami terima dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala

......................................
NIP.

Tembusan :

1.	Direktur Pajak Penghasilan
2.	Kepala Kantor Wilayah.......