Lampiran I Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:  SE-01/PJ.43/1998
Tanggal	:  9 Januari 1998
		Kode nota

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ............................................................................

NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

1

SKPKB

2

SKPKBT

3

SKPN

Jenis Pajak

:  Pasal 4 ayat (2)

Nomor ketetapan/Keputusan	:	Tgl. Penerbitan	:
		Tgl. Jatuh Tempo	:

Masa Pajak	:	Tahun Pajak	:
Tgl. Pemeriksaan	:	No. LPP/LHPM	:

N a m a	:
N P W P	:
Pekerjaan/Usaha	:	KLU (5 digit)	:
A l a m a t	:	Kode Pos	:

URAIAN

JUMLAH MENURUT

Wajib Pajak
(Rp)

Fiskus
(Rp)

1.

Jumlah Bruto Nilai Pengalihan Hak/Jumlah Bruto Nilai Persewaan

2.

Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) terhutang

3.

PPh Final dipotong/dibayar sendiri

4.

Diperhitungkan

a. SKPKB (Pokok)

b. SBPKBT (Pokok)

Jumlah (4a + 4b)

	a	Kurang Bayar
5. PPh Final	-----------------------------
	b	Nihil

6. Sanksi Bunga (Pasal 13 (2) KUP)

	a	Masih Harus Dibayar (5a+6)
7. Jumlah	---------------------------------------------------
	b	Nihil

( .........................................................................................................................................

............................................................................................................................................ )

Dihitung

Diteliti

Disetujui

Ditetapkan

Penomoran

Data Entry

Kontrol Keluaran

Ekspedisi

Arsip

KP.PPh. 4(2) NP-97

Lampiran II Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:  SE-01/PJ.43/1998
Tanggal	:  9 Januari 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ............................................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 (2)

Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:	Tanggal Jatuh Tempo	:

I.	Berdasarkan Pasal 12 Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan dari :
	N a m a		:
	N P W P		:
II.	Dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
	1.	Jumlah Bruto Nilai Pengalihan/Jumlah Bruto Nilai Persewaan			Rp.
	2.	Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang terutang			Rp.
	3.	PPh Final dipotong/dibayar sendiri			Rp.
	4.	Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3)			Rp.
	5.	Sanksi Administrasi
		a.  Bunga Pasal 13 (2) KUP		Rp.
		b.  Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		Rp.
		c.  Jumlah sanksi administrasi (a + b)			Rp.
	6.	Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)			Rp.

( ................................................................................................................................................. )

Kepada :	a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK _______________________________
KP.PPh. 4(2) KB-97

	Lampiran III Surat Edaran Dirjen Pajak
	Nomor	:  SE-01/PJ.43/1998
	Tanggal	:  9 Januari 1998
LAMPIRAN SKPKB

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 (2)

N o m o r                     :                                                       
Tanggal Penerbitan     :                                                       
Tanggal Jatuh Tempo  :                                                       

N a m a	:
N P W P	:
Tahun Pajak/Masa Pajak	:

No	U r a i a n		Jumlah Rupiah Menurut
			Wajib Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)
1.	Jumlah Bruto Nilai Pengalihan Hak / Jumlah Bruto Nilai Persewaan
2.	PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang
3.	PPh Final dipotong/dibayar sendiri
4.	Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak
5	Sanksi Administrasi :
	a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP
	b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
	c.	Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)

KP.PPh. 4(2) KB-97

Lampiran IV Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:  SE-01/PJ.43/1998
Tanggal	:  9 Januari 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ............................................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 (2)

Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:	Tanggal Jatuh Tempo	:

I.	Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan dari :
	N a m a		:
	N P W P		:
II.	Dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
	1.	Jumlah Bruto Nilai Pengalihan/Jumlah Bruto Nilai Persewaan			Rp.
	2.	Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)			Rp.
	3.	Kredit Pajak
		a.  PPh Final dipotong/dibayar sendiri		Rp.
		b.  Pokok
		b.1. SKPKB		Rp.
		b.2. SKPKBT		Rp.
		b.3. Jumlah (b.1. + b.2.)		Rp.
		c.  Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (3.a. + 3.b.3)			Rp.
	4.	Pajak yang kurang dibayar (2 - 3.c.)			Rp.
	5.	Sanksi Administrasi
		a.  Bunga Pasal 15 (2) KUP		Rp.
		b.  Kenaikan Pasal 15 (4) KUP		Rp.
		c.  Jumlah sanksi administrasi (5.a + 5.b)			Rp.
	6.	Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)			Rp.

( ................................................................................................................................................. )

Kepada :	a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK _______________________________
KP.PPh. 4(2) KBT-97

	Lampiran V Surat Edaran Dirjen Pajak
	Nomor	:  SE-01/PJ.43/1998
	Tanggal	:  9 Januari 1998
LAMPIRAN SKPKBT

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN
PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 (2)

N o m o r                     :                                                       
Tanggal Penerbitan     :                                                       
Tanggal Jatuh Tempo  :                                                       

N a m a	:
N P W P	:
Tahun Pajak/Masa Pajak	:

No	U r a i a n		Jumlah Rupiah Menurut
			Wajib Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)
1.	Jumlah Bruto Nilai Pengalihan Hak / Jumlah Bruto Nilai Persewaan
2.	PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang
3.	PPh Final dipotong/dibayar sendiri
4.	Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak
5	Sanksi Administrasi :
	a.	Bunga Pasal 15 (2) KUP
	b.	Kenaikan Pasal 15 (4) KUP
	c.	Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)
6.	Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)

KP.PPh. 4(2) KBT-97

Lampiran VI Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor	:  SE-01/PJ.43/1998
Tanggal	:  9 Januari 1998

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ............................................................................

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 (2)

Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:	Tanggal Jatuh Tempo	:

I.	Berdasarkan Pasal 17 Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dari :
	N a m a		:
	N P W P		:
	A l a m a t		:
	Tahun/Masa Pajak		:
II.	Dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
	1.	Jumlah Bruto Nilai Pengalihan/Jumlah Bruto Nilai Persewaan			Rp.
	2.	Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang terutang			Rp.
	3.	PPh Final yang dibayar
		a.  dipotong/dibayar sendiri		Rp.
		b.  SKPKP (Pokok)		Rp.
		c.  SKPKBT (Pokok)		Rp.
		d.  Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c)			Rp.
	5.	Pajak yang masih harus dibayar (2-3d)			Rp.  N I H I L
					====================

III.

Dengan demikian jumlah Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong atau dipungut, disetor, dan dikompensasikan SAMA BESARNYA dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang terutang menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Kepada :	a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK _______________________________
KP.PPh. 4(2) N-97